SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR … · KU PERSEMBAHKAN KARYA ... yang tumbuh pada masa Hindia Belanda dan juga ... Indonesia merdeka adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah

SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG

DASAR NEGARA PANCASILA 1916-1945

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh:

YOVITA SEPTIKA SARI

NIM : 081314017

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2013

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i

SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG

DASAR NEGARA PANCASILA 1916-1945

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh:

YOVITA SEPTIKA SARI

NIM : 081314017

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2013




iv

KU PERSEMBAHKAN KARYA INI:

Kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberikan

limpahan berkat dan kasih. Teruntuk Kedua orang tuaku

Petrus Sarju dan Florentina Suparti Kedua adikku:

Bernadus Yogi Verdianto dan Agnes Putri Indarti

Terima kasih Tuhan karena ENGKAU telah memberikan kedua orang tua

yang begitu luar biasa keluarga yang selalu mendukungku,

mengajarkanku cara bertahan hidup, dan meraih mimpi-mimpiku.

Sahabat-sahabatku di Pendidikan Sejarah 08 Mari teman kita songsong masa depan yang sesungguhnya Terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini. GBU All.


v

MOTTO

Setiap kemajuan mesti didahului oleh kegagalan Berkat ide, maka kegagalan mendorong munculnya

Kemajuan, kegagalan merupakan penderitaan, Namun setelah itu dapat muncul hidup baru.

(Immanuel Kant)

Kesuksesan yang baik Adalah kesuksesasn

yang tidak diraih secara Instan.

(Hitam Putih)

Jangan bergantung pada orang lain. faktanya kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan

hanya seringkali kamu tidak mempercayainya.

Sesungguhnya sekuat apapun manusia mengandalkan

kemampuan & kekuatannya itu adalah kosong

sebab campur tangan Tuhanlah yang mampu menjawab dan menentukan segalanya.

(Yovita Septika Sari)




viii

ABSTRAK

SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARAPANCASILA 1916-1945

OlehYOVITA SEPTIKA SARI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA2013

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1)Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai falsafah negara, 2) Latar belakangpemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila, dan 3) Problem kenegaraan apasaja yang di usulkan oleh Soekarno dan penyelesainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yangmeliputi: Pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi,dan penulisan (historiografi). Model penulisan yang digunakan adalah deskriptifanalitis dengan menggunakan pendekatan historis, yuridis dan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang lahirnya Pancasilasebagai falsafah negara adalah adanya perkembangan dan pengaruh pemikiran dunia,yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya nasionalisme Indonesia. Pancasilayang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, dapat diterimaoleh anggota sebagai usulan dasar negara. Usulan Soekarno tentang Pancasilamenjadi rancangan preambule yang disepakati oleh panitia kecil dan termuat dalamalenia keempat UUD 1945, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yangadil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia. Kemudian Pancasila disahkan menjadi dasar falsafah negara padasidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 Agustus 1945.2) Latar belakang pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila, adalah adanyarealita yang terlihat, bahwa bangsa Indonesia memiliki akar kebudayaan yangberagam, sehingga kaya akan nilai-nilai tradisi. Pengalaman pendidikan dan politikyang tumbuh pada masa Hindia Belanda dan juga pengaruh dari para tokohpergerakan nasional maupun internasional, menjadi suatu pembuktian bagi Soekarnodalam mewujudkan pemikirannya tentang dasar negara Pancasila. 3) Problemkenegaraan yang di usulkan oleh Soekarno dan penyelesainnya, terjawab denganadanya Pancasila sebagai dasar negara, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahanrepublik, sistem pemerintahan presidensial dan memutuskan bahwa wilayah negaraIndonesia merdeka adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial HindiaBelanda.


ix

ABSTRACT

HISTORY OF SOEKARNO’S THOUGHT ABOUT PANCASILA THESTATE FOUNDATION 1916-1945

BYYOVITA SEPTIKA SARI

SANATA DHARMA UNIVERSITY2013

This thesis aims to describe and analyze 1) the background of the birth ofPancasila as the state’s philosophy, 2) Soekarno’s rationale about Pancasila, and 3)any state problems and their solutions proposed by Sukarno.

The method used in this study is the historical method including: sourcecollection (heuristic), source criticism (verification), interpretation and writing(historiography). The method of the thesis writing is descriptive analytical using ahistorical, juridical and political approach.

The results of this investigation suggested that: 1) the background of the birthof Pancasila as the State’s philosophy is the development and influence of theemerging universal thoughts, which later became the forerunner for the establishmentof Indonesian nationalism. Pancasila, first proposed on June 1, 1945 in BPUPKI, wasaccepted by parliament members as the basic proposal for the stateis foundation. Theproposal was then considered as the preamble draft, agreed by small committee andfed in the 1945 fourth Paragraph, namely: Belief in the one and only God, Just andcivilized humanity, The unity of Indonesia, Democracy guided by the inner wisdomin the unanimity arising out of deliberations amongst representatives, Social justicefor all of the people of Indonesia. It was then passed as the state foundation onPreparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI), dated August 18, 1945.2) Soekarno’s rationale on the basis of Pancasila State, is the visible reality, thatIndonesia has a diverse cultural roots, and rich in traditional values. Education andpolitical experience that grows during the Dutch East Indies and also the influence ofthe leaders of national and international movement, encourage Soekarno to realize histhoughts on the basis of the state ideology. 3) The state’s problems and their solutionproposed by Sukarno, were answered with the emergence of Pancasila as the statefoundation, a state of unity, the government of republic, presidential governancesystem and decided that the independent territory of the Indonesian state is theterritory of the former Dutch East Indies colonial administration.


x

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasihnya yang begitu besar, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “SEJARAH PEMIKIRAN

SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA 1916-1945 ”. Skripsi

ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, program studi pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari, bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan berbagai

pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rohandi,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Bapak Drs. S. Adisusilo J.R., S.Th., M.Pd. Selaku dosen pembimbing I dan bapak

Drs. Ignatius Sandiwan Suharso sebagai pembimbing II, yang telah memberikan

saran, masukan dan bimbingan hingga pada akhirnya skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

3. Seluruh dosen pendidikan Sejarah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

dan bimbingan selama di bangku kuliah.

4. Kedua orang tuaku, nenek, paman dan bibiku, serta Adik-adikku yang telah

memberikan dukungan, kasih, semangat dan doa.

5. Seseorang yang aku kasihi, atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini.

6. Sahabat-sahabatku, Linda, Riri, Cristin, Andri, Awan, Cahyo, Pipin, Lisa.


xi

7. Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2008, terima kasih untuk kebersamaan

kita selama ini.

8. Teman-teman mitra-mitri Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, atas motivasi

dan dukungannya.

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Maka, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 23 Agustus 2013

Yovita Septika Sari


xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .......................................................... vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS....................................... vii

ABSTRAK ........................................................................................................ viii

ABSTRACT ....................................................................................................... ix

KATA PENGANTAR...................................................................................... x

DAFTAR ISI..................................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Permasalahan ................................................................................. 14

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..................................... 15

1. Tujuan Penelitian ...................................................................... 15

2. Manfaat Penelitian .................................................................... 15

D. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 16

E. Kajian Teori.................................................................................. 22

F. Metode Penelitian ......................................................................... 37

1. Metode Penelitian ..................................................................... 37

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)......................................... 37

b. Kritik Sumber (Verivikasi) .................................................. 38

c. Interpretasi............................................................................ 38


xiii

d. Penulisan .............................................................................. 39

2. Pendekatan ................................................................................ 39

G. Sistematika Penulisan .................................................................... 40

BAB II: LATAR BELAKANG LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI

FALSAFAH NEGARA

A. Beberapa Kekuatan Dalam Aliran BPUPKI................................. 42

a. Perkembangan dan Pengaruh Pemikiran Barat....................... 43

b. Masuknya Pemikiran Barat ke Indonesia ............................... 46

c. Nasionalisme Indonesia .......................................................... 48

B. Pancasila Disampaikan Pada Sidang Umum BPUPKI ................. 58

a. Gagasan Muhammad Yamin ( 29 Mei 1945) ........................ 61

b. Gagasan Soepomo ( 31 Mei 1945........................................... 67

c. Gagasan Soekarno ( 1 Juni 1945) .......................................... 70

d. Sidang BPUPKI Tanggal 22 Juni 1945 .................................. 80

C. Pancasila Dirumuskan dan Diusulkan

Sebagai Dasar Falsafah Negara .................................................... 82

a. Perbedaan dan Perdebatan Ideologi Dalam Sidang BPUPKI. 83

b. Sidang Umum BPUPKI II ...................................................... 88

D. Sidang Pengesahan Dasar Falsafah Negara Dan UUD................. 97

a. Peristiwa Sekitar Proklamasi ................................................. 97

b. Menjelang Sidang Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)............................ 102

c. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) ................................................................... 105


xiv

BAB III: LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG

DASAR NEGARA PANCASILA

A. Kebangsaan.................................................................................. 113

B. Internasionalisme atau Perikemanusiaan..................................... 127

C. Mufakat atau Demokrasi ............................................................. 130

D. Kesejahteraan Sosial.................................................................... 134

E. Ketuhanan.................................................................................... 138

BAB IV: PROBLEM KENEGARAAN YANG DIUSULKAN

OLEH SOEKARNO

A. Dasar Negara................................................................................ 142

B. Bentuk Negara ............................................................................. 147

C. Bentuk Pemerintahan.................................................................... 150

D. Sistem Pemerintahan..................................................................... 153

E. Wilayah Negara ............................................................................ 156

BAB V: KESIMPULAN .................................................................................. 163

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 169

LAMPIRAN...................................................................................................... 175


xv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Silabus ................................................................................... 175

Lampran 2 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........................... 179

Lampiran 3 : Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal

29 Mei- 1 Juni 1945 ............................................................... 204

Lampiran 4 : Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal

10-17 Juli 1945....................................................................... 204

Lampiran 5 : Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ....... 205

Lampiran 6 : Soekarno penggali Pancasila.................................................. 206

Lampiran 7 : Mohammad Yamin................................................................. 207

Lampiran 8 : Soepomo................................................................................. 208

Lampiran 9 : Naskah “ Piagam Jakarta” atau “ Jakarta Charter”

Yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada tanggal

22 Juni 1945 ........................................................................... 209

Lampiran 10 : Pancasila................................................................................. 210

Lampiran 11 : Preambule Undang-Undang Dasar......................................... 211

Lampiran 12 : Lambang Pancasila ................................................................ 212


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar negara Pancasila yang di miliki oleh bangsa Indonesia, merupakan

dasar negara terbaik. Terbukti hingga saat ini dasar negara tersebut masih tetap

digunakan dan dihayati oleh masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila termuat sila-

sila yang tak membela satu golongan pun, tetapi di dalam Pancasila ada keadilan,

toleransi, dan keharmonisan bagi setiap golongan suku, agama dan masih banyak

lagi. Pancasila adalah penjelmaan cita-cita historis bangsa Indonesia, yang berisi

tradisi-tradisi dari zaman Hinduisme, Buddha dan Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang

lebih dicerminkan dalam adat adalah milik Indonesia sejak zaman kuno. Dari

paham-paham yang kuno itulah, mengilhami lahirnya Pancasila.1

Pancasila dianggap dasar negara yang paling cocok bagi bangsa Indonesia,

mengingat penduduk Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa yang berbeda-

beda, hal tersebut merupakan warisan budaya yang begitu luar biasa. Secara formal

Pancasila mempunyai akar dalam sejarah, peradaban agama, hidup ketatanegaraan,

kegotong royongan, struktur sosial dari masyarakat Indonesia yang diciptakan oleh

kebudayaan dan aliran pemikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.

Perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia yang lampau menitikberatkan pada 1 J.F.Rutges, Pancasila Filsafat Negara Indonesia, Yogyakarta : Basis, 1954-1955, hlm. 39.


2

nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, politik, dan kemasyarakatan.2 Jadi perbedaan-

perbedaan tersebut bukanlah menjadi suatu penghalang bagi rakyat yang

multikulturalisme, tetapi sebaliknya menjadi alat pemersatu bangsa yang

berlandaskan pada Pancasila.

Pada masa Jawa kuno terdapat 2 kerajaan besar yang berhasil mencapai

integrasi dengan wilayah yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yaitu Sriwijaya

dan Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah, kerajaan Sriwijaya sudah

mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan

peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya.3

Dari perkembangan Sriwijaya tersebut, Mohammad Yamin menyebutnya sebagai

negara kesatuan Indonesia pertama dengan dasar kedatuan. Pada sistem tata negara

dan tata pemerintahan Sriwijaya inilah, dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila yang

saling berkaitan satu sama lain. Seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan

dengan nilai Ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan

kekuatan religius berusaha mempertahankan wibawanya terhadap para Datu.

Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain

dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang dan menjadi bagian

dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya.4

2 P.J. Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 17. 3 Ibid., hlm 16. 4 Ibid., hlm. 17-21.


3

Kemerosotan Sriwijaya disusul munculnya kerajaan Majapahit di Jawa, yang

berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya ke seluruh nusantara. Puncak birokrasi

pemerintahan Majapahit ialah di bawah kekuasaan raja Hayam Wuruk dengan di

bantu oleh Apatih Mangkubhumi Gajah Mada.5 Di bawah kekuasaan raja Hayam

Wuruk dengan dibantu oleh Apatih Mangkubhumi Gajah Mada inilah, Majapahit

telah berhasil mengitegrasikan Nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk

menciptakan wawasan Nusantara itu ialah: kekuatan religio magis yang berpusat

pada sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan

daerah di Jawa dengan sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narendra (keluarga

raja). Ikatan ekonomis yang berupa persembahan upeti dalam Pisowanan Agung

untuk pejabat-pejabat daerah di Jawa dan pemungutan pajak oleh pegawai-pegawai

raja di luar Jawa. Kekuatan militer yang dikoordinasi oleh Rakryan Juru Pangalasan

yang di bawah perintah Apatih Mangkubhumi. Gambaran dari sistem pemerintahan

kerajaan-kerajaan tersebut dapat dikatakan bahwa nilai-nilai religius sosial, dan

politik merupakan materi Pancasila yang sudah muncul sejak masyarakat Nusantara

memasuki zaman sejarah.6

Ditinjau dari segi etnis budaya, Indonesia termasuk negara yang paling

hiterogen (beranekaragam) di dunia. Karena terdiri dari 300 kelompok etnis dan 50

bahasa yang satu sama lain amat berbeda. Tentang kehidupan beragama, semua

5 Ibid., hlm 21. 6 Ibid., hlm. 23-24.


4

agama besar di dunia ada disini, kecuali Yudaisme. Semua agama tersebut

berkembang dengan amat baik, hal tersebut semakin menambah keanekaragaman

agama dan suku-suku tradisional. Namun semuanya itu seolah tak cukup untuk

melukiskan kemajemukan Indonesia. Sebab Indonesia juga majemuk secara

ekonomi, sosial dan politis. Kehidupan ekonominya bervariasi antara sistem ladang

yang berpindah-pindah, sampai kepada sistem sawah dengan sistem irigasi yang

teratur, serta perkebunan-perkebunan yang padat modal. Dari penjaja keliling

sampai kepada pabrik-pabrik raksasa yang modern.

Sistem sosialnya pun bervariasi dari desa-desa kecil yang terpencil sampai

kepada kota-kota metropolitan yang besar dan maju. Dari masyarakat yang tanpa

strata, seperti masyarakat kubu yang bersifat nomaden, sampai kepada masyarakat

yang mempunyai susunan yang berlapis-lapis, seperti pada masyarakat-masyarakat

kota perdagangan dari industri. Pola sistem kekerabatan pun beraneka ragam, ada

yang matrilineal, patrilinieal dan bilateral. Sedangkan sistem politiknya bervariasi

antara kesukuan, kerajaan dan sebuah republik modern.7

Suatu hal yang khas pada Indonesia adalah, komposisi dan kemajemukan

promordialnya, pluralitas strukturalnya. Sistem nilai tradisional masyarakat

Indonesia, secara umum dapat dijelaskan sebagai struktur yang terdiri atas lapisan

atau eselon budaya, yaitu asli, India dan Islam. Menurut Kahane, ketiga lapisan itu

7 Eka Darmaputera, Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, hlm. 14.


5

tidak pernah benar-benar melebur dan terkristalisasikan, dengan akibat nilai

bersama yang bersifat sentral serta sistem normatif di Indonesia tidak pernah

tercipta.

Ditinjau dari sudut ekologi sosialnya, kaum abangan yang berpusat di desa-

desa, yaitu kaum petani dalam masyarakat Indonesia. Kaum priyayi adalah lapisan

atas di dalam masyarakat, yaitu para birokrat yang menguasai kota-kota di daerah

pedalaman. Sedangkan kaum santri, merupakan unsur pedagang di dalam

masyarakat, dapat dimengerti amat berpengaruh pada kota-kota perdagangan di

wilayah-wilayah pesisir. Dengan demikian, kita dapat melihat kemajemukan

masyarakat Indonesia juga terletak pada kenyataan tumpang tindihnya perbedaan-

perbedaan ekologi sosial, kelas dan primordial, di dalam keadaan mana amat sulit

tercipta simbol-simbol dan norma-norma bersama.8 Tiga lapisan budaya yang ada di

Indonesia, di mana dua faktor telah membentuk ketiga lapisan budaya itu serta

beraneka ragam variasi kombinasi di antara mereka, yang pertama adalah faktor

sejarah budaya, dan yang kedua ialah faktor lingkungan di mana masing-masing

berkembang. Berikut sejarah terbentuknya ketiga lapisan budaya tersebut

a) Lapisan asli

Hampir semua penduduk Indonesia sekarang, kecuali Irian dan sekitarnya,

adalah dari kelompok Deutero-Melayu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh J.H. Krom, menunjukkan, bahwa kehidupan orang-orang melayu mula-mula 8 Ibid., hlm. 15.


6

berpusat pada pertanian. Sistem persawahan mendorong banyak macam kegiatan

yang ditujukan untuk menahan meluasnya hutan-hutan liar, sehingga mendorong

penduduk untuk mencapai tingkat kerjasama timbal-balik serta saling menolong

yang tinggi. Hal tersebut memunculkan organisasi sosial yang disebut desa.

Kekhasan dari desa ini menjadi ciri yang menetap dari masyarakat Indonesia.

Bahkan menurut Muskens, desa adalah simbol dari kepribadian nasional

Indonesia.9 Desa adalah simbol dari kepribadian nasional Indonesia. Banyak

orang berpendapat, bahwa desa adalah tempat lahir tipe demokrasi asli Indonesia.

Sebagai sebuah masyarakat kecil, terjalin erat satu sama lain. Hubungan

timbal-balik di antara mereka, terkenal dengan sebutan tulung-tinulung atau

sambat-sinambat. Di balik ikatan tolong-menolong yang bersifat praktis itu,

adalah nilai-nilai moral yang bersifat sentral, mengatur kehidupan bersama

mereka, misalnya: gotong-royong (menekankan kerjasama), pada-pada

(menekankan kesamaan), dan tepa selira (menekankan timbang/tenggang rasa).

Desa juga merupakan sebuah kesatuan religius. Ritus yang paling sentral adalah

slametan terhadap nenek moyang, serta pendiri desa (cikal-bakal), mereka

didewakan dan dipuja. Animisme, merupakan konsepsi tradisional yang paling

dasar. Kehidupan manusia dipercayai sebagai ada di dalam konteks kosmis. Di

mana semua manifestasi alam, dipercayai sebagai konsekwensi dari kiprah

kekuatan-kekuatan supra-natural. Menurut Vlekke, unsur-unsur pokok dari 9 Ibid., hlm. 23.


7

agama asli Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, suatu kepercayaan yang

bersifat panteistis, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu dan semua kehidupan

mempunyai tenaga/energi kehidupan. Enersi ini (jiwa) pada seseorang dapat

lebih kuat daripada yang ada pada orang lain.10

b) Lapisan India

Para ahli sejarah tidak mencapai kesepakatan tentang perjumpaan pertama

antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India, apakah terjadi

melalui suatu bentuk penaklukan secara militer, atau melalui cara perdamaian,

baik dengan perantara perdagangan ataupun agama. Dibalik ketidakpastian

mengenai hal tersebut, kita dapat menyebutkan bahwa paling sedikit ada tiga hal

yang disepakati oleh kebanyakan pengamat. Pertama, bahwa ketika perjumpaan

itu terjadi, Indonesia sama sekali bukanlah negara yang vakum secara sosio-

budaya. Kedua, bahwa di dalam perjumpaan itu, kebudayaan Indonesia sama

sekali tidak pasif dan tidak hanya menyerah. Ketiga, meskipun pengaruh dari

anak benua India itu memang benar-benar kuat, tetapi tidak bisa mencabut

lapisan budaya asli. Keberhasilan pengaruh India itu, pada satu pihak adalah oleh

karena ia mengandung unsur-unsur yang menarik dan bermanfaat bagi

masyarakat Indonesia. Yakni seperti. Konsep-konsep filsafati serta agamawi

yang relatif canggih, serta cara pendekatannya yang khas, membuat lapisan India

10 Ibid., hlm. 24-25.


8

segera diterima oleh lapisan atas dari masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, dan

dalam skala yang lebih rendah di Sumatera.11

c) Lapisan Islam

Lapisan disebut kebudayaan pesisir, atau kebudayaan pantai. Kebudayaan

ini mulai tumbuh sekitar abad ke 14-18, dan sejak semula amat berkaitan dengan

penyebaran agama Islam. Jadi, apabila lapisan asli berkaitan dengan lapisan

petani, lapisan India dengan golongan atas, maka lapisan Islam mempunyai

jalinan dengan unsur-unsur perdagangan di dalam masyarakat. Keseragaman

budaya di antara orang-orang pesisir secara etnis sangat heterogen. Kebudayaan

mereka masing-masing merupakan percampuran antara kebudayaan asli dengan

kebudayaan Arab dan India Selatan. Islam masuk ke Indonesia melalui rute yang

tidak langsung, ia telah menglami “penyaringan” dan “penggodogan” oleh

pengalaman-pengalaman religius orang-orang Persia dan India, dan oleh

karenanya relatif mengandung unsur mistik yang cukup kuat. Hal tersebut justru

dapat diterima dengan mudah oleh penduduk Indonesia, bahkan sampai pada titik

dirangkul pula ke dalam sinkretisme Jawa. Pada akhir abad ke-15 dan selama

abad ke-16, pengaruh Islam semakin meluas, dan berhasil menjadi agama

mayoritas penduduk Indonesia.12

11 Ibid., hlm. 26-28. 12 Ibid., hlm. 30-31.


9

Intervesi Barat juga memilki peranan penting bagi kebudayaan Indonesia.

Perjumpaan yang terus -menerus dengan peradaban barat berhasil membentuk suatu

lapisan budaya baru. Pengaruh kebudayaan terbesar adalah, bahwa periode ini

merupakan latar belakang bagi lahirnya Republik Indonesia yang modern dan

merdeka. Kebudayaan barat dapat dikatakan tidak pernah bersinggungan secara

intensif dengan kehidupan rakyat banyak.

Weber, dalam bukunya yang amat terkenal, pernah menjabarkan “roh kapitalisme”, yang merupakan keunikan kebudayaan barat, antara lain dalam bentuk: minat yang sungguh-sungguh kepada yang baru, semangat berpetualang dalam mengusahakan hal-hal baru, kesadaran individualism yang dalam, penghargaan yang tinggi kepada materi, dan pemujaan terhadap kerja sebagai suatu “panggilan”. Roh semacam itu tidak dengan begitu saja dapat ditanamkan di tempat lain, ia membutuhkan lahan yang cocok.13

Seluruh masyarakat Indonesia pada dasarnya terstrukturkan menurut negara-

pusat---masyarakat-desa (Tichelman) atau poros “Negara-Desa” (Greetz), dengan

lapisan yang amat lemah dan tipis di antara kedua kutubnya. Di sampan itu,

pengambil operan beberapa unsur kebudayaan Barat juga mempunyai dampak yang

tak dapat dipandang remeh. Abad ke-19 ditandai oleh semakin banyaknya priyayi

muda yang menikmati pendidikan Barat, dan di dalam kenyataan mampu meyerap

kebudayaan Barat ke dalam diri mereka.14

13 Ibid., hlm. 38. 14 Ibid., hlm. 37-39.


10

Soekarno mengatakan, bahwa puncak penderitaan bangsa Indonesia adalah

perang dengan segala akibatnya, yakni kemiskinan dan kemelaratan. Pada tanggal 1

Maret 1945 pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas dari badan tersebut,

adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan

dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lain, yang dibutuhkan

dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.15Melihat dari latar belakang

Indonesia pada masa tradisional, Soekarno berusaha memahami dan menggali

Pancasila.

Gagasan Pancasila disampaikan pertama kali oleh Soekarno di depan sidang

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada

tanggal 1 Juni 1945. Hari-hari sebelum tanggal 1 Juni 1945, telah terjadi perdebatan

yang tajam, mencerminkan perbedaan pendapat di antara golongan sesama anggota

BPUPKI yang berjumlah lebih dari 60 orang.16 Namun perdebatan-perdebatan

tersebut berubah, setelah Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya yaitu “Pancasila

Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Semua perdebatan tersebut seolah menemukan

alurnya, dan seperti kelahirannya, dasar negara Indonesia merdeka itu telah melalui

15A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and Internasional Studies, 1985, hlm. 25. 16 Saafroedin Bahar et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. xxv-xxvi.


11

perdebatan sesama anggota BPUPKI. Soekarno juga mengharapkan agar dalam

badan perwakilan Indonesia merdeka kelak, demi terciptanya undang-undang yang

mencerminkan hati nurani rakyat dengan tak terkecuali. Dasar negara Indonesia,

yakni Pancasila tidak pernah menolak perbedaan pendapat, suku, agama, status

sosial. Tetapi perbedaan-perbedaan yang beraneka ragam tersebut sebaliknya

melebur menjadi satu dalam ikatan persatuan sebagai cermin kepribadian bangsa,

yaitu musyawarah mufakat “Bhinneka Tunggal Ika”.17

Pemikiran Soekarno tentang Pancasila, tidak lepas dari pengaruh pergerakan

politik yang telah ada dalam jiwanya. Terutama sejak ia tinggal di rumah pemimpin

nasionalis Tjokroaminoto saat Soekarno bersekolah di HBS di Surabaya.

Pendidikan yang ia jalani selama bertahun-tahun ini, sebagian besar adalah

pendidikan Belanda dan Barat. Di sekolah HBS inilah, sebagai seorang pelajar

Belanda dan di rumah yang ditumpanginya tersebut ia mulai berkenalan dengan

paham nasionalisme. Paham yang mulai bersemi dan yang berlindung di bawah

sayap Marxisme Barat, memiliki ciri suatu ideologi kebebasan.18 Pengaruh

nasionalisme dalam diri Soekarno terus berkembang sampai ia menjadi mahasiswa

di Bandung, ia semakin gencar menentang kolonialisme dan imperealisme yang

terjadi di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah kolonial risau tatkala

Soekarno mendirikan partai politik yang dianggap bertujuan untuk merobohkan

17 Soekarno, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jakarta : Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, hlm. V. 18 Lambert Giebels, Soekarno Biografi 1901-1950, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 21.


12

pemerintahan Hindia-Belanda. Soekarno menjelma menjadi seorang pemimpin yang

ditakuti sekaligus disegani. Pemikiran-pemikiran dan pidato yang ia miliki

dituangkan dengan tajam dan luas mengenai keadaan politik internasional dan

masyarakat Indonesia dibawah penjajahan asing.19

Masuknya pemikiran Barat ke Indonesia, telah memberikan dampak yang

begitu hebat, di mana munculnya gerakan kebangkitan nasional ditandai oleh

berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. BU menghendaki pendidikan

rakyat, sehingga dapat terangkatlah harkat, derajat dan martabatnya.20 Berawal dari

pergerakan Budi Utomo inilah, kemudian bermunculan berbagai organisasi lainnya

yang memiliki semangat perjuangan bagi perbaikan nasib bangsa Indonesia.

Lahirnya Pancasila, adalah buah pemikiran yang luar biasa dari seorang

Soekarno. Pemikiran Soekarno mencapai puncaknya pada tahun 1945, ketika ia

mengemukakan gagasan tentang dasar Negara di depan sidang umum BPUPKI pada

tanggal 1 Juni 1945. Soekarno telah berjasa besar atas terciptanya dasar negara

Pancasila yang masih kita digunakan hingga saat ini. Di mana perumusuan tersebut

bertujuan untuk membawa bangsa Indonesia pada arah yang lebih baik. Pancasila

menjadi satu-kesatuan dan paham kebangsaan yang mengacu pada perasaan, sikap

19 Soekarno, Indonesia Menggugat, Jakarta: Penerbit S.K.Seno, 1951, hlm. 1. 20 G. Moedjanto, Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003 , hlm. 73-76.


13

mental cinta tanah air, bangsa dan negara serta kesediaan berkorban demi

kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.21

Paham kebangsaan telah dihayati dan diresapi oleh rakyat Indonesia selama

proses pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Secara konkrit

dituangkan sebagai landasan idiil Pancasila dalam landasan konstitusional UUD

1945, dengan Pancasilanya merupakan kesatuan tak terpisahkan. Pancasila

merangkum sejelas-jelasnya seluruh subtansi, isi dan esensi dari paham kebangsaan

Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak mengacu pada Pancasila dan UUD 1945,

merupakan suatu tindakan ahistoris yang mengarah kepada bentuk penyimpangan.22

Pancasila bagi bangsa Indonesia mengandung berbagai pengertian, antara lain

sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional disatu pihak juga sebagai

dasar negara Indonesia. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila, selain

merupakan konsep kultural juga merupakan konsep politik serta konsep hukum.23

21 Sejarah Lahirnya Pancasila, Jakarta : Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA), 1995, hlm. 3. 22 Ibid 23Pariata Westra, Pancasila Dalam Empat Pilar Utama Negara-Bangsa Edisi I, Yogyakarta : Pusat Dokumentasi Kepustakaan Balai Pembina Administrasi dan Manajemen, 2011, hlm. 1.


14

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah

sebagai berikut:

1. Apa latar belakangnya dan bagaimana lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah

negara?

2. Apa latar belakangnya dan bagaimana pemikiran Soekarno tentang dasar negara

Pancasila?

3. Problem kenegaraan apa saja yang dikemukakan oleh Soekarno dan bagaimana

penyelesainnya?

Pada persoalan yang pertama antara lain akan dijelaskan tentang latar

belakang Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yang di sampaikan Soekarno

pada sidang umum Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI), pengesahan dasar falsafah negara dan UUD dalam sidang

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada persoalan kedua akan dijelaskan pemikiran Soekarno tentang dasar

negara Pancasila, yaitu kebangsaan sebagai sila pertama dan Internasionalisme

atau perikemanusiaan sebagai sila kedua, mufakat demokrasi sebagai sila ketiga,

sila kesejahteraan sosial, dan Ke-Tuhanan sebagai sila keempat dan kelima.


15

Pada permasalahan ketiga akan di jelaskan tentang problem kenegaraan

yang dikemukakan oleh Soekarno dan penyelesaiannya tentang dasar negara,

bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan wilayah negara.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana lahirnya Pancasila

sebagai dasar falsafah negara.

2. Untuk menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana pemikiran Soekarno

tentang dasar negara Pancasila.

3. Untuk menjelaskan problem kenegaraan apa saja yang dikemukakan oleh

Soekarno dan bagaimana penyelesainnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah:

a. Bagi Penulis

Penulisan ini menjadi suatu makna yang berharga bagi penulis, dalam

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila. Hal tersebut

sangat berguna sebagai pembelajaran dan wawasan penulis supaya mampu

mengimplementasikan Pancasila dengan baik sebagai pandangan hidup

bangsa.


16

b. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penulisan skripsi ini, diharapkan melaksanakan salah satu Tri Dharma

perguruan tinggi, yakni bidang penelitian, skripsi ini diharapkan dapat menambah

kekayaan khasanah pustaka sejarah sebagai bahan bacaan yang berguna bagi

pembeljaran sejarah, khususnya mengenai Sejarah pemikiran Soekarno tentang

Pancasila 1916-1945.

c. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah

Skripsi ini diharapkan mampu menarik minat mahasiswa pendidikan

Sejarah untuk mempelajari lebih dalam mengenai sejarah pemikiran Soekarno

tentang dasar negara Pancasila 1916-1945. Hal tersebut dimaksudkan untuk

menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber sejarah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber

primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi

dengan mata kepala sendiri atau dengan pancaindera yang lain atau dengan alat-alat

mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa. 24 Sumber

primer itu tidak perlu asli (asli yang dimaksud di sini adalah bahwa dari sumber

yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer itu hanya harus asli dalam

artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain, melainkan berasal dari sumber

24 Louis Gottchalk, Mengerti Sejarah, Jakarta : UI Pres, 1969, hlm. 35.


17

pertama. Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang

sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan.25

Adapun sumber yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah berupa

sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku dan surat kabar. Buku-buku dan

surat kabar yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)26. Buku

yang diterbitkan oleh Sekretariat Republik Indonesia ini, memaparkan tentang awal

BPUPKI dibentuk dan proses kerja BPUPKI sendiri. Dimana didalamnya terurai

dengan jelas, tentang berlangsungnya sidang-sidang yang dilaksanakan oleh

BPUPKI. Dalam sidang-sidang tersebut muncul perdebatan-perdebatan dari para

penggagas dasar negara Pancasila hingga terbentuknya UUD 1945. Buku ini

digunakan untuk membahas bab II, III dan IV.

Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila27. Buku ini menguraikan mengenai

sejarah perkembangan pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi, dasar negara

dan sumber hukum. Pemikiraan-pemikiran tentang Pancasila mempunyai sejarah

perkembangannya, di mana Pancasila merupakan hal yang fundamental bagi

25 Ibid., hlm. 35-36. 26 Saafroedin Bahar., et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. 27 Buku ini merupakan disertasi yang ditulis oleh A.M.W. Pranarka, yang memberikan dokumentasi lengkap mengenai pemikiran dan pengkajian tentang Pancasila. Dan diterbitkan oleh Yayasan Proklamasi Centre For Strtegis and Internasional Studies Jakarta, pada tahun 1985.


18

Indonesia. Bagian Heuristik dalam buku ini mengungkapkan konteks sejarah dari

sumber-sumber pemikiran mengenai Pancasila itu. Penggambaran sejarah

perkembangan pemikiran mengenai Pancasila sebagai suatu Ideen Geschichte.

Disini dikemukakan pendapat-pendapat dan latar belakang berbagai aliran yang ikut

membentuk sejarah pemikiran Pancasila. Memuat suatu analisa kritis atas sejarah

perkembangan pemikiran suatu ideologi Pancasila dalam eksistensi, esensi maupun

operasionalisasi Pancasila. Buku ini digunakan untuk membahas bab II dan bab III.

mengenai Pancasila disampaikan dalam sidang umum BPUPKI dan perdebatan-

perdebatan penganut ideologi yang berbeda-beda.

Pancasila Sebagai Dasar Negara28, buku yang diterbitkan oleh Inti Idayu

Press. Buku ini mengupas tentang bagaimana sosok Soekarno sebagai penggali

Pancasila. Soekarno percaya bahwa Pancasila merupakan dasar negara republik

Indonesia yang mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Pemikiran Soekarno

dipengaruhi oleh wawasan barat, dimana ia membandingkan perjuangan rakyat

Indonesia dalam mencapai suatu kemerdekaan. Soekarno menguraikan mengapa ia

menggali Pancasila sebagai dasar negara dan juga tentang arti, inti dari sila-sila

yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Buku ini digunakan untuk membahas bab

III, tentang penjelasan Soekarno tentang Pancasila, yang bukanlah hasil renungan

28 Buku ini merupakan kumpulan kursus tentang Pancasila oleh presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 26 Mei, 5 Juni, 16 Juni, 22 Juli, dan 3 September 1958. Serta kuliah umum pada seminar Pancasila di Yogyakarta tanggal 21 Februari 1959 dan pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.


19

semalam saja. Tetapi pikiran tersebut telah dipersembahkan Soekarno sejak

bertahun-tahun lamanya.

Uraian Pancasila di Lengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni

194529, buku yang diterbitkan oleh MUTIARA. Dalam buku ini dipaparkan

lampiran notulen sidang-sidang Panitia Lima saat merancang dan merumuskan

pengertian-pengertian Pancasila dalam uraian Pancasila tersebut. Dimana Panitia

Lima merupakan bekas panitia Sembilan yang menandatangani perumusan

pembukaan UUD 1945. Buku ini digunakan untuk membahas bab III, dimana pada

waktu merancang UUD 1945 dapat dilihat tujuan negara Indonesia yang dilihat dari

struktur masyarakt asli, yang tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri.

Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia30. Buku ini merupakan

kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila. Berisi tentang

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu

tentang pembukaan Undang-undang dasar 1945. Serta yang ketiga ialah berita

pemikiran ilmiah tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan mengenai

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Buku ini di gunakan untuk

29 Buku ini adalah turunan dari naskah asli uraian Pancasila yang ditandatangani para anggota Panitia Lima di Jakarta tanggal 18 Februari 1975 dan di Lugano, Swiss pada tanggal 18 Maret 1975, yang turunannya oleh Panitia Lima disampaikan pula kepada presiden Soeharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Jendral Soerono pada tanggal 23 Juni 1975. 30 Buku ini merupakan pidato pada promosi Honoris Causa dalam Ilmu hukum, yang dilakukan oleh senat Universitas negeri Gajah Mada terhadap Ir. Soekarno.


20

membahasa bab II, tentang analisa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang

umum BPUPKI, Pancasila sebagai falsafah Negara.

Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara31. Buku ini

merupakan pidato-pidato mengenai Pancasila yang di sampaikan oleh Soekarno.

Berisikan pemikiran/gagasan yang di sampaikan Soekarno pada sidang umum

BPUPKI. Serta makna setiap sila sebagai dasar falsafah Negara. Buku ini akan

digunakan untuk membahasa bab II dan bab III.

Dibawah Bendera Revolusi.32 Buku ini menguraikan dengan jelas isi dari

hasil pemikiran Soekarno yang dituangkan dalam tulisan-tulisan, yang banyak

dipengaruhi oleh pemikir/tokoh-tokoh dunia untuk memimpikan dan menciptakan

Indonesia yang merdeka selama menjadi mahasiswa dan kapan ia mulai terjun ke

panggung politik, kemudian muncul sebagai seorang pemimpin. Buku ini digunakan

untuk membahas bab II dan bab III, mengenai sejarah pemikiran Soekarno dalam

setiap tahap kehidupannya, hingga mampu menggali Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia.

Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-

195733. Buku ini sama persis isinya dengan buku Dibawah Bendera Revolusi.

Dimana isinya merupakan tulisan-tulisan Soekarno yang memiliki pemikiran luar 31Departemen Penerangan, Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pradnja Paramita,1964. 32Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi jilid I, 1965.

33 Soekarno, Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957, Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi.


21

biasa dalam menyikapi segala persoalan dan kejadian di Indonesia pada saat itu,

Soekarno maju ke panggung politik untuk memperjuangkan bangsanya agar dapat

meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajah. Buku ini digunakan untuk membahas

bab III.

Indonesia Menggugat.34 Buku ini berisi pembelaan Soekarno dimuka hakim

kolonial pada tahun 1930. Sebagai seorang pemimpin partai politik PNI, ia dituduh

memimpin suatu partai politik dengan tujuan untuk merobohkan dengan kekerasan

pemerintah Hidia-Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Pada akhirnya Soekarno

dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Buku ini digunakan untuk membahas bab

III, saat Soekarno tengah menentang imperialisme dan kapitalisme.

Bung Karno Putera Fajar,35 buku yang diterbitkan oleh Gunung Agung Jakarta pada

tahun 1966. Buku ini menguraikan tentang siapa sosok Soekarno, siapa saja tokoh-

tokoh yang sangat mempengaruhi pemikiran-pemikirannya, cita-cita dan

perjuangannya dalam meraih kemerdekaan. Hingga Soekarno dikenal sebagai tokoh

dunia yang berpengaruh. Buku ini digunakan untuk membahas bab II dan III

tentang latar belakang lahirnya pemikiran sila-sila Pancasila.

Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates

hingga Ir. Soekarno.36 Buku ini berisi himpunan dan uraian-uraian beberapa sarjana

34 Soekarno, Indonesia Menggugat, Jakarta : S.K. Seno, 1951. 35 Solichin Salam, Bung Karno Putera Fajar, Jakarta: Gunung Agung, 1966. 36 Mr. Soenarko, Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Ir. Soekarno, Jakarta: N.V.Hidup, 1951.


22

tatanegara. Buku ini membantu mengemukakan beberapa sari pandangan para ahli

ketatanegaraan yang umumnya telah diakui dan berjasa dalam menyumbangkan

pikiran-pikirannya mengenai kenegaraan. Buku ini akan digunakan untuk

membahas bab IV.

Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara. 37 Buku ini menjelaskan

tentang sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan serta bentuk-bentuk Negara.

Buku ini akan digunakan untuk membahas bab IV.

E. Kajian Teori

Heurmeneutika, kata heurmeneutika adalah terjemahan dari bahasa Inggris

hermeneutics. Kata terakhir ini berasal dari kata kerja Yunani hermeneuo yang

berarti mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata. Ketiga

pengertian ini sebenarnya juga menerjemahkan dan juga bertindak sebagai

penafsiran. Pemikiran-pemikiran tersebut sebenarnya hendak mengungkapkan

bahwa hermeuneutika merupakan untuk beralih usaha dari sesuatu yang relatif

gelap kesesuatu yang lebih terang. Dalam pengertian pertama hermeuneutika

dipahami sebagai peralihan dari suatu yang relatif abstrak dan gelap, yakni pikiran-

pikiran kedalam bentuk ungkapan-ungkapan yang jelas, yaitu dalam bentuk bahasa.

Pemadatan pemikiran dalam bahasa sudah merupakan penafsiran. Dalam pengertian

kedua, “menerjemahkan”, terdapat usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang

maknanya gelap bagi kita sendiri yang maknanya jelas. Dalam pengertian ketiga, 37 Soehino, Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara,Yogyakarta: Liberty, 1993.


23

pada waktu seseorang sedang menafsirkan sesuatu, ia melewati suatu ungkapan

pikiran yang kurang jelas, bentuk pemikiran yang kurang jelas diubah menjadi

bentuk pemikiran yang lebih jelas, hal itulah yang disebut menafsirkan. Di masa

lampau hermeuneutika memiliki arti yang luas, yaitu sejumlah pedoman untuk

pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif, seperti: dogma dan kitab suci.

Hermeuneutika atau penafsiran adalah ciri khas manusia, karena manusia tak dapat

dibebaskan dari kecenderungan dasarnya untuk member makna.38

Pemikiran, erat kaitannya dengan situasi yang mengalami proses perluasan

diri dari individu yang merupakan contoh khas dari penyingkapan setiap macam

pengetahuan yang ditentukan secara situasional. Setiap macam pengetahuan dapat

dipahami hanya dengan metode penafsiran, dan tahap-tahap pemahaman itu

terproses pada klarifikasi individu. Sesuai dengan kenyataan, bahwa klarifikasi diri

itu memungkinkan perluasan pengetahuan. Penekanan ini membuat sebuah

pembedaan yang jelas apakah seorang individu menyadari dorongan-dorongan

untuk mencirikan pemikiran dan pandangannya.39 Pemikiran memunculkan gagasan

yang mampu menafsirkan kembali masa lampau dalam terang pengalaman-

pengalaman pokoknya.40 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide/gagasan adalah

rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan cita-cita. Selama gagasan

38 F. Budi Hardiman, Hermeneutik: Apa itu?, Yogyakarta: Basis Vol. XL, No. 1-12,1991, hlm. 3-4. 39 Mannheim Karl, Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Yogyakarta:Kanisius, 1991, hlm. 51-52. 40 Ibid., hlm. 231.


24

belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata,

maka gagasan masih berada di dalam pikiran.41

Filsafat dan pandangan hidup, Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-

dalil filsafat atau sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat

merumuskan manusia dalam semesta-realitas, jadi merupakan Weltanschauung.

Pancasila sebagai dasar negara pada konkretnya adalah negara yang berdasarkan

Pancasila.42 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat sendiri memiliki

pengertian: pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat

segala yang ada sebab akal dan hukumnya.43 Kedudukan Pancasila sebagai

pandangan hidup, adalah manusia mementingkan pengertian dalam mengutamakan

pandangan yang hendak diketahui kebenarannya. Manusia berpikir tentang

realitasnya sendiri. Dengan demikian, pengertiannya abstrak (ialah filsafat) beralih

menjadi pandangan atau lebih baik: pendirian hidup.44

Ideologi dan tujuan ideologi istilah ideologi berasal dari kata Yunani

(Greek) eidos dan logos. Eidos yang berasal dari kata kerja mempunyai arti melihat,

memandang, berarti gambaran pandangan. Karena memikir itu juga mirip dengan

memandang, maka eidos juga berarti pikiran (idea). Logos disini berubah menjadi

41 http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan, diakses pada tgl 18/10/2012 42 A. Sudiarja, SJ (Koord), Karya Lengkap Driyarkara (Menalar Dasar Negara Indonesia Telaah Filsafat Pancasila), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 854-855. 43 Hasan Alwi (Red), Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 317. 44 A. Sudiarja, SJ (Koord), op.cit., hlm. 855.


25

logia, berarti kata, pengertian, ucapan. Logi berarti pengertian atau ilmu

pengetahuan, namun dalam istilah ideologi, kata logi tidak menunjuk ilmu

pengetahuan. Ideologi adalah kesatuan idea-idea, kesatuan itu dimiliki dengan dan

dalam logos atau pengertian. Dengan ini tampaklah bahwa ideologi kita dipandang

sebagai sesuatu yang baik, bahwa ideologi menjadi pengertian yang fundamental

tentang realitas, bahwa ideologi adalah realitas dan ke realitas. Menurut Marxisme

ideologi itu tidak obyektif, bahwa ideologi itu suatu kebohongan. Tetapi mengapa

ideologi-ideologi itu dianut? Menurut Marxisme ideologi dianut karena

menguntungkan. Misalnya, karena vested interest. Misalnya mitos-mitos yang

dikarang untuk mempertahankan kedudukan kaum bangsawan sampai-sampai orang

berani mengatakan bahwa asal-usul rajanya adalah dari kedewaan. Menurut

pandangan dari kaum Marxis, banyak ideologi berasal dari kaum kapitalis dan untuk

kepentingan kapitalis. Ideologi itu berarti kompleks dan merupakan satu-kesatuan

yang fundamental. Untuk menerapkan pikiran tersebut pada Pancasila, baiklah kita

melihat bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, yang artinya ideologi yang

menjadi dasar hidup kenegaraan.45

Ideologi merupakan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat

(kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan

ideologi politik merupakan sistem kepercayaan yang menerangkan dan

45Ibid, hlm. 911-923.


26

membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan

memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk

mencapainya.46 Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan

melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak

hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga

membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik

mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang

eksplisit.47

Dasar kebangsaan pada tahun 1882 Ernest Renan telah mengemukakan

pendapatnya tentang paham “bangsa”. Bangsa menurutnya adalah suatu nyawa,

suatu azas-akal, yang terdiri dari dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunya harus

bersama-sama menjalani suatu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus

mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukan berdasarkan jenis ras,

bahasa, agama, persamaan tubuh, dan bukan pula batas-batas negeri yang

menjadikan “bangsa” itu. Sedangkan menurut Otto Bauer yang juga mempelajari

soal bangsa, menurutnya bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari

persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu.48

46 Ibid, hlm. 417. 47 http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi, diakses pada tgl 5 Juni 2012 48 Soekarno, Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957 (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme), Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, hlm 12; Di bawah Bendera Revolusi Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963, hlm 3.


27

Nasionalisme-Internasionalisme atau perikemanusiaan: nasionalisme dapat

disebut semacam etno-sentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya.

Gejala seperti semangat nasional, kebanggaan nasional dan patriotisme. Hal tersebut

terdapat pada semua bangsa, sebagai suatu gejala umum untuk mensolidarisasikan

diri dengan suatu kelompok yang senasib. Kata nasionalisme mencakup dua arti:

a) Dalam arti nasionalistis, dimaksudkan suatu sikap yang keterlaluan, sempit dan

sombong. Sikap kurang dewasa ini tidak menghargai orang dan bangsa lain

seperti semestinya.

b) Nasionalisme (nasionale Staat) dapat juga menandakan sikap nasional yang

positif, yakni mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus

menghormati bangsa lain. Inilah kebangsaan yang luas pandangannya serta

dewasa dan adil. Nasionalisme yang seperti ini sangat berguna untuk membina

rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen (karena perbedaan suku,

agama, asal-usul, misalnya dalam negara emigrasi seperti Australia). Hal tersebut

berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebarsamaan dalam negara serta

bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh.49

49 A. Heuken SJ, et all., Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1983, hlm. 218-219.


28

Menurut P.J. Suwarno pengertian kebangsaan itu sendiri sangat kompleks

dan berubah-ubah setiap saat.50 Nasionalisme sendiri muncul pada abad ke-18

dalam suasana liberalisme diantara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu

menekankan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Perancis yang

pada saat itu merupakan negara yang paling maju.51 Pada saat itu di Inggris

perkembangan industri sudah mendorong kelas menengah dan kelas bangsawan

yang menjadi penasehat di Parliamentum menjadi kuat terhadap raja, sehingga

akhirnya menghasilkan revolusi agung (glorious revolution 1688) yang memperkuat

kedudukan Parliamentum dengan partai Whig yang mendapat dukungan secara

umum. Sehingga dapat dikatakan dari sinilah nasio dan nasionalisme Inggris

muncul. Nasionalisme Inggris berkembang bersamaan dengan perkembangan

indusri di Inggris, yang disebut Jingoisme dan menjelma menjadi imperialism yang

kapitalistik menguasai daerah-daerah Asia, Amerika, Australia, dan Afrika.

Nasionalisme Inggris ini kemudian berkembang menjadi demokratisme yang

menuntut perluasan perwakilan dalam Parliamentum.52

Nasionalisme “murni” di Indonesia (yang tidak merupakan bagian dari

ideologi lain, mis. Keagamaan atau Marxisme), mungkin lahir diantara kelompok-

kelompok mahasiswa Indonesia (kaum intelektual) pada tahun 20-an. Mereka

50P. J. Suwarno, Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah (Kumpulan Karangan Ilmiah), Seri XX (Bulan Agustus 1993-Juni 1994) (Nasio dan Nasionalisme), Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fak. Sastra dan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, 1994, hlm. 1. 51 A. Heuken SJ, et all, loc. cit. 52 P. J. Suwarno, 1994, op. cit., hlm. 2-3.


29

menyadari bahwa Islamisme dan Marxisme tidak akan mampu menggerakkan

seluruh rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan.53 Dengan memanfaatkan

pengetahuan yang diperoleh dari bangku sekolah modern yang didirikan oleh

pemerintah Belanda, kaum intelektual Indonesia sadar, bahwa bangsa bangsanya

telah kehilangan hak-haknya. Kesadaran itu terus berkembang dan muncullah usaha

emansipasi dalam bentuk gerakan budaya Budi Utomo, gerakan sosial religius

Sarekat Islam, gerakan nasionalistik Indische Partij, PNI dan sebagainya.54

Internasionalisme merupakan suatu kebanggaan dalam mendirikan negara Indonesia

merdeka yang menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme

disini berbeda dengan Chauvinisme, yang menyombongkan negerinya sendiri dan

menghina bangsa-bangsa lain. Chauvinisme merupakan rasa nasionalisme yang

berlebih-lebihan dengan mudah akan meningkat pada rasialisme dan menyempitkan

cakrawala sesorang atau bahkan suatu bangsa. “Rasa gila bangsa” ini menjelma

dalam penghinaan dan kebencian terhadap bangsa lain dan terlalu mengutamakan

darah/nation sendiri.55

Mufakat dan demokrasi mufakat berarti, setuju seiya sekata , sepakat dan

tidak ada satu orang pun yang menolak sebuah usul itu. Persetujuan kata sepakat

53 A. Heuken SJ, et all, op. cit., hlm. 221. 54 P. J. Suwarno,1994, hlm. 6. 55 Ibid., hlm. 158.


30

telah tercapai antara kedua belah pihak.56 Musyawarah berasal dari kata Syawara

yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau

mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara

Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan

“syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban

musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah merupakan

suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan

(mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau

pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.57 Demokrasi dan

Kebebasan, istilah demokrasi secara umum berasal dari bahasa Yunani, yaitu

“demos” artinya rakyat dan “kratia” artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah

pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang

diperintah.

Pola ini tidak hanya dipakai dalam negara saja, tetapi juga dalam

perkumpulan organisasi biasa. Demokrasi merupakan pola pemerintahan dalam

mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah atau

mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang

diambil oleh mereka yang diberi wewanang. Jadi dasar dari demokrasi atau

56 Hasan Alwi (Red), op.cit., hlm. 758.

57 http://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah ,diakses pada tgl 5 Juni 2012


31

kerakyatan ialah: bahwa semua manusia sebagai anggota masyarakat adalah bebas

dan sama haknya (kedaulatan rakyat). Maka dasar dari demokrasi adalah konsensus

bahwa setiap warganegara memiliki hak dan kewajiban dasar yang sama dan tidak

boleh diganggu gugat, juga tidak boleh oleh kelompok mayoritas atau penguasa.58

Dalam pengertian demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena

demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku

dirinya demokratis mestilah mempraktekkan dengan konsisten mengenai

penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan

terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan

hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas. Demokrasi juga

mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan Rakyat.59

Kebebasan, merupakan suatu gagasan/konsep yang analog, artinya kebebasan

direalisasikan secara fundamental berbeda menurut tingkat keberadaan (binatang,

manusia, roh, Tuhan). Arti kebebasan dapat dirumuskan secara negatif dan positif:

a) Dalam arti negatif “berarti bebas dari”, misalnya bebas dari ikatan atau paksaan

untuk bertindak yang mengikat/ memaksa itu dapat bersifat lahiriah atau materiil

58A. Heuken SJ, et all, op.cit., hlm. 173-174.

59 http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme, diakses pada tgl 5 Juni 2012


32

(misalnya belenggu) atau dapat bersifat batiniah atau psikologis (mis. Ancaman

berat). Kebebasan psikologis atau berkehendak mengatakan bahwa manusia

mampu berkehendak seperti yang dikehendakinya.

b) Dalam arti positif manusia adalah “bebas untuk” berbuat sesuatu dan khususnya

“bebas untuk berbuat baik”. Kebebasan adalah suatu kemampuan positif,

sehingga manusia dengan berbuat dan khususnya dengan berbuat baik (sekurang-

kurangnya dengan tidak berbuat jahat) merealisasikan diri menjadi orang yang

baik. Jadi, kebebasan dapat kita rumuskan secara deskriptif sebagai kemampuan

manusia untuk mengatur perilaku dan kehidupannya menurut kehendaknya

sendiri tanpa dibatasi atau dihalangi.60

Kesejahteraan sosial, dalam UUD 1945 (pasal 33) bab XIV kesejahteraan

sosial diuraikan dasar demokrasi ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama azas

kekeluargaan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan koperasi. Sebagai negara

aktif berfungsi dalam bidang kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, artinya tidak

menyerahkannya kepada persaingan kekuatan dipasar bebas saja.61

Ke-Tuhanan merupakan sejarah istilah dan pengertian, pada suku-suku di

kawasan nusantara pengakuan Ke-Tuhanan dalam bentuk yang berbeda-beda sudah

terdapat pada zaman purbakala, lama sebelum agama Hidu, Buddha, Islam dan

60A. Heuken SJ, et all, op.cit., hlm. 244-245. 61 Ibid., hlm. 19.


33

Kristen menginjak bumi Indonesia. Beraneka nama digunakan untuk menyebut

Yang Mahatinggi, misalnya Ompu Tuan Mula Jadi Na Bolon atau Debata (di

Sumatra, Batak), Sang Hyang Widhi Wasa (di Bali) atau Puang Matna dan To

Kantanan (di Sulawesi, Toraja). Menurut penyelidikan W. Schmidt (Wina), seorang

antropolog terkenal, paham Ke-Tuhanan sudah terdapat pada zaman yang paling

kuno. Maka, tepatlah bahwa Ke-Tuhanan digali dari khazanah keagamaan bangsa

kita yang paling tua. Agama dan kepercayaan, sebagai perwujudan Ke-Tuhanan

sangat erat barkaitan dengan nilai-nilai dan pandangan kehidupan kemasyarakatan

seluruhnya.62

Politik, dalam pengertian Yunani merupakan aktivitas membangun

kebijakan publik diantara orang-orang merdeka. Muncul diluar batas-batas

kekaisaran-kekaisaran awal, yaitu pertama kali di kota-kota Yunani kuno sekitar

tahun 700- hingga 500 SM. Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu

polis yang berarti kota, atau negara kota yang kerap dipusatkan di lokasi yang

strategis dan dilindungi oleh pasukan penjaga.63 Sedangkan arti politik menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau

62 Ibid., hlm. 24. 63 Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan Sistem dan Bentuk Pemerintahan di Dunia Jilid I, Jakarta : PT Lentera Abadi, 2010 , hlm. 11.


34

kenegaraan yang menyangkut dengan sistem pemerintahan, dasar pemerintahan

menyangkut tindakan, kebijakan dan siasat.64

Pancasila, menurut ensiklopedi Politik dijelaskan, yaitu: Filsafat negara

Republik Indonesia, berarti lima asas atau dasar negara. Kelima asas atau dasar itu

ialah: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kedaulatan rakyat, Kebangsaan, Keadilan

sosial dan Perikemanusiaan.65 Pancasila, adalah ideologi dasar bagi negara

Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: panca berarti lima dan sila

berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan

berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.66 Pancasila dasar negara

Indonesia, sebagai dasar fundamental-foundation of state mencakup dan

memancarkan suatu pola rangkaian sistem pemikiran, cita-cita dan keyakinan bulat

yang saling berkaitan.67 Pancasila berasal dari khasanah sejarah bangsa Indonesia,

jauh sebelum agama-agama besar mulai menyebarluas di bumi Indonesia. Pancasila

sebagai satu kesatuan maupun lima silanya satu persatu berakar dalam hidup sosio-

budaya bangsa. Pada hakikatnya menurut Soekarno Pancasila bukanlah dilahirkan

tetapi timbul atau bangkit kembali.68

64 Hasan Alwi (Red), op.cit,. hlm. 886. 65 Tatang Sastrawiria dan Haksan Wirasutisna, Ensiklopedia Politik, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kem. P.P dan K., 1955, hlm. 222. 66 http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila, diakses pada tgl 5 Juni 2012

67 N.N. Ensiklopedi Nasional Jilid 12 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, hlm. 94.


35

Marhaenisme merupakan gabungan dari beraneka faham, menampung

banyak aliran supaya dapat membentuk sebuah gerakan rakyat. Dicetuskan oleh

Soekarno (1927) sebagai teori perjuangan revolusioner. Istilah Marhaen sendiri

diambil dari nama seorang petani miskin dari desa Tjigereleng, Bandung.69

Marhaenisme juga berarti ideologi yang menentang penindasan manusia atas

manusia dan bangsa atas bangsa. Walaupun sejatinya definisi ini pada masa

sekarang telah berkembang dan dibahas dalam Marhaenisme Kekinian. Merupakan

ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Soekarno. Ajaran ini menggambarkan

kehidupan rakyat kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang

hidupnya selalu dalam cengkraman orang orang kaya dan penguasa. Marhaenisme

pada esensinya sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari Sosio-Nasionalisme,

Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.70

Marxisme, adalah suatu kumpulan ajaran-ajaran yang menjadi dasar

sosialisme dan komunisme abad ke-19 dan abad ke-20. Tujuan utama dari usaha

Marx ialah menghapuskan kapitalisme, yang pada abad ke-19 sangat merugikan

kaum proletar. Menurut Marxisme manusia bukan suatu pribadi yang bernilai

karena ia manusia, yakni suatu mahkluk rohani yang mempunyai tujuan

transenden.71

69A. Heuken SJ, et all, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III, op.cit., hlm. 139-140. 70 http://id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme, diakses pada tgl 5 Juni 2012

71 A. Heuken SJ, et all , op.cit., hlm. 142.


36

Imperealisme adalah, aliran politis yang bermaksud dan berusaha untuk

memperluas daerah negara atau memperbesar pengaruh politik serta ekonominya.

Dengan demikian, kaum imperealis mengurangi kemerdekaan bangsa-bangsa lain.

Tersebarnya imeperalisme pada abad ke-19 memiliki hubungan erat dengan

kapitalisme dan kolonialisme.72 Imperealisme juga berarti, suatu cita-cita dari suatu

negara untuk meluaskan kekuasaannya atas negeri-negeri lain. Kekuasaan ini

berupa politik, militer, atau ekonomi.73

Kolonialisme, adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah

dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi

dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Istilah ini juga

menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk

melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa

moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Pendukung dari

kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang

dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang

dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi.74 Bentuk kolonialiesme sendiri

72 Ibid., hlm. 138. 73 Tatang Sastrawiria dan Haksan Wirasutisna, op.cit., hlm. 120. 74 http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme, diakses pada tgl 28/07/2012


37

sangat erat hubungannya dengan timbulnya kapitalisme.75 Kapitalisme sendiri

digunakan untuk sistem ekonomi dan sistem sosial.76

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian

sejarah, dengan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pengumpulan sumber (Heuristik)

Bahan pustaka yang dijadikan sebagai sumber dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah : Risalah

Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22

Agustus 1945, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Pantjasila Dasar Filsafat

Negara Republik Indonesia, Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah

Negara, Uraian Pancasila di Lengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1

Juni 1945, Pantjasila Dasar Filsafat Negara, Dibawah Bendera Revolusi,

Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957,

Indonesia Menggugat.

75 A. Heuken SJ, et all., op.cit., hlm. 54. 76 Ibid., hlm. 213.


38

Sedangkan sumber sekunder diantaranya ialah: Sejarah Pemikiran Tentang

Pancasila, Soekarno Biografi 1901-1950, Bung Karno Putera Fajar,

Mohammad Hatta Kumpulan Pidato II Dari tahun 1951-1979, Sari Pandangan

Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Ir. Soekarno,

dan Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap selanjutnya ialah verifikasi, ialah pengujian terhadap data-data

yang ada untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dipertanggung

jawabkan kebenaran dan keasliannya atau tidak. Tahap ini dibagi menjadi dua

macam yaitu, otentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern), dan kredibilitas,

atau bisa dipercaya (kritik intern).77 Kritik ekstern digunakan untuk

membuktikan keaslian sumber yang akan digunakan. Kritik intern dilakukan

untuk meneliti apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya kebenarannya.

Kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber

sehingga akan diperoleh fakta yang lebih baik, jelas dan lengkap.78

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan kelanjutan, setelah verifikasi. pada tahap ini

penulis melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang telah diuji dan

menganalisis sumber agar dapat menghasilkan suatu peristiwa yang telah

77 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta : Bentang Budaya, 2001, hlm. 101. 78 Ibid., hlm. 102.


39

teruji kebenarannya. Tujuan dari interpretasi ialah untuk mengurangi unsur

subjektifitas dalam penulisan sejarah. Interpretasi terdiri dari dua macam yaitu

analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan.79

d. Penulisan (Historiografi)

Tahap terakhir dari penelitian sejarah ialah penulisan sejarah.

Penulisanan ini merekonstruksi kejadian di masa lampau berdasarkan atas

fakta dan data dengan melalui suatu proses. Metode penulisan dalam skripsi

ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode sejarah

deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki. 80

2. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu

pendekatan historis, yuridis dan politik. Pendekatan historis merupakan

kenyataan (sosio-historis), terdapat kemungkinan untuk melacak hakikat obyek-

obyek dalam kenyataan itu atau dengan kata lain esensi atau hakikat obyek-

79 Ibid, hlm. 103. 80 Mohammad Natsir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 63.


40

obyek itu terletak di dalam sejarah.81 Pendekatan historis menggunakan sejarah

reskonstruktif, digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah dan kajian

terhadap berbagai narasi sejarah yang telah ada untuk menemukan kebenaran.

Selain itu sejarah reflektif, yang mempunyai pengertian sebagai pengambilan

kesimpulan umum terhadap berbagai kajian sejarah pada aspek-aspek kehidupan

yang berkembang. Pendekatan ini, digunakan untuk merekonstruksi pidato

Soekarno dalam menggali dasar negara Pancasila yang telah dipikirkannya sejak

ia menjadi mahasiswa di Bandung dan mulai terjun ke Panggung politik untuk

melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa proses sidang BPUPKI

dan PPKI dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara dan UUD.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat keberanian Soekarno saat

mendirikan PNI, sebagai awal dari kepemimpinannya dalam dunia politik

kemudian terus berlanjut hingga ia menggali Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Sejarah Pemikiran Soekarno Tentang Dasar Negara

Pancasila 1916-1945” ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

81 Ankersmith, F.R., Refleksi tentang sejarah terjemahan Dick Hartoko. Jakarta :Gramedia, 1987, hlm. 210.


41

Bab I : Berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana lahirnya

Pancasila sebagai dasar falsafah negara

Bab III : Bab ini menjelaskan apa latar belakangnya dan bagaimana sejarah

pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila

Bab IV : Bab ini menyajikan uraian mengenai Problem kenegaraan apa saja

yang dikemukakan oleh Soekarno dan bagaimana penyelesainnya.

Bab V : Bab ini berupa kesimpulan dari penulisan permasalahan yang

diuraikan pada bab II, III dan IV.


42

BAB II

LATAR BELAKANG LAHIRNYA PANCASILA

SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA

A. Beberapa Kekuatan Aliran Dalam BPUPKI

Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kaiso Kuniaki

mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa

Indonesia dalam waktu dekat. Berita ini disambut baik oleh tokoh-tokoh nasional

seperti Soekarno, Oto Iskandardinata dan sebagainya. Sejak deklarasi Kaiso ini

pemerintah pendudukan militer Jepang mulai mengakui realitas Indonesia. Disisi

lain Jepang tidak bergerak dengan cepat memberikan kemerdekaan Indonesia. Hal

ini karena Jepang berpandangan bahwa janji itu lebih berharga bagi kepentingan

Jepang daripada perwujudannya.

Kemudian pemerintah Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidik

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas BPUPKI

adalah meneliti dan merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai kelengkapan

politik dan birokratik yang diperlukan oleh sebuah negara baru. BPUPKI ini

beranggotan dari berbagai kelompok aliran yang ada di Indonesia. Tiap kelompok

ini saling memperjuangkan ideologinya masing-masing dalam membentuk dasar

negara Indonesia yang merdeka. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh

pendidikan yang didapat dari beberapa tokoh elit politik Indonesia. Disamping itu


43

juga para elit politik Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu

pengetahuan yang berkembang dari luar negeri.1

a. Perkembangan dan Pengaruh Pemikiran Dunia

Banyak pemikiran yang membentuk perkembangan mengenai Pancasila.

Pemikiran mengenai Pancasila terjadi pada abad ke XX, suasana pada waktu

itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat yang memiliki sejarahnya sendiri

di Indonesia. Alam pikiran barat tersebut telah memberikan sumbangan yang

cukup besar bagi para anggota BPUPKI dan para pejuang bangsa lainnya.

Alam pikiran Eropa atau barat yang modern pada saat itu masuk ke Indonesia

dengan caranya sendiri. Sehingga sejarah pemikiran Pancasila dapat

direalisasikan berdasarkan pengaruh alam pikiran Eropa dan disesuaikan

dengan alam pikiran masyarakat Indonesia pada umumnya. 2

Aliran-aliran pemikiran Eropa yang ada di Indonesia pada saat itu

menjadi latar belakang sejarah yang amat penting bagi perkembangan bangsa

Indonesia dalam menentukan pemikiran dasar negara Pancasila. Perkembangan

pemikiran Eropa tumbuh apad awal abad ke XX, kemudian menjadi mata

rantai dari pertumbuhan kebudayaan Eropa modern. Kebudayaan Eropa

modern diawali oleh gerakan Renaissance yang selanjutnya diikuti oleh

gejolak-gejolak di dalam pemikiran pengetahuan, politik dan keagamaan.

Pertumbuhan kebudayaan Eropa modern pada abad XIV melahirkan dua aliran

1 R. E. Elson., The Idea of Indonesia, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2008 , hlm. 157. 2 A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and Internasional Studies, 1985, hlm. 261.


44

pemikiran utama Rasionalisme dan Emperisme. Pada akhirnya pada periode ini

melahirkan pemikir-pemikir yang mempunyai pengaruh amat besar di dalam

pandangan-pandangan mengenai hukum, negara dan masyarakat, seperti:

Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau dll.

Pertumbuhan rasionalisme dan emperisme, disertai dengan makin memudarnya

suasana abad pertengahan. Sehingga menumbuhkan suatu gerakan yang

dikenal dengan Aufklarung sebagai suatu gerakan kebudayaan yang berpangkal

pada otonomi dan independensi pengetahuan manusia. Aufklarung percaya,

bahwa pengetahuan manusia dapat membangun dunia dan masyarakatnya serta

mampu menjadi sumber dari perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Pada masa Aufklarung bersamaan dengan perkembangan Rasionalisme dan

Emperisme terkenal ajaran-ajaran besar yang terkenal, adalah manusia sebagai

individu, hak-hak asasi, kebebasan, persamaan, kontrak sosial, republik,

demokrasi, trias politika, konstitusi dan hukum kodrat.

Pertumbuhan kebudayaan Eropa modern pada abad XIV melahirkan dua

aliran pemikiran utama Rasionalisme dan Emperisme. Pada akhirnya pada

periode ini melahirkan pemikir-pemikir yang mempunyai pengaruh amat besar

di dalam pandangan-pandangan mengenai hukum, negara dan masyarakat,

seperti: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau dll.

Pertumbuhan rasionalisme dan emperisme, disertai dengan makin memudarnya

suasana abad pertengahan. Sehingga menumbuhkan suatu gerakan yang

dikenal dengan Aufklarung sebagai suatu gerakan kebudayaan yang berpangkal


45

pada otonomi dan independensi pengetahuan manusia. Terjadinya revolusi

Perancis pada akhir abad ke- XVIII sampai pada awal abad ke-XIX merupakan

peristiwa yang sangat luas pengaruhnya, bukan saja bagi Eropa namun juga

terhadap perkembangan di dunia. Konsep egalite, fraternite et liberte telah

menjadi cikal-bakal mengenai perkembangan pemikiran politik, otonomi

individu, hak-hak asasi, demokrasi, pembagian kekuasaan, republik dan

konstitusi. Revolusi Perancis memiliki corak dasar anti-kerajaan dan anti-

klerikal mampu menumbuhkan gerakan nasionalisme di Eropa, merupakan

perjuangan kearah hak-hak asasi, kemerdekaan, republik dan konstitusi.

Munculnya Kapitalisme dan Liberalisme memacu pertumbuhan

ekonomi serta melahirkan suatu Revolusi Industri yang terkait dengan modal,

teknologi, pasar dan perdagangan. Dampak dari lahirnya Revolusi Industri

sangatlah luas baik bagi kedudukan manusia di dalam masyarakat maupun di

dalam pergaulan antar bangsa dan negara. Perkembangan Kapatalisme dan

Liberalisme melahirkan pemikiran baru mengenai ekonomi, masyarakat,

hukum dan negara. Berkembangnya sosialisme, di mana Marxisme menjadi

aliranran utama bagi tumbuhnya sifat radikal dan agresif. Pada akhirnya

seluruh pertumbuhan dan perkembangan tersebut menyebabkan adanya suatu

ikatan yang semakin erat satu sama lain, diantaranya ideologi, politik dan


46

ekonomi. Perkembangan tersebut juga memacu tumbuhnya kekuatan dan

kekuasaan di Eropa, yaitu kolonialisme dan imperealisme.3

b. Masuknya Pemikiran Barat ke Indonesia

Masuk dan tumbuhnya kekuasaan Barat di Indonesia, sesungguhnya

telah dimulai sejak kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di Malaka. Hal ini

dapat kita lihat dalam agama dan perdagangan. Masyarakat Indonesia

melakukan interaksi sosial dalam perdagangan, dan agama nasrani pun

perlahan-lahan mulai dikenalkan di Indonesia. Lambat laun pemikiran-

pemikiran Eropa benar-benar masuk di Indonesia, terutama saat Belanda sudah

menjajah Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang diberikan kesempatan

belajar dan menempuh pendidikan di Eropa seperti Mohammad Hatta, Suttan

Syahrir, Ahmad Soebardjo, Darmawan Mangoenkoesoemo dll. Orang-orang

Indonesia tersebut mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideologi

Aufklarung, sebagai suatu ideologi sekuler (bukan keagamaan) yang terkait

erat pertumbuhannya dengan perkembangan rasionalisme, emperisme, idealism

dan positivisme.

