Sejarah Politik Hukum Adat

8/9/2019 Sejarah Politik Hukum Adat

1/9

Sejarah Politik Hukum

AdatMenurut Prof. Iman Sudiyat, S.H Dalam Bukunya Yang Berjudul “Asas-asas Hukum

Adat Bekal Pengantar

Perhatian terhadap hokum adat bermanifestasi ke dalam :

1. Lahirnya suatu ilmu hokum adat;2. Pelaksanaan suatu politik hokum adat.

Karya politik itu berupa per men!enai hokum adat. Sejarah politik hokum adat itu

dapat diba!i atas " periode :

a. #asa Kompeni $%&' 1()*+1,-,b. #asa Pemerintahan /eandels $1,-,+1,110. #asa Pemerintahan aes $1,11+1,1*d. #asa 1,1*+1,3,e. #asa 1,3,+1)2,f. #asa 1)2,+1)3(!. #asa 1)3( sampai sekaran!

A. Masa Kompeni (VOC 1596-1808)

I. Pengusa!a "giras Penguasa

%&' bermuka dua :

1. Pen!usaha4 Khususnya peda!an!;2. 5adan Pemerintah den!an hak men!atur susunan rumah tan!!a beserta

pen!urusnya sendiri. Sifat pertama itulah yan! terutama menentukan sikap

%&' terhadap hukum adat.

/i pusat pemerintahan dinyatakan berlaku satu stelsel hukum untuk semua oran!

dari !olon!an ban!sa manapun4 yaitu hukum belanda. /i luar 6ilayah itu adat

pribumi tidak diindahkan sama sekali.

Keadaan itu men!!ambarkan prinsip yan! hendak dipertahankan %&' yaitu : di

6ilayah yan! dikuasai %&'4 harus berlaku hukum %&'.

II. #enyataan Menyim$ang dari Prinsi$


2/9

7amun kenyataanya membuktikan bah6a hukum yan! berlaku ba!i oran!

8ndonesia asli di 6ilayah yan! dikuasai %&' pada umumnya ialah hukum adat4

terke0uali di kota 5eta6i dan sekitarnya. /i dalam resolusi $Keputusan tan!!al 21

/esember 1"-, pimpinan %&' men!akui bah6a prinsip tsb di atas tidak dapat

dipertahankan di dalam praktek.

#eskipun demikian4 demi ketertiban dan keamanan ba!i dirinya4 di beberapa

6ilayah kekuasaannya4 %&' terpaksa turut 0ampur dalam menetapkan hukum ba!i

oran! indo asli yan! ju!a menyimpan! la!i dari prinsip %&' tsb di atas. Seperti

dibuatnya peraturan per yan! mereproduksi hukum adat4 yan! dian!!apnya

identik den!an Hukum 8slam.

III. Penilaian %er!ada$ Hukum Adat

Pembuatan peraturan+peraturan tsb memperlihatkan bah6a %&' :

1. #asih belum menemukan Hk. Adat seba!ai Hk. akyat

2. #en!ira bah6a hukum adat itu terdapat dalam tulisa+tulisan berupa kitab+kitab hukum

9. #enjalankan politik hukum adat yan! opportunities

Lain daripada itu4 %&' men!an!!ap hukum adat lebih rendah derajatnya daripada

hukum 5elanda. 8ni terbukti dari isi resolusi tan!!al 9- 7oember 1"3".

B. Masa Pemerintahan Deane!s (1808-1811)

I. “De&an Asia

Sesudah %&' dibubarkan4 maka pen!urusan atas harta kekayaan 5ataafs0he

epublik $epublik 5elanda di Asia< diteruskan oleh /e6an Asia


3/9

5erdasarkan an!!apan tsb4 /eandels memutuskan : ?alaupun !olon!an

5umiputera di @a6a tetap dibiarkan memakai hukumnya sendiri4 dan oleh karena itu

Landraden serta Land!ere0hten harus men!ikutinya4 namun hukum adat tidak akan

diperlakukan :

1. @ika karenanya si penjahat dapat melepaskan diri dari pidananya2. 5ila pidana yan! ditetapkan dalam hukum adat itu tidak sebandin! den!an

kejahatannya ataupun tidak 0ukup berat untuk menjamin keamanan umum9. @ika hukum a0ara adat tidak mun!kin men!hasilkan bukti atau keyakinan

Hakim

/eandels+pun men!identikkan hk adat den!an hk 8slam dan memandan! rendah hk

adat itu4 sehin!!a tdk pantas diberlakukan terhadap oran! >ropa.

