BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung
perlu suatu kesinambungan yang saat ini berjalan adalah untuk
menciptakan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan sumber
daya manusia yang
berkemampuan dan berkualitas untuk menyelenggarakan pembangunan.
Demi cita-cita nasional untuk mencapai kesejahteraan adil dan
makmur serta menciptakan masyarakat madani. Gerakan pembagunan yang
sudah lama terlaksana pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan
dalam upaya mentransformasikan manusia-manusia Indonesia yang
berada dalam suatu kondisi ke kondisi yang lebih maju baik secara
individual maupun dalam konteks sebagai kelompok masyarakat. Salah
satu prioritas dalam pembangunan yaitu diperlukan Sumber Daya
Manusia yang berkualitas, guna mencapai SDM tersebut maka
diperlukan pengembangan dan perubahan SDM terutama pada bidang
pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat
memprihatinkan. Ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia
Indonesia makin menurun. Kualitas pendidikan di Indonesia berada
pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia memiliki daya
saing yang rendah Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama
Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin
teknologi dari 53 negara di dunia. Ini dibuktikanantara lain dengan
data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks
PengembanganManusia (Human Development Index), yaitu komposisi
dari peringkat pencapaianpendidikan, kesehatan, dan penghasilan per
kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia
Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara didunia, Indonesia
menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998),dan
ke-109
Page 1
(1999). Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia
menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan
mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena
kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan diIndonesia.
Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar.Salah
satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan
kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi
memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri
sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia
terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara
lain dan membutuhkan sumber-sumber daya manusia yang terjamin mutu
dan kualitasnya. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak
dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan?. Walaupun
pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa
terpuruk. Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan
bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat laun
akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena
itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu
prioritas dalam pembangunan negeri ini.
B. Rumusan Masalah Dari uraian di atas bahwa ada beberapa
masalah yang dapat di rumuskan yaitu: 1. Bagaimana gambaran keadaan
pendidikan di Indonesia? 2. Bagaimana kualitas pendidikan di
Indonesia khususnya di daerah terpencil dengan ketersedian
sumberdaya manusia yang ada?
3. Apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas
pendidikan?
C. Tujuan Adapun tujuan dari makalah ini adalah: 1.
Mendiskripsikan keadaan pendidikan di Indonesia
Page 2
2. Memapaparkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dengan
ketersedian sumberdaya yang ada 3. Mengetahui penyebab rendahnya
kualitas pendidikan
Page 3
BAB II PEMBAHASAN
A. Kondisi SDM Bangsa Negara Republik Indonesia yang merupakan
sebagai Negara hukum (Rechtsstaat) mewujudkan suatu tata kehidupan
bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Pada hakekatnya
manusia baik individual maupun kelompok masyarakat akan berjalan
dengan baik apabila mereka patuh dan taat pada hukum, hukum sebagai
panglima adalah menjadi cita-cita Republik Indonesia. Namun hingga
sekarang citacita Republik Indonesia belum begitu terwujudkan
sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Berangkat dari istilah
penegakan hukum tersebut di atas maka, hasrat menjadikan hukum
sebagai panglima menjadi doktrin dan prinsip yang dapat dikatakan
dengan istilah negara berdasarkan hukum (rule of law) bukan
sebaliknya bahwa Negara sebagai machstaat atau kekuasaan
semata.Sebagai Negara yang berdasarkan hukum (rule of law) maka
peraturan hukum itu di buat dan diterapkan oleh pemerintah
(eksekutif) besama dengan DPR (legislatif). Peraturan hukum yang
dibuat tersebut kadang tergesa-gesa sehingga pada akhirnya lahir
peraturan hukum yang kurang responsive, Bahkan banyak peraturan
hukum yang dikeluarkan saling tumpan tindih dengan peraturan hukum
lainnya, sehingga menghambat penegakan hukum dan membuat masyarakat
tidak dapat menerima sehingga menghambat proses pembangunan yang
kita harapkan. Dengan selesainya pemilu legislatif beberapa hari
yang lalu, diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang
berkualitas (Anggota Legislatif DPR/DPRD), sehingga SDM yang ada
tersebut dapat menjadi yang terbaik untuk keberlangsungan
pembangunan yang sedang berjalan ini.Melihat fenomena yang ada
sekarang ini dengan memperhatikan kualitas para calon anggota
legislatif boleh dikatakan sangat
Page 4
memprihatinkan, apabila kita perhatikan dengan seksama lebih
banyak para calon tersebut hanya berbekal popularitas dan kekuasaan
saja, tanpa memperhatikan kualitas daripada calon anggota
legislatif tersebut.Bisa dibayangkan apablia SDM tersebut tidak
berkualitas, padahal mereka tugasnya sangat berat dalam menjalankan
amanah dari para konstituen yang telah memilihnya untuk mewujudkan
pembangunan yang diharapkan bagi terwujudnya cita-cita masyarakat.
