Saya kagum atas perjalanan hidup dan karir saudara Prof. Dr ...repository.unas.ac.id/1647/1/ISI=YusrilIhzaMahendra=15x22...Saya kagum atas perjalanan hidup dan karir saudara Prof

Saya kagum atas perjalanan hidup dan karir saudara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. yang ditungakan dalam buku ini yang menggambarkan kesuksesan melewati riak-riak besar dan kecil dari zaman Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur dan Presiden Megawati. Selain menjabat sebagai pimpinan partai politik yang menampung inspirasi dan aspirasi rakyat, beliau juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Buku ini menggambarkan pikiran dan perjalanan hidupnya, kami mengharap-kan buku ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembacaan, penelaahan dan pengembangan pikiran dalam mengarungi samudera kehidupan baik dalam ilmu, pengabdian kepada bangsa dan negara, serta ketaatan pada agama, hukum dan perundang-undangan.

H.Soetardjo Soerjogoeritno, B. Sc.Wakil Ketua DPR RI/Korpol

Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu tokoh yang turut mewarnai pentas politik Indonesia. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, perjalanan hidup yang dilaluinya tentu saja layak dijadikan objek dokumentasi sejarah sebagaimana tercermin dalam buku ini, sehingga sebagian diri kita bisa mengambil pelajaran dari setiap sisi kebaikan dan kelebihan yang dimilikinya.

K.H. Ahmad Hasyim MuzadiKetua Umum PBNU

Memahami gaya kepemimpinan dan visi politik Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kita pada sosok tokoh modernis Islam Agus Salim dan Mohammad Natsir. Mereka mampu mengkombinasikan antara politik dan ideologi yang membangun inspirasi umat dengan jalan kenegarawanan yang menggali (kedalam) konsep ideologi islam, prinsip demokrasi, konsistensi dan kesederhanaan.Yusril Ihza Mahendra adalah sosok pribadi bak ombak tenang yang lebih bersandar kepada prinsip “dasar” kedalam “Sebuah idealita”. Ia tak berkutat pada kalkulasi politik semasa-tindakan politiknya berupaya menjadikan investasi umat islam dalam “pertarungan politik ke depan.”Mampukah ia menjawab tantangan dan mengayuh biduk perahu NKRI ini? Peluang dan kemungkinan itu terpulang padanya sebagai pelaku sejarah “Indonesia Baru”.

ISBN 978-623-252-931-1 (PDF)

Jl. Cendrawasih Raya A27/4 Pondok Safari IndahPondok Aren, Kota Tangerang Selatan - 15223Phone/WA: 0811 9882 118 / 021-731 4567 E-mail : [email protected], Web : indocamp.id

Drs. Fird

aus Syam

, M.A

.YU

SRIL IHZA

MA

HEN

DRA

PERJALANAN

HID

UPPEM

IKIRAN D

AN TIN

DAKAN

POLITIK

YUSRILIHZA

MAHENDRA

Perjalanan Hidup, Pemikiran

dan Tindakan Politik

Drs. Firdaus Syam, MA, Ph.D

YUSRIL IHZA MAHENDRAPerjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik

Penulis

Penyunting Naskah

Penataletak

Foto Sampul

: Drs. Firdaus Syam, MA, Ph.D : Wakhid Nur Efendi

: Ireng Halimun

: Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

Koordinator Tim

Cetakan Pertama

Cetakan Kedua

Diterbitkan

(Dudi Hendra Budi)

: G. Hersan Mulyatno

: Oktober 2003

: Juli 2020:

ISBN: 978-623-252-914-4 ISBN: 978-623-252-931-1 (PDF)

Anggota IKAPI DKI Jakarta Hak Penerbitan ada pada © Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi tanpa izin Penerbit

Hak Cipta © Drs. Firdaus Syam, MA, Ph.D

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana d enda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

ii+ hal : 20,5 x 29cm (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta

melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaima na dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jl. Cendrawasih Raya A27/4 Pondok Safari Indah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan - 15223 Phone/WA: 0811 9882 118 / 021-731 4567 E-mail: [email protected], Web: indocamp.id

iii

“Pemimpin sejati hanya lahir karena kuatnya keyakinan yang

bersandar pada nurani dan cinta akan ruang kemerdekaan”

●●●●●

Dalam Ridho-Mu Ya Allah

Mamah, ibundaku, atas doa, air mata dan peluh

Yang melangkah di atas titian jembatan emas kehidupan

Allahu yarham,

Apa, ayahanda, yang berkenang nasihat dan tauladan

dan buah hatiku, Afina Putri Fatimah Amanda, Adinda Zahra

Ayufi Ramadhani, Ananda Nabila Syahida Firdaus, Yuli, istriku

yang setia mendampingiku,

Adalah tempat saya mendapatkan kesabaran dan tantangan

Terima kasih

Firdaus Syam

iv

Daftar Isi

iv DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vii

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan 1

BAB 2 PERJALANAN HIDUP: SOSIALISASI BUDAYA POLITIK

Desa Kelahiran 11

Masa Kecil di Keluarga: Bersikap Toleran, Disiplin,

dan Berpegang kepada Agama 16

Masa Pendidikan Sekolah 20

Masa Pendidikan di Universitas 27

Bergelayut dengan Tokoh Masyumi Demi Mengabdi

untuk Perjuangan Islam 30

Bapak dan Ibu Idris H Zainal serta Kehidupan

Keluarga Yusril Ihza Mahendra 36

Sebagai Penulis Pidato Soeharto 43

Yusril Ihza Mahendra dan Partai Bulan Bintang 45

BAB 3 GERAKAN MODERNIS ISLAM – LINTASAN ISLAM

POLITIK DI INDONESIA (1900-1965)

Asal-Usul Definisi dan Aliran Pemikiran 55

Gerakan Modernis Islam Pada Masa Kolonial

Belanda (1900-1942) 74

v

Muhammadiyah: K.H. Ahmad Dahlan dan

K.H. Mas Mansur 97

Persatuan Islam (Persis): A.H. Hassan dan

DR. Mohammad Natsir 111

Sumatera Thawalib dan Partai Muslimin Indonesia

(Permi): Syekh H. Karim Amrullah dan Rahmah 131

Jamiat Khair (al-Jami’yyat al-Khairiyyah):

Para Sayyid dan bukan Sayyid 136

Madrasah Al-Irsyad (Jammiyatul Islaam wa

Al Irsyaad Al Arabiyyah): Ahmad Soorkatti 138

Partai Islam Indonesia (PII): Sukiman,

Raden Wiwoho dan KH. Mas Mansur 140

Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) 146

Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950) 154

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) 168

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 178

BAB 4 PEMIKIRAN DAN TINDAKAN POLITIK 1 : DALAM SISTEM ORDE BARU (1966-1998)

1966-1973: KONSOLIDASI DUA KEKUATAN 189

1973-1985: POLA INTERAKSI SIMBIOTIK 204

Mohammad Natsir dan Pemerintahan Soeharto 211

Nurcholish Madjid dan Neo-Modernismenya 219

POLA INTEGRASI SIMBIOTIK : 1985-1998 236

Pemikiran dan Tindakan Politiknya 246

Hari-Hari yang Melelahkan dan Detik-detik yang

Menegangkan 275

vi

BAB 5 PEMIKIRAN DAN TINDAKAN POLITIK 2 :

Yusril Ihza Mahendra: Pemikiran dan Tindakan

Politiknya 298

Yusril Ihza Mahendra: Poros Tengah dan

Pencalonannya sebagai Presiden 299

Membangun Sistem dan Amandemen Konstitusi 302

Mengenai Peranan Sosial Politik Militer 306

Perjuangan Syariat Islam dalam Amandemen

Konstitusi 308

Federasi atau Kesatuan 311

Islam, Penegakan Hak Asasi Manusia dan

Implementasi Pelanggar HAM 314

BAB 6 BUDAYA POLITIK INDONESIA BARU: ANALISIS DAN

KESIMPULAN PEMIKIRAN DAN PERILAKU POLITIK

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pra-Kemerdekaan 321

Pasca-Kemerdekaan 327

Pemikiran Dan Perilaku Politik Yusril Ihza Mahendra 331

Masa Pemerintahan Orde Baru 332

Masa Reformasi Indonesia Baru 343

352

364

384

FOTO DOKUMENTASI

RUJUKAN

INDEKS

TENTANG PENULIS 394

DALAM REFORMASI POLITIK INDONESIA BARU(1998-2002)

Kata Pengantar

vii

MEMAHAMI pemikiran seorang tokoh adalah menangkap

spectrum pergulatan pemikiran yang terjalin secara berkelindan dari puncak nilai nilai yang mempengaruhi pergulatan, perbenturan, persentuhan, dan konvergensinya dari hasil perenungan pemikiran serta perantauan batin serta pengalamannya. Tak ada yang steril dari gagasan yang ditawarkan serta penggugatan yang dikemukakan sebagai wujud kegelisahan sekaligus obsesi yang dirasakan. Namun bagi penulis selalu berupaya menangkap, memahami apa yang dapat dirumuskan dari pemikiran tokoh ini, adalah orisinalitas serta relevansinya dengan tantangan jaman yang dihadapi, maupun aktualisasinya menjawab persoalan kini dan masa depan dalam kehidupan masyarakat serta fenomena politik kenegaraan di Indonesia khususnya, serta denyut nadi dari arus globalisasi yang dirasakan dewasa ini.

Demikian pula dalam memahami sosok tokoh elit islam dari basis kultural modernis islam. Tokoh ini bukan saja memiliki kekuatan intelektualitas yang disegani, akan tetapi juga integritas, keberanian serta ketajamannya dalam meramu, merakit nilai nilai islam yang diperjuangkannya dalam kehidupan kemasyarakatan juga pergulatan pemikiran maupun tindakan politiknya dalam kehidupan politik kenegaraan dalam denyut nadi bangsa Indonesia.

Fakta, data, metode, maupun pembahasan serta kesimpulan analisis dalam buku ini, dapat memberikan pencerahan sekaligus pengayaan buat para pembaca, apa, siapa serta bagaimana tokoh ini mampu mengkritisi sekaligus memberi solusi jawaban bagi kepentingan keumatan khususnya serta bangsa Indonesia secara pendekatan akademis dari apa yang dapat dirumuskan oleh penulis.

viii

Buku ini sangat baik utuk dimiliki bukan saja sebagai buku ajar bagi disiplin kajian politik, kesejarahan serta sosial budaya. Hal lain juga sangat berguna bagi kalangan peraktisi, aktivis, maupun para peneliti dalam mencari, mendapatkan temuannya apa yang dimiliki dan dipahami tentang pemikiran sekaligus sepakterjang sang tokoh ini.

Dengan terus berkembangnya era digital terhadap dunia literasi, karya ini akan memiliki jangkauan lebih luas dan kompleks untuk dapat dinikmati dekaligus dipahami.

Buat penulis, sangatlah menyadari "tiada gading yang tak retak" dalam berkarya sekaligus mempersembahkan karya tulis dalam bentuk buku yang diterbitkan secara pisik dan digital. Semoga terbitnya buku ini memperkaya khasanah dunia literasi di Indonesia serta peradaban buku ilmiah.

Demikian pengantar dari penulis, terimakasih dan selamat untuk menikmati isinya.

Jakarta, ...

Penulis.

Drs. Firdaus Syam, MA, Ph.D

Yusril Ihza Mahendra dengan pakaian resmi.

PENDAHULUAN 1

11111LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

UKU ini membahas pemikiran elit politik Islam modernisdi Indonesia dalam era baru yang dikenal dengan sebutanera reformasi Indonesia.1 Tokoh modernis Islam tersebut

Pendahuluan

1 Istilah reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu reformation, yang ternyata istilahini pada mulanya dipakai dalam suatu gerakan yang dicanangkan oleh Marthin Luther,tokoh yang melahirkan Protestan. Ada tiga hal dari reformasi yang diperjuangkanLuther, yaitu: pertama, dalam upaya, perjuangan serta kemandirian, dia tidak maubergantung pada gereja, Roma maupun Paus; kedua, dengan mempertebal Nasional-isme, dia tidak sudi terhadap ketentuan bahwa Kardinal harus orang Italia, sebaborang Jerman juga pintar; ketiga, pemerataan pembangunan, karena elit dalam misi-onaris hidup bermewah-mewah, sementara rakyat di sekitarnya miskin. Namundemikian menurut Fachry Ali reformasi yang dimaksudkan di sini lebih bersifat sosialpolitik yang juga berlangsung di berbagai negara dalam keterkaitannya dengan adanyasebuah pemerintahan yang dianggap otoriter lalu diganti dengan sebuah pemerintahanbaru atau reform government. Lihat Lukman Hakiem (pnyt.), Reformasi dalam Stag-nasi, Jakarta, Yayasan Al-Mukmin, 2001, hlm. 25-30. Menurut Yusril Ihza Mahendrareformasi itu berarti kembali ke jiwa dan semangat serta maksud kita mendirikannegara sejak zaman perjuangan menegakkan kemerdekaan, lihat Kawiyan (pnyt), Mem-bangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan: Gagasan, Pemikiran dan SikapPolitik Yusril Ihza Mahendra, Jakarta, Global Publika, 2000, hlm.40.

B

YUSRIL IHZA MAHENDRA2

telah tampil sebagai calon presiden Republik Indonesia yang ke-empat pada Pemilihan Umum 1999, ini merupakan pemilihanumum pertama di era reformasi politik pascaruntuhnya peme-rintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto sela-ma 32 tahun. Tokoh modernis Islam yang dimaksudkan adalahProf. Dr.Yusril Ihza Mahendra. Dia adalah pakar hukum tata ne-gara, juga ketua Partai Bulan Bintang (PBB) dan dalam pemerin-tahan nasional diberi kepercayaan sebagai Menteri untuk urusanHukum dan Perundang-Undangan yang kemudian diubah menja-di Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tokoh yang memainkan peranan penting pada jatuhnya Soe-harto dari tampuk kekuasaan ini, masa mudanya adalah seorangtokoh penentang kepemimpinan Soeharto, namun sejak tahun1994 berada dalam lingkar pusat birokrasi pemerintahan pusatyang diperbantukan di Sekretariat Negara, khususnya untukmenjadi penulis/penyusun pidato (speech writer) Presiden Soe-harto saat itu. Melalui sarana itu, Yusril Ihza Mahendra memba-ngun nuansa baru terhadap arah dan isi pidato dengan nuansaIslami dan menekankan misi maupun makna apa yang menjadiperhatian bangsa. Peranannya mengingatkan kita dalam sejarahpemikiran politik Indonesia lama kepada tokoh Ronggowarsito,yang “mendekatkan jarak” kepada pusat kekuasaan demi suatuperubahan, dan ini dibuktikannya secara lugas-berani denganmengutarakan pandangannya di hadapan Soeharto agar pemim-pin Orde Baru itu berhenti sebagai presiden.2

Yusril Ihza Mahendra adalah seorang guru besar (profesor)bidang hukum tata negara yang dibesarkan dalam lingkungan

2 Meskipun sudah didesak demonstrasi para mahasiswa, Soeharto tetap bersikeras untuktidak mau mundur dari jabatannya sebagai presiden, namun dalam pertemuan dengansembilan tokoh di Istana Negara pada 19 Mei pagi, Yusril Ihza Mahendra kembalimendesak agar Soeharto segera turun dari tampuk presiden. Saat itu ia menegaskankepada Soeharto, “Pak ini sudah nggak bisa ditawar lagi, rakyat sudah menghendakiBapak berhenti, ini tuntutan rakyat, bagaimana jika ini dibiarkan.” Mendapat desakanseperti itu, Pak Harto mengatakan, “Ya sudahlah, kalau begitu saya berhenti.” Usaipertemuan, tokoh cendekiawan Nurcholish Madjid mengatakan bahawa Yusril IhzaMahendra ini “orang gila,” berani-beraninya mendikte presiden, lihat Kawiyan, ibidhlm.2.

PENDAHULUAN 3

keluarga Muslim yang taat, berpaham modernis dan berasal darilingkungan keluarga Masyumi. Ia juga anggota dan aktif dalamorganisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuahorganisasi dakwah yang didirikan oleh para tokoh Masyumi dibawah pimpinan Mohammad Natsir. Organisasi dakwah ini di-bangun para tokoh nasionalis Islam dari kalangan modernis se-telah mereka melihat tidak memungkinkannya Partai Masyumidihidupkan kembali, oleh karena itu organisasi ini didirikan un-tuk melanjutkan cita-cita Masyumi, yaitu berpolitik melalui jalurdakwah. Yusril Ihza Mahendra banyak berguru kepada mantanPerdana Menteri RI tersebut dan pada masa studi di universitasdia aktif sebagai anggota dan aktivis HMI (Himpunan MahasiswaIndonesia), organisasi mahasiswa terbesar dan militan di Indone-sia3 dan saat ini adalah ketua Partai Bulan Bintang (PBB), sebuahpartai yang berasaskan Islam, terbuka.

Jatuhnya kekuasaan Soeharto berbarengan dengan bubarnyapemerintah Orde Baru, sehingga zaman reformasi pun munculyang ditandai oleh beberapa keadaan: pertama, tumbuhnya bu-daya politik baru yang demokratis, terbuka untuk mengemukakanpendapat serta pemulihan hak asasi yang pada masa lalu dimati-kan atau dilarang. Ini menjadi tuntutan masyarakat dari berbagailapisan dan latar belakang sosial seperti mahasiswa, kalangancendekiawan, profesional, praktisi, kelompok wanita, buruh danbahkan di kalangan militer yang sebelumnya tabu menjadi anggo-ta suatu partai politik.

Tuntutan untuk penumbuhan budaya politik baru itu berimpli-kasi kepada pengkajian ulang atas masalah-masalah mendasar,yakni, perlunya segera diadakan pemilihan umum (pemilu) de-ngan perundang-undangan pemilihan yang baru, amandemen

3 HMI, perhimpunan di mana bernaung para mahasiswa Islam yang afiliasinya lebihberorientasi kepada Islam modernis, ini didirikan oleh kalangan pemuda Muslimterpelajar antara lain adalah Alm. Prof Lafran Pane, Alm. Dahlan Ranuwihardjo danLetjen Achmad Tirto Sudiro, nama yang disebut terakhir ini pernah menjabat sebagaiketua ICMI. HMI berdiri pada masa awal revolusi kemerdekaan RI, yakni pada 5Februari 1947. Para anggotanya memiliki andil besar dalam mempertahankankemerdekaan RI, meruntuhkan Orde Lama dan Orde Baru.


konstitusi negara (UUD 1945) atas sejumlah pasal seperti perso-alan pembatasan masa berlakunya kekuasaan lembaga kepre-sidenan, dan perlu diperkuatnya peranan lembaga-lembaga nega-ra lainnya. Pencabutan penetapan satu-satunya asas dalam kehi-dupan berorganisasi, pada sisi lain adanya tuntutan mengenaipemberlakuan syariat Islam dalam konstitusi. Hal ini juga ter-masuk dihilangkannya sosialisasi internalisasi dan institusionali-sasi Pancasila melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan danPengamalan Pancasila), dihapuskannya budaya KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme), persoalan hubungan pemerintahan pusatdengan daerah yang tidak seimbang agar segera diperbaiki de-ngan pengembangan jumlah wilayah provinsi dan perluasandaerah otonomi, terabaikannya hak asasi, ketidakadilan peme-rataan ekonomi sosial dan ketidakpastian hukum serta per-undang-undangan yang semua itu bermuara pada krisis pemerin-tahan dan krisis kepemimpinan. Hal Ini hanya mungkin bisadiatasi dan segera diperbaiki dengan membentuk pemerintahanyang baru.

Kedua, tokoh-tokoh Islam yang kritis, teguh pendirian danmilitan di masa Orde Baru dicurigai sebagai anti-Pancasila,akibatnya mereka mengalami marjinalisasi peranan pada pusatkekuasaan dan politik strategis. Pada era reformasi ini YusrilIhza Mahendra menjadi salah satu tokoh penting yang turut tam-pil mewarnai dan menentukan arah reformasi seperti meng-upayakan agenda-agenda penting dalam sidang parlemen dankerja sama partai politik berbasis Islam ke dalam poros tengah(middle wing) saat penentuan pemilihan Presiden keempat hasilpemilu 1999, di mana mereka tampil selaku inisiator terbentuk-nya poros tengah tersebut. Bersama anggota fraksi partainya diadengan gigih mampu meyakinkan para anggota parlemen dan te-lah mengundang reaksi yang mencerahkan dari masyarakat luasketika menuntut pemilihan ketua DPR secara terbuka denganargumen agar tumbuh budaya politik yang benar-benar demo-kratis. Pada saat pencalonan Presiden dia mampu “mengecohkan”lawan politik dalam membaca peta kekuatan di parlemen bagi

PENDAHULUAN 5

penentuan siapa yang akan menjadi Presiden, dengan strategiyang mengesankan. Yusril adalah sosok pribadi yang memilihsikap kooperatif tetapi tegas dalam pendirian, terbukti dalammendampingi Soeharto saat kejatuhannya, ia berhasil menyusunnaskah pidato Presiden dengan nuansa yang berbeda dan ia pulayang mengusulkan agar Soeharto berhenti sebagai presiden.Demikian pula dalam pemerintahan Presiden AbdurrahmanWahid, dengan berpegang pada sistem konstitusi, ia dengan tegasmenolak dan menentang pencabutan TAP MPRS No. XXV Tahun1966 mengenai pelarangan ajaran Marxisme dan Komunismeyang diusulkan oleh presiden.4

Memasuki milenium ketiga, perkembangan ke arah pemben-tukan negara Indonesia menemukan fase baru. Pada awal abadkedua puluh kalangan Islam modernis mempelopori pergerakannasional untuk mengusir penjajah. Tuntutan organisasi modernseperti Sarikat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis, inikemudian membidani lahirnya tokoh elit Islam Indonesia antaralain H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, K.H. Ahmad Dahlan,H. Mas Mansur, A. Hassan, dan Mohammad Natsir. Mereka me-lakukan reformasi untuk membebaskan rakyat Indonesia daribelenggu penindasan dan kesewenangan penguasa kolonial masaitu serta berjuang menuju kemerdekaan Indonesia dengan tidakmelepaskan tujuannya sebagai seorang Muslim dan tegaknya ke-muliaan agama Islam di Nusantara ini. Kalangan modernis memi-liki peranan sangat besar dalam membuka wacana orang Islamdi Indonesia dan bagi mereka ibadah di dalam ajaran Islam tidakboleh dilepaskan dengan persoalan kemasyarakatan karenaagama tidak terlepas dari persoalan politik. Kalangan modernis

4 Mengenai penolakan dan penentangan Yusril Ihza Mahendra atas usulan PresidenAbdurrahman Wahid untuk mencabut dasar hukum pelarangan ajaran Komunis dinegara Indonesia dapat dilihat dalam dua hal: pertama, secara ideologis paham itubertentangan dengan ajaran Islam dan secara politik paham itu sangat berseberangandengan semangat serta prinsip-prinsip paham demokratis yang anti absolutismemaupun otoriterianisme yang ini dipertahankan dalan pemerintahan dan pahamkomunis; kedua, dari segi hukum resmi, usulan pencabutan dasar hukum tersebutadalah tidak tepat, karena semestinya aspirasi itu harus dilakukan melalui anggotaparlemen dan lembaga parlemen.


Islam, terutama pandangan Mohammad Natsir yang dikemuka-kan melalui tulisan-tulisannya sangat mewarnai peta bumi politikIslam di masa pergerakan nasional, awal kemerdekaan dan ketikaperdebatan politik di sidang konstituante di tahun-tahun 1950-an. Peranan kalangan modernis Islam mengalami masa surut keti-ka masa sistem Demokrasi Terpimpin-Orde Lama diberlakukandari tahun 1959 sampai 1965. Di bawah kekuasaan Soekarno yangdiktator, Partai Masyumi dilarang dan tokoh-tokohnya sepertiMohammad Natsir, Hamka, Mohammad Roem, Prawoto, Syaf-ruddin Prawiranegara, Isa Ansyari, Kasman Singodimejo dan lain-nya dipenjarakan. Demikian pula pada masa pemerintahan OrdeBaru yang dimulai tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpin-an Soeharto, dengan landasan ideologi yang sama seperti masaOrde Lama yaitu Pancasila dan UUD 1945, masa ini pun partaiIslam tidak boleh berdiri dan para tokoh dan pelanjut perjuanganMasyumi mengalami masa-masa sukar untuk terlibat bebasdalam politik.

Seperti pada awal abad kedua puluh, pada awal abad mileniumketiga ini kalangan modernis Islam kembali tampil dengan waca-na dan pencerahan politik bangsa, persoalan konstitusi dan ideo-logi diperdebatkan kembali; masalah persatuan, demokrasi,perlunya keadilan, soal toleransi-kemajemukan, masalah hubung-an agama dengan negara kembali mengemuka. Perdebatan politikantara kelompok Nasionalis Islam dan kelompok Nasionalis Seku-ler muncul kembali ke permukaan politik. Hal ini terlihat jelassaat reformasi politik berlangsung baik dalam aktivitas kampanyeselama masa sidang parlemen maupun di dalam wacana politikmasyarakat. Ada nuansa perjuangan kehidupan politik yang samaantara kalangan modernis Islam pada masa awal memasuki abadke-20 hingga kemerdekaan dengan kalangan Islam modernis ke-tika reformasi memasuki abad ke-21, sebagaimana yang dimak-lumi; “bahwa peranan golongan pemikir yang biasanya dari ka-langan elit dan tokoh-tokoh sangat besar pengaruhnya terhadapproses perkembangan masyarakat” (SP Varma 1992: 503), karenaitu ketika mempelajari kehidupan dan pemikiran seorang tokoh

PENDAHULUAN 7

nasional, ini dapat mendekatkan kita kepada gerak langkah seja-rah yang sebenarnya, dan juga lebih memahami pergumulanmanusia dengan zamannya (Alfian 1980).

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sistem tata hu-bungan sosial tersendiri yang dirumuskan sesuai dengan kondisisosial–budaya dan realitas sosial masyarakatnya. Sebagai suatusistem sosial, kehidupannya mempunyai sifat majemuk, kemaje-mukan sistem sosial masyarakat Indonesia ini di antaranya ditun-jukkan oleh keanekaragaman keyakinan agama warga negaranya(Nasikun 1987). Komunitas pemeluk agama Islam merupakankomunitas terbesar di Indonesia dan secara bersama atau indi-vidual memiliki sistem tindakan dan sistem hubungan sosial yangtersusun dalam institusi syariah sebagai norma hukum. Institu-si syariah atau norma hukum Islam disusun berdasarkan ajaranIslam yang tercantum dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Menurutsensus penduduk tahun 1980 (Biro Pusat Statistik 1984) jumlahpemeluk agama Islam meliputi 87,1 persen. Pemeluk Islam yangsering disebut umat Islam atau umat merupakan subsistem ma-syarakat Indonesia5 karena “setiap golongan dan gerakan sosialdalam suatu masyarakat akan menyusun tata hubungan ber-dasarkan anggapan dasarnya” (Soedjito 1986).

