Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ffi--W Bali Past

Edisi

Hal

I Eel-*_lt wtaa<:t zotf

:2

Anggarkan Rp 25 Miliar

untuk Pelestarian Budaya

Disbud BadungTak Pegang

Data Seni danMangupura (Bali Post)

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebu-dayaan (Disbud) berkomitmen menjaga dan melestarikanseni, adat dan budaya yang berkembang di wilayahnya.Bahkan, Pemkab Badung menganggarkan Rp 25 miliaruntuk menjaga eksistensi dari daya tarik pariwisata terse-but. Sayangnya, dinas yang mengemban misi pelestariandan pengembangan budaya khususnya budaya Bali itu,hingga kini belurn rnemiliki data keberadaan seni danbudayg yangberkembang di Badung.

"Kami tidak bisa hitung, Anom Bhasma saat ditemui,berapa jumlah kesenian yang Senin (16/3) kemarin.ada di Badr"rng. Demikian juga Dia berpendapat, semua ger-kami belum pernah mendata," ak langkah pembangunan diungkap Kepala Dinas Kebu- kabupaten terkaya di Bali itudayaan (Kadisbud) Badung I.B. berlandaskan budaya. "Saya

katakan bahwa semua geraklangkah pembangunan kita (diBadung - red) terurasuk kegia-tan, berlandaskan budaya. Cobadihitung, setiap gerahan pastiberlandaskan budaya," ujar lulu-san S-2 Kajian Budaya ini.

Diterangkannya, dana pu-luhan miliar untuk pelestarianadat dan budaya itu diltucurl<andalam bentuk bantuan langsr-rngkepada perkumpulan maupunsehao,. Seperti halnya dalambentuk busana penari, perleng-kapan gamelan dan lainnya. "Se-ko.a yang harnpir punah cukupbanyak. Ada Arja Sanpik dariSekar Ntuhti, Petang, Wayang

BudayaWong yang ada di Belok Sidan.Plaga, Petang, Baris KetekokJago yang ada di,Tiingan. Kjra-kira ada 15 tarian yang hampirpunah dan mendapat hibahberupa barang," terangnya.

Disebutkannya, banyak keg-ratan yang berkaitan denganpelestarian budaya. Tahun 2b1 3saja terdapat 15 selzaa s'eni yangdiberikan bantunan, terutarniyang harnpir punah., "Kamisurvei dan kami berikan hibah,karena mulai 2013 tidak bolehtnernberikari bantuan berruadarra kepad a seklto-selza.o."t(at,anya.

Ditarnbahkannya, dana yang

diberikan pemerintah juga diman-faatkan untuk hadiah. Senertilomba desa adat. lomba gong keb-yar, dan jr"rga r.rntuk dana bantuanbagr duta Badung yang tampil ketingkat provinsi. Selain itu, un-tuk pembinaan sekaa teruna danpelestarian lontar. "Dengan danaRp 25 mrliar dan gencarnya keg-ratan yang kami lakukan, perlukiranya tahun depan ditambah,"pungkasnya. (kmb2?)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

W Bali Post

Perwakilan provinsi Bali

Diduga Korupgi Rp 12 Mlfiar, ,?llu- perjalalan penyidikan yang di-lakukan. tambah Zebua. tidak tercatat adap€ngem balla n kerugian negara teraebut.r ang rercatal adalah penyitaan yang dilaku_Ban terhadap rumah. tanah dan kendaraanlersangka. Namun, sampai saat ini belumdrlckukan penaksiran jumlah aser yang1-''l!a qepqn juplah kerugian yang didugimuncut.darr tindak pidana yang diJakukinIersanska.

Mantan Bos PTAdhiKarya

Drlebloskan ke Lapas KuobokanDenpasar (Bali Poot) -

Setelah dijebloskan ke sel oleh KejaksaanAgung RI, mantan bos PTAdhi Karya Bali Ir.Wijaya Iman Sentosa, Senin (16/3) kenarindilakukan pelimpahan tahap II ke Kejari

-Denpasar. Penyidik Kejaksaan Agung me-ilimpahkan kasus dugaan korupsi di PT Adhi'Karya Divisi Konstruksi VII Wilayah Bali,:NT6. tmT dan Malul.u itu untuk seianjutnyaldilakukan penuntutan.. Kemarin. Wijaya lman Sentosa yang jugaimantan Kepala Divisi itu langsung dijeblos-lkan ke Lapas Kerobokan. Kajari DenpasarImanuel Zebua mengatakan, tersangkadiduga korupsi senilai Rp 12 miliar lebih..Dugaan tindak pidana korupsi yang dilaku-kan tersangka salah satunya adalah masalahklaim asuransi yang harusnya dimasukkanke rekening PT Adhi Karya Divisi KonstruksiVII, namun malah dimasukkan dalam reken-irrg pribadinya. Rentetan perbuatan pidanayang dilakukan dari tahun 2012, dari klaimasuransi ini nilainya mencapai Rp 900 juta.Sedangkan dana-dana lainnya yang didapatdari berbagai proyek di wilayah Bali, ltl'lB,NTT dan Maluku, mestinya juga harusdimasukkan dalam rekening perusahaan.Namun oleh tersangka dimasukkan dalamrekening pribadinya. Jika digabung masalahklaim asuransi dan dana-dana lainnya yangdidapat dari berbagai proyek, jumlah keru-gian negara mencapai Rp 12 miliar.

