Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XTahun 2005Materi : Hukum HumaniterHUKUM HUMANITER DAN HAK ASASIMANUSIAWahyu Wagiman, SHLembaga Studi dan Advokasi MasyarakatJl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519Website : www.elsam.or.id Email : elsam@nusa.or.idKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 1

I. PengantarHukum perang atau yang sering disebutdengan hukum Humaniter internasional,atau hukum sengketa bersenjata memilikisejarah yang sama tuanya denganperadaban manusia, atau sama tuanyadengan perang itu sendiri. MochtarKusumaatmadja mengatakan, bahwa adalahsuatu kenyataan yang menyedihkan bahwaselama 3400 tahun sejarah yang tertulis,umat manusia hanya mengenal 250 tahunperdamaian. Naluri untuk mempertahankandiri kemudian membawa keinsyarafanbahwa cara berperang yang tidak mengenalbatas itu sangat merugikan umat manusia,sehingga kemudian mulailah orangmengadakan pembatasan-pembatasan,menetapkan ketentuan-ketentuan yangmengatur perang antara bangsa-bangsa.Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja jugamengatakan bahwa tidaklah mengherankanapabila perkembangan hukum internasionalmodern sebagai suatu sistem hukum yangberdiri sendiri dimulai dengan tulisantulisanmengenai hukum perang.Dalam sejarahnya hukum humaniterinternasional dapat ditemukan dalamaturan-aturan keagamaan dan kebudayaandi seluruh dunia. Perkembangan moderndari hukum humaniter baru dimulai padaabad ke-19. Sejak itu, negara-negara telahsetuju untuk menyusun aturan-aturanpraktis, yang berdasarkan pengalamanpengalamanpahit atas peperanganmodern. Hukum humaniter itu mewakili

suatu keseimbangan antara kebutuhankemanusiaan dan kebutuhan militer darinegara-negara. Seiring denganberkembangnya komunitas internasional,sejumlah negara di seluruh dunia telahmemberikan sumbangan atasperkembangan hukum humaniterinternasional. Dewasa ini, hukumhumaniter internasional diakui sebagaisuatu sistem hukum yang benar-benaruniversal.Pada umumnya aturan tentang perang itutermuat dalam aturan tingkah laku, moraldan agama. Hukum untuk perlindunganbagi kelompok orang tertentu selamasengketa bersenjata dapat ditelusuri kembalimelalui sejarah di hampir semua negaraatau peradaban di dunia. Dalam peradabanbangsa Romawi dikenal konsep perangyang adil (just war). Kelompok orangtertentu itu meliputi penduduk sipil, anakanak,perempuan, kombatan yangmeletakkan senjata dan tawanan perang.

II. Sejarah Lahirnya Hukum HumaniterHampir tidak mungkin menemukan buktidokumenter kapan dan dimana aturanaturanhukum humaniter itu timbul.Namun, untuk sampai kepada bentuknyayang sekarang, hukum humaniterinternasional telah mengalamiperkembangan yang sangat panjang dandalam rentang waktu yang sangat panjangtersebut telah banyak upaya-upaya yangdilakukan untuk memanusiawikan perang.Selama masa tersebut terdapat usaha-usahauntuk memberikan perlindungan kepadaorang-orang dari kekejaman perang danperlakuan yang semena-mena dari pihakpihakyang terlibat dalam. Upaya-upayadapat dibagi dalam tahapan-tahapanperkembangan hukum humaniter sebagaiberikut :Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 2

2.1. Zaman KunoSebelum perang dimulai, maka pihakmusuh akan diberi peringatan dahulu. Laluuntuk menghindari luka yang berlebihan,maka ujung panah tidak akan diarahkan kehati. Dan segera setelah ada yang terbunuhdan terluka, pertempuran akan berhentiselama 15 hari. Gencatan senjata semacam

ini sangat dihormati, sehingga para prajuritdari kedua pihak yang berperang ditarikdari medan pertempuran. Pada masa inipula, pemimpin militer memerintahkanpasukan mereka untuk menyelamatkanmusuh yang tertangkap, memperlakukanmereka dengan baik, menyelamatkanpenduduk sipil musuh, dan pada waktupenghentian permusuhan, maka pihakpihakyang berperang biasanya sepakatuntuk memperlakukan tawanan perangdengan baik.Selain itu, dalam berbagai peradabanbangsa-bangsa selama tahun 3000 sampaidengan 1500 Sebelum Masehi upaya-upayaseperti itu terus dikembangkan. Hal inidikemukakan oleh Pictet, antara lain sebagaiberikut :(1) Diantara bangsa-bangsa Sumeria,perang sudah merupakan lembaga yangterorganisir. Ini ditandai dengan adanyapernyataan perang, kemungkinanmengadakan arbitrase, kekebalanutusan musuh dan perjanjian damai.(2) Kebudayaan Mesir kuno, sebagaimanadisebutkan dalam “seven works of truemercy”, yang menggambarkan adanyaperintah untuk memberikan makanan,minuman, pakaian dan perlindungankepada musuh; juga perintah untukmerawat yang sakit dan menguburkanyang mati. Perintah lain pada masa itumenyatakan, ”anda juga harusmemberikan makanan kepada musuh anda”.Seorang tamu, bahkan musuhpun takboleh diganggu.(3) Dalam kebudayaan bangsa Hitite,perang dilakukan dengan cara-carayang sangat manusiawi. Hukum yangmereka miliki didasarkan atas keadilandan integritas. Mereka menandatanganipernyataan perang dan traktat. Parapenduduk yang menyerah, yang berasaldari kota, tidak diganggu. Kota-kotadimana para penduduknya melakukanperlawanan, akan ditindak tegas.Namun hal ini merupakan pengecualianterhadap kota-kota yang dirusak danpenduduknya dibantai atau dijadikanbudak. Kemurahan hati mereka berbedadengan bangsa Assiria yang menang,datang dengan kekejaman.(4) Di India, sebagaimana tercantum dalamsyair kepahlawanan Mahabrata danundang-undang Manu, para ksatria

dilarang membunuh musuh yang cacat,yang menyerah, yang luka harus segeradipulangkan ke rumah mereka setelahdiobati. Semua senjata dengan sasaranmenusuk ke hati atau senjata beracundan panah api dilarang, penyitaan hakmilik musuh dan syarat-syarat bagipenahanan para tawanan perang telahdiatur, dan pernyataan tidakmenyediakan tempat tinggal dilarang.Dalam sejarah kehidupan masyarakatIndonesia juga dapat ditemukan beberapakebiasaan dan hukum perang yangdiberlakukan pada periode pra sejarah,periode klasik, maupun periode Islam.Praktek dan kebiasaan perang yangdilakukan, antara lain tentang pernyataanperang, perlakuan tawanan perang sertalarangan menjadikan anak-anak danperempuan sebagai sasaran perang, danjuga tentang pengakiran perang. Sebuahprasasti yang ditemukan di SumateraSelatan (prasasti Talang Tuwo) misalnya,berisikan berota raja yang memuat tentangkutukan (dan ultimatum). Jadi bagi merekayang tidak menuruti perintah raja akanKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 3diserang oleh bala tentara raja. Begitu pulapada masa kerajaan Gowa diketahui adanyaperintah raja yang memerintahkanperlakuan tawanan perang dengan baik.

2.2. Abad PertengahanPada abad pertengahan hukum humaniterdipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agamaKristen, Islam dan prinsip ksatriaan. Ajaranagama Kristen misalnya memberikansumbangan terhadap konsep “perang yangadil” (just war), ajaran Islam tentang perangantara lain bisa dilihat dalam Al Quransurat al Baqarah ayat 190, 191, surat al Anfalayat 39, surat at Taubah ayat 5, dan surat alHaj ayat 39, yang memandang perangsebagai sarana pembelaan diri danmenghapuskan kemungkaran. Adapunprinsip ksatriaan yang berkembang padaabad pertengahan ini misalnya mengajarkantentang pentingnya pengumuman perangdan penggunaan senjata-senjata tertentu.

2.3. Zaman ModernHukum humaniter mencapai tahapperkembangan yang sangat maju ketika

memasuki abad ke-19, yaitu ketika perangyang dilakukan oleh tentara nasionalmenggunakan senjata-senjata baru dan lebihmerusak dan membiarkan sejumlah prajurityang terluka secara mengerikan tergeletaktanpa bantuan di medan tempur. Bukanlahsuatu peristiwa yang kebetulan bahwaperkembangan ini terjadi pada waktu ketikanegara-negara menjadi semakinberkepentingan dalam prinsip umumpenghormatan manusia. Kecenderunganumum ini diberikan momentum yangmenentukan dengan pendirian PalangMerah Internasional dan ditandatanganinyaKonvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Keadaanyang Luka di Medan Perang, dimana dalamkonvensi ini mengharuskan para pihakyang perjanjian untuk merawat orang-orangyang terluka, baik dari pihak musuh denganperlakuan yang sama.Konvensi Jenewa untuk Perbaikan AnggotaAngkatan Perang yang Luka dan Sakit diMedan Pertempuran Darat, mempunyaisejarah yang tertua. Konvensi 1864 inimerupakan hasil yang dirintis oleh HenryDunant. Pada waktu itu Henry Dunantmenulis buku tentang pengalamanpengalamannyadi medan pertempuranantara Austria dengan tentara gabunganPerancis-Sardinia, yang berjudul “UnSouvenir de Solferino” (1861). Isi buku inimenggambarkan penderitaan prajurit yangluka dan sakit di medan pertempuranSolferino. Buku ini sangat menggugahpenduduk kota Jenewa, sehingga wargakota yang tergabung dalam “ Societe d’UtilitePublique” dibawah pimpinan GustaveMoynier membentuk sebuah panitia yangterdiri dari 5 (lima) orang pada tanggal 17Februari menjadi sebuah badan yangdinamakan “Comite international et permanentde secours aux militaries blesses”. Panitia yangterdiri dari 5 (lima) warga kota Jenewa inimengambil inisiatif untuk mengadakansebuah konferensi internasional tidak resmiuntuk membahas kekurangan-kekuranganperawatan kesehatan tentara di medanpertempuran di darat. Konferensi yangdihadiri oleh 16 negara berhasil membentuksebuah badan yang dinamakan PalangMerah dalam bulan Oktober 1963. Karenamerupakan suatu konferensi yang tidakresmi, konferensi tidak dapat mengambilkeputusan-keputusan yang mengikatnegara-negara peserta. Namun demikian