Pada skala politik nasional, Mohammad Natsir melihat adanyaketerkaitan antara agama dan negara, demikian pula Deliar Noermemandang bahwa Islam meliputi dua aspek yakni agama danmasyarakat politik. Islam tidak memisahkan persoalan rohanidan dunia melainkan mencakup dua segi hukum syariat Islamyang mengatur perhubungan manusia dengan sesamanya (DeliarNoer 1982). A. Rahman Zainuddin melihat bahwa Islam mengem-ban suatu bentuk yang ideal di tengah-tengah masyarakat(Miriam Budiardjo 1986:189), sementara Nurcholish Madjid danMunawir Sadzali menolak keterkaitan agama dan negara. Keduaorang itu berpendapat bahwa injeksi politik dalam lingkungan

5 Abdul Munir Mulkhan, Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis, Jakarta, Rajawali Press, 1989, hlm.2-3.


agama telah merusak citra agama itu sendiri, ajaran Islam se-harusnya mengatur politik tetapi yang terjadi adalah sebaliknya,elit dan penguasa politik mengeksploitasi orang dan konsep Is-lam untuk kepentingan mereka. Hasilnya bukanlah politik yangterbimbing oleh moral agama, tetapi agama dimanipulasi untukmemobilisasi massa agar menerimanya guna melayani tujuan se-saat partai politik (Dale F. Eickelman, James Piscatori 1996: 68).

Reformasi politik telah memungkinkan kalangan Islam mo-dernis untuk dapat mengambil peranan lebih besar pada duniapolitik dan pendirian partai politik yang berasaskan Islam. Olehsebab itu Yusril Ihza Mahendra tidak hanya memiliki perananpenting untuk turut mewarnai bagaimana proses reformasi politikdi Indonesia itu menentukan bentuk dan pilihannya di masa men-datang tetapi juga ia “dituntut” memiliki komitmen yang kuatbagi pentingnya Islam secara politik diperjuangkan dan memberiisi atau pemaknaan reformasi di bidang kehidupan politik kene-garaan.

Berdasarkan rumusan masalah itu maka posisi penyelidikanini lebih ditekankan dan difokuskan pada, pertama, pandanganatau pemikiran dari tokoh tersebut yang berhubungan denganorientasi politik menyangkut visi, misi dan persepsi atas per-soalan-persoalan yang menonjol dalam membangun reformasipolitik; kedua, upaya mempresentasikan nilai-nilai Islam dansikap politik tokoh itu terhadap arah dan isi reformasi merupakantitik pandang yang penting untuk dilihat dari tokoh tersebut;ketiga, adakah implikasi teori yang sebelumnya telah dikemuka-kan baik yang berkaitan dengan pertumbuhan Islam politik dikalangan gerakan modernis Islam di Indonesia maupun dalamkasus melihat pemikiran dan perilaku politiknya. Ketiga perma-salahan itu diharapkan dapat memberikan rumusan teoretik barudi mana tokoh modernis itu harus diletakkan kepada tipologi pe-mikiran dan perilaku politiknya, adakah dalam dirinya meng-alami pergeseran, pertautan atau persesuaian, atau sebaliknyamemiliki penguatan yang signifikan. Apa yang dikemukakannyamengenai pandangan-pandangan politik, masalah reformasi kehi-

PENDAHULUAN 9

dupan kenegaraan, peranan Islam dalam kaitannya dengan politikkenegaraan dari tokoh ini yang mencerminkan kecenderunganberbeda?

Yusril Ihza Mahendra memiliki latar belakang pemahaman ke-islaman dari akar sosial budaya Islam yang cukup kuat, tetapipada tingkat mempersepsikan nilai-nilai fundamental ke dalamperjuangan politik terlihat ada kekhususan atau perbedaan diban-dingkan dengan tokoh reformis dari kalangan modernis Islamlainnya, ini tercermin dari sikap politiknya. Hal ini karena adanyakorelasi antara nilai-nilai dasar dan pengalamannya dengan situ-asi budaya politik yang terjadi. Permasalahannya, pertama, apayang nampak dari tokoh modernis ini dalam hubungan denganpemikiran dan perilaku politik serta apa yang menyebabkannyaseperti itu; kedua, mengapa tokoh yang berlatar belakang darikultur Islam politik-modernis ini memunculkan pandangan re-formasi politik yang berbeda bila dibandingkan elit politik Islammodernis lainnya.


Yusril Ihza Mahendra bersama istri dan kedua putranya

PERJALANAN HIDUP 11

22222SOSIALISASI BUDAYA POLITIK

Desa Kelahiran

ESA Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung,Provinsi Bangka Belitung (BABEL) adalah tempat YusrilIhza Mahendra lahir dan dibesarkan. Belitung adalah se-

buah pulau1 yang letaknya sebelah Timur Laut Pulau Sumatera

PerjalananHidup:

Sosialisasi Budaya PolitikYusril Ihza Mahendra

1 Pulau Belitung, bila ditelusuri asal-muasalnya lebih bersifat legenda. Dari riwayatorang tua dan orang Barat menceritakan bahwa asal mulanya dari sepotong tanahBali (Pulau Bali di kawasan Indonesia bagian timur yang cukup jauh letaknya dariletak Pulau Belitung itu sendiri) yang berpisah dan kemudian terdampar ke sini menjadi

D


bagian Selatan, dan2 pada peta dunia Pulau Belitung dikenal de-ngan nama Billiton yang bergaris tengah Timur-Barat lebih-ku-rang 79 Km dan garis tengah Utara-Selatan lebih kurang 77 Km.3

Luas Kabupaten Belitung adalah 4.800,600 Km2, terdiri 67 buahdesa dan dua kelurahan dengan jumlah penduduk 211.117 jiwayang terdiri 107.835 jiwa laki-laki dan 103.282 perempuan.4 Akti-vitas dan usaha terbesar penduduk di daerah ini bergerak di bi-dang perkebunan dan pertambangan, sebaliknya sangat kecilyang bergerak di bidang perikanan.5 Dalam hal pengaruh mo-dernisasi, masyarakat di sini jauh sebelum memasuki alam merde-ka telah menikmati listrik dari maskapai Penambangan TimahBelanda yang pada waktu itu memiliki pusat listrik tenaga diselyang terbesar di Asia Tenggara, aktivitas ini dari tahun 1861,

Pulau Billitong, asal kata dari Bali-Potong berdasarkan terjemahan C. de Groot,kemudian oleh orang Barat disebut Belitoeng. Ini kemudian berubah lagi dengan namaBilliton, sebutan orang Barat, Lihat K.A.H. Abd. Hamidi, Sejarah Poelau Blitong: AsalOesoel Poelau Blitong, hlm. 1. tulisan dalam bentuk diktat yang berbahasa Melayu,tanpa tahun dan penerbit.

2 Pada masa sebelum Reformasi, pulau ini menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumaterabagian Selatan (Sumsel) dengan pusat pemerintahan di kota Palembang, tetapi sekarangsetelah berpisah, ia beribukota di Tanjung Pinang yang letaknya di Pulau Bangka. PulauBelitung sendiri termasuk wilayah kabupaten dengan pusat pemerintahannya di kotaTanjung Pandan, sebuah kota di tepi pantai dengan daerah pelabuhan yang cukupstrategis untuk menuju ke berbagai wilayah seperti Malaka melalui Selat Gaspar, PulauBatam dan Singapura di sebelah Barat laut, Kepulauan Natuna dengan Laut Cina Selatandi bagian Utara, Selat Karimata di bagian Timur, serta di selatan berbatasan denganLaut Jawa serta berseberangan dengan wilayah pantai dari provinsi Sumatera Selatandengan potensi kawasan utamanya adalah aktivitas di bidang perdagangan, pelayaran,perikanan serta pariwisata.

3 Di samping itu masih ada pulau-pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Mendanau,Nadu, Batu Dindang, dengan alamnya yang beriklim tropis, pulau-pulau ini sudahdikenal sejak abad ke-17, orang-orang Barat datang ke sini dan menemukan Timahsebagai kekayaan alam pulau ini. Dalam sejarahnya di sini juga tempat sarang Lanun(Bajak laut), sampai kini kuburan kaum pembajak masih ada yaitu di daerah SungaiKubu. Wawancara dengan Edy Sahaya, tanggal 25 Juni 2002.

4 Ibid, hlm. 21, 22, 36.5 Penduduk di sini telah demikian heterogen, yang terbesar adalah etnis Melayu,

kemudian ada etnis lainnya yaitu Aceh, Bugis, Jawa, Sunda, Minang, Buton, Madura,Bawean, dan suku Laut, adapun mengenai orang asing yang bermukim di sini adalahCina, Pakistan, serta India, bahkan cukup banyak warga negara asing yang menetapdi sini, ini menandakan masyarakat Belitung walaupun mayoritas etnis Melayu dankuat dengan agama Islamnya, mereka selalu siap menerima (terbuka). Wawancaradengan H. Abubakar Syamsuddin, anggota DPRD dan Ketua Partai Bulan BintangDPC Kabupaten Belitung. Wawancara tanggal 25 Juni 2002.

PERJALANAN HIDUP 13

sampai memasuki alam kemerdekaan hingga Perusahaan Timahtersebut resmi terhenti operasinya sekitar tahun 1990-an.6

Mengenai pola sistem keluarga, masyarakat Belitung berpolapatrilinial. Kedatangan Islam di sini berbarengan dengan armadaChengho dari Cina pada Oktober tahun 1425,7sedangkan orangBarat yakni bangsa Belanda datang ke Belitung denganmelakukan penambangan timah sekitar tahun 1850-an yangberoperasi di Kota Tanjung Pandan dan Manggar.8 Pertambangantimah ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat terutamadi Kecamatan Manggar, sehingga sebagian masyarakatnya ber-gerak di bidang teknik. Dalam hal kepemimpinan sosial, tokohinformal terutama ulama, kiai memiliki pengaruh dan perananyang besar,9 walaupun ajaran Islam yang dianut penduduk di sinisebagian juga terkena pengaruh “sinkretik” yang berasal dari bu-daya masyarakat setempat dan percaya pada dukun.10 Islam sema-

6 Wawancara dengan pengamat sosial budaya masyarakat Belitung yaitu Rosihan Sahip,di Tanjung Pandan, tanggal 20 Mei 2002.

7 Sejarah Pulau Belitung itu memiliki raja dan kerajaan, yang menguasai wilayah iniadalah raja yang bernama Dipati Tjakra Diningrat yang masih keturunan dari KerajaanMajapahit yang pada sekitar abad ke-15 Pulau ini dikuasai oleh Kiai Roromenggoketurunan lain Dipati Cakra Diningrat. Lihat K.A.H. Abd. Hamidy, Ibid, hlm. 6.

8 Pada masa Kolonial Belanda, VOC, di Belitung, masyarakat di bawah kekuasaan paraAdipati, masyarakat di sini juga telah beragama Islam, wawancara dengan Edy Sahaya,seorang penduduk pendatang yang lahir di Tanjung Pandan namun memiliki keturunanAmbon, pernah menjadi karyawan penambangan timah, kini menjadi anggota DPRD,ia juga seorang pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan restoran, menetapdi Tanjung Pandan. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2002.

9 Dapat dikatakan bagi masyarakat di sini, acara seremonial belum dianggap dimulaibila belum datang tokoh informal, sehingga perspektif keislaman sangatlah pentinguntuk mengukur seseorang dalam perannya di tengah masyarakat, selain harus diiringipula dengan memiliki kemampuan fisik (power).

10 Sebagai contoh bentuk seremonial Moros tahunan, suatu kebiasaan seremonialmasyarakat Belitung sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan, pelaksanaan ritualdipimpin oleh dukun dengan mistik yang dicampur ajaran Islam, ini dengan membawasesajen untuk dibawa ke hutan untuk membuka hutan baru, dilaksanakannya panenan,ini telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk, contoh lain adalah untuk berobat bagikesembuhan seseorang, masih ada yang menggunakan mistik seperti diberi tandamerah di kepala orang yang sakit. Maka tidak heran bila di kalangan penduduk Belitungyang beragama Islam, ada yang tidak sholat tetapi “berpantang” makan barang haramdan tidak mau masuk agama lain. Wawancara dengan Rosihan Sahip, seorang asliBelitung, pengamat sosial budaya masyarakat Belitung, wawancara dilakukan diTanjung Pandan, tanggal 20 Mei 2002.


kin kuat dengan munculnya kalangan Ahlusunnah waljamaahyang bersifat tradisional, tetapi dalam perkembangan selanjut-nya, pengaruh kalangan modernis cukup kuat dengan masuknyaPersarikatan Muhammadiyah melalui aktivitas yang lebih ter-organisasi. Kalangan Modernis Islam lebih kuat karena mendapatdukungan dari kalangan muda yang telah mengenyam pendidikanformal,11 selain itu sebagaimana kebiasaan masyarakat “seberang“(luar Jawa), dalam masyarakat Belitung filsafat merantau men-cari ilmu adalah jauh lebih penting dari sekedar uang yang kitadapat. Ini terjadi setelah kedatangan kolonial dan nampaknyaini menjadi nilai pembanding karena terjadi persentuhan budayadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat.Hal ini dapat dilihat lagi pada adanya perbedaan masyarakat yangmenetap di wilayah pantai seperti yang ada di Manggar yang lebihterbuka dan intens dalam bersentuhan dengan orang “dari luar”dibanding masyarakat setempat. Ada pembelahan yang mem-bedakan masyarakat di sini, yaitu di antara masyarakat yangmenetap di Belitung bagian Barat dengan masyarakat yangmenetap di bagian Timur,12 pengaruh yang menonjol berkaitandengan ajaran Islam ini berasal dari paham modernis Islam, yangterlihat dengan berdirinya lembaga pendidikan Islam bercorakmodernis dan banyaknya orang Belitung pergi ke Pulau Jawa un-tuk menambah pengetahuan agama dari paham modernis Islam.Tokoh Islam yang menonjol seperti Kemas Rosyad, yang berasal

11 Dalam kehidupan sosial keluarga, masyarakat Belitung memiliki nilai-nilai budayayang masih berlaku seperti peringatan dan larangan, pesan moral atau berupapantangan seperti, “jangan berhujan-hujan ketemu hantu nanti,” atau “nggak sedang,artinya yang sedang saja jangan berlebihan.” Wawancara dengan Edy Sihaya, anggotaDPRD dari Partai Bulan Bintang, ia banyak mendapat dukungan dari kalangan Gereja(Kristen) karena melalui pendekatan etnis yaitu Ambon, wawancara pada tanggal 25Juni 2002.

12 Dalam persoalan kepemimpinan, masyarakat Belitung Timur lebih dipengaruhi tokohinformal dibanding masyarakat Belitung Barat, hal ini disebabkan karena masyarakatBelitung Timur masa lalu di Tanjung Pandan yang kini menjadi kota, telah bercokoltiga kekuatan politik yaitu Kerajaan Cakraningrat yang berakhir tahun 1930-an,kolonial Belanda dan penguasa pertambangan Timah, sementara di bagian Timurtermasuk wilayah Manggar tidak terlalu kuat tersentuh oleh tiga kekuatan tadi, makaperkembangan Islam lebih menonjol.

PERJALANAN HIDUP 15

dari Palembang, mendirikan pendidikan Nurul Iman; ada pulasejumlah Sayyid yang berasal dari Jakarta di tahun 1931-an.13

Kecamatan Manggar bagian dari Kabupaten Belitung, terletakdi bagian Timur dari pulau ini, berjarak sekitar 87, 5 km darikota Tanjung Pandan. Di daerah ini mayoritas penduduknya ber-agama Islam dan umumnya hidup mereka dari aktivitas nelayandan buruh pertambangan, ini adalah bagian terbesar dari aktivi-tas kehidupan masyarakat, selebihnya kalangan pedagang, buruhperkebunan, pengrajin pengangkutan dan nelayan tradisional.14

Berbilang daerah lainnya di wilayah Nusantara masa itu sebenar-nya kehidupan masyarakat di sini sudah cukup maju baik dalammengenal teknologi modern, kelayakan kehidupan ekonomi mau-pun kesadaran pentingnya pendidikan. Banyaknya pendatangyang menetap di daerah ini, kemudian persentuhan budaya luar(Barat) dengan budaya setempat serta perkembangan ajaran Is-lam, telah mendorong masyarakatnya untuk keluar “menjelajah”kebudayaan dunia luar yang luas; ini yang kemudian juga mendo-rong kedua orang tua Yusril Ihza Mahendra dari Kampung La-lang, sebuah desa dengan jarak lebih kurang 3 km dari pusatpemerintahan Kecamatan Manggar ke arah Barat, telah memilikipandangan untuk menanamkan kemajuan melalui pendidikanilmu pengetahuan dan agama, maupun cara hidup yang dikem-bangkan di lingkungan keluarga mereka.

Keluarga Bapak Idrus dan Ibu Rurseha Sandon dengan tekun,keras dan sabar mendidik kesebelas anaknya, yang satu di

13 Jika melihat peta politik pada masa Reformasi, kalangan modernis Islam melalui PartaiBulan Bintang yang memiliki keinginan melanjutkan tradisi Masyumi telahmemenangkan suara terbanyak dalam pemilu 1999. Perpaduan di antara kulturalIslam modernis dan semangat kedaerahan semakin mengemuka terbukti akan tuntutanpolitik masyarakat Pulau ini bersama masyarakat Pulau Bangka untuk melepaskandiri dari Provinsi Sumatera bagian selatan dan membentuk provinsi tersendiri. DenganEdy Sahaya, wawancara tanggal 25 Juni 2002. Menurut H. Abu Bakar kemenanganPBB dalam Pemilu 1999 yang sangat demokratis itu telah mengulangi sejarah ketikaPemilu 1955 yang dikenal sangat demokratis juga dimenangkan oleh Partai IslamMasyumi. Partai Masyumi dengan PNI sama kuat, masing-masing mendapatkan 5kursi di DPRD. H. Abu Bakar adalah ketua di Majelis Syuro Partai Bulan BintangCabang Kabupaten Belitung, juga kini menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung,wawancara tanggal 25 Juni 2002 di Tanjung Pandan, Belitung.

14 Sumber; Data Monografi Kecamatan Manggar, 2001.


antaranya, Yusril lIhza Mahendra, kini berhasil tampil sebagaitokoh politik nasional dengan usia yang relatif masih muda. Iacukup disegani dan memiliki andil terhadap perubahan pentingyang terjadi di negara Republik Indonesia baik pada masa men-jelang Reformasi sampai setelah kini ikut memiliki peranan po-litik melalui partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Bulan Bintang.

Masa KMasa KMasa KMasa KMasa Kecil di Tecil di Tecil di Tecil di Tecil di Tengah Kengah Kengah Kengah Kengah Keluareluareluareluareluarga:ga:ga:ga:ga:Bersikap Toleran, Disiplin,dan Berpegang kepada Agama

USRIL Ihza Mahendra.15 “Yusril masa kecil,” anak yang la-hir di Kampung Lalang, Manggar pada 5 Februari 1956, ada-lah anak yang pendiam, berbicara secukupnya dan buatnya

orang berbicara dengan “dua kali pun” sudah cukup, satu kali diasudah mendengar. Ia anak seorang naib, penghulu yang juga Ke-pala Kantor Urusan Agama (KUA) di daerahnya pada masa tahun1960 sampai 1970-an. Abahnya bernama Idris.16 Yusril kecil ge-mar belajar dan bermain, usai aktivitas di sekolah dan mengajiagama, yang biasanya berakhir ba’da Zuhur17 akan dilanjutkannya

15 Kata Ihza merupakan kependekan dari Idris Haji Zainal Ahmad, ia penggabungan darinama bapak dan kakek Yusril. Kata ini juga menjelaskan orang tua dari Haji Zainal Ahmad(kakeknya) bernama Thayeb, di atas Thayeb nampaknya asal keturunan kami dari “luarBelitung”, ada kemungkinan keluarga dari pihak ayah berasal dari kalangan bangsawan-raja Melayu Kerajaan Johor, tetapi mereka “memberontak” terhadap sistem feodal kehidupanraja, ini diperkuat dengan penjelasannya bahwa Haji Zainal itu memiliki naskah-naskahMelayu Kerajaan Johor, ini berkaitan dengan Kesultanan Johor sekarang, karena kamimemiliki kakek dari pihak bapak yang kini menetap di wilayah Malaysia itu. “Ada kesanmereka tidak puas dengan aristokrasi dan ingin menjadi ulama,” namun demikian merekatidak menggelapkan sejarah, ungkapnya. Wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra di rumahdinas, Jl. Widyachandra I, Kebayoran Baru, Jakarta, tanggal 8 Juni 2002.

16 Abah yang rajin berdakwah menyampaikan ajaran Islam secara benar, namun kedudukanyang cukup terpandang dari bapaknya tidak menjadikannya sombong atau anak yang bikinmasalah. Abah merupakan panggilan dari Yusril dan saudara-saudaranya kepada ayahanda.

17 Di sini ia tidak hanya sekadar bermain, melainkan turut membantu menarik perahu(kater) untuk menurunkan ikan dan ini mendapatkan upah berupa ikan segar yangdibawa pulang ke rumah untuk dimasak dan dinikmati.

Y

PERJALANAN HIDUP 17

dengan pergi ke pantai.18 Bila hari Ahad (libur) masa tidak adaaktivitas di sekolah, ia pergi memanjat kelapa atas suruhan orangdengan mendapatkan imbalan sekadarnya atau kelapa dari kebunkakeknya yang kemudian dibawa ke rumah, membantu uma19

memarut kelapa itu untuk dibuat minyak dan dijual. 20

Masa kecil bersama saudaranya bukanlah sebagai anak-anakdi kampung pada umumnya di mana dalam tradisi masyarakatdi negeri ini pola hubungan anak dengan orangtua bersifat hierar-kis, sebaliknya dalam interaksi Yusril dengan orangtuanya sangatditanamkan untuk mau dan berani mengemukakan pendapat, ber-diskusi, berdebat berkaitan dengan persoalan sehari-hari sampaikepada persoalan politik. Pola pendidikan dengan interaksi yangdinamis itulah yang dikembangkan abah dan uma di tengah ke-hidupan keluarga mereka itu, Yusril Ihza Mahendra mengenaihal ini menjelaskan:

Selain kami dibiasakan berdiskusi, Abah selalu ber-langganan harian seperti Pedoman, Abadi, SuluhMarhaen, Panji Masyarakat,21 serta buku-buku yangdikirim dari kota Medan dan Bandung, dan Abahmenyisihkan uang untuk itu melalui paket pos. Abahjuga memiliki teman-teman untuk bertukar pikiran;

18 “Sebenarnya saya sewaktu pergi ke pantai banyak bergaul dengan nelayan, selain mandidi laut dan bermain bola, juga kemudian saya belajar memahami kehidupan yang kerasdan keinginan untuk merantau,” ini diungkapkannya dalam wawancara dengannya, tanggal8 Juni 2002.

19 Uma merupakan panggilan dari Yusril Ihza Mahendra dan saudara-saudaranya kepadaIbu.

20 Waktu itu orang tua Yusril Ihza Mahendra baru memiliki tiga orang anak, pindahdari rumah ini ke tempat kakek dan neneknya di kampung Skip, dan tahun 1957,mereka pindah ke kota Tanjung Pandan, ini dikarenakan Abah mendapatkan tugasserta aktivitas di kantor urusan agama sebagai kepala di kota ini. Jumlah anak punbertambah menjadi delapan orang, baru kemudian pada tahun 1961, kembali ke desaManggar yang anaknya sudah bertambah menjadi sebelas orang. Wawancara denganIbu Rurseha Sandon (Orang tua dari Yusril Ihza Mahendra) kini telah berusia 69tahun, di rumahnya, di Kampung Lalang, Manggar, tanggal 22 Mei 2002.

21 Masing-masing harian itu memiliki aliran atau warna dengan misi politik yang berbeda,seperti harian Pedoman, ini lebih berkiblat ke paham Sosialis; sedangkan PanjiMasyarakat dan Kiblat bersifat membawa kepentingan dan misi kalangan IslamModernis; dan Marhaen merupakan media yang menjadi corong kalangan Nasionalispendukung Soekarno.


ada aktivis partai, ada pastor orang Belanda yangbernama Cornellis Yacobus Heztman, seorang guru diperusahaan tambang timah sejak masa kolonial Be-landa. Abah dengan mereka sering berdiskusimengenai masalah budaya, agama, bahasa walaupunia beragama Kristen, tetapi sangat baik dan selainwawasannya yang luas, mereka suka berbicaradengan bahasa Arab/ Ibrani, demikian pula ada yangberasal dari kalangan PNI dan PKI.22

Sikap toleransi Abah sangat dirasakannya dalam cara pandangmelihat persoalan terutama yang berkait dengan masalah agama,betapapun dalam kehidupan sehari-hari orientasi bapaknyakepada Islam sangatlah kuat.23 Walaupun sang Bapak bertumpukepada paham Islam modernis tetapi bila bersama melakukansholat berjamaah pada waktu teraweh, dilaksanakannya dengan23 rakaat, berbeda ketika ia sendiri hanya 11 rakaat, selanjutnyaYusril Ihza Mahendra bertutur:

Suatu ketika terjadi musim kemarau yang panjang,ini sekitar tahun 1962-1967, air di kampung kami telahsangat sukar, sampai ada ibu-ibu yang bertengkarkarena soal air. Suatu saat diadakanlah sholat Istisqo(sholat meminta turun hujan) dan Abah yang menjadiImam, anehnya orang suku Laut dan orang Cina ikut

22 Yang kami pahami, bahwa Bapak sangat toleran, mau bergaul, memang orientasiIslamnya sangat luar biasa, ia berdakwah dan berpolitik. Ia banyak bercerita mengenaitokoh Islam modernis, terutama dari kalangan Partai Masyumi seperti, MohammadNatsir, Burhanuddin Harahap, Hamka, dan Safruddin Prawiranegara. Wawancaradengan Yusril Ihza Mahendra, di rumah dinas di Jalan Widyachandra II, tanggal 8Juni 2002.