Rasionalisme merupakan, aliran anggapan atau teori filsafat yang

menjunjung tinggi hasil pemikiran manusia tanpa memperdulikan pengalaman

pribadi, fakta dan data empiris. Berdasarkan pemikiran ini, bahwa pengetahuan

manusia terbentuk dan terjadi dari akal serta rasio.4 Empirisme, yaitu aliran

3 Ibid., hlm. 263-271. 4 Ensiklopedi Nasional Jilid 14, Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 102.


47

filsafat yang menitikberatkan pada pengalaman inderawi sebagai sumber

utama, asal-usul atau batasan pengenalan maupun pengetahuan manusia.5

Idealisme, biasa diterapkan pada suatu sistem atau ajaran yang beranggapan

bahwa prinsip atau dasar segala sesuatu adalah sesuatu yang terlihat, dalam arti

luas idealisme adalah pandangan praktis dan teoritis yang menekankan pikiran

pada jiwa, roh atau hidup.6 Positivisme, yaitu paham yang membatasi

pengetahuan manusia hanya pada hal-hal yang dapat diperoleh secara ilmiah.7

Ajaran-ajaran tentang hak-hak asasi manusia, kemerdekaan, persamaan

demokrasi, republik, hukum, negara dan konstitusi. Mereka banyak mengenal

ajaran-ajaran dari para pemikir-pemiran terkemuka di dunia. Masuknya

perkembangan pemikiran Eropa ke Indonesia memiliki peranan yang sangat

penting, karena orang-orang Indonesia bisa mengenal dan mempelajari

perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa.

Akan tetapi, sesungguhnya pengaruh Barat masuk ke Indonesia bukan

sebagai suatu masyarakat yang masih kosong. Bahwa sebelum pemikiran Barat

tersebut mempengaruhi perkembangan pemikiran di Indonesia, agama Hindu,

Buddha dan Islam yang lebih dulu berkembang dan mempengaruhi alam

pikiran Indonesia. Terutama Hindu dan Buddha yang telah lama tumbuh dan

berkembang di Indonesia, dimana keduanya telah membentuk unsur-unsur

pemikiran dan kebudayaan yang begitu kental menyatu dengan masyarakat,

5 Ibid., hlm. 107-108. 6 Ibid., hlm. 7. 7 Ibid., hlm. 354.


48

sebagai simbol kebesaran bangsa Indonesia pada masa silam. Keduanya

merupakan unsur dari luar yang lebih dahulu masuk, dan telah membentuk

perkembangan alam pikiran serta kebudayaan dan masyarakat Indonesia.

Sebelum agama Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani masuk ke Indonesia,

bangsa Indonesia pun telah terdapat masyarakat dan kebudayaan sendiri.

Dimana kemudian masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat dengan adat dan

kebudayaan yang tradisional. Jika kita menganalisis berbagai pemikiran yang

ada di Indonesia dalam kurun waktu yang begitu panjang terutama pada awal

abad ke-XX, bangsa Indonesia memiliki alam pemikiran yang sangat

majemuk. Di samping alam pikiran adat dan tradisional, di dalam masyarakat

Indonesia terdapat pengaruh-pengaruh Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani dan

kemudian aliran-aliran dari ideologi Barat modern sekuler.8

c. Nasionalisme Indonesia

Ciri khas nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme ke-Timuran yang

tidak mementingkan diri dan memperkaya diri sendiri, sehingga dapat

merugikan orang lain. Nasionalisme sejati saling bekerjasama antar golongan

melawan kapitalisme dan imperealisme Barat. Wajib bekerja untuk keselamatan

negara dan rakyatnya. Bukan nasionalisme Barat yang bersifat agresif saling

menyerang, mengejar kemauan sendiri demi kepntingan dan memperkaya diri

8A.M.W. Pranarka.,op.cit., hlm. 271-273.


49

sendiri, karena nasionalisme yang demikian pasti akan binasa.9 Nasionalisme

sebagai bentuk dari kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi

Utomo pada 1908. Didirikan oleh seorang dokter Jawa, yaitu Wahidin

Sudirohoesodo dan didukung oleh mahasiswa kedoketeran STOVIA. Budi

Utomo sebagai organisasi modern yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme

dan terorganisir dalam suatu gerakan menentang kekuasaan kolonial Belanda.10

Budi Utomo menghendaki pendidikan rakyat, sehingga dapat terangkatlah

harkat, derajat dan martabatnya.11 Berawal dari pergerakan Budi Utomo inilah,

kemudian bermunculan berbagai organisasi lainnya yang memiliki semangat

perjuangan bagi perbaikan nasib bangsa Indonesia. Dalam diri Soekarno

tumbuh jiwa nasionalisme, semenjak muda ia mengalami pergumulan batin

yang besar. Menurutnya diskriminasi-diskriminasi dan peghinaaan yang

dilakukan oleh kekuasaan kolonial meninggalkan luka mendalam bagi harga

diri bangsa Indonesia.

Soekarno sangat membenci kekuasaan kolonial, ia bertekad untuk untuk

menghancurkan rasa nista dan penghinaan terhadap rakyat Indonesia.12 Oleh

Soekarno kaum nasionalis diajak bersama-sama meyeleraskan pemikiran-

pemikiran yang bertentangan dan mewujudkan persatuan. Persatuan antar

semua golongan untuk satu tujuan, yaitu perbaikan nasib bangsa Indonesia. 9 Soekarno, Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-1957 , Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, hlm. 16. 10Legge John .D., Sukarno Sebuah Biografi Politik, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hlm. 58. 11G. Moedjanto, Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 73-76. 12Legge John .D., op.cit., hlm. 47-48.


50

Mengangkat kehidupan rakyat Indonesia agar menjadi tuan di negerinya

sendiri, cukup sandang, pangan dan papan. Tidak lagi miskin, lapar dan

menderita akibat kekejaman dan diskriminasi pemerintah kolonial.

Soekarno menjadi anggota Tri Koro Dharmo pada tahun 1915,

merupakan perkumpulan pemuda di mana yang diterima sebagai anggota hanya

anak-anak sekolah menengah yang berasal dari pulau Jawa dan Madura.

Gerakan ini didirikan oleh dr. R. Satiman Wiryo Sandjoyo, Kadarman dan

Sunardi beserta kaum muda lainnya. Merupakan gerakan pemuda pertama yang

sesungguhnya, sebab mereka merasa tidak puas terhadap Budi Utomo yang

condong menjadi perkumpulan kaum tua. Dalam perkembangannya pada tahun

1918 Soekarno mengganti Tri Koro Dharmo menjadi Jong Java.

Sejalan dengan munculnya Jong Java berdiri pula perkumpulan-

perkumpulan pemuda berdasarkan kedaerahannya seperti pasundan, Jong

Sumatra Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon dll. Jika ditelisik

lebih lanjut berawal dari gerakan-gerakan pemuda inilah nasionalisme

Indonesia berkembang dengan sepenuhnya. Para pemuda Indonesia memiliki

cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu ingin menuju pada arah kemajuan

Indonesia. Berawal untuk memajukan budaya dan daerah masing-masing,

kemudian berlanjut menuju pada persatuan bangsa yang dituangkan dalam

suatu wadah.13

13 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Balai Pustaka,1993, hlm. 190-193.


51

Bersamaan dengan kegiatan politik Soekarno para pemuda

melaksanakan Kongres pertama untuk mencapai persatuan pemuda dari seluruh

Indonesia, ialah Kongres Pemuda Indonesia I yang diadakan pada tahun 1926

di Jakarta. Kongres tersebut dilantik oleh Jong Indonesia Kongres Komite,

tujuan dari Kongres ini ialah menanamkan semangat kerjasama antara

perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar persatuan Indonesia

dalam arti yang luas. Para pemuda kembali melaksanakan Kongres Pemuda

Indonesia II pada tahun 1928 yang menggabungkan segala bentuk perkumpulan

pemuda Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan sumpah pemuda yang

terkenal dengan Sumpah Pemuda.14 Hasil dari keputusan Sumpah Pemuda

ialah:

1. Kami Putera-Puteri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Tanah

Indonesia.

2. Kami Putera-Puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa

Indonesia.

3. Kami Putera-Puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa

Indonesia.

Dengan hasil keputusan tersebut, disepakati bersama bahwa keyakinan

asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.

14 Ibid.


52

Keyakinan tersebut diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yakni

kemauan, sejarah, Bahasa, Hukum adat, pendidikan dan kepanduan.15

Gerakan pemuda ini semakin nyata, pada akhirnya menentukan tujuan

dengan berdirinya organisasi Indonesia Muda. Indonesia Muda memutuskan

untuk tidak akan turut segala aksi politik, dan anggota dilarang pula melakukan

suatu pekerjaan yang berhubungan dengan politik. Azas dari Indonesia Muda

adalah kebangsaan dan tujuannya adalah Indonesia raya. Jiwa nasionalisme

telah tumbuh pada jiwa bangsa Indonesia sejak lama. Lambat laun nasionalisme

itu berproses bersama para pemuda, untuk menentukan suatu sikap dan tujuan

dalam mencapai persatuan dan perbaikan nasib bangsa Indonesia. Dalam

kemajemukan bangsa,pemuda Indonesia bersatu Pada akhirnya jiwa

nasionalisme itu pula yang akan membawa bangsa Indonesia pada sebuah

kemerdekaan.16

Nasionalisme Indonesia pada hakikatnya berbeda dengan gerakan

perlawanan sebelumnya terhadap kekuasaan Belanda. Misalnya perang Jawa

1825-1830 yang merupakan gerakan perlawanan yang bersifat lokal.

Nasionalisme baru muncul pada awal abad ke-20, di mana telah melibatkan

hampir seluruh wilayah jajahan yang dikuasai Eropa. Gerakan perlawanan yang

15 A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 275. 16 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, loc.cit,.


53

dilakukan tidak hanya menentang kekuasaan kolonial, tetapi juga memikirkan

dan mengembangkan pandangan baru yang sadar akan kepribadian nasional.17

Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus yang berarti

“Hindia” dan bahasa Yunani. Pertama kali dikenalkan oleh etnolog Inggris

James Richardson Logan pada tahun 1850 ketika ia menulis buku mengenai

bangsa yang tinggal di kepulauan penghasil rempah-rempah. Logan

menggabungkan kata “India” yang waktu itu diartikan oleh kebanyakan orang

Barat sebagai daerah penghasil rempah dengan kata “nesos” yang berarti

kepulauan. Dengan menggabung dua kata itu, terciptalah nama “Indonesia”.

Sejak saat itu James Richardson Logan secara konsisten menggunakan nama

“Indonesia” dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah

ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.

Orang pertama yang mula-mula menggunakan istilah “Indonesia”

adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri

Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische

Persbureau.18Istilah Indonesia kembali popular pada tahun 1922 atas inisiatif

Mohammad Hatta. Seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi

Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri

Belanda yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging berubah

17 Legge John .D., loc.cit,. 18 Robert Cribb dan Audrey Kahin, Kamus Sejarah Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, hlm 180-181; Abdul Hamid et all, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 69; http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia, diakses pada tgl 11/01/2013


54

nama menjadi Indonesische Vereeniging dan pada tahun 1925 dipakai juga

nama Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama

menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924.19

Langkah Soekarno dalam dunia politik, ialah dengan mendirikan

Algemeene Studie Club pada tahun 1926. Terinspirasi dari Indonesische Studie

Club yang didirikan oleh Soetomo. Algemeene Studie Club memainkan peranan

yang sangat penting dalam mengembangkan gerakan nasionalis sekuler.

Organisasi ini lebih menanamkan pada masalah-masalah politik daripada

pendidikan karena anggotanya yang berpikiran radikal.20 Namun, menurut

penjelasan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, tujuan dari Algemeene

Studie Club adalah tidak berpolitik, namun anggota-anggotanya secara

perseorangan boleh terjun kedalam dunia politik.

Kegiatan politik Soekarno semakin terasah, ketika ia menjadi

mahasiswa di Bandung. Di mana ia banyak bertemu dengan para tokoh-tokoh

politik seperti Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangukusumo dan Ki Hadjar

Dewantara. Kehidupan dan pemikiran tokoh-tokoh ini berpengaruh penting

terhadap Soekarno. Tokoh lain yang berpengaruh bagi Soekarno adalah Tan

Malaka, seorang anggota parlemen PKI. Tan Malaka seorang yang mempunyai

daya tarik bagi masa, interpretasinya yang tajam dalam penerapan teori marxis

19Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto ,op.cit., hlm. 195-196; http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia, diakses pada tgl 11/01/2013 20Peter Kasenda, Soekarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 21-22.


55

dalam situasi di Hindia, menjadikan Tan Malaka seorang yang mempesona

Soekarno. Dari Tjokroaminoto ia belajar tentang pelaksanaan kerukunan, dan

dari Ki Hadjar Dewantara ia menimba gagasan sintesis aliran pemikiran Barat

dan tradisional. Sedangkan dari Douwes Dekker ia memetik terpenting

pelajaran tentang “Nasionalisme” mendahulukan revolusi nasional, dengan

meyingkirkan semua pertimbangan konflik dalam masyarakat, dan

mempersatukan rakyat Hindia dalam suatu keseluruhan. Soekarno pun

menyerap gagasan nasionalisme sekuler menjadi aliran utama dalam pemikiran

nasionalisme Indonesia.

Mungkin pemikirannya tentang konsep “Marhaenisme” juga berasal dari

periode ini, yaitu konsep mencoba menyesuaikan Marxisme tentang proletariat

ke dalam situasi sosial masyarakat agraris. Bahkan Soekarno pun belajar dari

Alimin dan Semaun tentang Marxisme, dan beberapa persepsi tentang

imperialisme sebagai sistem kekuasaan. Di bawah pengaruh-pengaruh inilah

pemikiran-pemikiran politik Soekarno mulai tersusun secara teratur.

Algemeene Studie Club menjadi cikal bakal berdirinya PNI. Berdirinya PNI

didukung oleh tokoh-tokoh politik lainnya, seperti Tjipto Mangunkusumo

sebagai tokoh senior. PNI dibawah Soekarno memiliki beberapa gagasan yang

radikal dalam menentang kekuasaan kolonial. Gagasan merdeka dan

kemerdekaan politik, pada prinsipnya gagasan tersebut akan dipersatukan oleh


56

perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan.21 PNI dasarnya berazaskan

pada Marhaenisme atau kaum Marhaen yang memiliki sifat tidak serakah dan

mandiri,sedangkan esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk

dari Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi. Sosio-Demokrasi dikatakan oleh

Soekarno sistem yang tidak hanya melayani kepentingan elite, tetapi bertujuan

memperbaiki nasib rakyat yang berarti menghilangkan kemiskinan rakyat. Sosio-

Demokrasi mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, ide tersebut

merupakan usaha untuk kembali pada kekuatan sendiri. Sedangkan sosio-Nasionalisme

itu adalah bentuk perjuangan untuk memperbaiki keadaan-keadaan di dalam suatu

masyarakat, sehingga keadaan yang dulunya tidak baik menjadi sempurna, karena

tidak ada kaum yang tertindas, miskin dan sengsara.22

Debut politik Soekarno dalam Algemeene Studie Club menjadikannya

sebagai gerakan radikal. Ia berusaha menyatukan partai Komunis Indonesia

dengan Sarekat Islam, di mana ia membangun kekuatan untuk menentang rezim

kolonial dengan menulis rangkaian artikel berjudul “Nasionalisme, Islam, dan

Marxisme” dalam Indonesia Moeda. Soekarno mendesakkan pentingnya sebuah

persatuan nasional, suatu front bersama kaum nasionalis, Islamis dan Marxis

dalam perlawanan tanpa kompromi (non-kooperatif) terhadap Belanda.23

Kegiatan Soekarno dalam PNI, berusaha menggabungkan berbagai gerakan

kemerdekaan “mengusahakan kemerdekaan Indonesia sekarang”. Soekarno

21 Legge John .D.,op.cit., hlm. 84- 110. 22 Peter Kasenda.,op.cit., hlm. 53-54. 23 Seri Buku Tempo, Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia, Jakarta: KPG dan Majalah Tempo, 2010, hlm. 5.


57

berpidato dan berorasi menerangkan pada rakyat bahwa kehidupan Belanda

tergantung pada tanah jajahan, ia berusaha menyadarkan rakyat sehingga

semangat rakyat begitu menggelora untuk menentang kolonial Belanda. PNI

semakin berkembang pesat, dan pemerintah kolonial Belanda mulai curiga dan

kuatir terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh PNI. Hingga pada

akhirnya kecurigaan tersebut semakin bertambah, ketika pada akhir 1929

terdengar desas-desus tentang pemberontakan PNI terhadap kekuasan

pemerintah Belanda. Soekarno ditangkap bersama tokoh PNI lainnya dan

dijebloskan ke tahanan penjara Banceuy dengan tuduhan merencanakan

pemberontakan kepada Belanda.24

Pada tahun 1930 Soekarno mengungkapkan pleidoinya dihadapan

pengadilan kolonial. Soekarno menentang imperalisme dan kapitalisme

Belanda, ia membeberkan semua tentang kejahatan-kejahatan pemerintah

Belanda dan kerugian-kerugian bangsa Indonesia di mana Belanda memeras

keuntungan dari suatu bangsa yang lebih rendah tingkat kemajuannya. Akibat

imperealisme dan kapitalisme Belanda tersebut Indonesia dimonopoli

perdagangannya dan kepentingan-kepentingan penduduk pribumi sama sekali

tidak diperdulikan. Soekarno berhasil mempermalukan pemerintah kolonial

Belanda dengan membongkar kebusukan-kebusukannya selama menjajah

Indonesia.25 Walaupun pembelaan tersebut tidak lantas membuat Soekarno

24 Ibid., hlm. 19. 25 Soekarno, Indonesia Menggugat, Jakarta: S.K.Seno,1951, hlm. 27-33.


58

dibebaskan dari hukuman penjara, namun hal tersebut mendapat perhatian yang

sangat besar dari seluruh lapisan masyarakat dan menjadi proses yang

menggetarkan bagi dunia politik Indonesia dan negeri Belanda. Pembelaan

Soekarno dimuka pengadilan tersebut kemudian dibukukan dengan judul

“Indonesia Menggugat”.26

B. Pancasila Disampaikan pada Sidang Umum BPUPKI

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, pemimpin-pemimpin

Pergerakan Nasional Indonesia, memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan

rezim asing yang menguasai negeri ini. Keinginan untuk mempersiapkan rakyat

guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mula-mula Pergerakan

Nasional Indonesia praktis dibekukan sama sekali oleh pemerintah Jepang

bendera Merah Putih, dilarang berkibar dan lagu Indonesia Raya tidak boleh

dinyanyikan. Tindakan-tindakan tersebut diambil oleh Jepang, setelah kekuasaan

Jepang terkonsolidasi menyusul meyerahnya angkatan perang Belanda. Pada

akhir tahun 1942, Blitzkrieg atau perang kilat angkatan perang Jepang di seluruh

daerah Asia Pasifik telah dapat dihentikan oleh angkatan perang sekutu, dan pihak

Jepang mulai beralih strategi defentif. Tahun 1943 situasi mereka makin lama

makin buruk, karena pasukan-pasukannya pada umumnya telah terdesak di semua

front, sedangkan kekuatan mereka sudah habis.27

26 Solichin Salam, Bung Karno Putera Fajar, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm. 60-61. 27Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 18.


59

Menghadapi situasi yang demikian, Jepang berusaha merangkul rakyat

Asia yang mereka duduki negaranya.28 Pada tanggal 7 September 1944 Perdana

menteri Koiso atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan

Indonesia di kemudian hari. Menurut rencana Jepang akan memberikan pada

bulan September 1945.29 Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada mereka,

meskipun kemerdekaan itu ada dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia

Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Dalam rangka janji kemerdekaan tersebut, pihak Jepang memberikan

keleluasaan bergerak kepada pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional

Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang

meresmikan terbentuknya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas dari badan ini adalah untuk

mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi

politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam

usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka.30 BPUPKI diketuai oleh Dr.

K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan R.P. Soeroso dan seorang Jepang

bernama Itjibangse selaku wakil-wakil ketua. Jumlah anggota lebih dari 60 orang,

28 Ibid., hlm. 19. 29 Lembaga Soekarno-Hatta., Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Jakarta: Inti Idayu Press,1984, hlm. 14. 30 A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 25.


60

termasuk didalamnya Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin,

Soepomo dan lain-lain.31

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

melakukan dua kali masa sidang secara resmi, yaitu:

Masa sidang I : 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945,

Masa sidang II : 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.32

Sedangkan sidang tidak resmi, hanya dihadiri oleh 38 orang anggota

BPUPKI, berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua,

untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang

tersebut dipimpin oleh anggota BPUPKI Soekarno.33

Di dalam sidang umum pertamanya, para anggota BPUPKI berbicara serta

membahas macam-macam hal yang ada kaitannya dengan persiapan Indonesia

merdeka, antara lain tentang syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara,

pemerintahan negara dan dasar negara. Pembicaraan dan pembahasan mengenai

dasar negara merupakan salah satu sidang umum yang pertama, oleh karena dasar

negara tersebut dipertanyakan oleh ketua BPUPKI, Radjiman Widyodiningrat.

Terhadap pertanyaan ketua mengenai dasar negara Indonesia, banyak anggota

31 Nugroho Notosusanto., loc.cit. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 dan dilaksanakan di Jalan Pejambon Jakarta, bertempat di gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang gedung Departemen Luar Negeri), sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 28 Mei 1945, telah dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI di depan gedung yang sama. 32 Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 15. 33 Saafroedin Bahar., et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. hlm. xvii.


61

merasa keberatan, karena khawatir bahwa pembicaraan akan menjadi perdebatan

filosofi, dan hanya akan menunda-nunda kenyataan Indonesia Merdeka.

Tentang dasar negara itu, sekurang-kurangnya ada tiga anggota yang

mengemukakan gagasan/pendapatnya, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan

Soekarno.34

a) Gagasan Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada sidang umum pertama BPUPKI, tepatnya pada tanggal 29 Mei

1945 Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan yang pertama untuk

mengemukakan gagasan atau pendapatnya di depan seluruh anggota BPUPKI.

Dalam pidatonya ia mengungkapkan, bahwa rapat panitian penyelidikan

Indonesia Merdeka ini memberi peringatan pada kita, bahwa kewajiban yang

terpikul diatas kepala dan kedua bahu kita, ialah suatu kewajiban yang sangat

teristimewa. Sekiranya sumbangan rohani daripada kita berhasil memberi

akibat yang sempurna. Zaman yang gemilang bagi rakyat Indonesia

seluruhnya dan akan memunculkan suatu negara peradaban yang makmur dan

bersifat adil. Kita mendirikan negara Indonesia atas keinsyafan akan

pengetahuan yang luas tentang seluruh Indonesia. Besar keyakinan saya,

bahwa kita semua jangan memutuskan harapan masyarakat Indonesia yang

ingin merdeka dan ingin bernegara berdaulat.35

34 A.M.W. Pranarka, op.,cit, hlm. 25-26. 35 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 9.


62

Dalam menyampaikan pidato di hari pertama sidang umum BPUPKI

Mohammad Yamin mengemukakan lima gagasan atau pendapatnya. Di

tengah penyampaian pidato tersebut, terjadi perdebatan dialog antara Soeroso

sebagai wakil ketua yang mengatakan, bahwa Mohammad Yamin

menyimpang dari penjelasan dasar negara yang diinginkan oleh ketua. Suroso

mengatakan, bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah bentuk negara dan

susunan pemerintahan yang juga membahas soal penduduk, hal tersebut bisa

dibicarakan lain waktu karena yang terpenting saat ini adalah dasar negara

Indonesia. Namun Mohammad Yamin bersikukuh jika hal tersebut penting

dan masuk akal sebagai pembentukan negara. Merasa jika Mohammad Yamin

tidak mengerti apa yang diinginkan oleh ketua, yakni dasar negara Suroso

mengatakan bahwa sebaiknya Yamin tunduk pada ketua, dan hal tersebut

dijawab oleh Yamin bahwa ia turut tapi tidak tunduk.36 Gagasan yang

disampaikan oleh Yamin, antara lain:

1. Peri- Kebangsaan

Indonesia merdeka, sekarang-Nationalisme lama dan baru dasar

negara Sriwijaya dan Majapahit--perubahan zaman-dasar peradaban

Indonesia--tradisi tata negara yang putus--Etat national-etats puissances--

kesukaran mencari dasar asli--cita-cita yang hancur di medan perjuangan.

Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri.

36 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959, hlm. 100-105.


63

2. Peri-Kemanusiaan

Kemajuan kemerdekaan-kemerdekaan akan menghidupkan

kedaulatan negara--anggota keluarga--dunia—status politik yang

sempurna—menolak dominion status, protectoraat,mandate, Atlantic

Charter pasal 3—status internasional yang berisi kemanusiaan dan

kedaulatan sempurna.

3. Peri-Ketuhanan

Peradaban luhur—Ber—Tuhan—dasar negara yang berasal dari peradaban

dan agama.

4. Peri-Kerakyatan

1) Permusyawaratan: surat Asysyura ayat 38—kebaikan musyawarat-

musyawarat dalam masyarakat dalam semasa khalif yang empat dan

sesudah itu—musyawarat bersatu dengan perintah agama.

2) Perwakilan: Dasar adat yang mengharuskan perwakilan-perwakilan

sebagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia-perwakilan sebagai

dasar abadi bagi tata negara.

3) Kebijaksanaan: Rasionalisme—perubahan dalam adat dan

masyarakat—keinginan penyerahan—Rasionalisme sebagai dinamika

rakyat.

a) Faham negara Indonesia: Membuang dasar negara filsafatiah (Plato,

Aristoteles, Thomas More)—6 gabungan dasar dan faham yang

ditolak—9 gabungan dasar dan faham yang diterima—kesimpulan


64

negara kesejahteraan rakyat Indonesia; dan terbentuknya republik

Indonesia yang berdasarkan nasionalisme unitarisme.

b) Pembelaan: Dasar syuriah menimbulkan perang jihad—perwakilan

secara adat menimbulkan tenaga keraman—kebijaksanaan teknik

dan siasat perang—balatentara kebangsaan Indonesia.

c) Budi negara: Dahulu dan sekarang –1. Setia negara—2. Percaya

akan tenaga rakyat—3. Ingin merdeka.

5. Kesejahteraan Rakyat

Keadilan sosial, kegembiraan dalam negara baru—perubahan bagi republik

rakyat kesejahteraan.37

Pada rumusan lebih lanjut Muhammad Yamin mengatakan bahwa

“pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia haruslah disusun menurut watak

peradaban Indonesia. Di dalam pidatonya itu juga dibicarakan pula tentang

perikemanusiaan, Ketuhanan, permusyawaratan dan perwakilan. Ditegaskan

delapan paham Indonesia merdeka dan disinggung pula hal-hal yang

berkenaan dengan kehidupan ekonomi.38 Muhammad Yamin juga

menambahkan, bahwa ada tiga usaha yang harus dilakukan oleh BPUPKI

untuk mencapai “Indonesia Merdeka, sekarang”. Pertama, mengumpulkan

segala bahan untuk pembentukan negara. Kedua, adanya pengurus undang-

37 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 8-9 ; Muhammad Yamin, op.cit., hlm. 87-88. 38 A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 27.


65

undang dasar negara yang menyusun bahan pilihan itu. Ketiga, menjalankan

isi hukum dasar negara itu dalam negara yang lalu terbentuk.39

Mengenai pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, dalam

sidang umum BPUPKI telah menimbulkan polemik. Di mana dengan panjang

lebar Prof. Dr. Nugroho Notosusanto telah menguraikan proses perumusan

Pancasila dasar negara. Ia mengatakakan, bahwa Muhammad Yamin telah

mengucapkan pidato yang berisi sumbangan pikirannya, bahwa dasar negara

Indonesia yang akan dibentuk adalah lima azas yang unsur-unsurnya sama

dengan dasar negara kita sekarang ini, yakni Pancasila. Yamin telah

memeperkenalkan lima azas itu tanpa memberi nama Pancasila, tidak seperti

halnya yang dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Penulisan

tersebut berdasarkan buku milik Yamin, yaitu “Naskah Persiapan Undang-

undang Dasar 1945“. Berdasarkan tulisan itu, Nugroho Notosusanto meyakini

pendapat tersebut, keyakinannya itu juga berdasarkan kata pengantar yang

ditulis oleh Presiden Soekarno dalam Naskah Yamin yang tertanggal 22 April

1959.

Mengenai kredibilitas naskah Yamin tersebut, mendapatkan tanggapan

serius dari sejarawan G. Moedjanto. Berdasarkan keterangan dari Prof.

Pringgodigdo yang mengatakan, bahwa Yamin pernah meminjam laporan

39St.Sularto dan D.Rini Yunarti, Konflik Di Balik Proklamasi, BPUPKI,PPKI Dan Kemerdekaan, Jakarta: KOMPAS, 2010, hlm. 28.


66

stenografis sidang-sidang BPUPKI tetapi kemudian tidak pernah

dikembalikan. Didukung oleh interpretasi dari Mohammad Hatta yang

membenarkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 Yamin telah mendahului

Soekarno saat berpidato tentang dasar negara. Tetapi isi pidatonya bukan yang

dimuat dalam bukunya, Hatta pernah membantah pengakuan Yamin dengan

menyatak Yamin licik. Ia dengan tegas mengatakan, bahwa hanya Soekarno

yang menjawab pertanyaan ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat, pada

hari keempat pada tanggal 1 Juni 1945. Ia berpidato panjang lebar yang

lamanya 1 jam, berpokok pada Pancasila lima dasar. Pernyataan senada pun

dikatakan oleh mantan ketua BPUPKI sendiri, dan juga beberapa mantan

anggota BPUPKI. Maka utuk mengerti sejarah G. Moedjanto berusaha

mengingatkan perlunya memperhatikan:

1) Supaya berusaha secara sadar untuk tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan

sosial-politik atau ideologi tertentu supaya tidak berat sebelah.

2) Jika kesaksian (tidak mencukupi), janganlah memaksakan kesimpulan

secara definitif.

3) Tidak membuat kesimpulan-kesimpulan tanpa dasar pembuktian, atau

hanya mengajukan kesimpulan-kesimpulan logis (bukan historis). Karena

bukti-bukti yang dikumpulkan terbatas. 40

40Sekitar Tanggal dan Penggalinya Edisi kedua (Otensitas Pidato Yamin Di Depan Sidang Badan Penyelidik Tanggal 29 mei 1945), Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hlm. 17-18.


67

b) Gagasan Soepomo (31 Mei 1945)

Soepomo menyampaikan pidatonya di depan seluruh anggota BPUPKI

pada tanggal 31 Mei 1945, hanya berselang dua hari setelah penyampaian

pidato Muhammad Yamin. Sebelum mengungkapkan pendapatnya Soepomo

terlebih dahulu mengulas sedikit pembicaraan-pembicaraan yang sudah

disampaikan oleh para anggota sebelumnya.41 Dalam pidatonya Soepomo

mengatakan, bahwa jikalau hendak membicarakan tentang dasar sistem

pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia. Maka dasar

sistem pemerintahan itu bergantung pada Staatsidee, yaitu dengan menurut

dasar apa negara Indonesia akan di dirikan?, menurutnya ada 3 permasalahan,

yakni:

1) Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara

(Eenheidsstaat) atau negara serikat (Bondstaat) atau sebagai persekutuan

negara (Statenbond).

2) Kedua, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama.

3) Ketiga, apakah Republik atau Monarkhi.

Menurut Soepomo, untuk menjawab permasalah tersebut, hendaknya

dibicarakan dasarnya negara Indonesia merdeka dan dasar pengartian

Staatsidee yang menjadi cita-cita negara. Menindaklanjuti persatuan negara

atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarkhi, ia menyampaikan

tiga uraian teori tentang negara: 41 Ibid., hlm. 28.


68

1) Teori perseorangan, teori individualistis. Menurut aliran ini, negara ialah

masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara

seluruh seseorang dalam masyarakat itu (conttrat social). Susunan hukum

negara yang berdasar individualism terdapat di negeri Eropa Barat dan di

Amerika.

2) Teori golongan, negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (suatu

klasse) untuk menindas klasse lain. Negara memiliki kedudukan ekonomi

yang paling kuat dan menindas golongan-golongan lain yang lemah.

3) Teori integralistik, teori yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan

Hegel. Menurut teori ini negara tidak diperuntukkan untuk kepentingan

satu golongan masyarakat saja, tetapi juga kepentingan masyarakat

seluruhnya. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral, karena

semua golongan berhubungan erat satu sama lain dan untuk menjamin

keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai sebuah persatuan.42

Soepomo menjelaskan, bahwa pembangunan negara hendaknya

disesuaikan dengan corak keadaan umum pada masa sekarang dan harus

memiliki keistimewaan dengan keadaan umum itu. Berdasarkan nasihat

Soomubutyoo, negara yang akan berdiri janganlah meniru susunan negara

lain. Karena pada dasarnya setiap negara memiliki keistimewaan sesuai

dengan riwayat maupun karakter masyarakatnya. Ia memberikan contoh dasar

negara Dai Nippon, yang berdasarkan atas persatuan lahir batin yang kekal. 42 Muhammad Yamin., op.cit., hlm.110-111; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 32-33.


69

Negara bersandar atas kekeluargaan dan dasar persatuan keluarga ini sangat

sesuai dengan corak masyarakat Indonesia.

Struktur masyarakat Indonesia asli, merupakan hasil daripada

penciptaan aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia yang juga

memunculkan struktur kerohanian. Masyarakat Indonesia memiliki cita-cita

dalam persatuan hidup antara dunia luar dan dunia batin, antara Mikrokosmos

dan Makrokosmos. Para pejabat atau pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat

dan senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam

masyarakatnya. Senantiasa memberi bentuk (Gestaltung), rasa keadilan,

bermusyawarah dengan rakyatnya agar kebaikan selalu terpelihara. Negara

persatuan Indonesia, hendaknya memisahkan antara urusan negara dengan

urusan agama Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, mendirikan

negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan

mempersatukan golongan mayoritas, lalu bagaimana dengan golongan agama

kecil lainnya, seperti Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Negara Islam

tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan karena akan menimbulkan

perpecahan.

Dalam suasana persatuan tersebut antara rakyat dan pemimpin serta

semua golongan lapisan masyarakat diliputi oleh semangat gotong-royong dan

semangat kekeluargaan. Hubungan perekonomian berdasarkan negara

integralistik menggunakan sistem “Sosialisme negara” (Staatssocialisme).

Dalam lapangan ekonomi, negara harus bersifat kekeluargaan, karena hal


70

tersebut merupakan ciri khas masyarakat timur. Sistem tolong menolong dan

koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara

Indonesia. Pada akhirnya pokok dari dasar yang diuraikan oleh Soepomo

untuk membangun negara Indonesia, adalah:

1) Hubungan negara dan agama,

2) Cara bentukan pemerintahan,

3) Hubungan negara dan kehidupan ekonomi43

c) Gagasan Soekarno (1 Juni 1945)

Sekitar 68 tahun yang lalu Soekarno berpidato sebagai anggota

BPUPKI, ia mengusulkan sekitar lima sila, yang diusulkan sebagai dasar

filsafat negara Indonesia merdeka.44 Soekarno mendapat kesempatan

menyampaikan gagasan atau pendapatnya di depan anggota BPUPKI pada

tanggal 1 Juni 1945. Ia berusaha mengacu dan menepati permintaan ketua

BPUPKI Radjiman Widyodiningrat untuk mengemukakan dasar Indonesia

merdeka. Menurut Soekarno yang diminta oleh ketua adalah “Phlosfische

grondslag” atau “Weltanschauung”, merupakan fundamen, filsafat, pikiran

yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat untuk didirikan diatas Indonesia

merdeka. Arti “Merdeka” bagi Soekarno ialah “Political independence atau

Politieke onafhankelijkheid”.

43D.Rini Yunarti, BPUPKI,PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI, Jakarta: KOMPAS, 2003, hlm. 21-22; St. Sularto dan D. Rini Yunarti., op.cit., hlm. 29-32; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 33-43; A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 29-30; Muhammad Yamin, op.cit., hlm. 111-120. 44P.Swantoro, Memperingati Lahirnya Pancasila, Jakarta: Basis Vol. XIV-XV, 1964-1966, hlm. 256.


71

Merupakan suatu jembatan, untuk menuju pada masyarakat yang adil

dan sempurna, tidak ada penindasan dan hisapan, tidak ada kapitalisme dan

imperialisme.45 Jembatan emas, merupakan gerakan Indonesia merdeka bagi

kaum Marhaen, kemerdekaan tersebut sepenuhnya menjadi hak kaum

Marhaen, demi kehidupan mereka yang lebih baik. Bukan untuk kesengsaraan

maupun ratap tangis.46 Soekarno mencontohkan tentang negara-negara yang

merdeka, di mana setiap negara memiliki perbedaan baik karakter, budaya,

maupun sejarahnya. Namun, ada persamaannya yakni sanggup

mempertahankan negaranya. Cara masyarakat Indonesia membela dan

mempertahankan tanah airnya, hanya dengan bambu runcing, namun hal

tersebut menjadi bukti bahwa mereka semua siap sedia mati agar bangsa

Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Dalam pidatonya Soekarno juga

mengungkapkan:

“Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? untuk menyusun, mengadakan,mengakui satu negara yang merdeka, tidak ada syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak! Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internationaalrecht. Cukup, saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: Merdeka. Tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu

45Soekarno, op.cit., hlm. 311. 46Ibid., hlm. 352-353.


