LAPORAN AKHIR

PEMBANGUNAN BERBASIS

RUKUN TETANGGA (RT)

Progress Report Program Sayembara Good Governance Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2007

Disusun Tim Koordinasi PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RT

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOVEMBER, 2007

1

I. PENDAHULUAN

Program Pembangunan Berbasis RT (PBRT) merupakan program

inovasi pembangunan daerah di KSB. Program ini dilatarbelakangi oleh tiga

hal: pertama, minimnya partisipasi warga dalam proses pembangunan.

Kedua, rendahnya transparansi dan akuntabiltas pembangunan. Ketiga,

belum berjalannya optimalisasi anggaran berbasis rakyat miskin. Keempat,

lemahnya peran kelembagaan RT dalam pembangunan daerah. Program

PBRT digagas pada tahun 2006, dan mulai dilaksanakan secara efektif pada

tahun 2007.

Fokus PBRT diarahkan pada peningkatan partisipasi aktif

masyarakat, perbaikan kinerja pelayanan public, peningkatan transpransi,

partisipasi dan akuntabilitas melalui penguatan peran masyarakat

dilingkungan RT, khususnya bidang yang bersentuhan langsung,

mempengaruhi peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), seperti

pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Komponen

pembentuk IPM tersebut dibenahi secara partisipatif yang dimulai dari

cakupan komunitas terkecil lingkup RT.

PBRT ditujukan pula untuk menyediakan ruang tumbuhnya

partisipasi masyarakat dan stakeholders untuk secara nyata dapat

mengambil bagian dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan daerah, aktif menjaga dan memelihara, sekaligus membangun

rasa memiliki atas hasil pembangunan yang telah dicapai. Melalui PBRT

pengawasan publik dalam bentuk kontrol sosial semakin meningkat, dan

kondisi ini mendorong upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih transparan dan berkeadilan.

1.1. Tujuan

Tujuan umum (goal) PBRT adalah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin melalui penguatan partisipasi, transpraransi, akuntabilitas

dan keberpihakan anggaran untuk rakyat miskin di KSB serta perbaikan atas

2

ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan dan kinerja pelayanan publik.

Keberhasilan program pembangunan berbasis RT tercermin dari

meningkatnya IPM (pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat

miskin) secara partisipatif, mandiri dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan khusus (objective) PBRT adalah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat (RT) dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan secara

partisipatif. Indikator keberhasilan tercermin dari ; tumbuhnya inisiasi

dan partisipasi aktif warga RT dalam proses pembangunan, adanya

mekanisme partisipasi warga RT, meningkatnya swadaya murni

masyarakat dalam mengelola pembangunan, adanya pengawasan warga

atas proses pembangunan di lingkungan RT;

2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin melalui peningkatan

ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dalam pelayanan publik ke

tingkat RT. Indikator keberhasilan: adanya desentralisasi kewenangan

pengelolaan pembangunan swakelola ke tingkat warga, penyediaan

pelayanan dasar bagi warga miskin khususnya pendidikan dan

kesehatan, pelibatan RT dalam Jumantara, penyediaan informasi dan

mekanisme komplain pelayanan bagi warga;

3. Meningkatkan APBD dan APBDes yang pro-rakyat miskin (pro poor

budgeting) melalui penguatan SIOS, informasi publik, penguatan

partisipasi RT dalam proses penggaraan dan komitmen. Indikator

keberhasilan tercermin dari adanya data dan informasi SIOS di tingkat

RT dan daerah, RPJM/RPJP Desa, musyawarah perencanaan

pembangunan dilingkungan RT, meningkatnya ketepatan sasaran

anggaran bagi warga miskin;

4. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat (RT) dan warga

dalam pembangunan dilingkungan RT melalui penataan organisasi,

pendidikan/pelatihan-pelatihan, pendampingan serta penguatan

kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan ekonomi.