^ Se,mentara palal yang Eenjeratnya adalahPalql 2 ayat l. Pasal 3. paeal 8 d-an pasal

rz u, ndang-undang. BI Tahun lggg tentang,t;1p,tkjr

yglrC_diubah dan ditambah menjadiuu No. zU I ah_un 2001. Semua pasal ini?Ian glsulur.r clatam rencana dakwaan yangakan drsertakan-dalam proses pelimpahin kiPengadilan Tipikor. (tirt gZj

gr.qI.RINc - Tersangho ^"n, "n'i;]"i7A.In. Karya digiring petugss hejqh_

agan,

Edisi :

Hal :

lstasa tt Vlafct ?ot9

)

""r*..

sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

.W Bali Post

Edisi

Hal

: 9"b.ga t* Marrt tot9

tl

Diperpanjang Tiga Bulan

Proyek Pengeboran AirTak Kunjung Selesai

Giaayar @ali Post) -Pmyek pengeboran air oleh

Pemkab Gianyar yang nantiakan dilibahkan ke-Peru-sahaan Daerah Air Minum@DAI\$ Kabupaten Gianyar,hingga kini tak kunjwg sele-sai- Pengeboran yang berlokasidi Desa Keramas KecamatanBlalbatuh, Gianyar ini ham-pir mendekati setahun. Meskitelal diberikan perpanjanganwaktu tiga buJan dari konbu&kerja lang mestinya diselesai-kan 25 Desember 2014, hrrggapertengahanbulanMarct 2015,belum ada tarda-tancla prct€ktersebut bisa telselesaikan.

Pengeboran yangdbencanakan kedalamamyamencapai 120 meter. Namunhirgga kini prcees pengeboranyang dilakukan bam merrca-pai 8O meter, disebabkan oleh

. adanya hal yang ta} terdugadalam proses pengeboran.Seperti adanya ketebalan

. lapisan bebatuan yang men-capai 30 Deter. '?er hari,mereka hanya bisa mengebor10 cm akibat kerasnF lapisanters€but," kata Kepala DinasPekerjaan Umum KabupatenGianyar Ida Bagus SudewaSenin (16/3) kemarin.

Lokasi proyek sumurbor yang dibangun pemkabdilakukan tepat di sebelahutara Kantor Perbekel DesaKeramas. Pentrnjukan lokasiproyek berdasarkan atas pe-nelitian yang dilakukan dan

berkoordilasi dengan pihakperbekel setempat. 'Tlasil de-teksi, memang di kedalananada sumber air yang culupbesar," katanya.Meski pen-deteksian sumber air dilaku-kan dengan metode giolistri-k,proyek pembuatan sumur ujisenilai Rp 960 juta itu tidaldiketahui ada hambatan un-tuk mencapai sumber airtersebut. "Jila akhir Maret2015 tak juga bisa diselesai-kan, maka masih diberikanperpanjangan lagi," katanya.

Sebelumnya diberitakan,proyek pengeboran sumur ujiuntuk pemanfaatan air bersihyarg clilalukan Penlab Gian-yar dengan anggaran tahun2014, hingga akhir kontralkerja 25 Desember 2014, be-Iun bisa diselesaikan DinasPU Giaryar kemudian mem-berikan perpanjaagan waktudengan asr,rmsi bulan Maret2015 sudah selesai. Waktuakhir tahun 2014, pengebo-ran yang dilakulan bam bisa65 meter, dari perencanaansedalam 120 meter.

Tambahan waktu yangdiberikan kepada kontrak-tor dengan alasan dalampengerjaan pengeboran ter-jadi hal yang tak terduga.I-okasi pengeboran, struktrutanahnya sangat keras. Ke-banyakan di dalamnya batusehingga pengeboran yangdilakukan tidak bisa cepat.Grnb16)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali\ rr &'1, lrr . ' r'ry r'rtltl&dtffiF Bali Post.w

Edisi

Hal

: ft.lag, rt VlarcL 4.ot9

zlb

Dugaan Pemerasdn CPUS

Pej abatDKP Segera

DipeliksaTabanan (Bali Post)F;;tieik;kr"r" dugaan pemerasan p:BNS diDinas Kebersihan dan Pertamanan

aDK"pi Tabanan terui bergulir. lelVidfk \ejaksqan-kem_arin memeriksa empat '

;;;d ""i"iv"ttti Ni MaddY,I Ma{e S, Ni Ketut M, dan \yoman S. Pemeriksaan;;;h;"J"p;.jabat DKP segera dilakukan setelah pemeriksaan sanksi rampung.

Keempat saksi yang di-periksa penyidik masing-masing Kasipidsus KajariTabanan Fathur Rochman,Senin (16/3) kemarin men-gatakan para saksi bersikaPkooperatif. Mereka men-jawab setiap pertanYaanyang diajukan oleh tim pe-nyidik kejaksaan denganbaik. Empat saksi ini, tigaorang pegawai DKP dansatu orang lagi dari umum.