72

rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahnya, sudahlah ia merdeka”.47

Melalui perkataannya itu, Soekarno ingin menunjukkan, bahwa

Indonesia memiliki semuanya itu, dan mampu mewujudkan cita-cita

Indonesia merdeka. Sekarang tinggal bagaimana bangsa Indonesia

mewujudkan negara yang merdeka itu, melalui proses sidang BPUPKI yang

telah di bentuk oleh pemerintah Jepang. Untuk mendirikan sebuah negara

dengan paham yang disetujui secara bersama-sama, tetapi tidak untuk satu

golongan saja, seperti golongan kaya, yang memberi kekuasaan kepada satu

golongan bangsawan. Bukan itu maksudnya! Tetapi bahwa tujuan mendirikan

negara adalah “semua buat semua” yang bernama kaum kebangsaan. Hal

inilah yang menjadi salah satu dasar pikiran dari Soekarno, yang selalu

mendengung dalam jiwanya, bukan saja didalam sidang BPUPKI yang

sedang berlangsung, akan tetapi sudah sejak tahun 1918, atau 25 tahun yang

lalu.48

Kemudian tiba saatnyalah Soekarno membentangkan pendapatnya, yaitu:

1. Dasar pertama, yang baik menurutnya dijadikan dasar buat negara

Indonesia ialah dasar Kebangsaan.

“Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar negara buat Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu

47Departemen Penerangan RI, Lahirnya Pantja-Sila, Surakarta: Forum Komunikasi Persatuan Nasional Surakarta (F.K.P.N.S), 2001, hlm. 15; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 68. 48Departemen Penerangan RI ., op.cit., hlm. 18-19.


73

kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu nationale staat, satu nationale staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah kita dasarkan negara Indonesia”.49

Dasar nationale staat atau negara nasional, maksudnya adalah yang

meliputi seluruh kepulauan Indonesia, sebuah cetakan alam yang ada

dibumi khatulistiwa sebagai satu kesatuan. Sumatra, Jawa, Sunda,

Kalimantan, Sulawesi, itu bukan nationale staat, tetapi hanya Indonesia

secara keseluruhan, itulah satu nationale staat.50 Menurut Ernest Renan

syarat bangsa ialah “kehendak akan bersatu”, atau “le desir d’etre

ensemble”, yaitu segerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa

dirinya bersatu. Sedangkan menurut Otto Bauer, disitu ditanyakan “Was ist

eine nation? Dan jawanya ialah: “Eine nation ist eine aus

Schiksalsgemeinschaft erwachsene charaktergemeinschaft” (Bangsa adalah

satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).51 Namun

timbul satu ilmu baru yang dinamakan Geopolitik. Geopolitik merupakan

dalil-dalil yang digunakan oleh Soekarno untuk memeperkuat pendapatnya

bahwa Indonesia harus menjadi satu nationale staat. Teori geopolitik ini,

diciptakan oleh Karl Haushofer, yang kemudian ditekankan oleh kaum nazi

49 Muhammad Yamin., op.cit., hlm 69. 50 Mohammad Hatta., Kumpulan Pidato II, Jakarta: Inti Idayu Press, 1983, hlm.195. 51 Departemen Penerangan RI., op.cit., hlm. 19-20.


74

Jerman menjadi “Blut und-Boden-Theori”. Teori ini sebetulnya sebagai

sendi bagi politik imperialism Jerman, tetapi sangat menarik juga bagi

kaum nasionalis Asia dan Indonesia untuk membela cita-cita kemerdekaan,

persatuan bangsa dan tanah air.52

Nationale staat di Indonesia secara keseluruhan, telah berdiri sejak

zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada saat ini pula bangsa

Indonesia mendirikannya secara bersama-sama dan mengambil sebagai

dasar yang pertama, yakni kebangsaan Indonesia. Namun pada

kenyataannya prinsip kebangsaan ini ada bahayanya, yakni ketika orang

meruncingkan nasionalisme menjadi Chauvinisme. Chauvinisme

merupakan rasa nasionalisme yang berlebih-lebihan dengan mudah akan

meningkat pada rasialisme dan menyempitkan cakrawala seseorang atau

bahkan suatu bangsa.53 Soekarno mengutip pernyataan Gandhi: “Saya

seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan”, My

nationalism is humanity”. Kebangsaan yang dimaksudkan bukanlah

kebangsaan yang menyendiri, tetapi kebangsaan yang menuju pada

persatuan dunia dan persaudaraan dunia.54

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan”. Ia mengemukakan bahwa

internasionalisme berakar dari nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat 52 Mohammad Hatta.,loc.cit. 1983. 53A. Heuken SJ, et all, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid II, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1983, hlm. 158. 54 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 76.


75

hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. 55

Dalam arti menegaskan, bahwa bangsa Indonesia tidak menganut paham

yang picik. Di mana kita harus menuju pada persaudaraan dunia,

kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme bagi Soekarno ialah

“humanity”, Perikemanusiaan.56

3. Dasar ketiga ialah: Prinsip Mufakat, Dasar perwakilan, Dasar

permusyawaratan. Di jelaskan oleh Soekarno bahwa negara Indonesia

bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan

walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat

semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Soekarno yakin, bahwa syarat

yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan

,perwakilan. Dengan cara ini diharapkan bangsa Indonesia dapat

memperbaiki segala hal, seperti dalam memelihara agama juga

keselamatan agama, dengan jalan membawa sistem pembicaraan,

permusyawaratan atau demokrasi didalam Badan Perwakilan Rakyat. Baik

Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya sama-sama berjuang dan

bekerja sehebat-hebatnya di dalam badan perwakilan.57

4. Dasar keempat: prinsip Kesejahteraan sosial, tidak ada kemiskinan didalam

Indonesia merdeka. Masyarakat Indonesia semuanya haruslah sejahtera,

semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, sehingga mereka merasa

55 Departemen Penerangan RI., op.cit., hlm. 24- 25. 56 Mohammad Hatta.,op.cit., 1983. hlm. 197. 57 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 77-78.


76

nyaman berada di bumi Indonesia. Bukan kaum kapital yang merajalela

dan rakyat menderita. Seluruh rakyat memiliki hak politik dan hak

ekonomi yang sama, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera.

Soekarno menyatakan:

”Saudara-saudara, saya usulkan: kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-economische democratic yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud tentang Ratu- Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu-Adil ,ialah sociale rechtaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratic saja, tetapi yang bersama-sama dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid”.58

5. Prinsip yang kelima, ialah Ketuhanan: Soekarno mengajak seluruh bangsa

Indonesia untuk ber-Tuhan, masing-masing orang Indonesia hendaknya

ber-Tuhan dan menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap

rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme-

agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. 58Ibid., hlm. 78-80.


77

Hendaknya mengamalkan dan menjalankan agama, baik Islam maupun

Kristen dengan cara yang berkeadaban. Berkeadaban untuk saling hormat-

menghormati satu sama lain. Dalam hal ini Soekarno mencontohkan:

“Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujuai bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa!”.59

Dalam pangkuan asas yang kelima ini, segenap agama akan

mendapatkan tempat sebaik-baiknya, ber-Tuhan, berbudaya, menghormati,

menghargai dan saling menjaga satu sama lain walaupun ada perbedaan

didalamnya.

Dasar negara telah diusulkan oleh Soekarno dan ia namakan

Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah

bangsa Indonesia akan didirikan, kekal dan abadi. Soekarno menawarkan

sebuah alternatif, jikalau ada anggota yang tidak setuju dengan Pancasila,

maka akan diperas menjadi tiga saja, yakni dua dasar yang pertama,

kebangsaaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan,

diperas menjadi satu dan dinamakan socio-nationalisme. Demokrasi dan

59 Ibidem.


78

kesejahteraan diperas menjadi satu dan dinamakan socio-democratie,

sedangkan yang ketiga adalah ke-Tuhanan.

Socio-nationalisme, socio-democratie dan ke-Tuhanan itu

dinamainya Trisila. Namun jika Trisila tersebut belum menjadi kehendak

dari para anggota, maka Soekarno mengusulkan alternatif lainnya, yaitu

Ekasila yang berarti “Gotong-royong”. Gotong royong adalah suatu faham

yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu

faham yang statis, tetap dalam gotong-royong menggambarkan suatu

usaha, suatu amal dan suatu pekerjaan secara bersama-sama saling bantu-

membantu demi kepentingan bersama. Prinsip gotong royong juga pada

hakikatnya mencakup semua golongan masyarakat, baik yang kaya

maupun yang tidak kaya, antara Islam dan Kristen, antara yang bukan

Indonesia tulen dengan peranakan, bersatu menjadi bangsa Indonesia. 60

Namun sekali lagi, baik Pancasila, Trisila dan Ekasila dikembalikan

lagi kepada seluruh anggota BPUPKI, manakah yang disetujui dan yang

diminati. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang telah diutarakan oleh

Soekarno tersebut merupakan buah pemikiran yang telah sejak lama

menggelora dalam dirinya. Pola pemikiran yang begitu luar biasa,

merupakan sebuah bukti nyata, bahwa pengalamannya dalam dunia politik

yang sudah lama ia jalani, menjadikan ia seseorang yang mampu berpikir

kritis, menggelora, dan melahirkan suatu pemikiran yang luar biasa. 60 Ibid., hlm .80-83.


79

Prinsip-prinsip yang diutarakan Soekarno secara nyata dapat diterima oleh

semua anggota BPUPKI secara baik, dan pada prinsipnya mampu

menjawab keinginan dari ketua BPUPKI, sebagai dasar Indonesia merdeka.

Menurut lapisan budaya yang di tulis oleh Eka Darmaputera,

Indonesia memiliki lapisan asli. Bahwa desa adalah tempat lahir tipe

demokrasi yang asli Indonesia. Sistem desa pun nampaknya mendukung

pendapat tersebut, misalnya otonomi, partisipasi, gotong royong dan

sebagainya ada di sana. Sebagai masyarakat kecil di pedesaan jalinan

kehidupan mereka sangat erat satu sama lain, karena tujuan dari penduduk

desa adalah hidup rukun dan selaras. Saling tolong menolong dan selalu

menekankan kerjasama (gotong royong, tulung-tinulung atau sambat-

sinambat). Menekankan kesamaan dan tepa selira dan memiliki hubungan

yang baik antar anggota masyarakat.61

Kehidupan yang demikian menginspirasi Soekarno, bahwa

masyarakat pedesaan adalah simbol kedamaian dan kerukunan. Khasanah

kultural budaya tercipta dan berkembang di alam pedesaan. Masyarakat

yang selalu bergotong royong menciptakan harmonisasi kehidupan yang

begitu nyaman satu sama lain. Tradisi dan kebudayaa baik ada di sana,

diciptakan penuh dengan nilai-nilai kebaikan dengan tidak mementingkan

diri sendiri. Kepala desa yang diplih secara mufakat dan diterima oleh

61 Eka Darmaputera, Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, hlm. 24.


80

semua anggota masyarakatnya. Tradisi nenek moyang terus dikembangkan

oleh masyarakat tersebut. Soekarno melihat itu semua sebagai sumber

kebaikan dan akan berperan penting bagi cita-cita bangsa Indonesia ketika

merdeka kelak.

d) Sidang BPUPKI Tanggal 22 Juni 1945

Sebelum sidang pertama berakhir, ketua BPUPKI Radjiman

Wedyodiningrat membentuk Panitia kecil yang di ketua oleh Soekarno untuk

membahas Pancasila sebagai falsafah negara dan Panitia kecil yang diketuai

oleh Soepomo sebagai panitia perancang UUD. Hal tersebut dimaksudkan

untuk melancarkan pelaksanaan kerja BPUPKI. Sidang BPUPKI tersebut

berlangsung pada masa reses atau diselenggarakan sidang tidak resmi yang

membahas rancangan dasar falsafah negara dan rancangan Undang-undang

Dasar. Sidang tersebut dihadiri anggota BPUPKI, yang beranggotakan:

1) Soekarno

2) Mohammad Hatta

3) Muhammad Yamin

4) Sutardjo Kartohadikusumo

5) Wachid Hasjim

6) Hadikoesoemo

7) Oto Iskandardinata

8) A.A. Maramis


81

Tugas dari panitia ini adalah menggolongkan dan memeriksa usulan

tertulis dari anggota yang disampaikan selama masa reses. Pada waktu Panitia

kecil, mengadakan rapat dengan dihadiri oleh anggota-anggota Dokuritu

Zyunbi Tyoosakai. Maka Panitia kecil membentuk lagi satu panitia yang di

pimpin oleh Soekarno. Yaitu, dengan membentuk Panitia Sembilan, tujuan

panitia ini dibentuk adalah untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat

sesama anggota BPUPKI. Panitia sembilan terdiri dari:

1) Mohammad Hatta

2) Muhammad Yamin

3) Achmad Soebardjo

4) A.A. Maramis

5) Soekarno

6) Kiai Abdul Kahar Muzakir

7) Abdul Wahid Hasjim

8) Abikoesno Tjokrosoejoso

9) Haji Agoes Salim62

Panitia Sembilan, mengadakan pembicaraan untuk mencapai hasil atau

satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Persetujuan

tersebut dimaksudkan dalam suatu rancangan prembule. Rancangan tersebut

kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau The Djakarta Charter.63

62Endang Saifuddin Anshari., loc.cit. 63 A.M.W. Pranarka, op.cit., hlm. 35-36.


82

C. Pancasila Dirumuskan dan Diusulkan Sebagai Dasar Falsafah Negara

Pancasila diungkapkan oleh Soekarno dalam lingkungan sebuah badan

yang bertugas dan berusaha menciptakan kemerdekaan negara. Bahkan

kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan, saat penyampaian pidato dalam

sidang BPUPKI Soekarno menunjukkan bahwa Pancasila adalah pendirian dan

pandangan hidup bangsa. Sebuah perenungan jiwa yang dalam, dan buah dari

penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan

pengalaman yang luas.64

Dalam pidatonya Soekarno pertama kali menggunakan istilah Pancasila,

sebagai satu dasar filsafat negara, atau sebagai Weltanschauung untuk dijadikan

dasar negara Indonesia merdeka. Satu filsafat kenegaraan yang dapat diterima

dan disetujui oleh seluruh anggota yang hadir dalam sidang BPUPKI. Dasar

negara yang dapat mempersatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Pada

kenyataannya memang benar Pancasila baru dikemukakan oleh Soekarno pada

tanggal 1 Juni 1945, namun isi dari ajaran-ajaran Pancasila sudah lama

diketemukan, atau lebih tepatnya tumbuh dan berkembang dalam kandungan ibu

pertiwi Indonesia. Soekarno menjelaskan, bahwa dirinya bukan pencipta dari

Pancasila itu, namun ia adalah penggali dari apa yang sudah ada di Indonesia ini.

Selanjutnya hal tersebut harus dijadikan dasar dari berdirinya negara Indonesia

merdeka, yakni filsafat Pancasila. Soekarno menggali Pancasila sejak tahun

64 Notonagoro, Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1962, hlm. 8.


83

1918, saat ia menjadi mahasiswa di Bandung. Antara tahun 1927-1933, telah

banyak pemikiran yang dihasilkan, di mana antara tahun-tahun tersebut ajaran-

ajaran Pancasila telah banyak dikemukakan, meskipun dikala itu istilah Pancasila

belum diketemukan. Misalnya saja ajaran sosionasionalisme dan

sosiodemokrasi.65

Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara Indonesia, bangsa

Indonesia pun membutuhkan dasar hukum yang kuat. Rumusan Pancasila akan

dirancang menjadi preambule dasar falsafah negara dan rancangan Undang-

undang Dasar.66 Undang-undang dasar, merupakan sebuah hukum dasar tertinggi

dan merupakan perwujudan dari Pancasila. Undang-undang dasar didasarkan atas

sistem kekeluargaan, maka segala pasal-pasal akan diselaraskan dengan sistem

itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke

dalam, akan tetapi juga ke luar. Dalam usaha menyusun UUD 1945, juga diingat

dinamika masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia

yang terus tumbuh, maka UUD 1945 disusun hanya secara garis besar saja, agar

mudah mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.67

a. Perbedaan dan Perdebatan Ideologi Dalam Sidang BPUPKI

Pada sidang BPUPKI yang telah berlangsung, terjadi proses perbedaan

dan perdebatan yang dipengaruhi oleh tiga ideologi: pertama ideologi

kebangsaan, kedua Islam dan yang ketiga ideologi Barat modern sekular.

66 Mohammad Hatta.,op.cit., 1983. hlm. 198. 67 Panitia Lima., Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara, 1980, hlm. 18-20.


84

Ideologi kebangsaan tampak dalam pandangan-pandangan yang

mempertahankan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan dan

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ideologi barat modern sekular tampak dari pendapat-pendapat yang

menghendaki masuknya hak-hak dasar didalam Undang-Undang Dasar dan

adanya pertanggungjawaban para menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Perbedaan idelogi ini juga sudah tampak dalam sidang umum yang

pertama, dimana menghendaki agar urusan negara dipisahkan dari urusan

agama. Ideologi Islam tampak dari pendapat yang menghendaki bahwa agama

Islam menjadi dasar negara, negara mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan syariat Islam, bahwa agama Presiden harus agama Islam, dan

agama resmi negara adalah agama Islam.68

Perbedaan antara ideologi kebangsaaan dan ideologi Islam, sudah terjadi

sejak sidang umum BPUPKI belangsung. Walaupun telah diusahakan

terjadinya kompromi dalam bentuk rumusan yang termaktub di dalam

rancangan Undang-Undang Dasar, namun demikian perbedaan antara ideologi

kebangsaan dan ideologi Islam tetap berjalan. Anggota Latuharhary

mengatakan bahwa, dampaknya akan sangat besar jika mewajibkan syariat

Islam bagi pemeluk-pemeluknya, mengingat bahwa bangsa Indonesia tidak

68 A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 47-48.


85

hanya terdiri dari satu agama saja. Tapi ada Kristen, Khatolik, Buddha dan

Hindu.69

Sidang pada tangggal 10 Juli 1945, disampaikan oleh Soekarno. Di

mana ia menjelaskan, bahwa Panitia kecil mendapat tugas yang sangat berat,

sehubungan adanya perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan dan

golongan Islam. Perbedaan itu, terutama yang mengenai masalah agama dan

negara. Namun pada akhirnya tercapai kesepakatan antara kedua golongan

dalam panitia Sembilan.

“Allah Subhanahuwataala memberkati kita. Sebenarnya pada permulaan adalah kesukaran antara golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari pertemuan faham antara golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya akatakan, Allah Subhanahuwata’ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetujuan”.70

Rancangan prembule hukum dasar, telah disepakati oleh para anggota

BPUPKI, yang tergabung dalam panitia kecil (panitia Sembilan). Kewajiban

umat Islam untuk menjalankan syariat Islam, merupakan kebulatan

nasionalisme Indonesia. Didalamnya diharapkan adanya persatuan bangsa

Indonesia, perikemanusiaan, perwakilan permufakatan kedaulatan rakyat dan

keadilan sosial. Prembule tersebut juga akan menjadi suatu alat pemersatu

yang melindungi segenap golongan yang ada didalam anggota BPUPKI. 71

69 Ibid. 70 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 94. 71 Muhammad Yamin.,op.cit., hlm. 153-155; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 94-96.


86

Perdebatan yang terjadi banyaklah yang mengenai “kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa Latuharyhary

sebagai seorang Kristen menyampaikan keberatannya pada kalimat tersebut.

Usul yang sama juga disampaikan oleh Wongsonegro dengan didukung oleh

Hoesein Djajadiningrat, bahwa mungkin anak kalimat tersebut dapat

menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa menjalankan syariat

Islam bagi orang-orang Islam. Namun Soekarno sekali lagi menegaskan,

bahwa kalimat tersebut merupakan kompromi yang sudah disepakati antara

golongan kebangsaan dan golongan Islam, yang didapat dengan susah

payah.72

Panitia kecil menyampaikan 2 pasal dari rancangan pertama Undang-

Undang Dasar pada sidang BPUPKI.73 Dan yang menjadi topik utama adalah

pasal 4 dan 28. Pasal 4 ayat 2 tentang presiden: “yang dapat menjadi presiden

dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli. Pasal 28 tentang agama:

”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untu memeluk agama apa

pun untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”. Lalu Wahid Hasjim

mengusulkan, agar pasal 4 ayat 2 itu ditambah dengan kata-kata “yang

beragama Islam”. Jika presiden orang Islam,maka pemerintah-perintah berbau

Islam dan akan besar pengaruhnya. Ia juga mengusulkan agar pasal 29

72 Endang Saifuddin Anshari.,op.cit., hlm. 34-35. 73 Ibid., hlm. 36.


87

dirubah, sehingga berbunyi: Agar “agama negara ialah agama Islam”, dengan

menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain dan sebagainya”.

Hal ini erat hubungannya dengan pembelaan.

Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat

hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat

ideologi agama. Kalimat tersebut mendapat pertentangan dari Agus Salim,

karena menurutnya kompromis antara golongan kebangsaan dan golongan

Islam mentah lagi. Ia berpendapat hal tersebut hendanya diserahkan pada

Badan Permusyawaran rakyat, jika presiden harus orang Islam, bagaimana

dengan wakil presiden, duta-duta dan sebagainya.apakah artinya janji kita

untuk melindungi agama lain. Pada akhirnya dicapai suatu kesepakatan untuk

menghapus pasal 4 ayat 2, anggota menerima usulan Oto Iskandardinata dan

Wongsonegoro tentang pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: …dan negara

menjamin kemerdekaan dan sebagainya menjadi ayat 2.74

Muncul pendapat yang disampaikan oleh Abdul Kahar Muzakkir. Ia

mengatakan bahwa sebaiknya segala hal yang berkenaan dengan nama Allah,

nama agama, rakmat, berkat, hak dan petolongan-Nya dihapus saja dari

undang-undang. Namun hal tersebut ditolak oleh Soekarno. Sidang rapat

BPUPKI akhirnya dulanjutkan pada tanggal 16 Juli 1945. Dalam pidatonya

Soekarno menjelaskan, bahwa terjadi perdebatan, perbedaan pendapat dan

kesukaran-kesukaran selama sidang BPUPKI berlangsung. 74 Soeripto.,op.cit., hlm. 83-84.


88

Perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan dan golongan Islam

dalam mencapai suatu kesepakatan dirasa sangat sulit, namun atas kerja keras

seluruh anggota BPUPKI, perbedaan tersebut dapat diatasi. Soekarno

mengatakan, bahwa hendaknya golongan-golongan yang tidak sepaham

dengan Islam supaya dapat menerima secara affair dan berkorban agar segara

tersusun Undang-undang Dasar dan tercapainya Indonesia merdeka. Hal

tersebut disampaikan oleh Soekarno dengan perasaan yang amat berat, namun

itu semua diharapkan dapat segera mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.75

b. Sidang Umum BPUPKI II

Jalannya Sidang umum BPUPKI II

1. Laporan Soekarno

Dalam sidang resmi kedua Soekarno menyampaikan laporannya.

Di mana panitia kecil telah memeriksa usul-usul yang masuk dan telah

menentukan keputusan sidang secara bersama-sama. 40 anggota telah

memasukkan usul dan setelah ditinjau maka usul-usul tersebut mengenai

32 soal. Tetapi usul-usul tersebut akhirnya oleh panitia kecil digolongkan

menjadi Sembilan soal saja, antara lain:

1) Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya

2) Golongan usul yang mengenai dasar

3) Golongan usul yang mengenai unificatie atau federatie

4) Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara 75 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 350-357.


89

5) Golongan usul yang mengenai warga negara

6) Golongan usul yang mengenai daerah

7) Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara

8) Golongan usul yang mengenai pembelaan

9) Golongan usul yang mengenai keuangan

Dalam usul-usul tersebut 26 anggota mengusulkan supaya

Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Alasan yang disampaikan

bermacam-macam, seperti “jikalau kita tidak lekas menyelenggarakan

Indonesia merdeka itu, dianggap satu hal yang tidak sesuai dengan

kehormatan bangsa”. Mengingat banyak anggota yang menginginkan

Indonesia merdeka secepatnya, maka panitia kecil menyampaikan tiga

buah usul kepada ketua BPUPKI, sebagai berikut:

1) Badan penyelidik ini menentukan bentuk negara dan menyusun hukum

dasar negara.

2) Minta lekas dari pemerintah Agung di Tokyo pengesahan hukum

dasar itu dan minta agar dengan selekas-lekasnya diadakan Badan

Persiapan Kemerdekaan, yang kewajibannya ialah sekedar

menyelanggarakan negara Indonesia merdeka diatas hukum dasar yang

ditentukan oleh Badan Penyelidik, serta melantik pemerintah nasional.

3) Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan. 76

76Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 88-92; Muhammad Yamin., op.cit., hlm. 147-151; A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 34-35.


90

Tiga usul tersebut diajukan oleh anggota panitia kecil, dalam

rangka usaha untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Karena

kemerdekaan selekas-lekasnya merupakan sebuah cita-cita dan impian

seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan menjadi titik pangkal bagi bangsa

Indonesia untuk lepas dari penjajahan dan memulai kehidupan yang

mandiri lepas dari kekuatan-kekuatan yang merugikan kehidupan mereka

dalam bebagai bidang.

Setelah melakukan pembicaraan yang serius, akhirnya panitia

kecil berhasil mencapai suatu modus kompromi yang disepakati bersama,

antara para nasionalis kebangsaan, nasionalis Islam dan pihak para

nasionalis sekuler. Dalam pidatonya pada tanggal 10 Juli dalam sidang

BPUPKI, Soekarno menekankan bahwa tugas panitia kecil sangatlah

berat. Hal tersebut sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara

dua kelompok anggota. Kemudian ia menyampaikan kesepakatan yang

telah disepakati bersama dalam panitia Sembilan.77 Hasil dari

perundingan panitia Sembilan tersebut berupa rancangan prembule, yang

berisikan:

“Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

77Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Jakarta: CV Rajawali, 1986, hlm.30; St. Sularto dan D. Rini Yunarti., op.cit., hlm. 30-33.


91

selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka,bersatu,baerdaulat,adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terebentuk dalam suatu hukum dasar Negara Republik Indonesia, yang berkedaulat rakyat, dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudakan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 78

Prembule tersebut ditandatangani oleh Sembilan anggota pada

tanggal 22 JUni 1945 di Jakarta, maka dikenal sebagai Piagam Jakarta

(The Djakarta Charter), nama tersebut pertama kali diungkapakan oleh

Muhammad Yamin.79 Kemudian Soekarno menambahkan penjelasannya,

bahwa rancangan prembule yang diusulkan oleh Panitia Sembilan

mengandung segenap pikiran yang ada dalam benak para anggota

BPUPKI. Didalamnya berisi ke-Tuhanan, terutama Islam: dimana

kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia:

kemanusiaan atau Indonesia merdeka didalamnya terdiri darai susunan

78 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 95. 79 Endang Saifuddin Anshari, op.cit,. hlm. 32.


92

perikemanusiaan dunia: perwakilan, permufakatan. Kedaulatan rakyat

masuk didalamnya: keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid. Maka

Panitia Kecil (Panitia Sembilan) memiliki keyakinan, bahwa prembule ini

bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada

dikalangan anggota BPUPKI.80

Kesepakatan Piagam Jakarta telah dilaporkan oleh Soekarno di

depan seluruh anggota sidang. Dalam Piagam Jakarta tersebut, tersimpul

dua ujud daripada Indonesia merdeka, yaitu:

1) Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa

sampai tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terlebih dahulu dikatakan,

bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

Dengan disepakatinya Piagam Jakarta itu, maka urutan Pancasila

menjadi berubah, dasar moral terletak di atas sebagai berikut:

1) Ke-Tuhanan- kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

80 Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: UGM, 1959, hlm. 34.


93

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan

permusyawaratan perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dengan

pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh. Memerintahkan

kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke dalam

dan ke luar. Dasar Ke-Tuhanan menghendaki jiwa yang murni dalam

melaksanakan tugas negara. Dengan politik pemerintahan yang berpegang

kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya “suatu keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia”. 81

2. Laporan Soepomo

Sidang BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 1945, dengan

acara persiapan Undang-Undang Dasar dan pembentukan Panitia

perancang Undang-Undang Dasar. Ada tiga hal yang harus dikerjalan

oleh panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini, yakni: Declaration of

right (Pernyataan kemerdekaan), Prembule, dan Undang-Undang Dasar.82

Pembicaranaan tentang rancangan Undang-Undang Dasar di ketuai oleh

Soekarno dengan beranggotakan:

81 Mohammad Hatta., op.cit., 1983. hlm. 198-199. 82 A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 37.


94

1) Maramis

2) Oto Iskandardinata

3) Poeroebojo

4) H. Agoes Salim

5) Mr. Soebardjo

6) Soepomo

7) Ny.Ulfah Santoso

8) Wachid Hasjim

9) Parada Harahap

10) Latuharyhary

11) Soesanto Tirtoprodjo

12) Sartono

13) Wongsonagoro

14) Woerjaningrat

15) Singgih

16) Tan Eng Hoa

17) Hoesein Djajadiningrat

18) Soekiman.

Dalam rapat ini juga diadakan pemungutan suara antara

federalisme, unitarisme dan Bondstaat suara terbanyak memilih

unitarisme.


95

“Pada prembule Latuharhary menyatakan ketidak setujuannya pada perkataan tentang berdasar atas ke-Tuhanan dan mewajibkan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Ia mengusulkan bahwa didalam Undang-Undang Dasar diadakan pasal yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang akan membawa perasaan tidak senang pada golongan-golongan agama lain. Menurutnya hal tersebut akan memunculkan dampak yang besar terhadap agama lain menyangkut adat-istiadat”. Sejalan dengan pernyataan Latuharhary, Wongsonagoro dan Djajadiningrat menyatakan bahwa hal tersebut “mungkin dapat menimbulkan fanatisme”, karena seolah-olah memaksa menjalanakan syariat Islam bagi orang-orang Islam”.83

Agoes Salim menanggapi keberatan Latuharyhary dengan

mengemukakan pendapat bahwa “ Pertikaian hukum agama dengan

hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain

daripada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir, karena

keamanan orang-orang itu tidak tergantung kepada kekuasaan negara.

Tetapi pada adatnya umat Islam yang 90% itu. Wachid Hasyim pun

mengingatkan bahwa paksaan-paksaan tidak bisa terjadi, dengan

berpegang kepada dasar permusyawaratan. Soekarno selaku ketua panitia

kemudian menaggapi, bahwa kalimat itu adalah kompromis antara

golongan kebangsaan dan Islam. Kesepakatan tersebut didapat dengan

susah payah, oleh karena itu pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang

83 Ibidem.


96

menolak, karena pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah

diterima.84

Sebagai ketua akhirnya Soekarno menentukan sikap dengan

membentuk panitia perancang Undang-undang yang anggotanya terdiri

dari: Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Soepomo, Soekiman dan Agus

Salim. Dan atas usul Wongsonagoro, Soepomo ditunjuk sebagai

ketuanya. Kewajiban panitia tersebut adalah merancang Undang-Undang

Dasar, dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah diajukan

dirapat besar dan rapat panitia Perancang Undang-Undang Dasar.85

Rapat dilanjutkan pada tanggal 13 Juli 1945, sebagai ketua dari

panitia perancang Undang-undang dasar, Soepomo menguraikan dasar

rancangan UUD. Diantaranya yang penting adalah: kedaulatan dilakukan

oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5

tahun. Oleh karena Badan ini memegang kekuasaan tertinggi, maka

pembantuan negara dapat dilakukan; buat sehari-hari presidenlah yang

merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Dalam memerintah negara ia

dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri-menteri yang bertanggung jawab

kepadanya. Dan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam membentuk

undang-undang, Presiden harus semufakat dengan Dewan Perwakilan

84 Ibidem. 85 Muhammad Yamin., op.cit., hlm. 260.


97

Rakyat. Atas dasar Undang-Undang Dasar, maka hak-hak dasar tidak

perlu dimasukkan. Sesudah itu ketua, membentuk panitia penghalus

bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, Agus Salim dan Soepomo. 86

D. Sidang Pengesahan Dasar Falsafah Negara dan UUD

a. Peristiwa Sekitar Proklamasi

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu setelah kota

pada tanggal 6 Agutus kota Hirosima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat.

Sehari setelah itu pada tanggal 7 Agustus, keanggotaan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia baru dibentuk dan diumumkan di Jakarta. Kemudia

pada tanggal 8 Agustus kota Nagasaki kembali dijatuhi bom atom oleh

Amerika. Hal tersebut memaksa Jepang untuk benar-benar meyerah pada

sekutu, kemudian yang terjadi adalah terjadinya kekosongan politik, di mana

pihak Jepang masih berkuasa namun telah menyerah, dan tidak tampak pasukan

sekutu yang menggatikan kehadiran mereka. Rencana-rencana bagi

kemerdekaan yang disponsori oleh Jepang secara teratur tampaknya berhenti.87

Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi

dalam waktu yang singkat, sehingga proklamasi kemerdekaan harus segera

dilaksanakan. Soekarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan

proklamasi kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan

86 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 223. 87 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2010, hlm. 443.


98

Indonesia (PPKI), sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan

pemerintah Jepang. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang

menganggap PPKI adalaah badan buatan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui

dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan seperti yang telah digariskan oleh

pemerintah Jepang. Sebaliknya mereka menghendaki terlakasanya proklamasi

kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, lepas sama sekali dari Jepang.88

Adanya perbedaan paham tersebut mendorong golongan pemuda untuk

membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke luar kota. Menjelang tanggal 16

Agustus 1945 mereka telah dibawa oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok

dan ditempatkan di sebuah asrama Peta, dengan dalih melindungi mereka jika

terjadi pemberontakan Peta dan Heiho. Ternyata tidak ada pemberontakan sama

sekali, sehingga Soekarno-Hatta lekas menyadari, bahwa kejadian ini

merupakan usaha mereka untuk memaksa mereka supaya lekas menyatakan

kemerdekaan di luar rencana pihak Jepang.89

Akhirnya rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dijemput oleh

Soebardjo, Soebardjo adalah pembatu Muhammad Hatta sebagai tata usaha

kantor panitia persiapan kemerdekaan. Pada malam harinya Soebardjo

mengundang anggota PPKI ke rumah Laksamana Muda Maeda, dengan terlebih

dahulu melakukan pemeberitahuan kepada Maeda melalui telepon. Meminjam

rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat diadakannya sidang PPKI,

88 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 79. 89 M.C. Ricklefs., op.cit., hlm. 444.


99

yang dihadiri oleh segenap anggotanya beserta pemimpin-pemimpin pemuda

dan beberapa orang pemimpin pergerakan.90 Bersama tokoh pemuda, yakni

Soekarni dan Sayuti Melik, Soekarno, Mohammad Hatta dan Soebardjo

membahas perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak seorang pun

diantara mereka yang membawa teks Piagam Jakarta, lalu Soekarno berkata:

“Apa persilahkan Bung Hatta menyusun teks ringkas itu, sebab bahasanya kuanggap yang terbaik, sesudah itu kita persoalkan bersama-sama, setelah kita memperoleh persetujuan, kita bawa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di ruang tengah. Hatta menjawab: apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik bung yang menuliskannya, aku mediktekannya. Semuanya setuju, kalau kalimat pertama diambil dari alenia ketiga rancangan UUD, yang mengenai proklamasi. Lalu kalimat pertama itu menjadi: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Tetapi, Hatta mengatakan, kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri sebab itu mesti ada komplemennya yang menyatakan bagaimana caranya menyelenggarakan revolusi nasional. Lalu Hatta mendiktekan kalimat berikut : “Hal-2 yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya”. Setelah bertukar pikiran sebentar, teks itu disetujui oleh mereka berlima yang menjadi panitia kecil”.91

Secara rinci demikian naskah Proklamasi berdasarkan tulisan tangan

Soekarno92:

90 Mohammad Hatta, Memoir, Jakarta : Tintamas, 1978, hlm. 448. 91 Ibid., hlm. 451- 452. 92 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op.cit., hlm. 84.