konferensi menyarankan dalam suatu annexyang dilampirkan pada resolusi-resolusiKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 4bahwa anggota dinas kesehatan dan yangluka-luka dalam pertempuran dilindungidengan jalan “menetralisir mereka”. Padatahun 1864, Dewan Federal Swissmelaksanakan saran-saran ini denganmengadakan suatu konferensi internasionalyang dihadiri oleh wakil-wakil berkuasapenuh dari negara-negara yang mengikutikonferensi sebelumnya. Konferensi inimenghasilkan apa yang kemudian dikenaldengan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi inididalamnya mengandung asas-asas bagiperlakuan korban perang yang hingga kinimasih berlaku.Konvensi 1864, yaitu Konvensi untukPerbaikan Keadaan yang Luka di MedanPerang Darat, dipandang sebagai konvensikonvensiyang mengawali Konvensi Jenewaberikutnya yang berkaitan denganperlindungan korban perang. Konvensi inimerupakan langkah pertama dalammengkodifikasikan ketentuan perang didarat. Berdasarkan konvensi ini, maka unitunitdan personil kesehatan bersifat netral,tidak boleh diserang dan tidak bolehdihalangi dalam melaksanakan tugastugasnya.Begitu pula penduduk setempatyang membantu pekerjaan kemanusiaanbagi yang luka dan mati, baik kawanmaupun lawan, tidak boleh dihukum.Konvensi memperkenalkan tanda PalangMerah di atas dasar putih sebagai tandapengenal bagi bangunan dan personilkesehatan. Tanda Palang Merah inimerupakan lambang dari InternationalCommittee of the Red Cross, yang sebelumnyabernama International Committee for the Aidthe Wounded, yang didirikan oleh beberapaorang warga Jenewa dan Henry Dunantpada tahun 1863.Peristiwa penting lainnya adalah rancanganKode Leiber ( Instructions for Government ofArmies of the United States, 1863), di AmerikaSerikat, yang mencantumkan instrumeninstrumenpanjang dan serba lengkap darisemua hukum dan kebiasaan perang, danjuga menggarisbawahi asas-asaskemanusiaan tertentu yang tak begitu jelassebelumnya. Kode Lieber ini memuat

aturan-aturan rinci pada semua tahapanperang darat, tindakan perang yang benar,perlakuan terhadap penduduk sipil,perlakuan terhadap kelompok-kelompokorang tertentu, seperti tawanan perang,orang yang luka, dsb.Dengan demikian, tidak seperti pada masamasasebelumnya yang terjadi melaluiproses hukum kebiasaan, maka pada masakini perkembangan-perkembangan yangsangat penting bagi hukum humaniterdikembangkan melalui traktat-traktat yangditandatangani oleh mayoritas negaranegarasetelah tahun 1850.

III. Pengertian Hukum HumaniterIstilah Hukum Humaniter atau lengkapnyadisebut International Humanitarian LawApplicable in Armed Conflict, pada awalnyadikenal sebagai hukum perang (laws of war),yang kemudian berkembang menjadihukum sengketa bersenjata (laws of armsconflict), dan pada akhirnya dikenal denganistilah hukum humaniter. Istilah Hukumhumaniter sendiri dalam kepustakaanhukum internasional merupakan istilahyang relatif baru. Istilah ini lahir sekitartahun 1970-an dengan diadakannyaConference of Government Expert on theReaffirmation and Development in ArmedConflict pada tahun 1971. Sebagai bidangbaru dalam hukum internasional, makaterdapat rumusan atau definisi mengenaihukum humaniter :Jean Pictet : “International humanitarianlaw in the wide sense is constitutional legalprovision, whether written and customary,ensuring respect for individual and his wellbeing.”Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 5Geza Herzeg : “ Part of the rule of publicinternational law which serve as theprotection of individuals in time of armedconflict. Its place is beside the norm ofwarfare it is closely related to them but mustbe clearly distinguish from these its purposeand spirit being different.”Mochtar Kusumaatmadja: “Bagian darihukum yang mengatur ketentuan-ketentuanperlindungan korban perang, berlainandengan hukum perang yang mengaturperang iu sendiri dan segala sesuatu yangmenyangkut cara melakukan perang itu

sendiri.”Esbjorn Rosenbland : “The law of armedconflict berhubungan dengan permulaandan berakhirnya pertikaian; pendudukanwilayah lawan; hubungan pihak yangbertikai dengan negara netral. SedangkanLaw of Warfare ini antara lain mencakup :metoda dan sarana berperang, statuskombatan, perlindungan yang sakit,tawanan perang dan orang sipil.”S.R Sianturi :“Hukum yang mengaturmengenai suatu sengketa bersenjata yangtimbul antara dua atau lebih pihak-pihakyang bersengketa, walaupun keadaansengketa tersebut tidak diakui oleh salahsatu pihak.“Panitia tetap hukum humaniter,departemen hukum dan perundangundanganmerumuskan sebagaiberikut : “Hukum humaniter sebagaikeseluruhan asas, kaedah dan ketentuaninternasional, baik tertulis maupun tidaktertulis, yang mencakup hukum perang danhak asasi manusia, bertujuan untukmenjamin penghormatan terhadap harkatdan martabat seseorang.”Dengan demikian, Hukum HumaniterInternasional adalah seperangkat aturanyang, karena alasan kemanusiaan dibuatuntuk membatasi akibat-akibat daripertikaian senjata. Hukum ini melindungimereka yang tidak atau tidak lagi terlibatdalam pertikaian, dan membatasi cara-caradan metode berperang. Hukum HumaniterInternasional adalah istilah lain dari hukumperang (laws of war) dan hukum konflikbersenjata (laws of armed conflict).Hukum Humaniter Internasional adalahbagian dari hukum internasional. Hukuminternasional adalah hukum yang mengaturhubungan antar negara. Hukuminternasional dapat ditemui dalamperjanjian-perjanjian yang disepakati antaranegara-negara -- yang sering disebut traktatatau konvensi -- dan secara prinsip danpraktis negara menerimanya sebagaikewajiban hukum. Dengan demikian, makahukum humaniter tidak saja meliputiketentuan-ketentuan yang terdapat dalamperjanjian internasional, tetapi juga meliputikebiasaan-kebiasaan internasional yangterjadi dan diakui.

IV. Tujuan Hukum HumaniterHukum humaniter tidak dimaksudkanuntuk melarang perang, atau untuk

mengadakan undang-undang yangmenentukan permainan “perang”, tetapikarena alasan-alasan perikemanusiaanuntuk mengurangi atau membatasipenderitaan individu-individu dan untukmembatasi wilayah dimana kebuasankonflik bersenjata diperbolehkan. Denganalasan-alasan ini, kadang-kadang hukumhumaniter disebut sebagai ”peraturantentang perang berperikemanusiaan”.Hukum humaniter mencoba untukmengatur agar suatu perang dapatdilakukan dengan lebih memperhatikanprinsip-prinsip kemanusiaan. MohammedBedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukumhumaniter adalah untuk memanusiawikanKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 6perang. Oleh karena itu, perkembanganhukum perang menjadi hukum sengketabersenjata dan kemudian menjadi hukumhumaniter sebenarnya tidak terlepas daritujuan yang hendak dicapai oleh hukumhumaniter tersebut, yaitu :1. Memberikan perlindungan terhadapkombatan maupun penduduk sipil daripenderitaan yang tidak perlu(unnecessary suffering).2. Menjamin hak asasi manusia yangsangat fundamental bagi mereka yangjatuh ke tangan musuh. Kombatan yangjatuh ke tangan musuh harus dilindungidan dirawat serta berhak diperlakukansebagai tawanan perang.3. Mencegah dilakukannya perang secarakejam tanpa mengenal batas. Disiniyang terpenting adalah asaskemanusiaan.

V. Hubungan Hukum Humaniter dengan Hak Asasi ManusiaSangat penting untuk memahamipengertian istilah “hak bangsa-bangsa, hakasasi manusia dan hukum humaniter”. Halini penting untuk mengetahui kapansesungguhnya konsep-konsep tersebuttermasuk ke dalam suatu sistem hukum. Inimenjadikannya penting untuk menegaskanhakikat hukum humaniter dan hakikathukum hak asasi manusia dan mengingatpersamaan dan perbedaan diantara duacabang hukum internasional publik ini. Jugasangatlah penting bagi mereka yangbertanggungjawab menyebarkanpenerangan mengenai hukum humaniter

internasional dan atau hukum hak asasimanusia untuk mampu memberikanpenjelasan sesungguhnya mengenai subyektersebut. Ini adalah kepentingan terbesarorang yang dilindungi oleh kedua hukum,tetapi juga membantu para pejabat negarayang bertanggungjawab atas perlindungantersebut.Pada mulanya, tidak pernah ada perhatianmengenai hubungan hukum hak asasimanusia dan hukum humaniter. Olehkarena itu, tidaklah mengherankan jikaPernyataan Universal Hak Asasi Manusia(Universal Declaration of Human Rights) 1948tidak menyinggung tentang penghormatanhak asasi manusia pada waktu sengketabersenjata. Sebaliknya, dalam konvensikonvensiJenewa 1949 tidak menyinggungmasalah hak asasi manusia, tetapi tidakberarti bahwa konvensi-konvensi Jenewadan hak asasi manusia tidak memilki kaitansama sekali. Antara keduanya terdapathubungan keterkaitan, walaupun tidaksecara langsung.Di satu sisi ada kecenderungan untukmemandang ketentuan-ketentuan KonvensiJenewa 1949 tidak hanya mengaturmengenai kewajiban bagi negara-negarapeserta, tetapi juga mengatur tentang hakorang perorangan sebagai pihak yangdilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949menegaskan bahwa penolakan hak-hakyang diberikan oleh konvensi-konvensi initidak dapat dibenarkan. Apalagi denganadanya Pasal 3 tentang ketentuan yangbersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa1949 yang mewajibkan setiap negara pesertauntuk menghormati peraturan-peraturandasar kemanusiaan pada sengketabersenjata yang tidak bersifat internasional.Dengan demikian, maka Pasal 3 inimengatur hubungan antara pemerintahdengan warga negaranya, yang berartimencakup bidang tradisional dari hak asasimanusia.Sedangkan di sisi lain, dalam konvensikonvensitentang hak asasi manusiaterdapat pula berbagai ketentuan yangpenerapannya justru pada situasi perang.Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalamPasal 15, menentukan bahwa bila terjadiKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 7

perang atau bahaya umum lainnya yangmengancam stabilitas nasional, hak-hakyang dijamin dalam konvensi ini tidak bolehdilanggar. Meskipun dalam keadaandemikian, paling tidak ada 7 (tujuh) hakyang harus tetap dihormati, karenamerupakan intisari dari Konvensi ini, yaituhak atas kehidupan, kebebasan, integritasfisik, status sebagai subyek hukum,kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasidan hak atas keamanan. Ketentuan initerdapat juga dalam Pasal 4 Kovenan PBBmengenai hak-hak sipil dan politik danPasal 27 Konvensi HAM Amerika.Selain itu, terdapat pula hak-hak yang takboleh dikurangi (non derogable rights), baikdalam keadaan damai maupun dalamkeadaan sengketa bersenjata. Hak-hak yangtak boleh dikurangi tersebut meliputi hakhidup, prinsip (perlakuan) non diskriminasi,larangan penyiksaan (torture), laranganberlaku surutnya hukum pidana sepertiyang ditetapkan dalam konvensi sipil danpolitik, hak untuk tidak dipenjarakankarena ketidakmampuan melaksanakanketentuan perjanjian (kontrak), perbudakan(slavery), perhambaan (servitude), laranganpenyimpangan berkaitan dengan denganpenawanan, pengakuan seseorang sebagaisubyek hukum, kebebasan berpendapat,keyakinan dan agama, larangan penjatuhanhukum tanpa putusan yang dimumkanlebih dahulu oleh pengadilan yang lazim,larangan menjatuhkan hukuman mati danmelaksanakan eksekusi dalam keadaanyang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1)huruf (d) yang bersamaan pada keempatKonvensi Jenewa.Dalam hukum humaniter internasional,pengaturan mengenai hak-hak yang takdapat dikurangi ini antara lain tercantumdalam ketentuan Pasal 3 tentang ketentuanyang bersamaan pada keempat KonvensiJenewa 1949. Pasal ini penting karenamembebankan kewajiban kepada “pihakpeserta agung” untuk tetap menjaminperlindungan kepada orang perorangandengan mengesampingkan status“belligerent” menurut hukum atau sifat darisengketa bersenjata yang terjadi itu.Kesadaran akan adanya hubungan hak asasimanusia dan hukum humaniter baru terjadipada akhir tahun 1960-an. Kesadaran inimakin meningkat dengan terjadinyaberbagai sengketa bersenjata, seperti dalam