Hal tersebut dapat menjadi bumerang apabila cita-cita mereka hanya
pada mencari kekuasaan semata tanpa memperhatikan kepentingan
masyarakat banyak. Ini yang menjadi suatu dilemma yang harus
diperhatikan. Reformasi adalah hal yang pada awalnya sangat
diharapkan untuk bisa merubah tatanan dan perilaku SDM menjadi
lebih baik. Tetapi hal ini juga belum bisa terlalu banyak kita
harapkan. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan kenikmatan dari
reformasi tersebut (kebebasan yang
mengeluarkan pendapat,
kebebasan berserikat,
pers) itulah
menikmati hasil dari buah reformasi, peningkatan dan
pengembangan SDM belum tersentuh.Reformasi atau demokratisasi
merupakan suatu perubahan berbagai unsur yang terdapat dalam
Negara, termasuk didalamnya adalah di bidang hukum, misalnya
siapapun manusia di Indonesia harus tunduk pada hukum sebagaimana
tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa :
setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecuali. Dari pasal tesrbut sudah jelas, bahwa masyarakat
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perbaikan dalam rangka
pengembangan SDM, tentu mendapatkan pendidikan adalah yang utama
untuk menuju perubahan SDM menjadi lebih baik.Perlu diketahui
Investasi
pengembangan SDM sendiri tidak cukup hanya menjelaskan kemajuan
sebuah Negara atau perusahaan. Tetapi diperlukan suatu bukti nyata
dalam pelaksanaan pengembangan SDM jadi bukan sekedar retorika
belaka.
Page 5
Investasi ini memang mahal dan tidak bisa instan untuk
menikmatinya, masa yang akan datanglah hal ini baru bisa untuk
dinikmati.Berpikir mengenai pengembangan sumber daya manusia harus
didahului dengan beberapa tindakan nyata. Harus ada pengertian
tentang apa yang harus dan dapat dilakukan oleh pemerintah dan hal
ini merupakan tanggung jawabnya. Itu yang penting. Dalam melakukan
perubahan guna pengembangan sumber daya manusia ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan: 1. Perubahan keahlian dan kompetensi untuk
memperbaiki kinerja setiap individu atau kelompok masyarakat. 2.
Apa kekurangan tertentu, dan perlu mendapatkan perhatian khusus
dalam hal ini. 3. Perubahan teknologi, perlu disikapi. 4.
Kesempatan, memberi kesempatan atau tidak? 5. Tanggung jawab, siapa
yang bertanggung jawab. 6. Perubahan perilaku
Inti dari fokus pada pengembangan adalah pengertian bahwa kita
adalah individu yang utuh (sama artinya dengan kita tidak
terpisahkan). Kasus dalam fokus pengembangan adalah bahwa kita
berkembang cepat, menjadi kreatif, memberikan sumbangan yang besar
jika kita mampu
mempertimbangkan hidup kita sebagai kesatuan dalam membuat
kebijaksanaan yang seimbang tentang apa yang baik untuk kesatuan
hidup kita, tidak hanya sebatas pada kepentingan kebutuhan jangka
pendek saja, yaitu kekusaan. Fokus pada pengembangan yang harus
diperhatikan: 1. Memerlukan tujuan awal individu dan nilai-nilai
yang bibawanya. 2. Dapat meminta belajar untuk melihat apa yang
mereka lakukan terhadap keseluruhan hidup. 3. Mendorong individu
meluangkan waktunya untuk mempertimbangkan pengembangan diri mereka
dan apa yang ingin mereka lakukan.
Page 6
4. Memungkinkan individu bekerja sebagai kelompok teman guna
melakukan proses belajar. Pendekatan ini dilakukan bukan untuk
orang-orang penakut tetapi ditujukan kepada orang yang mau berubah
dan mau melakukan suatu perubahan bagi Negara dan bangsanya.