23 Mengenai persoalan ritual sekalipun, tidak memasalahkan cara Islam tradisional,secara politik orientasinya adalah modernis. Ia pernah mentahlilkan dan mentalkinkanorang. Jika sendiri, bapak sholat tidak pakai qunut, tetapi jika berjamaah ia pakaiqunut. Saya sholat taraweh delapan rakaat, setelah bapak meninggal. Cara bapak inipernah ditentang masyarakat, ketika itu dari kumpulan orang Bawean, bukan darikalangan etnis Melayu atau masyarakat Belitung asli, ini melalui perdebatan di masjid,walaupun keadaan itu tidak sampai menghilangkan rasa hormat dan rasa persaudaraandi antara mereka. Wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra, di rumah dinas, Jl.Widyachandra II, Kebayoran Baru, Jakarta, 8 Juni 2002.

PERJALANAN HIDUP 19

sholat, kecuali para pengikut Partai Komunis Indone-sia (PKI) pada waktu itu. Orang suku Laut membawaayam dan kambing, juga anjing, yang diikat seolah-olahikut sholat, ini dilakukan pada waktu siang hari dilapangan Qurban, kampung Arab, tak lama hujan ituturun diawali mendung, esoknya mulai sering terjadihujan, waktu itu usia saya sekitar tujuh tahun.24

Yusril mendapatkan didikan agama langsung dari kedua orang-tuanya, mereka dibiasakan sholat berjamaah, yaitu sholat subuh,maghrib dan isya, kalau tidak di masjid, ini dilakukan di rumahdan Bapak yang menjadi imam, dan semua dibiasakan bangun jamempat subuh, dan Bapak maupun Uma memberi contoh langsung.Usai sholat berjamaah, mengaji dengan diwuruk (dipandu) olehUma, kadang juga Bapak bila ia sedang tidak sibuk, sebab ayahnyalebih banyak di masjid dan hanya sewaktu-waktu mengajar.Setelah semua itu selesai baru kakak beradik itu bekerja denganpembagian tugas: ada yang menanak nasi, mengepel rumah,membereskan rumah, mencuci piring dan pakaian serta mem-bersihkan rumah, semuanya dikerjakan dengan berbagi aktivitasdi antara kakak beradik itu. Ini pekerjaan yang harus dilakukannyasecara rutin, karena keluarga mereka tidak ada pembantu, sebabitu pula dalam rumah yang sederhana dengan penghuni sebanyaklima belas orang tidak ada “kata lain” selain saling membahudengan pengawasan disiplin Bapak Idrus dan Uma Rurseha.25

Masalah etika, akhlak adalah hal penting yang harus ditaati olehYusril dan saudara-saudaranya, bapak dan emak menanamkanakhlak untuk berpegang kepada agama serta tatakrama (norma,etika, dan kebiasaan) seperti, jika ada tamu seseorang, tidak bolehikut nimbrung (bergabung), dan mengucapkan salam bila menerimatamu lalu dipesilahkan duduk, baru setelah itu ditanyakan maksud

24 Wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra, tanggal 8 Juni 2002.25 Memang di keluarga kami dididik demokratis, boleh mengemukakan pendapat secara

terbuka, sifat kami bersaudara memang pendiam, demikian pula Yusril dari kecil iapendiam, ini mungkin karena faktor psikologis di mana keluarga kami pada masa-masa itu-ditahun 1950-1960-an merupakan keluarga miskin.


kedatangannya.26 Untuk Yusril, aktivitas membantu orangtua bukanhanya sekadar mengerjakan pekerjaan di rumah atau pergi keladang dan hutan untuk mencari kayu bakar, memetik kelapa atauke pantai untuk sekadar mengail rizki dari kapal nelayan yang barupulang melaut; bahkan di kala masih usia remaja belia, dialah yangdipilih bapak untuk menemani keluar-masuk penjara semata-matauntuk menemani berdakwah.

Abah demikian gigih menyebarkan ajaran Islam tanpa melihatlatar belakang orang yang dihampirinya, termasuk menaburkanmaslahat kepada para penghuni penjara. Di usia remaja itu pulaYusril Ihza Mahendra telah menjadi seorang aktivis yaitu ber-gabung dengan Kesatuan Aksi Para Pelajar Indonesia (KAPPI)untuk mengganyang kelompok Komunis di tahun 1960-an. Ia di-percaya sebagai sekretaris untuk cabang Manggar, ia dilatih un-tuk mengenal dunia nyata, dimulai dengan dikenalkan tentangtokoh-tokoh politik terutama dari kalangan Masyumi.27

Masa Pendidikan Sekolah

ASA mulai pendidikan merupakan”jendela” pertama untukmemahami interaksi yang telah terpolakan dalam sebuahinstitusi sosial. Dan dunia pendidikan memiliki norma, ka-

26 Pada malam hari lepas mengerjakan aktivitas seperti sholat, mengaji, belajar,membereskan pekerjaan rumah, maka Uma Rurseha akan memeriksa saru-persatukamar anak-anaknya., apakah mereka semua berada di rumah. Ia mendidik Yusrildan saudaranya untuk selalu mau berkomunikasi dengan hati; “semua itu dikembalikankepada hati, dan hati itu raja,” tutur emaknya, namun ruang kehidupan sangatdipengaruhi masa dan zamannya. Pada masa lalu godaan kepada anak-anak belumsedahsyat sekarang apalagi suasana di kampung; karena itu ada dua belahan generasidari anak-anaknya yang harus berbeda cara nendidik anak-anak. Untuk anak yangpertama sampai nomor tujuh dalam hal belajar memang dimandirikan, Abah samaEmak hanya mengarahkan, tetapi dari anak nomor delapan sampai nomor 11 kehidupandi masa 1980-an menuntut Ibu Rurseha untuk memberi perhatian langsung dalamhal belajar.

27 Buku-buku seperti tulisan Prof. DR. Hamka mengenai Pelajaran Agama Islam sertakarya sastranya, tulisan-tulisan Mohammad Natsir serta mengenai dirinya, tulisanmengenai Soekarno, Tan Malaka, selain pengetahuan lainnya dari media cetak semisalsurat kabar.

M

PERJALANAN HIDUP 21

idah, maupun etika yang tentu agak berbeda dengan lingkungansosial pada umumnya, setidaknya apa yang disebut dengan ling-kungan pendidikan di mana transformasi pengetahuan adalahhal pokok dan dikembangkan dalam proses komunikasi di antarapara pelaku di sekitar lingkungan itu.

Yusril sangatlah berdisiplin dalam sekolah, dalam belajar sa-ngat memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh gurunya,dan apa yang pernah dibicarakan dengan Abah di rumah khusus-nya mengenai permasalahan agama sering ditanyakan kembalidi ruang kelas pelajaran. Ketika di kelas ia duduk di bangku bagi-an tengah, artinya tidak minat ambil kursi paling depan dan seba-liknya juga tidak tertarik untuk ambil kursi paling belakang. Iamemiliki wawasan lebih luas dibandingkan kawan sekelasnya.Ia juga memiliki sikap dermawan dan suka memimpin teman-temannya, karena itu dia pernah menjadi ketua kelas di seko-lahnya. Ada yang menonjol dalam soal keingintahuan itu, sikapkritisnya sering radikal dalam bertanya atau menanggapi, ia me-miliki perbedaan dibandingkan dengan kawannya dalam mem-buat pertanyaan, mengkritisi persoalan atau merespons hal itu,sementara di luar sekolah ia termasuk anak yang dikenal sangatdermawan.28 Dalam perkembangan kemudian di sekolah dasaritu ia tidak puas, lalu ia pindah ke sekolah lainnya29 yang kemu-

28 Selain ia anak yang senang bertanya dengan semangat dan keingintahuan yang besar,pribadinya termasuk anak yang kalem-pemdiam serta bersikap hati-hati dan sangatterbuka. Di luar sekolah kedermawanannya itu nampak terlihat ia tidak segan, bahkansering membantu guru dengan datang ke rumah untuk membantu membelah kayubakar, ini dilakukan biasanya pada hari krida dan tidak meminta imbalan atau meng-harapkan imbalan (upah). Dikemukakan oleh Yudono Sukardi, yang lahir pada 29Agustus 1942, merupakan gurunya pada masa Yusril Ihza mengikuti pendidikan ditingkat Sekolah Dasar, gurunya itu juga mengemukakan mengenai kebaikan budiYusril ketika ia telah menjadi Menteri, dikirimkan surat kepadanya. Ini dilakukanoleh Yudono Sukardi semata ingin melihat muridnya bagaimana bersikap sebagai tokoh,yang saat surat dilayangkan sedang ramainya pencalonan Yusril Ihza Mahendra sebagaiPresiden Republik Indonesia ke-4. Saat itu Yudono Sukardi juga sebagai ketua panitiapembangunan Masjid di Kampungnya di Tanjung Pinang, ternyata Yusril Ihzamerespons isi surat yng ditulis bekas gurunya itu. Wawancara dengan penulis di tempattinggalnya Jalan Al-Falah Qorib, No. 12, desa Tanjung Pandan, Kecamatan TanjungPandan, Belitung, tanggal 20 Mei 2002.

29 Menurut penjelasan adiknya yang bernama Yuslaini Ihza, Yusril memang pernah tidakpuas bersekolah ketika di Sekolah Dasar, waktu itu ia secara diam-diam tanpa


dian berhasil meraih juara bukan hanya di sekolah tetapi se-kabupaten Belitung, dijelaskan oleh Emaknya,

“perbedaan Yusril Ihza Mahendra dibandingkan sau-dara-saudaranya adalah selain semangat belajar yangtinggi, juga belajar agama sangat disiplin bahkan sampaiia naik ke sekolah pada tingkat berikutnya, saya memilikipandangan ‘semoga’ ia menjadi bahagia dan cukup”30

Kelebihan yang dimiliki anak ini dibandingkan dengansaudara-saudaranya diceritakan pula oleh abahnya kepada BapakSalman Yahya, seorang teman dalam perjuangan politik di PartaiMasyumi yang juga guru Yusril Ihza Mahendra sewaktu masihdi sekolah Madrasah, dikemukakannya:

Ayahanda Yusril Ihza Mahendra yaitu Bapak IdrusHaji Zainal bercerita dengan penuh harapan bahwaYusril memiliki IQ (kemampuan inteligensia) yang baik,dan mudah-mudahan tercapai apa yang dicitakan, ka-rena punya kelebihan dibanding saudara lainnya. Sayajuga mendengar teman sejawat yaitu guru di SekolahMenengah Atas tempat Yusril Ihza Mahendra belajar;bahwa suatu ketika guru itu selesai menulis pertanyaandi papan tulis, Yusril Ihza Mahendra sudah sudah sele-sai menjawab, ini juga diceritakan anak saya yangsekelas dengannya bernama Syamsurizal.31

Masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Mene-ngah Atas (SMA), adalah masa di mana anak-anak pasangan AbahIdrus Haji Zainal dan Uma Rurseha Sandon dididik untuk mandi-ri, ketika itu kehidupan dunia pendidikan mereka belumlah mu-

sepengetahuan Abah dan Uma melakukan pindah sekolah dari sekolah Dasar Negeri2 ke Sekolah Dasar Negeri 5, karena Sekolah Dasar sebelumnya kurang berprestasi.

30 Wawancara dengan Uma Rurseha Sandon, tanggal 22 Mei 2002.31 Wawancara dengan SalmanYahya, ia adalah teman seperjuangan dengan Abah Idrus

Haji Zainal (Orangtua Yusril) di Partai Masyumi cabang Manggar. Mereka sangataktif ketika di tahun 1950-an. Salman Yahya juga pernah menjadi guru semasa YusrilIhza Mahendra mengaji di sekolah Madrasah di kampung Lalang, kini Bapak SalmanYahya duduk di Majelis Pertimbangan Partai Bulan Bintang wilayah Manggar,wawancara pada tanggal 22 Mei 2002.

PERJALANAN HIDUP 23

dah. Mereka kesulitan mendapatkan paket buku, upaya Abah un-tuk menjawab keperluan anak-anaknya itu dilakukan melalui pa-ket pos. Yusril Ihza Mahendra bersama abangnya Yusfi Ihza32

membuka warung keperluan sehari-hari, dengan modal yang di-kumpulkan dari gaji kakaknya yang saat itu telah bekerja di Per-usahaan Negara Timah (PN Timah). Kedai kecil itu diberi nama“Yus Brothers”.33

Semasa di sekolah menengah, kecemerlangan Yusril semakinterlihat, dalam kepemimpinan ia terpilih sebagai ketua Organi-sasi Siswa Intra Sekolah (Ketua OSIS), ini dialami baik di masaSMP maupun SMA. Dalam bidang pelajaran juga unggul. Ia sa-ngat akrab dengan teman-teman karena kecerdasan dan keak-raban di tengah kelompok, ia mampu meyakinkan atau menerang-kan, dirinya nampak memiliki keserbabisaan.34

Suatu ketika ada Kepala Sekolah, yang juga guru, yang tidakjujur, kemudian ia bersama-sama temannya berjuang untukmengadakan sidang guna membicarakan mengenai hal itu, dan

32 Yusfi Ihza, kakaknya Yusril Ihza Mahendra, sebenarnya dalam persoalan kemampuanilmu tidak kalah dengan adiknya itu. Ia pernah diterima di perguruan tinggi bergengsi,Universitas Gajah Mada (UGM), tetapi karena pertimbangan keadaan saudara-saudaranya dan orang tua, sebagai salah satu tulang punggung adik-adiknya, makadiurungkan untuk melanjutkan pendidikan itu dan lebih memilih buka warung danbekerja. Menurut Yusfi, “saya pernah mendirikan warung itu semata-matamengajarkan kepada adik saya Yusril Ihza dan lainnya, agar jangan terpaku untukkerja di perusahaan Timah, karena itu kami buat warung, dan konsumen berasal daripegawai perusahaan tersebut, wawancara dengan Yusfi dan Yuslaini, tanggal 24 Mei2002.

33 Yusril Ihza membantu sebagai pelayan kedai kecil itu di pagi hari, dan sore hari iasekolah di SMA Perkib. Masuk sekolah jam 17.00 dan usai jam 21.00, waktu itu sekolahini masih menumpang di gedung sekolah dasar Perusahaan Negara Timah. Iamendapatkan imbalan sebesar sepuluh ribu rupiah, ini terjadi sebelum tahun 1976.Selain itu, kadang ia pergi ke pantai yang berpasir putih yang berjarak hanya sekitar1 kilometer dari rumahnya, untuk membantu menarik kapal nelayan dan membereskanikan-ikan dari hasil nelayan melaut. Suatu ketika pernah uang yang disisihkannyauntuk ditabung dibelikan sebuah baju berwarna merah untuk adiknya yang bernamaYuslaini, wawancara dengan Yuslaini Ihza yang kini bertugas sebagai guru SekolahDasar di Tanjung Pandan, tanggal 21 Mei 2002.

34 Apabila guru menerangkan pelajaran, Yusril Ihza langsung mengerti, selain kritis, ialebih suka membaca buku serta tekun dan sangat cerdas, mengenai pribadinya iatidak suka menyinggung orang lain apalagi yang berkaitan dengan perasaan.


mengusulkan supaya Kepala Sekolah tersebut diganti, dan initernyata berhasil. Hal lain yang menarik bagi teman-temannyaadalah Yusril sangat hafal dengan pasal-pasal yang tercantumdalam UUD1945, ia rajin membaca dan di rumahnya banyakbuku-buku politik. Sebenarnya ia telah berpolitik dengan me-mimpin perkumpulan pelajar, ia juga terkenal pandai berpidato,karena itu orang satu sekolahan mengenal dirinya.35 Mengenaibelajar Silat dan belajar bahasa Cina, ia mengemukakan:

Saya belajar bela diri Silat dengan Bapak Mirhan(orang Belitung) dari kawasan Belitung Barat, di DesaMambalong, akan tetapi, lama-lama tidak dapatmengikuti, karena banyak “mistik” seperti tenagadalam, karena itu saya tidak tertarik lagi, hal inimungkin pengaruh bacaan (Pelajaran agama Islam)dari Abah saya yang memiliki pandangan rasional.Saya belajar bahasa Cina, juga bahasa Arab, Belandadan Inggris, tetapi memang agak serius belajar bahasaCina, karena orang Cina di Belitung banyak, demikianjuga belajar bahasa Inggris,36 ini menunjang karenamasyarakat Belitung berinteraksi dengan orang Baratsudah cukup lama. Mengenai saya berteman denganFransiscus seorang Cina Katholik teman Sekolah

Wawancara dengan Rahman Uka, teman sekolah masa SMP dan SMA masa akhir1960-an dan awal tahun 1970-an. Wawancara di rumah tempat ia duduk di KampungArang, Desa Manggar, tanggal 22 Mei 2002. Menurut Yusfi Ihza, bahwa Yusril Ihzamemang pernah di test IQ nya, memang ia di atas rata-rata.

35 Suatu ketika teman satu sekolahnya bermain bola basket, kemudian terjadi keributankarena terjadi benturan keras di antara Yusril Ihza dengan salah seorang kawanyang turut permainan), atas kejadian itu ia dengan jiwa besar mau meminta maaf,seraya berkata; “untuk apa kita ribut,” sela Yusril. Jadi betapapun ia memiliki keahlianbela diri silat, baginya itu bukanlah untuk jago-jagoan, itu semata untuk kesihatan–menjaga stamina. Kawan-kawan Yusril Ihza masa itu di antaranya adalah Fransiscus,Nitchin Lukas, Sulaeman, dan menurut cerita kawannya ini, masyarakat di sinisenang dengan pribadinya sejak masa kecil karena perilakunya yang baik, wawancaradengan Immanuel A.G, tanggal 24 Mei 2002.

36 Yusril Ihza Mahendra untuk melancarkan bahasa Inggrisnya di masa sekolah itu,menyempatkan diri berkenalan dengan orang “bule” dari Amerika, bernama Erich,seorang Geolog yang bekerja di Belitung atas nama UNDP, perkenalan itu kata YusrilIhza, “saya manfaatkan untuk melancarkan bahasa dan disiplin kerja,” wawancaradengan Yusril Ihza, tanggal 8 Juni 2002.

PERJALANAN HIDUP 25

menengah sampai sekarang, karena saya sangat sukadengan kultur Cina yang serius, tekun, dinamis, sayabanyak belajar dari mereka, dan dari pengalaman itusaya tidak mudah dipengaruhi orang, bahkan begituseriusnya saya mempelajari bahasa Cina dankehidupannya, sampai saya pernah menunggu jenazahselama 2-3 hari.37

Sesungguhnya Yusril Ihza Mahendra di masa Sekolah mene-ngah itu adalah murid yang jenius, tegas dan keras hati, jika iapunya keinginan jalan “apa pun” dikejar tanpa kenal putus asa.38 Ia sangat sederhana, tetapi jika berpakaian sangat rapi danbergaya. Ia juga pandai menghimpun kelompok melalui pengajian“Assalam,” dan pada masa SMP pernah ikut Musabaqoh TilawatilQuran (MTQ) dengan meraih juara sekecamatan Manggar. Ke-mampuannya berbicara, berpidato dan berargumentasi itu sema-kin mantap karena diperkaya dengan buku-buku seperti karyaProf. DR. Hamka, Mohammad Natsir, juga filosof Ibnu Khaldun.39

Suatu ketika ia mengkritik gurunya yang bernama Bapak SamanAliza, dikemukakannya: “Pak Saman jika mengajar jangan bawabuku, tidak enak dipandang pelajar, anak Sekolah Dasar kelas tigapun dapat melakukan itu” ’katanya pula, “cara tersebut membuatmurid bosan belajar, tetapi Pak Saman tidak marah, malah iasuka.”40 Dalam bidang seni drama ia aktif tampil dalam aktivitas

37 Wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra, di rumah dinas, Jalan Widya Chandra II,tanggal 8 Juni 2002.

38 Sejak kelas tahun pertama di sekolah, ia memiliki penampilan yang agak lain,rambutnya panjang. Seorang guru bernama A.S. Samad Aliza pernah menegurnyadengan melarang berambut panjang, tetapi Yusril Ihza menolak dengan mengatakan,“Nabi Muhammad juga rambutnya panjang, “ lalu gurunya itu berkata, “apa Andapernah bertemu?” dijawabnya, “yah tidak, ini kan menurut analisis.” “Salah satu tempatbelajarnya bila usai sekolah adalah dengan pergi ke Masjid dekat sekolahan, yaituMasjid P.N. Timah, di sana ia selesaikan aktivitas atau pekerjaan sekolahan itu,”cerita Bapak Saman Aliza dalam satu wawancara dengan penulis.

39 Buku yang paling berkesan buat Yusril Ihza pada waktu itu ialah Kenang-kenanganHidup, yang dikarang oleh Prof. DR. Hamka, “Saya terinspirasi untuk ingin maju danmerantau,” selain itu ucapnya, “Saya kagum dengan Bapak Mohammad Natsir tokohPartai Mayumi dari buku yang saya baca, serta dari tokoh-tokoh Masyumi di Manggar,”wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra, tanggal 8 Juni 2002.

40 Pada waktu itu juga ada seorang guru yang memberikan pelajaran bahasa Indonesia,


dunia teater drama selain suka bermain gitar. Dalam suatu acaraia pernah tampil sebagai aktor drama yang mengisahkan perjuanganperang di Ambarawa yang mengisahkan bagian dari para pejuangRepublik melawan tentara penjajah Belanda.41

Yusril aktif di kesatuan Aksi Para Pelajar di Belitung yangpada saat itu perkumpulan ini didominasi kalangan perkumpulanPelajar Islam Indonesia yang lebih dikenal dengan PII, dari ka-langan Partai Nasionalis Indonesia juga ikut bergabung tetapitidaklah banyak, untuk jabatan ketuanya adalah Saudara ArdiSoma dan pendirinya saudara Emil Anwar yang berasal dari Mi-nangkabau, ini terjadi sekitar tahun 1968. Ia aktif bersama kakak-nya Yusfi Ihza dan mereka mengetahui perkumpulan ini darisiaran radio.42 Di keluarga proses sosialisasi politik telah berjalankarena Abah dan Uma selain taat beragama mereka aktif di PartaiMasyumi dan suasana politik pada waktu itu di Desa Manggarcukup dinamis dan hangat dalam persaingan di antara partai-partai politik yang berpengaruh yaitu Partai Masyumi, PKI danPNI (ASU).

bernama Bapak Idrus Sani, saat itu terjadi perdebatan di kelas berkaitan dengandiskusi mengenai sastra sosial. Guru itu kemudian marah kepada Yusril Ihza sehinggarapor bahasa Indonesia dan Tata Bahasanya merah. Kepala Sekolah Bapak SamanAliza sempat memanggil guru itu, Yusril Ihza memiliki kesan bahwa Bapak Idrus itutidak membaca apa yang dikemukakannya secara utuh, ini diungkapkan ketika penulismelakukan wawancara dengannya pada tanggal 8 Juni 2002.

41 Bapak Agus Bachtiar pernah menjadi Kepala Sekolah di SMA PERKIB tempat Yusrilmengikuti pendidikan sekolah menengahnya, Pencak Silat di kampungnya semasaremaja itu, juga sangat membantunya ketika merantau ke Jakarta untuk kuliah diUniversitas Indonesia, menjadikannya sebagai pelatih olah raga bela diri Tapak Sucidi Masjid Agung Al-Azhar, wawancara dengannya, tanggal 20 Mei 2002. Selain itupada masa Yusril Ihza duduk di SMA ia sering memainkan gitar, biola untuk konser,tentu kini sudah ditinggalkan dan lupa, “sebagai gantinya saya mendengarkan musikklasik, keroncong,” ungkapnya, “selain senang musik orkestra,” lihat Kawiyan (Pnyt.),Membangun Indonesia yang Demokratis Berkeadilan, Globalpublik, Jakarta, 2000, hlm.177-178.

42 Ardi Soma, seorang pelajar Universitas Sriwijaya Palembang, pernah berbeda pendapatdengan Yusril ketika masih aktif di perkumpulan KAPPI, menurut Yusril Ihza,perselisihan karena Ardi Soma mendorong KAPPI untuk masuk Golkar, sebuahperkumpulan politik yang mengendalikan pemerintahan pada masa itu, sedangkanYusril Ihza lebih berpihak kepada Partai Parmusi, Ardi Soma kini aktif di Partai BulanBintang sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah untuk Bangka Belitung. Hasilwawancara dengan Yusril Ihza Mahendra, 8 Juni 2002.

PERJALANAN HIDUP 27

Masa Pendidikan di Universitas

USRIL Ihza Mahendra yang menyebut dirinya Melayu Is-lam, ketika datang ke Jakarta ia sempat tidur di MasjidAgung Al-Azhar Kebayoran Baru, suatu kawasan elit di Ja-

karta Selatan. Sewaktu ia akan berangkat merantau ke kota besardi Pulau Jawa ini Uma berpesan: “Menetap di Masjid, mengajarmengaji,” waktu itu Yusril Ihza Mahendra mengikuti ujian untukpenerimaan mahasiswa di Universitas.43 Selama merantau di Ja-karta ia berkirim surat kepada orang tua dan sanak famili dikampung, tetapi isinya bukan keluhan melainkan lebih kepadamenyampaikan ide-pendapat bagaimana caranya ia mendapattambahan uang.44

Awal mula di Jakarta ia menetap di kawasan Cilandak, JakartaSelatan pada keluarga yang masih memiliki hubungan famili de-ngan abahnya yaitu Bapak Mudjono,45 kemudian pindah ke asra-ma mahasiswa. Ia berkenalan dengan seorang anak tentara yangsama-sama dari tanah Sumatera tepatnya dari Aceh, yaitu Ghazi

43 Yusril Ihza Mahendra mengikuti tes di sejumlah universitas iaitu Universitas Indone-sia, Sekolah Tinggi Publisistik (Kini IIS), dan Akademi Teater Jakarta di IkatanKesenian Jakarta (IKJ), di ketiga pendidikan itu ia diterima. Di Ikatan KesenianJakarta sewaktu dilakukan tes untuk akting, ia menempati peringkat ketiga, sampaiakhirnya ia sempat membina pergaulan dengan para seniman dan artis, namun sepertiungkapannya bahwa ia urungkan untuk melakukan pilihan ke bidang ini, karena masukteater bertentangan prinsip dengan “kata hati”, apalagi melihat pergaulan di sekitarmereka. Dipilihnya memasuki Universitas Indonesia, selain ini lebih bergengsi,iurannya pun lebih murah. Wawancara dengan Uma Rurseha Sandon (Ibunda YusrilIhza) di Kampung Ilalang, desa Manggar, tanggal 22 Mei 2002.