3

1.2. Target Capaian Jangka Pendek

Target capaian dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada

penyiapan sosial, perkuatan kelembagaan RT, dan optimalisasi Unit

Pengaduan Masyarakat (UPM) sebagai berikut :

1. Terlaksananya sosialisasi program Pembangunan Berbasis RT di

kabupaten, 8 kecamatan, 6 Kelurahan, 43 Desa dan 622 RT;

2. Teridentifikasinya stakeholder;

3. Tersusunnya SOP pelaksanaan program;

4. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi RT;

5. Tersusunnya SK Lurah/Kades tentang Pengangkatan Perangkat RT;

6. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksana Kegiatan;

7. Tersedianya tenaga pendamping RT di setiap Kelurahan/Desa;

8. Tertatanya administrasi kependudukan di tingkat RT;

9. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dan

pemukiman, kegiatan pembelajaran masyarakat, pemanfaatan

pekarangan dan usaha rumah tangga secara mandiri oleh masyarakat;

10. Terbangunnya Sistem Informasi Orang Susah (SIOS);

11. Tersusunnya laporan kegiatan;

12. Terpublikasinya pelaksanaan program minimal satu kali di media lokal;

13. Berfungsinya Unit Pengaduan Masyarakat secara efektif melalui

optimalisasi peran kesekretariatan, penyegaran tim, dan peningkatan

koordinasi rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat.

1.3. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan rencana peningkatan program dapat dikatakan berhasil

jika telah memenuhi indikator keberhasilan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Berbasis RT berlangsung secara berkelanjutan

berlandaskan asas partisipastif dan transparansi;

2. Di bidang pendidikan, adanya peningkatan melek aksara latin dan arab,

meningkatnya kegiatan pembelajaran masyarakat, dan meningkatnya

4

partisipasi masyarakat dalam pendidikan pra sekolah yang diindikasikan

dengan terbentuknya wadah PAUD pada masing-masing RT dan atau

lintas RT;

3. Di bidang kesehatan, meningkatnya kebersihan lingkungan masyarakat,

menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta

meningkatnya usia harapan hidup;

4. Capaian hasil di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga, antara lain;

meningkatnya kegiatan usaha keluarga, termanfaatkannya pekarangan

rumah penduduk serta meningkatnya pendapatan keluarga;

5. Dalam jangka panjang, keberhasilan dari program ini dapat ditunjukkan

melalui indikator; angka pengangguran terbuka menurun, jumlah

keluarga miskin berkurang, daya beli masyarakat meningkat, IPM KSB

tertinggi di NTB tahun 2010, dan terwujudnya KSB sebagai kabupaten

percontohan di NTB.

5

II. RANCANGAN STARTEGI IMPLEMENTASI

2.1. Target Indikator Yang Dipakai

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil diatas. Ada dua target

indokator yang dipakai, pertama ; adanya penguatan partisipasi warga di

lingkungan RT melalui pelatihan, pendampingan/ pengorganisasian secara

sistematis dan berkelanjutan. Kedua; adanya perbaikan pelayanan publik

melalaui pelibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun

pengawasan pelayanan.

2.2. Rincian Kegiatan dan Deskripsi Tanggungjawab

Kegiatan dan hasil yang dicapai selama 3 bulan efektif PBRT berjalan

sebagai berikut :

No Kegiatan Yang Dilaksanakan Hasil Yang Dicapai Penanggung

Jawab

1 Workshop kemitraan antara Pemda

dengan LSM dalam pencanangan PBRT

Terbangunnya

kemitraan antara Pemda dan LSM

Bappeda

dengan Forum LSM

2 Grand design Program Pembangunan Berbasis RT secara partisipatif yang melibatkan para

pihak (stakeholders).

Adanya formulasi program PBRT yang sistematis, terarah,

terpadu serta terukur

Bappeda dan Dinas Sosial, Nakertrans dan

Pmberdayaan Masyarakat dan LEGITIMID KSB

3 Penyusunan dan pematangan draft buku panduan program yang akan dicetak sebagai referensi sekaligus

menjadi pedoman dalam implementasi program.