100

Setelah kelompok perumus naskah proklamasi selesai, segera menuju ke

serambi muka. Sidang itu bukan lagi sidang PPKI, karena sudah bertambah

pemimpin-pemimpin muda. Soekarno membuka sidang dan membacakan

rumus pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat perlahan-lahan dan berulang-

ulang. Sesudah itu ia bertanya apakah saudara-saudara setuju dengan rancangan

teks proklamasi ini, dan semua menjawab setuju diiringi dengan gemuruh suara

mengatakan setuju.93 Kepada semua anggota yang hadir Soekarno menyarankan

agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi Indonesia merdeka

sebagai suatu dokumen bersejarah dan sebagai warisan bagi anak cucu kita. Ia

mengambil contoh naskah kemerdekaan Amerika Serikat dulu, yang

memutuskan bahwa semua anggota ikut menandatangani keputusan mereka

bersama. Soekarni kemudian mengusulkan bahwa bukan kita semua yang hadir 93 Mohammad Hatta, op.cit., 1978. hlm. 453.


101

di sini harus menandatangani naskah itu, cukuplah dua orang saja yang

menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia yaitu Soekarno- Hatta.94

Dengan disetujinya usul Soekarni oleh seluruh anggota sidang, maka

Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan

naskah tulisan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah

disetujui. Sayuti Melik segera mengetik naskah daripada rumusan Proklamasi.

Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah itu, yakni kata-kata “tempoh”

diganti menjadi “tempo” sedangkan “wakil-wakil bangsa Indonesia”. Demikian

pula perubahan terjadi pada cara penulisan tanggal, yaitu “Jakarta 17-805”

menjadi “Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05”. Dengan perubahan tersebut maka

naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.

pada bagian akhir diganti dengan “Atas nama Bangsa Indonesia”. 95

94 Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 52. 95 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op.cit., hlm. 86.


102

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Soekarno membacakan Proklamasi.

Upacara Proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56.

Setelah Proklamasi dibacakan dan bendera nasional Sang Merah Putih

dinaikkan sebagai tanda bangsa Indonesia sudah merdeka, benegara, berdaulat,

serta lagu Indonesia Raya dinyanyikan, rakyat bersorak dan gembira.96

b. Menjelang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Sehari sebelum pelaksanaan sidang PPKI, tepatnya pada sore hari setelah

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta menerima

telepon dari tuan Nijyijima, pembatu Admiral Maeda menayakan dapatkah

menerima seorang opsir kaigun (angkatan laut), karena ia mau mengungkapkan

suatu hal yang penting bagi Indonesia. Demikian pernyataan Hatta:

“……..Nijyijima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu saya lupa namanya datang sebagai utusan kaigun untuk memberitahukan dengan sungguk-sungguh, bahwa wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui, bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu dtetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Saya katakana bahwa bukan itu suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-undang Dasar itu, Maramis yang ikut serta dalam panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-

96 Mohammad Hatta, op.cit., 1978. hlm. 454.


103

apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan kaigun. Mungkin waktu itu Maramis Cuma memikirkan bahwa kalimat tersebut berlaku hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain…….setelah terdiam sebentar, sayaa katakana kepada opsir itu, bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan akan saya kemukakan masalah yang sangat penting itu”.97

Begitu seriusnya hal tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 1945,

sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai. Mohammad Hatta mengajak Ki

Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku

Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah

itu.98

“Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimipin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan negara”.99

Mohammad Hatta menyatakan bahwa, semangat Piagam Jakarta tidak

lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ke-Tuhanan dengan kewajiban

menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya

dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.100 Perubahan tersebut, tentu saja

menimbulkan reaksi penolakan terutama dari golongan Islam, seperti A. Kahar

97 Mohammad Hatta, op.cit., 1982. hlm. 58-59. 98 Mohammad Hatta, op.cit., 1983. hlm. 202;Mohammad Hatta, op.cit.,1978. hlm. 457. 99 Mohammad Hatta, op.cit., 1982. hlm. hlm. 60. 100 Ibidem.


104

Muzakkir101 dan Ki Bagus Hadikusumo,102 yang telah memberikan jasa

pengorbanan begitu besar, baik dalam memperjuangkan maupun dalam

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jasa para nasionalis Islam dalam

merumuskan formula resmi pertama Pancasila dalam bentuk Piagam Jakarta.103

Letak pengorbanan nasionalis Islam adalah tidak mengadakan perlawanan dan

tantangan, karena jiwa toleransi mereka.104 Reaksi positif ditunjukkakan oleh

Teuku .M. Hasan, hal tersebut dapat dipahami karena dia tidak tergolong

kelompok nasionalis Islam. Sedangkan pihak yang menyepakati perubahan sila

pertama tersebut, adalah golongan pihak kebangsaan, seperti Soekarno, Ahmad

Subardjo dan Mohammad Hatta.

101 N.N., Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid III, 1958, Bandung, hlm. 38. Dalam sidang Konstituante A. Kahar Muzakkir mengatakan “Bahwa Pancasila telah dikebiri, Pancasila itu telah dirusak. Sebab prinsip-prinsip yang mendatangkan moral yang luhur dengan adanya Pancasila, yang tadinya merupakan agreement itu dicederai dengan sengaja. Itu berarti pula bahwa perjanjian itu telah dibatalkan dengan kehendak eenzijdig. Saya katakanatas kehendak satu pihak, yaitu pihak kebangsaan. Maka dengan ini, dengan tegas saya menyatakan, bahwa jikalau orang berbicara tentang penghianatan terhadap suatu perjanjian yang disebut “ Gentlemen Agreement”, maka pihak yang menghianati itu bukanlah pihak kami, pihak Islam, akan tetapi, pihak yang merubah itulah, yakni yang menghapuskan rumusan-rumusan yang esensiil yang mengenai Islam”. 102 Menurut kesaksian sejarah Mr. Kasman Singodimedjo, seorang anggota PPKI dalam sidang Konstituante mengatakan bahwa saat proses perubahan sila pertama sebelum sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dimulai Soekarno dan Mohammad Hatta, menyuruh Teuku .M.Hasan sebagai putera Aceh menyantuni Ki Bagus Hadikusumo guna menentramkannya. Hanya dengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah bulan Agustus tahun 1945 akan dibentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-undang Dasara Negara guna memasukkan materi Islam itu kedalam Undang-undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo itu untuk menanti. 103 Endang Saifuddin Anshari.,op.cit.,hlm. 60-611. 104 Dalam bukunya yang berjudul Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Endang Saifuddin Anshari mengutip pernyataan Mentri agama H. Alamsjah, bahwa : “Hal ini ditempuh tidak lain karena keinginan umat Islam membentuk persatuan dalam kemerdekaan. Sehingga lahirnya Pancasila seperti yang dikenal sekarang adalah hadiah dari umat Islam”.


105

c. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Dokurisu Junbi Linkai

atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang beranggotakan 21

orang. PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta

sebagai wakil ketua.105 Tugas dari PPKI, ialah menetapkan UUD dan hal-hal

yang perlu untuk negara Indonesia yang kemerdekaannya akan “dihadiahkan”

oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945.106

a) Agenda Sidang PPKI

Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus, atau sehari

setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 107Agenda yang akan dibahas

dalam sidang tersebut adalah pengesahan Undang-undang dasar. Sidang

diketuai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagi wakilnya. Dalam

pidato pembukaannya Soekarno meminta agar rapat berjalan dengan cepat

dan tidak bertele-tele, mengingat bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 telah

diproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan harus segera disusul dengan

penyusunan undang-undang dasar dengan mengikuti garis-garis besar yang

telah dirancang oleh Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Perubahan-perubahan yang

penting saja yang akan dibicarakan dalam sidang ini, urusan kecil-kecil

hendaknya dikesampingkan dan juga pemilihan presiden dan wakil 105 St. Sularto dan D. Rini Yunarti., op.cit., hlm 41; Endang Saifuddin Anshari., op.cit., hlm. 49-50. 106 J.C.T Simorangkir dan B. Mang Reng Say, Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Penerbit Djambatan,1986, hlm. 115. 107 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 412. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), berlangsung di Jalan Pejambon Jakarta dan bertempat di gedung Tyuuoo Sangi-In, pada jam 11.30 WIB.


106

presiden.108 Perubahan-perubahan daripada perkataan yang diusulkan dan

disetujui oleh beberapa anggota mengenai pembukaan Undang-undang

Dasar serta pasal Undang-undang Dasar.109

b) Proses Pengubahan Sila Pertama

Setelah sidang dibuka oleh Soekarno dan memberikan pidato singkat,

maka Mohammad Hatta dipersilahkan menyampaikan laporannya, mengenai

perubahan-perubahan pokok yang penting.

1) Menghilangkan pernyataan Indonesia merdeka serta pembukaan yang

lama diganti dengan pembukaan yang semula dirancang oleh panitia kecil

(panitia Sembilan). Dalam mukadimah kembali pada prembule yang

lama, dahulu panitia kecil telah merancang prembule untuk Undang-

undang Dasar. Tetapi kemudian pada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai

merubah prembule itu dan memecah menjadi dua, ialah pernyataan

Indonesia merdeka dan Pembukaan (yang singkat). Kemudian

Mohammad Hatta membacakan dasar falsafah negara yang telah

mengalami perubahan mendasar.

108 Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 41. 109 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 413.


107

Pembukaan

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.110

2) Pasal 6 alinea 1 menjadi: ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang

beragama Islam dicoret”, menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Hal ini terkait jika Presiden republik orang Islam, agaknya menyinggung

perasaan dan pun tidak berguna.

110Muhammad Yamin, op.cit., hlm. 759; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 417; A.M.W. Pranarka., op.cit., hlm. 60.


108

3) Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.111

Inilah perubahan yang dapat mempersatukan segala bangsa.

Setelah direvisi oleh Mohammad Hatta, Pancasila dalam pembukaan

Undang-undang Dasar mengalami perubahan. Jika sebelumnya isi dan

urutan Pancasila dalam Piagam Jakarta sebagai berikut:


pemeluknya.






Maka perubahan yang disetujui secara bulat pada sidang PPKI isi dan

urutan Pancasila dalam pembukaan Undang-undang adalah sebagai berikut:

1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa



111 Soeripto, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 cetakan ke-1,Surabaya: Penerbit Grip, 1962, hlm. 110-111; Endang Saifuddin Anshari., op.cit., hlm. 51; Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 42-43; Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 414-416.


109




Perubahan juga terjadi pada pembukaan Undang-undang Dasar itu

sendiri, atas usul I Gusti Ketut Pudja alinea ketiga yang berbunyi: “Atas

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” diganti menjadi “Atas berkat

Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Kemudian Ki Bagoes Hadikoesomo

mengusulkan perkataan “menurut dasar” dicoret saja dan lebih baik diganti

dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan kerakyatan dan seterusnya”. Hasil dari keputusan

yang diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota pada sidang PPKI,

adalah:

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan


110

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.112

Alenia I, mengandung makna: Suatu anti-these yang mengandung

pertentangan antara kemerdekaan bangsa dan kolonialisme diseluruh

dunia.113Kemerdekaan mutlak menjadi hak segala bangsa, Indonesia

menentang penjajahan di atas dunia.114

Alenia II dan III, mengandung makna: Karena rahmat Tuhan, bangsa

Indonesia telah sampai pada tujuannya untuk merdeka dan melaksanakan

tugas, agar masyarakatnya bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tugas-tugas

tersebut dilaksanakan dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-

undang Dasar. Kemerdekaan yang didapat adalah anugerah dari Tuhan,

karena rakyat Indonesia telah berjuang dan berkorban untuk mencapai cita-

cita luhur, yaitu kemerdekaan Indonesia.

112 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 419-420 113 Muhammad Yamin, op.it., hlm. 250-251. 114 Lembaga Soekarno-Hatta.,op.cit., hlm. 58.; Panitia Lima.,op.cit., hlm. 22.


111

Alenia IV, mengandung makna: Suatu sintese negara republik Indonesia yang

dibentuk atas kemerdekaan yang telah diproklamirkan dan disusun menurut

tinjauan bangsa Indonesia yang bernama ajaran Pancasila.115

Setelah mengalami berbagai perubahan melalui perdebatan-perdebatan

yang panjang, maka dapat dicapai suatu keputusan yang bulat. Dengan

demikian Pancasila disahkan menjadi dasar Falsafah Negara Indonesia.

115 Muhammad Yamin.,loc.cit


112

BAB III

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SOEKARNO

TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA

Bangsa Indonesia telah memiliki akar kebudayaan yang beragam. Sosio

kultural budaya yang begitu beraneka ragam telah menjadikan bangsa ini kaya

akan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi. Kemajemukan rakyatnya menjadikan

bangsa Indonesia, bangsa yang unik dengan tradisi dan kebudayaan yang berbeda-

beda. Pancasila sebagai bentuk pencapaian terbaik bangsa, ditengah-tengah

kemajemukan masyarakat itulah Pancasila digali oleh Soekarno. Berdasarkan atas

tradisi-tradisi dan nilai-nilai kemanusiaan yang telah ada jauh sebelum bangsa ini

lahir. Keanekaragaman bahasa, adat-istiadat, suku, budaya, ras/etnik dan agama

memampukan rakyat Indonesia menyadari kesatuan bangsa untuk lepas dari para

penjajah. Cita-cita luhur rakyat Indonesia untuk merdeka dan lepas dari para

penjajah pada akhirnya memunculkan tokoh-tokoh dan para pemimpin yang

memiliki pemikiran kritis, diantaranya adalah Soekarno sendiri. Bersama-sama

berjuang meraih kebebasan dan kemerdekaan bangsa.

Soekarno cukup menyadari situasi dan tradisi Indonesia, yakni menyepi

sebelum kembali ke masyarakat. Seperti Arjuna pahlawan dalam perang

Mahabarata yang telah melewati masa hukuman dan meyepi untuk membina

kekuatan spiritual. Seperti Airlangga yang telah menarik diri dari masyarakat

ramai dalam waktu yang lama untuk meditasi dan latihan-latihan keaagamaan


113

sebelum pada akhirnya ia muncul untuk membangun kerajaan Jawa Timur.

Pemikiran Soekarno begitu tajam. Ia pun menyadari bahwa ia harus terpinggirkan

dari dunia yang ramai dalam kurun waktu yang lama dalam penahanannya. Pada

waktunya ia akan kembali dengan membawa kekuatan baru ke dalam masyarakat.

Perjuangan Soekarno dalam dunia politik, adalah menuju gelanggang utama

tempat Soekarno memainkan kegiatan politiknya pada saat-saat akhir kekuasaan

pendudukan Jepang di Indonesia dan menyampaikan pemikirannya dalam sidang

BPUPKI, yang dinamakan dengan Pancasila.

A. Kebangsaan

Sejak kecil Sekarno sangat menyukai cerita-cerita pewayangan terutama

cerita Mahabarata, Bharata yudha, Ramayana dan tokoh favoritnya adalah

Bima. Kesukaannya pada cerita-cerita tersebut, karena pengaruh dari ayahnya

yang begitu mengidolakan tokoh pewayangan bernama Karna. Karna adalah

seorang pahlawan besar dalam cerita Mahabarata yang sangat kuat dan sangat

besar. Ayahnya mengharapkan Soekarno menjadi seorang berjiwa patriot,

memiliki keberanian dan kepedulian bagi negaranya, menjadi seorang

pahlawan besar bagi rakyatnya. Harapan ayah Soekarno tak sia-sia, karena

pada kenyataannya Ia menjadi seorang pemimpin besar bangsa Indonesia dan

menuju pada sebuah kemerdekaan bangsa.

Pada tahun 1914 Soekarno masuk menjadi siswa Hollads Inlandsche

School/HIS (Sekolah Pribumi Belanda). Ia merasakan, bahwa hari-harinya di


114

sekolah di tandai dengan kemiskinan dan diskriminasi dari teman-teman

Belanda pada kala itu. Soekarno kemudian oleh ayahnya di pindahkan ke

Europeesche Lagere School (Sekolah Dasar Eropa) di Mojokerto agar ia dapat

memasuki HBS yang selalu berpeluang untuk memasuki perguruan tinggi

Belanda. Pola pengajaran di ELS dianggap bersifat diskriminatif terhadap

anak-anak pribumi karena melakukan asas persamaan atau concordantie. Di

mana pelajaran yang diberikan sama persis dengan pengajaran yang diberikan

pada tingkat pendidikan yang sama di Belanda. Soekarno menyelesaikan

pendidikan ELS tepat waktu, dan ia melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi,

oleh ayahnya Soekarno dimasukkan ke Hoogere Burger School atau HBS

(Sekolah Lanjutan Tinggi) di Surabaya.1

Mengawali pendidikannya pada tahun 1916-1921 Soekarno bersekolah

Hoogere Burger School (HBS) Surabaya. Pendidikan yang ia nikmati selama

menjadi siswa HBS adalah pendidikan Belanda dan Barat. Ia tinggal di rumah

seorang pemimpin nasionalis Tjokroaminoto, ia adalah seorang pemimpin

dari Sarekat Islam (SI), disanalah ia mula mengenal paham nasionalisme.

Seperti yang di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, melalui

Tjokroaminoto pula ia bisa bertemu dengan Alimin yang memperkenalkannya

pada Marxisme. Dalam perjalanan awal karier politiknya, ia pun berkenalan

dengan Musso dan Dharsono, mereka adalah pengurus dari Sarekat Islam dan

anggota dari Indiche School Democratische Vereeniging (ISDV). Pada waktu 1 Lambert Giebels, Soekarno Biografi 1901-1950, Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 17-19.


115

itu mereka tengah memainkan peranan penting dalam pergerakan melawan

kolonial dengan tokoh militan Islam seperti Haji Agus Salim.2 Soekarno

semakin mendalami teori marxis selama di bangku sekolah melalui C.

Hartagh seorang guru yang mengajar bahasa Jerman di HBS yang juga

tercatat sebagai anggota ISDV.3 Perkenalannya dengan tokoh-tokoh besar

semakin membuatnya yakin untuk terjun dalam dunia politik dan ia mendapat

pengaruh pemikiran Barat yang modern. Soekarno menjadi anggota Tri Koro

Dharmo yang berarti tiga tujuan suci, melambangkan kemerdekaan politik,

ekonomi dan sosial. Ia pun mengikuti studieclub, mengembangkan pemikiran

dan cita-cita, berdebat dan mengungkapkan pendapatnya yang dengan tegas

tidak menyetujui tentang keharusan bagi generasi untuk menguasai bahasa

Belanda. Nusantara adalah daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan bahasa

yang harus dikuasai adalah bahasa melayu baru setelahnya adalah bahasa

asing.

Rasa Nasionalisme dalam diri Soekarno terus tumbuh, ia mengatakan

bahwa rumah Tjokroaminoto4 adalah dapur Nasionalisme. Di mana ia banyak

ikut terlibat dalam pembicaran-pembicaraan politik bersama Tjokroaminoto,

Alimn dan Muso, Haji Agus Salim dll. Soekarno mengagumi Thomas

Jefferson, melalui Declaration of Independence yang ditulisnya pada tahun

2Peter Kasenda, Soekarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 16. 3 Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 36. 4 Tjokroaminoto adalah seorang pemimipin Sarekat Islam yang rumahnya ditempati oleh Soekarno semasa menjadi siswa HBS di Surabaya.


116

1776, buah pemikirannya menjadi menjadi cita-cita dan pendirian dasar

Soekarno. Keinginannya untuk merobohkan kekuasaan kolonial Belanda

terpatri dalam dirinya, ia menulis untuk majalah Tjokroaminoto dalam

“Oetoesan Hindia” dengan menggunakan nama samaran Bima.5 Melalui

Tjokroaminoto dan Sarekat Islam, Soekarno telah mengalami berbagai aliran

politik secara bergantian mulai dari harga diri bangsa, persatuan dan

nasionalisme. Soekarno mendapatkan suatu pelajaran berharga dari seorang

Tjokroaminoto, mempunyai daya cipta dan cita-cita tinggi seorang pejuang

yang mencintai tanah tumpah darahnya. Secara tak sadar ia menggembleng

Soekarno.

Saat-saat bersekolah di HBS, ia seringkali merasakan kesunyian dan

kesepian. Hal itu ia gunakan untuk membaca dan menyelami pemikiran dari

tokoh-tokoh dunia seperti Beatrice Webb yang mendirikan gerakan buruh

Inggris, Otto Bauer, Adler, Karl Marx Friedrich Engels dan Lenin. Jean

Jacques Rousseau, Arstide Briand dan Jean Jaures ahli pidato terbesar dalam

sejarah Perancis. Soekarno merasakan keberadaan mereka, menjadi pejuang

revolusi besar dan menyelamatkan negaranya dari penjajahan kolonial

Belanda.

Secara emosional pemikiran Soekarno telah terpengaruh oleh

negarawan-negarawan tersebut. Di tempatnya menuntut ilmu, Soekarno

5Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1966, hlm. 35-67.


117

membayangkan pemikir-pemikir yang sedang marah selagi berpidato dan

meneriakkan semboyan-semboyan seperti “persetan dengan penindasan” dan

“hidup kemerdekaan”. Hatinya seakan menyala-nyala dan mulai

mempraktikannya dengan berdiri diatas meja dengan emosional yang tinggi.6

Melalui Tri Koro Darmo, yang kemudian namanya di ubah menjadi Jong

Java, Soekarno memiliki pergaulan sosial yang berlandaskan kebangsaan. Di

mana dalam perkumpulan tersebut ia dan kawan-kawannya membaktikan diri

untuk mengembangkan kebudayaan asli seperti mengajarkan main gamelan

dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial.7

Setelah menyelesaikan pendidikan HBS di Surabaya selama 5 tahun

pada tahun 1921, Soekarno meninggalkan Surabaya dan menuju Bandung. Di

sana ia tinggal di rumah Haji Sanusi, untuk kembali meneruskan

pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi (Technische Hoogeschool). Menurut

Soekarno kota Bandung memiliki warna ideologi yang khas. Sebab di kota

Bandung ini telah berkembang pemikiran bahwa tujuan pergerakan adalah

kemerdekaan penuh untuk tanah air Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut

dikembangkan oleh Indische Partij yang pada akhirnya akan berpengaruh

pada pemikiran-pemikiran Soekarno selanjutnya. Di Bandung pula ia

berkenalan dengan tokoh-tokoh nasionalis sekuler, seperti Douwes Dekker,

Dr. Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Soekarno begitu

6 Ibid., hlm. 52-53. 7 Ibid., hlm. 56.


118

terkesan dengan cara Douwes Dekker dalam mendekati situasi Hindia

Belanda untuk kemudian memperkenalkan cara pandangnya meraih

kemerdekaan secara penuh untuk tanah air Indonesia. Pandangan tersebut

menjadi kesimpulan tersendiri bagi Soekarno dalam menunjukkan

kesetiaannya kepada tanah air dan bersedia berjuang untuk memperoleh

kemerdekaannya. Pengaruh pemikiran semacam itu sangat terasa pada diri

Soekarno dan pada kemudian hari berkembang menjadi aliran utama dalam

pemikiran nasionalisme Indonesia, hal tersebut akan terlihat jelas pada

gagasan dan pemikiran politik Soekarno.8

Terutama dari Dr. Tjipto Mangunkusumo, ia mengambil suatu pelajaran

penting, di mana ia memiliki keberanian untuk mempertahankan keyakinan

dan berjuang untuk tanah air kaum Pandawa. Pada diri Tjipto

Mangunkusumo, Soekarno menemukan kembali kepercayaan kepada Ratu

Adil. Ketiga orang tersebut memimpin Indische Partij yang radikal, sebagian

besar anggotanya adalah orang-orang Indo-Eropa dan merupakan satu-satunya

partai yang lebih banyak berpikir dalam rangka nasioanalisme Indonesia

daripada dalam Islam, Marxisme, atau ukuran-ukuran suku bangsa yang

sempit. Di dalam ide-ide mereka Soekarno menemukan pembenaran bagi

suatu bentuk nasionalisme yang tidak mengandung komitmen tertentu

terhadap Islam, teori perjuangan kelas, maupun kaitan formal dengan

kelompok etnik tertentu. Pada diri Ki Hadjar Dewantara, Soekarno belajar 8 Peter Kasenda.,op.cit., hlm. 18-20.


119

tentang sistem sekolah Taman Siswa, yang dimulai dimulai pada tahun 1922,

menolak Islam pembaharu dan memakai kebudayaan Jawa sebagai dasar

filosofis bagi ciri nasional baru. Hal ini mendapat tanggapan postif di dalam

pemikiran Soekarno. Menurutnya cara kaum abangan Jawa, dan terutama

golongan atas di antara mereka itu, meyerap ide-ide Hindu, Buddha, Islam,

dan Barat ke dalam suatu sintesis yang unik yang mereka anggap memuaskan,

tampaknya menjadi model bagi seluruh bangsa Indonesia.9

Pengaruh-pengaruh dan gagasan-gagasan yang telah diterima oleh

Soekarno, menjadi suatu perjalanan panjang dalam kehidupan politiknya.

Tahapan dan proses yang telah ia lewati menjadikannya peka terhadap tujuan

kolonial. Soekarno menyerukan nasionalisme dan persatuan demi kepentingan

nasionalisme itu sendiri yang mengandung arti bahwa doktrin-doktrin untuk

tidak menyerah dengan perjuangan sosial masyarakat Indonesia, menolak

kekuasaan penjajahan secara radikal. Soekarno terlibat mendirikan Algemeene

Studi Club di kalangan mahasiswa pada tahun 1926, organisasi ini nyata-nyata

bersifat politis dengan kemerdekaan untuk Indonesia sebagai tujuannya. Di

dalam gerakan ini Soekarno melihat adanya bukti bahwa yang terpenting

adalah dicapainya persatuan. Nasionalisme itu muncul sebagai satu gagasan

yang mempersatukan yang berangsur-angsur menjadi penting. Pandangan

demikian itu bukan hanya mengenai kemerdekaan tetapi juga mengenai

9 M.C. Ricklefs., Sejarah Indonesia Modern,Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1991, hlm. 276-277.


120

tatanan politik yang berlandaskan rasa kepribadian nasional, dimana

nasionalisme telah menyajikan suatu rasa kesetiaan yang mungkin dapat

menyampingkan ikatan-ikatan keluarga, rasa kesukuan atau ikatan tradisional

lainnya.

Dengan dibentuknya Algemeene Sudie Club di Bandung, semakin

meyakinkan Soekarno mengutuk eksklusive dan chauvinisme nasionalisme

Eropa serta mempertentangkannya dengan nasionalismenya sendiri yang

berlandaskan cinta kasih seluruh umat manusia.10 Soekarno melihat penduduk

bumiputra sebagai suatu kelompok sebenarnya yang tidak terbagi-bagi dalam

kedudukan sosial, tetapi terbagi dalam aliran serta ideologi. Keisyafan dan

tragic itu pulalah yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di

Indonesia.11 Soekarno mengenal aspek kolonial dengan kondisi-kondisi di

Eropa yang tidak asing baginya. Ia meyakini, bahwa apa yang ia ketahui

mempunyai warna ideologi yang kuat seperti Marxis sejati, di mana ia melihat

dan merasakan mengenai rakyat yang diperas dan menderita, mengenai tirani

kaum kapiltalis, mengenai pertentangan yang tak dapat diperdamaikan di

antara kelas-kelas, serta kemenangan yang sebentar lagi akan di capai.12

Soekarno menyadari bahwa bangsa tidak ditentukan oleh ras, bahasa

atau agama atau pun perbatasan wilayah. Perjuangannya lepas dari teori Islam

maupun Marxis tentang revolusi sosial, yang memberikan tekanan kepada

10 Legge John .D., Sukarno Sebuah Biografi Politik, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hlm. 98. 11 Peter Kasenda.,op.cit., hlm. 24. 12 Bernard Dahm., op.cit., hlm. 75.


121

keutamaan perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan dan mengabaikan

masalah-masalah mengenai bentuk negara dan tipe masyarakat yang akan

dibangun jika merdeka nanti. Hal tersebut mencerminkan suatu konsepsi

nasionalis yang murni dibandingkan dengan konsepsi-konsepsi nasionalisme

yang berlaku sebelumnya di Indonesia. Dalam penggarapannya mengenai

nasionalisme telah membawanya untuk menggali sumber-sumber intelektual

yang bermacama-macam. Soekarno mengenali semua aliran politik dalam

pergerakan Indonesia dan ia menciptakan suatu konsep ideal dengan

menciptakan persatuan tanpa harus saling berhadapan dengan perlawanan dari

pihak manapun. Didalam Algeemeene Studie Club, yang menerbitkan

majalahnya sendiri Indonesia Muda, Soekarno memaparkan pemikiran-

pemikirannya yang semakin matang melalui sebuah karangan “Nasionalisme,

Islam dan Marxisme”.

Melalui pemikirannya Soekarno berusaha mensejajarkan Nasionalisme,

Islam dan Marxisme dan tujuannya adalah menempatkan orang Islam dan

Marxis di bawah Nasionalis. Ia menginginkan agar orang-orang Islam dan

Marxis bersekutu dengan orang-orang nasionalis dan bersama-sama menjadi

satu roh yang besar, roh persatuan. Soekarno menghimbau pada masing-

masing aliran untuk membenamkan perbedaan-perbedaan antara mereka dan

bersama-sama bekerja untuk meraih kemerdekaan. Nasionalis yang menolak

bekerja dengan kaum Marxis, adalah keliru memahami perkembangan

sejarah. Asal-usul Marxisme di Indonesia sama halnya dengan asal-usul


122

nasionalisme, suatu perlawanan yang sama terhadap penindasan. Kaum

muslimin, pada gilirannya hendaknya mengatasi rasa takutnya terhadap

Marxisme dan mengakuinya sebagai sekutu. Kapitalisme, musuh kaum

Marxis, juga musuh Islam dan taktik Marxis, yang baru ialah bekerjasama

dengan gerakan-gerakan nasionalisme Islam sejati. Dalam pemikiran

Soekarno ketiga aliran itu memiliki status yang sama dan bukan saja hanya

saling melengkapi, tetapi mengandung pengertian bahwa nasionalisme adalah

arus sentral. Karena Islam adalah agama kaum yang tertindas, maka pemeluk

Islam haruslah nasionalis. Karena modal di Indonesia adalah modal asing

maka kaum Marxis yang berjuang melawan kapitalisme haruslah pejuang

nasionalis. Tujuannya adalah persatuan antara Nasionalisme, Islam dan

Marxisme, tetapi isi nasionalisme dalam Islam dan Marxislah yang

memungkinkan persatuan itu. Nasionalisme adalah ideologi yang merangkum,

yang dapat menyalurkan aliran-aliran yang berbeda itu ke dalam satu arus.

Pada usia 20 tahun, Soekarno mengenalkan istilah Marhaenisme.

Marhaen, adalah sebutan bagi rakyat kecil yang mandiri memperjuangkan

hidupnya dengan tenaga, pikiran, alat-alat sendiri demi kebutuhan hidupnya

agar terpenuhi, yang pada kenyataannya masih kekurangan. Walau hidup

dalam kemelaratan ia tetap tidak mengeluh dan terus berusaha dengan baik.

Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktek dan penemuan


123

kembali kepribadian nasional Indonesia. 13Marhaen adalah lambang bagi

kaum yang lemah, sengsara dan tertindas akibat kekejaman imperealisme

selama berabad-abad, namun tetap berusaha hidup mandiri dan

mengupayakan hidup bagi keluarganya.

Dalam buku otobiografinya yang berjudul Bung Karno penyambung

lidah rakyat Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa ia sudah memiliki

pegangan dalam bidang politik, dan dimana ia berkumpul selalu menjadi buah

bibir. Atas keyakinan tersebut, dan berkat dukungan dari teman-temannya di

Algemeene Studie Club pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional

Indonesia (PNI). Tujuan dari PNI adalah kemerdekaan sepenuhnya sekarang.

Soekarno dan para kader-kadernya membawa PNI kearah yang radikal, ia

merasa tak perlu seperti partai-partai sebelumnya yang berusaha

menyembunyikan tujuannya supaya Belanda tak mengganggu mereka,

baginya kemerdekaan harus dicapai sekarang, tidak perlu di sembunyikan

tanpa tedeng aling-aling14. Di bawah PNI, Soekarno selalu mengadakan rapat-

rapat dan berpidato, dalam pidatonya ia selalu menggugah serta

membangkitkan jiwa dan semangat “heroisme dan patriotisme” di kalangan

rakyat. Dalam kesempatannya berpidato ia selalu senantiasa menanamkan

jiwa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia, oleh karena Soekarno

berkeyakinan, bahwa hanya dasar kebangsaanlah perjuangannya akan dapat

13 Cindy adams., op.cit., hlm. 85. 14 Ibid., hlm. 106.


124

berhasil dan cita-citanya untuk kemerdekaan Indonesia dapat tercapai.15 Sikap

Soekarno yang berani dan radikal dalam tubuh PNI, dianggap oleh pemerintah

kolonial sebagai pemberontakan, hal tersebut pun diakui oleh Soekarno bahwa

ia adalah seorang pemberontak dan PNI sebagai tentara pemberontak.16

Kehadiran Soekarno di tengah-tengah rakyat dengan pidato yang berapi-api

sangat mendapat perhatian dari rakyat, dan menjadi ketakutan sendiri bagi

pihak kolonial, oleh karena pengaruh Soekarno yang begitu besar, maka ia

tidak pernah lolos dari intaian dan incaran pihak pemerintah kolonial.17

Di bawah bendera PNI, Soekarno semakin membentangkan aksi-aksi

politiknya. Di mana ia menjadi bagian dalam memprakarsai berdirinya

Pemufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia

(PPPKI). PPPKI sendiri dibentuk pada bulan Desember tahun 1927,

merupakan front persatuan organisasi-organisasi kaum nasionalis yang

beranggotan PNI, Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatra Bond,

Kaum Betawi dan kelompok studi dr. Sutomo. Unsur yang mengikat mereka

adalah mencapai persatuan nasional dan keinginan untuk merdeka.18

Aktivitas-aktivitas Soekarno dalam tubuh PNI dan PPPKI semakin lama

semakin tumbuh dengan pesat. Pemerintah kolonial merasa aksi-aksi

Soekarno memiliki tujuan untuk merobohkan kekuasaan kolonial dengan

15 Solichin Salam., Bung Karno Putera Fajar, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm. 53. 16 Cindy Adams., op.cit., hlm. 107. 17 Solichin Salam., op.cit., hlm. 54. 18 Lambert Giebels., op.cit., hlm. 86-87 ; Legge John .D., op.cit., hlm. 113.


125

kekerasan dan mereka semakin mencurigai setiap aksi Soekarno. Maka pada

tahun 1930 Soekarno dan beberapa temannya di tangkap atas tuduhan

pemberontakan terhadap pemerintah kolonial.

Di hadapan pengadilan kolonial, ia melakukan pembelaannya. Di mana

ia mengecam imperealisme dan kapitalisme kolonial yang menyebabkan

penderitaan dan kemiskinan bangsa Indonesia. Pleidoinya tersebut kemudian

di bukukan dibawah judul “Indonesia Menggugat”. Di kota Bandung

Soekarno mulai memimpin pergerakan politiknya yang bersasakan

“nasionaliosme”.

Nasionalisme itu dalam hakikatnya mengecualikan segala pihak yang

tak ikut mempunyai keinginan hidup menjadi satu dengan rakyat, walaupun

nasionalisme itu sesungguhnya mengecilkan segala golongan yang tak merasa

satu golongan, satu bangsa dengan rakyat. Nasionalis sejati yang cintanya

pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan

riwayat. Bukan semata-mata timbul dari kesombongan belaka, nasionalis yang

bukan chauvinis, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit

budi. Nasionalis yang sejati, nasionalisnya itu bukan semata-mata meniru

nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan

kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya sebagai suatu

wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai bakti agar terhindar dari paham

yang sempit. Menurut Soekarno nasionalis Indonesia, adalah nasionalis ke-

Timuran, nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan dan


126

membuat kita hidup didalam roh. Kita menyadari, bahwa kaum pergerakan

nasional Indonesia, bukannya menjadi abdi atau hamba dari pada negeri

tumpah darah kita, akan tetapi kita juga merasa menjadi abdi bagi Asia, bagi

kaum yang sengsara dan abdi hamba dunia. Terutama bangsa kita Indonesia.