perang kemerdekaan di Afrika dan diberbagai belahan dunia lainnya yangmenimbulkan masalah, baik dari segihukum humaniter maupun dari segi hakasasi manusia. Konferensi internasionalmengenai hak asasi manusia yangdiselenggarakan oleh PBB di Teheran padatahun 1968 secara resmi menjalin hubunganantara Hak Asasi Manusia (HAM) danHukum Humaniter Internasional (HHI).Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968mengenai “penghormatan HAM padawaktu pertikaian bersenjata”, meminta agarkonvensi-konvensi tentang pertikaianbersenjata diterapkan secara lebih sempurnadan supaya disepakati perjanjian barumengenai hal ini. Resolusi ini mendorongPBB untuk menangani pula HukumHumaniter Internasional.Dalam kepustakaan ada 3 (tiga) aliranberkaitan dengan hubungan hukumhumaniter internasional :a. Aliran IntegrationisAliran integrationis berpendapat bahwasistem hukum yang satu berasal darihukum yang lain. Dalam hal ini, makaada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :1. Hak asasi manusia menjadi dasarbagi hukum humaniterinternasional, dalam arti bahwahukum humaniter merupakancabang dari hak asasi manusia.Pendapat ini antara lain dianut olehRobertson, yang menyatakan bahwaKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 8hak asasi manusia merupakan hakdasar bagi setiap orang, setiapwaktu dan berlaku di segala tempat.Jadi hak asasi manusia merupakangenus dan hukum humanitermerupakan species-nya, karenahanya berlaku untuk golongantertentu dan dalam keadaantertentu pula.2. Hukum Humaniter Internasionalmerupakan dasar dari Hak AsasiManusia, dalam arti bahwa hakasasi manusia merupakan bagiandari hukum humaniter. Pendapatini didasarkan pada alasan bahwahukum humaniter lahir lebihdahulu daripada hak-hak asasi

manusia. Jadi secara kronologis, hakasasi manusia dikembangkansetelah hukum humaniterinternasional.b. Aliran SeparatisAliran separatis melihat Hak AsasiManusia dan Hukum HumaniterInternasional sebagai sistem hukumyang sama sekali tidak berkaitan,karena keduanya berbeda. Perbedaankedua sistem tersebut terletak pada :1. ObyeknyaHukum Humaniter Internasionalmengatur sengketa bersenjataantara negara dengan kesatuan(entity) lainnya; sebaliknya hak asasimanusia mengatur hubunganantara pemerintah dengan warganegaranya di dalam negara tersebut.2. SifatnyaHukum Humaniter Internasionalbersifat mandatory a political sertaperemptory.3. Saat berlakunyaHukum Humaniter Internasionalberlaku pada saat perang atau masasengketa bersenjata, sedangkan hakasasi manusia berlaku pada saatdamai.Salah seorang dari penganut teori iniadalah Mushkat, yang menyatakanbahwa secara umum dapat dikatakanbahwa hukum humaniter ituberhubungan dengan akibat darisengketa bersenjata antar negara,sedangkan hak asasi manusia berkaitandengan pertentangan antara pemerintahdengan individu di dalam negara yangbersangkutan. Hukum humaniter mulaiberlaku pada saat hak asasi manusiasudah tidak berlaku lagi; hukumhumaniter melindungi mereka yangtidak mampu terus berperang ataumereka yang sama sekali tidak turutbertempur, yaitu penduduk sipil. Hakasai manusia tidak ada dalam sengketabersenjata karena fungsinya diambiloleh hukum humaniter, tetapi terbataspada golongan tertentu saja.c. Aliran KomplementarisAliran Komplementaris melihat HukumHak Asasi Manusia dan HukumHumaniter Internasional melalui prosesyang bertahap, berkembang sejajar dansaling melengkapi. Salah seorang dari

penganut teori ini adalah Cologeropoulus,dimana Ia menentang pendapat aliranseparatis yang dianggapnya menentangkenyataan bahwa kedua sistem hukumtersebut memiliki tujuan yang sama,yakni perlindungan pribadi orang. Hakasasi manusia melindungi pribadi orangpada masa damai, sedangkan hukumhumaniter memberikan perlindunganpada masa perang atau sengketabersenjata. Aliran ini mengakui adanyaperbedaan seperti yang dikemukakanoleh aliran separatis, dan menambahkanbeberapa perbedaan lain, yaitu :Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 91. Dalam pelaksanaan danpenegakanHukum humanitermenggantungkan diri pada ataumenerapkan sistem negarapelindung (protecting power).Sebaliknya hukum hak asasimanusia sudah mempunyai aparatmekanismeyang tetap, tetapi inihanya berlaku di negara-negaraEropa saja, yaitu diatur dalamKonvensi Hak Asasi ManusiaEropa.2. Dalam hal sifat pencegahanHukum humaniter internasionaldalam hal kaitannya denganpencegahan menggunakanpendekatan preventif dan korektif,sedangkan hukum hak asasimanusia secara fundamentalmenggunakan pendekatan korektif,yang diharapkan akan mempunyaiefek preventif.Walaupun hukum humaniter internasionaldan hukum hak asasi manusia keduanyadidasarkan atas perlindungan orang,terdapat perbedan khas dalam lingkup,tujuan dan penerapan diantara keduanya.Hukum humaniter internasional berlakudalam kasus-kasus sengketa bersenjata, baikinternasional maupun non internasionalatau perang saudara (civil war). Di satupihak, hukum humaniter internasionalterdiri atas standar-standar perlindunganbagi para korban sengketa, disebut hukumJenewa, dan di lain pihak peraturanperaturanyang berkaitan dengan alat dan

cara berperang dan tindakan permusuhan,juga dikenal sebagai hukum Den Haag.Dewasa ini, dua perangkat perturan itutelah digabung dan muncul dalam ProtokolprotokolTambahan pada Konvensi Jenewayang diterima tahun 1977.Hukum hak asasi manusia, sebaliknyabertujuan untuk memberikan jaminanbahwa hak-hak dan kebebasan -- sipil,politik, ekonomi dan budaya -- dan setiaporang perorangan dihormati pada segalawaktu, untuk menjamin bahwa dia dapatberkembang sepenuhnya dalammasyarakatnya dan melindunginya jikaperlu terhadap penyalahgunaan dari parapenguasa yang bertanggungjwab. Hak-hakini tergantung pada hukum nasional dansifatnya yang sangat fundamental dijumpaidalam konstitusi negara-negara. Namunhukum hak asasi manusia juga berkaitandengan perlindungan internasional hakasasi manusia, yakni aturan-aturan yangdisetujui untuk dipatuhi oleh negara-negaradalam kaitannya dengan hak dan kebebasanorang perorangan dan bangsa. Hukumhumaniter internasional secara khususdapat dianggap dimaksudkan untukmenjamin dan memelihara hak-hak dasar(untuk hidup, keamanan, kesehatan, dsb)dari korban dan non-kombatan dalamperistiwa sengketa bersenjata. Ada hukumdarurat yang diperintahkan karenakeadaan-keadaan khusus, sedangkan hakasasi manusia, yang berjalan dengan sangatbaik di masa damai, terutama berkaitandengan perkembangan yang harmonis darisetiap orang.Dengan demikian, walaupun hukumhumaniter berlaku pada waktu sengketabersenjata dan hak asasi manusia berlakupada waktu damai. Namun inti dari hakhakasasi atau “hard core rights” tetapberlaku sekalipun pada waktu sengketabersenjata. Keduanya saling melengkapi.Selain itu, ada keterpaduan dan keserasiankaidah-kaidah yang berasal dari instrumeninstrumenhak asasi manusia dengankaidah-kaidah yang berasal dari instrumeninstrumenhukum humaniter internasional.Keduanya tidak hanya mengatur hubungandiantara negara dengan negara denganmenetapkan hak-hak dan kewajiban merekasecara timbal balik. Selain hal tersebut,terdapat pula persamaan antara HukumHak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 10Internasional. Persamaan tersebut antaralain :1. Sebagaimana ketentuan-ketentuandalam instrumen-instrumen hak asasimanusia, Konvensi Jenewa 1949 danprotokol-protokolnya yang memberikankewajiban kepada negara peserta danmenjamin hak-hak individual dariorang-orang yang dilindungi.2. Hukum humaniter internasionalmenentukan kelompok-kelompok orangyang dilindungi, seperti orang-orangyang cedera dan tawanan perang,sedangkan hak asasi manusia berlakuuntuk semua orang tanpa memberikanstatus khusus. Akan tetapi dalamperkembangan terakhir, hukumhumaniter internasional mengikutipendekatan yang sama dengan sistemhak asasi manusia, dengan memperluasperlindungan hukum humaniterinternasional bagi semua orang sipil.3. Di satu sisi landasan pengaturan hakasasi manusia (HAM) adalah hak-hakyang berkaitan dengan manusia, yaitu :kehidupan, kebebasan, keamanan,status sebagai subyek hukum, dsb. Atasdasar tersebut dibuatlah peraturanperaturanuntuk menjaminperkembangan manusia dalam segalasegi. Di sisi lain hukum humaniterinternasional (HHI) dimaksudkan untukmembatasi kekerasan dan dengantujuan ini, hukum humaniterinternasional (HHI) memuat peraturanperaturanyang menjamin hak-hakmanusia yang sama, karena hak-haktersebut merupakan hak-hak minimal.Intisari dari hak-hak asasi manusia (hard corerights) atau dapat juga disebut sebagai hakhakyang paling dasar, menjaminperlindungan minimal yang mutlakdihormati terhadap siapapun, baik di masadamai maupun di waktu perang. Hak-hakini merupakan bagian dari kedua sistemhukum tersebut.Oleh karena itu, maka kedua bidang inimerupakan instrumen-instrumen hukumyang memberikan perlindungan hukumkepada orang perorangan. Instrumeninstrumenhukum yang memberikan

perlindungan hukum kepada orangperorangan ini dapat digolongkan ke dalamempat kelompok :a. Instrumen hukum yang bertujuanmelindungi orang perorangan sebagaianggota masyarakat. Perlindungan inimeliputi segenap segi perilakuperorangan dan sosialnya.Perlindungan ini bersifat umum.Kategori ini justru mencakup hukumhak asasi manusia internasional.b. Instrumen yang bertujuan melindungiorang perorangan berkaitan dengankeadaannya di dalam masyarakat,seperti hukum internasional tentangperlindungan terhadap kaum wanitadan hukum internasional berkaitandengan perlindungan terhadap anak.c. Instrumen hukum yang bertutujuanmelindungi orang perorangan dalamkaitannya dengan fungsinya di dalammasyarakat, seperti hukuminternasional tentang buruh.d. Instrumen hukum yang bertujuanmelindungi orang perorangan dalamkeadaan darurat, apabila terjadi situasiyang luar biasa dan yangmengakibatkan ancaman adanyapelanggaran hak asasi atas haknyayang biasanya dijamin oleh hukumyang berlaku, seperti hukuminternasional tentang pengungsi danhukum humaniter internasional yangmelindungi para korban akibatsengketa bersenjata.Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 11

