si anak tiri dari Kawasan Hutan Konservasi TAMAN BURU

Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai wisata berburu Oleh : Sofyan Qudus HBD

Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi

Taman Buru adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir wisata berburu. Keberadaan taman buru bertujuan untuk mewadahi hobi berburu yang telah ada sejak dahulu kala, selain itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan populasi satwa tertentu. Kegiatan perburuan di taman buru diatur secara ketat, terkait dengan hal-hal waktu atau musim berburu, jenis binatang yang boleh diburu, dan senjata yang boleh dipakai.

Pengertian taman buru dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Taman buru termasuk dalam kawasan hutan konservasi, yaitu kawasan hutan yang berfungsi untuk mengawetkan keaneka-ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Segala pemanfaatan dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya harus mengikuti ketentuan konservasi, namun dalam pengelolaanya masih kurang diperhatikan sehingga statusnya seperti anak tiri dari kawasan hutan konservasi.

Kawasan hutan konservasi terdiri dari :

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa;

2. Taman Buru, dan; 3. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang

terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya.

Penataan Blok Pengelolaan KSA dan KPA diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Beberapa turunan dari Permenlhk Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 menjadi Perdirjan KSDAE diantaranya :

1. Perdirjen KSDAE Nomor P.11/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA;

2. Perdirjen KSDAE Nomor P.12/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016 tentang Tata Cara Penilian Dokumen Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KPA dan KSA;

3. Perdirjen KSDAE Nomor P.13/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA;

4. Perdirjen KSDAE Nomor P.14/KSDAE/ SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA.

Sementara penataan blok pengelolaan Taman Buru, baru ada arahan Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.439/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang kondisi dan tata kelolanya masih seperti blok pengelolaan TWA dan THR.

Sekilas Sejarah Perburuan

Aturan perburuan di Indonesia, sudah dikenal sejak era kolonial. Menurut catatan, perburuan secara legal telah dilakukan sejak tahun 1747 dengan sararan badak dan

harimau. Ironisnya, binatang-binatang tersebut populasinya saat ini sudah sangat jarang, bahkan di bebeberapa tempat sudah dinyatakan punah.

Ketentuan perburuan pertama kali diterbitkan pemerintah kolonial pada tahun 1931 dengan keluarnya undang-undang perburuan (Jacht Ordonantie) dan undang-undang binatang liar (Dierenbescherning Ordonantie). Selain itu, kegiatan perburuan juga tunduk pada undang-undang senjata api, mesiu, dan bahan peledak (Vuurwapen Ordonantie).

Setelah era kemerdekaan keluar Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan adanya peraturan tersebut undang-undang perburuan dan undang-undang binatang liar tidak berlaku lagi. Aturan teknis perburuan selanjutnya di atur dengan peraturan menteri yang membawahi bidang kehutanan.

Aturan Perburuan

Berburu di taman buru sarat dengan aturan teknis, terkait dengan siapa yang berhak diburu, jenis binatang yang bisa diburu, waktu perburuan, alat yang dipakai berburu dan jumlah hewan buruan. Sebelum berburu, pemburu harus mengantongi surat ijin berburu. Surat ijin berburu bisa diterbitkan dengan syarat orang tersebut harus memiliki akta buru. Namun ada pengecualian bagi perburuan tradisional.

Ketika berburu si pemburu harus melapor ke pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat sebelum dan setelah perburuan dilakukan. Alat yang digunakan untuk berburu juga harus sesuai dengan yang tertera dalam perijinan. Selain itu, perburuan harus dipandu oleh pemandu buru.

Jenis Satwa Buruan

Jenis dan jumlah binatang buruan diatur dalam Permenhut No: P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru. Dalam peraturan tersebut

satwa buru harus memiliki kriteria sebagai berikut:

Satwa liar yang tudak dilindungi. Dalam keadaan tertentu, satwa di-

lindungi bisa ditetapkan sebagai satwa buru.

Penetapan satwa dilindungi sebagai satwa buru dapat ditetapkan dalam rangka: pengendalian hama, pembinaan populasi, pembinaan habitat, penelitian dan pengembangan, rekayasag genetik memperoleh bibit penangkaran, dan pemanfaatan hasil penangkaran.

Jumlah Satwa Buruan

Jumlah satwa yang bisa diburu ditetapkan oleh tempat berburu masing-masing dengan mempertimbangkan populasi satwa dan laju pengingkatan populasi satwa. Untuk mengetahui data-data tersebut harus ada inventarisasi dan pemantauan yang dilakukan secara reguler.