44 Salah satu yang ia lakukan selain aktif di perkumpulan pemuda masjid dan pengajian,Yusril menjadi pelatih Pencak Silat di Masjid Agung Al-Azhar saat ia baru menetapsepekan di tempat ini, bekal ilmu yang didapat ketika masih di kampung, tentu denganaktivitas ini ia mendapatkan sejumlah uang. Yusril Ihza sempat ikut beternak ayammembantu pemilik rumah tempat ia menumpang, kemudian belajar menyetir mobil,ia membantu menjualkan telor untuk dikirim ke pasar, ia menetap di sini sekitarsetahun. Ini dikemukakan oleh adiknya Yuslaini Ihza. “Sementara itu ketika ia pulangke kampung, maka bila ada Radio, Jam milik saudaranya, yah dibawa, sebagian iurankuliah juga saya bantu: mungkin batin saya dekat,” sela Yusfi Ihza, “dia suka bertanyawalalupun kini ia telah menjadi seorang Profesor,” ungkap Yusfi Ihza, wawancaradengannya, tanggal 24 Mei 2002.

45 Wawancara dengan Uma Rurseha Sandon, ibunda Yusril Ihza, di Kampung Lalang,Desa Manggar, tanggal 22 Mei 2002.

Y


Husein, mereka bersahabat tidak saja di kampus tetapi juga sama-sama aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), oeganisasiekstrakampus yang bercorak Islam Modernis, dan perkumpulanini selain berpengaruh kuat di kampus-kampus juga sangat di-segani. Banyak tokoh nasional pada masa sekarang ini semasamahasiswanya memiliki latar belakang aktivis dari dan pernahmenjadi anggota dan tokoh perkumpulan mahasiswa ini. Kede-katan dengan Yusril Ihza Mahendra menurut Ghazi tidak hanyasebatas di asrama dan dalam aktivitas kemahasiswaan, melain-kan juga dalam hal sama-sama punya pacar. “Yusril Ihza Mahen-dra itu romantis dan puritan,” ungkap Ghazi.46 Mereka sukasholat bersama di kompleks Daksinapati dengan “pusrohnya.”47

Seorang tokoh Islam yang militan dan dekat dengan para pemudaIslam mengemukakan bahwa Yusril Ihza Mahendra, mahasiswa

46 Ghazi Hussein menceritakan, kami bersahabat dengan Yusril Ihza, sama-sama tinggaldi asrama Universitas Indonesia dan motto anak-anak sastra waktu itu adalah, “Buku,Pesta dan Cinta.” Yusril Ihza punya kekasih dari universitas ini, asal Jawa, pelajardari Fakultas Sastra, dan Yusril Ihza juga pernah kuliah di bidang Filsafat di FakultasSastra. Ia nampaknya serius menyenangi mahasiswi itu dengan karakternya yangRomantis serta Puritan, karena itu tidak heran bila ia tidak mau menyentuh kulitkekasihnya. Ia konsisten melaksanakan Akhlak Islam, mungkin dalam bercinta seperti“Amor” penuh kasih sayang dan etis, selain itu orang tua gadis itu adalah dari kalangankeluarga ekonomi the have, pacarnya itu anak seorang perwira militer purnawirawan.Saya dengan Yusril Ihza Mahendra sering naik pespa pergi jalan-jalan atau pergimenemui mahasiswi, saya menyenangi kakak pacarnya dari Fakultas Kedokteran Gigi,ini sekitar tahun 1978-1979, namun tali kasih Yusril Ihza dengan mahasiswi ini tidakberlanjut, nampaknya ia agak sedih dalam kenangan ini. Mereka sempat berjumpalagi ketika acara pertemuan alumni, saat Yusril Ihza Mahendra sebagai Asisten diSekretariat Negara, juga ketika acara Promosi Guru Besar sebagai Profesor bidangHukum Tata Negara dan pada acara buka puasa Ramadhan tahun 2000, waktui ituYusril Ihza Mahendra telah menjadi menteri. Ini hasil wawancara denga Ghazi Hussein,ia seoarng Pimpinan Redaksi Aceh Pos dan juga bekerja sebagai dosen di universitas.Wawancara dilakukan tanggal 13 Juni 2002.

47 Istilah Pusroh adalah kependekan dari Pusat Rokhani, ini sering digunakan sebenarnyadalam kalangan Angkatan Bersenjata dalam melakukan pembinaan rokhani Islamkepada para prajurit, ini kemudian dijadikan “kode” atau sandi bagi kalanganmahasiswa universitas yang memiliki basis dan komitmen kepada aktivitas dakwahIslam di Universitas Indonesia. Pada masa itu, di kalangan mahasiswa di lingkungankampus yang menetap di Daksinapati di Rawamangun pun memiliki perilakubermacam-macam: ada yang hobi menonton, ada yang senang berseronok di kedai-kantin, ada yang suka berjudi, juga ada yang suka menterjemahkan buku ke bahasaasing, ini sering disebut si Broer, dan ada juga yang lebih suka membaca buku ini,yang dijuluki “Sintaro” alias “sinting separo,” ,kelompok yang terakhir ini dekat denganYusril Ihza Mahendra, wawancara dengan Gazhi Hussein, tanggal 13, Juni 2002.

PERJALANAN HIDUP 29

UI yang senang pakai celana jeans itu memang cerdas, sopan,pandai berteman dan suka berdiskusi yang membuatnya disukaitidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga tokoh Islam seperti Mo-hammad Natsir yang menganggapnya sebagai kader.48

Di lingkungan universitas ia berkecimpung dan “berenang”dalam arus gerakan pemuda dan pelajar, termasuk para pemudaIslam di Jakarta, terutama yang ada di Masjid Agung Al-Azhar,Kebayoran Baru dan Masjid At-Taqwa Universitas Indonesia diRawamangun. Pada tahun 1978-1979, di Jakarta sedang terjadiaksi para mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang selama inidianggap tidak “bersih”, mereka menuntut Soeharto turun, ketikaitu organisasi resmi mahasiswa yaitu Dewan Mahasiswa dibubar-kan melalui kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DaudYusuf yang dikenal dengan Konsep Normalisasi Kehidupan Kam-pus (NKK). Para pimpinan mahasiswa ditangkapi dan dan ditahanyang dikenal dengan istilah “Kampus kuning”. Yusril Ihza Mahen-dra tampil sebagai kandidat dalam pilihan ketua Dewan Maha-siswa dan ia berhasil terpilih sebagai Ketua Majelis PerwakilanMahasiswa (MPM) Universitas Indonesia di tahun 1978-1979. Iapernah ikut membakar patung Soeharto di halaman kampusSalemba, akibatnya ia ditangkap,49 dan mengenai peristiwa iniYusril mengemukakan, “saya berkesimpulan bahwa Pak Harto(maksudnya Soeharto) tidak dapat dilawan.”50

Pergulatan hidup di kota besar seperti Jakarta, apalagi ia darikampung nan jauh, membuat Yusril Ihza Mahendra yang hausilmu dan memerlukan bertahan hidup ini tak segan dan maluuntuk menjadi kondektur bus kota seperti Ajiwirya dan Orien.Karena itu keprihatinan hidup, kesederhanaan dan semangattidak menjadikan dirinya rendah diri atau malu dalam mendekati

48 Ahmad Soemargono adalah Ketua Komite Internasional untuk Solidaritas Dunia Is-lam (KISDI), Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dan salah seorangWakil Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dalam Mingguan Berita Mistik,Maret 1999, hlm.7.

49 Ia juga dianggap terlibat peristiwa berdarah Tanjung Priuk di tahun 1984, dan dikejar-kejar oleh tentara dan polisi, Tempo, dipetik dari hasil wawancara, 9 November 1998.

50 Lihat Kawiyan, Ibid, hlm. 162.


D

dan mereguk ilmu baik di universitas maupun dari para tokohternama, khususnya dari kalangan elit Partai Masyumi.

Pada tahun 1983, ia meraih gelar kesarjanaannya di bidangHukum Tata Negara dari Universitas Indonesia. Selanjutnya se-telah ia mengabdi sebagai dosen di Universitas Indonesia yangdiiringi kiprahnya kepada kepentingan umat Islam melalui per-kumpulan atau persarikatan Islam modernis, ia melanjutkan pen-didikannya untuk program Master (Pasca Sarjana) bidang hukumdan ilmu pengetahuan Islam di universitas yang sama pada tahun1984. Ia melanjutkan pendidikan ke Graduate Scholl of Humani-ties and Social Studies, University of Punjab di India pada tahun1985. Sekembali dari tanah India anak muda yang tidak banyakbicara selain hanya point-point tertentu saja, kata orang Belitungada “tika” ada saatnya, namanya kemudian ditambah dengannama tambahan Mahendra (nama aslinya Yusril Ihza).51

Bergelayut dengan Tokoh MasyumiDemi Mengabdi untuk Perjuangan Islam

ENGAN tanpa ragu, serta kemauan yang besar, Yusril IhzaMahendra mendekati dan bersilaturahmi kepada para pe-juang Islam, khususnya para tokoh Masyumi, dahulu sema-

sa masih di kampung ia sering mendengar dari Abah mengenaikegigihan para tokoh Masyumi dalam berpegang kepada prinsipdan hidupnya yang penuh kesederhanaan. Dunia yang melegendaitu, kini ingin dia arungi dalam dunia yang nyata, bertemu dan

51 Nama tambahan Mahendra, ia dapatkan ketika kuliah di Punjab, ini bukan darikeluarganya menurut keterangan dari hasil wawancara dengan Yuslaini Ihza padatanggal 20-21 Mei 2002. Nama ini berasal dari India, diambil dari seorang Persia,menurut Syawaluddin seorang anggota DPRD daerah Belitung. Yusril Ihza Mahendrasendiri menjelaskan, nama ini awalnya tidak terlalu serius, ini ketika di Pakistansedang mengambil program master melalui Riset, “Mahendra itu berbau Hindia,maknanya ini lebih kepada Cendekiawan,” ungkapnya, hasil wawancara dengannya,8 Juni 2002.

PERJALANAN HIDUP 31

bersentuhan pikiran, intelektualitas dan pengalaman dengan me-reka serta meraup prinsip sejati yang dimilikinya. Yusril IhzaMahendra mengakui mengenai pengaruh dari pemikiran paratokoh Masyumi ini, dikemukakannya:

Saya akui sejak kecil saya hidup di keluargaMasyumi, saya dididik Natsir, Mohammad Roem, danSyafruddin Prawiranegara, dan Ayah saya seorangkepala Kantor Agama Kecamatan di Belitung, jaditidak serta merta pikiran saya mudah diubah oranglain. Proses sosialisasi yang sudah saya jalani cukuppanjang. Dalam hidup, saya selalu memegang filosofiIslam… 52

Ia kemudian menjalani hubungan yang hangat dengan tokohterkemuka Masyumi.53 Pertama berkenalan dengan Prof. DR.Oesman Raliby,54 ketika Yusril Ihza Mahendra memasuki Uni-versitas Indonesia tahun 1976, pada masa tahun pertama telahmulai mendampingi Profesor itu jika diajak untuk berceramahagama,55 dan membantu aktivitas lainnya56 Prof. Oesman Ralibykemudian memperkenalkan Yusril Ihza Mahendra dengan

52 Tabloid Abadi, No. 28/ tahun I, 20-26 Mei 1999.53 Yudi Pramuka, Ibid, hlm. 35.54 Prof. DR. Oesman Raliby bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia, Universitas

Asyafiiyah, pernah sebagai Rektor, juga di Univesitas Ibnu Khaldun, SESKOADBandung memberikan subjek Psychowar atau perang urat syaraf yang kini menjadiilmu komunikasi massa. Di Fakultas Hukum, Ekonomi dan Ilmu-Imu Sosial mengajarmengenai Studi Islamica, ia wafat pada usia 81tahun.

55 Suatu saat Prof. Oesman Raliby pernah berkata, “kalau Ayah tidak ada, buku-bukuini serahkan kepada Yusril Ihza Mahendra,” ia juga menginginkan kelak anak mudaitu menjadi negarawan, bukan politisi, karena itu diberinya pemahaman agama yangbaik. Pernah juga suatu masa Yusril Ihza Mahendra dilarang menginap di asramamahasiswa karena terlibat pembakaran patung Soeharto, maka Prof. Oesman Ralibyturut memikirkan tempat anak muda ini di mana dapat berteduh, semua ini agarjangan kehilangan jejak, sampai akhirnya Yusril dititipkan untuk menetap di rumahsalah seorang anggota pengajian dari Masjid Al-Azhar, yaitu di rumah Ibu Ida Zakaria.Wawancara dengan Rosina Raliby, puteri dari Profesor Oesman Raliby, tokoh Masyumidan Guru Besar dari Universitas Indonesia, di mana Yusril Ihza Mahendra menjadianak dididiknya, serta “anak” yang dididik untuk menjadi harapan sebagai negarawan,wawancara dengannya, 6 Juni 2002.

56 Menurut Rosina Raliby yang juga pelajar di Fakultas Hukum UI, bila di hari AhadYusril Ihza Mahendra kadang diminta Prof. Oesman Raliby untuk membersihkan rak


sahabat seperjuangannya, berangkat dengan menggunakan Bajajmenuju Masjid Al-Munawar di Kampung Bali, Tanah Abang, Ja-karta Pusat. Diperkenalkan dengan Mohammad Natsir sertatokoh Masyumi lainnya yang secara bersamaan ada saat itu, dansejak perkenalan itu, ia mulai aktif pada sebuah perkumpulanLembaga Bantuan Hukum serta organisasi nirlaba Dewan Dak-wah Islamiah Indonesia (DDII) yang dipimpin tokoh Masyumiitu. Ia juga diajak dan dilibatkan ketika DDII mendirikan lembagaLIPPM sebagai peneliti, salah satu hasil penelitiannya berhu-bungan dengan Pancasila. Kedekatan ini menumbuhkan pada diriYusril kepada proses transformasi style Pak Natsir, baik pemikir-an maupun gaya kepemimpinannya.57 Sebagai ilustrasi prosestransformasi itu dapat dipahami melalui penjelasan RamlanMarjoened sebagai berikut:

Bila ada tamu datang ke Pak Natsir, beliau suasampai ke pintu dan diantar sampai di pintu, ini adadalam diri Yusril Ihza Mahendra, bila Pak Natsir ingin

buku, ini dilakukannya seharian dari pagi hingga petang, Yusril Ihza Mahendra takpernah mengeluh, juga jika datang ke rumah tokoh Masyumi ini, ia menunggu di luarrumah-tdak mau masuk rumah bila Prof. Oesman Raliby belum keluar, suatu ketikasaat Yusril Ihza memberikan pelajaran sebagai Asisten Prof. Raliby, ada mahasiswiyang mengomentari; “wah asisten Pak Oesman Raliby ganteng-ganteng ngurusinagama”, ciri khasnya kalau sudah garuk kepala ‘bukan karena gatal’ berarti ada beban.Yusril Ihza Mahendra ketika ada kesukaran untuk tempat menetap karena keterlibatanmasalah politik, dikenalkan kepada Ibu Ida Zakaria, seorang anggota pengajian kaumibu di masjid Agung AL-Azhar, di Cilandak, ini masa sebelum tahun 1980-an, menurutRosihan Sahip, seorang pengamat sosial dan budaya mengenai masyarakat Belitungmengatakan bahwa style atau gaya masyarakat Belitung Timur (termasuk desaManggar tempat kelahiran Yusril Ihza Mahendra) terpengaruh dengan lingkunganmaskapai penambangan Belanda. Gaya masyarakat Belitung Timur yang terkesan“agak sombong” ini dapat dilihat dari gaya Yusril Ihza Mahendra, Muaz danDarmansyah. Pendapat yang sama ini juga dikemukakan oleh Syawaluddin anggotaDPRD dari Belitung, yang mengatakan bahwa “Pribadi Yusril Ihza Mahendra itu cerminorang Belitung.”

57 Prof. DR. Rasyidi memberi penilaian bahwa dalam diri Yusril Ihza Mahendra itu telahterjadi transformasi style Pak Natsir, baik pemikiran maupun gaya kepemimpinannya.Ini dikemukakan Ramlan Mardjoened, seorang anggota Partai Bulan Bintang yangtelah lama aktif di Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) serta pernah menetapdi rumah Pak Natsir, ia kelahiran kampung Antibar, Kecamatan Membawa, Pontianak,Kalimantan pada 10 Juli 1943. Masa mudanya aktif di perkumpulan PII duduk diPengurus Besar dan KAPPI di tahun 1969-1973, wawancara dengannya pada 6 Juni2002.

PERJALANAN HIDUP 33

58 Ini dijelaskan Ramlan Mardjoened dalam wawancara di kantor DDII, Kramat Raya,tanggal 6 Juni 2002.

memberi uang, beliau berupaya merogoh kantongingin memberi, demikian pula Yusril Ihza Mahendra.Sikap toleransinya sangat tinggi (tidak menyalahkanorang lain), dia dengar pendapat orang, ada kesamaanPak Natsir dengan Yusril Ihza Mahendra, mereka me-miliki empati yang tinggi. Ada contoh yang aktual, ke-tika Partai Bulan Bintang mengeluarkan pernyataanmasalah teroris yang intinya Amerika Serikat jahat,setelah dikoordinasikan kepada Yusril Ihza Mahendrayang saat itu selaku Menteri Luar Negeri ad.Interim,ia tidak marah walau sebelumnya tidak dikoordinasi-kan, jadi dia hormati garis perjuangan Partai BulanBintang.58

Yusril Ihza Mahendra di Universitas Indonesia pada masamahasiswa selain sebagai asisten Prof. DR. Oesman Ralibyseorang tokoh Masyumi, juga menjadi asisten Prof. DR. IsmailSunny, seorang tokoh Persarikatan Muhammadiyah untuk subjekkuliah Hukum Tata Negara. Pandangan Prof. DR. Ismail Sunytentang Yusril Ihza Mahendra adalah:

Dia ketika masih sebagai mahasiswa di Universi-tas Indonesia, adalah anak muda yang rajin yang maubelajar dan melanjutkan pelajaran, hal lain darinyasangat berminat mendalami Partai Masyumi, ke-uangan yang sukar banyak dibantu oleh tokoh Masyu-mi, di antaranya oleh Pak Natsir, dan untuk menjadiasisten pengajar merupakan orang pilihan, dan YusrilIhza Mahendra terpilih untuk itu. Ia sering berdiskusidengan saya, seorang Muslim dengan background Is-lam Modernis, salah satu pertimbangan juga mengapaia diangkat oleh saya sebagai asisten dosen waktu itu,karena saya dengar desas-desus, bahwa Yusril IhzaMahendra akan diskors (nyaris). Pandangan saya


59 Prof. DR. Ismail Suny, merupakan guru Besar bidang Hukum Tata Negara dari Univer-sitas Indonesia yang sangat kritis terhadap persoalan-persoalan tersebut, dan YusrilIhza Mahendra merupakan salah seorang mahasiswanya. Ia juga pernah menjadi salahseorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah di era tahun 1970-1980-an. Prof. DR IsmailSuny orang yang turut mempromosikan Yusril Ihza Mahendra untuk kemudian menjadidosen di universitas ini. Wawancara dengannya pada 7 Juni 2002. Mengenai sikapdemokrat para tokoh Masyumi dalam sejarah politik, pernah terjadi ketika pencalonanketua umum Partai Masyumi yaitu Mohammad Natsir bersaing dengan Sukiman dandimenangkan Natsir, tetapi Sukiman juga tetap bersedia duduk memegang kursi salahsatu pimpinan Masyumi. A.R. Baswedan dari Partai Arab Indonesia, adalah sahabatMohammad Natsir, namun mereka biasa berdebat-saling bertentangan, tetapi ketikaMohammad Natsir dipercayai menduduki kursi Perdana Menteri di tahun 1950, A.R.Baswedan menjadi Menteri Muda Penerangan. Demikian pula pada tahun 1970-an padaawalnya kalangan Masyumi tidak setuju didirikan Majelis Ulama Indonesia, tetapi Prof.DR. Hamka dilepas untuk berjuang di Majelis itu, berbeda dengan M.Z Muttaqin yangtidak pernah menemui Mohammad Natsir, sebaliknya Hassan Basri yang berjuangmembela umat, dan ia selalu berkomunikasi dengan tokoh kharismatik Masyumi ini.

60 Hal ini dikemukakan H. Solaiman anggota Masyumi yang kini menjadi Ketua MajelisSyuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Ia juga Wakil Ketua DewanDakwah Islamiah Indonesia, kelahiran Morotai, Maluku Utara, yang kini telah berusia76 tahun. Ia pernah menjadi Sekretaris Menteri Penerangan pada tahun 1950-an,anggota parlemen tahun 1955, pendiri Parmusi, pernah bergabung dengan PartaiPersatuan Pembangunan sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai. Ia adalah salahseorang pendiri Partai Bulan Bintang.

mengenai sikapnya memberhentikan Soeharto berda-sarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, ia memin-ta pendapat saya, dan saya setuju.59

Yusril Ihza Mahendra pernah diperintahkan oleh MohammadNatsir untuk menulis sejarah Masyumi, ini sekitar tahun 1980-an. Ia sangat berminat tinggi, cerdas dan menguasai apa yangdimaksud dengan modernis Islam itu, bila Dr. Mohammad Natsirsebagai guru politik maka Prof Dr Oesman Raliby sebagai gurudalam persoalan pengetahuan agama Islam.60 Salah satu karyahasil penelitiannya mengenai Masyumi, Yusril Ihza Mahendratelah menyelesaikan sebuah karya berupa tulisan monumentalyang kemudian menjadi tesis untuk meraih Ph.D. dari UniversitiSains Malaysia di tahun 1993 yang bertajuk Modernisme danFundamentalisme dalam Politik Islam: Studi tentang PartaiMasyumi di Indonesia dan Partai Jami’at Islam di Pakistan yangditerbitkan Paramadina, tahun 1999. Mengapa ia menulis tesismengenai ini dan bagaimana mencurahkan rasa hormatnyakepada Mohammad Natsir, maka ia mengemukakan:

PERJALANAN HIDUP 35

61 Lihat Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 26.62 Sehari menjelang Idhul Fitri 1413 Hijrah, laki-laki yang jangkung kurus itu mendarat

di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dari Universiti Sains Malaysia, dialah alumniUniversitas Indonesia, berusia 37 tahun ketika itu telah meraih gelar Doktor Falsafahbidang Politik, dan lima tahun kemudian tepatnya 1998, ia meraih Profesor-Guru Besarbidang Hukum Tata Negara, dan keanggotaannya itu menjadikan ia pernah menjadidosen tamu di Hamburg.

Guna mengenang Allahu Yarham Dr. MohammadNatsir, 17 Juli 1908-6 Februari 1993, bekas ketua Par-tai Masyumi dan Perdana Menteri yang telah menjadikajian ini (hlm. ii), kajian ini dipilih, menurutnya ku-run waktu 1940-1960, sepanjang pengetahuan darisumber-sumber informasi yang tersedia, hanya terda-pat tiga partai yang berpengaruh secara luas di duniaIslam, iaitu Muslim League di Pakistan, Partai Masyu-mi di Indonesia dan Partai Istiqlal di Maroko. Dalamperiode yang sama ada dua partai fundmentalis yangjuga berpengaruh luas, yaitu Ikhwanul Muslim diMesir dan Jama’at Islami di Pakistan.61

Karya tesis yang menjadi tulisan yang disebarluaskan ini telahmemberikan gambaran ke depan atau perspektif mengenai Is-lam dan politik Islam khususnya kalangan modernis PartaiMasyumi secara lebih jelas, gamblang dan teruji secaraakademis.62 Hal ini sangat penting terutama bagi kalangan mudagenerasi Islam yang tidak mengalami masa kejayaan Partai inidi era 1950-an dan bagaimana para tokoh partai dengan teguhdan tegar berjuang untuk mengangkat harga diri (marwah) Is-lam dalam pentas politik negara yang penuh tantangan, onak danduri pada masa itu. Dinamika pahit getir dan manisnya partaiyang menjadi kebanggaan umat Islam ini harus berakhir dengan“penyingkiran” tokoh-tokohnya dalam arena politik formal secaratidak “fair” baik pada masa Orde Lama maupun di masa OrdeBaru. Masa ini merupakan titik awal perjalanan sejarah umatIslam di Indonesia yang mengalami marjinalisasi politik, perananIslam politik tidak lagi memiliki otonomi selain karena faktor


I

bingkai demokrasi politik yang dibangun oleh kekuasaan adalahdemokrasi “semu” yang lebih menempatkan kekuasaan politikidentik dengan penguasa politik dengan kelompok pendukungnyasebagai penentu jalannya sebuah sistem politik dan kehidupanpolitik itu sendiri. Budaya politik ini jelas tidak akan seiring seja-lan dengan kalangan Islam dari Partai Masyumi yang sangatmenjunjung citra demokrasi yang “fair,” jujur, penuh kesederha-naan serta berpegang pada prinsip-prinsip ideologis yang di-anutnya.

Bapak dan Ibu Idris H Zainalserta Kehidupan Keluarga Yusril Ihza Mahendra

DRIS H. Zainal adalah nama ayah dari Yusril Ihza Mahendra,sehari-hari dipanggil dengan sebutan Abah oleh anak-anaknya.Ia lahir di desa Manggar, Belitung Timur, 20 Juli 1917. Ia

menggali serta mendalami masalah agama melalui pendidikanformal di Institut pendidikan Islam yang mengajarkan 14 bahasadan pelajaran agama. Abah sangat fasih dalam berbahasaBelanda, Arab dan Jepang, adapun para guru yang memberikanilmu di Institut itu orang-orang dari luar Belitung, khususnyadari Palembang, Jawa Barat dan Minangkabau dengan sistempendidikan umum namun berorientasi ke Islam. Lingkungansosial Abah sebenarnya tradisional, ini terbukti karena ayahnyaH. Zainal banyak menyimpan buku-buku Islam “klasik”, buku dankitab Jalalain, ia juga sangat intens untuk membaca buku-bukumelalui suatu pendidikan “campuran” modern Belanda denganIslam. Ini kemudian membentuk perantauan pemikiran ke arahyang modern, sikap modernis itu memang diterima dari InstitutIslam tempat ia menggali ilmu pengetahuan. Para gurunya ba-nyak yang melanjutkan pendidikan di salah satu lembagapendidikan yang cukup terkenal di kalangan modernis Islam padamasa itu, di antaranya adalah pendidikan Islam Jamiatul Khair

PERJALANAN HIDUP 37

di Jakarta.63 Abah Idris juga pernah menduduki jabatan sebagaiKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Manggar, BelitungTimur, letaknya di Kampung Lalang, dekat dengan Sekolah DasarNegeri 5 tempat Yusril Ihza masa kecil bersekolah, dengankedudukan sebagai pegawai negeri.64

Pribadi Abah Idris sangat menghargai sekecil apapun sebuahbantuan,65 ia memiliki disiplin yang tinggi, jujur, keras keinginan,dan selalu memohon agar anaknya menjadi anak yang cerdas.66

Abah Idris yang asli dari suku Melayu di mana akarnya menurutYusril Ihza berasal dari Johor Semenanjung Malaysia,67 sikap ke-

63 Sebagaimana diketahui Institut Pendidikan Jamiatul Khair dipimpin seorang ulamadari keturunan Arab yang berpikir modernis, bernama Syekh Akhmad Soorkatti. Kader-kader Institut Islam yang kemudian melanjutkan pendidikan ke tempat ini di antaranyaadalah Ali Haji Musa dan Bujang Rifi, sedang Abah Idris sendiri bergabung denganPartai Masyumi, sebuah Partai Islam yang bercorak modernis saat itu. Wawancaradengan Rosihan Sahip, seorang pengamat masalah-masalah sosial budaya mengenaimasyarakat Belitung.