Melakukan suatu perubahan ada tiga tekanan yang harus diperhatikan;
1. Karena adanya suatu kebosanan, 2. Karena adanya suatu kecemasan,
3. Karena adanya potensi.
B. Sistem Pendidikan di Indonesia Indonesia telah lelah dijajah,
bosan hidup dalam kungkungan dan ingin bangkit dari keterpurukan.
Hingga akhirnya pendidikan menjadi salah satu solusi untuk
mengentaskan penjajahan itu. Namun, pada masa penjajahan, hal-hal
yang berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang
kelam. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, penduduk Indonesia
banyak yang dijadikan target empuk, dan diberi pengetahuan untuk
dijadikan tenaga kerja yang murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya
yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Saat ini,
kemerdekaan itu telah ditangan kita, bahkan pendidikan pun sudah
menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, mutu pendidikan di
Indonesia masih rendah. Ada banyak penyabab mengapa mutu pendidikan
di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai
rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah efektifitas,
efisiensi dan standardisasi pengajaran. Pendidikan mempunyai tugas
menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah
pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman.
Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang
tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pendidikan bermutu itu mahal.
Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang
harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.
Mahalnya
Page 7
biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan
Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain
kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk
masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai
Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk
SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari
kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai
upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite
Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu
disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki
akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah
terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, sesuai keputusan
Komite Sekolah. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak
transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite
Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya,
Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah,
dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab
negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.Kondisi ini akan
lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU
BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk
Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat
besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat
melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada
pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi
Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan
yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya
pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. Yang kita rasakan
sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Baik
pendidikan formal
Page 8
maupun informal.Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam
meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan
bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber
daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya
manusia di negara-negara lain.Setelah kita amati, nampak jelas
bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di
Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang
pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah
yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat
penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan
keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.
Penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah efektifitas, efisiensi
dan standardisasi pengajaran. 1. Efektifitas Pendidikan di
Indonesia Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang
memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah,
menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang
diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan
trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran
agar pembelajaran tersebut dapat berguna.Efektifitas pendidikan di
Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan
penelitian dan survey kelapangan, salah satu penyebabnya adalah
tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan
pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan
pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan sehingga tidak
mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan.Selama ini,
banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya
menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia
Indonesia. Tidak perduli bagaimana hasil pembelajaran formal
tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di
jenjang yang tinggi dan dapat dinaggap hebat oleh masyarakat.
Anggapan seperti ituPage 9
jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia
sangat rendah.Seharusnya, setiap orang mempunyai kelebihan di
bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikaan
sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh
orang lain.
2. Efsiensi Pengajaran di Indonesia Efisien adalah bagaimana
menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih
murah. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di indonesia adalah
mahalnya biaya pendidikan, lamanya waktu yang digunakan dalam
proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain yang
menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang
juga berpengaruh dalam peningkatan sumberdaya manusia Indonesia
yang lebih baik.Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita
tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus atau
lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun
kita juga berbicara tentang property pendukung seperti buku, dan
berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat
sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih.Di sekolah dasar
negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya
pengajaran, namun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan
lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam, dan lain
sebagainya.Hal itu bahkan diwajibkan oleh pendidik yang
bersangkutan, bukankah ini sebagai komersialisme pendidikan? Selain
masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya
adalah waktu pengajaran. Pendidikan tatap muka di Indonesia
relative lebih lama jika dibandingkan Negara lain. Optimal belajar
itu akan didapat selama 30 menit saja sebenarnya, jika terlalu
dituntut lebih, dapat menyebabkan kejenuhan, sehingga ilmu yang
Page 10
disampaikan tidak diserap maksilmal. Selain itu, kurangnya mutu
pengajar juga yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil
yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang
juga membutuhkan uang lebih.Kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh
pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja,
pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun dia
mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya.
Hal-tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi
pendidikan yang ada di lapangan. Hal lain adalah pendidik tidak
dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga tidak
mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik.Dalam beberapa
tahun belakangan ini, Indonesia menggunakan sistem pendidikan
kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang
pengubah proses pengajaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga
kurikulum baru lainnya. Ketika mengganti kurikulum, berarti juga
mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi
pelatihan terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan.
Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum
yang dianggap kurang efektif lalu langsung menggantinya dengan
kurikulum yang dinilai lebih efektif. 3. Standarisasi Pendidikan di
Indonesia Dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang
dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah apalagi di dalam
dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi.
Kompetensikompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam
lembaga pendidikan harus lah memenuhi standar.Seperti yang kita
lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal
maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan
kompetensi. Kualitas pendidikan di ukur oleh standard dan
kompetensi di dalam berbagai versi sehingga dibentuk badan-badan
baru untukPage 11
melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan
Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).Tinjauan terhadap
sandardisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan
akhirnya muncullah bahaya yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya
pendidikan yang terkekan oleh standar kompetensi saja sehingga
kehilangan makna dan tujuan pendidikan tersebut. Peserta didik
Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai
standar pendidikan, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil
efektif dan dapat digunakan. Tidak perduli bagaimana acara agar
memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang
terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar.Selain itu, akan
lebih baik jika dipertanyakan kembali apakah standar pendidikan di
Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir
selalu menjadi kontrofersi misalnya. Adanya sistem evaluasi seperti
UAN sudah cukup baik, namun yang disayangkan adalah evaluasi
pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik
mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat
proses yang dilalui peserta didik yang telah menempuh proses
pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali,
evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi beberapa bidang studi saja
tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didiikuti oleh
peserta didik.Menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang akan
langsung mendapat balasan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu
jangan pernah puas dengan ilmu yang kita punya, karena itu hanya
setitik air di lautan ilmuNya Allah.
Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada
umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:
1. Rendahnya sarana fisik,
Page 12
2. Rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru, 4.
Rendahnya prestasi siswa, 5. Rendahnya kesempatan pemerataan
pendidikan, 6. Mahalnya biaya pendidikan. Rendahnya Kualitas Sarana
Fisik Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan
perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan
penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap.
Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi
tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang
tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak
memiliki laboratorium dan sebagainya. Rendahnya Kualitas Guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan.
Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai
untuk menjalankan tugasny. Bukan itu saja, sebagian guru di
Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan
mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu
sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar
1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma
D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru
SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke
atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8%
yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi,
dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas
(3,48% berpendidikan S3). Walaupun guru dan pengajar bukan
satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi,
pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi,
sebagai cermin
Page 13
kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada
kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Rendahnya
Kesejahteraan Guru Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran
dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. idealnya
seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah.
Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5
juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta
rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang
saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang
mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi
tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa
ponsel. Rendahnya Prestasi Siswa Dengan keadaan yang demikian itu
(rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru)
pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai
misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di
dunia internasional sangat rendah.Anakanak Indonesia ternyata hanya
mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit
sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan
penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal
dan mengerjakan soal pilihan ganda. Kurangnya Pemerataan Kesempatan
Pendidikan Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat
terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan
menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan.
Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan
pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan
tersebut.
Page 14
Mahalnya Biaya Pendidikan Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat
ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya
biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan
Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain
kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya,
tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang
seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban
untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin
akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan
tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung
jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi
Pemerintah untuk cuci tangan
C. Mutu Pendidikan Di Daerah Terpencil Gerbang pendidikan
merupakan salah satu jalan utama untuk meninggalkan ketertinggalan.
Namun, kekurangan sumberdaya manusia unggul merupakan masalah
klasik yang belum pernah tuntas hingga sekarang.Kini, problem ini
menjadi makin kuadrat berlipat. Betapa tidak, untuk memenuhi
persyaratan adanya manusia unggul dibutuhkan sistem pendidikan yang
memadai. Syarat-prasyarat tersebut antara lain: tenaga pengajar
yang kompeten; sarana tempat belajar mengajar juga layak; sistem
pengajaran yang sesuai; dan juga materi pelajaran yang
mencerdaskan.Di Amerika, setiap kali ada masalah, apapun itu, yang
ditengok pertama kali adalah pendidikannya. Misalnya, ada
kecenderungan bunuh diri meningkat pada masyarakat di daerah
tertentu, nah yang pertama kali dievaluasi adalah pendidikannya.
Apa yang
Page 15
diajarkan di sekolahnya? Apa yang salah? kata Soedijarto,
seorang guru besar Universitas Negeri Jakarta.Untuk itu, pemenuhan
hak pendidikan ini bukan sekadar memindahkan informasi dan
pengetahuan tertentu kepada siswa didik saja, khususnya pendidikan
dasar. Sebab, pendidikan dasar merupakan penanaman tonggak dasar
bagi cara berpikir bangsa ini. Jika pola pikir yang ditanamkan pada
siswa didik ini adalah pola pikir yang rumit, tidak menutup
kemungkinan kelak masa depan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang
yang berpikir secara rumit pula. Begitu pun sebaliknya. Dalam 20
tahun terakhir, secara umum Indonesia memang telah mengalami
kemajuan di bidang pendidikan dasar. Hal ini ditandai dengan rasio
bersih anak usia 7-15 tahun yang bersekolah mencapai angka 94%.