Tersedia modul panduan PBRT

Dinas Sosial, Nakertrans dan Pmberdayaan

Masyarakat bekerjasama dengan LEGITIMID KSB

4 Penyusunan draft regulasi dan konsultasi publik Program

Pembangunan Berbasis RT, yang terdiri dari : • Penyusunan Regulasi

Perencanaan Partisipatif

Berbasis RT,

• Penyusunan Regulasi SOP Sistem Informasi Orang Susah (SIOS),

• Penyusunan Regulasi

Adanya Paket Regulasi

(Perda/Perbup/SK) untuk mendukung PBRT

DSTTPBM, Bagan Hukum

dan Organisas bekerjasama dengan

LEGITIMID KSB.

6

kelembagaan RT,

• Penyusunan Regulasi Kader Pemberdayaan Masyarakat,

• Penyusunan Regulasi BUMDES,

• Penyusunan Regulasi RPJM Desa, dan

• Penyusunan Regulasi tentang SOP Unit Pengaduan

Masyarakat

5 Sosialisasi PBRT secara berjenjang.

Tersosialisasikkany

PBRT di 642 RT

Bupati,

Wartawan, Sekretriat Daerah, Camat,

Lurah dan Kepala Desa, LSM

6 Penataaan kelembagaan RT, sejumlah 642 RT di KSB sesuai

dengan kebutuhan dan melalui mekanisme musyawarah RT.

Terbentuknya kelembagaan/kepeng

urusan RT sebanyak 642 RT di 6 Kelurahan dan 42 Desa beserta SK penetapan

Masyarakat difasilitasi

kelurahan/desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah dan Kepala Desa

7 Pelatihan SIOS untuk para ketua /Pengurus RT

502 pengurus RT mengikuti pelatihan SIOS

DSTTPM dengan LSM

8 Penyediaan 3 paket Buku untuk SIOS RT

3 x 642 RT telah menerima buku SIOS

DSTTPM dengan LSM

9 Fasilitasi dukungan dana stimulan untuk RT

Sejak bulan April 2007

Pengurus RT memperoleh insentif Rp. 100.000/bulan/RT,

dan memperoleh bantuan dana PBRT sebesar Rp. 1 juta/RT. Untuk TA. 2008 dialokasikan sebesar Rp. 1,5

juta/RT

BPKAD dan Dinas Sosial,

Nakertrans, dan Pemberdayaan Mayarakat

10 Achievment RT Award (sayembara tata kelola RT) se-KSB dalam Harlah Pemkab KSB

Pemberian hadiah sebagai reward keberhasilan RT dalam melaksanaan PBRT sebesar Rp. 10

juta untuk juara I,

Bappeda dan Dinas Sosial, Nakertrans, dan Pemberdayaan

Mayarakat

7

Rp. 7,5 juta untuk pemenang II, dan Rp. 5 juta untuk

pemenang III pada buan November 2007.

11 Rerutmen Tenaga Pendamping 40 orang Tenaga Kerja Sukarela Terdidik/Sarjana (TKST/KPM) telah direkrut dan ditetapkan sebagai

pendamping RT dengan SK Bupati KSB.

Dinas Sosial, Nakertrans, dan Pemberdayaan Mayarakat bekerjasama

dengan Forum LSM

12 Pelatihan Tenaga Pendamping RT

(TKST/KPM)

1. 40 orang TKST mengikuti Pelatihan CO/pengorganisas

ian masyarakat sipil

2. 40 orang TKST mengikti Pelatihan

SIOS

DSTTPM

bekerjasama dengan LSM

13 Pembuatan SIOS berbasis

komputer dari TKST.

1. Tersedianya perangkat dan sistem komputerisasi

database SIOS 2. 35 Desa/Kelurahan sudah tersusun

SIOS

Pengurus RT

bekerjasama dengan YSTP yang

dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Nakertrans dan

Pemberdayaan Masyarakat.

