Embed Size (px)
Citation preview
Laut dan Masa Depan Indonesia
Sebagai negara kepulauan yang terlahir menjadi poros maritim, sudah barang
tentu Indonesia memiliki posisi geostrategis yang penting di mata dunia inter-
nasional. Indonesia setidaknya memiliki panjang garis pantai sekitar 95.181 km,
17.480 pulau, dan luas wilayah laut yang diperkirakan mencapai 9 juta km2
dengan keanekaragaman kekayaan laut tropis terkaya, ribuan jenis spesies
moluska, krustasea dan ikan, serta luas terumbu karang yang diperkirakan sekitar
16,5% dari terumbu karang dunia. Sehingga sudah tepat ketika ketika bangsa ini
berpaling ke laut sebagai orientasi baru pembangunan ditengah dominasi pem-
bangunan berbasis daratan selama 69 tahun Indonesia merdeka.
Sayangnya, harapan Indonesia baru yang bertumpu pada laut, dibayang-bayangi
oleh sejumlah persoalan. Sudah menjadi rahasia umum jikalau pengamanan di
laut kita lemah sehingga laut kerap kali menjadi pintu-pintu kejahatan. Penye-
lundupan, Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) Fishing, pencemaran, hingga
menjadi jalur perdagangan manusia kerap terjadi di laut. Permasalahan tersebut
semakin terasa berat manakala dihadapkan pada sejumlah kerusakan ekosistem
yang terjadi di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sementara kontribusi
dari sektor tersebut terhadap penerimaan negara tidak seberapa. Akibatnya nega-
ra ini tidak memiliki porsi belanja yang besar untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat nelayan yang selama ini menjadi kelompok masyarakat termiskin di
Indonesia. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama oleh se-
tiap elemen masyarakat demi menegakkan amanat UUD 1945.
#SaveOurSea
Laut adalah warisan bersama ummat manusia . Sudah
sepatutnya dijaga dari generasi ke generasi .
Selamatkan Laut Indonesia OVERVIEW
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA
Sumber Foto dari Media
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TATA RUANG LAUT DAN SUMBERDAYA KELAUTAN INDONESIA
Sebagaimana disebutkan dalam UU Kelautan,
pasal 5 ayat (1) yakni: Indonesia merupakan
negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas
kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-
pulau besar dan kecil yang merupakan satu
kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial bu-
daya, dan historis yang batas-batas wilayahnya
ditarik dari garis pangkal kepulauan. Penjela-
san lebih jauh tentang garis pangkal kepulauan,
tidak ditemukan dalam penjelasan pada UU
Kelautan. Disisi lain, UU Perairan memung-
kinkan penggunaan garis pangkal biasa atau
garis pangkal lurus. Pasal 5 ayat (1) UU
Perairan menyebutkan bahwa garis pangkal
kepulauan Indonesia ditarik dengan
menggunakan garis pangkal lurus kepulauan,
namun sesuai ayat (2) dalam hal garis pangkal
lurus kepulauan tidak dapat digunakan maka
digunakan garis pangkal biasa atau garis
pangkal lurus. Mengacu pada UU Perairan,
selama ini penetapan titik koordinat garis
pangkal kepulauan didasarkan pada PP No. 38
tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh PP
No. 37 tahun 2008 tentang Daftar Koordinat
Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia. Berdasarkan PP tersebut, penarikan
titik koordinat garis pangkal kepulauan tidak
hanya didasarkan pada garis pangkal kepu-
lauan, namun juga garis pangkal biasa. Sebagai
contoh, pada perairan Laut Timor (08°14'20"S
dan 127°38'34"T, dengan data Tg. Karang, P.
Leti, Titik Dasar No. TD.110, Pilar Pendekatan
No. TR.196, Antara TD.110-TD.110A, Nomor
Peta No. 375) ditentukan dengan
menggunakan garis pangkal biasa. Secara kese-
luruhan terdapat 31 segmen garis pangkal
biasa yang dipakai untuk menarik batas wilayah
laut Indonesia. Dengan tidak digunakannya
garis pangkal lurus atau garis pangkal biasa,
maka luas wilayah laut Indonesia, dapat berku-
rang sejumlah 31 segmen tersebut pada 0-12
mil laut untuk batas laut teritorial, 0-24 mil laut
zona tambahan, dan 0-200 mil laut zona
ekonomi eksklusif. Diperkirakan luas laut teri-
torial yang hilang akibat tidak digunakannya
garis pangkal lurus atau garis pangkal biasa,
sekitar 5.030 km2 . Persoalan ini tentu saja
menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan
kedaulatan NKRI di laut.
1. Tata batas wilayah laut Indonesia yang
belum jelas. Hingga saat ini terdapat
beberapa segmen perbatasan dengan
negara tetangga yang belum selesai,
sejumlah permasalahan dalam penun-
jukan garis pangkal, serta penentuan
jumlah pulau dan luas laut Indonesia.
2. Penataan ruang laut yang belum
lengkap dan masih bersifat parsial.