Bukan nasionalisme yang ke Barat-baratan, begitu agresif dan selalu

menyerang yang mengejar materi dan mementingkan diri sendiri.19

Nasionalisme sangat penting bagi Soekarno, karena menurutnya dasar filsafat

Indonesia merdeka adalah nasionalisme/kebangsaan, dan pada akhirnya ia

tuangkan menjadi prinsip pertama dalam Pancasila pada sidang Umum Badan

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).20

Paham kebangsaan mengandung arti positif, di mana kita akan mampu

membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya secara sehat,

kita bisa menjadi suatu bangsa yang hidup bersaudara dengan bangsa-bangsa

yang lain, dengan tetap berpegang teguh pada kepribadian sendiri dengan

kultur/tradisi sendiri. Rasa kebangsaan adalah rakyat Indonesia dari Sabang

sampai Merauke.21 Kebangsaan yang menghendaki satu Nationale Staat,

meliputi seluruh kepulauan Indonesia. Bukan daerah yang berdiri sendiri-

sendiri, seluruh pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan Sunda dan Sulawesi

melebur menjadi satu dan menjadi sebuah negara. Soekarno mengatakan,

19Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I, Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi jilid I,1965, hlm. 76. 20 Peter Kasenda., op.cit., hlm. 99. 21Departemen Penerangan, Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pradnja Paramita,1964, hlm. 114.


127

bahwa Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh

lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan

didiami oleh oleh satu bangsa dari satu keturunan. Soekarno menggunakan

dalil-dalil teori Geo- politik ciptaan Karl Haushofer tentang Blut-und-Boden.

Teori tersebut sangat menarik bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia

khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa dan tanah

air. Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup di

daerah yang kecil, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang tinggal

di pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai Irian, karena antara

manusia Indonesia sudah terjadi “character gemeischaft” dan telah menjadi

satu. Indonesia harus menuju dan mendirikan Nationale Staat, diatas kesatuan

bumi Indonesia.22

B. Internasionalisme atau Perikemanusiaan

Kota Surabaya menjadi awal Soekarno mengenal apa yang dikatakannya

dengan dapur Nasionalisme. Saat di kota itu juga Soekarno ia berkenalan luas

dengan rangkaian alam pikiran politik. Ketika terjadi perpecahan dalam tubuh

SI, akibat tidak adanya disiplin partai yang ketat, sehingga menimbulkan

praktek umum bahwa seseorang dapat menjadi anggota beberapa organisasi

pada waktu yang bersamaan. Seperti Semaun, di mana pada waktu bersamaan

menjabat sebagai secretariat Sarekat Islam dan wakil ketua ISDV yang pada

22Saafroedin Bahar., et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 74.


128

perjalanannya akan berubah halauan menjadi partai Komunis Indonesia.

Soekarno terpaksa menentukan posisi dalam pertentangan antara pihak-pihak

yang mau ko-operatif, dan golongan Sarekat Islam yang Non-kooperatif.

Bahwa sebenarnya Sarekat Islam dan ISDV mengejar tujuan yang sama, yaitu

mengusahakan kesejahteraan rakyat, namun mereka berbeda dalam cara

mencapai tujuan itu.23

Permasalahan yang melanda SI tersebut, menjadi semakin tajam.

Semaun, yang sanagat dipengaruhi oleh sayap kiri ISDV, dan kemudian hari

memimipin partai Komunis Indonesia (PKI), dan Tjokroaminoto berusaha

sekuat tenaga untuk menghindari perpecahan dalam pergerakannya menjadi

wakil-wakil dua aliran. Dengan demikian, maka sudah sejak semula Soekarno

menjadi saksi dari perebutan kekuasaan di dalam pergerakan ini dan

perpecahan yang menyertainya. Soekarno berkenalan dengan tokoh-tokoh

seperti Sneevliet, A. Baars, Semaun, Muso, Tan Malaka. Pada tahun 1917, ia

sendiri pada akhirnya terpengaruh oleh slogan-slogan komunis, ketika tokoh

sosialis A. Baars yang juga telah menarik Semaun ke sayap kiri, mendesaknya

untuk meninggalakan nasionalisme dan mengikat diri kepada humanisme

internasional yang sosialis.

Pelajaran yang di ambil oleh Soekarno dari tokoh A. Baars adalah

mengenai kebangsaan. “Jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa

kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun”. 23Lambert Giebels., op.cit., hlm. 41-42.


129

Namun, setelah ia membaca tulisan dari Dr. Sun Yat Sen yang berjudul “San

Min Chu I” atau “The Three People’s Principles”, ia mendapat pelajaran

yang dapat membongkar kosmopolitisme yang diajarakan oleh A. Baars

tersebut. Sejak saat itu, dalam jiwa Soekarno tertanamlah rasa kebangsaan. Di

lain sisi peranan penting Abdul Muis pada diri Soekarno telah memberikan

pengaruh bagi penyembuhan Soekarno dan internasionalisme. Dalam kongres

nasional SI Abdul Muis, secara tegas mengatakan, bahwa keadaaan yang

menyedihkan membuat kita dituntut dengan segenap kekuatan untuk

memuntut kaum sosialis agar tidak menghambur-hamburkan kekuatan untuk

memperbaiki seluruh dunia dan mulai menjadi orang-oarang internasionalis.

Menurutnya seorang pemimpin rakyat harus menghidupkan kembali perasaan

kebangsaan dalam hati orang-orang sebangsanya. Hanya jika kita mempunyai

perasaan kebangsaan itu, maka kita dapat mengharapakan bahwa hasrat kita

akan kemerdekaan akan segera tercapai. 24

Soekarno menjelaskan, bahwa prinsip kebangsaan ini ada bahayanya,

karena dapat meruncingkan nasionalisme menjadi chuvinisme, sehingga

berfaham “Indonesia uber Alles”. Namun bukan itu yang diinginkan olehnya,

ia meperingatkna, bahwa “Tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil

saja daripada dunia”, ia pun mengutip pernyataan Gandhi yang menyatakan:

“saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan”.

Pada akhirnya Soekarno menggali prinsip Pancasila yang kedua, yakni 24 Bernard Dahm., op.cit., hlm. 40-41.


130

“Internasionalisme”. Mengacu pada prinsip kebangsaan, bahwa yang

dimaksud, bukanlah kebangsaan yang menyendiri dan menganggap

bangsanya yang tertinggi, termulia dan terbagus, sehingga hal tersebut dapat

memicu suatu dampak yang bruk, dengan meremehkan bangsa lain.

Internasionalisme yang dimaksud adalah, bahwa kita harus menuju pada

persatuan dunia dan persaudaraan dunia. Menurut Soekarno, bahwa pada

hakikatnya “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar

didalam buminya nasionalisme”, jadi keduanya saling berkaitan erat. 25 Rasa

internasionalisme (perikemanusiaan), adalah hasil daripada pertumbuhan

rohani, pertumbuhan dari kebudayaan, hasil pertumbuhan dari alam dari

tingkat rendah ketingkat yang lebih tinggi. Kita tidak menghendaki supaya

nasionalisme kita menjadi nasionalisme yang chauvinisme, tapi nasionalisme

yang hidup dalam perikemanusiaan, nasionalisme yang mencari usaha agar

segala umat manusia pada akhirnya nanti dapat hidup dalam satu keluarga

besar yang sama bahagianya.26

C. Mufakat atau Demokrasi

Prinsip sila selanjutnya yang diungkapkan oleh Soekarno adalah

mufakat atau demokrasi. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu ideologi

politik. bahwa manusia memiliki kesadaran, sebab demokrasi adalah suatu

alam pikiran, alam pikiran politik yang di produksi dalam suatu periode.

25Departemen Penerangan RI, Lahirnya Pantja-Sila, Surakarta: Forum Komunikasi Persatuan Nasional Surakarta (F.K.P.N.S), 2001, hlm. 23-25 ; Cindy Adams,. op.cit., hlm. 301. 26Departemen Penerangan., op.cit., hlm. 142-143.


131

Dengan demokrasi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu meletakkan

segala sesuatu di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka demokrasi

yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia sendiri, dengan demikian

kita dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan daripada

rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya sekedar teknis, tetapi satu alam

jiwa pemikiran dan perasaan kita.27

Musyawarah atau demokrasi digali dari peradaban atau kebudayaan

bangsa Indonesia sendiri, gotong royong dan semangat kekeluargaan,

musyawarah untuk mufakat.28 proses pengambilan keputusan mengenai segala

sesuatu merupakan tradisi dari nenek moyang “musyawarah untuk mufakat”.

Musyawarah mengenai segala sesuatu adalah suatu praktek yang berlaku di

mana-mana. Di mana orang memiliki kebebasan berbicara dan didengarkan.

Setelah menjalani proses yang lama, suatu keputusan biasanya bisa diambil.

Dalam keputusan tersebut tidak seorang pun yang pendapatnya sepenuhnya

diterima, tetapi juga tak seorangpun pendapatnya sepenuhnya ditolak, Karena

semuanya merasa tertampung.29

Demokrasi dalam diri Soekarno, sudah mulai terbentuk ketika ia

telibat percakapan dengan tokoh-tokoh SI saat ia tinggal di rumah

Tjokroaminoto. Dari percakapan-percakapan mengenai kapitalisme Belanda, 27Soekarno., Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jakarta : Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, hlm. 95-106. 28Panitia Lima., Uraian Pancasila di Lengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Jakarta : Penerbit Mutiara, 1980, hlm. 45. 29Eka Darmaputera., Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, hlm. 25.


132

Soekarno mulai meresapkan percakapan politik tersebut. Bahkan ia tak segan-

segan untuk mengajukan pertanyaan pada salah seorang tokoh yang ada,

seperti Alimin, maupun Tjokroaminoto sendiri. Percakapan-percakapan

tersebut terus dipupuknya hingga menjadi suatu bentuk musyawarah. Pada

akhirnya Soekarno terlibat dalam perkumpulan politiknya yang pertama,

dimana ia menjadi bagian dari Tri Koro Dharmo pada tahun 1920. Beserta

anggota-anggotanya ia banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan

mengembangkan kebudayaan asli. Berkaca dari kegiatan yang Soekarno

jalani, dapat dipastikan ia telibat percakapan, berpendapat, perbedaan,

perdebatan dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada di dalam

organisasi tersebut. Dari hal-hal tersebut kita bisa melihat, bahwa di dalamnya

telah terjadi musyawarah atau demokrasi antar anggota.30

Dalam prakteknya, mulai nampak pada tahun 1927 ketika Soekarno

bersama-sama dengan Dr. Tjipto Mangukusumo, Budiarto, Iskaq

Tjokrohadisurojo dan Sunarjo bersama- sama membentuk suatu persiapan

untuk mempelajari dan mempertimbangkan pembentukan suatu organisasi.

Mereka lebih banyak berkumpul secara informal bersama-sama teman dekat

untuk mempelajari dan mempertimbangkan pembentukan suatu organisasi.

Walau sedikit ditentang oleh tokoh senior mereka Dr. Tjipto Mangunkusumo

yang berusaha memperingatkan bahaya tindakan pemerintah Hindia Belanda

yang menindas suatu partai nasional yang khusus diorganisasi untuk itu. 30 Cindy Adams., op.cit., hlm. 54-56.


133

Tetapi anggota yang lain memutuskan untuk jalan terus, hingga akhirnya

terbentuklah PNI. Pada hakikatnya hal ini merupakan inisiatif kelompok basis

Indonesia, meskipun gagasan mengenai organisasi nasionalis yang baru telah

lebih dulu didiskusikan dikalangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri

Belanda. Pembentukan sebenarnya berasal dari hasil kerja kelompok studi

daripada Perhimpunan Indonesia.31

Musyawarah mufakat menjadi sikap sosial yang ditandai oleh kuatnya

adat, nilai yang dijunjung tinggi adalah kebersamaan didalam tindakan

(gotong-royong), maupun dalam pengambilan keputusan itu sendiri dengan

tujuan menjaga serta memelihara keserasian hubungan dalam kelompok.32

musyawarah mufakat merupakan kepribadian bangsa Indonesia, tradisi ini

menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang berusaha dikembangkan dalam

Pancasila. Musyawarah atau demokrasi diharapkan oleh Soekarno supaya

dapat menjembatani segala perbedaan-perbedaan, berkompromi dan

mengungkap pendapat atau usulan untuk kebaikan semua pihak. Dan pada

akhirnya demokrasi yang akan membawa permusyawaratan pada Dewan

Perwakilan Rakyat. 33

31Legge John .D., op.cit., hlm. 110. 32 Eka Darmaputera., op.cit., hlm. 41-42. 33 Panitia Lima., op.cit., hlm. 33.


134

D. Kesejahteraan Sosial

Pengetahuan yang di dapat Soekarno saat tinggal di rumah

Tjokroaminoto, membuatnya sadar bahwa tak ada alasan bagi seorang

pemuda Indonesia bersenang- senang. Disaat keadaan bangsa dan rakyatnya

sedang berada dalam penderitaan dan kemiskinan. Ia mempelajari tulisan ahli

pikir India, Swami Vivekananda “Jangan bikin kepalamu menjadi

perpustakaan, tetapi pakailah pengetahuanmu untuk diamalkan”. Maka

Soekarno mulai menerapkan apa yang telah ia baca dan pelajari. Dia mulai

membandingkan antara peradaban yang megah dengan tanah airnya sendiri

yang sudah bobrok. Ia memandang dalam keputusasaan dari setiap laki-laki

dan perempuan yang dilihatnya, rakyat yang begitu miskin dan menderita dan

semuanya akibat kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut dirasa

sangat tak adil, masyarakat Indonesia harusnya mampu menjadi tuan di negeri

nya sendiri, hidup sejahtera dengan hasil bumi yang melimpah ruah. Tetapi

pada kenyataannya malah menderita, kelaparan dan miskin akibat

kesewenang-wenangan kolonial Belanda. 34

Sewaktu masih bersekolah di HBS, Soekarno membaca dan menyerap

ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Pada saat di Bandung, kemudian ia dapat

memilah-milah pengetahuan dari bacaan-bacaan yang pernah ia peroleh

tersebut. Soekarno mendapat bantuan dari seorang Marcel Koch, seorang

marxis yang lambat laun beralih menganut aliran sosialisme yang demokratis. 34 Cindy Adams., op.cit., hlm. 55.


135

Menurut Koch, Soekarno menyukai karangan-karangan tentang sosialisme

dan politik, dan secara khusus ia tertarik pada buku-buku Karl Kausky.

Pandangan Marxis Soekarno didasarkan pada ideologi Marxis Kautsky, hal ini

beralasan, karena Karl Kautsky diakui oleh dunia internasional sebagai

seorang penafsir ideologi Marxis. Karl Kautsky mulanya adalah seorang

Marxis yang revolusioner, tetapi dikemudian hari ia merubah alirannya

menjadi seorang sosialis evolusioner. Menurutnya yang penting bukan lagi

perebutan kekuasaan dengan kekerasan, melainkan kemenangan kaum

proletariat.

Soekarno mengubah ideologi Marxisme evolusioner dari Kautsky

menjadi suatu konsepnya sendiri untuk nasionalisme Indonesia. Soekarno

juga, mempelajari karangan-karangan Bakaoenin, yang mengatakan bahwa ia

tidak menyetujui anggapan kaum Marxis, bahwa hanya kaum proletariat

industri perkotaan yang bisa dijadikan pasukan penggempur dalam suatu

perjuangan revolusioner. Ia berkata, tidak bisa disangkal bahwa kaum petani

kecil merupakan sekutu yang mutlak dibutuhkan dalam suatu perjuangan.35

Dari ide-ide Kautsky dan Bakaoenin oleh Soekarno digabung menjadi

ideologi yang disebut “Marhaenisme”. Teori ini kembangkan ketika ia masih

menjadi mahasiswa di Bandung, saat bersepeda sambil berpikir ia telah

sampai dibagian selatan kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat

dimana orang dapat menyaksikan para petani mengerjakan sawahnya yang 35 Lambert Giebels., op.cit., hlm. 58-59.


136

kecil. Kemudian ia bercakap-cakap dengan seorang petani dan mulai bertanya

pada petani, siapa yang memiliki sawah ini, apakah miliknya pribadia atau

bersama-sama dengan orang lain, dan petani itu menjawab bahwa semua

tanah itu adalah miliknya, merupakan warisan orangtuanya secara turun-

temurun. Lalu Soekarno bertanya lagi mengenai sekop kecil, cangkul dan

bajak yang ia gunakan untuk mengolah tanah. Petani itu menjawab, bahwa

semua alat yang ia gunakan itu adalah kepunyaannya sendiri.

Semakin lama Soekarno semakin menggali secara mental, dan

pikirannya mulai bekerja untuk mengembangkan teorinya. Secara terus

menerus Soekarno bertanya pada petani itu, untuk siapa hasil yang kau

dapatkan itu, lalu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hasil

dari pertanian itu apakah ada yang bisa dijual hasilnya. Petani itu menjawab,

jika semua hasil pertanian itu untuknya, bahwa hasilnya untuk memenuhi

kebutuhan seorang istri dan empat orang anaknya, sedangkan hasilnya sekedar

cukup untuk makanan sehari-hari, tidak ada lebihnya untuk dijual. Soekarno

pun bertanya lagi, apakah petani itu memperkejakan orang dan sebuah gubuk

kecil, milik siapa itu. Petani sekali lagi menjawab, bahwa ia tidak pernah

memperkejakan orang lain, karena petani tidak mampu membayarnya, dan

gubuk itu adalah miliknya. Kemudian Soekarno menanyakan nama petani

tersebut, ia meyebut namanya adalah “Marhaen”. Otaknya sangat berpikir

keras, pada akhirnya ia mendapat ilham untuk menggunakan namanya dalam

menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia. Bagi Soekarno kaum Marhaen


137

merupakan satu-satunya kekuatan yang ampuh, Soekarno berusaha untuk

memasukkan ke dalam masa sebanyak mungkin golongan tersebut, sebab

yang diutmakan adalah persatuan rakyat, yakni kaum Marhaen.

Menurut Soekarno, untuk mencapai suatu masyarakat tanpa kelas-kelas

tertindas di Indonesia, tidaklah cukup bagi kaum Marhaen, yang akan

memperjuangkannya untuk menjadi “kaum revolusioner borjuis”, dengan

kemerdekaan sebagai tujuan akhir mereka. Mereka menjadi “orang-orang

revolusioner sosial”, dan tidak boleh berhenti sebelum terwujudnya

kebahagiaan bagi semua orang, bagi seluruh komunitas Indonesia. Kepada

perjuangan itu, Soekarno memberikan nama yang baru saja ia ciptakan

“Sosionasionalisme atau nasionalisme Marhaen”. 36

Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, demikian

ungkapnya. Bahwa ia menginginkan rakyatnya sejahtera, semua orang cukup

makan, cukup pakaian dan hidup dalam kesejahteraan, tidak ada kaum

kapitalis yang merajalela. Pada hakikatnya bahwa setiap generasi telah

mengharapkan kedatangan Ratu Adil, yaitu akan datangnya keadilan sosial.

Di mana didalamnya terdapat persamaan poltik tetapi juga persamaan

ekonomi. Artinya bahwa, kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

36Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi Jakarta : Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi jilid I,1965, hlm. 174.


138

Demokrasi sosial, demokrasi ekonomi merupakan dunia baru yang di

dalamnya terdapat kesejahteraan bersama.37

E. Ketuhanan

Berada di penjara Sukamiskin, saat menjadi pemimpin PNI sedikit

membuatnya tertekan. Hal ini dikarenakan ia di jaga cukup ketat dan akses

dunia luar cukup sulit untuk ditembus. Kehidupan yang terasing, dan lama-

kelamaan ia merasa kesepian. Ia berusaha memaksakan diri untuk menyadari

bahwa cita-cita yang besar datangnya dari tempat yang sepi. Karena dilarang

membaca buku-buku yang berbau politik, maka Soekarno mulai mendalami

Islam. Sesungguhnya Soekarno mulai mengimani, bahwa pada dasarnya kami

adalah bangsa yang beragama, rakyat tahu akan kewajiban terhadap Tuhan.

Bangsa yang semenjak lahir mengabdi kepada Tuhan, hal tersebut dapat

disaksikan di Bali, di mana seni dan tradisi dipersembahkan kepada Yang

Maha Kuasa. Di Jawa Barat setiap hari akan terdengar masyarakat yang

melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di Jawa Tengah menjulang tinggi

candi Prambanan sebagai lambing dari puncak peradaban Hindu dan Candi

Borobudur , candi umat Buddha yang terbesar diseluruh dunia. Orang-orang

dapat menemui Masjid dan Gereja disetiap kampung. Tuhan tidak

mempermasalahkan kepercayaan mana yang kami tempuh. 38

37Cindy Adams., op.cit., hlm. 302. 38 Ibid., hlm 150


139

Pengalaman hidupnya tersebut, memberikan keyakinan pada dirinya.

Soekarno menyatakan, bahwa ia tak pernah mendapat pendidikan agama yang

teratus dari orang tuanya, terutama ayahnya, karena memang tidak mendalami

bidang itu. Ia menemukan sendiri agama Islam dalam dirinyaa sejak ia tinggal

ditengah-tengah keluarga Tjokroaminoto, keluarga Tjokroaminoto mengikuti

organisasi Muhammadiyah. Ia mempelajari semua agama sebagai

pengetahuan, dan mengambil pelajaran yang baik untuknya. Dalam

kelanjutannya Soekarno mulai mempelajari Alkitab, baik Perjanjian Lama

maupun Perjanjian Baru yang penjelasannya diberikan oleh Romo Van Lith,

dan ia menaruh perharian pada “kotbah di atas bukit”. 39

Pengalaman-pengalaman mempelajari agama tersebut membuatnya

kaya akan ilmu pengetahuan tentang agama. Pemikirannya menjadi luas

terhadap agama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mendoronganya

menjadikan Ketuhanan sebagai prinsip yang kelima. Ia menyarankan, bahwa

selayaknya bangsa Indonesia ber-Tuhan dengan menjalankan kepercayaannya

masing-masing. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan,

yakni tidak dengan egoisme agama, sehingga bisa menjadi negara Indonesaia

satu negara yang ber-Tuhan. Mengamalkan dan mejalankan agama dengan

cara berkeadaban, ialah dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa

39 Ibid., hlm. 151-152.


140

dengan saling hormat-menghormati satu sama lain. Ke-Tuhanan yang

berbudaya dan berbudi pekerti luhur.40

Upaya Soekarno untuk menjadikan prinsip ke-Tuhanan, membuka

wawasan baru, bahwa tak perlu ada pertentangan karena perbedaan agama.

Sehingga bisa menjadi bangsa merdeka yang memeiliki kebebasan beragama

menurut kepercayaan masing-masing. Semua golongan agama dapat bersatu

utnuk menuju pada kebaikan sebuah bangsa. Semakin jelas, bahwa Soekarno

telah memiliki wawasan jauh kedepan dengan menjamin kebebasan beragama

sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bangsa Indonesia didasari oleh

moral yang kuat, sehingga memperkuat pembentukan karakter, dan

melahirkan manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap

hidupnya.

40 Saafroedin Bahar., et.all., op.cit., hlm. 80-81.


141

BAB IV

PROBLEM KENEGARAAN YANG DIUSULKAN

OLEH SOEKARNO DAN PENYELESAIANNYA

Semakin terjepitnya angkatan perang Jepang membuat situasi Jepang semakin

buruk. Akibatnya kepulauan Saipan yang letaknya sangat dekat dengan kepulauan

Jepang jatuh ke tangan Amerika. Hal tersebut menimbulkan kegoncangan dalam

masyarakat Jepang, terbukti bahwa moril masyarakatnya mulai mundur, produksi

perang merosot dal hal itu mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi.

Ditambah lagi timbulnya soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah kapal angkutan

dan kapal perang.1 Dengan keadaan yang semakin sulit tersebut pada tanggal 7

September 1944 Koiso mengumumkan pada seluruh dunia di muka sidang ke-85

Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat.2

Persiapan khusus kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang kepada bangsa

Indonesia, kemudian diwujudkan pemerintah pendudukan militer Jepang dengan

mengumumkan berdirinya BPUPKI. Secara umum BPUPKI menemukan dua visi

politik yang sangat berbeda. Pertama mencari bentuk pemerintahan yang hierarkis,

integralis, integralis dan korporatis yang bakal menyatukan rakyat Indonesia dalam

negara yang kuat dan dominan. Kedua jauh lebih berhati-hati terhadap kekuasaan

1 Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 66. 2 P. J. Suwarno, Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 93.


142

negara dan ideologi besar-besaran serta berusaha menempatkan batas dan

penyeimbang yang kuat bagi penerapan kendali negara yang bersatu. Kemudian

BPUPKI bersidang membahas problem kenegaraan yang akan dibentuk bagi

Indonesia yang merdeka. Soekarno sebagai seorang tokoh nasionalis sangat antusias

terlibat dalam membangun negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan

makmur.3

A. Dasar Negara

Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI, Soekarno menyajikan sebuah

konsep definisi mengenai dasar negara yang kelak akan dibentuk. Soekarno

menamai dasar negara itu dengan istilah Pancasila. Pancasila ini kemudian

diterima dengan suara bulat oleh anggota BPUPKI sebagai filosofi dasar untuk

negara Indonesia yang akan lahir. Adapun Pancasila menurut Soekarno adalah

sebagai berikut:

1. Persatuan Indonesia.

Mengulang tema lama dengan menggunakan kiasan yang pertama kali

digunakan dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, Soekarno berkata:

“Bahkan seorang anak, apabila dia melihat peta dunia, dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia membentuk suatu kesatuan. Di peta dapat ditunjukkan kesatuan gugusan pulau di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Hindia, serta di antara dua benua, Benua Asia dan Australia. Seorang anak pun bisa mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Pulau-Pulau lain diantaranya adalah suatu

3 R. E. Elson., The Idea of Indonesia, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 158.


143

kesatuan…keseluruhan kepulauan ini ditakdirkan Tuhan menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra--- itulah negara kita”.4

Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 750 suku bangsa. Suku bangsa- suku

bangsa ini sebagai pemangku nusantara. Pada tanggla 17 Agustus kita disatukan

bersama dalam satu “persatuan” menjadi bangsa Indonesia. Oleh karena itu

Pancasila adalah asas bersama yang tunggal, ibarat common de nominator bagi

pluralisme dan multikultaralisme.5

2. Nasionalisme.

Soekarno berpandangan bahwa kebangsaan jangan didasarkan pada

chauvinisme atau kebangsaan sempit melainkan kepada internasionalisme atau

kemanusiaan yang lapang. Akan tetapi internasionalisme yang saya maksud

bukan berarti kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan.

Internasionalisme tidak akan tumbuh subur kalau tidak berakar didalam

buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak hidup

dalam taman sarinya Internasionalisme. Kedua hal tersebut tidak dapat

dipisahkan dan berhubungan erat satu sama lain.

3. Perwakilan, musyawarah dan mufakat

Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu orang

untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara

“semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu. Soekarno sangat

4 Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1966, hlm. 303. 5 Sri Edi Swasono, Pancasila dan Ide Persatuan, (Jakarta : Kompas, 2013, hlm. 7.


144

optimis bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah

permusyawaratan, perwakilan.

4. Kesejahteraan Sosial.

Pada konteks ini Soekarno menentang apa yang di ia sebut “sekadar

demokrasi politik” Barat yang tidak peduli dengan keadilan sosial dan

menyebabkan rakyat berada dalam genggaman kapitalis. Yang diperlukan tidak

hanya kesejajaran dalam politik akan tetapi kesejajaran dalam bidang ekonomi

juga.

5. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Rakyat Indonesia tidak hanya harus percaya terhadap Tuhan, tapi setiap

orang Indonesia harus percaya terhadap Tuhanya sendiri. Hendaknya Negara

Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya

dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya ber-Tuhan

secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Hendaknya Negara

Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Rakyat Indonesia hendaknya

menjalankan ibadahnya dengan cara yang berkeadaban, yaitu saling hormat

menghormati satu sama lain. Marilah dalam Indonesia yang merdeka yang kita

susun ini adalah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi

pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat menghormati satu sama lain.6

Sebelum memasuki reses sidang pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI

membentuk subkomite yang beranggotakan sembilan orang untuk 6 R. E. Elson., op.cit., hlm. 161- 162.


145

mempertimbangkan berbagai usul tentang bentuk Undang-undang Dasar

Indonesia. Hasil kerja awal panitia sembilan adalah pembukaan yang

menegaskan nilai-nilai dasar negara yang mengikuti pidato Pancasila Soekarno.

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan berhasil menyelesaikan naskah

mengenai dasar negara yang dikenal dengan nama “Piagam Jakarta”.7 Panitia

tersebut mengubah urutan sila dalam Pancasila yang diajukan oleh Soekarno.

Perubahan Pancasila tersebut disetujui oleh sidang Panitia Persiapan

Kemerdekaan dengan suara bulat, maka isi dan urutan Pancasila dalam

pembukaan UUD 1945 adalah sebagi berikut:




4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.8

Semua anggota sidang BPUPKI telaha menerima secara bulat Pancasila

dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang

PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam

pembukaan UUD Republik Indonesia. Pancasila menjadi bagian dari

pandangan hidup bangsa, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan

7 Ibid. 8 Mohammad Hatta., Kumpulan Pidato II, Jakarta: Inti Idayu Press, 1983, hlm. 202.


146

dan watak yang sangat berakar kuat di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

Suatu kebudayaan yang mengajarkan manusia hidup untuk mencapai bahagia,

jika dikembangkan dengan keselarasan dan keseimbangan, baik hidup lahiriah

maupun rohani.9 Gagasan demokrasi dengan suasana kekeluargaan (gotong-

royong) sangat ditekankan oleh Soekarno. Penekanan kekeluargaan ini

tercermin dalam tulisannya yang berjudul “Nasionalisme, Islam dan

Marxisme”. Tulisan tersebut menjadi pertautan penting diantara tiga kekuatan

revolusioner yang disebutnya sebagai roh Asia dan menjadi nyawa pergerakan

rakyat Indonesia. Menurutnya kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka

adalah kapal persatuan. Demi persatuan itu Soekarno menekankan pentingnya

bangsa Indonesia menempuh jalan nasionalisme dan jalan demokrasinya

sendiri, yang tidak perlu meniru nasionalisme dan demokrasi yang berkembang

di Barat. 10

Menurut Soekarno dasar negara Pancasila merupakan uraian yang

paling tegas tentang sebuah ideologi. Pancasila sebagai dasar kenegaraan,

merupakan gambaran bulat tentang dasar-dasar hegara Indonesia. Pancasila

menjadi tiang-tiang ideologi dari negara Indonesia yang terdiri dari prinsip-

prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan rakyat, Keadilan

sosial dan perikemanusiaan. Bersumber pada cita-cita bekerjasama dan gotong-

royong merupakan sari pokok dari Pancasila itu sendiri. Cita-cita Indonesia asli

9 Ign Gatut Saksono, Pancasila Soekarno, Yogyakarta : Rumah Belajar Yabinkas, 2007, hlm. 33-38. 10 Yudi Latif, Negara Paripurna, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 351.


147

dalam perjuangan nasional telah dapat dipersatukan diri secara sintetis pada

faham intenasional, demokrasi sosialisme dan nasionalisme. Merupakan suatu

kebulatan dan kesatuan sebagai Weltanschaung yang dapat digunakan sebagai

dasar kenegaraan yang bersifat politis. Ekonomi yang didasarkan pada

kekeluargaan dan antara sila satu dan lainnya saling berkaitan satu sama lain.11

Pancasila adalah dasar negara, Pancasila bukan wahana tetapi ruh yang harus

tetap hidup. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak ada, karena di atas Pancasila

sebagai dasar negara, berdirilah pilar-pilar berbangsa dan bernegara.12

B. Bentuk Negara

Negara kesatuan atau yang biasa disebut unitary state atau dalam bahasa

Belanda eenheidsstaat, adalah bentuk negara yang dilihat dari susunannya

merupakan negara bersusunan tunggal, hal itu berarti, dalam negara tersebut tidak

terdapat negara di dalam negara. Kekuasaan yang mengatur seluruh daerah,

merupakan kekuasaannya ada ditangan pemerintah pusat. Pada negara kesatuan

hanya ada satu bentuk kedaulatan dan hal itu dijalankan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan daerah dengan demikian tidak memiliki kedaulatan. Daerah tidak dapat

membuat UUD sendiri dan juga tidak dapat menentukan organisasi

pemerintahannya sendiri. Di dalam negara kesatuan, kewenangan atau kekuasaan

11 Mr. Soenarko, Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates hingga Soekarno, Jakarta : N.V. Hidup, 1951, hlm. 114-116. 12 Sri Edi Swuasono, loc.cit.


148

daerah biasanya diatur secara rinci, sedangkan sisanya merupakan kekuasaan

pusat.13

Jika kita ingin mendirikan negara kesatuan Indonesia yang selaras dengan

ciri khas masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar negara kesatuan.

Suatu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang berdiri di atas semua

golongan dalam semua bidang. Gagasan tentang negara Islam ditentang keras oleh

Soepomo, karena akan menyebabkan munculnya minoritas-minoritas kecil yang

tidak akan bisa bersatu dengan negara. Bahkan Soepomo tidak simpatik dengan

gagasan negara Islam maupun federal. Pandangan negara kesatuan membuat

federalisme tidak diperlukan dalam negara Indonesia yang berupa negara kesatuan.

Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli, Soekarno memegang peranan

penting. Sebagai ketua Panitia kecil ia memimpin rapat, menentukan sikap toleran

dan tidak mengangkat dirinya sendiri untuk tidak mencerminkan pikiran-pikiran

politiknya sendiri. Sebagian besar pekerjaan memperinci konstitusi dilakukan oleh

sekelompok kecil bersama Haji Agus Salim di rumahnya. Di bawah pimpinan

ketua, Soekarno secara bulat panitia menerima prinsip negara kesatuan lebih dari

negara persatuan.14 Dalam sistem negara kesatuan mensyaratkan negara

mengendalikan unsur-unsur terpenting ekonomi demi kepentingan negara dan

rakyat.

13 Ensiklopedi Pemerintahan dan Kewarganegaraan Jilid 6, Jakarta : PT Lentera Abadi, 2010, hlm.7. 14 John D. Legge, Sukarno Sebuah Biografi Politik, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hlm. 220.


149

Bentuk negara kesatuan yang dimaksud disini adalah bentuk negara

kesatuan Pancasila. Bentuk negara kesatua Pancasila bukanlah negara agama

tetapi juga bukan negara sekuler. Tetapi negara kesatuan Pancasila menjunjung

tinggi agama dan melindungi agama. Kedudukan Pancasila menjadi kekuatan

ideologi negara, berperan secara tidak langsung melalui peranan umat beragama

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.15

Menurut Magnis Suseno, bangsa Indonesia sejak dahulu dihadapkan pada

persoalan mau menjadi negara sekuler atau negara agama. Maka Pancasila

dicetuskan oleh Soekarno untuk memecahkan masalah itu.16 Soekarno mengatakan

bahwa pentingnya pemisahan antara negara dan agama dan hal itu merupakan

suatu keharusan. Satu pertimbangan yang memainkan peranan penting dalam

pikiran Soekarno. Barangsiapa menganjurkan dipersatukan negara dan agama dan

menghendaki hukum Islam dijadikan hukum negara, harus juga memikirkan umat

Kristen dan umat agama-agama lainnya. Mereka tentu saja tidak akan setuju

dengan suatu konstitusi Islam. Suatu pemecahan yang sangat sulit tentang

hubungan antara negara dan agama pada akhirnya iat tuliskan pada artikelnya

“keahlian agama saja tidak cukup: melaksanakan itu ideal malahan lebih

memerlukan keahlian kenegaraan”. Di sinilah Soekarno menemukan

pemecahannya yang ideal, pada prinsipnya bisa dicapai kata sepakat mengenai

15 J. Soedjati Djiwandono, Setengah Abad Negara Pancasila, Jakarta : Centre for strategic and Internasional Studies, 1995, hlm. 64. 16 Yudi Latif, Pancasila, Kunci Bangsa Indonesia, Jakarta: Kompas, 2013, hlm. 5.


150

konstitusi oleh semua golongan, semua aliran, dan semua lapisan rakyat.17

Pemecahan masalah yang diusulkan adalah sila pertama Pancasila, yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa, dipilih untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah

negara agama. 18

C. Bentuk Pemerintahan

Pada sidang BPUPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945

dengan agenda membahas tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia

merdeka. Dalam sidang tersebut beberapa elit politik yang duduk dalam BPUPKI

memaparkan pendapatnya tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia. Hal

utama yang yang mereka paparkan adalah tentang bentuk republik atau kerajaan.

Dahler dalam pidatonya mengungkapkan pendapatnya bahwa saya ini seorang

republiken akan tetapi saya mengusulkan bentuk pemerintahan negara Indonesia

untuk saat ini adalah kerajaan. Hanya kerajaanlah yang merupakan corak

kemajuan kemanusiaan, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya. Hal ini

tidak dapat dilepaskan bahwa raja itu wakil Allah di dunia ini. Namun disisi lain,

Dahler juga mengungkapkan pendapatnya kalau sekarang bangsa Indonesia sendiri

dengan keyakinan tentang haknya sendiri akan meminta bentuk republik saya tidak

17 Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta : LP3ES, 1987, hlm. 248-252. 18 Yudi Latif, loc.cit.