Meski demikian, Indonesia masih menghadapi masalah pendidikan yang
berkaitan dengan sistem yang tidak efisien dan kualitas yang
rendah, misalnya anak yang putus sekolah diperkirakan masih sekitar
dua juta (Unicef, 2002). Dengan kata lain, Indonesia belum berhasil
memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi semua anak. Hal
tersebut ditambah dengan masih banyaknya masalah yang harus
dihadapi, seperti misalnya kualifikasi guru, metode pengajaran yang
tidak efektif, manajemen sekolah, dan keterlibatan masyarakat yang
rendah, serta banyaknya sekolah yang dalam keadaan rusak, sehingga
mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Di sisi lain, sebagian
besar anak usia 3-6 tahun kurang mendapat akses aktifitas
pengembangan dan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini
(PAUD) yang memadai, terutama anak-anak yang tinggal di pedalaman
dan pedesaan.
Anggaran Pendidikan Anak-anak Indonesia yang berada di daerah
(utamanya daerah tertinggal dan sedang dalam kondisi konflik)
sering harus belajar di bangunan sekolah yang rusak karena alokasi
anggaran dari pemerintah daerah dan pusat yang tidak memadai untuk
melakukan rehabilitasi.
Page 16
Keberadaan sekolah yang rusak diperparah dengan biaya pendidikan
yang mahal sehingga banyak anak usia sekolah yang tidak dapat
melanjutkan sekolah karena orang tuanya terkendala oleh biaya.
Padahal dalam UUD 1945 amandemen ke empat, Bab XIII Pasal 31 ayat
(1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan; ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lebih
lanjut, guna mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut di atas,
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Republik Indonesia telah
menetapkan Visi Pendidikan Nasional, yakni Insan Indonesia Cerdas
dan Kompetitif Tahun 2025. Berdasarkan Visi pendidikan nasional
tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna kepentingan
pendidikan.Kini, upaya pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945
tentang pembiayaan pendidikan lebih dari 20 persen sudah berjalan.
Namun, naiknya anggaran ini bukan berarti alokasi anggaran
pendidikan tetap menumpuk di kotakota besar dan daerah-daerah maju
saja. Padahal, masyarakat
(stakeholders) di kota-kota besar atau daerah maju tersebut
sudah sangat bisa berpartisipasi mengembangkan pendidikan di
lingkungannya sendiri. Bahkan, kini di daerah-daerah maju sudah
bisa mulai melaksanakan pendidikan dasar gratis.Menurut Andik,
mahasiswa fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, kecenderungan ini membuat pemerataan pendidikan tidak
bisa berjalan dengan seimbang. Di sini tampak sekali ada
ketidakadilan pendidikan yang terjadi di negeri ini. Seandainya 75
persen dari anggaran pendidikan 20 persen lebih tersebut untuk
peningkatan mutu pendidikan di daerah tertinggal, tentu mereka akan
bisa mengejar kemajuan pendidikan di daerah-daerah maju. Tapi
persoalannya adalah tuntutan untuk terus meningkatakan
sarana-prasarana di sekolah yang sudah maju kan tidak pernah
berhenti. Sehingga,
Page 17
pemenuhan keinginan tersebut juga diambil dari anggaran 20
persen lebih ini. Memang ini tidak salah, tetapi akibatnya
kesenjangan pendidikan di negeri ini tetap masih jauh, ungkapnya.
Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tertinggal dan terpencil
bukan saja bisa dilihat pada sarana fisik. Akan tetapi, mutu
pendidikannya pun jauh tertinggal dengan daerah-daerah maju. Sebab,
di daerah tertinggal ini sangat susah didapatkan tenaga pendidik
yang berkualitas.