"Sekitar enam jam, mer-eka dimintai keteranganterkait kasus dugaan Pe-merasan di DKP Tabanan.Namun, untuk materi Pe-meriksaannya saya tidakmau komentar," ujarnYa.Pemanggilan para saksi iniuntuk mendalami keteran'gan atau informasi YangIernah disampaikannya

dalam proses penyelidikansebelumnya. "SetidaknYaada beberapa poin Yangmasih dikuatkan untukbisa mengarah ke indikasiatau dugaan pemerasan,"ujarnya.

Disinggung kapan ter-sangka ditetapkan, Pejabatasal Bojonegoro ini men-gaku penyidik kejaksaanmasih fokus pada pemer-iksaan para saksi. "Setelahmemeriksa para saksi, akanmengerucut untuk men-garah oknum yang menjaditersangka. Kita tunggu sajananti hasilnya," ujarnya.

Untuk kasus dugaan Pe-merasan ini; Fathur menga-takan mengarah pada Pasal12 E UU Korupsi jo Pasal65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55ayat l KUHP

Lanjut dikatakan Fathur,pemeriksaan akan terus di-lakukdn oleh tim kejaksaan.

. Terkait kapan saksi dari Pe-jabat teras akan diPeriksa,ia hanya mengatakan ituakan dilakukan usai me-meriksa para saksi. "Untukpejabat teras akan diperiksasetelah pemeraiksaan saksirampung." katanya.

Di pihak lain, dari pen-elusuran di Iapangan kejak-saan juga akan melanjut-kan pemeriksaan sejumlahsaksi lainnya Selasa (17l3).Setidaknya dari sumberinformasi yang didapat un-tuk Selasa akan diperiksaenam saksi, yakni NyomanAJ, Nyoman JN, Wayan M,Made G, Made S, dan NiMade S.(kmb28)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt perwakilan provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: fuasa, rtVlarcb eotg

{

Hadi PurnomoIlruti Jejak

Budi GunawanJakarta (Bali Post) -

Satu per satu para tersangka KPKmengajukan praperadilan mengikutijejak Komjen Pol. Budi Gunawan. Set-elah sebelumnya dilakukan mantanMenteri Agama Suryadharma AIi danmantan Ketua KomisiVII DPR-RI Su-tan Bathugana, terkini praperadilandiajukan mantan Ketua BPK HadiPurnomo.

Diajukannya gugatan tersebut,menurut kuasa hukum Hadi Purnomo,Yanuar Wasesa, karena KPK dinilaitidak berhak menyidik kewenanganHadi Purnomo saat menjadi DirjenPajak Kementerian Keuangan.

"Pasal {Q, 26 UU No.9 Tahun 1994tentang kiitentuan umum dan tatacara Dirjeii Perpajakan itu kewenan-gan Dirjen Pajak itu kewenanganDirjen Anggaran menerima permoho-nan dari wajib pajak. Kewenangan itubisa <tisidik kalau ternyata ditemukanadanya kick bach atau suap," kataYanuar, Senin (16/3) kemarin. Karenatidak ada suap, maka KPK tak bisamenyidik perkara kasus yang disang-kakan terhadap Hadi Purnomo.

Ia menilai penetapan tersangkayang dilakukan KPK tidak sah."Kami melihat bahwa penetapan ter-sangka pada Hadl Purnomo itu tidaksah karena dilakukan sebelum adapenyidikan, waktu penyelidikan ituPak Hadi sudah ditetapkan sebagaitersangka," katanya.

Menanggapi gugatan praperadilanHadi Purnomo, Humas PN JakartaSelatan menbenarkannya. Namun, iamengakubelum ada jadwal sidanggu-gatan praperadilan tersebut. "Belumada jadwalnya," tuturnya. (wnd)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

z $4@a ,l/ trlard zote

I

Rencana PT TWBI Keruk Pasir di Lombok

Gubernur NTBMenolak

Mataram (Bali Post) -,, j-?1':::_"::t::.1" di NTB boreh kalah jauh dengan Bari. Namun dalam kaitan menjaga[ngkungan vang juga mgljg{i_qrggulan_sektor piriwisata, NTB tidak -au kaiah. n.i[Ti-nva, Gubernur NTB Dr. TGH u. zii-nut Majdi teg'as;";;[i

""""""rFi-ffiDl'-"rryedotpasir laut 25 juta meter kubik (mit) di Lombot fi-..r.Melalui suratnya No. tata ruang wilayah NTB yang66Ol24OlllBLHPlZ0l4'yang di- secara jeras mensarur pem-

lujukan kepada Ketua_Komisi bangunan ai F"il"-i"tilil"r.Penilai Amdal Pusat Kemen- dilaf,ukan a""ir" p""a;il;;li:il,l_ Lingkungan H.id.up dis- pulau yang ,n"rifut".it"cr;;;;eDutKan bahwa penolakan itu pertambangan. Demikiai pulaoloasarxan atas beberap.? per_ lokasi penambangan batuan di

pakan bagian dari delineasigeopark Rinjani yang telahctrakur secara nasional dansaat ini dalam persiapan un-tuk diusrllkan menjadi bagiangeoparh dunia.Hal.23Terus Meningkattimbangan. Seperti ke6t;aian 6;;;;;"p"ng?rl"vu;il:

Muhammad, Husni Hery Erpan Rayes

Materlal Reklarnasl

lDianbil dari hasil penge-rukan area pelabuhan.

rDiambil dari Pulau disekitar lokasi reklamasi.

tMaterial pasir diambildisMgan Nusa Dua.

rMaterial pasir diambild:I s"!9tTg L.-b.k

rMaterial pasir diambildi sejumlah lokasi diKarangasem.

j rMaterial bekas dredging ;I pendalamanalurdan i

seabed di lokasi pfoyek

Teluk Benoa.