VI. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Hukum HumaniterPada umumnya para ahli berpendapatbahwa penyusunan hukum humaniterdilandasi oleh prinsip-prinsip :1. Asas kepentingan militer (MilitaryNecessity)Yang dimaksudkan dengan prinsip iniialah hak dari para pihak yangberperang untuk menentukan kekuatanyang diperlukan untuk menaklukanmusuh dalam waktu yang sesingkatsingkatnyadengan biaya yangserendah-rendahnya dan dengankorban yang sekecil-kecilnya. Namundemikian, perlu diingat pula bahwa hakpihak yang berperang untuk memiliki

alat/senjata untuk menaklukan musuhadalah tidak tak terbatas.2. Asas Kemanusiaan (Humanity)Prinsip ini melarang penggunaan semuamacam atau tingkat kekerasan (violence)yang tidak diperlukan untuk mencapaitujuan perang. Orang-orang yang lukaatau sakit, dan juga mereka yang telahmenjadi tawanan perang, tidak lagimerupakan ancaman, dan oleh karenaitu mereka harus dirawat dandilindungi. Demikian pula denganpenduduk sipil yang tidak turut sertadalam konflik harus dilindungi dariakibat perang.3. Asas Kesatriaan (Chivalry)Prinsip ini tidak membenarkanpemakaian alat/senjata dan caraberperang yang tidak terhormat. Prinsipini merupakan sisa dari sifat-sifatksatriaan yang dijunjung tinggi olehpara ksatria pada masa silam.4. Prinsip PembedaanPrinsip pembedaan (distinction principle)adalah suatu prinsip atau asas yangmembedakan atau membagi pendudukdari suatu negara yang sedangberperang atau sedang terlibat dalamkonflik bersenjata ke dalam duagolongan, yaitu kombatan (combatan)dan penduduk sipil (civilian). Kombatanadalah golongan penduduk yang secaraaktif turut serta dalam permusuhan(hostilities), sedangkan penduduk sipiladalah golongan penduduk yang tidakturut serta dalam permusuhan.Perlunya prinsip pembedaan ini adalahuntuk mengetahui mana yang bolehdijadikan sasaran atau obyek kekerasandan mana yang tidak boleh dijadikanobyek kekerasan. Dalampelaksanaannya prinsip ini memerlukanpenjabaran lebih jauh lagi dalam sebuahasas pelaksanaan (principles ofapplication), yaitu :a. Pihak-pihak yang bersengketa,setiap saat, harus membedakanantara kombatan dan penduduksipil guna menyelamatkanpenduduk sipil dan obyek-obyeksipil.b. Penduduk sipil, demikian pulaorang-orang sipil secaraperorangan, tidak boleh dijadikanobyek serangan walaupun dalam

hal pembalasan (reprisals).c. Tindakan maupun ancamankekerasan yang tujuan utamanyauntuk menyebarkan teror terhadappenduduk sipil adalah dilarang.d. Pihak-pihak yang bersengketa harusmengambil segala langkahpencegahan yang memungkinkanuntuk menyelamatkan penduduksipil atau, setidak-tidaknya untukmenekan kerugian atau kerusakanKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 12yang tidak disengaja menjadi sekecilmungkin.e. Hanya anggota angkatan bersenjatayang berhak menyerang danmenahan musuh.5. Rule of Engagement (ROE)Penting kiranya bagi seorang komandanangkatan bersenjata untuk mengetahuiadanya suatu “petunjuk” yangmemuat hal-hal apa yang boleh dan apayang dapat ia lakukan apabilamenghadapi situasi yang gawat,terlebih lagi dalam masa damai. Dengankata lain, sebaiknya ada petunjuk yangjelas kapan dan dalam keadaanbagaimana komandan dibenarkanmenggunakan kekerasan, sepertimisalnya kapan ia diperbolehkanmelepaskan tembakan.Petunjuk atau pedoman ini sangatdiperlukan para komandan dalamsemua tingkatan agar dalammenjalankan tugasnya tidak berbuathal-hal yang bertentangan denganhukum, dan dalam menyusun petunjuktersebut hal yang harus diperhatikanadalah :a. tujuan (objectives);b. perintah (orders);c. pembatasan (restrainst);Terintegrasinya ketiga hal tersebut,dalam istilah angkatan bersenjatanegara-negara barat telah menghasilkanapa yang disebut sebagai “Rules ofEngagement (ROE)”. Istilah Rules ofEngagement untuk pertama kalinyadipergunakan oleh Royal Navy yangbertugas di Malta dalam operasinya dilaut Tengah pada tahun 1960-an.Kemudian ROE ini semakin meluas dan

dipergunakan juga dalam perangVietnam dan NATO.Yang dimaksud dengan ROE adalahkeseluruhan instruksi yang dapatdiberikan kepada suatu kesatuanoperasional. Namun demikian, ROEtidak harus selalu berkaitan denganperintah yang diberikan dalammenghadapi musuh, ROE dapatdiberikan kepada suatu kesatuan yangmengadakan kunjungan persahabatan.ROE dapat bersifat tetap (standing) ataukhusus (particular). Standing rules iniberhubungan dengan hak untukmengadakan self-defence, yaitu yangmenentukan apa yang harus dilakukanapabila kesatuan itu menghadapiancaman yang mendadak, misalnyaadanya ancaman serangan pelurukendali. Namun demikian, tidaklahmudah untuk menentukan kapantindakan yang dilakukan untukmembela diri boleh dimulai ataudilakukan. Hal ini berkaitan denganbatasan mengenai pengertian armedattacks. Untuk kepentingan semacaminilah pada awalnya ROE ini disusun.Dalam pengertian sekarang ROEmencakup keseluruhan instruksi, baikyang bersifat tetap maupun khususyang berhubungan dengan operasiangkatan bersenjata. ROE mungkinsekali dimulai dengan suatu statementyang mengenai tujuan (objectives) dankebijaksanaan pemerintah, sampai padatindakan yang :o diizinkan (permitted);o dilarang (forbidden);o disediakan setelah ada otorisasi(reserved for authirization).Adakalanya seorang komandan dalammengantisipasi suatu ancaman tertentumeminta ROE dahulu kepada markasbesar. Dalam angkatan laut Inggris,sebelum melakukan suatu tindakanoperasional, seorang komandan yangmemimpin angkatan laut terlebihKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 13dahulu meminta “permissive ROE”kepada markas besar. Kemudianmarkas besar meneruskan permintaantersebut kepada kabinet, dan kabinetlah

yang memberikan persetujuan terakhir.Dengan demikian, dalam ROE ini dapatdilihat adanya penyatuan antara hukumhumaniter dengan ketentuan-ketentuanoperasional itu sendiri.

VII. Perkembangan Hukum Humaniter7.1. Konvensi Den HaagKonvensi-konvensi Den Haag merupakanketentuan hukum humaniter yangmengatur mengenai cara dan alatberperang. Konvensi-konvensi Den Haag inimerupakan konvensi-konvensi yangdihasilkan dari Konferensi-konferensi DenHaag I dan II yang diadakan pada tahun1899 dan 1907.7.1.1 Konvensi Den Haag 1899Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899merupakan hasil Konferensi Perdamaian Iyang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei -29 Juli 1899. Konferensi ini terselenggaraatas prakarsa Tsar Nicholas II dari Rusia.Untuk melaksanakan kehendak TsarNicholas II itu, maka pada tahun 1898Menteri Luar Negeri Rusia Count Mouravieffmengedarkan surat kepada semuaPerwakilan Negara-negara yangterakreditasi di St. Petersburg, berupaajakan Tsar untuk mempertahankanperdamaian Dunia dan mengurangipersenjataan. Konvensi yang berlangsung 2(dua) bulan ini menghasilkan tiga konvensidan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899.Ketiga Konvensi yang dihasilkan adalah :1. Konvensi I tentang Penyelesaian DamaiPersengketaan Internasional;2. Konvensi II tentang Hukum danKebiasaan Perang di Darat;3. Konvensi III tentang Adaptasi AzasazasKonvensi Jenewa tanggal 22Agustus 1864 tentang Hukum Perang diLaut.Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkanadalah sebagai berikut :1. Melarang penggunaan peluru-pelurudum-dum (peluru-peluru yangbungkusnya tidak sempurna menutupbagian dalam, sehingga dapat pecahdan membesar dalam tubuh manusia).2. Peluncuran proyektil-proyektil danbahan-bahan peledak dari balon selamajangka lima tahun yang terakhir ditahun 1905 juga dilarang.3. Penggunaan proyektil-proyektil yangmenyebabkan gas-gas cekik danberacun juga dilarang.

7.1.2. Konvensi Den Haag 1907Konvensi-konvensi tahun 1907 inimerupakan kelanjutan dari KonferensiPerdamaian I tahun 1809 di Den Haag.Konvensi-konvensi yang dihasilkan dariKonvensi Den Haag II adalah sebagaiberikut :1. Konvensi I tentang Penyelesaian DamaiPersengketaan Internasional;2. Konvensi II tentang PembatasanKekerasan Senjata dalam MenuntutPembayaran Hutang yang Berasal dariPerjanjian Perdata;3. Konvensi III tentang Cara MemulaiPeperangan;4. Konvensi IV tentang Hukum danKebiasaan Perang di Darat dilengkapidengan Peraturan Den Haag;5. Konvensi V tentang Hak dan KewajibanNegara dan Warga Negara Netraldalam Perang di Darat;6. Konvensi VI tentang Status KapalDagang Musuh Pada Saat PermulaanPerang;Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 147. Konvensi VII tentang Status KapalDagang menjadi Kapal Perang;8. Konvensi VIII tentang PenempatanRanjau Otomatis di dalam Laut;9. Konvensi IX tentang Pemboman olehAngkatan Laut di Waktu Perang;10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asasKonvensi Jenewa tentang Perang diLaut;11. Konvensi XI tentang PembatasanTertentu terhadap Penggunaan HakPenangkapan dalam Perang AngkatanLaut;12. Konvensi XII tentang MahkamahBarang-barang Sitaan;13. Konvensi XIII tentang Hak danKewajiban Negara Netral dalam Perangdi Laut.Hal-hal penting yang terdapat dalamKonvensi Den Haag tahun 1907 antara lainadalah :1. Konvensi III Den Haag 1907 mengenaiCara Memulai PeperanganPerang antara Rusia dan Jepang padatahun 1904 dimulai dengan suatuserangan secara tiba-tiba oleh Jepangterhadap kapal perang Rusia. Kejadian