14 Pendampingan TKST ke masing-masing RT di 42 desa dan 6 kelurahan

1. Adanya proses pendampingan yang dilakukan secara

berkelajutan oleh TKST dimasing-masing RT dalam

kelurahan/desa 2. Terorganisirnya 642 RT

TKST berkoordinasi dengan Pemdes/Kelura

han dan Pemerintah Kecamatan

15 Pembentukan petugas/Juru Pemantau Kesehatan Masyarakat (Jumantara) dari pengurus RT

1. Terbentuknya Jumantara di setiap RT

2. Terbentunya

Dinas Kesehatan bekerjasama

dengan Kader

8

Forum Jumantara se-KSB dari unsur RT

Posyandu dan TKST

16 Pilot Project Aplikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) di tingkat RT

1. Telah terbentuk PAUD di 2 (dua)

desa dan 1 (satu) kelurahan

2. Adanya bahan pembelajaran

Dinas Dikpora dan SKB

17 Pilot project informasi pembangunan untuk transparansi

program pembangunan sampai tingkat RT

1. Telah tersedia papan informasi

dan kotak pengaduan bagi masyarakat

dilingkungan RT pada Kelurahan Bugis dan Menala

Kantor Kelurahan

Bugis dan Menala

18 Inisiasi awal pembentukan/ penerapan mekanisme komplain dan keluhan warga

1. Adanya mekanisme komplain yang disediakan Pemda namun baru melalui media massa lokal

(kerjasama pemda dengan media) dan

website 2. Adanya draf

konsep

mekanisme komplain, namun masih dikoordinasikan

dengan SKPD terkait.

Sekretariat Daerah

19 Musyawarah-Musyawarah di tingkat RT :

a. Musyawarah perencanaan pembangunan;

b. Musyawarah pemetaan kemiskinan;

c. Musyawarah pemanfaatan

dana stimulan; d. Musyawarah gotong-

royong ; e. Musyawarah penyelesaiaan

masalah sosial kemasyarakatan.

1. 642 RT x 10 orang mengikuti musyawarah

2. Adanya rencana pembangunan di 642 RT

3. Adanya Rencana Tindak Lanjut Aksi disetiap RT

4. Meningkatnya keterlibatan warga dalam musyawarah RT

Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa

, dan RT, SKPD terkait yang telah

memprogramkan agenda kerjanya untuk PBRT

9

20 Aksi Pembangunan oleh RT bersama warga ; seperti penyehatan lingkungan,

pemukiman, pekarangan dan usaha rumah tangga secara mandiri.

1. 642 RT x 10 warga x 3 kali melaksanakan

gotong royong 2. adanya perbaikan

sejumlah fasilitas

lingkungan RT, seperti jalan, drainase dll.

3. Meningkatnya partisipasi warga dilingkungan RT

Dinas Kesehatan, Dinas Dikpora,

DSTTPM

21 Serial Workshop Evaluasi dan Pelaporan

1. Terlaksananya workshop evaluasi program bulanan

2. 40 TKSTmengikuti workshop evaluasi bulanan

3. adanya laporan progrest report program secara obyektif dan

partisipatif

DSTTPM dan Legitimid KSB

22 Publikasi dan Penyusunan Rencana Program PBRT tahun 2008

1. Terpulikasikannya PBRT di media

massa lokal 2. Tersusunnya RKA

PBRT tahun 2008

3. Adanya Rencana tindak lanjut PBRT

Media Lokal dan DSTTPM

10

III. KEMAJUAN YANG DICAPAI

Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) yang telah

dilaksanakan, telah memberikan banyak perubahan di Kabupaten Sumbawa

Barat. Berikut perbandingan sebelum adanya PBRT dan setelah adanya

PBRT:

No Sebelum adanya

PBRT

Setelah adanya

PBRT

Perubahan & potensinya

dimasa Mendatang

1 Mekanisme

partisipasi warga dalam proses pembangunan

hanya sampai pada tingkat desa/kelurahan

(Musrenbangdes).

Adanya mekanisme

partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan sampai tingkat RT.

PBRT menyediakan ruang

partisipasi yang semakin luas bagi warga dalam proses pembangunan dan kondisi ini

akan mendorong semakin meningkatkan partisipasi warga.

2 Minimnya partisipasi RT dan warga, khususnya warga miskin dan perempuan dalam

proses pembangunan

Adanya ruang dan partisipasi warga mikisn dan perempuan dalam proses

pembangunan. Khsusunya, dalam merumuskan prioritas

pembangunan di tingkat desa/kelurahan

PBRT mensyaratkan/mengharuskan agar dalam perencanaan pembangunan ditingkat RT melibatkan partisipasi warga

miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan

3 Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi

RT tidak jelas. Peran RT lebih banyak untuk pengamanan kampung dan pengatar surat

Adanya penataan kelembagaan RT.

