SEKRETARIAT PANSUS RUU DPP- .dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SEKRETARIAT PANSUS RUU DPP- .dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk...

  • Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

    www.parlemen.net

    MATRIKS MASUKAN UJI PUBLIK (5) LIMA DI PROVINSI & RDPU PAKAR/ASOSIASI

    TERHADAP DRAFT RUU DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

    SEKRETARIAT PANSUS RUU DPP-KN TAHUN 2006

  • Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

    www.parlemen.net

    MATRIKS MASUKAN UJI PUBLIK LIMA PROVINSI & RDPU PAKAR/ASOSIASI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

    No. Substansi Materi Draft RUU Dewan Penasihat Presiden

    Masukan RDPU Pakar & Asosiasi Masukan Uji Publik Lima Provinsi

    1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR ....... TAHUN ........... TENTANG

    DEWAN PENASIHAT PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    1. RUU tentang Dewan Penasehat Presiden pada prinsipnya pembicara menganggap sudah cukup memadai dengan catatan bahwa istilah yang tercantum dalam Pasa! 16 UUD Negara RI Tahun 1945 adalah Dewan Pertimbangan. Prof. Mustopadidjaja AR.

    2. Judul RUU sesuai dengan nomenklatur dalam Pasal 16 UUD 1945 yaitu menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut LAN pengertian dari kata Pertimbangan Iebih tepat dari kata Penasihat. (Lembaga Administrasi Negara)

    1. Pada Pasal 16 UUD 1945 judul RUU telah ditentukan mengapa yang digunakan kata Penasihat bukan Pertimbangan (Masukan dari Prov.Jatim)

    2. Nomenklatur RUU Dewan Penasihat Presiden harus disesuaikan dengan bunyi Pasal 16 UUD 1945 "...dewan pertimbangan ". (Masukan Prov.Kalbar)

    2. Menimbang:

    3. a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna;

    Usulan untuk substansi Menimbang: Diktum Pertimbangan butir a, b, c dan d belum menonjolkan aspek sosiologis, aspek sosiologis yang dimaksud antara lain : a. volume pekerjaan Presiden yang

    semakin bertambah; b. variasi problema-problema yang

    muncul, dan c. kekuatiran akan semakin beratnya

  • Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

    www.parlemen.net

    No. Substansi Materi Draft RUU Dewan Penasihat Presiden

    Masukan RDPU Pakar & Asosiasi Masukan Uji Publik Lima Provinsi

    tanggung jawap Presiden dalam membuat keputusan yang vital artinya bagi kehidupan suatu bangsa. (Masukan Prov.Maluku)

    b. bahwa tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal dan berlangsung sejak lama sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

    c. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan perubahan struktur ketatanegaraan yang memerlukan sebuah lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Dewan Penasihat Presiden;

    7. Mengingat:

    8. Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Usulan untuk substansi Mengingat : Agar ditambahkan Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden karena adanya masa jabatan bagi Dewan Penasihat Presiden.(Masukan Prov.Maluku)

    9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

    INDONESIA dan

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  • Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

    www.parlemen.net

    No. Substansi Materi Draft RUU Dewan Penasihat Presiden

    Masukan RDPU Pakar & Asosiasi Masukan Uji Publik Lima Provinsi

    10. MEMUTUSKAN :

    11. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PENASIHAT PRESIDEN

    12. BAB I KETENTUAN UMUM

    13. Pasal 1

    14. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

    15. 1. Dewan Penasihat Presiden adalah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    16. 2. Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Presiden, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    17. BAB II KEDUDUKAN

    18. Pasal 2

    19. Dewan Penasihat Presiden merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara.

    DPP tidak dianggap sebagai lembaga seperti DPA. Dipertanyakan bahwa sebagai lembaga negara saja tidak dapat berbuat banyak apalagi di bawah presiden, sehingga perlu dirumuskan agar DPP bisa lebih efektif dalam posisi di bawah presiden.(Masukan Prov.Kalbar)

    20. Pasal 3

  • Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

    www.parlemen.net

    No. Substansi Materi Draft RUU Dewan Penasihat Presiden

    Masukan RDPU Pakar & Asosiasi Masukan Uji Publik Lima Provinsi

    21. Dewan Penasihat Presiden dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

    22. Pasal 4

    23. Dewan Penasihat Presiden berkedudukan di kantor kepresidenan

    24. BAB III TUGAS DAN FUNGSI

    Usulan untuk substansi BAB III TUGAS BIDANG Judul Bab III diperbaiki menjadi TUGAS BIDANG, hal itu didasarkan pada materi-materi di Pasal 5 tentang tugas dan Pasal 6 tentang bidang ekspertis. (Masukan Prov.Maluku)

    25. Pasal 5

    26. (1) Dewan Penasihat Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pernerintahan negara.