inilah yang menjadi bahan pembicaraandalam Konferensi Den Haag tahun 1907,yang hasilnya adalah disepakatinyaKonvensi III tahun 1907 yang judulresminya “Hague Convention No. IIIRelative to the Opening of Hostilities”,dimana Pasal 1 Konvensi ini berbunyi :“The Contracting Powers recognize thathostilities between themselves must notcommence without previous andexplecit warning, in the either of areasoned declaration of war or of anultimatum with conditional declarationof war”.Dengan demikian, suatu perang dapatdimulai dengan :a. Suatu pernyataan perang, disertaidengan alasannya.b. Suatu ultimatum yang disertaidengan pernyataan perang yangbersyarat. Apabila penerimaultimatum tidak memberi jawabanyang tegas/memuaskan pihak yangmengirim ultimatum dalam waktuyang ditentukan, sehingga pihakpengirim ultimatum akan beradadalam keadaan perang denganpenerima ultimatum.2. Konvensi Den Haag IV 1907 mengenaiHukum dan Kebiasaan Perang di DaratKonvensi ini judul lengkapnya adalah“Convention Respecting to the Laws andCustoms of War on Land”. Konvensi initerdiri dari 9 pasal, yang disertai jugadengan lampiran yang disebut “HagueRegulations”. Konvensi ini merupakanpenyempurnaan terhadap KonvensiDen Haag II 1899 tentang KebiasaanPerang di Darat. Hal penting yangdiatur dalam Konvensi Den Haag IV1907 adalah mengenai apa yang disebutsebagai “Klausula si Omnes”, yaitubahwa konvensi hanya berlaku apabilakedua belah pihak yang bertikai adalahpihak dalam konvensi, apabila salahsatu pihak bukan peserta konvensi,maka konvensi tidak berlaku. Selain itu,hal penting lainnya yang perludiperhatikan adalah ketentuanketentuanyang terdapat dalamLampiran Konvensi Den Haag IV(Hague Regulations), antara lain :a. Pasal 1 HR, yang berisi mengenaisiapa saja yang termasuk“belligerents”, yaitu tentara. Pasal ini

juga mengatur mengenai syaratsyaratyang harus dipenuhi olehkelompok milisi dan korps sukarela,sehingga mereka bisa disebutsebagai kombatan, yaitu :Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 15i. Dipimpin oleh seorang yangbertanggung jawab atasbawahannya;ii. Memakai tanda/emblem yangdapat dilihat dari jauh;iii. Membawa senjata secaraterbuka;iv. Melaksanakan operasinyasesuai dengan hukum dankebiasaan perang.b. Pasal 2 HR mengatur mengenai leveeen masse, yang dikategorikansebagai “belligerent”, yang harusmemenuhi syarat-syarat :i. Penduduk dari wilayah yangbelum dikuasai;ii. Secara spontan mengangkatsenjata;iii. Tidak ada waktu untukmengatur diri;iv. Membawa senjata secaraterbuka;v. Mengindahkan hukum perang.3. Konvensi V Den Haag 1907 mengenaiNegara dan Orang Netral dalamPerang di DaratKonvensi ini lengkapnya berjudul“Neutral Powers and Persons in LandWarfare”. Dengan demikian, dalamkonvensi ini terdapat dua pengertianyang harus diperhatikan, yaitumengenai Negara Netral (NeutralPowers) dan Orang Netral (NeutralPersons). Yang dimaksud dengan negaranetral adalah suatu negara yangmenyatakan akan bersikap netral dalamsuatu peperangan yang sedangberlangsung. Dengan demikian, tidakada keharusan negara tersebut untukmembantu salah satu pihak. Sebagainegara netral, maka kedaulatan negaratersebut dalam suatu peperangan, tidakboleh diganggu dan dilanggar. Hal initercantum dalam Pasal 1 Konvensi Vyang menyatakan “The territory ofneutral Powers is inviolable”. Untuk

mempertahankan kenetralan, makawilayah dari negara tersebut tidakdapat dijadikan sebagai wilayah yangdapat dilintasi oleh para pihak yangsedang bersengketa.Sedangkan yang dimaksud denganorang netral (Neutral Persons) adalahwarga negara dari suatu negara yangtidak terlibat dalam suatu peperangan.Orang netral ini tidak boleh mengambilkeuntungan dari statusnya sebagaiorang netral, misalnya dengan menjadirelawan dari suatu angkatan bersenjatasalah satu pihak yang bersengketa(Pasal 17).4. Konvensi XIII Den Haag mengenaiHak dan Kewajiban Negara Netraldalam Perang di Laut.Konvensi ini berjudul “Neutral Rightsand Duties in Maritime Wars”, yangsecara garis besar mengatur tentang hakdan kewajiban negara-negara netraldalam perang di laut. Konvensi inimenegaskan bahwa kedaulatan negaranetral tidak hanya berlaku di wilayahteritorialnya saja, namun juga berlakubagi wilayah perairan negara netral.Para pihak yang bersengketa tidakboleh (dilarang) melakukan tindakantindakandi perairan negara netral yangdapat dikategorikan sebagai tindakanyang dapat melanggar kenetralan diwilayah tersebut, seperti tindakanpenangkapan dan pencarian yangdilakukan kapal perang negara yangbersengketa di perairan negara netral.7.2. Konvensi Jenewa 1949Konvensi Jenewa 1949 tersebut terdiri dari 4buah konvensi yaitu :a. Konvensi Jenewa I tentang PerbaikanAnggota Angkatan Perang yang Lukadan Sakit di Medan Pertempuran Darat.Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 16b. Konvensi Jenewa II tentang PerbaikanKondisi Angkatan Perang di Laut yangLuka, Sakit dan Korban Kapal Karam.c. Konvensi Jenewa III tentang PerlakuanTawanan Perang.d. Konvensi Jenewa IV tentangPerlindungan Sipil di Waktu Perang.7.2.1. Pokok-Pokok Konvensi Jenewa1949 : Ketentuan yang bersamaan

(Common Articles)Dalam keempat Konvensi Jenwa 1949mengenai perlindungan korban perangterdapat ketentuan-ketentuan yang samaatau yang bersamaan. Yang terpentingdiantaranya, adalah mengenai ketentuanketentuanpokok dari Konvensi-konvensiJenewa, yang di dalam keempat Konvensiterdapat dalam Bab I. Hal ini merupakansuatu kemajuan besar dalam sistematikasusunan pasal-pasal dan menekankankeseragaman serta kesatuan dari keempatkonvensi ini sebagai suatu perangkatketentuan tertulis mengenai perlindungankorban perang.Ketentuan yang bersamaan dalamKonvensi-konvensi Jenewa tersebut dapatdibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu :1. Penghormatan dari Konvensi-konvensiMengenai penghormatan dari konvensikonvensiini terdapat dalam Pasal 1Konvensi, yang menyatakan bahwa“Pihak Peserta Agung berjanji untukmenjamin penghormatan dalam segalakeadaan”. Ketentuan mengenaipenghormatan diletakkan dalam Pasal 1menandakan bahwa peserta-pesertakonferensi hendak menekankanpentingnya kewajiban penandatanganuntuk menghormati ketentuanketentuankonvensi dan lebihbertanggung jawab ataspelaksanaannya. Selain hal tersebut,Pasal 1 ini berarti juga bahwaberlakunya ketentuan - ketentuankonvensi tidak boleh dipengaruhi olehsifat dari sengketa bersenjata. Ketentuan- ketentuan konvensi mengenaiperlindungan korban perang (yangsakit, luka, tawanan perang, dsb) tetapberlaku, tidak perduli apakah perangitu adil atau tidak adil, perang agresiatau perang mempertahankan diri.Yang menjadi ukuran adalah apakahtelah ada sengketa bersenjata ataupendudukan dalam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2.2. Berlakunya Konvensi-KonvensiMengenai berlakunya konvensikonvensidinyatakan dalam Pasal 2Paragraf 1, bahwa “ …Konvensi ini akanberlaku untuk semua peristiwa perang yangdiumumkan atau setiap sengketa bersenjata(armed conflict) lainnya yang mungkintimbul antara dua atau lebih pihak

penandatangan, sekalipun keadaan perangtidak diakui salah satu diantara mereka”.Dengan pernyataan bahwa Konvensitahun 1949 ini berlaku bagi setiapsengketa bersenjata (armed conflict),maka tidak ada lagi kemungkinan bagisuatu negara untuk mengelakkan diridari kewajiban-kewajiban konvensidengan menyangkal adanya perangdalam arti hukum. Jadi menurutketentuan di atas, konvensi-konvensi iniberlaku dalam setiap persengketaansenjata internasional, dengan tidakmempersoalkan apakah peristiwa inimenurut salah satu atau semua pihakdalam konvensi merupakan suatu“pembelaan diri yang sah”, “aksipolisi”, “insiden” atau suatu tindakanpengamanan kolektif dalam rangkapiagam PBB.Selain hal tersebut di atas, “…Konvensiini juga akan berlaku untuk semua peristiwapendudukan sebagian atau seluruhnya, dariwilayah Peserta Agung, sekalipunKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 17pendudukan tersebut tidak menemuiperlawanan”. Dalam hal ini ketentuanmengenai perlindungan korban perangKonvensi Jenewa 1949 dengansendirinya berlaku.Di samping hal tersebut di atas, Pasal 2paragraf 3 Konvensi juga menyatakanbahwa “Meskipun salah satu dari negaranegaradalam sengketa mungkin bukanpeserta Konvensi ini, negara-negara yangmenjadi peserta Konvensi ini akan tetapsama terikat olehnya di dalam hubunganantara mereka. Mereka selanjutnya terikatoleh konvensi ini dalam hubungan denganbukan negara peserta, apabila negara yangtersebut kemudian ini menerima danmelaksanakan ketentuan-ketentuan konvensiini”. Ketentuan ini membuka peluangbagi suatu pihak dalam persengketaanyang belum menjadi peserta resmiKonvensi Jenewa untuk menerimaketentuan-ketentuan Konvensi denganjalan menyatakan menerima ketentuanketentuankonvensi, mematuhi danmelaksanakannya secara de facto.3. Sengketa Bersenjata yang TidakBersifat Internasional

Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa1949, tidak ada ketentuan-ketentuanyang mengatur mengenai perangsaudara atau pemberontakan. Barusetelah lahirnya Konvensi-KonvensiJenewa tahun 1949, maka mengenaisengketa bersenjata yang bersifat inidiatur. Namun demikian, apabila pihakpemberontak memperoleh statussebagai pihak yang berperang(belligerent), maka hubungan antarapemerintah de jure dan pihakpemberontak akan diatur oleh hukuminternasional khususnya yang mengenaiperang dan netralitas. Konsekuensi darihal ini adalah akan mengakibatkanberakhirnya status sifat intern (internalcharacter) dari konflik bersenjatatersebut. Hal ini disebabkan karenapengakuan atas status belligerenttersebut oleh pemerintah de jure ataupihak ketiga akan memperkuatkedudukan pihak belligerent, sehinggaapabila hal ini dilihat dari sudutpandang pemerintah de jure, makasecara politis tentunya akan merugikanpemerintah de jure. Oleh karena itu,pemerintah de jure akan selalu berusahauntuk menyangkal adanya status resmiapapun dari pihak pemberontak.Pasal 3 keempat Konvensi Jenewa 1949menyatakan “Dalam hal sengketabersenjata yang tidak bersifatinternasional yang berlangsung didalam wilayah salah satu Pihak Agungpenandatangan, tiap Pihak dalamsengketa itu akan diwajibkan untukmelaksanakan ketentuan-ketentuansebagai berikut :Orang-orang yang tidak mengambilbagian aktif dalam sengketa itu,termasuk anggota-anggota angkatanperang yang telah meletakkan senjatasenjatamereka serta mereka yang tidaklagi turut serta (hors de combat) karenasakit, luka-luka, penawanan atau sebablain apapun dalam keadaanbagaimanapun harus diperlakukandengan perikemanusiaan, tanpaperbedaan merugikan apapun jugayang didasarkan atas ras, warna kulit,agama atau kepercayaan, kelamin,keturunan atau kekayaan, atau setiapkriteria lainnya serupa itu.Untuk maksud ini, maka tindakantindakan

berikut dilarang dan akantetap dilarang untuk dilakukanterhadap orang-orang tersebut di ataspada waktu dan di tempat apapunjuga :a. Tindakan kekerasan atas jiwa danraga, terutama setiap macampembunuhan, penyekapan,perlakuan kejam dan penganiayaan;Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 18b. Penyanderaan;c. Perkosaan ataskehormatanpribadi,terutamaperlakuanyangmenghina danmerendahkanmartabat;d. Menghukumdanmenjalankanhukuman matitanpadidahuluikeputusanyangdijatuhkanoleh suatu pengadilan yangdibentuk secara teratur, yangmemberikan segenap jaminanperadilan yang diakui sebagaikeharusan oleh bangsa-bangsaberadab.Pasal 3 mengharuskan pihak-pihakpenandatangan untuk memperlakukankorban sengketa bersenjata internalmenurut prinsip-prinsip yang diaturdalam Pasal 3 ayat 1. Selain itu, Pasal 3Konvensi-Konvensi Jenewa 1949memberikan jaminan perlakuanmenurut asas-asas perikemanusiaan,terlepas dari status apakah sebagaipemberontak atau sifat dari sengketabersenjata itu sendiri.Dalam Pasal 3 keempat Konvensi tahun1949 ini terdapat semua pokok utamaperlakuan korban perang menurutKonvensi-konvensi 1949, sehingga pasalini dinamakan juga Konvensi Kecil(Convention in Miniature).

Selanjutnya Pasal 3 ayat 2 KonvensikonvensiJenewa 1949 menyatakanbahwa yang luka dansakit harusdikumpulkan dandirawat.Sebuah badanhumaniter tidakberpihak, sepertiKomite Palang MerahInternasional dapatmenawarkan jasajasanyakepada pihakpihakdalam sengketa.Pihak-pihak dalamsengketa selanjutnyaharus berusaha untukmelaksanakan denganjalan persetujuanpersetujuankhusus, semua atau sebagiandari ketentuan lainnya dari konvensi ini.Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebutdi atas, tidak akan mempengaruhikedudukan hukum pihak-pihak dalamsengketa.Ketentuan yang menyatakan bahwa Pihakpihakdalam sengketa selanjutnya harusberusaha untuk melaksanakan dengan jalanpersetujuan-persetujuan khusus,menunjukkan bahwa dalam peristiwaterjadinya sengketa dalam negara tidakdengan sendirinya seluruh konvensi berlaku,melainkan hanya ketentuan yang terdapatdalam Pasal 3 ayat 1.Selanjutnya, kalimat diadakannyaperjanjian-perjanjian demikian antarapemerintah de jure dan kaum pemberontaktidak akan mempengaruhi kedudukan hukumpihak-pihak dalam pertikaian, yang berartibahwa maksud dari Pasal 3 adalah sematamatadidorong cita-cita perikemanusiaandan tidak dimaksudkan untuk mencampuriurusan dalam negeri suatu negara.Namun demikian, walaupun sudah adaketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal3, harus pula diperhatikan bahwa :1. Dengan adanya Pasal 3 tidak dengansendirinya seluruh konvensi berlakudalam sengketa senjata yang bersifatintern, melainkan hanya asas-asaspokok yang tersebut dalam Pasal 3.2. Pasal 3 tidak mengurangi hakpemerintah de jure untuk bertindakterhadap orang-orang yang melakukanpemberontakan bersenjata, menurut

undang-undang atau hukumnasionalnya sendiri. Pasal ini sematamatabermaksud memberikan jaminanperlakuan korban sengketa bersenjatainternal, berdasarkan asas-asasperikemanusiaan.Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 194. Orang yang Dilindungi (ProtectedPersons)Istilah “orang yang dilindungi“menunjuk pada orang-orang pesertadalam perang atau sengketa bersenjatayang telah menjadi korban perang.Dalam arti luas meliputi juga orangorangsipil yang jatuh ke tangan musuhsebagaimana diatur dalam Pasal 4Konvensi IV. Selain itu, mengandungpengertian pula orang-orang yangkarena pekerjaannya harus dihormati dantidak boleh diserang, yaitu para anggotadinas kesehatan, petugas rumah sakit,dan para rohaniwan.Pasal 13 Konvensi I dan II serta Pasal IVPar. A Konvensi III menetapkan bahwaorang-orang yang dilindungi dalamketiga Konvensi tersebut adalah :i. Anggota-anggota angkatan perangdari suatu pihak dalam sengketa,begitu pula anggota-anggota milisiatau barisan sukarela, yangmerupakan bagian dari angkatanperang itu.ii. Anggota-anggota milisi lainnyaserta anggota-anggota dari barisansukarela lainnya, termasuk gerakanperlawanan yang diorganisir, yangtergolong pada suatu pihak dalamsengketa dan beroperasi di dalamatau di luar wilayah mereka,sekalipun wilayah itu diduduki,asal saja milisi atau barisan sukarelademikian, termasuk gerakanperlawanan yang diorganisir,memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut :a. dipimpin oleh seorang yangbertanggung jawab atasbawahannya;b. mempunyai tanda pengenaltetap yang dapat dikenal darijauh;c. membawa senjata secara terangterangan;

d. melakukan operasi-operasimereka sesuai dengan hukumhukumdan kebiasaankebiasaanperang.iii. Anggota-anggota angkatan perangtetap yang tunduk pada suatupemerintah atau kekuasaan yangtidak diakui oleh negara Penahan.iv. Orang - orang yang menyertaiangkatan perang tanpa dengansebenarnya menjadi anggota dariangkatan perang itu, sepertianggota sipil awak pesawat terbangmiliter, wartawan perang, pemasok,anggota-anggota kesatuan kerjaatau dinas yang bertanggung jawabatas kesejahteraan angkatan perang,asal saja mereka telah mendapatpengesahan dari angkatan perangyang mereka sertai.v. Anggota awak kapal pelayaranniaga termasuk nakhoda pemandulaut, taruna dan awak-awakpesawat terbang sipil dari pihakpihakdalam sengketa yang tidakmendapat perlakuan yang lebihbaik menurut ketentuan-ketentuanlain apapun dalam hukuminternasional.vi. Penduduk wilayah yang belumdiduduki yang tatkala musuhmendekat, atas kemauan merekasendiri dan dengan serentakmengangkat senjata untuk melawanpasukan yang menyerbu, tanpamempunyai waktu untukmembentuk kesatuan-kesatuanbersenjata yang teratur, asal sajamereka memikul senjata secaraterang-terangan dan menghormatihukum-hukum dan kebiasaankebiasaanperang.Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 205. Lamanya Perlindungan DiberikanKetentuan mengenai lamanyaperlindungan diberikan, misalnya dapatdilihat dalam ketentuan Pasal 5 dariKonvensi III mengenai Perlakuanterhadap Tawanan Perang, yangberbunyi, “Konvensi ini akan berlaku bagiorang-orang yang disebut dalam Pasal 4sejak mereka jatuh dalam kekuasaan musuh

hingga saat pembebasan dan pemulanganmereka terakhir. Bilamana timbul keraguraguanapakah orang-orang yang telahmelakukan perbuatan yang bersifatperbuatan permusuhan dan telah jatuhdalam tangan musuh termasuk dalamgolongan-golongan yang disebut dalamPasal 4, maka orang-orang demikian akanmemperoleh perlindungan dari Konvensiini, hingga saat kedudukan merekaditentukan oleh pengadilan yangkompeten”.Dari ketentuan yang disebutkan di atas,dapat disimpulkan bahwa saatjatuhnya orang-orang yang dilindungiKonvensi ke tangan musuh adalah saatmulai berlakunya pemberianperlindungan kepada orang-orangsebagaimana yang ditentukan dalamKonvensi Jenewa 1949.6. Persetujuan-persetujuan KhususMengenai persetujuan-persetujuankhusus ini diatur Pasal 6 KonvensikonvensiJenewa 1949, yangmenyatakan, antara lain bahwa PihakpihakPenandatangan konvensi Jenewadapat mengadakan persetujuan khususmengenai segala hal di sampingpersetujuan-persetujuan yangditentukan dalam Pasal-pasal 10, 15, 23,28, 31, 36, 37 dan 52.Pasal 6 ini tidak memuat ketentuanmengenai sifat, isi atau bentukpersetujuan tersebut, hanyamenetapkan bahwa persetujuanpersetujuanitu tidak boleh merugikankeadaan yang luka dan sakit, anggotaanggotadinas kesehatan ataurohaniwan atau membatasi hak-hakyang diberikan kepada konvensikonvensiini kepada orang-orangtersebut. Yang dibolehkan adalahpersetujuan yang sesuai denganketentuan-ketentuan konvensi ataubersifat tambahan atau penyempurnaandari ketentuan-ketentuan konvensi.7. Larangan Melepaskan HakPasal 7 adalah mengatur mengenai laranganbagi orang-orang yang dilindungi konvensiuntuk melepaskan hak-hak yang merekaperoleh di bawah konvensi-konvensiJenewa tahun 1949. Pasal 7 menyatakanbahwa “yang luka dan sakit, begitupunanggota dinas kesehatan serta rohaniwanrohaniwansekali-kali tidak boleh menolak

sebagian atau seluruhnya hak-hak yangdiberikan kepada mereka oleh konvensi ini,serta oleh persetujuan-persetujuan khususseperti tersebut dalam pasal terdahulu,apabila ada”.Ketentuan Pasal 7 keempat konvensi inibertujuan agar negara penawan tidakmungkin lagi mengelakkan kewajibankewajibannyauntuk memberikanperlindungan kepada orang-orang yangtelah jatuh ke dalam tangannya, denganalasan bahwa mereka “dengan sukarela”atau “atas kemauan sendiri” telah menolakhak-hak dan jaminan yang diberikan olehkonvensi-konvensi kepada mereka.8. Pengawasan Pelaksanaan konvensia. Pengawasan dan Perlindungan :Negara PelindungMengenai ketentuan ini terdapatdalam Pasal 8 keempat konvensi,yang berbunyi “konvensi ini harusdilaksanakan dengan kerja samaKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 21serta di bawah pengawasan dariNegara-negara Pelindung yangberkewajiban melindungikepentingan-kepentingan pihakpihakdalam sengketa. Untukmaksud ini, Negara-negaraPelindung boleh mengangkat disamping diplomatik dan konsulermereka, utusan-utusan yang dipilihdari antara warga negara merekaatau warga negara-warga negaraNegara netral lainnya. Utusantersebut harus mendapatpersetujuan Negara dengan siapamereka akan melakukan kewajibankewajibanmereka”.Ketentuan - ketentuan mengenaiNegara Pelindung ini yang akanmengawasi pelaksanaan ketentuanketentuanKonvensi Jenewa olehpihak-pihak dalam sengketa sangatpenting lainnya.b. Pengawasan dan Bantuan : PalangMerah Internasional dan OrganisasiPerikemanusiaan lainnyaKetentuan mengenai hal initerdapat dalam Pasal 9, yangmenyatakan “ketentuan-ketentuankonvensi ini tidak merupakan