Fasilitas yang Akan DibangunPengembanganKomersial 84,2 hektarPengembanganResidensial 7,6 hektarPengembangan Rekreasi I 16,9 hekrarAreal Perkantoran

-OKetika penampung sudah penuh, kapalakan beilayi

ke lokasi reklamasi dari memompa material ie15ebulke luar kaoal.

Residensial dan vila 389,7 hektar

AreaTerbuka Htau 85,0 hektar

KAPAL DREDGER

OKapal dredger menyeret pipa p€nghisap ketikamenghisap pasir laut dan mengisi pasir tersebut

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Bali Post

Edisi :

Hal :

->@-'1? Llaralt z'6lf

*tbuyr.

ma suk dalam programMP3EI koridor V Bali Nusradengan prioritas pembangu-nan sebagai kawasan pari-wisata dan penyangga pan-gan nasional. Demikian pulapembangunan infrastrukturdi NTB yang terus menin-gkat juga membutuhkandukungan ketersediaan ma-terial berupa batu dan pasirdalam jumlah besar. Ber-dasarkan pertimbangan itu,maka Gubernur memintapihak terkait tidak melan-jutkan pembahasan rencanaDenggunaan batuan dariLotim untuk mendukungrencana revitalisasi TelukXpnoa.

Kepala Dinas Pertamban-gan dan Energi (Distamben)NTB Ir. Muhammad Husni.M.Si., Senin (16/3) siang ke-marin, membenarkan bahwaGubernur telah b erkirimsurat penolakan ke Jakarta.Ia juga menegaskan, ren-

.€aga p€{rgamt}ilsn pasir lautdi Lotim sama sekali takdiketahuinya. Ia mengakumenerima undangan secaratiba-tiba untuk menghadirikonsultasi publik terkaitrencana tersebut. "Untukpengambilan pasir di lautseharusnya kasi dokumendulu. Seperti apa kebijakan,ada kajiannya dan tidakada hubungan ekosiste mantara Pulau Lombok danBali. Sudah kita sampaikansupaya dipisah andal-nya,"pungkasnya-

Terus Meningkat

ter-Sementara itu, Kepala

BLHP NTB Ir. Hery EipanRayes, M.M.. Senjn Lemirinmenambahkan, jumlah ma-terial yang akan diambilmencapar 20 juta meterkubik. Jumlah itu ekuivalendengan lahan seluas 40-80hektar. Lahan seluas itu,nantinya akan dikeruk den-gan kedalaman 40 meter."Siapa yang berta nggu nsjawab jika ada kerusakan.Harus ada amdal ketika ter-jadi rekayasa lingkungan,"u;arnya menambahkan.

Kewenangan Pemprov., Husni yang did a mpingrrrery Efpan Kayes secarakhusue juga menyikapi ten-

tang sudah adanya izinlokasi untuk pengambilanpasir oleh PT TWBI yangiikeluarkan Bupati LombokTimur. Menurqlnya, PemdaLombok Timur.d-otim) takmempunyai kewenanganmemberikan atau mengelu-arkan izin penga mbila n Pa'sir laut di wilayah itu untukmereklamasi Teluk Benoa,Bali. Sesuai dengan UUNo. 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, bahwakewenangan pemberian izinpertambangan, kelautandan kehutanan saat ini su-dah ditarik ke provinsi.

Husni menjelaskan, se-suai dengan UU No.23Tahun 201,1. bahwa pemer-intah kabupaten tak memi-liki kewenangan dalam pem-berian izin pertambangan,seperti pengambilan pasirlaut. Dikatakan, sesuai UUyang baru itu, untuk aktivi-tas pertambangan di daerahperairan dengan panjang0- 12 mil menjadi kewenan-gan pemerintah provinsi.

:Seurentara untuk 12.eil heatas merupakan kewenan-gan pemerintah pusat.

Sementara itu, dalamUU sebelumnya, memangada kewenangan dari pe-merintah kabupaten/kota.Yakni untuk radius 0-4 milmenjadi kewenangan ka-bupaten/kota. Radius 4- 12mil kewenangat provinsidan di atas 12 mil menjadikewenangan pe merintahpusat- Namun, dengan di-undangkannya UU No. 23Tahun 201'1 itu, maka oto-matis aturan yang lamasudah tak berlaku, diganti-kan dengan UU yang baru."Tidak ada lagi kewenangansemua jenis mineral tam-bang di kabupaten/kota se-jak 2 Oktober 2014," terangHusni.

