Sekilas Tentang Sistem Kerja Kontrak Dan Outsourcing Di

  • Published on
    09-Feb-2016

  • View
    77

  • Download
    0

Transcript

<p>Sekilas tentang Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing diIndonesiaBy Esha Najitama 1Comment Categories: Lingkungan Manusia May Day, telah lewat beberapa hari yang lalu. Akankah berbagai upaya buruh membawa aspirasinya membuat perubahan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih baik? Apakah memang untuk suatu perubahan diperlukan dahulu suatu penunjukkan kekuatan massa sebagai bukti bahwa banyak orang yang mendukung sehingga layak dipertimbangkan? Apakah pemerintah sendiri tidak mempunyai mekanisme kesadaran internal untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri dan membuat solusinya? Ataukah berbagai upaya untuk menggugah pemerintahpun akhirnya hanya akan menjadi sekedar selingan dan tontonan yang tidak berdampak apa-apa?Mungkin aspirasi buruh adalah aspirasi kepentingan dari satu sisi, sementara pemerintah perlu juga mempertimbangkan aspirasi dari pihak lain, pengusaha, atau mungkin investor asing. Dari perbedaan kepentingan ini, dimanakah posisi pemerintah? Apakah pemerintah lebih memihak kepada pengusaha atau lebih memihak buruh? Ataukah pemerintah bersikap netral sehingga menguntungkan dan merugikan juga bagi kedua belah pihak?Pengusaha adalah pihak yang kuat sebagai pemilik modal (pemilik lapangan kerja bagi buruh) sementara buruh adalah pihak yang lemah (membutuhkan lapangan kerja yang dimiliki pengusaha). Perbedaan kekuatan tersebut jelas berpotensi terjadinya eksploitasi yang dilakukan pihak pengusaha terhadap buruh. Keadilan dalam mekanisme pasar memerlukan kontrol berupa keseimbangan kekuatan. Dan untuk keseimbangan itulah pemerintah ada. Jika pemerintah kemudian juga memihak pengusaha (pihak yang kuat), lalu kemana lagi buruh (pihak yang lemah) akan memperoleh keadilan? Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada buruh, kepada pihak yang lebih lemah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Dan mungkin karena masih kurangnya peran pemerintah itulah maka buruh masih harus berjuang sendiri.Sebagai orang yang tidak terlibat langsung di dalam lingkungan buruh yang tengah berjuang tersebut, tentunya aku tidak benar-benar paham kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena tidak paham itulah, maka aku perlu untuk belajar dan membaca berbagai tulisan yang terkait. Dan di sini, aku mencoba menuliskan hasil pembacaanku secara sekilas tentang salah satu permasalahan utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu tentang sistem kerja kontrak dan outsourcing. Dengan ini, diharapkan dapat memancing usaha pemahaman yang lebih baik ke depannya sehingga sikap (respon) yang lebih baik juga mampu ditunjukkanA. Latar Belakang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing di IndonesiaSistem kerja kontrak (undang-undang mengenalnya dengan istilah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-PKWT) dan outsourcing merupakan perkembangan yang baru, dalam arti sebelumnya tidak berkembang seperti sekarang ini. Beberapa tahun yang lalu, buruh masih memiliki peluang besar untuk menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan. Tetapi sekarang ini, sangat sulit (jika bukan mustahil) untuk bisa menjadi karyawan tetap. Sebagian besar telah digantikan dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing tersebut.Data hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) menunjukkan bahwa jumlah pekerja atau buruh berstatus tetap hanya tinggal 35% dari 33 juta buruh formal di Indonesia. Padahal, lima tahun lalu jumlahnya mencapai 70 persen, artinya sebanyak 65% adalah buruh dengan status outsourcing dan buruh kontrak[1].Berdasarkan hasil penelitian oleh Akatiga-Pusat Analisis Sosial dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Praktek PKWT dan outsourcing merupakan wujud dari kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang dimintakan kepada pemerintah Indonesia oleh IMF (international Monetary Fund), World Bank dan ILO (International Labour Organisation) sebagai syarat pemberian bantuan untuk menangani krisis ekonomi 1997. Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel ini merupakan salah satu konsep kunci dari kebijakan perbaikan iklim investasi yang juga disyaratkan oleh IMF dan dicantumkan dalam Letter of Intent atau nota kesepakatan ke-21 antara Indonesia dan IMF butir 37 dan 42. Kesepakatan dengan IMF tersebut menjadi acuan dasar bagi penyusunan rangkaian kebijakan dan peraturan perbaikan iklim investasi dan fleksibilitas tenaga kerja[2].B. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan OutsourcingPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Istilah PKWT ini biasanya dikenal dengan istilah sistem kerja kontrak dan pihak buruh disebut buruh kontrak.Sedangkan outsourcing pada hakekatnya adalah sebuah sebuah upaya mengalihkan pekerjaanatau jasa ke pihak ketiga. Undang-undang ketenagakerjaan sendiri tidak mengenal istilah outsourcing ini.Istilah outsourcing dikenal dengan dua kategori istilah yaitu, yang pertama penyerahan sebagian pekerjaan/pemborongan pekerjaan (outsourcing pekerjaan) dan yang kedua adalah penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing tenaga kerja atau agen penyalur tenaga kerja/pekerja outsourcing). Outsourcing tenaga kerja merupakan jenis outsourcing yang ramai dipersoalkan, digugat, dan selalu ditolak oleh seluruh pekerja dan serikat pekerja[2]. Dalam praktiknya, outsourcing biasanya menggunakan PKWT juga terkait perjanjian kontraknya sehingga menjadi buruh outsoucing dengan status kontrak (PKWT). Jadi, PKWT dan outsourcing adalah istilah yang berbeda meskipun penerapannya bisa dilakukan secara bersamaan.C.Ketentuan umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing di Indonesia1.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.Pada ayat selanjutnya, disebutkan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu, PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perpanjangan harus diberitahukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Apabila tidak dilakukan perpanjangan (melewati jangka waktu 7 hari) tetapi perusahaan ingin mempekerjakan kembali, maka dapat dilakukan pembaruan perjanjian dengan ketentuan diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.Apabila PKWT tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.2. OutsourcingPasal 64 UU Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal ini merupakan dasar dari praktik outsourcing di Indonesia. Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;4. tidak menghambat proses produksi secara langsung.Dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.Dalam penjelasan pasal 66, disebutkan yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.D. Permasalahan praktik PKWT dan Outsourcing di IndonesiaPermasalahan praktik sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia tentunya berbeda-beda antarperusahaan. Ada perusahaan yang menjalankan sesuai dengan ketentuan dan ada pula yang mencoba mengakali (melanggar) untuk meningkatkan keuntungan. Secara umum, permasalahan terjadi karena perusahaan berusaha untuk membuat/mempertahankan status buruh menjadi kontrak (PKWT) dan outsourcing dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang, sementara buruh berusaha untuk menjadi buruh tetap (PKWTT) dan melihat usaha perusahaan sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang. Alasan perusahaan berusaha menghindari status hubungan kerja tetap antara lain adalah agar:1. Perusahaan dapat lebih mudah menghentikan karyawan yang dianggap tidak produktif;2. Perusahaan tidak perlu membayar biaya pesangon ketika menghentikan karyawan;3. Perusahaan dapat lebih efisien mengelola karyawannya karena tidak perlu mengurusi berbagai tunjangan karyawan seperti tunjangan kesehatan, THR, dll.4. Ditengah gejolak ekonomi &amp; politik yang tidak stabil, sangat mudah dan murah jika sewaktu-waktu perludiperlukan perampingan karyawan[3].Beberapa permasalahan biasanya yang terjadi dimana buruh menuding perusahaan telah melanggar ketentuan adalah sebagai berikut:1. Jenis pekerjaan tertentu yang bisa menggunakan sistem kerja kontrak (PKWT)Jenis pekerjaan yang bisa menggunakan PKWT sesuai ketentuan adalah pekerjaan yang sekali selesai, yang bersifat sementara, atau musiman. Contoh pekerjaan ini adalah proyek konstruksi dimana pekerjaan berakhir setelah proyek jadi. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang menggunakan PKWT juga untuk pekerjaan yang bersifat rutin/tetap.2. Perpanjangan jangka waktu PKWTKetentuan menyebutkan bahwa jangka waktu PKWT paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Atau dapat juga dilakukan pembaharuan kontrak 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam prakteknya, perusahaan melakukan perpanjangan masa kontrak lebih dari dua kali dan bahkan belasan kali tetapi status karyawan tetap PKWT. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan ketentuan jeda waktu 30 (tiga puluh) hari untuk bisa melakukan pembaharuan kontrak sehingga masa kerja karyawan dimulai kembali dari nol (tidak memperhitungkan masa kerja kontrak sebelumnya). Hal-hal ini menjadi sebab terdapat karyawan yang telah bertahun-tahun bekerja di suatu perusahaan tetapi tetap berstatus kontrak.3. Perbedaan persepsi inti (core) bukan inti (non core) dalam ketentuan outsourcingSesuai dengan ketentuan, outsourcing hanya dilakukan untuk pekerjaan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (non core bussiness). Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang melakukan outsourcing juga terkait pekerjaan inti (core business) untuk melakukan efisiensi. Misalnya pekerjaan Teller di bank merupakan kegiatan pokok di bank, tetapi bank mempekerjakan pekerja outsourcing di sana. Bahkan di pabrik-pabrik 70% sampai 90% proses produksi menggunakan tenaga kerja outsourcing[2].Terkait penjelasan undang-undang tentang jenis pekerjaan penunjang (non core business), terdapat perbedaan penafsiran kata antara lain dimana perusahaan melihatnya bahwa jenis pekerjaan di luar yang disebutkan dalam undang-undang dapat juga dilakukan secara outsourcing, sementara pihak buruh (serikat buruh) menafsirkan bahwa hanya jenis pekerjaan yang disebutkan dalam undang-undanglah yang bisa menggunakan outsourcing[2].Terhadap berbagai pelanggaran terhadap peraturan hubungan kerja kontrak dan outsourcing tenaga kerja, Disnakertrans secara umum bersikap longgar karena Disnakertrans berpendapat a) hampir semua perusahaan melakukan pelanggaran; b) jika bersikap terlalu tegas perusahaan akan lari dan c) tidak ada basis legal untuk menjalankan sanksi yang tegas[2].E. Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan OutsourcingBerjalannya sistem kerja kontrak dan outsourcing tentunya bukan karena tanpa alasan. Sebagaimana disebutkan di bagian latar belakang, praktik sistem kerja kontrak dan outsourcing dimulai dengan adanya kebijakan perbaikan iklim investasi. Tujuan awalnya adalah memperbaiki daya saing perusahaan yang tengah dilanda krisis dengan mengurangi cost terkait tenaga kerja.Dari tujuan awal tersebut, dapat diperkirakan bahwa kebijakan sistem kerja kontrak dan outsourcing akan lebih menguntungkan pihak perusahaan karena itulah tujuan awalnya. Meskipun kemudian muncul pendapat bahwa outsourcing juga diperlukan untuk melindungi buruh dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dampak positif bagi perusahaan adalah penurunan biaya, meningkatnya kemampuan bersaing, dan meningkatnya keuntungan perusahaan. Sedangkan dampak bagi buruh sebagian besar (jika tidak seluruhnya) negatif adalah sebagai berikut:1. Tidak ada kepastian pekerjaanSesuai dengan jenisnya, PKWT (termasuk PKWT yang berada dalam sistem outsourcing) merupakan pekerjaan sementara sehingga buruh hanya dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu saja. Keterbatasan jangka waktu ini menjadi kekhawatiran dan ketidakpastian bagi buruh karena buruh dapat sewaktu-waktu diberhentikan dan harus kembali mencari pekerjaan. Terlebih ketika mencari pekerjaan semakin sulit, usia yang semakin kurang kompetitif, dan tidak adanya pesangon dari perusahaan.2. Kesejahteraan dan perlindungan kerja kurangUmumnya, ketentuan mengenai upah dan kesejahteraan untuk buruh kontrak (PKWT) adalah sesuai dengan kontrak yang dibuat, dimana pembuatan kontrak dilakukan dengan posisi buruh yang lebih lemah dibandingkan perusahaan. Oleh karena itu, umumnya upah/tunjangan yang diterima oleh buruh kontrak lebih rendah dari buruh tetap dan buruh outsourcing lebih rendah dari buruh kontrak[2]. Selain itu, perusahaan juga banyak yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dan outsourcing-nya dalam program perlindungan sosial (jamsostek).3. Tidak mendapat kompensasi bila di-PHKBuruh kontrak tidak berhak mendapatkan kompensasi jika masa kerja telah berakhir atau...</p>

Recommended

View more >