penghalang bagi kegiatan-kegiatanperikemanusiaan, yang mungkindiusahakan oleh KomiteInternasional Palang Merah atautiap organisasi humaniter lainnyayang tidak berpihak, untukmelindungi dan menolong yangluka dan sakit, anggota dinaskesehatan dan rohaniwanrohaniwanselama kegiatankegiatanitu mendapat persetujuanpihak-pihak dalam sengketabersangkutan”.Pasal ini membuka kemungkinanuntuk kegiatan kemanusiaan yangdilakukan, baik oleh Palang Merahatau organisasi humaniter.9. Larangan untuk MengadakanPembalasanKetentuan ini terdapat dalam keempatKonvensi, yang dengan tegas danmutlak melarang dilakukannyatindakan kekerasan terhadap orangorangdan bangunan serta perlengkapanperlengkapan yang dilindungikonvensi. Pasal 46 konvensimenyatakan “Tindakan-tindakanpembalasan terhadap yang luka, sakit,para pegawai, bangunan atauperlengkapan yang dilindungi olehkonvensi ini dilarang”.Walaupun demikian, dalam hal-haltertentu hukum internasional masihmemperkenankan dilakukannyapembalasan (reprisal) ini. Hal inidisebabkan, karena dalam tarafinternasional pembalasan padahakekatnya merupakan suatu bentukdari “self-defence” yang masih belumbisa dilarang.10. Penyebaran Pengetahuan tentangKonvensiMengenai kewajiban pihakPenandatangan untuk menyebarkanpengetahuan tentang konvensikonvensiini terdapat dalam Pasal 47,yang menyatakan bahwa “Pihak PesertaAgung berjanji untuk, baik di waktudamai, maupun di waktu perang,menyebarkan teks konvensi ini seluasmungkin dalam negara mereka masingmasing,dan terutama untukmemasukkan pengajarannya dalamprogram-program pendidikan militer,dan jika mungkin dalam program

pendidikan, sehingga asas-asaskonvensi ini dapat dikenal oleh seluruhpenduduk, terutama oleh angkatanKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 22perang, oleh anggota kesehatan danrohaniwan”.Hal ini dimaksudkan, agar orang-orangyang dilindungi konvensi mengetahuitentang hak-haknya, karena akibat daripeperangan ini tidak hanya terbataspada pihak-pihak yang berperang danangkatan bersenjata semata, namunmeliputi seluruh rakyat.11. Sanksi-sanksi : PemberantasanPelanggaran dan PenyalahgunaanKonvensiKetentuan - ketentuan mengenaipemberantasan pelanggaran -pelanggaran terhadap konvensiterdapat dalam Pasal 49-50 Konvensi I,Pasal 50-51 Konvensi II, Pasal 129-130Konvensi III dan Pasal 146-147 KonvensiIV. Pasal 49 Konvensi I menyatakan :“ Pihak Peserta Agung berjanji untukmenetapkan undang-undang yangdiperlukan untuk memberi sanksipidana efektif terhadap orang-orangyang melakukan atau memerintahkanuntuk melakukan salah satu diantarapelanggaran berat atas Konvensi iniseperti di dalam pasal berikut.Tiap Peserta Agung berkewajibanuntuk mencari orang-orang yangdisangka telah melakukan ataumemerintahkan untuk melakukanpelanggaran-pelanggaran berat yangdimaksudkan, dan harus mengadiliorang-orang tersebut dengan tidakmemandang kebangsaannya. PihakPeserta Agung, dapat juga, jikadikehendakinya, dan sesuai denganketentuan perundang-undangannyasendiri, menyerahkan kepada PihakPeserta Agung lain yangberkepentingan, orang-orang tersebutuntuk diadili, asal saja Pihak PesertaAgung tersebut dapat menunjukkansuatu perkara prima facie.Tiap Peserta Agung harus mengambiltindakan-tindakan yang perlu untukmemberantas selain pelanggaran beratyang ditentukan dalam Pasal berikut,

segala perbuatan yang bertentangandengan ketentuan-ketentuan Konvensiini.Dalam segala keadaan, orang yangdituduh harus mendapat jaminanjaminanperadilan dan pembelaan yangwajar, yang tidak boleh kurangmenguntungkan dari jaminan-jaminanyang diberikan oleh Konvensi Jenewamengenai Perlakuan Tawanan Perangtertanggal 12 Agustus 1949 dalam Pasal105 dan seterusnya.Ketentuan mengenai sanksi pidanaterhadap pelanggaran-pelanggarankonvensi dan kewajiban-kewajibanyang ditetapkan bagi pihakpenandatangan seperti terdapat Pasal 49ini, harus dilihat dalam hubungannyadengan ketentuan dalam Pasal 1, bahwapihak penandatangan tidak saja harusmenaati ketentuan-ketentuan konvensi,tetapi juga “harus menjamin ditaatinyaketentuan-ketentuan konvensi”.12. Mulai dan Akhirnya BerlakunyaKonvensiKonvensi ini mulai berlaku bagi setiapPihak Peserta Agung enam bulansesudah saat penyimpanan dokumenratifikasi pada Dewan Federal Swiss(Pasal 58). Apabila turut sertanya suatunegara berdasarkan suatu pernyataanturut serta (accesion), maka konvensi inimulai juga berlaku enam bulan sesudahtanggal penerimaan pemberitahuandemikian (Pasal 61).Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 23Apabila waktu enam bulan tersebutbelum habis, namun suatu negara yangbersangkutan telah terlibat dalam suatukonflik bersenjata sebagaimana diaturdalam Pasal 2 dan 3, maka hal ini diaturdalam Pasal 62, yang menyatakan“Keadaan seperti ditentukan dalamPasal 2 dan 3 akan mengakibatkansegera berlakunya ratifikasi-ratifikasiyang telah disimpan dan pernyataanturut serta (accession) yangdiberitahukan oleh pihak-pihak dalamsengketa sebelum atau sesudahdimulainya permusuhan yang ataupendudukan. Dewan Federal Swissakan meneruskan dengan cara yang

secepat-cepatnya tiap ratifikasi ataupernyataan turut serta (accession) yangditerima dari Pihak-pihak dalamsengketa”.Selanjutnya ketentuan mengenaipernyataan tidak terikat lagi (pembatalan)Konvensi terdapat dalam Pasal 63, yangberbunyi :“Pernyataan tidak terikat lagi mulaiberlaku satu tahun sesudahpemberitahuannya dilakukan kepadaDewan Federal Swiss. Namun suatupernyataan tidak terikat lagi yang telahdiberitahukan pada suatu saat ketikaNegara yang memutuskan ikatan ituterlibat dalam sengketa, tidak akanberlaku sampai perdamaian telahdicapai dan sesudah operasi-operasiyang bersangkutan dengan pembebasandan pemulangan dari orang-orang yangdilindungi oleh Konvensi ini telahdiakhiri.Pernyataan tidak terikat lagi seperti ituakan berlaku hanya bagi negara yangmenyatakannya. Pernyataan tidakterikat lagi itu sekali-kali tidakmengurangi kewajiban-kewajibanPihak-pihak dalam sengketa yang tetapdiwajibkan memenuhi kewajibankewajibanitu berdasarkan asas-asashukum antar bangsa sebagaimanaditetapkan oleh adat kebiasaan yangterdapat antara bangsa-bangsa yangberadab, hukum perikemanusiaan danpanggilan hati nurani manusia”.Ketentuan-ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 63 ini bertujuanuntuk menjamin bahwa hak-hak danperlindungan yang diberikan olehKonvensi-konvensi Jenewa 1949 tahun1949 kepada korban perang, tidak dapathilang begitu saja oleh tindakan negarapenandatangan yang barangkalidisebabkan oleh alasan-alasan politik.7.3. Protokol Tambahan 1977Protokol Tambahan tahun 1977 merupakanketentuan-ketentuan yang menambah danmelengkapi Konvensi-konvensi Jenewa1949. Protokol Tambahan tahun 1977 initerdiri dari Protokol Tambahan I danProtokol Tambahan II.7.3.1. Protokol Tambahan ILatar belakang dibentuknya ProtokolTambahan I disebabkan metode peperanganyang digunakan oleh negara-negara telah

berkembang, demikian pula dengan aturanaturanmengenai tata cara berperang (code ofconduct). Protokol Tambahan I inimenentukan bahwa hak dari para pihakyang bersengketa untuk memilih cara danalat adalah tidak terbatas. Selain itu, didalam Protokol Tambahan I ini jugamelarang untuk menggunakan senjata atauproyektil serta cara-cara lainnya yang dapatmengakibatkan luka-luka yang berlebihanatau penderitaan yang tidak perlu. Disamping itu, dalam Protokol Tambahan I initerdapat juga beberapa ketentuan pokokyang menentukan, antara lain :a. Melarang : serangan yang membabi butadan reprisal (pembalasan) terhadap :Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 24o penduduk sipil dan orang-orangsipil;o obyek-obyek yang sangat pentingbagi kelangsungan hidup penduduksipil;o benda-benda budaya dan tempatreligius;o bangunan dan instalasi berbahaya;o lingkungan alam.b. Memperluas : perlindungan yangsebelumnya telah diatur dalamKonvensi Jenewa kepada semuapersonil medis, unit-unit dan alattransportasi medis, baik yang berasaldari organisasi sipil maupun militer.c. Menentukan : kewajiban bagi PihakPeserta Agung untuk mencari orangorangyang hilang (missing persons).d. Menegaskan : ketentuan-ketentuanmengenai suplai bantuan militer (reliefsupplies) yang ditujukan kepadapenduduk sipil.e. Memberikan : perlindungan terhadapkegiatan-kegiatan organisasi pertahanansipil.f. Mengkhususkan : adanya tindakantindakanyang harus dilakukan olehnegara-negara untuk memfasilitasiimplementasi hukum humaniter.Pelanggaran-pelanggaran terhadapketentuan sub (a) tersebut di atas, dianggapsebagai pelanggaran berat hukumhumaniter dan dikategorikan sebagaikejahatan perang (wars crimes).7.3.1.1. Protokol Tambahan I dan Konflik