Infrastruktur Pendidikan Menyoroti hal ini, Fathor Rachman
Utsman, Dosen FKIP Universitas Madura dan UIM Pamekasan, menyatakan
bahwa lemahnya mutu dan eksistensi lembaga pendidikan di masyarakat
pinggiran (daerah tertinggal) dari lembaga pendidikan yang
tergolong maju (di daerah perkotaan) merupakan titik klimaks dari
pemahaman masyarakat Indonesia yang masih cenderung dikotomik
terhadap keberadaan lembaga pendidikan.Hal ini terjadi karena
pemahaman seperti itu hampir mengakar kuat pada seluruh bangsa
Indonesia akibat dari sistem pendidikan yang diwariskan kolonial
Belanda yang lebih memprioritaskan anak bangsawan dan saudagar dan
memarginalisasikan anak-anak orang miskin pribumi dalam lembaga
sekolah yang didirikannya, ungkapnya. Kondisi yang lebih
memprihatinkan adalah di kawasan perbatasan. Di mana perbandingan
kesenjangan ini sangat mencolok dengan negara di sampingnya. Bila
berkunjung ke negeri Jiran, Malaysia, di desa pertama setelah
perbatasan antara Entikong, Kalimantan Barat, dengan Malaysia, kita
akan menemukan bangunan sekolah dasar negeri yang rapi dan apik.
Padahal, Desa Serian, di mana sekolah itu berdiri, berada di
wilayah Kuching yang relatif jauh dari ibu kota negara, Kuala
Lumpur. Ini, hanyalah segelintir contoh upaya pemerataan pendidikan
dari segi infrastruktur ke seluruh pelosok negeri. Bahkan, upaya
pemerataan itu sampai hingga ke perbatasan.Menengok kondisi di
Indonesia, bangunan sekolah yang kondisinya lebih bagus hanya bisa
ditemui di kota-kota
Page 18
besar. Sayangnya, gambaran ini tak ditemukan di seluruh wilayah
negeri. Keberadaan bangunan sekolah yang bagus itu rupanya belum
bisa berlaku secara nasional. Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas,
Diah Harianti, menyatakan, mestinya memang anggaran pendidikan
difokuskan pada daerah tertinggal. Tak hanya itu, anggaran itu juga
seharusnya lebih dinikmati oleh masyarakat yang ada di daerah
miskin.Desentralisasi, tambah Diah, seharusnya memungkinkan daerah
untuk mengembangkan pendidikan dengan lebih baik. Berbicara
mengenai pemerataan mutu pendidikan, kita kadang lupa bahwa faktor
infrastruktur memainkan peranan yang besar. Daerah dengan
infrastruktur buruk, pendidikan menjadi amat mahal, ujar Diah,
beberapa waktu lalu. Dalam beberapa kali kunjungan ke sekolah atau
ke dinas pendidikan di kawasan Tapanuli (Kabupaten Taput, Tobasa,
Samosir, dan Humbang Hasundutan), selalu muncul pernyataan yang
mengarah kepada kondisi saat ini, di mana kualitas pendidikan di
daerah yang jauh tertinggal dibanding kualitas pendidikan di kota
seperti: Siantar, Medan, Jakarta, Bandung, dan lain-lain, jawaban
yang selalu diterima tidak akan jauh dari isu fasilitas. Fasilitas
di kota jauh lebih banyak, lebih tersedia dibanding fasilitas di
daerah. Di kota lebih banyak laboratorium, lebih lengkap fasilitas
komputer, guru-gurunya lebih berkompeten, dan lain-lain. Namun yang
menjadi pertanyaan, benarkah fasilitas yang membuat pendidikan di
kota lebih maju dibanding pendidikan di daerah? Benarkah karena
jumlah laboratorium yang lebih banyak di suatu sekolah membuat mutu
pendidikan disana lebih maju? Benarkah fasilitas lab yang membuat
mutu lebih terjamin.Dari beberapa perbandingan yang pernah
dilakukan, ternyata banyak laboratorium yang kurang dimanfaatkan.
Begitu juga dengan perpustakaan. Hampir tidak ada perbedaan yang
mencolok. Bukubuku di perpustakaan kebanyakan buku-buku yang
diterbitkan oleh depdiknas. Di samping itu, banyak buku-buku cerita
yang tidak tergolong baru. Hal ini bisa dilihat pada
sekolah-sekolah top di kota masing-masing, namun dari informasi
yang diperoleh dapat diketahui bahwa fasilitas yang
Page 19
dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut tidaklah jauh beda
dibanding fasilitas di daerah. Kalau demikian, muncul pertanyaan.
