KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:www.depkeu.go.id; email: humas@depkeu.go.id

SIARAN ~tRSNomor : 23 IKLl/2013Tanggal: 20 Februari 2013

Tata Cara Perhitungan, Pengakuan Dan Pembayaran Unfunded Past ServiceLiability Program Tabungan Hari Tua Yang Dilaksanakan PT Taspen

Penyelenggaraan program tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS) yang dilaksanakan

PT Taspen (Persero) dapat dan telah menimbulkan unfunded past service liability (Unfunded PSL),

yaitu kewajiban masa lalu untuk program tabungan hari tua PNS yang belum terpenuhi. Unfunded

PSL perlu dihitung dan dapat diakui sebagai kewajiban pemerintah sehingga perlu dialokasikan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembayarannya. Da/am rangka

penghitungan, pengakuan, dan pembayaran Unfunded PSL, Menteri Keuangan (Menkeu)

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata cara

Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded PSL Program Tabungan Hari Tua PNS Yang

Dilaksanakan PT Taspen (Persero).

Berdasarkan PMK ini, Unfunded PSL yang diakui adalah yang terjadi dalam kondisi sebagai

berikut: (i) perubahan formula manfaat program tabungan hari tua PNS, (ii) kenaikan tabel gaji

pokok PNS yang menjadi dasar pembayaran manfaat program tabungan hari tua PNS, dan (iii)

penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan. Jika

terjadi Unfunded PSL akibat kondisi dimaksud, aktuaris PT Taspen menghitung Unfunded PSL.

Dalam hal diperlukan, Menkeu dapat meminta PT Taspen menunjuk aktuaris independen untuk

menghitung Unfunded PSL. PT Taspen menyampaikan hasil perhitungan Unfunded PSL kepada

Menkeu yang selanjutnya ditetapkan jumlah dana Unfunded PSL. Penetapan jumlah dana

dimaksud menjadi dasar pengakuan Unfunded PSL sebagai kewajiban oleh pemerintah. Unfunded

PSL yang telah diakui dapat dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tingkat solvabilitas PT Taspen (Persero).

Dalam rangka pembayaran Unfunded PSL, Menkeu selaku Pengguna Anggaran menetapkan

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan KPA akan

menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (SPM). Selain itu, KPA juga menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan.

Dalam PMK ini diatur ketentuan mengenai tatacara pembayaran Unfunded PSL dimulai

dengan pengajuan usulan pembayaran Unfunded PSL yang telah ditetapkan Menteri Keuangan

oleh PT Taspen (Persero) kepada KPA, pengajuan oleh KPA kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sampai dengan prosedur terakhir yaitu penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana oleh KPPN untuk untung PT Taspen (Persero) pada rekening bank yang

ditunjuk.

PMK rru Juga mengatur Unfunded PSL tahun 2007 s.d tahun 2011 ditetapkan sekaligus

berdasarkan hasil due diligence atas Unfunded PSL per tanggal 31 Desember 2011 oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Januari 2013.

Informasi lebih lengkap mengenai PMK ini dapat dilihat di www.kemenkeu.go.id.(du)

__ -.""'~ 'ramadi f___ - rr 195808111983111001