    Apakah Presiden hanya terbatas menerima masukan Dewa Penasihat & lembaga lain yang sejenis tidak dapat menvampaikan nasihat. (Masukan dari Prov.Jatim)

    27 (2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan Presiden.

    28 (3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil keputusan kelembagaan dan bersifat kolektif.

    Pasal 5 ayat (3) dan (4), dinilai agak paradoks antara secara kolektif dan individual. Agar dibalik ayat 4 menjadi ayat 3, sehingga pendapat individual menjadi pendapat kolektif. (Masukan Prov. Sumatera Utara)

    29. (4) Presiden dapat meminta nasihat dan pertimbangan kepada anggota Dewan Penasihat Presiden secara individual.

    Bab III tentang tugas dan fungsi, I agar nasihat yang diberikan secara individual dapat segera disampaikan melalui ketua

  • Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

    www.parlemen.net

    No. Substansi Materi Draft RUU Dewan Penasihat Presiden

    Masukan RDPU Pakar & Asosiasi Masukan Uji Publik Lima Provinsi

    untuk menghindari ABS (Asal Bapak Senang) dan like and dislike. (Masukan Prov. Sumatera Utara)

    30. Pasal 6

    31. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Penasihat Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan di bidang: a. politik; b. pertahanan dan keamanan; c. ekonomi; d. keuangan; e. hukum; f. aparatur dan administrasi negara; g. otonorni daerah; h. agama; dan sosial kemasyarakatan.

    1. Berangkat dari asas efisiensi dan efektivitas, lembaga ini tidak diperlukan. Namun jika atetap diadakan, lembaga penasehat presiden sebaiknya diintegrasikan dengan fungsi yang lebih makro dan strategis (misalnya Dewan Keamanan Nasional). Dr. Indria Samego, APU

    2. Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi pertimbangan atau nasihat dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan & keamanan, agama, hukum, otonomi daerah, dan aparatur dan administrasi negara. (Lembaga Administrasi Negara)

    3. Untuk Iebih mengefektifan kinerja presiden dalam menjalankan roda pembangunan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kampanye pemilu, presiden dibantu oleh dewan penasehat yang terdiri dari : Dewan Penasit Ekonomi (Council

    of Economic Adviser); Dewan Penasihat Politik dan

    Keamanan Nasional (Nasional

    1. Pada RUU DPP harus ada bidang- bidang strategis untuk kepentingan pembangunan yang perlu diakomodasi dalam Pasal 6 misalnya, bidang pendidikan/agama atau budaya bisa dimasukkan ke dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan. (Masukan Prov.Kalbar)

    2. Perlunya diakomodasi urusan lain ke dalam bidang kerja DPP seperti urusan kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama. (Masukan Prov.Kalbar)

    3. Pasal 6 huruf i, tentang bidang sosial kemasyarakatan, hendaknya dimasukan juga mengenai 'lingkungan hidup', sehingga tertulis 'sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. (masukan Prov. Sumatera Utara)

    4. Pasal 6 mengatur tentang operasionalisasi tugas dewan penasehat presiden yaitu memberi nasehat berdasarkan ekspertis di bidang-bidang tertentu. Istilah melaksanakan fungsi dalam pasal ini sebaiknya diganti dengan memberi

  • Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

    www.parlemen.net

    No. Substansi Materi Draft RUU Dewan Penasihat Presiden

    Masukan RDPU Pakar & Asosiasi Masukan Uji Publik Lima Provinsi

    Politik and Security Council ), Dewan Penesihat Kesejahteraan

    Sosial (Social Security Council) yang terdiri dari orang-orang yang kompemten di bidangnya (masing-masing 5), berwawasan luas, dan berintegritas tinggi yang bertugas: 1. membantu menajamkan arah

    dan prioritas pembangunan