Waktu Perburuan

Penetapan waktu atau musim berburu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut: keadaan populasi dan jenis satwa buru, musim kawin, musim beranak/bertelur, perbandingan jantan betina, dan umur satwa buru. Bila terjadi ledakan satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama, maka dapat dilakukan tindakan perburuan.

Alat Perburuan

Alat buru yang bisa digunakan di taman buru terdiri dari: senjata api buru, senjata angin, alat berburu tradisional dan alat berburu lainnya disesuaikan dengan hewan yang diburu.

Daftar Taman Buru di Indonesia

Indonesia merupakan negara mega biodiversitas, terkenal dengan berbagai satwadan tumbuhan eksotis. Taman buru dikategorikan ke dalam hutan konservasi,

selain taman buru, hutan konservasi mencakup juga Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam). Saat ini

terdapat 11 taman buru yang tersebar di berbagai tempat, berikut daftarnya.

NO NAMA LOKASI LUAS AREAL (HA)

PENGESAHAN KETERANGAN

1. TB Dataran Bena Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timor

2.046,12 SK MENHUT NO. SK. 3911/Menhut-VII/KUH/2014

SK PENUNJUKAN PROVINSI

2. TB Lingga Isaq Aceh Tengah, Nangroe Aceh Darussalam

86.320,14 SK MENLHK NO. SK. 103/MenLHK-II/2015

SK PENUNJUKAN PROVINSI

3. TB Pulau Pini Nias, Sumatera Utara

8.325,06 SK MENHUT 579/Menhut-II/2014

SK PENUNJUKAN PROVINSI

4. TB Semidang Bukit Kabu

Bengkulu Utara, Bengkulu

9.197,71 SK MENHUT NO. SK. 784/Menhut-II/2012

SK PENUNJUKAN PROVINSI

5. TB Gunung Nanua

Bengkulu Utara, Bengkulu

7.271,00 SK MENHUT NO. SK 116/Menhut-II/2011

SK PENETAPAN

6. TB Pulau Rempang

Kepulauan Riau 10.169,53 SK MENLHK NO. SK 76/menLHK-II/2015

SK PENUNJUKAN PROVINSI

7. TB Gunung Masigit Kereumbi

Sumedang dan Garut, Jawa Barat

12.429,96 SK MENHUT NO. SK. 298/Kpts-II/1998

SK PENETAPAN

8. TB Pulau Moyo Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

22.600,15 SK MENHUT NO. SK. 2837/Menhut-VII/KUH/2014

SK PENETAPAN

9. TB Pulau Ndana Kupang, Nusa Tenggara Timur

1.327,77 SK. 1162/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2016

SK PENETAPAN

10. TB Landusa Tomata

Poso, Sulawesi Tengah

4.050,50 SK MENHUT NO. SK. 3954/Menhut-

VII/KUH/2014

SK PENETAPAN

11. TB Komara Takalar, Sulawesi Selatan

3.998,43 SK MENHUT NO. SK. 434/Menhut-II/2009

SK PENUNJUKAN PROVINSI

Kontroversi Perburuan

Di beberapa negara perburuan telah menjadi semacam hobi dan kegiatan rekreasi. Bahkan di banyak tempat dijadikan andalan sebagai pemasukan devisa dari sektor pariwisata. Namun di sisi lain, kegiatan ini dianggap bertentangan dengan semangat konservasi. Kelompok pencinta lingkungan dan binatang biasanya menentang kegiatan ini. Karena identik dengan mempermainkan binatang, penyiksaan dan membunuh binatang hanya sekadar untuk kesenangan.

Sedangkan pihak yang menyetujui legalisasi perburuan beralasan bahwa kegiatan perburuan sulit dikendalikan bila tidak diakomodir dengan aturan dan tempat khusus. Disamping itu, perburuan juga bisa mengendalikan peningkatan populasi jenis binatang yang mengganggu ekosistem.

Pada tahun 2014, organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan atau melakukan tindakan yang mengancam

https://jurnalbumi.com/cagar-alam/https://jurnalbumi.com/taman-nasional/

kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syari, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.

Pada Bulan Oktober tahun 2017 Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam sedang menyusun Penataan Blok Pengeloaan Taman Buru melalui kegiatan Norma, Standar, Prosedur dan Kegiatan (NSPK). Kegiatan ini melibatkan pakar dan narasumber serta Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terdapat pengelolaan Taman Buru. Semoga si anak tiri

dapat terurus dan terkelola dengan baik dengan adanya kegiatan penyusunan NSPK terkait blok pengelolaan Taman Buru.

Sumber dan Referensi

1. Perarturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru.

2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.