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengel-
olaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil (UU Pesisir) menyebutkan bah-
wa pengelolaan wilayah pesisir, pulau-
pulau kecil, hingga laut sejauh 12 mil
mencakup kegiatan perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pen-
gendalian terhadap interaksi manusia
dalam memanfaatkan sumberdaya.
Namun hingga Desember 2014, baru
sedikit rencana zonasi tata ruang wila-
yah yang telah disusun. Disisi lain,
penggunaan ruang laut selama ini
telah mencakup berbagai sektor
kegiatan antara lain perikanan, pe-
layaran, pariwisata, pertambangan,
dan lain sebagainya. Ketiadaan
rencana tata ruang tersebut menjadi-
kan penggunaan ruang oleh berbagai
sektor menjadi tumpang tindih,
penggunaan yang tidak optimal, dan
berpotensi menciptakan kerusakan
sumberdaya alam.
3. Peraturan perundang-undangan yang
belum lengkap dan masih tumpang
tindih satu sama lain. Pengelolaan
ruang laut dan sumberdaya kelautan
di Indonesia setidaknya harus tunduk
pada berbagai aturan perundang-
undangan yang berlaku. Akan tetapi
hingga akhir tahun 2014, aturan
pelaksana undang-undang tersebut
belum sepenuhnya diselesaikan.
4. Tidak terkendalinya pencemaran dan
kerusakan di laut. Aturan perundang-
undangan mewajibkan dilakukannya
pengendalian terhadap kegiatan yang
dapat mencemari dan menimbulkan
kerusakan di laut. Dalam faktanya, kerusakan
dan pencemaran pesisir dan laut sangat marak
terjadi diberbagai kawasan di Indonesia Kerusa-
kan terjadi pada terumbu karang, padang
lamun, hutan mangrove, hingga pencemaran air
laut oleh limbah domestik, industri dan
tumpahan minyak di laut.
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum
di laut. Berbagai kasus pelanggaran hukum di
laut seperti penangkapan ikan ilegal, pencema-
ran, penggunaan bahan peledak, penye-
lundupan, dan sebagainya menunjukkan bahwa
laut menjadi salah satu pintu utama kejahatan.
Hal ini disebabkan selama ini penegakan hukum
di laut lemah oleh karena kombinasi dari
sejumlah faktor seperti sarana dan prasarana
patroli laut yang tidak memadai dan jumlah
petugas pengamanan yang tidak berbanding
lurus dengan luas wilayah laut yang harus di-
awasi.
6. Sistem data dan informasi terkait wilayah laut,
penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sum-
berdaya yang ada didalamnya, belum lengkap
dan tidak terintegrasi. Pemanfaatan laut
untuk kepentingan navigasi, perikanan, dan
kepentingan lainnya harus dicatatkan dalam
sistem data dan informasi yang berbasis IT.
Akan tetapi, hingga saat ini sistem data dan
informasi tersebut masih bersifat parsial dan
belum sepenuhnya didisain untuk dapat me-
monitoring kegiatan disektor kelautan secara
real time.
7. Belum optimalnya penerimaan negara dari pem-
anfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di
dalamnya. Penerimaan negara dari perikanan
tangkap yang menggunakan sumberdaya dari
laut, relatif masih sangat kecil. Rata-rata persen-
tase Penerimaan Negara Bukan Pajak dari peri-
kanan tangkap hanya sebesar 0,3% dari total
nolai produksi sektor tersebut yang sebesar Rp
77,3 Triliun pada tahun 2013.
8. Belum optimalnya program pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
menggantungkan hidupnya pada laut. Berbagai
upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan
berbagai pihak untuk membantu peningkatan
kesejahteraan masyarakat nelayan belum ber-
jalan optimal.
Hasil Kajian KPK pada tahun 2014 menunjukkan adanya sejumlah permasalahan dalam
pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan Indonesia. Permasalahan tersebut terkait
dengan aspek batas wilayah laut, tata ruang wilayah laut, pengelolaan sumberdaya kelau-
tan, kapasitas kelembagaan, serta kelemahan dalam aturan perundang-undangan.
Batas Wilayah Laut dan
Kedaulatan Bangsa
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA: Koordinasi dan Supervisi
Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia
Penyelamatan sumberdaya kelautan meru-
pakan tugas bersama semua elemen bangsa.
Dalam hal ini, KPK menjalankan fungsi se-
bagai trigger mechanism dengan
menggunakan peran koordinasi dan supervi-
si pemberantasan korupsi sesuai dengan
amanat UU No. 30 tahun 2002. Karenanya,
KPK mendorong pelibatan banyak pihak da-
lam kegiatan serta mengakselerasi berbagai
bentuk upaya yang dapat membantu
penyelamatan sumberdaya kelautan Indone-
sia.
KPK dalam hal ini juga menggunakan pen-
dekatan pencegahan yang lebih ofensif
dengan mengedepankan perbaikan sistem
dan pembangunan budaya anti korupsi.