151

menolak. Bahkan akan mendukung dengan segenap kemamapuan saya curahkan

demi berdirinya pemerintahan negara Indonesia dalam bentuk republik.19

Sementara itu Muhammad Yamin memaparkan pendapatnya tentang

bentuk pemerintahan negara Indonesia lebih mengedepankan republik. Hal ini

tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia

yang memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Oleh karena itu kita harus segera

mewujudkan syarat dan sifat negara kita, yaitu: suatu negara yang merdeka yang

didalamnya ada pembagian kekuasaan rakyat. Hal ini hanya terdapat dalam bentuk

republik. Republik merupakan bentuk yang sempurna dan memberikan jaminan

kepada bangsa Indonesia dan tanah airnya. Adapun alasan Muhammad Yamin

lebih mengedepankan bentuk republik ini tidak dapat dilepaskan dari tigal utama

yaitu:

1) Adanya keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghendaki republik dan

republiklah yang memberikan yang jiwa kepada bangsa Indonesia, bukannya

bentuk lain yang manapun.

2) Sebagai seorang nasionalis, hendak mengeluarkan perasaan rakyat terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, agar memerintah, supaya pemerintahan negara kita

dijalankan secara musyawarah atau perundingan, dengan pembagian kekuasaan.

Dan hal ini hanya dapat dilaksanakan dalam suatu negara yang tersusun dalam

19 Saafroedin Bahar et.al., Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 108-109.


152

bentuk republik yang dikepalai oleh kepala negara yang dipilih oleh badan

permusyawaratan rakyat.

3) Negara kita didirikan tidaklah hanya menurut syarat kebangsaan, kemauan

rakyat dan perintah agama. Melainkan juga untuk mencukupi syarat-syarat

dunia internasional, yaitu untuk mendapatkan bentuk yang jelas supaya dapat

status internasional yang sempurna. 20

Muhammad Yamin dengan tegas memilih bentuk republik. Kemudian ia

meminta kepada pimpinan sidang untuk segera mengambil keputusan mengenai

bentuk pemerintahan negara Indonesia karena situasinya mendesak. Pengambilan

keputusan harus dilakukan dengan cara pegambilan suara terbanyak. Peserta

sidang hanya mempunyai dua pilihan tentang bentuk pemerintahan negara

Indonesia yaitu republik atau kerajaan. Pada akhirnya ketua sidang menyetujui

pendapatnya Muhammad Yamin. Kemudian dilaksanakan pemungutan suara

dengan hasil republik mendapatkan suara mayoritas yaitu dengan selisih suara 55 :

9. Soekarno kemudian menanyakan kepada ketua sidang, jadi keputusan sidang

panitia menetapkan republik? Sudah jelas bahwa republik yang dipilih menjadi

bentuk pemerintahan negara Indonesia.

20 Ibid., hlm. 113.


153

D. Sistem Pemerintahan

Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 terdapat banyak gagasan

yang diungkapan oleh segelintir elit politik dengan pokok bahasan mengenai

sistem pemerintahan. Dalam sidang tersebut, Soepomo menghendaki adanya suatu

jaminan bagi pimpinan negara terutama kepala negara terus menerus bersatu

dengan rakyat. Ia menghendaki susunan pemerintahan Indonesia harus dibentuk

sistem badan permusyawaratan. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni

1945 mengungkapkan pendapatnya bahwa secara implisit menolak lembaga

legislatif seperti negara Amerika Serikat. Walaupun ia mengkritik demokrasi

model lembaga legislatif di Amerika Serikat, namun bukannya berarti ia setuju

dengan praktik sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 15 Juli 1945,

Muhammad Yamin mengusulkan agar kementrian baik secara keseluruhan

maupun perorangan bertanggungjawab kepada dewan perwakilan.

Walaupun anggota BPUPKI cenderung menolak pembentukan negara yang

menganut sistem pemerintahan parlementer menurut pola Barat. Dan semua pihak

mengutamakan sistem musyawarah mufakat yang asli Indonesia. Kekuasaan

tertinggi berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan bersidang

sekali dalam lima tahun, dan di mana sedapat mungkin semua golongan dan

lapisan yang penting dalam masyarakat akan diwakili. Majelis akan memilih

presiden, yang akan diberi kekuasaan yang hampir tak terbatas selama lima tahun,

dan hanya bertanggung jawab kepada Majelis itu. Sebuah Dewan Perwakilan

Rakyat yang biasa akan berfungsi memberikan pertimbangan. Presiden tidak


154

terikat untuk mengikuti pertimbangan-pertimbangannya, tetapi parlemen yang

hanya memberikan pertimbangan itu akan diwakili sepenuhnya dalam Majelis

Permusyawaratan Rakyat, dengan demikian ikut memegang kekuasaan tertinggi.

Presiden mengangkat menteri-menteri yang hanya bertanggung jawab

kepadanya.21

Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia

disetujui menganut sistem presidensial dan disahkan oleh PPKI. Ada alasan pokok

yang mendasari pemilihan sistem pemerintahan presidensial antara lain:

1) Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, stabil dan efektif untuk

menjamin keberlangsungan eksistensi negara Indonesia yang baru

diproklamasikan. Para pendiri bangsa meyakini bahwa model kepemimpinan

negara yang kuat dan efektif hanya dapat diciptakan dengan memilih sistem

pemerintahan presidensial di mana presiden tidak hanya berfungsi sebagai

kepala negara, tetapi sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

2) Karena alasan teoritis, yaitu alasan yang terkait dengan cita negara (staatsidee),

terutama cita negara integralistik pada saat pembahasan UUD 1945 dalam

sidang BPUPKI. Sistem pemerintahann presidensial diyakini amat kompatibel

dengan paham negara integralistik.

3) Pada awal kemerdekaan presiden diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan

kewenang-wenangan DPR, MPR, dan DPA. Pilihan pada sistem presidensial

dianggap tepat dalam melaksanakan kewenangan yang luar biasa. Dengan 21 Bernhard Dahm, op.cit., hlm. 364-365.


155

sistem presidensial, presiden dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasai

masalah-masalah kenegaraan pada masa transisi.

4) Merupakan simbol perlawanan atas segala bentuk penjajahan karena sistem

parlementer dianggap sebagai produk penjajahan oleh para pendiri bangsa.

Sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan republik

Indonesia yang disahkan dan berdasarkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus

1945. Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil

presiden republik Indonesia yang pertama berdasarkan aturan peralihan pasal III.22

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan

Dewan Pertimbangan Agung dibentuk maka segala kekuasaan dijalankan oleh

presiden dengan bantuan Komite Nasional dengan tujuan agar mencegah

terkonsentrasinya kekuasaan presiden dan wakil presiden serta membantu presiden

dan wakil presiden dalam merumuskan arah kebijakan pemerintah. Kemudian

Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta menunjuk para mentri

sebagai pembantunya dalam menjalankan pemerintahan. Kabinet presidensial ini

dilantik pada tanggal 2 Sepetember 1945 oleh presiden Soekarno. 23

22 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 445. 23 P. J. Suwarno, op.cit., hlm.140


156

E. Wilayah Negara

Pembahasan tentang wilayah negara dilaksanakan dalam sidang kedua BPUPKI

pada tanggal 10-11 Juli 1945. Menurut Radjiman Wedyodiningrat, penentuan

mengenai batas wilayah tidak begitu sukar, namun seharusnya tetap dibicarakan

dan beberapa anggota BPUPKI hendaknya mengungkapkan pendapatnya, agar

batas negara Indonesia itu jelas. Beberapa anggota, seperti Kiai Abdul Kahar

Muzakir, Muhammad Yamin, Mohammad Hatta, Soekarno, Haji Agoes Salim dll.

Menyampaikan pendapat dan tanggapannya mengenai wilayah batas negara

Indonesia.

1. Pendapat Kiai Abdul Kahar Muzakir

Menurut Kiai Abdul Kahar Muzakir, sesungguhnya jika kita hendak

mengenangkan kembali luas wilayah kita pada zaman nenek moyang bangsa

Indonesia adalah pada zaman kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Menurutnya, jika akan membentuk negara sebaiknya kita dapat menjaga dan

mempertahankan halaman rumahnya sebagaimana yang kita warisi daripada

nenek moyang kita. Manusia Indonesia berkewajiban membela tanah air,

mempertahankan dan mengembalikan setiap jengkal daripada tanah air kita

dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Ia mengatakan, bahwa tanah

Melayu merupakan sebagian dari tanah air Indonesia. Secara sukarela dan sejak

lama mereka mencita-citakan kesatuan, begitupun juga dengan tanah Papua

yang telah menjadi sumber kekayaan Indonesia, walaupun berbeda namun


157

mereka adalah warisan dari pendahulu kita yang harus tetap menjadi bagian

dari tanah air.24

2. Pendapat Muhammad Yamin

Pendapat yang diutarakan, bahwa batas negara hendaknya berdasarkan

hukum internasional. Berdasarkan kekuasaan Hindia- Belanda di Indonesia dan

yang akan menjadi daerah republik Indonesia, tentulah wilayah bekas jajahan

Hindia Belanda itu sendiri, yang meliputi Borneo utara, Portugis Timor, Papua

dan tanah Melayu. Secara khusus hendaknya tanah Malaya yang memiliki bukti

sejarah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Secara pasti, bahwa

tanah Malaya memiliki satu hubungan dengan segala kepulauan di Indonesia,

orang Indonesia di bagian barat baik itu Borneo barat atau seluruh Sumatra,

Semenanjung Melayu, Jazirah Malaya memiliki kesatuan hati yang betul-betul

“realiteit dan mission sacree”. Jika melihat wilayah kekuasaan dua kerajaan

terbesar di Indonesia Sriwijaya dan Majapahit, maka wilayah Indonesia menuju

Asia dan selalu melalui Malaya. Selain daripada sejarah politik, secara

geopolitik menyatakan bahwa tanah Malaya merupakan satu rangkaian yang

tidak dapat dipisahkan dari tanah Indonesia dan lainnya. Geopolitik baik yang

bersifat udara, lautan dan daratan menyatakan bahwa tanah Melayu

24 Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm 131-133.


158

berhubungan erat dengan Indonesia barat. Sehingga semakin mengukuhkan

keberadaan tanah Melayu sebagai bagian dari Indonesia.25

Mengenai pulau Papua, secara ethnologi, bahasa dan geografi ada yang

menyebutkan, bahwa pulau Papua tidak masuk wilayah Indonesia. Tetapi

pendapat seperti itu hanya disampaikan oleh orang-orang lewat karangan

bukunya. Pendapat lain mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk

Indonesia, karena melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Maka dengan

sendirinya perkataan Indonesia itu lahir dimaksudkan bahwa pulau Papua

masuk ke dalam wilayah Indonesia. Secara geopolotik pulau Papua merupakan

wilayah yang paling akhir dari kepulauan Indonesia menuju lautan Pasifik.

Sedangkan menurut faham Indonesia sendiri sebagian besar dari kepulauan

Papua masuk dalam lingkungan tanah adat kerajaan Tidore, sehingga hal

tersebut semakin memperkuat jawaban, bahwa Papua benar-benar bagian dari

Indonesia. Papua memiliki peranan penting dalam setiap pergerakan kita di

tanah Indonesia, tanah Papualah juga yang memberi bunyi internasional.

Peranan tanah Digul dalam pergerakan menuju kemerdekaan telah menjadi

bukti konkret kekuatan Papua baik Indonesia. Jika kita merunut lebih jauh,

sebenarnya wilayah Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit dan dibawah

patih Gajah Mada, wilayah Indonesia batasannya tidak pernah berubah.

Pendapat Muhammad Yamin, didukung pula oleh Abdul Kaffar yang

25 Ibid., hlm. 134-137.


159

mengatakan, bahwa alangkah baiknya jika kita dapat menjaga batasan-batasan

wilayah Indonesia dengan menggunakan ilmu strategi. Wilayah-wilayah yang

disebutkan tersebut, seperti pulau Timur, pulau Borneo dan Papua dimasukkan

dalam lingkungan Indonesia. Alasan tersebut, bukan karena kita bersifat

meminta tetapi hal itu beralaskan kebangsaan.26

3. Pendapat Mohammad Hatta

Sebagai pembicara pertama mengatakan, bahwa permintaannya sederhana

saja mengenai batas-batas wilayah Indonesia, adalah daerah Indonesia yang

dahulu dijajah oleh Belanda. Teori bahwa Malaka dan Papua diminta menjadi

bagian tanah air Indonesia berdasarkan strategi. Menurutnya strategi itu tidak

dapat berdiri sendiri, tetapi tergantung pada konstellasi politik dalam

lingkungan internasional. Maka lebih baik jika Malaka menjadi negara sendiri

dan bersatu dengan Asia Timur Raya, namun jika Malaka megiginkan bersatu

dengan kita hal tersebut bukan menjadi masalah.

Beberapa uraian tentang tanah Papua, seolah-olah menunjukkan tuntutan

yang begitu imperealistis. Batas negara bukanlah suatu soal yang dapat

ditetapkan secara exact, tetapi soal oppurtunisme dengan doelmatigheid, yakni

sebuah tujuan yang tepat. Tujuan yang tepat adalah, lingkungan Indonesia yang

dahulu pernah dijajah Belanda. Maka hendaklah para pemuda kita diajak

berpikir secara realistis, agar menghilangkan nafsu meluap keluar, tetapi

26 Ibid., hlm. 138-142.


160

sebaiknya mengubah tujuan menjadi meluap ke dalam, membangun negara dan

mempertahankannya, itulah suatu tujuan yang tepat. Menentukan batas dasar

tanah air kita menurut garis internasional yang tetap, yaitu Hindia Belanda

dahulu.

Tanah Papua bukan menjadi tujuan utama, hal tersebut dikarenakan bangsa

Indonesia yang belum merdeka ini, belum sanggup dan mempunyai tenaga

yang cukup untuk mendidik bangsa Papua yang juga berhak untuk menjadi

bangsa yang merdeka. Biarkan tanah Papua dan tanah Malaka menentukan

nasibnya sendiri, apakah mereka ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia

atau berdiri sendiri, tetapi janganlah menuntutnya untuk menjadi bagian dari

Indonesia, janganlah menjadi politik imperealisme. Jika pada akhirnya mereka

ingin bersatu dengan Indonesia, maka akan kita terima dengan tangan terbuka.27

4. Pendapat Soekarno

Mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka harus meliputi tanah Malaya

dan Papua. Secara tegas ia menyetujui usulan dari pada Muhammad Yamin.

Berdasarkan keyakinannya, bahwa rakyat Malaya merasa dirinya bertanah air

Indonesia dan merasa dirinya bersatu dengan kita. Sekalipun berbahaya karena

bersifat imperealis, namun Selat Malaka harus menjadi bagian dari tanah air,

demi keselamatan Indonesia saat terancam dari musuh. Sedangkan tanah Papua

menurut kitab Negarakertagama, telah menjadi wilayah kekuasaan kerajaan

27 Ibid., hlm. 146-149.


161

Majapahit sejak zaman dahulu. Peta dunia menunjukkan gambar kepulauan

Indonesia adalah satu kesatuan, maka secara tegas mengatakan bahwa wilayah

Indonesia harus meliputi tanah Papua dan Malaya. Hal senada juga turut

diungkapkan oleh Soetardjo, di mana ia mendukung Malaya untuk menjadi

bagian dari pada Indonesia, namun hendaknya soal Papua ditunda karena

perdebatan mengenai Papua dianggapnya dapat menjadi suatu perselisihan dan

pertikaian. Walaupun pada dasarnya ia menyetujui jika Papua menjadi wilayah

Indonesia.28

5. Pendapat Agus Salim

Agus Salim berpendapat bahwa wilayah Indonesia merdeka pertama-tama

ialah wilayah Hindia Timur yang telah dibebaskan oleh Dai Nippon dari

kekuasaan Belanda. Kemudian termasuk didalamnya segala bagian daerah

dalam kepulauan Indonesia dan daerah tanah Melayu. Apabila suara-suara

rakyat itu menyatakan kehendaknya masuk ke Indonesia, dengan memajukan

permintaan kepada Dai Nippon Teikoku, agar member jalan cara bagaimana

rakyat-rakyat di tanah Melayu, Serawak, Brunei, Sandakan dan Papua.

Berbagai pendapat telah diutarakan, kita dapat menyimpulkan bahwa yang

menjadi perdebatan dari awal adalah masuknya tanah Papua menjadi bagian

dari Indonesia atau tidak. Hingga pada akhirnya pendapat-pendapat yang telah

tertampung tersebut diputuskan menjadi 3 aliran, yaitu:

28 Ibid., hlm. 151-152


162

1) Memandang batasnya, ialah Hindia Belanda dahulu.

2) Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah

Timor semuanya.

3) Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara, ditambah

Papua ditambah Timor, dan kepulauan sekelilingnya.

Sampai ketiga aliran ini diturunkan, masih ada perbedaan pendapat dalam

memutuskan apakah Papua turut menjadi bagian dari Indonesia atau tidak.

Maka, Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua mengambil kebijakannya

dengan cara distem. Memutuskan bahwa wilayah negara Indonesia merdeka

adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.29

29 Ibid., hlm. 153-160.


163

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian mengenai “Sejarah pemikiran Soekarno tentang dasar negara

Pancasila 1916-1945”, membahas tiga pokok permasalahan. Pertama mengenai latar

belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kedua mengenai latar

belakang pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila dan yang ketiga

mengenai problem kenegaraan apa saja yang di usulkan oleh Soekarno dan

penyelesaiannya. Lahirnya Pancasila memerlukan waktu yang lama dan melalui

perdebatan-perdebatan yang panjang, tak cukup sehari saja untuk merumuskannya.

Soekarno juga mengharapkan agar dalam badan perwakilan Indonesia merdeka kelak,

demi terciptanya undang-undang yang mencerminkan hati nurani rakyat dengan tak

terkecuali. Dasar negara Indonesia, yakni Pancasila tidak pernah menolak perbedaan

pendapat, suku, agama,status sosial. Tetapi perbedaan-perbedaan yang beraneka

ragam tersebut sebaliknya melebur menjadi satu dalam ikatan persatuan sebagai

cermin kepribadian bangsa, yaitu musyawarah mufakat “Bhinneka Tunggal Ika”.

Dari uraian pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak dapat dilepaskan dari

pengaruh ilmu pengetahuan dari Eropa yang disesuaikan dengan ilmu

pengetahuan masyarakat Indonesia. Soekarno merupakan salah satu elit politik

Indonesia yang mendapatkan pendidikan secara Barat berusaha dengan segenap

kemampuannya untuk merumuskan dasar falsafah negara Indonesia merdeka. Pada


164

tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno mendapatkan kesempatan

memaparkan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Dasar pertama buat negara Indonesia adalah dasar kebangsaan. Dasar yang

kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Dasar ketiga adalah

mufakat, dasar perwakilan, dasar permuyawaratan. Dasar keempat yaitu

kesejahteraan sosial. Dasar kelima adalah Ketuhanan. Ide Soekarno tersebut

merupakan buah imajinasinya yang telah lama menggelora dalam sanubarinya dan

melahirkan pemikiran yang sangat luar biasa. Pendapat Soekarno ini dinamakan

Pancasila. Ide Soekarno tentang Pancasila kemudian dirumuskan menjadi

rancangan preambule. Setelah mengalami perubahan-perubahan mendasar, pada

sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya Pancasila kemudian disahkan

menjadi dasar falsafah negara.

2. Latar belakang pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila berkaitan erat

dengan pendidikan yang didapatnya, pergaulan dengan tokoh-tokoh pergerakan

nasional, pengalaman berpolitik pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda

dan kerjasama dengan pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia.

Sebagai seorang tokoh nasionalis, Soekarno sangat antusias terlibat dalam

membangun negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Kemudian ia menyajikan sebuah konsep definisi mengenai dasar negara yang

kelak akan dibentuk. Soekarno menamai dasar negara itu dengan istilah Pancasila.

Adapun pemikiran Soekarno tentang dasar negara Pancasila adalah sebagai

berikut: Pertama adalah Nasionalisme, Soekarno berpandangan bahwa kebangsaan


165

jangan didasarkan pada chauvinisme atau kebangsaan sempit melainkan kepada

internasionalisme atau kemanusiaan yang lapang. Akan tetapi internasionalisme

yang dimakdud bukan berarti kosmopolitisme yang tidak mau adanya

kebangsaan.

Internasionalisme tidak akan tumbuh subur kalau tidak berakar didalam

buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak hidup

dalam taman sarinya Internasionalisme. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan

dan berhubungan erat satu sama lain. Kedua adalah Internasionalisme atau

perikemanusiaan, prinsip ini mengacu pada prinsip kebangsaan, bahwa yang

dimaksud, bukanlah kebangsaan yang menyendiri dan menganggap bangsanya

yang tertinggi, termulia dan terbagus, sehingga hal tersebut dapat memicu suatu

dampak yang buruk, dengan meremehkan bangsa lain. Internasionalisme yang

dimaksud adalah, bahwa kita harus menuju pada persatuan dunia dan persaudaraan

dunia. Menurut Soekarno, bahwa pada hakikatnya “Internasionalisme tidak dapat

hidup subur, kalau tidak berakar didalam buminya nasionalisme”, jadi keduanya

saling berkaitan erat.

Ketiga adalah Mufakat atau demokrasi. Menurut Soekarno, demokrasi

adalah suatu ideologi politik. bahwa manusia memiliki kesadaran, sebab

demokrasi adalah suatu alam pikiran, alam pikiran politik yang di produksi dalam

suatu periode. Dengan demokrasi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu

meletakkan segala sesuatu di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka

demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia sendiri, dengan


166

demikian kita dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan

daripada rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya sekedar teknis, tetapi satu alam

jiwa pemikiran dan perasaan kita. Musyawarah atau demokrasi digali dari

peradaban atau kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, gotong royong dan

kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat. Proses pengambilan keputusan

mengenai segala sesuatu merupakan tradisi dari nenek moyang “musyawarah

untuk mufakat”. Musyawarah mengenai segala sesuatu adalah suatu praktek yang

berlaku di mana-mana. Di mana orang memiliki kebebasan berbicara dan

didengarkan.

Keempat adalah Soekarno menentang apa yang di ia sebut “sekadar

demokrasi politik Barat”, yang tidak peduli dengan keadilan sosial dan

menyebabkan rakyat berada dalam genggaman kapitalis. Tidak ada kemiskinan di

dalam Indonesia merdeka, Bahwa Soekarno menginginkan rakyatnya sejahtera,

semua orang cukup makan, cukup pakaian dan hidup dalam kesejahteraan, tidak

ada kaum kapitalis yang merajalela. Maka tidak hanya kesejajaran politik yang

diperlukan, tetapi juga kesejajaran dalam bidang ekonomi.

Kelima adalah Ketuhanan. Soekarno mempelajari semua agama sebagai

pengetahuan, dan mengambil pelajaran yang baik untuknya. Dalam kelanjutannya,

ia mulai mempelajari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang

penjelasannya diberikan oleh Romo Van Lith, dan ia menaruh perhatian pada

“kotbah diatas bukit”. Pengalaman-pengalaman mempelajari agama tersebut

membuatnya kaya akan ilmu pengetahuan tentang agama. Pemikirannya menjadi


167

luas terhadap agama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mendoronganya

menjadikan Ketuhanan sebagai prinsip yang kelima. Ia menyarankan, bahwa

selayaknya bangsa Indonesia ber-Tuhan dengan menjalankan kepercayaannya

masing-masing. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni

tidak dengan egoisme agama, sehingga bisa menjadi negara Indonesaia satu negara

yang ber-Tuhan. Mengamalkan dan menjalankan agama dengan cara berkeadaban,

ialah dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan saling hormat-

menghormati satu sama lain. Ke-Tuhanan yang berbudaya dan berbudi pekerti

luhur.

3. Problem kenegaraan yang di usulkan oleh Soekarno dan penyelesaiannya,

pertama berkaitan dengan dasar negara. Menurut Soekarno dasar negara Pancasila

merupakan uraian yang paling tegas tentang sebuah ideologi. Pancasila sebagai

dasar kenegaraan, merupakan gambaran bulat tentang dasar-dasar hegara

Indonesia. Pancasila menjadi tiang-tiang ideologi dari negara Indonesia yang

terdiri dari prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan

rakyat, Keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Bersumber pada cita-cita bekerjasama dan gotong-royong merupakan sari

pokok dari Pancasila itu sendiri. Cita-cita Indonesia asli dalam perjuangan

nasional telah dapat dipersatukan diri secara sintetis pada faham internasional,

demokrasi sosialisme dan nasionalisme. Merupakan suatu kebulatan dan kesatuan

sebagai Weltanschaung yang dapat digunakan sebagai dasar kenegaraan yang

bersifat politis. Kedua mengenai bentuk negara. Di bawah pimpinan ketua


168

Soekarno, panitia secara bulat menerima prinsip negara kesatuan lebih dari negara

persatuan. Bentuk negara kesatuan di sini adalah bentuk negara kesatuan

Pancasila. Negara kesatuan Pancasila menjunjung tinggi agama dan melindungi

agama. Kedudukan Pancasila menjadi kekuatan ideologi negara, berperan secara

tidak langsung melalui peranan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara. Ketiga, Soekarno menanyakan kepada ketua sidang, bahwa para

anggota mendukung keputusan sidang panitia menetapkan republik untuk dipilih

menjadi bentuk pemerintahan Indonesia merdeka dan sistem pemerintahannya

adalah presidensiil. Keempat mengenai wilayah negara, Soekarno mengusulkan,

bahwa negara Indonesia merdeka harus meliputi tanah Malaya dan Papua. Namun

pada akhirnya disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI, bahwa wilayah Indonesia

adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.


169

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Adams, Cindy. 1966. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta:

Gunung Agung.

Alwi, Hasan. (Red). 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta:

Balai Pustaka.

Ankersmith, F.R. 1987. Refleksi tentang sejarah terjemahan Dick Hartoko. Jakarta:

Gramedia.

Anshari, Endang Saifuddin. 1986. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jakarta: CV

Rajawali.

Bahar, Saafroedin. et.al. 1995. Risalah Sidang Badan Peyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat

Negara Republik Indonesia.

Cribb, Robert dan Kahin, Audrey. 2004. Kamus Sejarah Indonesia. Jakarta:

Komunitas Bambu.

Dahm, Bernard. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: LP3ES.

Darmaputera, Eka. 1987. Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan

Budaya. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Departemen Penerangan RI, 2001, Lahirnya Pantja-Sila, (Surakarta: Forum

Komunikasi Persatuan Nasional Surakarta (F.K.P.N.S.).

Djiwandono, J. Soedjati. 1995. Setengah Abad Negara Pancasila. Jakarta: Centre for

strategic and Internasional Stidies.

Elson, R. E. 2008. The Idea of Indonesia. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Giebels, Lambert. 2001. Soekarno Biografi 1901-1950. Jakarta: Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Gottchalk, Louis. 1969. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Pres.


170

Hatta, Mohammad. 1978. Memoir. Jakarta: Tintamas.

_______________.1982. Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Jakarta: Tintamas.

_______________.1983. Kumpulan Pidato II Dari tahun 1951-1979. Jakarta: Inti

Idayu Press.

Hamid , Abdul et all. 2012. Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Pustaka

Setia.

Heuken, SJ. A. et all. 1983. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila.

Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.

Kasenda, Peter. 2010. Soekarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933. Jakarta:

Komunitas Bambu.

Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lembaga Soekarno-Hatta. 1984. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan

Pancasila. Jakarta: Inti Idayu Press.

Legge, John .D. 1985. Sukarno Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Sinar Harapan.

Mannheim, Karl. 1991. Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik.

Yogyakarta: Kanisius.

Moedjanto, G. 2003. Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Natsir, Mohammad. 1986. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

N.N. 1990. Ensiklopedi Nasional Jilid 5, 7,12,13,14. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

N.N. 2010. Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan Sistem dan Bentuk

Pemerintahan di Dunia Jilid 6. Jakarta: PT Lentera Abadi.

N.N. 1958. Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid I

dan III. Bandung.

Notonagoro. 1957. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Yogyakarta:

Universitas Gajah Mada.

_________.1959. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: UGM.


171

_________.1962. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada.

Notosusanto, Nugroho. 1984. Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan

Pancasila Yang Otentik. Jakarta: Balai Pustaka.

Panitia Lima. 1980. Uraian Pancasila di Lengkapi dengan Dokumen Lahirnya

Pancasila 1 Juni 1945. Jakarta: Penerbit Mutiara.

Pranarka, A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan

Proklamasi Centre For Strategic and Internasional Studies.

Poesponegoro, Marwati Djoned dan Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Nasional

Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.

________________________________________________.1993. Sejarah Nasional

Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada

University.

____________.2010. Sejarah Nasional Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Balai

Pustaka.

Saksono, Ign. Gatut. 2007. Pancasila Soekarno, Yogyakarta: Rumah Belajar

Yabinkas.

Shadily, Hasan. et all. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Simorangkir, J.C.T. dan Say, B. Mang Reng. 1986. Tentang dan Sekitar Undang-

Undang Dasar 1945. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Salam, Solichin. 1966. Bung Karno Putera Fajar. Jakarta: Gunung Agung.

Sastrawiria, Tatang dan Wirasutisna, Haksan. 1955. Ensiklopedia Politik. Jakarta:

Perpustakaan Perguruan Kem. P.P dan K.

Sekitar Tanggal dan Penggalinya Edisi kedua. 1981. Jakarta: Yayasan Idayu.

Seri Buku Tempo. 2010. Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia. Jakarta: KPG dan

Majalah Tempo.

Soehino. 1993. Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara. Yogyakarta:

Liberty.


172

Soenarko, Mr. 1951. Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia

dari Sokrates hingga Ir. Soekarno. Jakarta: N.V.Hidup.

___________.1951. Dasar-Dasar Umum Tatanegara. Jakarta: Djambatan.

Soekarno. 1951. Indonesia Menggugat. Jakarta: S.K. Seno.

________.1964. Tjamkan Pantja Sila! Pantjasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta:

Pradnja Paramita.

________.1965 Di bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah

Bendera Revolusi jilid I.

________.Kepada Bangsaku Karya-karya Lengkap Bung Karno Pada Tahun 1926-

1957. Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi.

________.1984. Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan

Pendidikan Soekarno.

Soeripto. 1962. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 cetakan ke-1. Surabaya:

Penerbit Grip.

Sudiarja, A. SJ. (Koord). 2006. Karya Lengkap Driyarkara (Menalar Dasar Negara

Indonesia Telaah Filsafat Pancasila). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suganda, Dann. 1981. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah

Daerah. Bandung: Sinar Baru.

Sularto, St. dan Yunarti, D.Rini. 2010. Konflik Di Balik Proklamasi, BPUPKI, PPKI

Dan Kemerdekaan. Jakarta: KOMPAS.

Suwarno, P.J. 1994. Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah (Kumpulan

Karangan Ilmiah), Seri XX (Bulan Agustus 1993-Juni 1994) (Nasio dan

Nasionalisme). Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fak. Sastra dan Prodi

Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Sanata Dharma.

_____________.2003. Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia

Modern. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.


173

Westra, Pariata. 2011. Pancasila Dalam Empat Pilar Utama Negara-Bangsa Edisi I.

Yogyakarta: Pusat Dokumentasi Kepustakaan Balai Pembina Administrasi

dan Manajemen.

Yamin, Muhammad. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I.

Jakarta: Yayasan Prapantja.

________________. Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Yunarti, D.Rini. 2003. BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI. Jakarta:

KOMPAS.

Sumber Majalah

Hardiman, F. Budi. 1991. Hermeneutik: Apa itu?, Yogyakarta: Basis Vol. XL. No. 1-

12.

Rutges, J.F. 1954-1955. Pancasila Filsafat Negara Indonesia. Yogyakarta: Basis.

Swantoro, P. Memperingati Lahirnya Pancasila. Yogyakarta: Basis Vol. XIV-XV.

1964-1966.

Sumber Koran

Latif, Yudi. 2013. Pancasila, Kunci Bangsa Indonesia. Jakarta: Kompas. Selasa 4

Juni.

Swasono, Sri Edi. 2013. Pancasila dan Ide Persatuan. Jakarta: Kompas, Sabtu 1 Juni.

Sumber Internet

Gagasan, http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan. Diakses pada tgl 18/10/2012.

Ideologi, http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi. Diakses pada tgl 05/06/2012.

Kolonialisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme. Diakses pada tgl

28/07/2012.

Liberalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme. Diakses pada tgl 05/06/2012.

Marhaenisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme. Diakses pada tgl 05/06/

2012.


174

Musyawarah, http://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah. Diakses pada tgl 05/06/2012.

Pancasila, http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila. Diakses pada tgl 05/06/2012.

Sauvinisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Sauvinisme. Diakses pada tgl 05/06/2012.

Sejarah nama Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia.

Diakses pada tgl 11/01/2013.

http://politik.kompasiana.com/2013/02/26/negara-agama-negara-sekuler-negara-

atheis-dan-negara-pancasila--538459.html. Diakses pada tgl 28/02/2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indo

nesia. Diakses pada tgl 24/07/2013.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno_1959.jpg. Diakses pada tgl

24/07/2013.

http://www.andreasharsono.net/2010/05/gadjah-mada-dan-muhammad-yamin.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Soepomo. Diakses pada tgl 24/07/2013.

http://s284.photobucket.com/user/jennygozali/media/Pancasila-1e.jpg.html. Diakses

pada tgl 24/07/2013.

http://ketatanegaraan.wordpress.com/category/sosialisasi-uud-1945/. Diakses pada tgl

24/07/2013.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garuda_Pancasila.jpg. Diakses pada tgl

24/07/2013.


LAMPIRAN


175

Lampiran 1

SILABUS

Satuan Pendikan : SMAMata pelajaran : SejarahKelas/ Semester : XII IPS/ I ( Satu)Tahun Pelajaran : 2012/ 2013Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

KOMPETENSIDASAR

MateriPokok

KegiatanPembelajaran

INDIKATORPENILAIAN Alokasi

waktuSumberbelajarTeknik Bentuk Instrumen

1.1 MenganalisisperistiwasekitarProklamasi17 Agustus1945 danpembentukanpemerintahIndonesia.

LatarbelakanglahirnyaPancasilasebagaidasarfalsafahnegara.

Melalui kajianpustaka, internet ,diskusi kelompokdan presentasidiharapkan siswadapat membahas :

1. Beberapa alirandalam BPUPKI.

1. Kognitifa.Produk

1. Menjelaskanbeberapa alirandalam BPUPKI

2. Menganalisismasuknyapemikiran barat keIndonesia.

3. Menjelaskan sudutpandang sebab-sebab terbentuknyanasionalismeIndonesia.

Testetulis

Observasi

Tesessayterbukadan tesessaytertutup.

Testertulispilihanganda.

Teslisantertutup.

2 x 45menit

Buku :

Magdalia

Alfian dkk,

2007,

Sejarah

untuk SMA

dan MA

Kelas XII

Program

Ilmu

Pengetahua

n

Sosial.Jakar


176

KOMPETENSIDASAR

MateriPokok

KegiatanPembelajaran INDIKATOR

PENILAIAN Alokasiwaktu

SumberbelajarTeknik Bentuk Instrumen

2. Pancasiladisampaikan padasidang umumBPUPKI.

3. Pancasiladirumuskan dandiusulkan sebagaidasar falasafahnegara

4. Sidangpengesahan dasarfalsafah negaradan UUD

b. Proses

1. Membandingkandasar negara yangdisampaikandalam sidangumum BPUPKI.

2. Menganalisisperbedaan danperdebatanideologi dalamsidang BPUPKI.

3. MenjelaskanSidang umumBPUPKI II dalammerumuskan dasarfalsafah negara.

4. Menjelaskanperistiwa sekitarProklamasi.

5. Menjelaskansidang PanitiaPersiapanKemerdekaanIndonesia (PPKI).

Lembarpengamatan.

2 x 45menit

ta.Esis.

I Wayan

Badrika.

2006.

Sejarah

Untuk SMA

Kelas XII

Program

Ilmu

Pengetahua

n Sosial,

Jakarta :

Erlangga

Saafroedin

Bahar,

1995,

Risalah

Sidang

Badan

Penyelidik


177

KOMPETENSIDASAR

MateriPokok




5. Mampumengerjakan tugasdengan teliti dantepat.

6. Mencontohkanbentuk nila-nilaiPancasila.

7. Beranimengungkapkanpendapat danmenghargaipendapat temanyang berbedadalam kelompok.

2. Afektifa.Karakter

1. Mampumengerjakantugas denganteliti dan tepat.

2. MenghormatiPancasila sebagaidasar negaraIndonesia.

b.Keterampilansosial

1. Gotong royong,toleransi, sikappeduli.

2. Beranimengungkapkanpendapat danmenghargaipendapat temanyang berbedadalam kelompok.

2 x 45menit

Usaha-

usaha

Persiapan

Kemerdeka

an

Indonesia

(BPUPKI),

Panitia

Persiapan

Kemerdeka

an

Indonesia

(PPKI),

Jakarta:

Sekretariat

Negara

Republik

Indonesia.