Husni mengatakan, DiB-tamben bersama BLHP NTBbeserta pejabat Lotim perd&rdiundang ke Jakarta terkaitdengan rencana pdngambi-lan batuan dan pusir untukreklamasi Teluk Benoa, diPringgabaya. Lotin. Dahmpemaparannya, tern)rltainvestor itu hanya punyasatu amdal. Padahal merekaakan mengambil pasir diwilayah NTB. (kmb)

2

Selanjutnya, NTB

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rt

W Bali Posr

Perwakilan provinsi Bali

-sldang Kasus tOrupsi di KUD Sulahan

"Sakit-sakitan", Pinj am

Rp 9 Miliar ke LPDBtNDIKASI adanya penytmpangan atas

oiniaman Rp 9 mi.liaidari t embaga Pengelola

banu Beteulit TLPDB) untu]t KUD Sulahan.kembali digali dalam sidang dugaan korupsiJi Peneadil"an Trpikor Denpasar. Sidang den'san teidakwa Sing Putu Putra Yoga selaku'-a"uje" da" Kad;k Budiartawan sebagaiSekertaris KUD, masing-masing menghadir-kan empat orangsaksi Mer*ka yang dihadir't<an JPiJ Bazus dkk adalah Sang KompiangM"rtiaa"a ielaku Manajer KSP Sulahan'be*a Nvootan Sukawati, GustiPutu Oka dan

LB. Nyoman Manuaba selaku plnBawas:---- Suliti p"ng"*u" mengatakan bahwa KUD

s.,iuli^n"'"u"lit-.rkitan' sehingga membu-trrhkan dana tambahan guna m-e$perKuatrnoiui. S"aungfrn Kompiang Murtidanaselaku Manaier KSP mengatakan pemrnja-

;;; ;; Ri s miliar ke LPDB itu untuk

-""u-Uutt doaut ugar usahanya Iebih sehat'

b-ulsl -""e"t"tt"i Uihwa KUD memhutubkanI^ttu tunb-uitun -udal itu dari Manajer Sang

Putu Putra Yoga.- "L;;t*, beripa dana pinjaman vang dia-

i*.n f.e t pOS, dan beiapa yang diajukan'ri"+'rcsi Stt.tt^n? Sak-i mengatakan sesuai

i"ttg^n p-po*t. untuk KSP adalah Rp 3

mililar. Namun, vang disetujui Rp 2 mtliar'SfJ"t*f,^" untuk KUD lebih banyak dan

G"i"il np z -;ti.". Saksi mengetahui karena

Illu'"s ;t"-uu"tu mengentik proposal'' Apak"ah penggunaan uang sudah sesuai

d"neatt p.oposal? Oia mengaku tidak roenge-

;;h;i ";"";^ persis. Yang jelas katanva'

n"*"-nna, peminjam sudah ada Jaminan;;1; ;;Gy; adaiah Piutang -Untuk lapo-

ran pertanggungiwaba n nya l(SP pada KUD '

tsatanYa.

Selain itu, disebutkan bahwa proposalada yang tidak sesuai dengan penggunaanUang yang semestinya untuk anggota, na-mun dalam realitanya bukan untuk anggota.Itu terungkap untuk sidang kedua denganterdakwa Putra Yoga. Dari Rp 2 miliar danavang disetuiui, pencairannya dilakukan duaiahio. Tahip pertama Rp I miliar, diterimaKSP. fedua, Iip 1 miliar juga. Di sinilah ke-mudian majelis hakim mulai menanyakanmengaoa vanq RD I mrliar bisa ada diterimaKooirasi Cicirue, Sukabumi? Saksi mulaikefimounsan menjawab dan banyak men-eaku iida[ mengetahui. "Dana LPDB mesti-nya diberilan kepada anggota. narnun uangdiberi-kan ke Cicurug. siapa yang berperan?"tanva hakim. Saksi manajer KSP mengatakanp"ttgu",ra,' -I(SP dipiniamkan ke anggota sebagaima-,ru o.ooo"ul vane diajukan. Apakah Cicurugluga anggotai"-tanya anggota hakim MifthulDengan tegas drlawab. trda.k .

Terdakwa menyikapr. bahwa apa yangdilakukan termasuk meminjam ke LPDB ituberdasarkan hasil rapat anggota dan pengu-

rus. Itu atas nama lembaga KUD SulahanSedanskan oihak LPDB menyetujui. karenaada re-komendasi dari Dinas Xoperast dan

- Bupati Bangli. (kmb37)

Edisi

Hal

: Sctard, t* Maret torg

z3

sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

l\:ift*d

W Bali Post

Suastikal4BulanlMantara 13 BulanVonis Terdakwa Korupsifut Centei-

, DENmSAR - tQsus korupsi pengadaan so urul ,rstem

dan lrghfing dj An Center berakhir Dua rer dakirlr'valnrmantan Kadis Kebudalaan Kerut Suastilq dan f.epalaUP I Taman Budaya Mantara Candi divonis haitimkemarin (16/3). Majelis Hakim pimpinan Ketut CeningBudiana menganggap keduanya terbukti melaklkalltindak pidana korupsi. Suastika divonis 14 bulan atau Itahun 2 bulan. Sedangkan Mantara Gandi divonis lebihrendah yaitu 13 bulan atau I tahun I bulan $

> Baca Suastika... Hal 3lTAK DITAHAN: Ketut Suastita berjatan menlnggalkan ruang sidang pengadilan||pl(or uenpasal, usai divonis. kematin.

Iaksa:

Dalam vonis hakirn disampaikan bahwaterdakuraterbukti bersalah, rnelanggar Pasal:eyat ljo Pasal 18 Undang - Undang Nomor3l Tahun 1999 ydngtelah diubah dan ditam-bah dengan Undang - Undang Nomor 20Tahun 200I tentan8 Tind ak Pidana Korupsi.