Bersenjata InternasionalPasal 1 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun1977 menyatakan bahwa Protokol iniberlaku dalam situasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa1949. Pasal 2 ketentuan yang bersamaan(common articles) dari Konvensi Jenewa 1949menetapkan bahwa Konvensi ini berlakudalam hal :1. Perang yang diumumkan;2. Pertikaian bersenjata, sekalipunkeadaan perang tidak diakui;3. Pendudukan, sekalipun pendudukantersebut tidak menemui perlawanan.Konflik bersenjata sebagaimana dijelaskandalam Pasal 2 ini dapat terjadi antara duaatau lebih Pihak Peserta Agung atau antaraPihak Peserta Agung dengan bukan PihakPeserta Agung, dengan ketentuan pihaktersebut berbentuk Negara. Istilah Negarajuga digunakan pada waktu menjelaskanmengenai konflik bersenjata dimanakeadaan perang tidak diakui. Sedangkanmengenai situasi pendudukan adalahpendudukan terhadap suatu wilayah yangdilakukan oleh negara. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa konflik bersenjatasebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2Konvensi Jenewa adalah konflik yangbersifat internasional yang terjadi antarnegara.Selain berlaku dalam konflik bersenjatainternasional, Protokol I 1977 juga berlakudalam situasi-situasi sebagaimana diaturdalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakanbahwa Protokol I juga berlaku dalamkeadaan konflik bersenjata antara suatubangsa melawan colonial domination, alienoccupation dan racist regime, dalam rangkauntuk melakukan hak menentukan nasibsendiri.7.3.2. Protokol Tambahan IILatar belakang pembentukan ProtokolTambahan II adalah karena setelah perangdunia II konflik-konflik yang terjadikebanyakan adalah konflik yang bersifatnon-internasional. Konflik bersenjata noninternasionaldiatur dalam Pasal 3ketentuan yang bersamaan (common articles)Konvensi Jenewa 1949. Namun, karenadirasakan belum cukup memadai untukmenyelesaikan masalah-masalahkemanusiaan yang serius akibat terjadinyaKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan Bacaan

Materi : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 25konflik-konflik bersenjata non-internasional,maka diperlukan peraturan yang memadaiuntuk mengatasi hal ini.Ketentuan-ketentuan dalam ProtokolTambahan II antara lain menentukan :a. Mengatur : jaminan-jaminanfundamental bagi semua orang, apakahmereka terlibat ataukah tidak terlibatlagi dalam suatu pertempuran.b. Menentukan : hak-hak bagi orang-orangyang kebebasannya dibatasi dalammenerima peradilan yang baik.c. Memberikan : perlindungan penduduksipil dan obyek-obyek perlindungand. Melarang : dilakukannya tindakanstarvasi secara disengaja.Protokol Tambahan II juga menentukanbahwa orang-orang yang luka harusdlindungi dan dirawat, para personilkesehatan beserta alat-alat transportasimereka harus dilindungi dan dihormati.Lambang-lambang Palang Merah dan BulanSabit Merah harus dihormati, danpenggunaannya terbatas hanya kepadamereka yang secara resmi berhakmemakainya.Prinsip-prinsip umum yang terdapat dalamPasal 3 common articles kembali ditegaskandalam Protokol Tambahan II. Namundemikian, kendati terdapat penegasanpenegasan,Protokol Tambahan II ini jugatidak membatasi hak-hak negara untukmenegakkan hukum dan ketertibanberdasarkan peraturan mereka masingmasing.Oleh karena itu, pentaatan terhadapProtokol Tambahan II, tidak menyiratkanadanya pengakuan dari suatu negaraterhadap status para pemberontakbersenjata.Protokol Tambahan II diterapkan terhadapkonflik-konflik bersenjata internal darisuatu negara yang sudah memilikiintensitas tertentu dimana pemberontakbersenjata :o yang dipimpin oleh seseorang yangbertanggung jawab terhadap anakbuahnya;o dapat melaksanakan pengawasanterhadap sebagian wilayah dari wilayahnasional yang bersangkutan.7.3.2.1. Protokol Tambahan II danSengketa Bersenjata Non-Internasional

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagaisengketa bersenjata non-internasionalapabila terjadi pertempuran antaraangkatan bersenjata dengan kelompokbersenjata yang terorganisir (organized armedgroup) di dalam wilayah suatu negara, atautanpa pula terjadi apabila terdapat suatusituasi dimana terjadi pertempuran antarafaksi-faksi bersenjata tanpa suatu intervensidari angkatan bersenjata pemerintah yangsah.Menurut Konvensi Jenewa, suatu situasidapat dikatakan sebagai suatu sengketabersenjata non-internasional apabilamemenuhi syarat-syarat :a. Bahwa pihak yang memberontakterhadap pemerintah de jure memilikikekuatan militer yang terorganisir,dipimpin oleh seorang Komandan yangbertanggung jawab terhadap anakbuahnya, melakukan aksi dalamwilayah tertentu dan memiliki saranauntuk menghormati dan menjaminpenghormatan terhadap KonvensiJenewa;b. Bahwa pemerintah yang sah dipaksauntuk menggerakkan kekuatan militerreguler untuk menghadapipemberontak yang terorganisir secaramiliter dan menguasai sebagian wilayahnasional;Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 26c. Bahwa :1. Pemerintah de jure telah mengakuipemberontak sebagai belligerent;2. Pemerintah telah mengklaim bagidirinya hak sebagai belligerent;3. Pemerintah telah mengakuipemberontak sebagai belligerent hanyauntuk keperluan Konvensi Jenewa inisaja;4. Perselisihan tersebut telah dimasukkandalam agenda Dewan Keamanan atauMajelis Umum PBB sebagai ancamanterhadap perdamaian internasional,pelanggaran terhadap perdamaian atautindakan agresi.d. Bahwa :1. Pemberontak mempunyai organisasiyang bersifat sebagai negara ;2. Penguasa sipil (civil authority)melaksanakan kekuasaannya terhadap

orang-orang yang ada di wilayahtertentu;3. Kekuatan bersenjata bertindak di bawahkekuasaan penguasa sipil yangterorganisir;4. Penguasa sipil pemberontak setujuterikat pada ketentuan Konvensi.Ketentuan yang mengatur mengenaiberlakunya Protokol Tambahan II terdapatdalam Pasal 1 ayat (1) Protokol, yangmenyatakan “ This Protocol, which developsand suplement art. 3 common to The GeneveConventions of 12 August 1949 withoutmodifying its existing conditions of application,shall apply to all armed conflicts which are notcovered by art. 1 of The protocol additional toThe Geneve Conventions of 12 August 1949,and relating to The Protecting Victims ofInternational Armed Conflict (protocols I) andwhich take place in The territory of a H.C.Pbetween its armed forces and dissident armedforces or other organized armed groups whichunder responsible command, exercise suchcontrol over a part of its territory as to enablethem to carry out sustained and concertedmilitary operations and implement thisprotocol”.Menurut pakar-pakar hukum humaniter,ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat(1) Protokol Tambahan II tersebut dapatdianggap sebagai “definisi” dari istilah“non-internasional armed conflict” atau“sengketa bersenjata non-internasional”.Dengan demikian, ketentuan-ketentuandalam Protokol Tambahan II dapatdiberlakukan apabila rumusan-rumusanyang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)tersebut terpenuhi, yaitu :a. Konflik tersebut terjadi dalam wilayahPihak Peserta Agung;b. Telah terjadi pertempuran antaraAngkatan Perang negara itu dengankekuatan bersenjatapemberontak/pembangkang;c. Kekuatan bersenjata pemberontakberada di bawah komandan yangbertanggung jawab;d. Telah menguasai sebagian wilayahnegara tersebut, sehinggamemungkinkan mereka melaksanakanoperasi militer secara berlanjut;e. Mereka mampu melaksanakan Protokolini.

VIII. Penegakan Hukum HumaniterDalam hal terjadi sengketa bersenjata, ada

baiknya para pihak yang terlibat sengketamenghormati dan melaksanakan HukumHumaniter Internasional. Dan apabilaterjadi pelanggaran-pelanggaran terhadapHukum Humaniter Internasional, makaKursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 27merupakan kewajiban hukum untukmengadili dan menghukum orang-orangyang telah melakukan pelanggaranpelanggaranterhadap hukum humaniter,terutama yang telah melakukan kejahatankejahatanperang. Menurut KonvensiJenewa, maka Negara-negaraPenandatangan berkewajiban untukmemeriksa dan mengadili individuindividuyang diduga melakukanpelanggaran-pelanggaran terhadapKonvensi. Selain itu, tiap Negara jugaberkewajiban untuk mencari tersangkapelanggar Konvensi dan membawanya kePengadilan untuk diadili, apapunkewarganegaraannya. Pelanggaranterhadap Konvensi merupakan kejahatanyang serius, sehingga pada tahun 1949,ketika Konvensi diratifikasi, Negara-negarapenandatangan siap untuk mengadilinya didalam negeri atau mengekstradisikanpelakunya ke negara yang siap mengadili.Pasca Perang Dunia II, Pengadilaninternasional telah digelar untuk memeriksadan mengadili penjahat-penjahat perangdalam Perang Dunia II, yaitu PengadilanNuremberg dan Pengadilan Tokyo.Selanjutnya pada era 1990-an, ancamantelah pula digelar Pengadilan InternasionalAd-Hoc untuk memeriksa dan mengadilipelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan dibekas negara Yugoslavia (ICTY) danRwanda.Dalam perkembangannya, setelahdiratifikasinya The Rome Statute ofInternational Criminal Court (ICC) 1998,dimana salah satu kewenangan ICC adalahmemeriksa dan mengadili terhadap pelakupelakukejahatan perang baik yangdilakukan dalam sengketa bersenjatainternasional atau sengketa bersenjata noninternasional,maka apabila terjadipelanggaran-pelanggaran terhadapketentuan-ketentuan yang terdapat dalamICC, khususnya Pasal 8 Statuta, yang antaralain menyatakan bahwa :

1. Pengadilan mempunyai yurisdiksiberkenaan dengan kejahatan perangpada khususnya apabila dilakukansebagai bagian dari suatu rencana ataukebijakan atau sebagai bagian dari suatupelaksanaan secara besar-besaran darikejahatan tersebut.2. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatanperang” berarti, antara lain :a. Pelanggaran berat terhadapKonvensi Jenewa 12 Agustus1949……;b. Pelanggaran serius lain terhadaphukum dan kebiasaan yang dapatditerapkan dalam sengketabersenjata internasional, dalamrangka hukum internasional yangditetapkan……c. Dalam hal suatu sengketa bersenjatabukan merupakan suatu persoalaninternasional, pelanggaran seriusterhadap Pasal 3 common articlesKonvensi Jenewa 1949….. “.Oleh karena itu, apabila terjadipelanggaran-pelanggaran terhadapKonvensi Jenewa 1949, maka setelahberlakunya ICC -- mulai berlaku efektif 1Juli 2002 setelah diratifikasi 60 negara --terhadap pelaku-pelaku pelanggaranKonvensi Jenewa dapat diperiksa dandiadili oleh International Criminal Court(Mahkamah Pidana Internasional). Hal initerjadi, apabila negara yang bersangkutantidak mau atau tidak mampu (unwilling &unable) untuk mengadili pelaku-pelakupelanggaran tersebut.Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 28Daftar Pustaka1. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LLM, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949,Alumni, Bandung, 2002.2. ICRC, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999.3. -------------, Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional : Buku Pedoman untukAnggota Parlemen No. 1 tahun 1999, ICRC, 1999.4. C. de Rover, To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2000.5. Brig. Jend TNI. (Purn). GPH. Haryo Mataram, S.H, Bunga Rampai Hukum Humaniter(Hukum Perang), Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988.6. ----------------, Konflik Bersenjata dan Hukumnya, Universitas Trisakti, Jakarta, 20027. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI,Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949, Agustus 1999.

8. Geoffrey Robertson QC, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan untuk MewujudkanKeadilan Global, Komnas HAM, Jakarta, 2002.