64 Tentu dapat dipastikan status sebagai pegawai negeri masa itu yang bergaji kecil,bahkan menurut Uma Nurseha Sandon, sering gaji yang diterima suaminya sangatterlambat, karena masa itu sarana komunikasi masih sangat sukar, kadang setelahlepas tiga bulan gaji itu baru dapat diterima. Keadaan ini merelakan kehidupankeluarga Abah Idris harus dengan cara yang sangat sederhana. Abah sering dimintauntuk memberikan pengajian-ceramah, khotbah, yang disampaikan umumnyaberhubungan dengan persoalan sehari-hari yaitu masalah Tauhid, dan akhlak. Dalammengambil sumber materi agama banyak mengambil sumber dari kalangan ulamamodernis seperti Prof. DR. Hamka. Ini dikemukakan H. Abu Bakar yang merupakanteman seperjuangan baik karena sama-sama sebagai pegawai di Kantor Urusan Agama,juga karena keduanya aktif di Partai Masyumi. Demikian juga Yudono Sukardi yangpernah mengajar Yusril Ihza pada masa di Sekolah Dasar, telah menceritakan halyang sama.

65 Mengenai hal ini Rosihan Sahip memberikan kesan pengalamannya tentang ayah YusrilIhza; ketika Yuslih Ihza (Kakak Yusril Ihza) menginap di rumah karena akanmelakukan tes untuk masuk menjadi pegawai di perusahaan Penambangan Timah,ini sekitar tahun 1977-1978. Sepekan setelah itu Abah Idris datang hanya sekedaruntuk mengucapkan terimakasih, ketika itu ia sudah menanggung dua anaknya yangmerantau ke Pulau Jawa, yaitu Yusmin di Bandung dan Yusril Ihza di Jakarta,keduanya sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri yang tentunyasangat berat, ini memerlukan ongkos yang cukup besar.

66 Menurut H. Abu Bakar, teman yang menaruh hormat atas orang tua Yusril Ihza ini,bahwa H. Idris pernah mengalami peristiwa Lailaul Qadar, ketika ia menjalankanaktivitas di Kantor Urusan Agama Tanjung Pandan, sehingga ia semakin yakin bahwakelak Yusril Ihza akan sukses. H. Idris bersikap keras dalam kaitannya denganperintah ajaran agama, ia juga selalu mengemukakan apa adanya.

67 Sebenarnya sebutan Ihza kependekan dari Idris Haji Zainal Ahmad, Zainal Ahmadmerupakan orang tua dari Abah Idris, di atasnya lagi adalah Thayeb, nah di atas itu


ras keinginan yang dimaksud dari diri beliau artinya selalu me-ngemukakan apa adanya.68 Tetapi menurut teman seperjuangandalam berdakwah dan aktif sebagai pengurus Partai MasyumiCabang Desa Manggar pada masa itu, sifatnya dalam mengamalkanagama sangatlah arif, tidak kaku, semisal pada saat melaksanakansholat taraweh ia sangat fleksibel, demikian pula bila memasukisa’ban, ia turut melaksanakan selamatan, memberi contoh teladanmerupakan hal utama yang dilakukannya kepada anak-anak denganbersikap toleransi.69 Ia sering juga memberikan pengajian dan cera-mah di Lembaga Pemasyarakatan dengan menyampaikan pengaji-an mengenai akhlak dan Tauhid, dan masa Yusril Ihza masih berusiasekitar empat tahun, ia sudah mulai diajak dengan dibonceng meng-gunakan sepeda. Bila Abah Idris menghadiri rapat di kantor atauada pertemuan, ia berbicara dengan suara lantang serta keraspendirian.70 Abah Idris memiliki pendirian politik yang sangat

berada “di luar Belitung.” Menurut Yusril Ihza, ada kemungkinan keluarganya“memberontak” terhadap feodalisme Raja-Raja Melayu, sebab di rumah Haji Zainaltersimpan naskah-naskah Melayu Kerajaan Johor, ini berkaitan dengan KesultananJohor sekarang, karena mereka memiliki kakek pihak Abah yang duduk di Johor.Menurut Yusril Ihza ada kesan bahwa mereka tidak puas dengan aristokrasi dan inginmenjadi ulama tetapi mereka (kakek) tidak menggelapkan sejarah ini, berbeda denganAbah yang tidak suka diceritakan masalah tesebut.

68 Pak Salman Yahya, di sekolah lebih akrab dipanggil Pak Na’man, adalah teman seper-juangan Abah Idris di masa kejayaan Partai Masyumi di tahun 1950-an. Pada waktuitu Abah sebagai bendahara, Pak Na’man selaku sekretaris, sedangkan ketua PartaiMasyumi di desa ini adalah Bapak Hasan Ali. Dalam membina pendidikan Islam diDesa Manggar, Kampung Lalang, Pak Na’man adalah guru anaknya, yaitu Yusril Ihzadan Yusron Ihza pada masa keduanya masih berada di bangku Sekolah Dasar sertaMadrasah. Ini hasil wawancara di kampung Lalang, 22 Mei 2002.

69 Sejak kami kecil Abah melatih anak keenam dari sebelas bersaudara ini untuk selaluaktif berorganisasi, kenang Yusril Ihza, bahwasanya Abah sendiri-lah yang memberikandorongan kepadanya untuk masuk ke perkumpulan KAPPI Rayon Belitung, selainjuga aktif di desanya.

70 Abah Idris, bila dilihat bentuk wajahnya memang ada keturunan Arab-India, menurutH. Abu Bakar, dan suatu ketika pergi bersamanya ke Palembang, karena ada pertemu-an untuk membicarakan masalah Undang-undang pernikahan, waktu itu mengikutipenataran, dia membawa batu (batu biasa ke dalam rapat), “saya tanyakan” untukapa? ia diam “wajahnya agak muram”. Pernah juga suatu ketika saya mendapatkanjodoh, kemudian diceritakan kepada beliau, lalu ia berpantun dengan bahasa MelayuBelitung yang bunyinya, ‘Lama-lama ndak ngelepat-sekali ngelepat batik daunsimpur, lama-lama ndak dapat- sekali dapat biak pancur, artinya: lama tidak dapat,sekali dapat batik dari daun simpur, lama-lama nggak dapat-sekali dapat anak Pan-cur,” ini sebuah ungkapan yang menurut H. Abu Bakar, ia sangat menghargai siapapun dan sebesar apapun yang diperbuatnya.

PERJALANAN HIDUP 39

berwibawa, berpengetahuan cukup tinggi serta berpegang kepadamoral. Pada tahun 1968, Prof. DR. Hamka ke Belitung, ini digunakanAbah Idris untuk banyak berdiskusi mengenai persoalan politikMasyumi. Menurut Yusril Ihza, Abah tidak aktif di Muhammadiyahtetapi aktif di Partai Masyumi, dan sangat rajin membeli bukudengan menitip kepada kawan terutama buku-buku terbitan BulanBintang,71 ia juga sangat intens menceritakan sejarah Masyumi72

Menutup akhir kehidupannya, Abah Idris wafat pada bulanNovember 1987, ketika anaknya ini telah mulai “mengepakkansayap” cita-cita kehidupannya, telah bertugas sebagai dosen danjuga pendakwah untuk kemajuan syiar Islam sambil meregukilmu dan pengalaman dari para tokoh Masyumi yang sangatdikagumi ayahandanya itu.

Ibu Hajah Rurseha Sandon,73 yang biasa dipanggil dengan sebutanuma adalah ibunda Yusril Ihza Mahendra, ia lahir di Desa Gantung,tidak jauh dari Desa Manggar pada 14 Juli 1929, kini ia telah berusia74 tahun.74 Pada masa masih jayanya Partai Masyumi, Uma juga aktif

71 Ia membeli buku-buku terbitan Bulan-Bntang yang berafiliasi kepada Partai Masyumi,selain itu juga dari terbitan Al-Maarif di Bandung, sert buku Pelajaran Agama Islamkarangan Prof. Dr. Hamka.

72 Yusfi Ihza (Kakaknya Yusril Ihza nomor tiga) bercerita bahwa urusan rumah tanggadari memasak sampai mencuci, membersihkan rumah, bahkan sampai cara memakaidasi serta pentingnya menjaga nama baik keluarga sangat ditekankan oleh Abah. Abahjuga sering bercerita mengenai sejarah Partai Masyumi, masih ingat cerita Yuslaini;bahwa ketika kecil buku-buku bergambar Partai Bulan-Bintang dilarang pada era rezimSoekarno, tetapi Abah tetap menyimpan di bawah lantai papan, ini sekitar tahun 1960-an. Yusfi Ihza merupakan kakak yang memiliki andil besar yang turut mendorong YusrilIhza untuk maju sejak di bangku sekolah menengah, pada masa ini ia suka mendampingiYusril Ihza, jika diperlukan. Ia pernah bekerja di PN Timah di bagian personalia sampaiperusahaan itu bubar. Kini ia berwiraswasta bergerak di bidang pertanian lada,wawancara dengannya di Kampung Lalang, Manggar, 24 Mei 2002.

73 Menurut Yusril Ihza Mahendra memang nama-nama dari pihak Uma agak ‘aneh’ sepertisaudara lainnya ada yang bernama Mala dan Yuzali, ini hasil wawancara dengannya.

74 Mengenai asal leluhur dari pihak orang tua perempuan Yusril Ihza ini memang masihsimpang siur untuk kepastian daerahnya, ada yang mengatakan di Padang, tetapiberdasarkan pengakuan Uma bahwa ia memiliki leluhur itu dari daerah Bukittinggi.Adapun kenapa Uma sampai di Bengkulu adalah, diceritakan bahwa ibu darineneknya Uma pernah menjelaskan suatu ketika ada peperangan Lanun(Perompak=bajak laut yang merampok penduduk), maka ibu dari nenek Umamenyelamatkan diri dengan pergi jauh menggunakan kapal dan terdampar diBelitung, kemudian kawin dengan orang sini, maka lahirlah nenek. Wawancaradengan Uma, di Kampung Lalang, Desa Manggar, 22 Mei 2002.


di perkumpulan Partai bidang perempuan yang tergabung dalam Per-kumpulan Muslimat, anak (afiliasi) dari Partai Masyumi. Kehidupanekonomi keluarga yang sangat terbatas, apalagi Abah seorang pegawainegeri yang tentu upahnya sangat kecil ditambah beban keluargayang cukup besar (anak ada sebelas orang), semuanya ada lima belasorang di dalam rumah Keluarga Abah Idris, maka sebagai Ibu yangmengerti keadaan suami, ia turut bertanggung jawab membantumenopang ekonomi keluarga dengan membuat kue untuk dijual.75

Sedang kakek Yusril Ihza dari pihak ibu lahir pada tahun 1901, danbekerja di Perusahaan Timah pada zaman kolonial Belanda di bagianbengkel bubut. Pengalaman di dunia tekniknya sangatlah banyak,seperti pernah memasang rel kereta api yang kini berpusat di stasiunJatinegara, Jakarta, itu terjadi tahun 1917, yang saat itu sepeda telahmasuk Belitung. Untuk dapat bersekolah di HIS Tanjung Pandan,kakek dan nenek Yusril Ihza pada masa belia harus berjalan kakilebih dari 90 km dari Kampung Genting Desa Manggar.76 Kakeknyabukanlah seorang aktifis Islam, hanya seorang ahli teknik denganpendidikan Belanda, kemudian menjadi instruktur teknis InstitutTeknologi Bandung di tahun 1918. Ia turut membantu membuat relkereta api dari Jakarta kota sampai Kota Malang di Jawa Timur danjembatan kereta api Manggarai di Jakarta merupakan hasilkaryanya.77 Berbeda dengan sang kakek, ia sangat peduli kepada aga-ma Islam, bahkan termasuk keras dalam soal beragama dan beribadahitu. Dari sinilah darah kecintaan kepada agama dan umat mengalirpada Yusril Ihza Mahendra, diluaskan dengan mendapatkan sosial-isasi dari Abah Idris, kemudian diperkaya ketika di sekolah,selanjutnya diperkokoh saat ia “bergelayut “dengan para tokoh

75 Untuk tetap dapat bertahan apa yang menjadi keinginan bersama, di antara sesamakeluarga dan saudara saling menopang, kakaknya turut membantu dengan membiayaiongkos Yusril Ihza sekolah, juga kakaknya Yusfi Ihza dan Yuslim Ihza yang telahbekerja juga turut membantu.

76 Mereka harus menerobos hutan, dan pada masa itu mereka hanya bersekolah di hariSabtu dan Ahad, diakui mereka itu adalah petualang, bahkan kakeknya pernah dikirimperusahaan Timah untuk bermain bola sepak ke Singapura, selain pernah mengenyampendidikan di Technische Bandung yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung.

77 Kakek dari pihak Uma memang orang teknik, karena itu perhatian kepada politikdan keagamaan nyaris tidak ada, ia lebih tertarik dalam soal teknik.

PERJALANAN HIDUP 41

Masyumi di Jakarta.78

Tahun 1983, Yusril Ihza Mahendra, anak Melayu dari Belitungdi usianya ke-27 tahun, telah memasuki kehidupan baru, melak-sanakan pernikahan dengan perempuan pilihannya yang berna-ma Kessy Sukaesih, gadis Melayu Betawi yang berusia 22 tahun.Kini Yusril Ihza (45 tahun) dan istrinya Kessy (40 tahun),79 telahdikaruniai empat orang putra. Menurut istrinya, selain cerdasdan pandai, jiwa mandiri yang dimiliki Yusril inilah yang mem-buat Kessy tertarik sekitar 22 tahun yang lalu, ketika dia masihsekolah di SMA IV, Jakarta. Ia tertarik untuk menjalin hubunganyang serius dengan seorang mahasiswa Universitas Indonesiayang ketika itu berada di tingkat IV masa pendidikannya.80 Kinijiwa mandiri itu perlu berbagi rasa, karenanya dengan segalakesibukan suaminya, sangatlah ditekankan betapa pentingnyapengertian keluarga besar (dari kedua pihak), di antaranya biladalam menyampaikan permasalahan keluarga tidak seluruhnyalangsung harus kepada suaminya, cukup diungkapkan kepada

78 Lihat Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 35. Soal ini dijelaskan baik oleh Yuslaini Ihza, maupunIhza Mahendra dalam suatu wawancara dengan penulis pada 22 Mei dan 8 Juni 2002.Dari nenek Yusril Ihza selalu mendapatkan nasehat seperti, “menyeberanglah lautan,kalau tidak berani menyeberang tidak akan mendapat tanah tepi,” mengenaiberinteraksi dengan orang lain nenek berpesan: “baik pade, jahat jangan sekali,” artinyadengan orang menjaga sikap bahwa terlalu baik akan tidak menghargai kita.

79 Mereka telah dianugerahi Allah Swt. empat orang anak yaitu Yuri KemalFadhullah, Zakenia Khairunnisa, Meilany dan Ali Reza. Buat Yusril IhzaMahendra, pengalaman semasa kecil saat bersama Abah yang kerap mengajaknyaberjalan-jalan, sungguh sangat berbekas dalam jiwa sepanjang hidupnya,mengajak berjalan-jalan, diikutkan untuk menyaksikan Yusril Ihza ketika akandiwawancarai oleh media televisi, pergi ke studio saat ia akan melakukan rekamandan wawancara langsung atau ada acara seminar serta berbagai pertemuan, inidisediakan waktu untuk membawa anak-anaknya. Menurutnya ini sebagai bentuksosialisasi pendidikan yang efektif, menghubungkan dengan pemahaman aktifismepergerakan Islam dan pembelaan kepada orang lemah telah ditumbuhkan sejakkecil. Ada waktunya juga Yusril Ihza mandi bersama anak-anaknya sebagaiungkapan kedekatan pada hari libur, ini juga dimanfaatkan untuk bersamakeluarga, tetapi inipun harus dikurangi karena kesibukan di Partai, lihat Matra,petikan wawancara, No. 18, November, 1999, dalam Kawiyan, Ibid, hlm. 88-89.

80 Di mata istrinya Yusril Ihza seorang yang luar biasa sabar, pandai dan pendiam, iatidak pernah marah, apalagi membentak, ia juga tidak suka bergosip, suka berbicarasesuatu yang bermanfaat, karena itu ia lebih memilih diam bila tidak ada sesuatuyang perlu dibahas. Yusril Ihza juga sangat memberi perhatian kepada keluarga,kadang pekerjaan”domestik” ia kerjakan dengan senang, Ibid, hlm. 38-40.


Kessy (nama panggilan istri). Hal ini dilakukan semenjak YusrilIhza menduduki kursi kementerian.81 Hal lain yang juga pentingadalah menjaga kesehatan dan ini sebenarnya telah dilakukansejak masih menetap di kampungnya di desa Manggar, Pulau Be-litung.82 Yusril Ihza Mahendra bersifat “wajar” dalam memba-ngun hubungan dan pergaulan, ada nuansa wajah yang seriustetapi berpenampilan menawan “handsome,” dan berkesan “acuh”dalam komunikasi pembicaraan, terlepas dari semua itu yang je-las ia pribadi yang menyenangkan dalam pergaulan serta pekerjakeras83

Memang rahasia, hidup, perjuangan dan perjalanan karir sese-orang terkadang misteri datangnya, hanya tanda-tanda, isyarat,yang mungkin dapat dinilai, diukur dan menjadi kesimpulan akankemanakah dan menjadi apa seseorang itu dalam pusaran pergu-latan hidup yang penuh risiko persaingan dan jatuh bangun. YusrilIhza Mahendra setelah menikah lalu menyelesaikan jenjang pen-didikan akademis tertinggi; dan pergulatannya untuk belajar telahmeraih buah anugerah Yang Kuasa, menyelesaikan pendidikanDoktor Falsafah dari Universiti Sains Malaysia (USM) di usia ma-sih belia 42 tahun. Karir dan prestasi sebagai sebuah amanah telahmulai bersinar bagaikan “bintang cemerlang.” Setelah bertugassebagai dosen ia dipercayai sebagai peneliti di Pusat Penelitiandan Pelayanan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik81 Lihat Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 38-40.82 Sewaktu di kampung, Yusril Ihza telah terbiasa menikmati ikan laut yang segar, karena

itu di tengah kesibukan acara kenegaraan yang padat, istrinya selalu menyediakan“obat kampung” berupa akar-akaran untuk menghilangkan kembung perutnya, selaindisiapkan vitamin, madu, serta makanan siang di kantor dari rumah. Ia selaluberolahraga dan menyiapkan tidur yang cukup sekitar 4-5 jam; “saya tidur jam duabelas malam, kemudian bangun jam lima pagi,” ujar Yusril Ihza. Kadang disempatkanpergi ke Muara Angke, membeli ikan segar untuk dinikmati, bila perlu langsungdibakar, paling tidak dua minggu sekali. Lihat Kawiyan, Ibid, hlm. 174-175, juga dalamYudi Pramuko, Ibid, hlm. 43.

83 Untuk menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan dalam suatu persidangan ataurapat, segala sesuatunya telah dipersiapkan sebelum hal itu akan disampaikan,makanya sebagaimana ungkapannya; “saya tidak pernah merasa capek atau tegang,saya memang sibuk, tetapi dalam persidangan justru saya tertawa…” selain itumenurut Yusril, membaca buku dengan cepat dengan teknik “tertentu”, inimemungkinkannya dapat menyelesaikan tesis atau Disertasi Doktornya dalam waktudua tahun dengan membaca 499 judul buku. Lihat Kawiyan, Ibid, hlm. 174-177.

PERJALANAN HIDUP 43

Indonesia, kemudian sebagai sekretaris bidang khusus MenteriSekretariat Negara Republik Indonesia di paruh akhir pemerin-tahan Soeharto, berlanjut sebagai asmen Sekretariat Negara Urus-an Khusus masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, MenteriKehakiman dan Perundang-Undangan pada masa pemerintahanPresiden Abdurrahaman Wahid dan berlanjut saat ini sebagai Men-teri Kehakiman dan Hak Asasi manusia di pemerintahan Mega-wati. Kini ia menjadi Ketua Partai Bulan Bintang yang bercita-cita melanjutkan tradisi kejayaan Masyumi, namun Partainya be-lumlah meraih prestasi sebagaimana Partai Islam Masyumi di masalalu. Jalan pendakian itu nampaknya masih harus dilalui dengansyarat akan tantangan yang pahit dan asin, dan memang lorongmisteri kehidupan itu akan selalu mengiringi di antara keinginandan kehidupan itu sendiri.

Sebagai Penulis Pidato Soeharto

AHUN 1995, Yusril Ihza Mahendra melalui Menteri Sek-retariat Negara Moerdiono telah diberi kepercayaan untukdiperbantukan sebagai Asisten bidang Khusus, yaitu menyu-

sun naskah pidato (speech writer) Presiden Soeharto, suatu saatia (dengan memakai dasi) pergi bersilaturahmi ke rumah ProfDR. Oesman Raliby. Gurunya bertanya, “kerja dimana?” Jawab-nya, “di Sekneg membantu menulis pidato Presiden Soeharto,”sambil melanjutkan ucapannya, “bukankah dahulu Bapak jugamenjadi penulis pidato Presiden Soekarno bersama Bapak Mo-hammad Natsir.” Prof DR. Oesman Raliby adalah guru tempatYusril Ihza Mahendra mereguk ilmu dan berharap kepada anakmuda ini kelak melanjutkan tradisi kepemimpinan MohammadNatsir.84 Dengan posisi seperti ini lalu apa yang dilakukan YusrilIhza Mahendra selaku Asisten Khusus, tidak lain adalah jika Pre-siden datang pada suatu acara peresmian ia akan diperintahkan

T

84 Wawancara dengan Rosina Raliby, 8 Juni 2002.


berbicara seperti yang dikehendaki penyelenggara aktivitas.85

Menurut Yusrill Ihza Mahendra, mereka sangat tahu diri saya(maksudnya Presiden Soeharto) soalnya dia selalu menuding sayasebagai orangnya Natsir (tokoh Masyumi). Sebagai seorang yangbaru dengan latar belakang (back ground) dari dunia pendidikanuniversitas dan kemudian memasuki dunia birokrasi, setidaknyamembawa suatu perubahan dalam suasana kerja dan pola hu-bungan manajemen yang dikembangkan, apalagi ia seorang yangmasih muda dan potensial.86 Ini tidak berarti tidak ada tantangan,kesabaran Yusril Ihza Mahendra memang patut dihargai ketikaawal penugasannya di Sekretariat Negara, selama satu tahunpenugasannya ia belum memiliki kedudukan resmi, “masih men-jadi orang pengganti” Bapak Narto87 (orang lama di jabatan itu),namun ia tetap semangat bekerja, setiap aktivitas penyusunankonsep pidato dikerjakannya, baginya ini suatu pengorbananperjuangan dan pengalaman, ia tidak mudah putus asa.88 Selamaia beraktivitas sebagai penulis naskah pidato Presiden selamatiga tahun, ia telah mengonsep naskah sebanyak lebih dari 204naskah pidato Presiden Soeharto. Semua ini dilaluinya denganjiwa yang lapang dan semangat mengerjakan aktivitas itu secara

85 Sebenarnya pointers-nya telah ada pada Yusril Ihza, setelah diformat, Asisten Khususakan memikirkan; memasukkan kritik, termasuk apa maunya penyelenggara, barudiserahkan ke Menteri Sekretariat Negara yang kemudian akan dikoreksi. Pernahsuatu ketika Presiden Soeharto menyebut dirinya Ronggowarsito. Petikan hasilwawancara Matra, Edisi November 1988 dalam Kawiyan, Ibid, hlm. 67-70.

86 Sebelumnya seorang Asisten itu tidak bertukar pikiran kepada para stafnya, hanyasebatas mengerjakan hal yang bersifat teknis saja. Namun hal itu menjadi berbedaketika peranan posisi asisten dipegang Yusril Ihza, ia lebih terbuka, lugas, tak banyakkata bersayap dalam menuangkan konsep pidato presiden, dengan nuansa Islami yanglebih kuat dalam pesan.

87 Ketika masa Menteri Sekretariat Moerdiono, Yusril Ihza membantu Asisten bidangPenelitian dan Pengembangan, waktu itu masih dijabat Bapak Narto, saat AkbarTanjung sebagai Menteri Sekretariat Negara, maka Yusril Ihza diangkat sebagaiAsisten Khusus, wawancara dengan Slamet Widodo, staf di jabatan itu.

88 Dalam melaksanakan aktivitasnya, Yusril Ihza sangatlah teliti, bersahaja dan halyang tidak prinsip diserahkan kepada staf, ia juga selalu mengajak mendiskusikanuntuk konsep yang sedang disiapkan. Prinsipnya adalah tidak mempersukar suatumasalah, lebih kepada pemecahan masalah, dalam hal pekerjaan ia mau berkorbandan memperhatikan kepada teman-teman dalam lingkungan pekerjaannya, tidakpernah marah, egaliter, empati serta memilik prinsip kuat ditambah denganpengetahuan agama yang cukup luas. Wawancara dengan Rosihan Sahip, pengamatsosial budaya masyarakat Belitung, 20 Mei 2002.