Kegiatan ini juga merupakan gabungan dari
berbagai pola perbaikan sistem yang telah
dilakukan KPK selama ini yakni kegiatan
pemantauan terhadap tindak lanjut atas
hasil kajian serta kegiatan koordinasi dan
supervisi atas pengelolaan berbagai sektor
sumberdaya alam. Upaya perbaikan di
sektor kelautan merupakan satu kesatuan
dengan upaya penyelamatan sumberdaya
alam yang ada di darat.
Kegiatan ini setidaknya melibatkan 21 Ke-
menterian/Lembaga dan 34 Pemerintah
Provinsi. Dalam melaksanakan Rencana aksi,
setiap unsur pemerintah tersebut diharap-
kan dapat berkoordinasi secara intensif un-
tuk mendorong pencapaian setiap sasaran .
Keterlibatan Civil Society Organization (CSO)
secara luas mutlak harus dilakukan. Dalam
kegiatan ini, CSO akan berperan untuk me-
monitor pelaksanaan Rencana Aksi, mem-
berikan masukan untuk perbaikan kebijakan,
dan menyebarluaskan informasi terkait
kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
setidaknya dalam 7 tahapan yakni pem-
bangunan kesepahaman dengan para pihak,
pelengkapan data/informasi, penyem-
purnaan instrumen, Kick of Meeting, Imple-
mentasi renaksi, monitoring, evaluasi, dan
tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pelaksa-
naan Rencana Aksi direncanakan selesai
sampai akhir 2016.
Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Monitoring Pelaksanaan
Rencana Aksi dan Pelaksanaan
Kewajiban Pelaku Usaha
Instrumen pelaksanaan kegiatan
berupa Rencana aksi dan Format
Monitoring Pelaksanaan Kewajiban
Pelaku Usaha. Kunci kesuksesan
kegiatan terletak pada implementasi
Rencana Aksi dan Pelaksanaan
Kewajiban Para Pihak. Untuk itu,
Pemerintah Provinsi dan Kementeri-
an/Lembaga terkait diminta untuk
melakukan pelaporan sebanyak 3
tahap (Maret, Juni dan Desember
2015). Laporan tersebut dievaluasi
secara berkala dan setiap permasala-
han yang muncul ditindaklanjuti
oleh pihak terkait.
Faktor Kunci Keberhasilan
Mengedepankan kepentingan bangsa
yang lebih besar diatas kepentingan
sektoral/kelompok tertentu
Dukungan politik, anggaran, dan
program dari instansi kunci
Konsistensi dan keinginan kuat untuk
melaksanakan agenda dalam Rencana
aksi
Sinergi lintas pemerintah, termasuk
aparat penegak hukum
Keterlibatan yang luas dari
masyakarat
Setiap tahapan dalam pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan dalam se-
mangat berintegritas
Tujuan
1. Penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah laut melalui penegasan batas
wilayah laut Indonesia, pengaturan pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya.
2. Mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanju-
tan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabili-
tas, dan keadilan.
3. Perbaikan sistem pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan didorong untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan ke-
hilangan kekayaan negara.
Sasaran
1. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi.
2. Mendorong perbaikan tatakelola di sektor kelautan
3. Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait. 5. Meningkatkan kapasistas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. 6. Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan seusai dengan yang ditetapkan oleh
UUD 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya.
Pelaksanaan kegiatan pada 24 Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait. Fokus kegiatan pada 6 sasaran kegiatan yakni: perlindungan
dan pemulihan kekayaan negara, penguatan hak masyarakat, pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan aparatur negara, pening-
katan kepatuhan terhadap regulasi, dan pembangunan sistem pengendalian anti korupsi.
Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Kesepakatan dilakukan oleh 12 Kementerian/Lembaga yang ditandatangani pada 11 Maret 2013. Fokus kesepakatan pada 3 hal yakni
harmonisasi regulasi, percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penyelarasan teknis dan prosedur , serta resoluasi konflik.
Nota Kesepakatan Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
Kegiatan dilakukan pada 12 Provinsi (tahap I) dan 19 Provinsi (tahap II). Kegiatan difokuskan pada 5 hal yakni penataan izin,
pengawasan produksi, pengawasan penjualan, pengawasan pengolahan dan pemurnian, serta pelaksanaan kewajiban pelaku
usaha pertambangan.
Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba
Kegiatan dilakukan di 34 provinsi dan pada Kementerian/Lembaga terkait. Sasaran kegiatan yakni pengembangan sistem data dan
informasi, perbaikan tata kelola, pelaksanaan kewajiban pelaku usaha, harmonisasi regulasi, kelembagaan, dan perlindungan hak-
hak masyaraklat.
Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan
Upaya KPK dalam
Mencegah Korupsi di
Sektor SDA
TIM PENCEGAHAN KORUPSI SUMBERDAYA ALAM
DIREKTORAT LITBANG KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta 12920
Tel : (021) 2557 8418
Email : [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Situs web : www.kpk.go.id