C. Masa Pemerintahan "a#es (1811-1816)

I. “Agen Politik

aes termasuk salah seoran! perintis penemuan hukum adat4 bersama+sama

den!an #arsden dan 'ra6furd. aes dian!kat menjadi A!en Politik< dalam

ran!ka ren0ana 8n!!ris untuk merebut pulau @a6a dari tan!an pemerintah 5elanda.

=u!asnya ialah :

1. #en!umpulkan bahan+bahan info yan! ber!una untuk maksud itu2. #embentan!kan jarrin!+jarin! intri!uehelat dan mendesas+desuskan isu+isu

yan! menimbulkan keonaran di seluruh 7usantara.

Hasil karyanya itu dilaporkan dalam bentuk memories< kepada Lord #into4

peren0ana dan pelaksana ekspedisi tentara 8n!!ris.

Ban! terpentin! dalam hubun!an ini ialah usul aes :

1. A!ar pemerintah 8n!!ris menempuh politik lunak4 murah hati dan

men0iptakan suausana damai den!an anak ne!eri4 a!ar mereka tertambat

hatinya kpd pemerintah 8n!!ris;2. Supaya pen!aruh 8n!!ris ditin!katkan di kepulauan ini4 sehin!!a

kedudukannya makin kuat4 ju!a kalau jajahan 5elanda ini harus

dikembalikansesudah perdamaian >ropa kembali.

II. etnan uernur /a&a

Pandan!an politiknya itu dipertahankan dan diusahakan realisasinya ketika aes

menjadi Letnan Cubernur @a6a. =erpen!aruh oleh Dlsafat baru4 aliran pikiran yan!

diji6ai asas perikemanusiaan yan! berkemban! di >ropa sejak akhir abad ke+1,4

maka aes berhasrat melindun!i kepentin!an rakyat dan melenyapkan pen!aruh

atau setidak+tidajnya men!uran!i kekuasaan kepala+kepala rakyat yan!

berkedudukan di ba6ah raja dan di atas rakyat. ntuk mrn0e!ah tindakan

se6enan!+6enan!4 maka seba!ai prinsip ditentukan oleh aes bah6a badan


4/9

pemerintah yan! terdiri atas oran!+oran! 5arat harus men!adakan hubun!an

lan!sun! den!an rakyat4 den!an melan!kahi dan men!esampin!kan para kepala

rakyat.

III. '!au0inisme

=etapi usaha aes merealisasi 0ita+0ita yan! profresif itu dilakukan den!an

landasan 'hauinisme4 nasionalisme yan! berlebihan. /en!an demikian maka

banyaklah peraturannya yan! tidak beralaskan kenyataan yan! hidup dalam

masyarakat4 sehin!!a hanya merupakan huruf mati belaka.

I1. Perlakuan %er!ada$ Hukum Adat

aes men!adakan banyak perubahan dalam susunan badan+badan pen!adilan;

tetapi hukum materiilnya hamper+hampir tidak diubahnya. /alam perkara antar

oran! 8ndonesia pada umunya diberlakukan hk adat4 den!an syarat tidak bolehbertentan!an den!an prinsip+prinsip keadilan kodrat yan! uniersal dan diakui<

atau den!an prinsip+prinsip keadilan hakiki yan! diakuiropa di ne!eri ini4 yaitu : persesuaianpersamaan den!an

per di 7ederland4 sekaran!pun harus dilaksanakan


5/9

I. %a!un ()+) 5 %a!un Bersejara!

Pada tahun 1,9, hasil kodiDkasi di 7ederland telah menjadi hukum positif di sana.

Ha!eman4 Presiden Hoo!+Cere0htshof4 pada tahun 1,9- diberi tu!as istime6a<

mempersiapkan suatu ren0ana kodiDkasi ba!i Hindia 5elanda.

=etapi hasrat itu itu tin!!al an!an+an!an belaka4 karena masa tu!asnya berakhir

tanpa men!hasilkan sesuatu yan! positif. Ban! pentin! dalam hubun!an ini ialah

bah6a asas uniDkasi hukum telah mulai nampak dalam sejarah politik hukum

5elanda yan! menyadari arti pentin!nya hukum adat.