178

KOMPETENSIDASAR

MateriPokok




8. Menerapkanpemahamantentang Pancasila

3. Psikomotoris

1. Menggambargaruda sebagailambang negara.

2. Menggambarpeta tempatduduk sidangBPUPKI.

3. MenuliskanrumusanPancasilaSoekarno.

MediaPembelajaran:

PowerPoint

Film Koran,

Majalah Internet


179

Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA

Mata pelajaran : Sejarah

Kelas / Semester : XII IPS/ I (Satu)

Alokasi Waktu : 6 x 45 menit

I. Standar Kompetensi

Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya

Orde Baru.

II. Kompetensi Dasar

Menganalisis peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan

pemerintah Indonesia.

III. Indikator

1. Kognitif

a. Produk

- Menjelaskan beberapa aliran dalam BPUPKI.

- Menganalisis masuknya pemikiran barat ke Indonesia.

- Menjelaskan sebab-sebab terbentuknya nasionalisme Indonesia.

b. Proses

- Membandingkan dasar negara yang disampaikan dalam sidang umum

BPUPKI

- Menganalisis perbedaan dan perdebatan ideoogi dalam sidang BPUPKI.

- Menjelaskan Sidang umum BPUPKI II dalam merumuskan dasar falsafah

negara

- Menjelaskan peristiwa sekitar Proklamasi.

- Menjelaskan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

2. Afektif

a. Karakter


180

- Mampu mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat.

b. Keterampilan Sosial

- Gotong royong, toleransi, sikap peduli.

- Berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat teman yang

berbeda dalam kelompok.

3. Psikomotoris

- Menggambar garuda sebagai lambang negara.

- Menggambar peta tempat duduk sidang BPUPKI.

- Menuliskan rumusan Pancasila Soekarno.

IV. Tujuan Pembelajaran

1. Kognitif

a. Produk

Siswa dapat

- Siswa dapat menjelaskan beberapa aliran dalam BPUPKI.

- Siswa dapat menganalisis masuknya pemikiran barat ke Indonesia.

- Siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terbentuknya nasionalisme

Indonesia.

b. Proses

- Siswa dapat membandingkan dasar negara yang disampaikan dalam

sidang umum BPUPKI.

- Siswa dapat menganalisis perbedaan dan perdebatan ideologi dalam

sidang BPUPKI.

- Siswa dapat menjelaskan Sidang umum BPUPKI II dalam merumuskan

dasar falsafah negara

- Siswa dapat menjelaskan peristiwa sekitar Proklamasi.

- Siswa dapat menjelaskan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI).

2. Afektif

c. Karakter

- Siswa dapat mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat.


181

d. Keterampilan Sosial

- Siswa dapat menunjukkan sikap gotong royong, toleransi, sikap peduli.

- Siswa dapat dan berani mengungkapkan pendapat dan menghargai

pendapat teman yang berbeda dalam kelompok.

3. Psikomotoris

- Siswa dapat menggambar garuda sebagai lambang negara.

- Siswa dapat menggambar peta tempat duduk sidang BPUPKI.

- Siswa dapat menuliskan rumusan Pancasila Soekarno.

V. Materi Pembelajaran

Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

a. Beberapa aliran dalam BPUPKI.

a) Perkembangan dan pengaruh pemikiran dunia.

b) Masuknya pemikiran barat ke Indonesia.

c) Nasionalisme Indonesia.

b. Pancasila disampaikan dalam sidang umum BPUPKI.

a) Mohammad Yamin.

b) Soepomo.

c) Soekarno

c. Pancasila dirumuskan dan diusulkan sebagai dasar falsafah negara

a) Perbedaan dan perdebatan ideoogi dalam sidang BPUPKI.

b) Sidang umum BPUPKI II dalam merumuskan dasar falsafah negara.

d. Sidang Pengesahan dasar falsafah negara dan UUD

a) Peristiwa sekitar Proklamasi

b) Menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

c) Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

VI. Model dan Metode Pembelajaran

Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi.

Metode : Ceramah, Kerja kelompok, diskusi, Tanya jawab.


182

VII. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Alokasi waktu

1. Kegiatan Awal

a. Pengkondisian kelas untuk siap belajar, guru

memberi salam dilanjutkan mengabsen siswa

b. Apersepsi:

- Guru memotivasi siswa untuk mencintai dasar

negara Pancasila sebagai ideologi negara

Indonesia.

- Menyampaikan tujuan pembelajaran dan

kegiatan yang akan dilakukan siswa, yaitu

tentang peristiwa sekitar Proklamasi 17

Agustus 1945 dan pembentukan pemerintah

Indonesia.

Pendahuluan

15 Menit

2. Kegiatan Inti

a. Guru memberikan pengantar tentang materi

peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan

pembentukan pemerintah Indonesia.

b. Guru memperkenalkan kepada siswa materi kasus,

menonton film atau mendiskusikan kejadian-

kejadian yang terkait dengan peristiwa sekitar

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan

pemerintah Indonesia.

c. Siswa secara berkelompok mendiskusikan

pengaruh pemikiran barat yang masuk ke

Indonesia terhadap BPUPKI.

d. Siswa secara berkelompok membandingkan dasar

negara yang disampaikan dalam sidang umum

40 Menit


183

BPUPKI.

e. Siswa secara berkelompok menganalisis perbedaan

dan perdebatan ideologi dalam sidang umum

BPUPKI.

f. Siswa secara berkelompok mendiskusikan perstiwa

sebelum dan sesudah proklamasi.

g. Siswa secara individu mencontohkan secara

konkret bentuk perwujudan dari Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari.

h. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil

diskusinya secara bergantian didepan kelas (untuk

melatih kemampuan berkomunikasi, pemahaman

dan pendengar yang baik).

3. Penutup

a. Siswa bersama-sama menyimpulkan hasil kegiatan

dan mengajak siswa mencatat hasil rangkuman

secara individu.

b. Siswa mengerjakan tugas tes tertulis melatih

pemahaman dengan jujur dan tanggung jawab.

c. Siswa menyampaikan tanggapan (melakukan

umpan balik/refleksi) tentang pelaksanaan

pembelajaran.

d. Guru memberikan penghargaan pada individu

maupon kelompok yang hasil kerjanya baik agar

siswa lebih percaya diri.

e. Guru memberikan tindak lanjut agar siswa secara

individu mampu mengimplementasikan nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila.

15 Menit

VIII. Sumber dan Media pembelajaran


184

a. Sumber Belajar

Magdalia Alfian dkk, 2007, Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program

Ilmu Pengetahuan Sosial.Jakarta.Esis.

I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ilmu

Pengetahuan Sosial, Jakarta : Erlangga.

Saafroedin Bahar, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik

Indonesia.

b. Media Pembelajaran

Power Point.

Film tentang Pancasila.

Koran, Majalah.

Internet

IX. Penilaian

Instrumen: Tes essay terbuka dan tes essay tertutup, tes tertulis pilihan ganda,

tes lisan tertutup

1. Kognitif

a. Produk

1) Jelaskan 2 aliran pokok yang ada dalam BPUPKI?

2) Buatlah analisis tentang masuknya pemikiran barat ke Indonesia dan

contohnya!

3) Jelaskan sebab-sebab terbentuknyanya nasionalisme di Indonesia? dan

berikan contohnya!

b. Proses

1) Bandingkan dasar negara yang disampaikan dalam sidang umum BPUPKI?

2) Buatlah analisis perbedaan dan perdebatan ideologi dalam sidang BPUPKI?

3) Jelaskan tentang peristiwa sekitar Proklamasi?

4) Jelaskan tentang pembentukan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI).


185

2. Afektif

a. Karakter

Banggakah anda terhadap dasar negara Pancasila, jelaskan?

b. Keterampilan sosial

Jelaskan bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari?

NO.Aspek yang Diamati Skor Pengamatan

4 3 2 1

1 Partisipasi

2 Kerjasama

3 Antusias

4 Ide/Gagasan

5 Keberanian (Berkomunikasi dan

bertindak)

6 Dll.

Keterangan:

4 = Sangat Setuju Sekali

3 = Setuju Sekali

2 = Setuju

1 = Tidak Setuju

3. Psikomotor

1) Gambarkan garuda sebagai lambang negara Indonesia dan peta tempat duduk

dalam sidang BPUPKI.

2) Tuliskan rumusan Pancasila Soekarno yang disampaikan dalam sidang

BPUPKI?


186

NA = Kognitif (70%) + Afektif (20%) + Psikomotor (10%)

Tindak Lanjut

1. Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaian KKM 75

2. Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaian KKM kurang

dari 75

3. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaian KKM

lebih dari 75.

Yogyakarta, 30 Setember 2013

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

NIP: Yovita Septika Sari


187

LAMPIRAN MATERI

LATAR BELAKANG LAHIRNYANYA PANCASILA SEBAGAI DASAR

FALSAFAH NEGARA

A. Beberapa Kekuatan Aliran dalam BPUPKI

a. Perkembangan dan pengaruh pemikiran dunia

Banyak pemikiran yang membentuk perkembangan mengenai Pancasila.

Pemikiran mengenai Pancasila terjadi pada abad ke XX, suasana pada waktu

itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat yang memiliki sejarahnya sendiri

di Indonesia. Alam pikiran barat tersebut telah memberikan sumbangan yang

cukup besar bagi para anggota BPUPKI dan para pejuang bangsa lainnya. Alam

pikiran Eropa atau Barat yang modern pada saat itu masuk ke Indonesia dengan

caranya sendiri. Sehingga sejarah pemikiran Pancasila dapat direalisasikan

berdasarkan pengaruh alam pikiran Eropa dan disesuaikan dengan alam pikiran

masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pertumbuhan kebudayaan Eropa modern pada abad XIV melahirkan dua

aliran pemikiran utama Rasionalisme dan Emperisme. Sehingga menumbuhkan

suatu gerakan yang dikenal dengan Aufklarung sebagai suatu gerakan

kebudayaan yang berpangkal pada otonomi dan independensi pengetahuan

manusia. Munculnya Kapitalisme dan Liberalisme memacu pertumbuhan

ekonomi serta melahirkan suatu Revolusi Industri yang terkait dengan modal,

teknologi, pasar dan perdagangan. Perkembangan Kapatalisme dan Liberalisme

melahirkan pemikiran baru mengenai ekonomi, masyarakat, hukum dan negara.

Berkembangnya sosialisme, di mana Marxisme menjadi aliranran utama bagi

tumbuhnya sifat radikal dan agresif. Pada akhirnya seluruh pertumbuhan dan

perkembangan tersebut menyebabkan adanya suatu ikatan yang semakin erat

satu sama lain, diantaranya ideologi, politik dan ekonomi. Perkembangan

tersebut juga memacu tumbuhnya kekuatan dan kekuasaan di Eropa, yaitu

kolonialisme dan imperealisme.


188

b. Masuknya pemikiran Barat ke Indonesia

Masuk dan tumbuhnya kekuasaan Barat di Indonesia, sesungguhnya

telah dimulai sejak kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di Malaka. Hal ini

dapat kita lihat dalam agama dan perdagangan. Masyarakat Indonesia

melakukan interaksi sosial dalam perdagangan, dan agama nasrani pun

perlahan-lahan mulai dikenalkan di Indonesia. Lambat laun pemikiran-

pemikiran Eropa benar-benar masuk di Indonesia, terutama saat Belanda sudah

menjajah Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang diberikan kesempatan

belajar dan menempuh pendidikan di Eropa seperti Mohammad Hatta, Suttan

Syahrir, Ahmad Soebardjo, Darmawan Mangoenkoesoemo dll. Orang-orang

Indonesia tersebut mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideologi

Aufklarung, sebagai suatu ideologi sekuler (bukan keagamaan) yang terkait

erat pertumbuhannya dengan perkembangan rasionalisme, emperisme, idealism

dan positivisme.

Masuknya perkembangan pemikiran Eropa ke Indonesia memiliki

peranan yang sangat penting, karena orang-orang Indonesia bisa mengenal dan

mempelajari perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Akan tetapi,

sesungguhnya pengaruh Barat masuk ke Indonesia bukan sebagai suatu

masyarakat yang masih kosong. Bahwa sebelum pemikiran barat tersebut

mempengaruhi perkembangan pemikiran di Indonesia, agama Hindu, Buddha

dan Islam yang lebih dulu berkembang dan mempengaruhi alam pikiran

Indonesia. Terutama Hindu dan Buddha yang telah lama tumbuh dan

berkembang di Indonesia, dimana keduanya telah membentuk unsur-unsur

pemikiran dan kebudayaan yang begitu kental menyatu dengan masyarakat,

sebagai simbol kebesaran bangsa Indonesia pada masa silam. Keduanya

merupakan unsur dari luar yang lebih dahulu masuk, dan telah membentuk

perkembangan alam pikiran serta kebudayaan dan masyarakat Indonesia.

Sebelum agama Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani masuk ke Indonesia,

bangsa Indonesia pun telah terdapat masyarakat dan kebudayaan sendiri.


189

c. Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme sebagai bentuk dari kebangkitan nasional ditandai dengan

berdirinya Budi Utomo pada 1908. Didirikan oleh seorang dokter Jawa, yaitu

Wahidin Sudirohoesodo dan didukung oleh mahasiswa kedoketeran STOVIA.

Budi Utomo sebagai organisasi modern yang menumbuhkan kesadaran

nasionalisme dan terorganisir dalam suatu gerakan menentang kekuasaan

kolonial Belanda. Berawal dari pergerakan Budi Utomo inilah, kemudian

bermunculan berbagai organisasi lainnya yang memiliki semangat perjuangan

bagi perbaikan nasib bangsa Indonesia. Dalam diri Soekarno tumbuh jiwa

nasionalisme, semenjak muda ia mengalami pergumulan batin yang besar.

Menurutnya diskriminasi-diskriminasi dan peghinaaan yang dilakukan oleh

kekuasaan kolonial meninggalkan luka mendalam bagi harga diri bangsa

Indonesia.

Nasionalisme Indonesia pada hakikatnya berbeda dengan gerakan

perlawanan sebelumnya terhadap kekuasaan Belanda. Misalnya perang Jawa

1825-1830 yang merupakan gerakan perlawanan yang bersifat lokal.

Nasionalisme baru muncul pada awal abad ke-20, di mana telah melibatkan

hampir seluruh wilayah jajahan yang dikuasai Eropa. Gerakan perlawanan

yang dilakukan tidak hanya menentang kekuasaan kolonial, tetapi juga

memikirkan dan mengembangkan pandangan baru yang sadar akan

kepribadian nasional.

B. Pancasila Disampaikan pada Sidang umum BPUPKI

Dalam rangka janji kemerdekaan tersebut, pihak Jepang memberikan

keleluasaan bergerak kepada pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional

Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada bulan 1 Maret 1945, pemerintah Jepang

meresmikan terbentuknya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas dari badan ini adalah untuk

mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi

politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutukan dalam

usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr.


190

K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan R.P. Soeroso dan seorang Jepang

bernama Itjibangse selaku wakil-wakil ketua. Jumlah anggota lebih dari 60

orang, termasuk didalamnya Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad

Yamin, Soepomo dan lain-lain. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia melakukan dua kali masa sidang secara resmi, yaitu:

masa sidang I: 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan masa sidang II : 10 Juli

sampai dengan 17 Juli 1945. Tentang dasar negara itu, sekurang-kurangnya ada

tiga anggota yang mengemukakan gagasan/pendapatnya, yaitu Mohammad

Yamin, Soepomo dan Soekarno.

a. Gagasan Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Dalam menyampaikan pidato dihari pertama sidang umum BPUPKI

Mohammad Yamin mengemukakan lima gagasan atau pendapatanya.

Gagasan yang disampaikan oleh Yamin, antara lain:

1. Peri- Kebangsaan

Indonesia merdeka, sekarang-Nationalisme lama dan baru dasar

negara Sriwijaya dan Majapahit--perubahan zaman-dasar peradaban

Indonesia--tradisi tata negara yang putus--Etat national-etats puissances--

kesukaran mencari dasar asli--cita-cita yang hancur di medan perjuangan.

Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri.

2. Peri-Kemanusiaan

Kemajuan kemerdekaan-kemerdekaan akan menghidupkan

kedaulatan negara--anggota keluarga--dunia—status politik yang

sempurna—menolak dominion status, protectoraat,mandate, Atlantic

Charter pasal 3—status internasional yang berisi kemanusiaan dan

kedaulatan sempurna.

3. Peri-Ketuhanan

Peradaban luhur—Ber—Tuhan—dasar negara yang berasal dari

peradaban dan agama.

4. Peri-Kerakyatan


191

1) Permusyawaratan: surat Asysyura ayat 38—kebaikan musyawarat-

musyawarat dalam masyarakat dalam semasa khalif yang empat dan

sesudah itu—musyawarat bersatu dengan perintah agama.

2) Perwakilan: Dasar adat yang mengharuskan perwakilan-perwakilan

sebagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia-perwakilan sebagai

dasar abadi bagi tata negara.

3) Kebijaksanaan: Rasionalisme—perubahan dalam adat dan

masyarakat—keinginan penyerahan—Rasionalisme sebagai dinamika

rakyat.

a) Faham negara Indonesia: Membuang dasar negara filsafatiah (Plato,

Aristoteles, Thomas More)—6 gabungan dasar dan faham yang

ditolak—9 gabungan dasar dan faham yang diterima—kesimpulan

negara kesejahteraan rakyat Indonesia; dan terbentuknya republik

Indonesia yang berdasarkan nasionalisme unitarisme.

b) Pembelaan: Dasar syuriah menimbulkan perang jihad—perwakilan

secara adat menimbulkan tenaga keraman—kebijaksanaan teknik

dan siasat perang—balatentara kebangsaan Indonesia.

c) Budi negara : Dahulu dan sekarang –1. Setia negara—2. Percaya

akan tenaga rakyat—3. Ingin merdeka.

5. Kesejahteraan Rakyat

Keadilan sosial, kegembiraan dalam negara baru—perubahan bagi republik

rakyat kesejahteraan.

b. Gagasan Soepomo (31 Mei 1945)

Soepomo menyampaikan pidatonya di depan seluruh anggota BPUPKI

pada tanggal 31 Mei 1945, hanya berselang dua hari setelah penyampaian

pidato Muhammad Yamin. Sebelum mengungkapkan pendapatnya Soepomo

terlebih dahulu mengulas sedikit pembicaraan-pembicaraan yang sudah

disampaikan oleh para anggota sebelumnya. Dalam pidatonya Soepomo

mengatakan, bahwa jikalau hendak membicarakan tentang dasar sistem

pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia. Maka dasar

sistem pemerintahan itu bergantung pada Staatsidee, yaitu dengan menurut


192

dasar apa negara Indonesia akan di dirikan?, menurutnya ada 3 permasalahan,

yakni:

1) Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara

(Eenheidsstaat) atau negara serikat (Bondstaat) atau sebagai persekutuan

negara (Statenbond).

2) Kedua, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama.

3) Ketiga, apakah Republik atau Monarkhi.

Menurut Soepomo, untuk menjawab permasalah tersebut, hendaknya

dibicarakan dasarnya negara Indonesia merdeka dan dasar pengartian

Staatsidee yang menjadi cita-cita negara. Menindaklanjuti persatuan negara

atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarkhi, ia menyampaikan

tiga uraian teori tentang negara:

1) Teori perseorangan, teori individualistis. Menurut aliran ini, negara ialah

masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara

seluruh seseorang dalam masyarakat itu (conttrat social). Susunan hukum

negara yang berdasar individualism terdapat di negeri Eropa Barat dan di

Amerika.

2) Teori golongan, negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (suatu

klasse) untuk menindas klasse lain. Negara memiliki kedudukan ekonomi

yang paling kuat dan menindas golongan-golongan lain yang lemah.

Teori integralistik, teori yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller,

dan Hegel. Menurut teori ini negara tidak diperuntukkan untuk kepentingan

satu golongan masyarakat saja, tetapi juga kepentingan masyarakat

seluruhnya. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral, karena

semua golongan berhubungan erat satu sama lain dan untuk menjamin

keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai sebuah persatuan.

c. Gagasan Soekarno (1 Juni 1945)

Sekitar 68 tahun yang lalu Soekarno berpidato sebagai anggota

BPUPKI, ia mengusulkan sekitar lima sila, yang diusulkan sebagai dasar

filsafat negara Indonesia merdeka. Soekarno mendapat kesempatan


193

menyampaikan gagasan atau pendapatnya di depan anggota BPUPKI pada

tanggal 1 Juni 1945.

1. Dasar pertama, yang baik menurutnya dijadikan dasar buat negara

Indonesia ialah dasar Kebangsaan. Dasar nationale staat atau negara

nasional, maksudnya adalah yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia,

sebuah cetakan alam yang ada dibumi khatulistiwa sebagai satu kesatuan.

Sumatra, Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, itu bukan nationale staat,

tetapi hanya Indonesia secara keseluruhan, itulah satu nationale staat.

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan”. Ia mengemukakan bahwa

internasionalisme berakar dari nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat

hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.

Dalam arti menegaskan, bahwa bangsa Indonesia tidak menganut paham

yang picik. Di mana kita harus menuju pada persaudaraan dunia,

kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme bagi Soekarno ialah

“humanity”, Perikemanusiaan.

3. Dasar ketiga ialah: Prinsip Mufakat, Dasar perwakilan, Dasar

permusyawaratan. Di jelaskan oleh Soekarno bahwa negara Indonesia

bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan

walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat

semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Soekarno yakin, bahwa syarat

yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan

,perwakilan. Dengan cara ini diharapkan bangsa Indonesia dapat

memperbaiki segala hal, seperti dalam memelihara agama juga

keselamatan agama, dengan jalan membawa sistem pembicaraan,

permusyawaratan atau demokrasi didalam Badan Perwakilan Rakyat. Baik

Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya sama-sama berjuang dan

bekerja sehebat-hebatnya di dalam badan perwakilan.

4. Dasar keempat: prinsip Kesejahteraan sosial, tidak ada kemiskinan didalam

Indonesia merdeka. Masyarakat Indonesia semuanya haruslah sejahtera,

semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, sehingga mereka merasa

nyaman berada di bumi Indonesia. Bukan kaum kapital yang merajalela


194

dan rakyat menderita. Seluruh rakyat memiliki hak politik dan hak

ekonomi yang sama, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera.

5. Prinsip yang kelima, ialah Ketuhanan: Soekarno mengajak seluruh bangsa

Indonesia untuk ber-Tuhan, masing-masing orang Indonesia hendaknya

ber-Tuhan dan menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap

rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme-

agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan.

Hendaknya mengamalkan dan menjalankan agama, baik Islam maupun

Kristen dengan cara yang berkeadaban. Berkeadaban untuk saling hormat-

menghormati satu sama lain.

C. Pancasila Dirumuskan dan Diusulkan Sebagai Dasar Falsafah Negara

a. Perbedaan dan Perdebatan Ideologi Dalam Sidang BPUPKI

Pada sidang BPUPKI yang telah berlangsung, terjadi proses

perbedaan dan perdebatan yang dipengaruhi oleh tiga ideologi: pertama

ideologi kebangsaan, kedua Islam dan yang ketiga ideologi Barat modern

sekular. Perbedaan idelogi ini juga sudah tampak dalam sidang umum yang

pertama, dimana menghendaki agar urusan negara dipisahkan dari urusan

agama. Ideologi Islam tampak dari pendapat yang menghendaki bahwa

agama Islam menjadi dasar negara, negara mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan syariat Islam, bahwa agama Presiden harus agama Islam, dan

agama resmi negara adalah agama Islam. Rancangan prembule hukum

dasar, telah disepakati oleh para anggota BPUPKI, yang tergabung dalam

panitia kecil (panitia Sembilan). Kewajiban umat Islam untuk menjalankan

syariat Islam, merupakan kebulatan nasionalisme Indonesia. Didalamnya

diharapkan adanya persatuan bangsa Indonesia, perikemanusiaan,

perwakilan permufakatan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Prembule

tersebut juga akan menjadi suatu alat pemersatu yang melindungi segenap

golongan yang ada didalam anggota BPUPKI. Perdebatan yang terjadi

banyaklah yang mengenai “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya”.


195

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa Latuharyhary

sebagai seorang Kristen menyampaikan keberatannya pada kalimat tersebut.

Usul yang sama juga disampaikan oleh Wongsonegro dengan didukung oleh

Hoesein Djajadiningrat, bahwa mungkin anak kalimat tersebut dapat

menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa menjalankan syariat

Islam bagi orang-orang Islam. Namun Soekarno sekali lagi menegaskan,

bahwa kalimat tersebut merupakan kompromi yang sudah disepakati antara

golongan kebangsaan dan golongan Islam, yang didapat dengan susah payah.

Panitia kecil menyampaikan 2 pasal dari rancangan pertama Undang-

Undang Dasar pada sidang BPUPKI. Dan yang menjadi topik utama adalah

pasal 4 dan 28. Pasal 4 ayat 2 tentang presiden: “yang dapat menjadi

presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli. Pasal 28 tentang

agama:”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untu memeluk

agama apa pun untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”. Lalu

Wahid Hasjim mengusulkan, agar pasal 4 ayat 2 itu ditambah dengan kata-

kata “ yang beragama Islam”. Jika presiden orang Islam,maka pemerintah-

perintah berbau Islam dan akan besar pengaruhnya. Ia juga mengusulkan

agar pasal 29 dirubah, sehingga berbunyi: Agar “agama negara ialah agama

Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain dan

sebagainya”.

b. Sidang Umum BPUPKI II Dalam Merumuskan Dasar Falsafah Negara

a) Sidang BPUPKI Tanggal 22 Juni 1945

Sebelum sidang pertama berakhir, ketua BPUPKI Radjiman

Wedyodiningrat membentuk Panitia kecil yang di ketua oleh Soekarno

untuk membahas Pancasila sebagai falsafah negara dan Panitia kecil yang

diketuai oleh Soepomo sebagai panitia perancang UUD. Hal tersebut

dimaksudkan untuk melancarkan pelaksanaan kerja BPUPKI. Sidang

BPUPKI tersebut berlangsung pada masa reses atau diselenggarakan sidang

tidak resmi yang membahas rancangan dasar falsafah negara dan rancangan

Undang-undang Dasar. Sidang tersebut dihadiri sekitar 38 anggota

BPUPKI. Panitia Sembilan, mengadakan pembicaraan untuk mencapai


196

hasil atau satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.

Persetujuan tersebut dimaksudkan dalam suatu rancangan prembule.

Rancangan tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau The

Djakarta Charter. Hasil sidang pada tanggal 22 Juni 1945 tersebut,

kemudian disampaikan oleh Soekarno Dalam sidang resmi kedua BPUPKI.

Setelah melakukan pembicaraan yang serius, akhirnya panitia kecil

berhasil mencapai suatu modus kompromi yang disepakati bersama, antara

para nasionalis kebangsaan, nasionalis Islam dan pihak para nasionalis

sekuler. Dalam pidatonya pada tanggal 10 Juli dalam sidang BPUPKI,

Soekarno menekankan bahwa tugas panitia kecil sangatlah berat. Hal

tersebut sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara dua

kelompok anggota. Kemudian ia menyampaikan kesepakatan yang telah

disepakati bersama dalam panitia Sembilan. Hasil dari perundingan panitia

Sembilan tersebut berupa rancangan prembule. Prembule tersebut

ditandatangani oleh Sembilan anggota pada tanggal 22 JUni 1945 di

Jakarta, maka dikenal sebagai Piagam Jakarta (The Djakarta Charter),

nama tersebut pertama kali diungkapakan oleh Muhammad Yamin.

Kesepakatan Piagam Jakarta telah dilaporkan oleh Soekarno di

depan seluruh anggota sidang. Dalam Piagam Jakarta tersebut, tersimpul

dua ujud daripada Indonesia merdeka, yaitu:

1) Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa

sampai tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terlebih dahulu dikatakan, bahwa

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan peri keadilan.

Dengan disepakatinya Piagam Jakarta itu, maka urutan Pancasila

menjadi berubah, dasar moral terletak di atas sebagai berikut:


197


pemeluknya.






Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dengan

pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh. Memerintahkan

kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke dalam dan

ke luar. Dasar Ke-Tuhanan menghendaki jiwa yang murni dalam

melaksanakan tugas negara. Dengan politik pemerintahan yang berpegang

kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya “suatu keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia.

D. Sidang Pengesahan Dasar Falsafah Negara dan UUD

a. Peristiwa Sekitar Proklamasi

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu

setelah kota pada tanggal 6 Agutus kota Hirosima dijatuhi bom atom oleh

Amerika Serikat. Sehari setelah itu pada tanggal 7 Agustus, keanggotaan

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia baru dibentuk dan diumumkan

di Jakarta. Kemudia pada tanggal 8 Agustus kota Nagasaki kembali

dijatuhi bom atom oleh Amerika. Dengan demikian dapat diduga bahwa

kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga

proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Soekarno dan Hatta

ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam

rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehingga dengan

demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap

inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menganggap PPKI

adalaah badan buatan Jepang.

Adanya perbedaan paham tersebut mendorong golongan pemuda

untuk membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke luar kota. Menjelang


198

tanggal 16 Agustus 1945 mereka telah dibawa oleh golongan pemuda ke

Rengasdengklok dan ditempatkan di sebuah asrama Peta, dengan dalih

melindungi mereka jika terjadi pemberontakan Peta dan Heiho. Pada

malam harinya Soebardjo mengundang anggota PPKI ke rumah Laksamana

Muda Maeda, dengan terlebih dahulu melakukan pemeberitahuan kepada

Maeda melalui telepon. Meminjam rumah Laksamana Muda Maeda

sebagai tempat diadakannya sidang PPKI, yang dihadiri oleh segenap

anggotanya beserta pemimpin-pemimpin pemuda dan beberapa orang

pemimpin pergerakan. Bersama tokoh pemuda, yakni Soekarni dan Sayuti

Melik, Soekarno, Mohammad Hatta dan Soebardjo membahas perumusan

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara rinci demikian naskah

Proklamasi berdasarkan tulisan tangan Soekarno :

Setelah kelompok perumus naskah proklamasi selesai, segera

menuju ke serambi muka. Sidang itu bukan lagi sidang PPKI, karena sudah

bertambah pemimpin-pemimpin muda. Soekarno membuka sidang dan

membacakan rumus pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat perlahan-

lahan dan berulang-ulang. Kepada semua anggota yang hadir Soekarno

menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi


199

Indonesia merdeka sebagai suatu dokumen bersejarah dan sebagai warisan

bagi anak cucu kita. Soekarni kemudian mengusulkan bahwa bukan kita

semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah itu, cukuplah dua

orang saja yang menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia yaitu

Soekarno- Hatta. Dengan disetujinya usul Soekarni oleh seluruh anggota

sidang, maka Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik

naskah itu berdasarkan naskah tulisan Soekarno, disertai dengan

perubahan-perubahan yang telah disetujui. Dengan perubahan tersebut

maka naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Soekarno dan

Hatta. pada bagian akhir diganti dengan “ Atas nama Bangsa Indonesia”.

b. Menjelang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Sehari sebelum pelaksanaan sidang PPKI, tepatnya pada sore hari

setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta

menerima telepon dari tuan Nijyijima, pembatu Admiral Maeda menayakan

dapatkah menerima seorang opsir kaigun (angkatan laut), karena ia mau

mengungkapkan suatu hal yang penting bagi Indonesia. Seorang opsir

datang sebagai utusan kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-


200

sungguh, bahwa wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai

oleh angkatan laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat

dalam pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi “Ke-Tuhanan

dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Mereka mengakui, bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya

mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan

seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-undang Dasar

berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika

“diskriminasi” itu dtetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar

Republik Indonesia.

Begitu seriusnya hal tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 1945,

sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai. Mohammad Hatta mengajak Ki

Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku

Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah

itu. Mohammad Hatta menyatakan bahwa, semangat Piagam Jakarta tidak

lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ke-Tuhanan dengan kewajiban

menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya

dengan “ Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

c. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Dokurisu Junbi

Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang

beranggotakan 21 orang. PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan

Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Tugas dari PPKI, ialah menetapkan

UUD dan hal-hal yang perlu untuk negara Indonesia yang kemerdekaannya

akan “dihadiahkan” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945.

a) Proses Pengubahan Sila Pertama

Setelah sidang dibuka oleh Soekarno dan memberikan pidato

singkat, maka Mohammad Hatta dipersilahkan menyampaikan

laporannya, mengenai perubahan-perubahan pokok yang penting.


201

1) Menghilangkan pernyataan Indonesia merdeka serta pembukaan yang

lama diganti dengan pembukaan yang semula dirancang oleh panitia

kecil (panitia Sembilan). Dalam mukadimah kembali pada prembule

yang lama, dahulu panitia kecil telah merancang prembule untuk

Undang-undang Dasar. Tetapi kemudian pada sidang Dokuritu

Zyunbi Tyoosakai merubah prembule itu dan memecah menjadi dua,

ialah pernyataan Indonesia merdeka dan Pembukaan (yang singkat).

Kemudian Mohammad Hatta membacakan dasar falsafah negara

yang telah mengalami perubahan mendasar.

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segalabangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harusdihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan danperikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telahsampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausamengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negaraIndonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengandidorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupankebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakandengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatupemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, makadisusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu hukum dasarnegara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negararepublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaanyang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia.


202

2) Pasal 6 alinea 1 menjadi:” Presiden ialah orang Indonesia asli yang

beragama Islam dicoret”, menjadi “Presiden ialah orang Indonesia

asli”. Hal ini terkait jika Presiden republik orang Islam, agaknya

menyinggung perasaan dan pun tidak berguna.

3) Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.1

Inilah perubahan yang dapat mempersatukan segala bangsa.

Setelah direvisi oleh Mohammad Hatta, Pancasila dalam pembukaan

Undang-undang Dasar mengalami perubahan. Jika sebelumnya isi dan

urutan Pancasila dalam Piagam Jakarta sebagai berikut :


pemeluknya.






Maka perubahan yang disetujui secara bulat pada sidang PPKI isi dan

urutan Pancasila dalam pembukaan Undang-undang adalah sebagai

berikut:







1 Soeripto, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 cetakan ke-1,Surabaya: Penerbit Grip, 1962, hlm.110-111; Endang Saifuddin Anshari., op.cit., hlm. 51; Lembaga Soekarno-Hatta., op.cit., hlm. 42-43;Saafroedin Bahar et.al., op.cit., hlm. 414-416.


203

Perubahan juga terjadi pada pembukaan Undang-undang Dasar itu

sendiri, atas usul I Gusti Ketut Pudja alinea ketiga yang berbunyi: “ Atas

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” diganti menjadi “Atas berkat

Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Kemudian Ki Bagoes Hadikoesomo

mengusulkan perkataan “menurut dasar” dicoret saja dan lebih baik

diganti dengan “ Ke-Tuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil

dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dan seterusnya”. Hasil

dari keputusan yang diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota pada

sidang PPKI, adalah:

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segalabangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harusdihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan danperikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telahsampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausamengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negaraIndonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulatan, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengandidorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupankebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakandengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatupemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah –darah Indonesia, dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, makadisusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatususunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dankerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatukeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


204

Lampiran 3

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945

Lampiran 4

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1945


205

Lampiran 5

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Ind

onesia


206

Lampiran 6

Soekarno Penggali Pancasila

Sumber : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno_1959.jpg


207

Lampiran 7

Muhammad Yamin

Sumber : http://www.andreasharsono.net/2010/05/gadjah-mada-dan-muhammad-yamin.html


208

Lampiran 8

Soepomo

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Soepomo


209

Lampiran 9

Naskah "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter"

yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945

Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Ind

onesia


210

Lampiran 10

Pancasila

Sumber : http://s284.photobucket.com/user/jennygozali/media/Pancasila-1e.jpg.html


211

Lampiran 11

Sumber : http://ketatanegaraan.wordpress.com/category/sosialisasi-uud-1945/


212

Lampiran 12

Lambang Pancasila

Sumber : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garuda_Pancasila.jpg


Documents

SEJARAH PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DASAR … · KU PERSEMBAHKAN KARYA ... yang tumbuh pada masa Hindia Belanda dan juga ... Indonesia merdeka adalah bekas wilayah kekuasaan Pemerintah