Regulasi RT diatur secara khusus, dan RT ditempatkan sebagai organsiasi masyarakat otonom yang diberikan peran besar dalam proses

pembangunan.

Dengan adanya kejelasan kedudukan, Tupoksi RT serta

kewenangan yang lebih besar dalam proses pembangunan serta adanya upaya penguatan organisasi RT. Dimas mendatang organisasi RT akan semakin kuat dan mandiri.

4 Tidak adanya dukungan dari Pemda, baik berupa finansial maupun peningkatan

kapasitas. Perhatian Pemda sangat

Adanya dukungan baik berupa dana operasional pembangunan Rp. 1 juta/RT, honorarium

untuk pengurus RT, pelatihan-pelatihan

Semakin meningkatnya kapasitas RT, dan akselereasi pembangunan di tingkat desa/kel semakin cepat. PBRT memberikan ruang lahirnya

proses pembelajaran bagi warga setempat dalam

11

minim juga adanya pendampingan RT oleh KPM/tenaga

pendamping.

mengelola program pembangunan secara mandiri

5 Anggaran Pemda

(APBD) maupun Anggaran Desa (APBDes) belum mengacu pada masalah dan kebutuhan warga miskin

APBD dan APBDES

diarahkan pada data SIOS (Sistem Informasi Orang Susah) dan hasil musyawarah pembangunan di tingkat RT

Anggaran akan semakin terarah

sesuai kebutuhan warga miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di KSB akan semakin cepat teratasi.

6 Tidak ada database dan informasi

kependudukan (warga miskin, kesehatan, pendidikan,

ekonomi) di tingkat RT

Adanya data dan informasi mnegenai

kependukan (warga miskin, kesehatan, pendidikan, ekonomi) di tingkat

RT dalam desa/kelurahan yang bersifat aktual

Data dan informasi di masing-masing RT akan membuka

peluang lahirnya partisipasi dan transparansi, berkurangnya kesalahan dalam perencanaan pembangunan serta adanya alat

ukur bagi masyarakat untuk menilai progrest program pembangunan.

7 Tidak adanya Achievment RT Award (sayembara

tata kelola pembangunan yang biak)

Adanya Achievmnet RT Award mendorong

peningkatan motivasi dan partisipasi RT dan

warga pada masing-masing RT untuk menggerakkan

proses pembangunan dilingkungan RT

Para pengurus RT akan semakin termotivasi untuk berpartisipasi dan terus menunjukkan

eksistensi keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan di masing-

masing lingkungannya. Kondisi ini akan mendorong semakin meningkatnya kompetsisi dalam

meraih hasil pembangunan yang lebih baik.

8 Database dan informasi orang miskin dan orang susah kurang valid, sehingga banyak terjadi konflik misalnya BLT dan

kontraproduktif terhadap pembangunan dan

orang miskin sering menjadi justifikasi dalam melaksanakan program tapi dalam realitanya tidak tepat sasaran

Data dan informasi tentang orang miskin ditentukan oleh warga sendiri dengan indikator-indikator yang ditetapkan sendiri

- Data dan informasi tentang orang miskin menjadi lebih valid

- Mendorong pelaksanaan pembangunan lebih tepat pada sasaran dalam usaha memecahkan masalah

kemiskinan

12

9 Banyak Program dan kegiatan pembangunan

belum mengacu pada RPJP dan RPJM, kurang

terintegrasi dan masih bersifat sektoral pada masing-masing

SKPD

SKPD menyesuaikan program dan kegiatan dengan

hasil musyawarah perencanaan pembangunan di

tingkat RT. Di tingkat Kelurahan/Desa didorong adanya

RPJP dan RPJM Desa sebagai kerangka acuan pembangunan

melalaui perda

Program dan kegiatan akan lebih terintegrasi dan fokus pada RPJM Daerah dan RPJM

Desa

10 Informasi publik

tentang anggaran maupun kebijakan masih minim, rahasia dan menjadi

stigma bahwa publik tidak perlu mengetahuinya.