II. #omisi S6!olten 0an 7ud Haarlem 8()9:;

ntuk melanjutkan usaha yan! dalam fase pertama !a!al4 pada tahun 1,9)

pemerintah 5elanda membentuk suatu Komisi $S0holten an &ud Haarlem yan!

brtu!as membuat ren0ana yan! diperlukan a!ar per 7ederland yan! baru itudapat diterapkan di Hindia+5elanda dan men!ajukan usul+usul yan! sesuai den!an

pelaksanaan tu!as tsb.

Komisi meren0anakan beberapa peraturan per4 kesemuanya den!an S. 1,3"+29.

/i sampin!nya itu Cubernur @enderal Hindia 5elanda ju!a men!esahkan beberapa

peraturan hukum ren0ana ?i0hers4 diantaranya :

1 Peraturan A0ara Pidana untuk Pen!adilan =in!!i< di @a6a dan untuk

#ahkamah A!un!< $S. 1,3"+3- jo. 1,3)+*9;2 Peraturan A0ara Perdata untuk Pen!adilan =in!!i< di @a6a dan untuk

#ahkamah A!un!< $S. 1,3"+(2 jo. S. 1,3)+*9;9 Peraturan tt! =indakan Polisi4 A0ara Perdata dan A0ara Pidana di kalan!an

5umiputera serta =imur Asin! $S. 1,3"+1* jo. (" : sesudah diubah4 menjadi

e!lemen 8ndonesia yan! diperbaharui


6/9

lahirnya ilmu !ukum adat karena penyidikan #r 'ornelis an %ollenhoen yan!

menemukan hukum adat untuk pertama kali dan men!an!katnya ke derajat ilmu.

I1. Pertentangan Sekitar Hukum Adat

1. S0holten am &ud Haarlem#enurut pendapatnya4 ban!sa 8ndonesia bebas dari penerapan asas uniDkasi

hukum yan! termaktub dalam instruksi Pemerintah Pusat di 7ederland.2. ?i0hers

?i0hers diberi tu!as khusus4 yaitu menyelidiki kemun!kinan untuk

men!!anti hukum priat adat dari !olon!an rakyat 5umiputera dan !olon!an

=imur Asin! den!an suatu kodiDkasi berdasarkan system hukum >ropa.saha ?i0hers itu didoron! oleh 9 an!!apan yan! kuat kala itu :

a Penerapan hukum >ropa atas !olon!an rakyat =imur Asin! dan

5umiputera itu men!untun!kan pernia!aan 5an!sa >ropa;

b Pentin!nya suatu kodoDkasi dinilai lebih dari semestinya0 Hukum adat dinilai lebih rendah dari hukum >ropa

9. Cubernur @enderal o0hussen =etapi tak disan!ka+san!ka Cubernur @end. o0hussen menolaknya.

Alasannya :a Hukum >ropa itu selaras den!an ajaran a!ama 7asrani. Padahal

!olon!an 5umiputera memeluk a!ama 8slam dan keyakinan lain yan!

bukan 7asrani.b @ika hukum >ropa banyak mempen!aruhi pembentukan 8 $kemudian

H84 maka hakim Epe!a6ai+pamon! praja yan! diserahi pekerjaan

men!adili perkara+perkara anak ne!eri selaku tu!as sambilan4 akan

kehilan!an banyak ener!y dan 6aktunya untuk melakukan pekerjaanpokok4 yaitu tata usaha 7e!ara4 men!urus keuan!an dan

perbendaharaan4 terutama untuk pembinaan dan penyempurnaan

Stelsel =anam Paksa $'ultuurstelsel.0 /apat membahayakan kedudukan pemerintah Hindia 5elanda.

3. aad an 8ndieaad an 8ndie yan! mula+mula menyetujui konsepsi ?i0hers4 sekaran!

menentan! penerapan seba!ian dari hukum eropa itu atas oran! 8ndonesia

asli $tahun 1,(9. =etapi penerapannya atas !olon!an rakyat =imur Asin!

diterima oleh Cubernur @end. /uymaer an =6ist4 sehin!!a diundan!kan

dalam S. 1,((+").