Apa yang membuat sekolah di kota lebih baik dibanding sekolah di
daerah? Mengapa kualitas pendidikan di kota lebih tinggi dibanding
kualitas pendidikan di daerah
Tenaga Pendidik Menurut beberapa pengamatan, faktor utama yang
mengakibatkan fenomena ini terjadi adalah motivasi. Motivasi
sekolah untuk berprestasi di kota lebih tinggi dibanding motivasi
sekolah untuk berprestasi di daerah. Motivasi untuk berprestasi
siswa di kota lebih tinggi dibanding motivasi untuk berprestasi
siswa di daerah.Dari mana muncul motivasi ini? Sebenarnya banyak
sumber motivasi. Motivasi bisa dari keluarga, lingkungan sekitar,
kelompok masyarakat lain, pemerintah, dan dunia luar. Semua hal
yang disebut di atas bisa memberikan motivasi yang sangat kuat
kepada sekolah dan kepada siswa. Dan masyarakat kota mempunyai
akses yang lebih besar kepada sumber motivasi tersebut. Kesenjangan
pemenuhan pemerataan pendidikan juga masih sangat tampak pada
jumlah tenaga pengajar. Di pulau Jawa tenaga pengajar melimpah
ruah. Sampai-sampai banyak sekolah yang menginginkan untuk
melakukan pengurangan jumlah guru. Sementara, di daerah-daerah
tertinggal jumlah gurunya sangat kekurangan.Sebagaimana yang
terjadi di Kabupaten Gayo Lues, salah satu daerah tertinggal, Mohd.
Ilyas, Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam kunjugannya di daerah
tersebut menyatakan bahwa dari 126 sekolah di Gayo Lues, yang
terdiri dari berbagai jenjang sekolah ternyata masih sangat minim
guru yang cuma mencapai 949 orang guru yang mengajar aktif.Lebih
lanjut, Ilyas mengatakan, yang sangat memprihatikan adalah pengajar
Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang cuma ada 9 orang guru untuk 5
Sekolah TK di Gayo Lues. Selain itu, hanya ada 69 orang guru untuk
mengajar di 10 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6 guru untuk satu SMK
serta 18 guru untuk mengajar pada 2 MAN.
Page 20
Guru yang dibutuhkan terutama guru bidang studi di sana. Jumlah
guru di beberapa tempat tadi seharusnya dua kali. Sedangkan untuk
sekolah lainnya masih bisa diatasi,ucap Mohd. Ilyas. Persoalan lain
terkait dengan tenaga pengajar adalah kurang minatnya para guru
untuk ditempatkan di daerah tertinggal. Hal ini disebabkan antara
lain masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru yang ditempatkan di
daerah tersebut. Banyak guru-guru yang ditempatkan di desa
terpencil kini pindah ke kota, dan yang tinggal hanya guru-guru
kontrak. Selain itu, banyak guru yang yang beralih profesi menjadi
pejabat struktural seperti camat atau kepala dinas. Di beberapa
kabupaten baru (pemekaran) banyak yang sengaja merekruit para guru
sebagai pegawai. Hal ini dikarenakan hanya para guru yang bisa
memenuhi standar kepagawaian. Ya, ini memang dilematis. Di satu
sisi kita membutuhkan tenaga guru, tetapi di sisi lain sumberdaya
manusia di kabupaten yang baru ini tidak ada.