Informasi publik

tentang anggaran dan kebijakan pembangunan mulai diinformasikan

kepada warga. Beberapa desa telah membuat papan

informasi pembangunan. Pemkab akan mengalokasikan

anggaran 2008 untuk penyediaan perangkat informasi

di tingkat desa/kelurahan

Terbukanya aparatur

pemerintahan untuk menyediakan informasi-informasi tentang pembangunan kepada warga,

dan warga juga aktif melakukan pencarian data dan informasi. Kondisi ini akan mendorong

warga semakin kritis dan berusaha mengambil peran dalam proses pembangunan

11 Minimnya upaya

pemberdayaan para lulusan sarjana- yang menganggur,

namun memiliki potensi untuk dapat diberdayakan menjadi tenaga

kerja produktif, bermanfaat bagi masyarakat

setempat

Adanya rekruitmen

TKST/KPM sebagai tenaga pendamping, serta proses

pemberdayaan melalaui pelatihan, pendampingan dll secara berkelanjutan

Berkurangnya jumlah

penggangguran. Para sarjana menjadi lebih berdaya, mampu melakukan pendampingan

warga, memiliki motivasi, inisiasi dan kreatifitas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di tempatnya

berada.

12 Tidak tersedianya

mekanisme komplain/keluhan masyarakat atas pelayanan publik

dan aparatur pemerintah daerah

Adanya regulasi

tentang komplain dan keluhan warga, Pemda memberikan ruang bagi warga

untuk mengkomplain pelayanan dan

Aparatur pemerintah tidak lagi

menganggap komplain dan keluhan sebagai pengganggu tapi sebagai evaluasi kinerja. -warga tidak takut lagi

menyampaikan komplain dan keluhan tentang pelayanan

13

masih enggan untuk menerima komplain dari warga

mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah. Telah dikembangkan

model mekanisme penyelesaian pelayanan di tingkat

RT

publik. Kondisi kedepan potensi pelayanan publik akan semakin baik dan meningkat

13 Rendahnya pelibatan LSM dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi

kebijakan program

Adanya pelibatan LSM dalam proses perumusan, pelaksanaan dan monev program dan

kemitraan LSM dengan Pemda

Kemitraan Pemda KSB dengan sejumlah LSM akan mendorong adanya penguatan LSM dan kemitraan menuju tata kelola kepemerintahan lokal yang baik

(good governance).

14 Adanya perebedaan data dan informasi antar instansi (BPS, Dikes, Dukcapil. dll)

tentang kemiskinan dan warga miskin sehingga

menimbulkan masalah ketika adanya program pengentasan

kemiskinan, seperti ; kasus BLT BBM

Ukuran/indikator kemiskinan dan warga miskin miskin di setiap

kelurahan/desa dilakukan secara partsipaif melalui

mekanisme musyawarah perangkingan kemiskinan di

masing-masing RT

Berkurangnya konflik dan resistensi dalam masyarakat atas pola penyaluran program stimulan dan dukungan bantuan

terhadap masyrakat miskin dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk secara

bersama-sama menuntaskan masalah kemiskinan di RT masing-masing.

15 Belum adanya pemetaan potensi RT, Pemberdayaan

ekonomi bagi masyarakat dan keluarga miskin selama ini belum

menyentuh sasaran, baik karena akses permodalan

maupun lemahnya dukungan dari komunitas

Adanya regulasi pembentukan Bumdes untuk home

industri berbasis RT. KJKS saat ini membantu akses modal untuk usaha

kecil dan rumah tangga yang difasilitasi oleh

pengurus RT dan didukung oleh warga, termasuk memaksimalkan

pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Sudah tumbuhnya

kegiatan usaha rumah tangga baik itu produk makanan khas, maupun

kerajinan yang dilakukan secara

Kedepan home industry berbasis RT diharapkan dapat tumbuh dan berkembang

14

koektif di lingkup RT yang ditunjang oleh dukungan

permodalan dari KJKS maupun termasuk dari dinas

terkait.