Selain itu, Suastika juga dikenai dendaRp 100 juta subsider 2 bulan. Hukumanini lebih rendah dari tuntutan iaksa, yainrI tahun6bulan atau 1,5 tahun. Sedangkandendanya sama Rp 100 juta, namun sub-sidernya dalam tuntutan 6 bulan.

Sedanekan untuk Mantara Gandi menam-bahkan huJ.'uman denda Rp 50jula subiider

Tak Ada Amanat ke Peniaraur SUtSIll0... I bulan. Vonis inilebih rendah dari hntutan

Sambungan dari hal 21 jaks4 yaltu 1,5 tahun dan Rp 50 iuta subsider3 bulan. Dua terdal$r'a sebelumnya sudahmengembalikan kerugian negara. Saat ini,keduanya masih menjalani hukuman kota.

"Kami iaksa masih pikir - pikir, terdakwajuga pikir - pikir Kalau nanti sama - samarnenerima baru kami lakukan eksekusipenahanan penjara. Dalam vonis majelistidak ada amanat tahanan ke penjara,"ungkap laksa Made Tangkas usai sidang.

Namun, lika nanti menjalani tahananrutan, terdakwayangmenjalanihukumansebagaitahanan kota akan terhitung. "tla-nya terhitung satu per lima dari masa tah-anan kota yang sudah diialani," jelasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, da-

lam dakluaan disebutkan bahwa anggarandari pengadaan sound system dan liShting

r,yang dianggarkan di APBD 20Il adalah Rp

21.068.9f .8m. Ada tiga rekanan yang diusul-kan sebagai calon pemenang oleh tim poktapengadaan barang dan jasa, }?itu PT PolaPenawar Bangun Semesta, PT Pilar SaptaMandiri, dan PT Kolam Intan Prima. Yang

selaniutnya dimenangkan oleh PT PolaPenawar Bangun Sejahtera.

Dari sana kemudian muncul kemahalanRp 812.135.33; alau lRp Bl2 jrrra lehih)Dengan rincian, pengadaan Sdnerator setdua unit kemahalan Rp 588.363. I B I , kemu -

dian pengadaan solnd sysrem kemahalanRp 112.854.6,18, dan pengadaan CCTV ke-mahalan Rp I10.917.506. (art/yes)

Edisi

Hal

z Sz-lasp.*$od zsS

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha

W Bali Posr

BPK Rl Perwakilan provinsiBali

Suast:ika Divonis14 Bulun,

Mantara Gandi

D ikurangi Selama Jalani Tahanan Kota

Denpasar (Bali Post) -B6rakhii sudah _persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat, CCTV,

aound. slatem dan lighting Art r Center Denpasar. Terdakwa Ketut Suastika sebasaiPenguna Anggaran (PA) dalam proyek senilai Bp 2l miliar itu, Senin (16/3) kema;indivonis bersalah melakukan ko rupsi oleh majelis hakim pimpinan Cening Budiana.Terdakwa yang mantan Kepala . Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Provinsi Bali itu di-hukum 14 bulan penjara (setahr un dua bulan) dikurangi selama terdakwa menjalanitahanan kota.

Terdakwa juga diwajibkan membr ryar dendaRp 100 juta subsider dua bulan kurur Lgan. Vonisitu lebih ringan dari tuntutnjaksa. Ja ksa penun-tut umum (JPu) Made Tangkas dkk. s ebelumnyameminta hakim untuk menghukum terdakwaselama satu tahun enam bulan. Han ya, majelishakim mempunyai pertimbangan be rbeda soallamanya hukuman fisik. Vonis 14 bu Llan dinilaisudah cukup untuk terdakwa yang ka la itu men-jabat sebagai Kadisbud Bali.

Dalam persidangan terpisah, mar rtan bawa-hannya, Ketut Mantara Gandi, sedik it bernasibmujur. Oleh majelis hakim yang sama . pria yangmenjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) da-lam proyek bernilai miliaran rupiah ini divonissetahun sebulan alias 13 bulan. Denr lanya jugasetengahnya, yakni hanya Rp 50 jutr r, subsidersebulan kurungan.

Dalam perkara ini. sebelumnya negara dirugi-kan sekitar Rp 800 juta lebih. Hakim dalamamar putusannya mengatakan, terdak*.4 sudahmengembalikan kerugian keuangan negaramelalui kas daerah. Namun, kata hakim, peng>F*balian uang negara tersebut bukan berarti dapatmenghapus perbuatan terdakwa. Dalam aharputusannya, beberapa kali anggota majelis ha-kimm Guntu dan Hartoni menjelaskan bahwaterdakwa Suastika melakukan intervensi oadaKepala Unit Pelaksana Teknis 1KUPT1 TamanBudaya Ketut Mantara Gandi yang menjadiKPA dan stafnya, Ketut Gara. Salah satu yangdituangkan dalam put{rsan itu adalah soal HPS,bahwa hasil survei yang dilakukan di Jakartatidak berlaku dan disuruh menyimpan. Pasalnya,HPS sudah ditentukan rekanan dalam hal iniExaudi Gultom. (kmb37)

Edisi

Hal

I ulase , 17 l4ar4 | zol I

23

13Bi BulanI

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

W Bali Post

Perwakilan Provinsi Bali

5aalunTt

KoNsULTAsI - I Ketut Suaetiho.(hiri), terd.ahw" n"""ii?iJliip^engadaan alat berst, CCTV, sounci system, dqn tiiiiiii'ertcenter Denpaasr, berhonaultasi dengan eejumloh p"naiihothuhumnya di leqgry.lyne sidang peigadilL" f ipitlor, niiin,Denpaaar,.Senin (16/3) hemarin. Monton Kqdis Kebudayoon Bali,ersebua divonis I4 bulqn penjqra.