Manajemen Mutu Pendidikan Sejak tahun 2001, Depdiknas telah
mencoba mengembangkan sistem manajemen peningkatan mutu berbasis
sekolah (MPMBS). Konsep ini merupakan usaha untuk meningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia yang masih tertinggal dibanding
negara-negara maju. Konsep ini diadaptasi dariTotal Quality
Management yang ada Industri Modern, layak untuk diadaptasai dalam
Manajemen Pendidikan. Pada prinsipnya manajemen mutu ini berbasis
sekolah memberdayakan semua komponen sekolah, dan sekolah sebagai
unit produksi yang melayani siswa, orang tua, pihak
pemakai/penerima lulusan, dan guru/karyawan.Manajemen Peningkatan
Mutu (MPM) ini merupakan suatu model yang dikembangkan di dunia
pendidikan, seperti yang telah berjalan di Sidney, Australia yang
mencakup : a) School Review, b) Quality Assurance, dan c) Quality
Control, dipadukan dengan model yang dikembangkan di Pittsburg,
Amerika Serikat oleh Donald Adams, dkk. Dan model peningkatan
mutu
Page 21
sekolah dasar yang dikembangkan oleh Sukamto, dkk. Dari IKIP
Yogyakarta (Hand Out, Pelatihan calon Kepala Sekolah).Dalam konsep
ini terkandung upaya a) mengendalikan proses yang berlangsung di
sekolah baik kurikuler maupun administrasi, b) melibatkan proses
diagnose dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnose, c)
memerlukan partisipasi semua fihak : Kepala sekolah, guru, staf
administrasi, siswa, orang tua dan pakar.Menelaah pelaksanaan
kebijakan ini, seorang pengamat pendidikan dari Samarinda, Falah
Yunus, mengatakan bahwa konsep ini ternyata tidak banyak diketahui
para tenaga pengajar di sekolah. Hanya para kepala sekolah atau
calon kepala sekolah saja yang selama ini mengikuti seminar/
diskusi tentang hal ini.Masalahnya adalah sikap mental para
pengelola pendidikan, tidak adanya tindak lanjut dari evaluasi
program, gaya kepemimpinan yang tidak mendukung, kurangnya rasa
memiliki para pelaksana pendidikan. Dan belum membudayanya prinsip
melakukan sesuatu secara benar dari awal. Kendala-kendala itu
disebabkan oleh adanya kepemimpinan yang tidak berjiwa entrepeneur
dan tidak tangguh, dan rendahnya etos kerja aparat pengelola,
kurangnya melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi,
lanjutnya.Lalu, bagaimana penerapannya pada sekolah-sekolah yang
berada di daerah tertinggal? Ditinjau dari kompleksnya konsep yang
dikembangkan, tentu saja gagasan ini masih sulit untuk diterapkan
di daerah tertinggal. Beberapa masalahnya di antaranya: sumberdaya
manusianya yang masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun
kualitas. Jangankan ada karyawan yang hanya bekerja di bidang
administrasi, untuk memenuhi kebutuhan guru saja masih
kurang.Sedangkan untuk membuat perencanaan program sekolah pun
diperlukan pengalaman dan kemampuan tersendiri. Sementara, kondisi
infrastruktur (bangunan sekolah), alat-alat kelengkapan
belajarmengajar, alam lingkungan, dan masyarakatnya masih serba
kekurangan. Padahal di antara indikator keberhasilan dari penerapan
konsep ini adalah: Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah,
misalnya pembagian kerja, hubungan antarguru/karyawan/pimpinan,
gaji/honorarium, dan
Page 22
sebagainya.Yang menjadi pertanyaan, jika sistem peningkatan mutu
pendidikan nasionalnya tidak merata, sementara pada tahap akhir
sekolah siswa harus meraih nilai standar dalam ujian akhir nasional
(UAN), bagaimana dengan standar pendidikan daerah tertinggal?
Tentu, harapan terakhir yang bisa diajukan adalah memutuskan untuk
meningkatkan mutu pendidikan di daerah tertinggal secara
komprehensif. Tidak ada pilihan lain.
Page 23
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Dilihat dari kondisi sumber daya manusia di
Indonesia yang kurang begitu memadai khususnya pada bidang sangat
mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang
pendidikan khususnya di daerah terpencil sehingga mutu pendidikan
saat ini minim dari apa yang di targetkan. Penyebab rendahnya mutu
pendidikan adalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi
pengajaran.Namun itu hanya beberapa penyebab umum rendahnya
pendidikan di Indonesia. Adapun
permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:Rendahnya
sarana fisik,Rendahnya kualitas guru,Rendahnya kesejahteraan
guru,Rendahnya prestasi siswa,Rendahnya kesempatan pemerataan
pendidikan,Mahalnya biaya pendidikan.Didaerah terpencil maslah
utama dalam
mengembangankan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan
yaitu infrakstruktur pendidikan,tenaga kependidikan,dan mutu
menajemen pendidikan.Hal ini lah yang membuat pendidikan di daerah
terpencil tertinggal sehingga kualitas sumber daya manusianya pun
di perhitungkan.
B. Saran Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pendidikan
didareah terpencil yang ada di Indonesia guna untuk mencapai sumber
daya manusia yang berdaya guna bagi negara.
Page 24
DAFTAR PUSTAKA
B. Suryosubroto. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2004. Garry Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia,
Prenhalindo, Jakarta, 1997. Mayansari.2009.PENYEBAB RENDAHNYA MUTU
PENDIDIKAN DI Indonesia (online http//.google.com.diakses 10 juni
2011).Makassar Muliani.2009.MASALAH PENDIDIKAN. (online
http//.google.com.diakses 10 juni 2011).Makassar
Page 25