16 RT belum terlibat secara aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan,

dan perbaikan kualitas SDM dan perbaikan

pendidikan warga masyarakat sbagai kebutuhan dasar (basic need)

RT dilibatan secara aktif dalam pendataan mesalah pengamatan

masalah kesehatan masyarakat sebagai Jumantara dan

penunjang program desa siaga termasuk dalam memberikan data dan informasi

kodisi pendidikan masyarakat yang dibahas dalam rapat

dengan Komite Sekolah dan Dewan Pendidkan

Keterlibtan RT memberikan dampak terhadap peningkatan kesehatan lingkungan dan pemukiman warga dengan

efektifnya kegiatan Jum’at bersih yang dikoordnir oleh RT.

Akses dan koordinasi penanganan masalah penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarkat semakin

kuat baik oleh PKBM, PAUD dan SKB trutama bagi warga yang tidak memiliki kemampuan baca

tulis dan tidak terampil.

17 Bazda dan KJKS kesulitan dalam membrikan data

Bantuan untuk kaum duafa, fakir dan miskin, yatim piatu, dan lainnya

melalui BAZDA dan KJKS

BAZDA dan KJKS dapat memperoleh data dan informasi

langsung dari RT dan SIOS

Bantuan tepat sasaran sangat membantu kaum dhuafa, dan kondisi ini akan mendorong

kepercayaan bagi para pemberi zakat, infak, sadakoh di KSB.

15

IV. PEMBELAJARAN

4.1. Pembelajaran Yang Dapat Dipetik

Program PBRT yang menjadi program unggulan Pemda KSB dalam

sayembara ini memberikan dampat yang luas bagi masyarakat. Berikut

beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari implementasi program ini :

1. Luasnya ruang publik yang diberikan sampai kepada unit komunitas

warga terkecil untuk berpartisipasi dalam pembangunan semakin

memperbesar kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat

terhadap upaya penyuksesan program dan kegiatan pembangunan

yang direncanakan termasuk peranserta dari perempuan;

2. Efisiensi dan penghematan anggaran sampai 68% (terutama biaya

operasional dan beaya tenaga kerja) pada proyek/kegiatan dengan

skala menengah ke bawah yang bisa dilaksanakan langsung oleh

masyarakat, seperti pembukaan dan penataan jalan lingkungan dan

pemukiman dengan mutu yang sangat memuaskan;

3. Mengurangi kebocoran anggaran dalam hal penyediaan pengadaan

barang dan jasa, oleh karena dana langsung diluncurkan kepada

masyarakat yang berdampak pada berkurangnya beban pemerintah

daerah dalam menyediakan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pelayanan umum yang bisa disediakan sendiri oleh masyarakat yang

dikembangkan dari dana stimulan;

4. Menunjang upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan

oleh pemerintah melalui program-program pemberdayaan masyarakat

khususnya bagi masyarakat/warga miskin karena relatif tepat sasaran.

4.2. Faktor Penentu Keberhasilan

Perubahan yang terjadi tidak berjalan dengan sendiri, tetapi

ditunjang oleh beberapa faktor yang menjadi penentu sebagai berikut :

16

1. Adanya dukungan masyarakat dan good will pemda untuk menginisiasi

inovasi pola pengembangan partisipasi, transparansi dan akuntbilitas

pembangun daerah;

2. Adanya semangat perubahan sebagai Kabupaten baru yang merupakan

potensi sekaligus modal sosial bagi pemerintah daerah untuk

melakukan perubahan;

3. Visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJM KSB

sebagai Kabupaten Percontohan di NTB menjadi motivasi Pemerintah

dan sluruh lapisan masyarakat untuk berkreasi melakukan inovasi

pembangunan daerah;

4. Adanya keinginan kuat dan semangat kebersamaan untuk membangun

KSB sebagai kabupaten baru untuk mengejar ketertinggalannya dengan

kabupaten/kota lainnya di NTB menjadi modal sosial untuk membangun

motivasi masyarakat dalam PBRT;

5. Adanya pelibatan para pihak pemangku kepentingan dalam program

PBRT dari semua unsur/ranah civil society (pemerintah, swasta,

masyaraat/LSM, perguruan tinggi, dan mass media) yang terpadu

dalam koordinasi perumusan, pernecanaan, operasioanalisasi dan

monitoring dan evaluasi partisipatif secara berkala;

6. Pemda dan DPRD KSB berkomitmen untuk mendukung pengalokasian

dari semua tahapan kegiatan dan rencana implementasi dari PBRT

untuk dialokasikan dalam APBD secara berkelanjutan mulai TA 2007

yang diintegrasikan dalam kegiatan SKPD terkait.