(. A!raris0he ?et dan A!raris0h 5esluit $S. 1,"-+(( dan S. 1,"-+11,/alam parlemen 5elanda sejak tahun 1,*(4 akhirnya diundan!kanlah

A!raris0he ?et pada tahun 1,"- $1,"-+((4 yan! menetapkan se0ara te!as

ba!i seluruh daerah yan! lan!sun! dikuasai Pemerintah Hindia 5elanda.

Asas+asas yan! ter0antum di dalam A!raris0he ?et itu dilaksanakan lebih

lanjut dalam A.#..5 $Peraturan aja4 bernama A!raris0h 5esluit


7/9


8/9

2 Peradilan S6apraja diberi beberapa aturan dasar dalam Felfbestuursre!elen

1)9, $S. 1)9,+(2)4 dalam Lan! 'ontra0t dan dalam perda S6apraja yan!

bersan!kutan serta peraturan yan! dibuat oleh resident setempat.9 Hakim /esa doberi pen!akuan per dalam S. 1)9(+1-2 yan! menyisipkan

pasal 9a ke dalam &.

3 Seba!ai salah satu hasil usaha untuk memperbaiki peradilan a!ama4 dalampasal 193 8S $ide ayat 2 diadakan perubahan $menurut S. 1)2) +221 jo.

3,". Kemudian pada tahun 1)91 diadakan pene!asan tt! susunan dan

kompetensi Pen!adilan A!ama $S. 1)91+(9$direalisasikan pada tahun 1)9"+

11*. Pada tan!!al 1 @anuari 1)9, didirikan #ahkamah rusan A!ama

8slam< seba!ai Pen!adilan 5andin! atas keputusan pen!adilan a!ama yan!

dikenal den!an nama aad A!ama< $S. 1)9"+*1-.( =an!!al 1 @anuari 1)9, dalam aad an @ustitie di kota 5eta6i didirikan suatu

Adatkamer $Kamar Adat yan! men!adili ba!i tin!kat bandin! perkara+

perkara hukum priat adat yan! telah diputuskan oleh Landraden di @a6a4

Palemban!4 @ambi4 5an!ka 5elitun!4 Kalimantan dan 5ali $S. 1)9"+*91.

Pembentukan Adatkamer itu memberi jaminan lebih baik kepada penerapanhukm adat4 sebab persoalan hukum adat tidak la!i dititipkan kepada 'iile

Kamer di aad an @ustitie4 sehin!!a perhatian terhadap hukum adat dapat

di0urahkan se0ara khusus.

. Masa 19$5 sampai searan*

8. Konsepsi Supomo $1)3"+1)2(

1 Konsepsi Supomo yan! diumumkannya dalam pidato /ies 7atalis 8

niersitas Cadjah #ada di Bo!yakarta $1" #aret 1)3". 8ntinya Supomo

men!anjurkan suatu herorientasi dalam politik hukum kejurusan sebaliknya

daripada herorientasi tahun 1)2".2 Kemudian4 dalam karan!annya Hukum Adat di kemudian hari berhubun!

den!an pembinaan 7e!ara 8ndonesiaropa yan! berlaku di 7e!ara kita ini harus dipandan! seba!ai hukum

nasional.9 Proses asimilasi ke arah kebudayaan dan tehnik barat tidak dapat

dihindarkan la!i.


9/9

3 Hukum >ropa dan Hukum Adat itu harus dipertautkan.( Proses mempertautkan itu harus dilakukan beran!sur+an!sur* #asyarakat 8ndonesia belum merupakan masyarakat homo!eny dalam

se!ala se!inya." Proses perkemban!an hukum yan! dilukiskan HaGairin lebih menunjukkan

jalan yan! or!anisdaripada yan! di!ambarkan oleh Supomo. @adi pendapat

HaGairin merupakan jalan ten!ah antara jurusan politik hukum yan! dirintis

Supomo tahun 1)2" dan jurusan Politik Hukum tahun 1)3"1)(2.

III.Penda$at Sarjana-sarjana ain

1 Su6andi : Sekitar KodiDkasi Hukum 7asional di 8ndonesia< $1)((2 Sutan #alikul Adil : Pembaharuan Hukum Perdata Kita< $1)((9 Cou6 Ciok Sion! : Pembaharuan Hukum di 8ndonesia< $1)(*3 tre0ht : Hukum Pidana4 Kolektiisme Kemasyarakatan4 Pemban!unan

>konomi dan Pers $1)(*( 86a Kusuma Sumantri :

Documents

Sejarah Politik Hukum Adat