PERJALANAN HIDUP 45

profesional, filosofi hidupnya adalah, “Jika melihat kemungkarancegahlah dengan tanganmu, jika tidak dapat, kamu diam,” makapada saat saya masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, saya men-coba mencegah kemungkaran dengan tulisan yang kemudiandisampaikan oleh mulut Presiden Soeharto, saya mencobamengendalikannya dari belakang hingga membuat Soehartoterjebak.”89

Yusril Ihza Mahendradan Partai Bulan Bintang

PAYA untuk merumuskan dan mendirikan sebuah partaipolitik Islam pada dasarnya telah dirintis sejak tahun 1998,ketika Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) didirikan pada 1

Agustus 1998, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1419 Hijriah, ke-mudian dikembangkan menjadi Badan Kordinasi Umat Islam(BKUI) yang didirikan pada 28 April 1998, bertepatan dengan 1Muharram 1419 Hijriah. Ini kemudian berlanjut dengan kesepa-katan bulat pada tarikh 23 Rabi’ul Awal 1419 Hijriah, bertepatandengan 17 Juli 1998, yang mengikrarkan berdirinya Partai BulanBintang.90 Yusril Ihza Mahendra kembali mengenang peristiwapenting di era reformasi kehidupan politik di Indonesia, ketikamendapat telepon dari Anwar Haryono, Ketua Dewan DakwahIslamiah Indonesia, kontak itu masuk di tengah berlangsungnyasuatu upaya yang demikian “alot” dari berbagai pihak untukmenggabungkan dua “tokoh muda” Islam, Amien Rais dan YusrilIhza Mahendra ke dalam garis perjuangan yang seirama, yakniPartai Bulan Bintang yang berasaskan Islam.91 Akan tetapi

U

89 Tabloid Abadi, No. 28, tahun I, 20-26 Mei 1999. Lihat juga Kawiyan, Ibid, hlm. 21-22.90 Ramlan Mardjoened, Pendidikan Politik Membangun Demokrasi di Era Reformasi,

Jakarta, DPP PBB, 2001, hlm. 1.91 “Saudara Yusril,” ujar Anwar Haryono serius, “Pak Amien Rais sudah datang dan

perkembangan sudah mencapai 90 persen, Al-hamdulillah, Pak Amien Rais menjadiKetua Partai, dan bagaimana kalau Saudara menjadi Sekretaris Jenderal Partai BulanBintang.” Tanpa ragu-ragu Yusril Ihza menjawab, “Kalau semua orang menerima InsyaAllah akan saya terima.”


sejarah berkata lain dan bergerak ke arah yang tidak dapat di-duga, Amien Rais mengundurkan diri, ini menyebabkan keputus-an Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang adalah Yusril IhzaMahendra. Tidaklah sedikit kalangan umat Islam yang terkejutdan tidak menduga terhadap kegagalan memadukan kedua tokohtersebut, karena itu harapan besar umat Islam akan “Dwi-Tung-gal” itu belum berhasil92 Ia menjelaskan mengenai hal ini:

Memang ada inti perbedaan di antara kami, sayaingin membentuk Partai yang berasaskan Islamsementara Pak Amien Rais ingin membentuk Partaiyang multiagama, multietnis…Pak Amien bilang PBBplatformanya kekecilan, ibarat baju yang sesakdipakai, memang saya katakan bahwa PBB ini Partaitertutup, soalnya tidak ada di dunia ini Partai yangsesungguhnya terbuka, semua Partai itu aliran, kalautidak ada aliran, orang tak membuat Partai.93

Bagi Yusril Ihza Mahendra simbol “Bulan Bintang” di masalalu pernah digunakan Partai Masyumi, sebuah Partai politikumat Islam yang pada mulanya dimaksudkan akan menjadi satu-satunya Partai politik Islam di Indonesia, pada saat Partai inidiumumkan berdirinya pada 11 November 1945.94

Sebenarnya keterlibatan Yusril Ihza Mahendra dalam Partaibukan semata karena hasrat atau keinginan pribadi untuk tampildalam politik dengan menggunakan Partai sebagai alat perju-angan, ia masuk dan terlibat lebih didasarkan amanah dari92 Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 164.93 Tempo, hasil wawancara, 9 November, 1998.94 Benang merah sejarah, cita-cita dan hubungan emosional adalah tetap menjadi

pertimbangan mereka untuk mendukung berdirinya Partai Bulan Bintang, baik secaraindividu maupun yang mewakili organisasi massa Islam yang berhimpun dalam badankoordinasi itu, dengan tekad Partai akan dipimpin kalangan muda yang bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Ia menegaskan dalam pidatonya bahwa Partai ini akan berjuanguntuk menegakkan sistem, sebab jika seseorang yang baik berada dalam sistem yangrusak, akan menjadi tak berdaya sebagai seorang yang baik, sebaliknya orang yang jelekhidup dalam sistem yang baik, dia akan dipaksa menjadi baik oleh sistem, dan prinsipPartai Bulan Bintang adalah umathan wasathan, umat yang pertengahan. Dikutip daripidato Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Prof. DR. Yusril IhzaMahendra. S.H. M.A , dalam acara deklarasi Partai tersebut, 26 Juli 1998.

PERJALANAN HIDUP 47

dukungan banyak orang, termasuk kalangan tokoh Masyumi yangmasih hidup seperti DR. Anwar Haryono, orang yang sangat dekatdengan Mohammad Natsir. Ini dikemukakannya sewaktu ber-bicara dalam sambutan Musyawarah Kerja Nasional (MukernasI) Partai Bulan Bintang.95 Mengenai pencalonannya sebagai pre-siden, ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan satu kulturpolitik yang benar-benar demokratis dalam tubuh Partai, karenaitu setiap aspirasi harus dikembalikan kembali ke cabang-cabangPartai agar semangat kebersamaan, egaliter atau tasamuh benar-benar terwujud, yang jelas menurutnya ia tidak pernah mencalon-kan diri.96 Mengenai motivasi masuk Partai menurut pandangan-nya adalah:

Saya katakan bahwa sekadar untuk diketahui, bagisaya memimpin Partai bukan suatu kenikmatan,melainkan suatu beban tanggung jawab, memimpin Partaiitu sungguh berat, fitnahnya banyak, intriknya banyak,sehingga harus banyak bersabar. Saya juga mengemuka-kan janganlah Partai itu dijadikan alat kepentinganpribadi. Saya berprinsip janganlah lama-lama seseorangberada dalam pucuk pimpinan Partai karena dapatmenimbulkan ekses yakni kedudukan itu menjadi identikdengan pribadinya, saya tidak berniat lama-lamamemimpin Partai… sebagai Partai demokratis, tentusiapa saja boleh mencalonkan diri dalam mendudukijabatan dalam Partai.97

Dalam suasana demokratis yang demikian bebas, sebuah opiniberkembang mengenai istilah Partai yang inklusif atau terbukadengan Partai yang eksklusif atau tertutup. Perbedaan PANdengan PBB, salah satunya dalam konteks seperti itu yangkemudian berkembang, adalah bagaimana pertalian Islam yang

95 Ia dalam musyawarah itu meminta kejelasan kembali sehubungan pencalonannyasebagai presiden, ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan satu kultur politik yangbenar-benar demokratis dalam tubuh Partai, dengan mengembalikan aspirasi kepadacabang-cabang Partai, dan yang jelas ia tidak pernah mencalonkan diri. Ibid.

96 Kawiyan (Ed.), Ibid, hlm. 26.97 Rakyat Merdeka, 6 Juli 1999.


98 Yusril Ihza Mahendra mengajak dengan membuka wacana mengenai sebuahkepartaian, di negara-negara lain,di Jerman ada Partai Kristen Demokrat yangberulang kali memerintah negara Jerman, dan juga dari kalangan Muslimin Jermanmenjadi anggota Partai Kristen Demokratik. Demikian pula bahwa Partai BulanBintang ini menerima anggota yang bukan Islam, selama mereka setuju dan merekasepakat menerima Dasar dan Tujuan Partai Bulan Bintang, lihat Ramlan Mardjoened,Pendidikan Politik Membangun Demokrasi di Era Reformasi, Jakarta, DPP PBB, tth,hlm. 4.

99 Dikutip dari pidato Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof. Dr. Yusril Ihza MahendraS.H., M.A, dalam acara Deklarasi Partai, 26 Juli 1998. Lihat juga dalam Anggaran RumahTangga Partai Bulan Bintang mengenai Bab I (Keanggotaan), Pasal 1 mengenai persyaratankeanggotaan, Hasil Muktamar Partai Bulan Bintang, Jakarta, DPP PBB, 2000, hlm. 33

rahmathan lil’alamin dengan sifat Partai tersebut, dan bagai-mana aturan sebuah Partai dalam melakukan rekrutmen anggo-tanya. Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah pidatonya mengemu-kakan bagian yang penting ini:

Sebenarnya syarat menjadi anggota Partai BulanBintang (PBB) adalah laki-laki dan perempuan, warganegara Indonesia, berumur 17 tahun atau pernah me-nikah, dengan demikian tidak ada persyaratan bahwauntuk menjadi anggota Partai ini harus beragama Is-lam.98 Mereka yang bukan beragama Islam tetapi se-tuju dengan dasar perjuangan dan cita-cita Partai inidipersilakan menjadi anggota, insya Allah PartaiBulan Bintang merupakan Partai Islam yang berprin-sip ummathan wasathan, umat yang pertengahan.Partai ini bersifat moderat dalam berpolitik dan mem-buka pintu yang seluas-luasnya untuk bekerja samadengan golongan-golongan, kekuatan-kekuatan, sertakomponen bangsa yang lain.99

Pernyataan Ketua Umum PBB, memberikan penjelasan secarapendekatan teologis, bahwa sifat Islam yang rahmathan lil’alaminitu pada dasarnya adalah membawa makna kebaikan bagi semuaumat manusia, tanpa memilih dan memilah perbedaan serta latarbelakang manusia itu. Sedangkan konsep umathan wasathan,yang berarti “pertengahan”, adalah memberikan semangat sertamakna keseimbangan, keadilan dalam menempatkan jarak sosialmaupun politik. Dus, penggunaan identitas, simbol, asas, bukan-

PERJALANAN HIDUP 49

lah menjadi ukuran sebuah Partai itu “inklusif atau eksklusif”,100

mengenai bahwa Partai ini banyak mengambil inspirasi dariPartai Masyumi di masa lalu, dikatakannya sebagai berikut:

…memang benar Partai ini mengambil banyak aspirasidari Masyumi dan kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman Masyumi. Masyumi lahir dari ide besar yakniIslamic Modernization…Selama dua belas tahun PakNatsir saya anggap sebagai mentor politik, dan daribeliaulah saya mengenal para pemikir Islam.101

Sikap demokratis itu dibuktikan dalam lingkungan organisasiPartai ini, saudara ketua umum sangat memberikan kepercayaankepada rekan pucuk pimpinan PBB, sedangkan ia lebih berkonsentrasidi pemerintahan sebagai menteri; dan terhadap keputusan DPP, iakonsisten.102 Hal lain berhubungan dengan sifat Partai yang terbukakepada siapa pun, ini dibuktikannya dalam suatu kampanye di daerahManado103 Sulawesi Utara. Walikota Manado pada saat itu minta

100Yusril Ihza Mahendra mengakui secara jujur bahwa ia sendiri banyak belajar dariMohammad Natsir di tahun 1978, ketika para tokoh Masyumi mendirikan sebuahlembaga Islam untuk penelitian dan pengembangan yang kemudian lebih dikenaldengan LIPPM, Yusril Ihza aktif di sini yang memungkinkannya dapat saling bertukarpikiran dengan tokoh Masyumi itu, ketika Yusril Ihza Mahendra menghadiri pertemuanke Masjid Al-Furqon di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat yang di masa lalumerupakan Kantor resmi dari Pimpinan Pusat Partai Masyumi. Pada waktu iamemberikan sambutannya, ia mengatakan: “Saya akan melanjutkan apa yang telahdilakukan bapak-bapak kita (maksudnya para tokoh Masyumi terdahulu). Saya tidakmembawa orang-orang saya dalam departemen saya (maksudnya departemen yangdipimpinnya), ini setelah dilantik di istana, langsung ia ke Masjid Al-Furqon. Betapapundalam rapat Partai memutuskan untuk mengambil staf ahli dari kalangan Partai namunkeinginan Partai sampai kini tidak direalisir karena konsistensi dia. Wawancara denganRamlan Mardjoened, seorang pengurusi DPP PBB dan aktivis DDII Jabatan di manaMasjid Al-Furqon berada.

101Tempo, 9 November 1998.102Menurut Ramlan Mardjoened, dalam perkembangan politik dewasa ini ada empat Partai

yang ingin bergabung ke PBB yaitu Partai Masyumi, Partai KAMI, Partai Persatuan,Partai Sarikat Islam 1905, sedangkan PNU, PKU dan PUI baru mendekati.Pertimbangan Partai-partai ini dikarenakan PBB konsisten memperjuangkan Islamserta melihat pribadi anggota PBB di parlemen yang lurus tanpa komitmen. Mengenairencana fusi atau aliansi ini, Yusril Ihza Mahendra menyerahkan sepenuhnya kepadaforum, hal ini semakin memperlihatkan perilaku kepemimpinan yang demokratis,hasil wawancara dengannya, 6 Juni 2002.

103Suatu kampanye di daerah Manado, Sulawesi Utara, pada waktu itu dihadiri Walikotayang pada saat itu dia minta diundang oleh Dewan Pimpinan Wilayah-dengan


diundang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Utara, bukansebagai Walikota, melainkan karena dia simpatik. Walikota ituberkomentar, “Selama menit pertama sampai terakhir pidato ketuaumum berisi ilmu,” padahal Walikota itu tidak beragama Islam, contohlain adalah sejumlah orang Cina Belitung yang ikut kampanye diPontianak, Jambi, Palembang, Medan dengan memakai ikat kepalaPBB, berkampanye untuk PBB karena pribadi Yusril Ihza Mahendraserta asal kelahirannya dari Belitung.104

Dalam masalah kepemimpinan, ia bersikap konsisten bahwa se-seorang itu diberi kepercayaan karena profesionalismenya, keahli-annya, serta jenjang karirnya,105 ia lebih cenderung sebagai “pemi-kir” dibanding pelaksana, dan humanities, contoh yang dapat dilihatketika ia sebagai ketua Partai mengatakan, “PBB jika tidak menangbubar saja,” ini sebenarnya lebih menunjukkan sebagai akademisidan negarawan bukan sebagai politisi. Ghazi Husein seorang pimpinanredaksi salah satu harian di Jakarta berkomentar:

Seorang warga negara Jepang yang bernama Naka-jima berusia 70-an yang berperanan sebagai broker untukpolitik, ekonomi dan sosial bagi urusan Aceh melaluikomisi independen tindak kekerasan Aceh, mengatakan,

kedudukan bukan sebagai Walikota melainkan karena simpatik. Walikota ituberkomentar; “selama menit pertama sampai akhir pidato Saudara Ketua Umum berisiilmu,” padahal Walikota itu tidak beragama Islam. Contoh yang lain adalah adasejumlah orang Cina Belitung ikut berkampanye untuk PBB karena pribadi YusrilIhza Mahendra serta asal kelahirannya dari Belitung.

104Wawancara dengan salah seorang aktifis Partai PBB di tingkat Pusat (Nasional)Saudara Ramlan Mardjoened, 6 Juni 2002.

105Ini nampak ketika dalam kasus Ramli Hutabarat S.H, MH, ia bukan dari Partai PBB,tetapi dari Partai Islam PPP, Yusril Ihza kenal baik dengannya, dan sama-samamengembangkan karir sebagai dosen bidang Hukum serta praktisi Hukum. Iadipromosikan untuk kenaikan kedudukan (di tingkat kementerian), namun itu puntetap ditangguhkan karena persyaratan administrasi untuk mencapai kedudukan itubelum terpenuhi. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari Bapak Mohammad Nasiradalah ketika menjadi Perdana Menteri, ia didatangi oleh anggota Masyumi dari daerah,orang itu bertanya Masyumi dapat apa? Jawab Pak Natsir, “oh kalau ini yang dituntutkepada saya, saya letakkan kedudukan ini karena saya ini sebagai Perdana MenteriNegara, bukan Perdana Menteri Masyumi. Menurut Ramlan Mardjoenet, soal ini seringdisampaikan dalam tausyiah oleh K.H. Rusyad Nurdin serta keluarga besar DewanDakwah–Keluarga Bulan Bintang, bahwa Yusril Ihza Mahendra itu anaknyaMohammad Natsir secara”Ideologis”, bukan secara biologis.

PERJALANAN HIDUP 51

“saya kenal Mohammad Natsir, dan dekat dengannya,Yusril Ihza Mahendra itu reinkarnasi Mohammad Natsir.Karena itu ia tokoh masa depan Indonesia.”106

Partai Bulan Bintang yang dipimpin Yusril Ihza Mahendrasangat konsisten dalam memperjuangkan syariat Islam agar masukke dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui perjuanganAmandemen UUD 1945, ini dibuktikan dalam sidang tahunan darisejak Sidang MPR tahun 1999, sampai berakhirnya pembahasanAmandemen UUD 1945, sebagai sebuah kostitusi baru di tahun2002, bersama dengan Partai Islam lainnya yaitu PPP dan PDU.107

Namun PBB yang hanya memiliki 14 kursi (2%) bersama PPP yangmemiliki kursi 70 (10%) tidak memungkinkan dan belum behasilmeyakinkan anggota DPR untuk menyetujui Amandemen UUD1945 berkaitan dengan perjuangan Piagam Jakarta atau syariatIslam, khususnya mengenai Pasal 29 ayat (1) dengan rumusan dariusulan Fraksi Partai Bulan Bintang di DPR.108

Struktur organisasi Partai Bulan Bintang meliputi MajelisSyuro, yaitu Majelis Musyawarah yang terdiri dari para sesepuh,

106Wawancara dengan Ghazi Husein, Pimpinan Redaksi harian Aceh Pos, 13 Juni 2002.107Partai ini juga secara terencana sedang memepersiapkan perumusan hukum yang

berperspektif Islam seiring dengan masalah hukum di lingkungan kementeriankehakiman yang dibawahi Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril PBB di masa depanakan menjadi Partai Islam modern dalam pengertian mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks sebuah masyarakat dan negara modern Indonesia dengansegala problematika yang dihadapi dan berbeda dengan problema negara lain. Partaiini di usia yang masih “seumur jagung” telah menghadapi berbagai masalah internalPartai termasuk tuduhan yang diarahkan kepada Saudara Ketua Umum Partai, tetapisecara perlahan dan pasti ia berhasil keluar dari tekanan, ini dilakukan melaluipenjelasan dan bukti bahwa ternyata tuduhan itu tidaklah benar. Berbeda denganpandangan Prof. Dr. Ismail Suny yang mengemukakan perjuangan mengangkatPiagam Jakarta untuk dibahas dalam Amandemen UUD 45 sebenarnya hanyamasalah taktis saja, saat ini tidak tepat sebab bila anggota parlemen dari Partai Islamdikumpulkan, juga belum dapat mencapai kemenangan, kecuali dalam pemilu mendatangakan ada perubahan, ini dapat dibicarakan lagi. Mengenai Amien Rais dan Yusril IhzaMahendra, kedua tokoh itu memang dapat mewarisi Masyumi, tetapi banyak yang menyesalterhadap Partai terbuka yang didirikan Amien Rais. Wawancara dengannya, 7 Juli 2002.

108 Isu berupa tuduhan bahwa ia diberi rumah oleh Soeharto (mantan Presiden RI), tetapiini semua telah dijelaskan Yusril Ihza yang berhasil meyakinkan masyarakat mengenaiketidakbenaran fitnah tersebut, lihat Tabloid Abadi, No. 28, Tahun I, 20-26 Mei 1999.Lihat juga Kawiyan, Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan,Globalpublika, Jakarta, 2001, hlm. 20.


para ulama dan cendekiawan; kemudian Dewan Pimpinan Pusat,yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua,Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakilnya, Bendahara Umum danWakil-Wakilnya, Departemen, Seksi dan Badan Otonom. Susunanpersonalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode2000-20005 adalah berdasarkan hasil muktamar I Partai BulanBintang yang diselenggarakan pada bulan Mei 2000. Yusril IhzaMahendra terpilih sebagai Ketua Umum Partai dengan didam-pingi 3 Wakil Ketua umum, 10 para Ketua, Sekretaris Jenderaldengan 10 para Wakil Sekretaris jenderal, dilengkapi denganSesepuh dalam Majelis Syuro, ahli Pleno, dan 20 Departemen-Departemen.109 Kemudian struktur Dewan Pimpinan Pusatdilengkapi sejumlah Badan Khusus dan Badan Otonom,110 adatiga Badan Khusus, yaitu Bulan Sabit Merah, KAPPU dan Lit-bang; dan juga tiga Badan Otonom, yaitu Muslimat Bulan Bin-tang, Pemuda Bulan Bintang serta Brigade Hizbullah.

Suatu organisasi politik tentu juga memiliki asas, tujuan, visi danmisi dari suatu yang akan diperjuangkannya serta sebagai landasandan arah ke depan mengenai apa yang akan menjadi cita-cita politikPartai itu. Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang ini dimulai denganMuqaddimah dan berlanjut dengan petikan ayat dari Alquranmengenai hakikat manusia diciptakan dan hidup di muka bumi ini,mengenai Asas dan tujuan Partai dijelaskan sebagai berikut:

109Mereka yang memegang kedudukan di Jabatan DPP PBB diantaranya: K.H. RusyadNurdin, Prof. H. Anton Timur Djaelani (sesepuh), H. Mohammad Soleiman dan K.H.Syachrodji Bisri (Majelis Syuro), Ahmad Sumargono, S.E, Sahar El Hasan (WakilKetua), DR. Rifyal Ka’bah, Hamdan Zoelva SH (Ketua-wakil), MS. Kaban, S.E, RamlanMardjoened (Sekretaris dan wakil sekretaris jenderal), Bahrudin Tjahjo (Bendahara),Ida M. Natsir, Darmansyah Husein (anggota Pleno) Mengenai susunan pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dapat dilihat dalam bagian lampiran,berdasarkan Surat Keputusan (SK) PP/001/2000, dalam Hasil Muktamar I PartaiBulan Bintang, Jakarta, DPP PBB, 2000, hlm.131.

110Badan Khusus adalah kelembagaan khusus yang mempunyai hierarki struktur secaranasional, menangani suatu program strategis yang bersifat monumental danbertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum/Ketua, sedangkan Badan otonomadalah kelembagaan mandiri yang dibentuk dan bertanggung jawab pada musyawarahyang diatur oleh pedoman Dasar dan Rumah Tangga yang tidak berteentangan denganAD /ART Partai, lihat Hasil Muktamar I, Ibid, hlm. 42 dan 43.

PERJALANAN HIDUP 53

Pasal 3, Partai ini berasaskan Islam; Pasal 4 Tujuan:(1) Tujuan umum didirikan Partai adalah; (a) mewujudkancita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; (b)Mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjun-jung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia. Tujuan Khusus didirikannya Partaiini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman,bertakwa, adil dan makmur yang diridhoi Allah Swt.111

Islam, cita-cita nasional, demokrasi, merupakan landasansekaligus format yang akan dibangun Partai Bulan Bintang untukmewujudkan masyarakat Indonesia yang sebenarnya.112 MengenaiVisi dan Misi Partai, ini diatur dalam Program Umum PerjuanganPartai yang penjelasannya sebagai berikut:

Visi Partai: Terwujudnya Kehidupan MasyarakatIndonesia yang Islami. Misi Partai: Membangunmasyarakat dan bangsa Indonesia yang maju mandiri,berkepribadian tinggi, berkeadilan, demokratis danturut menciptakan perdamaian dunia berdasarkannilai-nilai Islam.113

Dengan demikian Partai Bulan Bintang menawarkan sebuahplatform perjuangan yang mengombinasikan dan mengintegrasi-kan antara keislaman dan keindonesiaan. Upaya membumikanajaran Islam dalam konteks kehidupan dalam pengertian luas,diwujudkan dengan upaya politiknya yang demikian gigih untukmemperjuangkan syariat Islam di dalam amandemen konstitusi.

111Ibid, hlm. 24-26.112Islam tidak hanya sebagai keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan

Pencipta, melainkan juga sebagai asas bagaimana masyarakat, bangsa dan negara ituharus dibangun guna pencapaian cita-citanya, sedangkan demokrasi itu merupakansebuah proses yang selalu dibangun dalam melakukan dan pencapaian keinginanaspirasi, artikulasi, sosialisasi, internalisasi serta komunikasi politik, pedoman kepadapetunjuk Islam yang hanief dengan prinsip syariat. Lihat Tafsir Asas Partai BulanBintang, Ibid, hlm. 72-79.

113Lihat Progam Umum Perjuangan Partai, Ibid, hlm. 84.


Yusril Ihza Mahendra penerus semangat Masyumi Lewat Partai Bulan Bintang

GERAKAN MODERNIS ISLAM 55

33333ASAL-USUL, DEFINISI

DAN ALIRAN PEMIKIRAN

ETIDAKNYA ada dua hal yang terkandung pada istilah ge-rakan modernisme yang berhubungan dengan agama Islam,yaitu: kandungan pertama ialah memberikan suatu pesan

atau isyarat sejarah bahwa ada suatu tuntutan serta kekuatandari para pemikir, anggota maupun tokoh Islam di masa lalu un-tuk mengembalikan ajaran Islam yang kini telah menyebar keberbagai pelosok dunia, di tengah keragaman budaya dan plural-isme masyarakat, khususnya pada saat umat Islam dan ajarannyamencapai puncak kemandekan atau jumud (stagnant). Ini disadarimereka agar pengamalan ajaran Islam dikembalikan kepada

GerakanModernis

Islam

Lintasan Islam Politikdi Indonesia (1900-1965)

S


kemurniannya (originality) terhadap interpretasi dan praktek ke-hidupan sehari-hari di kalangan umat. Kandungan kedua adalah,gerakan modernisasi Islam adalah suatu paham sekaligus metodeyang memberikan pencerahan bagi umat Islam mengenai adanyahubungan erat antara ruh ajaran agama itu dengan kemajuanatau perubahan (modernization) peradaban manusia.