Tbtap ilahanan KotaVONIS 14 bulan untuk terdakwe L Suastila dan 13 bulan untuk Mantara Gandi, rupanva tak

se.rta Eerta membuat keduanya m esuk penjara. pasalnya. jaksa Made f".ef; .;;;.';k"ntrdak-ada perrntah maJehs hakim r Intuk melakutan penahanan terhadap terdakwa k6 dalamruma.b tahanan negara. sehingga rel 'dakwa masih tetap menialani tahanan'k"t"

""p"ri".,g t.J*tersebut belum meEpunyai kekuati rn hukuE tetaD.- Jvleny-ilapi putusan hakim itu, ja ksa menyatakin pikir-pikir. Begitu juga kuasa hukum ter-dakl,a. Haposan Sihombing.. Ngast awa dan Warsa T. Bhuina. meiyatak"an prki"_pik; Jadj,terd,akwa t€tap menjalani tahanan kota karena kita masih pilir-pikh. Begitu juga terdakwa,';tandas JPU Made Tangkas.

Disinggung soal Exaudi Gultom. Made Tangkas yang merupakan jaksa dari Kejati Bali inimengatakan bahwa pihaknya saat ir Li berusaha mencari yang beisangkutan. Tim sedang mencaridata yang valid sehingga dia bisa r oengelurkan surat DpO. Namun, saat ini DpO bilum bisadikeluarkan karena identitas pemer ung tender senilai Rp 2t miliar itu tidak jelas.. Tangkas sempat mengatakan bal Lwa Exaudi Gultom ying menjadi,,raja" proyek misterius inijuga tersangtut kasus lain. Saat dil iejar tersangkut masalah apa lagi Eiauii Gultom, ia hanyaLerkata, '?okoknya ada_di_Kejati Bal i." tanpa mau menyebut peikara apa yang dilakukan ExaudiGultom terkait proyek di Bali ini.

.- Pihaln_ya_mengakl sudah sempat memanggil Exaudi Gultom dalam perkara lain irri. pemang-

gilan dilakukan via kantor pos. "Nz rmun apa yang terjadi, kantor pos-malah mensembalikl;nsuratnya karena alamatnya kosong. tandas Tangkas. Meskipun demikian. pihaknyi tetap akanmemburu yang bersangkutan. (asa)

Z

Edisi 2 tulasa tz M<ret t-otf

Hal :3

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\rrll;$v l,.re

W Bali Post

Edisi

Hal

z :icles<r. tr lM z-o19

.1

C.0002702-rya-17

Wakil Ketua DPLotim Menolak

Daeng Paelori

NZB (Kelompok Media BoliPosf), Daeng yang juga KetuaDPD II Partai Golkar Lotimini menyatakan setiap ben-tuk investasi pertambanganharus ada kajian analisismengeni dampak lingkun-gan (amdal). Dalam doku-men amdal itulah tertuangjelas dampak yang akanditimbulkan dari aktivitaspenambangan. "Saya send-iri kaget mendengar darimasyarakat," ucapnya.

Seperti diketahui, di Lom-bok Timur juga sempat adarencana investor menyedotpasir besi. Namun mendapatmenolakan masyarakat. AIa-sannya, akan menimbulkankerusakan lingkungan. Se-lain itu rencana penyedotanpasir besi Labuhan Haji inidinilai tidak akan mem-

berikan manfaat besar bagimasyarakat.

Ia menyarankan hal ituharus menjadi pertimban-gan. Sebab, penyedotan itudikhawatirkan merusak ling-kungan. Meski bahasanya pe-nyedotan pasir dengan kapalkapal, namun saat aktivitaspenyedotan berlangsung tidakmenutup kemungkinan akanterjadi kerusakan. Apalagitidak dimungkinkan setiapaktivitas penyedotan bisa di-lakukan pengecekan langsungdi tengah laut. Apalagi keda-lammnya mencapai puluhanmeter. (kmb)

WAKIL Ketua DPRDKabupaten Lombok Timur(Lotim) Daeng Paelori, S.E.menyatakan penolakannyaterhadap rencana PT TirtaWahana Bali Internasional(TWBD menyedot 25 juta me-ter kubik (m3) pasir di Lotim.Daeng yang juga berasal dariDesa Labuhan Haji (wilayahyang paling dekat denganpengerukan pasir) menya-takan sudah mendengar as-pirasi sebagian masyarakatyang menyarankan pemerin-tah agar hati-hati terhadaprencana itu.