4.3. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam PBRT adalah :

1. Besaran cakupan dan luasnya sektor yang menjadi target yang

ditetapkan belum diimbangi oleh ketersediaan jumlah dan kapasitas

tenaga pendamping baik dari TKST maupun dari aparatur pemerintah

terutama dalam melakukan monitoring terhadap efktifitas pelaksanaan

program untuk semua RT di KSB;

17

2. Disadari sepenuhnya bahwa regulasi sampai tingkat Perda sangat efektif

untuk menjamin implementasi program secara berkelanjutan, namun

karena sangat tebatasnya waktu untuk paket regulasi implementasi

program terutama untuk pembahsan dengan legislatif sehingga baru

sampai pada pembuatan Peraturan Bupati sebagai payung hukum, dan

akan terus ditingkatkan menjadi Perda;

3. Untuk konsep aplikasi dari mekanisme transparansi dan akutabilitas

baru efektif sampai di tingkat kelurahan/desa, sedangkan menyangkut

mekanisme tranparansi dan akuntabilitas anggaran dan program

pembangunan dari masing-masing SKPD masih terpusat melalui

sekrtariat daerah (belum ada unit khusus) dan semetara masih

dilakukan melalui kerjasama dengan media massa (kolom khusus

keluhan pelayanan publik);

4. Perubahan regulasi dan kebijakan (seperti: PP No. 41 Th. 2007 tentang

Struktur OPD) maupn kebijakan lainnya (kebijakan anggaran) acapkali

memberikan dampak yang membias terhadap kositensi dan

keberlangsungan program-program teremasuk PBRT.

4.4. Rencana Tindak Lanjut

Pada TA. 2008 Pemda akan melanjutkan serangkaian kegiatan

(tindak lanjut program) sebagai berikut :

1. Meningkatkan/memperkuat kapasitas dan skill KPM (Kader

Pemberdayaan Masyarakat) dalam melakukan proses pendampingan RT

melalui berbagai kegiatan pelatihan, yaitu:

o Pelatihan analisis sosial (social maping)dan memperkuat kapasitas

KPM dalam PBRT;

o Pelatihan teknik fasilitasi perencanaan;

o Pelatihan pemetaan kemiskinan secara partisipatif (Poor Wealth

Ranking/PWR);

18

2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang di tingkat RT terutama

pelibatan waga miskin dan kelompok perempuan dalam menyusun

program dan rencana kegiatan pembangunan TA. 2009;

3. Pengembangan dan desiminasi konsep dan implementasi PBRT dalam

semua tataran dan sektr pembangunan di KSB;

4. Pengembangan dan perluasan akses ketersedian, keterjangkauan, dan

kesetaraan menyediakan sarana dan parasarana kebutuhan dasar

termasuk pemberian pelayanan yang optimal;

5. Pengembangan evaluasi dan monitoring secara partisipatif yang

melibatkan para pihak untuk melihat progress keberhasilan dan capaian

implemtasi program;

6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan RT dalam proses pembangunan;

antara lain adalah peningkatan skill pengurus RT dalam memfasilitasi

proses musyawarah/pelatihan, pendataan SIOS dan sebagainya;

7. Melakukan proses pendampingan model inovasi pembangunan berbasis

RT (Pilot project di beberapa desa);

8. Membentuk Model Informasi Pembangunan di Tingkat RT dan model

pengelolaan dana pembangunan dibawah Rp. 50 juta rupiah;

9. Melakukan Analisis dan Advokasi APBD Berbasis RT;

10. Memfasilitasi model mekanisme komplain pelayanan publik.

Taliwang, 10 Desember 2007

Koordinator Pelaksana Program Pembangunan Berbasis RT

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat,

Ir. W. MUSYAFIRIN

NIP. 080 108 070