Menurut pandangan pelopor gerakan Islam modernis, kemajuanmaupun perubahan umat Islam hanya mungkin dan pasti diperolehbila dasar Alquran dan Hadis dilaksanakan, diinterpretasi danditafsirkan dalam kehidupan manusia dengan kekuatan akal, yangdikenal dalam terminologi Islam sebagai menggunakan kemampuannalar (ijtihad) untuk menjawab berbagai persoalan umat manusia.Ijtihad yang dilakukan terus-menerus sesuai dengan tuntutan danperkembangan zaman merupakan misi penting yang dilakukanpemikir, anggota dan tokoh gerakan Islam modernis, yangperkembangannya dimulai pada pertengahan abad kedelapan belasyang dipelopori oleh gerakan Wahhabi dari Jazirah Arab serta Pan-Islamisme yang datang dari wilayah Asia selatan. Pada awal abadkedua puluh di wilayah Nusantara khususnya Indonesia, gerakanini telah menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan ini menggem-parkan kaum penjajah, karena gerakan Islam modernis tidak hanyamelakukan koreksi terhadap tata aturan dan cara memandangbahwa kegiatan keagamaan itu hanya bersifat ibadah atau ritual,melainkan juga mendorong pemerdekaan umat secara menyeluruhdari belenggu penjajahan yang telah berlangsung lama.

Apa yang perlu dijelaskan di awal uraian ini memberikan gam-baran mengenai gerakan Islam modernis di wilayah Nusantaratermasuk Indonesia yang tidak semata meluruskan ajaran agamaIslam yang telah menyimpang, tetapi juga membawa misi pembe-basan dari kemerosotan yang dihadapi umat Islam. Dengan demi-kian gerakan modernisme Islam merupakan suatu fenomena pem-baruan keagamaan, sosial, budaya, dan politik, namun penyesuai-an-penyesuaian dalam pemikiran dan penerapan selalu memadu-kan antara Alquran, Hadis dengan kekuatan intelektualitasmanusia secara harmonis.


Modernisme, semula diartikan untuk aliran keagamaan yangmelakukan penafsiran terhadap doktrin agama Kristen gunamenyesuaikannya dengan pemikiran modern.1 Istilah iniselanjutnya digunakan sarjana orientalis dan pakar ilmu sosial

1 Modernism, artikel dalam The Encyclopedia Americana. International edition, 1979,vol. 19. Manifestasi modernisme pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18yang dikenal dengan masa revolusi industri. Modernisme suatu masyarakat ialah suatuproses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya. Ilmupengetahuan memegang modal yang amat penting dalam memahami dan memperbaikiberfungsinya masyarakat modern. Suatu masyarakat modern dengan spesialisasifungsi-fungsinya di semua bidang kehidupan biasanya memerlukan pendidikan danlatihan yang lama, dan tidak mungkin ada tanpa suatu sistem pendidikan yang luas.Tumbuh dan lestarinya masyarakat modern juga tergantung kepada perkembangantertentu dalam kebudayaan, yakni terkait dengan kepercayaan sistem nilai dan norma,selain ada penghargaan yang positif terhadap perubahan di bidang kehidupan tertentu.Dalam proses modernisasi masyarakat berarti kita memilih satu gejala yang berubahbersama-sama dengan jalannya modernisasi masyarakat, lihat J.W. Scholl, “Moderni-sasi”, dalam R.G. Soekardijo (terj.), Gramedia, Jakarta, 1984, hlm 1-5. Sedang menurutNurcholish Madjid, pengertian yang sederhana dari modernisasi adalah hampir identikdengan rasionalisasi. Modernisasi berarti proses perombakan dari pola berpikir dantata kerja lama yang tidak rasional, kepada pola berpikir dan tata kerja baru yangrasional. Bagi seorang Muslim, dalam menetapkan penilaian tentang modernisasi ju-ga harus berorientasi kepada nilai-nilai utama Islam. Modernisasi itu suatu keharusan,malah kewajiban mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaranTuhan Yang Maha Esa, lihat Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan danKeindonesiaan, Bandung, Mizan, 1987, hlm.172. Sementara Yusril Ihza Mahendrayang menjelaskan modernisme dalam Islam menganggap bahwa ajaran Islam hanyamengatur hal-hal yang bersifat kemasyarakatan (muamalah) pada prinsip-prinsip yangberlaku (universal) sementara secara detil (Alquran dan Sunnah) dianggap belummengaturnya. Karenanya kaum modernis menganggap ada peluang yang terbuka untukmenafsirkan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Mereka melihatada unsur-unsur universal yang dapat dijumpai pada semua bentuk masayarakat.Aliran modernis lebih melihat kepada hal-hal yang bersifat prinsip, misal di zamanNabi penegakan suatu pemerintahan hanya didasarkan kepada prinsip-prinsip yangbersifat universal (keadilan, amanah, musyawarah, dan lain-lain) yang harusditerapkan bukan dalam struktur yang bersifat verbal kelembagaan, lihat Yusril IhzaMahendra, “Modernisme dan Fundamentalisme sebagai Gejala Politik,” dalam SabarSitanggang at. all, (Ed.), Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra,Bulan Bintang, Jakarta, hlm.200. Ernest Gellner berpendapat bahwa di antara tigaagama Monoteis Yahudi, Kristen dan Islam, baginya Islam-lah yang paling dekat kepadamodernitas, disebabkan karena ajarannya tentang universalisme, skripturalisme (yangmengajarkan bahwa kitab suci dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja, bukanmonopoli kelas tertentu dalam hierarki keagamaan, mendorong tradisi baca tulis, liter-acy), egalitarianisme spiritual yang meluaskan partisipasi yang disebut participatorydemocracy, dan mengajarkan sistematika rasional kehidupan sosial, lihat ErnestGellner, Muslim Society, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, hlm 7, lihatjuga dalam Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Yayasan WakafParamadina, Jakarta, 1992, hlm. 468-469.


maupun kemanusiaan di Barat untuk melihat kecenderunganpemikiran yang dijumpai di wilayah lain seperti halnya di kawas-an Asia dan peradaban Timur lainnya. Kemudian mereka mene-rapkannya untuk mengamati pemikiran keagamaan yang tumbuhdi kalangan masyarakat Muslim di benua Asia dan Afrika. Sebe-narnya bila kita mengkaji lebih ke belakang dari perkembangansejarah pemikiran Islam di masa lampau, Ibnu Taimiyah (1263-1328), seorang filosof dari Damaskus, Syiria, telah mengawalinyadengan menempatkan perhatian terhadap berbagai masalah ke-manusiaan serta sosiologisnya. Ia mengenalkan konsep ijtihadyang tetap terbuka, bahkan tidak akan pernah tertutup. Di antarapemikiran itu menyangkut masalah politik keagamaan (Assiyasahwas syar’iyyah). Mengenai beberapa pokok pandangan IbnuTaimiyah dapat dikemukakan bahwa kunci untuk memahamiIslam adalah melalui Alquran dan Sunah Rasul, kemudian ijtihadsebagai upaya memahami Islam dari sumbernya secara langsung.

Dalam diskursus teoretik mengenai istilah modernisme, parapenulis tidak hanya memiliki perbedaan dalam menggunakan is-tilah, melainkan juga istilah yang sama sering pula didefinisikandengan maksud yang berbeda. Istilah “modernisme” sering jugadiganti dengan istilah-istilah seperti”reformism,” “reawakening,”renaissance dan renewal.”2 Kaum modernis yang berbahasa Arabdan Urdu lebih suka memakai istilah “tajdid”, ishlah atau salaf”untuk menyebut diri mereka sendiri. Namun kelompok lain darikalangan umat Islam yang kurang simpati dengan kaum modernismenyebut mereka “al-muslim al–mugharrah (Muslim yang“terbaratkan”) atau golongan “ghazwul fikri” (pemikiran yang se-sat). Kaum modernis di Indonesia dan Malaysia pada umumnyamenggunakan dua istilah yaitu “kaum muda” dan “kaum pembaru.”Kedua istilah ini digunakan dalam konteks reaksi terhadap paham“kaum tua” atau “kaum kolot”, yaitu paham kaum tradisional.3

2 Haris Dekmejian, Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arabs World, Syiracus,Syiracus University Press, 1982, hlm. 95.

3 Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan KaumAgama di Sumatera, Jakarta, Uminda Press, 1982, hlm. 95.


Sedangkan yang dimaksud gerakan modernisme Islam ialah me-reka yang mempunyai organisasi yang lebih teratur yaitu ke-pemimpinan yang tidak bersifat personal (pribadi) dan diperolehmelalui seleksi yang lebih bersifat lugas.4 Kata harakhah (gerakan)menurut etimologi bahasa Arab diambil dari akar kata attaharukyang artinya bergerak. Istilah tersebut berarti kelompok orang atausuatu gerakan yang mempunyai suatu target tertentu dan merekaberusaha bergerak serta berupaya untuk mencapainya.5 Aktivitasgerakan dapat dilakukan oleh individu atau dapat pula dijadikansebagai bentuk aktifitas yang bersifat jamaah, yaitu sekumpulanorang atau kelompok yang mempunyai pemimpin dan memilikimetode, strategi dan cara dakwah tertentu.6

Modernisme sebagai aliran pemikiran keagamaan melakukanpenafsiran terhadap doktrin agama sehingga tidak bertentangandengan spirit zaman, khususnya yang terdapat dan dijumpai da-lam masyarakat lain yang lebih maju.7 Modernisme menekankansuatu upaya “purifikasi agama” serta “kemerdekaan berpikir.”Selain itu modernisme merupakan paham yang bertujuan untukmemurnikan Islam dengan cara membangun umat Islam untukkembali kepada Alquran dan Sunnah yang shahih.8 Modernismejuga suatu upaya dari tokoh, pakar, ahli-ahli Muslim untuk me-lakukan harmonisasi antara agama dengan apa yang dirasakansebagai pengaruh modernisasi dari Barat serta westernisasiterhadap dunia Islam. Dalam konteks kebudayaan, ini dilakukanoleh mereka dengan menafsirkan dari dasar-dasar doktrin agarselaras dengan semangat zaman.9 Bassam Tibi memusatkan

4 Deliar Noer, Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa, Bandung, Mizan, 2001, hlm. 22.5 M.Fachry, Multi Partai Menuju Kehidupan Islam, Jakarta, Taghyir Press, 2002, hlm. 4.6 Dalam soal aktifitas gerakan individu misalnya seperti Jamaluddin Al-Afgani,

sedangkan dalam bentuk kelompok, jamaah aktivitas yang dilakukan oleh suatuperkumpulan atau perserikatan atau organisasi seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir,Jamaah Tabligh di Pakistan, Organisasi Muhammadiyah di Indonesia. Gerakan inipunada yang bersifat sosial atau politik atau kombinasi dari keduanya.

7 H.E. Chehabi, Iranian Politics and Islamic Modernism;The Liberation Movement ofIran under Shah and Khomeini, London, I.B. Touris and Co. Ltd, 1989, hlm. 26.

8 A.Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Jakarta, Rajawali Press, 1988.9 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: an Intellectual Transformation, Chicago, The

University of Chicago Press, 1988, hlm. 215-216.


perhatiannya pada bidang modernisasi sebagai “akulturasi bu-daya.” Tibi melihat bahwa kaum modernis merupakan kelompokorang-orang yang melakukan integrasi ilmu serta teknologi mod-ern ke dalam Islam, namun berusaha menghindari berbagai kon-sekuensi negatif terhadap penerapannya, karena itu kaum mo-dernis melakukan sintesis antara prinsip-prinsip keruhanian danmoral Islam dengan sains dan teknologi, untuk mengelakkan aki-bat negatif itu.10 Hamilton Gibb berpendapat bahwa modernismeIslam yang telah dikenal luas dalam kajian terdahulu menurutnyalebih menitikberatkan kepada ciri apologetic, ciri ini ditandai de-ngan sikap pembelaan terhadap Islam dari beraneka tantanganyang muncul dari kalangan kolonial maupun misionaris Kristen.Apologia, menurutnya dilakukan sebagai usaha untuk memperli-hatkan “keunggulan” Islam terhadap peradaban Barat.11 WilfredC. Smith nampaknya sependapat dengan pandangan Gibb di atas,namun ia lebih mengemukakan ciri “romantisme,” menurutnya,ini dapat dilihat dari cara mengemukakan zaman kegemilanganperadaban Islam masa lampau. Dalih apologetik yang sering dike-mukakan kaum modernis adalah, kemunduran Islam bukan dise-babkan kesalahan doktrin agama itu melainkan kesalahan padapenganutnya dan puncak kesalahan itu karena kaum Musliminsendiri telah meninggalkan agamanya.12 Fazlur Rahman, DeliarNoer dan Mukti Ali melihat karakteristik menonjol dari modernisIslam pada keharusan ijtihad. Khususnya dalam masalah kema-syarakatan (muamalah) serta penolakannya terhadap sikapkebekuan (jumud) atau mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan(taklid).13 Berbeda dengan ketiga orang itu, Ahmad Hassan menu-lis bahwa modernisme adalah aliran pemikiran keagamaan yang

10 Bassam Tibi, Technological Age, Salt Lake City, The University of Utah Press, 1988, hlm.143.

11 Hamilton A.R..Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago, The Chicago University Press,1977, hlm. 68.

12 Wilfred C. Smith, Modern Islam in India: A Social Analysis, New York, Russel andRussel, 1946, hlm. 12.

13 Fazlur Rahaman, Ibid. hlm. 164. Lihat juga Deliar Noer, Gerakan Modernis Islam diIndonesia 1900- 1942, Jakarta, LP3ES, 1980, hlm. 7. Lihat juga A. Mukti Ali, Ibid.hlm. 259.


memakai pendekatan rasional untuk menafsirkan Islam dalamrangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ini berartipenekanan lebih kepada kemampuan ajaran Islam di tengahmasyarakat untuk beradaptasi secara benar.14

Nurcholish Madjid berpandangan bahwa kaum modernis me-mandang Islam sebagai “jalan tengah” dari kecenderungan eks-trem yang terdapat dalam agama-agama dan paham lain. Alquransendiri, menurut penafsiran kaum modernis, telah menegaskanbahwa kaum Muslim merupakan umat pertengahan (umathan an–wasathan) dan umat terbaik (khayr-u ummah) yang ditonjolkanoleh Tuhan di hadapan umat yang lain. Berdasarkan “jalan tengah”dan “umat terbaik” itulah modernisme memandang doktrin yangkhususnya bidang muamalah bersifat terbuka. Mereka berpegangpada salah satu hadis Nabi yang mengibaratkan kebijaksanaan(hikmah) sebagai “harta kekayaan orang beriman yang hilang”sehingga di mana pun kaum Muslim menemukan hikmah itu,mereka berhak untuk mengambilnya. Inilah yang mendorong kaummodernis agar senantiasa bersikap terbuka dan beradaptasi denganberbagai penemuan, sistem, metode atau apa saja yang berasaldari khasanah peradaban lain sepanjang itu semua membawamanfaat terhadap kehidupan keduniaan mereka. 15

Binder maupun Ahmad Hassan menambahkan satu lagi cirimodernisme yaitu penafsirannya terhadap konsep konsensus(ijma). Ijma merupakan bagian penerapan hukum Islam setelahAlquran dan hadis, di samping itu ada analog (qiyas), dan hal-hal yang bersifat kepentingan umum (mashalih mursalah). Kon-sensus para sahabat Nabi, ahli fikih (fuqoha) maupun kesepa-katan dengan suara bulat untuk menetapkan status hukum suatupersoalan yang tidak jelas ketentuannya dalam teks syariah, se-cara tradisional dipahami sebagai ijma. Kaum modernis menurutkedua sarjana tadi, menafsirkan ijma sebagai “konsensus

14 Ahmad Hassan, The Doctrine of Ijma in Islam, Islamabad, Islamic Research Institute,1976, hlm. 226-227.

15 Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban, Jakarta, Yayasan wakafParamadina, 1992, hlm. 197.


mayoritas kaum Muslim”, atau wakil-wakil mereka pada satutempat dan masa tertentu dalam menerapkan dasar-dasar doktrindi bidang muamalah. Binder menyebutnya sebagai ijmamodernisme sedangkan Mohammad Iqbal dan Ali Jinah menyebutsebagai konsep “demokrasi Islam”. 16

Kaum modernis menunjukkan toleransinya yang lebih besaruntuk membolehkan institusi-institusi sekuler (secular institution)bergerak dengan kebebasan yang lebih besar dari ketentuan-ketentuan kecil dalam ajaran agama yang menghalanginya asal sajatidak ada ketentuan agama yang jelas-jelas melarang atau mengu-tuknya.17 Khusus di bidang doktrin sosial, alasan tentang mo-dernisasi dan manfaat abadi ajaran dan hukum Islam ditekankanlebih kuat.18 Masalah ini pada awalnya menarik minat kajianorientalis, tokoh-tokoh besar kalangan ini seperti H.A.R. Gibb, Wil-fred C. Smith, Charles C. Adams, Gustave E. von Grunebaum danIgnaz Golziher berpandangan bahwa modernisasi dan westernisasiyang terjadi dalam masyarakat Muslim dikenalkan melaluikolonialisme dan imperialisme. Pada sisi lain, pelopor modernismedi dunia Islam, seperti Sayyid Jamal Al-Din Al Afghani, SyekhMuhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan merupakan tokoh-tokoh Muslim yang pernah menimba ilmu pengetahuan baik secaralangsung atau tidak dari sumber-sumber Barat. Pemahaman merekaterhadap falsafah, teori politik, sains dan teknologi Baratmenyadarkan mereka bahwa masyarakat Muslim pada umumnyatertinggal bila dibandingkan masyarakat di Barat, apalagipenghujung abad kesembilan belas sebagian besar kawasan duniaIslam jatuh ke tangan kolonialisme dan imperialisme Barat yangdatang dari benua Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda,Spanyol, Portugis dan Italia. Oleh karena itu, pelopor-pelopormodernisme berusaha untuk memodernisasikan masyarakat mereka

16 Leonard Binder, Religion and Politics in Pakistan, Barkeley and Los Angeles, TheUniversity of California Press, 1961, hlm. 69. Lihat juga Ahmad Hassan, Ibid, Islamabad,Islamic Research Institute, 1976, hlm. 197.

17 Cliffor Gertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta, PustakaJaya, 1989, hlm. 208.

18 Ibid, hlm. 216.


melalui berbagai cara, antara lain dengan melakukan pembaruanpemahaman terhadap doktrin, pembaruan sosial, dan pendidikan,serta memperbarui cara-cara perjuangan politik untukmembebaskan diri dari kekuasaan penjajah dari Eropa itu. 19

Pendapat para orientalis bahwa asal-usul modernisme adalah“reaksi” dan “apologia” terhadap modernisasi dan westernisasisangat terasa dalam kajian-kajian ilmiah yang dilakukan sarjana-sarjana sosial dan kemanusiaan pada akhir-akhir ini. Sarjanayang dapat digolongkan dalam kelompok itu adalah Hamid Srour,Leonard Binder, Nikki R. Keddie, John Esposito, Edward Morti-mer dan Harun Nasution. Hamid Srour menganalisis asal-usulmodernisme Islam dengan menggunakan kerangka teori kebuda-yaan dari Arnold Toynbee, yaitu konsep “zeolot” dan “herodion.”Zeolot adalah sikap yang bertitik tolak dari keyakinan bahwa caraterbaik untuk menghadapi tantangan dari luar, dalam hal ini ka-um penjajah, adalah dengan memperkuat kekuasaan yang sudahdimiliki untuk melawan tantangan yang datang dari luar itu.Herodian, adalah sebaliknya, cara terbaik untuk melawan tan-tangan yang datang dari luar, adalah menguasai rahasia kekuatanlawan dan menggunakannya untuk menghadapi mereka. Srourmenafsirkan asal-usul modernisme sebagai gabungan dari reaksi“zeolot” dan “herodian” itu. “Mengalahkan Barat” harus dilakukandengan menggunakan rahasia kekuatan Barat itu sendiri, karenaitu “rahasia” mereka seperti rasionalisme, sains, teknologi dansistem organisasi harus dikuasai umat Islam.20

19 Pembahasan tentang tokoh-tokoh itu, lihat antara lain; Ellie Kedouri, Afghani andAbduh: Essays on Religious Activism, London, 1966; Muhammad el Bahy, al fikr al-Islami al-hadits wa silatuhu bi al-istimar al gharbi, Kaherak t.t; Jim Blijon, ReligiousReform of Sayyid Ahmad Khan, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf; 1952; Nikki R. Keddie,Islamic Response to Imperialism, Barkeley and Los Angeles,The University of Califor-nia Press, 1986; juga Sayyid Jamal Al-Din al-Afghani, Barkeley and Los Angeles, Uni-versity of California Press, 1972.

20 Hamid Srour, Diet Staat-und Geselschats Theorie bei Sayed Gamal al-Din al Afghani,Brisgau, 1977, hlm. 18; Nikkie R. Keddie, “Ideology, Society and the State in PastColonial Muslim Societies” dalam Fred Holliday dan Hamzah Allavi (Ed), State andIdeology in Middleeast Pakistan, London, 1980, hlm. 127; Harun Nasution, Pembaruandalam Islam, hlm. 11-14; Edward Mortimer, Fit and Power: the Politics of Islam, Lon-don, Faber and Faber, 1982,bab 4.


Kalangan yang bukan orientalis seperti Deliar Noer dan Che-habi tidak melihat modernisme sebagai gabungan zeolot danherodian, melainkan Herodian semata. Zeolot, menurut Chenabi,melakukan fundamentalisme, bukan modernisme.21 Deliar Noermenafsirkan bahwa apa yang diambil dari Barat, dan juga darimisionaris Kristen hanyalah metode-metode, sedangkan jiwa dansemangat berasal dari Islam itu sendiri. Modernisme lahir karenatokoh-tokoh yang mempeloporinya percaya bahwa ajaran Islamadalah abadi dan universal, oleh karena itu kapanpun ia senan-tiasa modern, dan persoalan keduniaan yang diajarkan Islamadalah elastis dan fleksibel. Keyakinan inilah yang menurut De-liar Noer menjadi faktor utama munculnya modernisme, danDeliar Noer tidak menafikan adanya faktor eksternal seperti reak-si terhadap tradisionalisme, aktivitas misionaris Kristen yangdemikian gencar dan perlawanan terhadap kolonialisme.22 Robert.N. Bellah berpendapat, bahwa asal-usul modernisme Islam harusdikembalikan kepada watak doktrin Islam itu sendiri. Bagi Bellahwatak doktrin Islam itu sendiri adalah “modern”, karena ia bersi-fat terbuka serta senantiasa mendorong perubahan ke arah yangprogresif. Berbagai gagasan politik modern seperti demokrasi,persamaan dan pemerintahan yang bertanggung jawab dan barudikenal pada masa modern, sebenarnya gagasan yang telah adadalam Islam serta dipraktekkan dalam tradisi awal Islam. Karenaitu gagasan kaum modernis seperti demokrasi Islam dan negaraIslam, tidaklah secara implisit harus dilihat sebagai “apologia”untuk menunjukkan keunggulan Islam terhadap Barat, melain-kan pemahaman yang harus dikaitkan dengan doktrin dan tradisiawal Islam itu sendiri.23

Kajian mengenai modernisasi masyarakat Melayu di Kepu-lauan Nusantara yang dilakukan Syed Naquib al-Attas mendu-kung pandangan Bellah tersebut di atas. Masyarakat Melayu di

21 Arnold. J. Toybee, “Islam, the west, and future,“ artikel dalam bukunya Civilization onTrial, 1948, hlm. 193, 198.

22 H.E. Chehabi, Ibid. hlm. 26-27.23 Robert.N. Bellah, “Islamic Tradition and Problem of Modernization,” dalam Robert. N.

Bellah (Ed.) Beyond Belief, New York, Harper and Ror, 1976, hlm. 150-151.


kawasan ini, demikian menurut al-Attas, telah memasuki alammodern semenjak kedatangan Islam. Ia menolak pendapat bebe-rapa sarjana Barat bahwa masyarakat Melayu baru mengenalmodernisasi setelah mereka dijajah bangsa-bangsa Eropa. Seba-liknya kedatangan Islam ke kawasan ini, menurut al-Attas, telahmengubah “mentalitas” rakyat dari kebudayaan yang bertumpupada seni dan mistisisme menuju kebudayaan bercorak rasionalserta intelektual berdasarkan semangat ke-Esaan Tuhan (Tau-hid). Hal ini mengantarkan masyarakat Melayu-Indonesia mema-suki alam modern seperti terlihat dalam khazanah bahasa,pemikiran, keagamaan dan intelektual serta mengubah orientasimereka dari alam dongeng dan takhayul menuju alam kenyata-an.24 Pandangan bahwa asal-usul modernisme bersumber daridoktrin dan tradisi Islam, dianut juga oleh Hamid Enayat danNurcholish Madjid. Enayat melihat bahwa rasionalisme dan ke-hendak bebas (free will) sebagai salah satu ciri utama modernis-me Islam, berasal dari doktrin Islam sendiri, di samping penga-ruh dari kalangan “rasionalis” Islam Mu’tazilah pada abad kedela-pan dan kesembilan Masehi. 25

Terobosan ijtihad telah mampu membakar kembali api se-mangat pembaruan para pemikir Islam untuk merebut kembaliharga diri (maruah) umat di tengah percaturan dan konflikperadaban Timur dengan Barat. Muhammad bin Abdul Wahhab,Syekh Jamalluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh dan RasyidRidho, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb,adalah para pengembang pemikiran hingga pelaksana (im-plementator) di bidang pendidikan dan aksi politik. Kepeloporanpara pemikir dan tokoh di atas, yang akhirnya mampu meneroboswilayah Asia dan kemudian Indonesia ini dapat dilihat denganberdirinya organisasi/perkumpulan atau perserikatan Islam dimasa sebelum kemerdekaan yang dikenal juga sebagai masa

24 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu,Bandung, Mizan, 1991.

25 Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought: The Response of the Shi’i and SunniMuslim to the Twentieth Ceentury, London, The Mc. Million Press Ltd, 1982, hlm. 8.Lihat juga Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban, hlm. xxiii-xxvii.


pergerakan nasional.26

Berbagai pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab, seorangpembaru pemahaman Islam dari Jazirah Arab, tempat berawalnyaajaran Islam yang dibawa para Rasul, mendapat dukungan sepe-nuhnya dari raja Arab Saudi. Gerakan pemikirannya merupakankelanjutan dan penjabaran dari berbagai pandangan pokok IbnuTaimiyah. Adapun mengenai gerakan utama dari kaum Wahhabiini meliputi (1) membersihkan paham dan pengamalan Islam dariberbagai bid’ah dan khurafat; (2) menentang pengkeramatan danpengkultusan Nabi Muhammad Saw, pengkeramatan kuburandan menentang gelar “wali” terhadap para ulama.27 Ini terjadipada pertengahan abad kedelapan belas, di mana munculnya ge-rakan pembaruan (modernization) Islam di Jazirah Arab dipimpinoleh golongan Wahhabi.

