Sejarah Kalimantan Utara

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak.

Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun. Pada tanggal 22 April 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Triyono Budi Sasongko sebagai Pejabat Gubernur Kaltara menggantikan Irianto Lambrie yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan Pj. Gubernur Kaltara.

Slogan Pj. Gubernur Kaltara Pertama 2013 – 2014 (Dr. H. Irianto Lambrie) yang juga Sekdaprov Kaltim, dalam misi pembangunan Kaltara pasca terbentuk

Pj. Gubernur Kaltara ke II Triyono Budi Sasongko menggantikan Pj. Gubernur Pertama Dr. H. Irianto Lambrie (2 Periode)

Kerajaan Kesultanan Bulungan

SEJARAH SEBELUM PEMBENTUKAN

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei . Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang. Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut. Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).

Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu (bekas bawahan Brunei).

Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei , namun negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi

daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan daerah

bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kotawaringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungansuku Tidung yang ada di wilayah Tawau.

SEJARAH PEMBENTUKAN KALTARA

Kantor Gubernur Kaltara Pertama yang dipinjamkan oleh Pemkab Bulungan

Kantor Gubernur Kalimantan Yang Telah dibangun

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Oktober 2012. Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang disingkat menjadi Kaltara, melalui proses panjang yang diwacanakan sejak tahun 2000. Provinsi Kaltara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Sejak terbit UU No. 20 Tahun 2012 maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013 Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.

Tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga dengan adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan.

Arti Logo

ARTI, BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN LOGO DAERAH

Logo Daerah terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu :

1. Tulisan Kalimantan Utara; 2. Bintang; 3. Gerbang perbatasan merah putih; 4. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan

Tidung, dengan parang dan tombak bersilangan didepannya; 5. Padi dan kapas yang diikat dengan pita, jumlah padi 22 butir,

pita 4 (empat) simpul, dan kapas 13 buah; 6. Laut bergelombang; 7. 4 (empat) garis gelombang yang menggambarkan sungai; 8. Dibagian bawah ada tulisan “BENUANTA” diatas pita warna

putih kuning.

Bentuk keseluruhan Logo Daerah, bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berazaskan falsafah Negara Pancasila, dengan warna dasar biru muda/biru langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan.

Warna Logo Daerah mempunyai arti : 1. Warna Putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran; 2. Warna Biru, melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan; 3. Warna Hijau, melambangkan kesuburan, kemakmuran, ketaqwaan, pertembuhan; 4. Warna Hitam, melambangkan ketegasan, perlindungan, ketokohan; 5. Warna Merah, melambangkan keberanian, kekuatan; 6. Warna Kuning, melambangkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan.

Makna Logo Daerah :

1. Tulisan KALIMANTAN UTARA, melambangkan identitas Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah Otonomi Baru;

2. Bintang, melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa; 3. Gerbang Perbatasan Warna Merah Putih, melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara

merupakan wilayah yang berada di perbatasan Negara Republik Indonesia; 4. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung, dengan parang dan tombak

bersilang, melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara terdapat suku dan budaya yang beragam yang hidup saling berdampingan rukun, bersatu dan harmoni, penuh semangat pantang mundur untuk membangun dan selalu siap dalam menghadapi tantangan yang dating dari luar maupun dari dalam;

5. Padi dan Kapas, melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara;

6. Laut bergelombang, melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, gelombang melambangkan kehidupan yang dinamis;

7. 4 (empat) buah sungai berwarna putih, bermakna sebagai urat nadi perekonomian dari 4 (empat) yang menghubungkan masyarakat di pedalaman dengan daerah pantai dan perbatasan (suangai kayan, sungai sesayap, sungai sembakung dan sungai sebuku);

8. Tulisan motto “BENUANTA” diatas pita kuning, merupakan motto/semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara adalah wilayah kita/daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Profil Kalimantan Utara

Nama Resmi : Provinsi Kalimantan Utara

Ibukota : Tanjung Selor

Luas Wilayah : 75.467.70 Km2

Jumlah Penduduk : 584.505 Jiwa (2013), 729.128 Jiwa (2017)

Suku Bangsa : Bulungan, Dayak, Tidung, Cina, Banjar, Kutai, Jawa, & Bugis

Agama : Islam, Katolik, Protestan Budha, Hindu, Kaharingan, Konghucu

Wilayah Administrasi : Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Malinau, dan ;

Kota Tarakan

Kec/Kel/Desa : 50 Kecamatan, 35 Kelurahan, 447 Desa

Website : http//www.kaltaraprov.go.id

PETA WILAYAH KALIMANTAN UTARA

Peta semua Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan

Peta wilayah Provinsi Kalimantan Utara

PEMBANGUNAN DI KALTARA

Perluasan Terminal Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor

Perpanjangan Runnaway Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor sehingga mampu di darati Pesawat jenis ATR 72, dan

kedepannya akan terus dikembangkan guna percepatan pembangunan kota Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kaltara

Perluasan dan Peresmian Bandara Internasional Juwata Tarakan oleh Presiden RI Bapak Jokowi didampingi Gubernur Kaltara

DR. H. Irianto Lambrie (sewaktu masih Pj. Gubernur Kaltara)

Pembangunan Embung Air di Kota Tarakan dan ditinjau langsung oleh Bapak Presiden RI Jokowi, Menteri PU-PR Basuki dan

Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie

Peninjauan Lokasi Rencana Perluasan Bandara Nunukan

Rencana Pembangunan Kota Mandiri (Pusat Pemerintahan Kaltara) di Gunung Seriang Tanjung Selor

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Tarakan

Desain Rencana Pembangunan Jembatan Bulan yang menghubungkan Pulau Kota Tarakan dengan Daratan Kabupaten Bulungan

Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia

Kedatangan Bapak Jokowi selaku Presiden RI Pertama Kali ke Tanjung Selor selama 72 Tahun Indonesia Merdeka dan disambut

antusias oleh warga yang berebut utk berfoto dan bersalaman

Memperhatikan Nelayan dan Petani

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat terencana dan tepat guna peruntukan pembangunan