Kepada wartawan Suara,

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

I r! & /hFifldW Bali Post

Edisi

Hal

i Salass, 17 Mo t TolS

:I

"No comment,.sudah terlalu ban-yak orang membi-

carakan. Pokoknyano comment dulu,

sementara sayakonsentrasi Nyepi

aja dulu. Mau mulatsarira dulu."

Adi Wiryatama

Wiryatama "No Comment"Wedakarna Menolak

RENCANA reklamasi Teluk Benoa terusmendapat penolakan. Bahkan, mayoritasmasyarakat yang menyuarakan penolakansampai menyebut diri "yatim piatu". Tentuini dikarenakan wakil rakyat di DPRD Balitidak mau mendengarkan aspirasi mereka.

Sindiran pedas dari rakyat ini nyatanyadewan tetap bergeming. Bahkan,. KetuaDPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tidakmau menanggapi persoalan ini. Padahal

sebelumnya, ia sempat memastik6n DPRDBali akan membentuk panitia khusus (pan-sus) reklamasi.

"lrlo commenf , sudah terlalu banyak orangmembicarakan. Pokoknya rLo comment dulu,sementara saya konsentrasi Nyepi aja dulu.Mau mulat sarira dulu," ujar Adi Wiryatama,Senin (16/3) kemarin.HaL23Secara Tegas

eklamasi Tel

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha\ .. a,:h rr.jja:j*z /r/.re!

W Bali Post

BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

_ S_elentara itu, anggotaDPD-RI Dr. Shri I GustiNgurah Arya Wedakarna MWedasteraputra Suyasa IIImenyatakan menolak rekla-masi Teluk Benoa. Dalamsuratnya yang disampaikanke RedaksiBoli Post, semalam,(poin 3) menyebutkan; Dalampendapat yang saya kemuka-kan dalam rapat di hadapanGubernur, Bupati dan WaliKota se-Bali pada 13 Maret2015, saya selaku anggota(anggota Komite III DPD-RIBidang Agama, Budaya, Pari-wisata dan KesejahteraanSosial) secara tegas menyata-kan sikap menolak reklamasiTeluk Benoa dengan alasanapa pun. Hal ini merupakansebuah sikap solyo wacaruasaya sebagai wakil rakyat BaIiyang mewakili masyarakatyang menolak reLlamasi TelukBenoa. (4) Perlu disampaikanbahwa penolakan terhadapreklamasi Teluk Benoa telahditetapkan dalam paripurnaDPD-RI periode 2009-2014 dansampai saat ini belum dicabutatau dibatalkan, sehingga sayaberpendapat bahwa sikap akanpenolakan reklan'lasi terutamadi parlemen masih memiliki

Secara Tegaslandasan'hukum dan masihsolid secara kelembagaan.Terlebih dengan adanyi kes-impulan Komisi IV DPR-RIyang menyatakan bahwa haltentang reklamasi TanjungBenoa tidak rlilanjul[an.

Pernyataan berbeda sebel-lplyq diungkapkan anggotaDPD-RI, Kadek Arimbawa.Pad_a konsultasi publik yangdiadakan PT T\MEII di kintoiGubernur Bali pekan lalu,Arimbawa menegaskan bahwaia tidak berada dalam po-sisi pro atau kontra. Pada p1r-temuan itu pernyataan serupajuga dikatakan anesota DPRDBali Wayan Diesel Astawa.Ia mengatakan bila porsi de-wan bulanlah menerima ataumenolak reklamasi.

Atas sikap DPRD Bali ini,Sekjen Koordinator NasionalTolak Reklamasi Teluk Benoa(KNTRTB) Gede Bangun Nu-santara menyebutnya sebagaisikgp'banci". Pasalnya. rakyatBali telah "yatim piatu" sejakkasus reklamasi mulai ter-bongkar dua tahun lalu. Se-mentara DPRD yang menjadiwakil p\i61 BaIi justru tidakbersilap terhadap gelombangpenolakdn lsklernesi-.,i. -.

'?ada Januari lal*iKetuaDPRD menyatakhn akan mem-

,tibentuk Pansus Reklamasi,ternyata hanya tipu-tipu. SikapDPRD seperti ini sangit berba-haya akan potensi teriadinvakonflik horizontal sesama',bio-nro BaIi." ujar Bangun.

Menurutnya. masyarakatFqIi Ratut mengetahui ada apadi balik sikap binci dewan itu.Begitupun DPRD Bali harusmenj-elaskan maksud sikapmereka kepada masyarakaf.Mengingat, tugas anggota de-wan tidak semata pada urusanlegislasl budgeting, atau mem-buat undang-undang. tetapiyang utama adalah menden-garkan aspirasi rakyat.

Sbmentara itu, Ketua IkatanCendekiawan Pariwisata Indo-nesia (ICPD Bali I Putu Anomberpendapat, masyarakat BaIisudah seharusnya mendapatkepastian dari pihak eksekutifdan legislatif, apakah "ayah"dan "ibu"-nya itu akan men-erima atau menolak reklamasi.Padahal kajian UniversitasUdayana sudah menyatakanreklamasi tidak layik, baikdari aspek dampak lingkun-gan fisik maupun ekonomi.Terutama keberpihakan ke-pada ekonomi masyarakat

,lokal, pengusaha lokal bidangpariwisata. dan aspek sosialbudaya. (kmb32)

Edisi

Hal

i 54le.G Nlar4_ eltII