Pada dasarnya golongan ini ingin mengembalikan kemurnianajaran agama Islam terutama masalah Tauhid, selain itu merekajuga menyerukan jihad kepada kaum kafir (kolonial). Mereka ber-mazhab Sunni dari pengikut mazhab Hambali versi Ibnu Taimi-yah. Nama “Wahhabiyah” diberikan lawan-lawannya yang kemu-dian dipakai orang-orang Eropa, sementara pendirinya sendirimenamakannya “Muwahiddin” (Unitarian, pengikut Tauhid) dansistemnya adalah “Muhammadan” (isyarat yang dapat ditunjuk-kan kepada pendirinya sendiri maupun Nabi Muhammad Saw).Gerakan ini mendapat dukungan dari keluarga Saud yang memi-liki ambisi menduduki tahta dengan cara menaklukkan negeri-negeri di bawah khilafah, dan dalam waktu yang relatif tidaklama seluruh Jazirah Arab dapat ditaklukkannya dengan mem-bangun kerajaan yang sekarang dikenal dengan sebutan ArabSaudi. Maka terjadilah pembagian peranan, di mana peranan dankewenangan politik berada pada kekuasaan Ibnu Saud,sedangkan urusan agama Islam diserahkan kepada Wahhabi.Paham ini kemudian memperluas pengaruhnya dengan melaku-

26 Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan AmalMuhammadiyah, Persatuan, Yogyakarta, 1990, hlm. 36.

27 Abdul Munir Mulkhan, Ibid. hlm. 20.


kan penyebaran gerakan sampai keluar Jazirah, yaitu Afghani-stan dan Indonesia, demikan pula di India, aliran ini digerakkanoleh Sayyid Ahmad Syahid (1781-1831). Di Indonesia pengaruh-nya cukup besar, seperti yang tampak pada kaum Paderi (gerakanpemurnian ajaran Islam di wilayah Sumatera Barat yang berha-dapan dengan kaum adat) dengan tokohnya Tuanku Imam Bonjoldan kemudian wujudnya di wilayah ini lebih kepada gerakanpembaruan melalui dunia pendidikan dan sosial;28 kemudian per-serikatan Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta, Jawa Te-ngah, yang dipelopori K.H. Ahmad Dahlan, berhadapan dengankalangan “Islam kolot” dan “kaum Abangan” yang dimulai di wi-layah Kauman Yogyakarta; Persis (Persatuan Islam) yang lahirdi Bandung di bawah kepeloporan sang guru Ahmad Hassan sertatokoh muda asal Minangkabau, Sumatera Barat yang saat itu iamulai dikenal sebagai Muhammad Natsir. Mengenai gerakan ini,masih ada yang lainnya yang belum dijelaskan dan akan dike-mukakan dalam pembahasan kemudian.

Jamalluddin al-Afghani (1835-1897), adalah seorang perjuangdan mengupayakan pembebasan negeri-negeri Islam darikolonialisme Eropa. Ia lahir di Asadabad Afghanistan, tetapibanyak menghabiskan waktunya di Timur Tengah. Pemikiran danusaha yang paling menonjol adalah keberhasilannya mem-bangkitkan kesadaran sejarah dan politik dunia Islam yang padamasa itu jatuh ke dalam kemunduran dan penaklukan oleh bang-sa–bangsa dari Eropa, tidak terkecuali baik di Asia maupun diAfrika. Menurut pandangannya, kepemimpinan Islam di tengahpercaturan dunia dan sejarah sebagai kunci pembuka problema,dapat diwujudkan dengan mengamalkan Islam secara murni dandengan memberi penjelasan nilai dan kaidah Islam secara rasio-nal, bahwa umat Islam harus memegang kekuasaan politik danmelakukan kontrol sosial. Adanya kemerdekaan serta meng-gunakan kemerdekaan rasional adalah bagian terpenting dariteori sosial, politik dan kepemimpinan Jamaluddin al-Afghani.29

28 M. Fachry, Multi Partai dalam Kehidupan Islam, Taghyir, Jakarta, 2002, hlm. 45.29 Abdul Munir Mulkhan, Warisan…, Ibid,. hlm. 39-40.


Pada akhir abad kesembilan belas sampai awal abad kedua puluhitu Pan-Islamisme tampil, dan al-Afghani yang disebut pula al-Irani di dalam menyebarkan ide-idenya selalu berpindah-pindahdari Iran, Afghanistan, India, Hijaz, Mesir, Turki, Perancis, Ing-gris dan Rusia. Afghani dan muridnya Muhammad Abduhberusaha mendekatkan peradaban Barat dengan Islam dengancara menampilkan nash-nash syara dengan peradaban sertaperundang-undangan Barat. Abduh sendiri mengajarkan bukuperadaban Barat karya dari Francois Jizo di Al-Azhar.30 Afghanitidak dapat mencurahkan seluruh energi intelektualnya untukpembaruan pemikiran Islam, karena tenaganya begitu terpecahuntuk melawan imperialisme sebagai musuh ekstrem sertamelawan kejumudan di kalangan umat yang sedang mengalamikemerosotan dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpanganyang mengakibatkan umat hampir “pikun” secara intelektual.Gagasan-gagasan serta terobosan pemikiran Afghani ini kemu-dian dirumuskan muridnya Syekh Muhammad Abduh secarasistematis, dan untuk perkembangan Islam modernis di Indone-sia, maka rumusan-rumusan pemikiran Abduh inilah yang banyakberpengaruh, sekalipun yang berhasil dituangkan belum tentuselalu bersifat utuh. Pengaruh lebih dominan dari pikiran Abduhyang sifatnya nonmazhab serta semangat kembali ke sumber Is-lam yang paling otentik, “kembali kepada Alquran dan SunnahRasul” dalam bentuk gagasan-gagasan dan teori pemikiran yangtajam dan utuh tidak sekedar pemamah, tampaknya masih perludigalakkan di Indonesia.31

Syekh Muhammad Abduh, berbeda dengan gurunya, ia menyu-sun teori aktualisasi dan realisasi Islam, bukan dengan terlebihdahulu merebut kekuasaan politik dan melakukan kontrol sosial.Pandangannya adalah bahwa untuk melaksanakan konsep, halpertama yang harus dilakukan dunia Islam adalah dengan menya-darkan kembali kepada kemampuan dan kebebasan pemikiran

30 M. Fachry, Ibid, hlm. 46.31 Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung, Mizan,

1995, hlm. 117.


rasional manusia. Dengan membangkitkan semangat berpikirmelalui pendidikan dengan mengembangkan semangat ijtihadsebagaimana penerobosan Ibnu Taimiyah,32 berarti sikap kebe-kuan berpikir dengan menganggap pintu ijtihad telah tertutupdan mentalitas yang bersifat fatalisme atau paham yang menye-rah kepada keadaan harus dibuang jauh-jauh dari pola pikirsetiap Muslim. Pernyataannya bahwa “al-Islamu mahjuubun bilmuslimien” yang identik dengan kecemerlangan sebutannya, me-rupakan konsep filosofisnya tentang perlunya peningkatankemampuan pemikiran rasional manusia dalam suasana merdekadan bebas-kreatif untuk memperoleh hidayah dan memahaminilai-nilai ajaran Islam. Karya Muhammad Abduh yang terkenal,Risalah Tauhid, berbicara antara lain mengenai semangat ber-pendidikan, pemikiran rasional, bebas dan ijtihad, yang dikemudian hari kecenderungan tulisan Abduh adalah menyajikannilai-nilai Islam dalam suatu bahasan filosofis agar dapatmemasuki kawasan percaturan pemikiran modern yang bersifatintelektual.33

Gerakan Islam modern yang mulai berpengaruh dan dikenaldi Indonesia dan kemudian merambah ke masyarakat, pada awal-nya dibawa oleh para ulama serta pelajar yang pulang dari tanahsuci serta negeri Timur Tengah. Sejak itu mulai berdirilah per-kumpulan-perkumpulan atau perserikatan maupun organisasi,awalnya masih dalam bentuk kumpulan pengajian kecil (smallgroup) atau disebut pula halaqah-halaqah yang lambat-laun ber-kembang dalam bentuk organisasi yang modern. Orientasi yangdikembangkan kalangan Islam modern ini awalnya lebih bersifatdakwah dan pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah yangmemadukan ilmu pengetahuan dunia dengan ajaran agama. Per-tumbuhannya yang pesat yang disertai oleh tuntutan dan tantang-an, terutama dari kaum penjajah yang membawa misi Kristen,pemurtadan serta penguasaan politik dengan penindasan melaluipenjajahan itu, membuat gerakan modern Islam kemudian

32 Abdul Munir Mulkhan, Warisan…, Ibid, hlm. 40.33 Ibid, hlm. 41.


mengembangkan misi pembaruannya pada wilayah sosial, politikserta perlawanan ideologis terhadap kolonial. Perserikatan-per-serikatan Islam modern pada awalnya secara semarak tumbuhdi Sumatera Barat dan Jawa, dan kemudian baru berkembangke pulau-pulau lain di Nusantara termasuk ke SemenanjungMalaysia.34

Islam di Indonesia telah berubah, bahwa di hampir setiap desadan kota khususnya di Jawa terdapat satu kelompok pengajian,sering kali tinggal di tempat yang terpisah, umumnya terdiri daripedagang kecil dan petani yang agak kaya yang tidak lagi meng-anggap Islam sebagai ilmu mistik, melainkan suatu agama yangunik, eksklusifis dan universalis. Agama ini menuntut pengikut-nya penyerahan total kepada Tuhan yang satu dan mengabdi padaperjuangan abadi melawan mereka yang tiada percaya.35 Di tanah

34 Di Indonesia tumbuhnya gerakan modernisme Islam secara demikian penuh semangatdilatarbelakangi oleh tiga macam tantangan: pertama, kekuatan kolonial Belanda;kedua, penetrasi agama Kristen; ketiga, perjuangan ke arah kemajuan, umumnya dikalangan bangsa-bangsa Asia lainnya. Pembaruan atau modernisasi Islam ditandaidengan, pertama, golongan ini berpendapat bahwa ajaran-ajaran harus dikembalikankepada Alquran dan Hadis; ini merupakan sumber pokok dari pemikiran dan cita-citamereka. Pintu ijtihad masih terbuka untuk selama-lamanya dan menolak taklid. Is-lam mempunyai sifat-sifat yang tidak menjadi usang karena berlalunya zaman dantidak asing dengan perbedaan tempat, dengan kata lain Islam mempunyai sifat-sifatyang terus modern; kedua, ijtihad golongan modernis memberi penghormatan kepadapendapat dan bukan kepada orang; ketiga, pembicaraan-pembicaraan mengenai Is-lam tidak lagi terbatas kepada lembaga-lembaga tertentu seperti pesantren, surau,masjid, melainkan meluas hingga ruangan film-cinema dan tanah lapang. Melaluiorganisasi-organisasi, golongan Islam modernis merupakan kekuatan sosial terorganisiryang bergerak dalam skala nasional, bukan lagi skala lokal; keempat, golongan modernissangat membuka diri untuk menjadikan organisasi-organisasi dan cara-cara pengajaranserta cita-cita pikiran yang dibawa kaum pendatang dan penjajah; juga cara-cara yangdipergunakan oleh misi Kristen asal tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam;kelima, gerakan modernis setidaknya telah berhasil untuk sebagian dalam menghambat“emansipasi” kalangan yang mendapat pendidikan Barat. Emansipasi adalah suatuistilah dari Snouck Hurgronje yang tujuannya untuk mengasingkan mereka dari ajaranIslam. Dalam usaha menghambat emansipasi ini, tokoh yang berjasa di balik kegiatanini adalah Hadji Agus Salim, yang membimbing aktifitas Jong Islamieten Bond; keenam,awalnya kalangan modernis hanya mencurahkan perhatiannya pada agama, tetapiakhirnya perhatian diperluas ke bidang sosial dan politik. Alquran dan hadis bukanhanya sumber ajaran agama semata, melainkan juga sumber pemikiran politik dansosial, lihat Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, Jakarta, Yayasan Risalah,1983, hlm. 181-184.

35 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta, Pustakajaya, 1989.


Jawa misalnya, lahirlah perkumpulan modernis yang dimulaidengan berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI) tahun1911 di Sura-karta, Jawa Tengah yang dipelopori K.H. Samanhudi. Perserikat-an ini awalnya bergerak di bidang perdagangan untuk mengang-kat martabat pedagang Muslim (pribumi) yang harus bersaingdengan etnis Cina. Serikat Dagang Islam setelah setahun kemudi-an diubah menjadi Serikat Islam atau SI (1912), tampil sebagaiketuanya ialah H.O.S. Tjokroaminoto, kemudian pada tahun 1929,organisasi ini diubah menjadi partai politik, yaitu Partai SerikatIslam Indonesia (PSII). Tjokroaminoto, seorang priyayi Jawa yangIslamis, adalah seorang demagog (ahli pidato) dan ketika itumenjadi simbol kekuatan kaum pribumi di Tanah Air. Ia seorangyang kharismatik dan kemampuan berbicaranya yang luar biasamenarik para tokoh muda pergerakan untuk menimba ilmu ke-padanya. Tjokro memiliki tiga orang murid yang kemudian tampildengan warna ideologi yang sangat berbeda, bahkan ada yangsama sekali bertentangan, Soekarno, Kartosuwiryo dan Alimin.Soekarno seorang Muslim tetapi menempatkan dirinya menjaditokoh nasionalis sekuler atau netral agama dengan pahamNasionalismenya. Kartosuwiryo salah seorang ketua PSII yangkelak karena berseberangan arah dengan pimpinan organisasi,maka di masa pascakemerdekaan ia menginginkan berdirinyaNegara Islam dengan cara mengangkat senjata, yang dikenaldengan pemberontakan DI/TII (pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Alimin yang awalnya juga anggota PSII,yang kemudian dipecat karena melawan kebijakan partai,memisahkan diri darinya untuk menjadi seorang komunis dantampil di kemudian hari sebagai salah seorang tokoh PKI (PartaiKomunis Indonesia). Partai Serikat Islam Indonesia, yang per-tumbuhannya dinahkodai Tjokroaminoto (orang Jawa) dan H.Agus Salim (orang Sumatera), dalam kesejarahannya organisasiini mengalami “pasang-surut” perjuangan dan akhirnya meng-alami penurunan pengaruh.

Perserikatan Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, sebuahdaerah yang termasuk wilayah kekuasaan Mataram, sebuah


kerajaan Islam terbesar di Jawa pada masa lalu dan sampai kinipengaruh Islamnya masih kuat di kalangan kehidupan Istana,meskipun Islam yang hadir bersifat sinkretis, yaitu pencampuranIslam dengan mistik budaya Jawa. Organisasi ini berdiri pada1912, dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan, ulama yang pernahbermukim di Timur Tengah serta bergaul rapat dengan ulamamodernis di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Organisasi iniyang pada mulanya hanya mengembangkan dakwah dan pendi-dikan Islam modern di wilayah karesidenan Surakarta, kini telahmenyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Para tokohnya menem-patkan misi organisasi ini pada bidang dakwah, pendidikan dansosial, tetapi secara individu mereka aktif berpolitik dan berdiridi belakang perjuangan kaum modernis. Dapat disebutkan sejum-lah anggota Muhammadiyah seperti K.H. Mas Mansur, pimpinanMuhammadiyah yang kritis terhadap persoalan mengenai agamadan Nasionalisme, ia menjadi salah satu tokoh empat serangkaiIndonesia di masa pendudukan Jepang di Tanah Air (1942-1945);36

K.H. Bagus Hadikusumo, salah seorang perumus UUD 1945 danPancasila; Prawoto, Mohammad Roem, Jarnawi Hadikusumo,yang kemudian menjadi tokoh Masyumi, sebuah partai politikIslam yang berkiprah dari masa awal kemerdekaan hingga ber-akhirnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959). Muhammad-iyah turut membidani lahirnya Partai Masyumi serta menjadianggota istimewa dalam beberapa waktu. Pada masa kemerdeka-an banyak tokoh Muhammadiyah duduk di pimpinan tinggi peme-rintahan, bahkan Soekarno (Presiden RI pertama dan salah satubapak pendiri Republik) adalah anggota organisasi ini. KemudianSoeharto (Presiden RI kedua, tokoh pendiri Orde Baru) juga kelu-arga Muhammadiyah. Selain itu Mohammad Amien Rais (tokohreformasi yang melengserkan Soeharto dari tampuk kekuasaan)dengan sikapnya yang kritis adalah bekas pucuk pimpinanMuhammadiyah.

36 Empat serangkai itu adalah Soekarno, Mohammad Hatta, K.H. Mas Mansur dan KiHajar Dewantara yang dianggap oleh pemerintah militer Jepang yang mendudukiIndonesia dapat menjadi wakil rakyat Indonesia dalam memecahkan persoalan-persoalan politik dan Tanah Air Indonesia.


Persatuan Islam (Persis) berdiri pada tahun 1932 di kota Ban-dung, Jawa Barat, setelah organisasi Muhamadiyah. TokohnyaAhmad Hassan bukan berasal dari pribumi Melayu sebagaimanahalnya kebanyakan tokoh modernis Islam lain pada umumnya,melainkan berasal dari India. Sedangkan muridnya, MohammadNatsir, adalah putra pribumi Melayu yang berasal dari Minang-kabau Sumatera Barat. Mohammad Natsir sendiri, selain aktifberdakwah sejak dari masa penjajahan, masa awal kemerdekaandan Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin(1959-1965), hingga masa Demokrasi Pancasila yang disebut puladengan Orde Baru (1966-1993), adalah pimpinan Masyumi, danpernah menduduki kursi Perdana Menteri Republik Indonesiapada tahun 1950-1951. Sementara Ahmad Hassan yang menjadigurunya sangat puritan dan fundamentalis dalam menerapkanIslam di bidang pendidikan dan dakwah, sebaliknya, MohammadNatsir lebih konsentrasi dalam dunia politik dengan perjuangan,bagaimana menegakkan Islam dalam kehidupan bernegara.Kalangan ini menurut Geertz, cenderung menitikberatkanhubungannya dengan Tuhan dalam hal kerja keras dan penentu-an nasib sendiri. Selain itu, kelompok modernis juga cenderungmemberi tekanan pada aspek instrumental agama serta sangatmemperhatikan tingkah laku keagamaan, dengan rujukan umumkepada Alquran dan hadits yang ditafsirkan secara bebas, sertanampak sangat kuat dalam hal penafsiran moral dan sosialnya.37

Organisasi modern lainnya adalah Jamiat Khair yang berdiri padatahun 1905, Al–Irsyad yang berdiri pada tahun 1913 di Jakarta,adapun yang lahir di Sumatera Barat adalah Sumatera Thawalib,yang berdiri di Padang Panjang pada tahun 1918, Permi (Persatu-an Muslimin Indonesia) yang berdiri pada tahun 1930, juga berdiripartai Politik PII (Partai Islam Indonesia), pada tahun 1938, yangdiketuai DR. Sukiman. Hal ihwal mengenai organisasi danperanan tokohnya akan dijelaskan lebih lanjut.

37 Mengenai hal ini lebih lanjut dapat dilihat dalam tulisan Clifford Geertz, Abangan,Santri,Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta, Pustaka Jaya, 1989.


GERAKAN MODERNIS ISLAMPADA MASA KOLONIAL BELANDA(1900-1942)

Sarikat Dagang Islam (SDI), Sarikat Islam (SI)dan Partai Sarikat Islam Indonesia (SII):HOS Tjokroaminoto dan Agus Salim

ARIKAT DAGANG SLAM (SDI), berdiri pada tahun 1911 dikota Solo, dipelopori K.H. Samanhudi, adalah sebuah organi-sasi Islam yang bergerak di bidang perdagangan. Latar

belakang berdirinya organisasi ini dikarenakan, pertama, adanyapersaingan yang meningkat di dalam perdagangan terutama ba-tik dengan kaum Cina serta sikap “superioritas” orang-orang Cinaterhadap pribumi dengan berhasilnya revolusi di Cina; kedua,dirasakan adanya tekanan dari masyarakat pribumi di Solo, yaknidari kalangan bangsawan. Tujuan Sarikat Dagang Islam biladilihat dalam anggaran dasar adalah membantu orang Islam danrakyat di kampung-kampung untuk dapat mencapai kesatuanpendapat agar mereka dapat bergaul dengan saudara sebangsayang beragama Islam sehingga tidak terjadi perbedaan, salingmembantu serta menjadikan negeri mereka besar. Organisasi inisempat diskors Residen Belanda di Solo 12 Agustus 1912, namunselepas dua pekan kemudian skors itu dicabut, dan SDI pada 10September 1912, berubah menjadi Serikat Islam (SI) denganTjokroaminoto terpilih sebagai ketuanya38

Perubahan nama menyebabkan perluasan aktivitas, ia tidakhanya bergerak di bidang perdagangan tetapi juga bidang dak-wah, pendidikan, sosial dan politik. Menurut Deliar Noer, organi-sasi ini adalah yang pertama yang bergerak di bidang politik.Tujuan di AD/ART (Angggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)adalah:

S

38 M. Fachry, Ibid, hlm, 7.


(1) Memajukan semangat dagang di kalanganbumiputera; (2) memberikan bantuan kepada paraanggota perkumpulan yang mendapat kesulitan; (3)memajukan pendidikan rohani dan kepentingan mate-rial bumiputera dan juga membantu meningkatkankedudukan bumiputera; (4) menghilangkan salahpengertian mengenai agama Islam dalam memajukankehidupan keagamaan tersebut; (5) menempuh segalamacam cara dan menggunakan semua jalan yangdiperkenankan dan tidak bertentangan denganketenteraman umum serta adat-istiadat yang baik.39

“Gerakan politik Islam di Indonesia adalah bercorak demokrat-is antiotoriter…bila dilihat dari perspektif sejarah kontemporerIndonesia, dan dengan lahirnya Sarikat Islam, Islamlah sebenar-nya pelopor utama dalam gerakan politik yang bercorak nasion-al.”40 SI sudah sejak dini mempelopori tegaknya prinsip syuradalam organisasinya, dan melalui syura inilah pada tahun 1912,unsur-unsur Marxis diasingkan dari partai karena dipandang su-dah tidak lagi mewakili aspirasi politik Islam secara menyeluruh,apalagi Marxisme jelas-jelas membela filsafat historis mate-rialisme.Unsur-unsur Marxisme itu kemudian dikeluarkan dariSI melalui kongres.

Mengenai latar belakang pendidikan H.O.S. Tjokroaminoto,beliau berpendidikan menengah dan mengambil kursus-kursusmalam. Ia masuk menjadi anggota organisasi ini semata karenakeberaniannya sehingga kalangan pendiri SI di Solo masa itumeminta kesediaannya untuk memimpin organisasi Sarikat Islam.Pengetahuan yang dimilikinya sangatlah bersifat praktis, tidakmenjurus pada sesuatu yang mendalam; ia juga seorang demagogyang mampu memainkan perasaan maupun tingkah laku orang;pandangannya dan latar belakang kehidupannya adalah seoranganggota anak-anak wayang. Kesenangan kepada dunia wayang telahtumbuh sejak kecil hingga menjadi pimpinan SI, yang tetap di-39 Ibid, hlm. 8.40 Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi…, hlm. 112.


lakoninya dengan menonton wayang terus-menerus, diceritakansejak ia masih tinggal di kota Surabaya-Jawa Timur, selalumeluangkan masa untuk datang ke kota Solo-Jawa Tengah hanyauntuk menonton wayang di Taman Sriwedari.

Sarikat Islam di bawah pimpinannya pada mulanya sangat ko-operatif terhadap pemerintah Belanda sampai kira-kira pada 1916,pemimpin-pemimpin SI dan terutama Tjokroaminoto sendiri me-nampakkan perjuangan yang revolusioner tetapi didasarkan kepadasikap mempercayai pemerintah penjajah. Pandangan seperti itudapat diperkuat juga dengan duduknya pucuk pimpinan organisasiSarikat Islam ini sebagai anggota “Dewan Rakyat” hasil bentukanpemerintah kolonial Belanda (Volksraad). Namun demikian dalamperkembangan selanjutnya pemerintah penjajah melakukanpenahanan terhadap diri Tjokroaminoto pada tahun 1921-1922,dalam hubungan dengan peristiwa SI Afdeling B di daerah Garut(1919). Kepercayaan organisasi ini mulai menipis terhadap peme-rintah jajahan dan tuntutan SI hanya mungkin pulih bilaTjokroaminoto diangkat kembali sebagai anggota Dewan Rakyatmewakili organisasinya. Akibat dari sikap penentangannya itu padatahun 1924 Serikat Islam mulai menjalankan politik nonkooperatif.41

Masa ini sebagaimana dikemukakan Kahin dalam Nationalism danRevolution in Indonesia, Islam telah dijadikan senjata ideologis (ideo-logical weapon) untuk melakukan perlawanan terhadap kaumkolonial. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana perkumpulanyang berbasis Islam semacam SDI (Sarikat Dagang Islam), gerakanmassa pertama yang terorganisir secara politik, dianggap sebagaiasal mula berdirinya Nasionalisme dan sikap yang radikal itu telahmenyebabkannya harus menghadapi tantangan yang demikian kuatdari pemerintah penjajah Belanda serta kalangan priyayi, sebab bagipara priyayi gerakan nasionalis Islam itu telah menyerang kepen-tingan dan hak-hak istimewa mereka.”42

41 Ibid.42 George Mc. Turnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, N.Y:

Cornell University Press, 1970, hlm. 67-68. Ini dikutip dalam Nurcholish Madjid, Is-lam dalam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung , Mizan, 1987, hlm. 84.


Sarikat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) padatahun 1923, tetapi dalam kongresnya di Madiun pada 1929, ber-ubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pada tahun1939, dalam tubuh PSII terjadi kemelut yang menimbulkan perpe-cahan anggota dalam tubuh organisasi ini, sehingga lahirlah par-tai-partai kecil seperti PSII Abukusno, PSII Kartosuwiryo, PartaiIslam Indonesia (PII) pimpinan Dr. Soekiman dan Barisan Penya-dar pimpinan H. Agus Salim.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal pembicaraan mengenaiorganisasi ini, terhadap pemerintah Hindia Belanda sendiri SImenyatakan kesetiaan namun ketika memasuki pelosok pedesaanorganisasi ini sering bentrok dengan orang-orang yang berpihakkepada Belanda maupun mereka yang tidak menyukai kehadir-annya seperti kalangan Priyayi. Idenburg, Gubernur Jenderal Be-landa waktu itu, sangat berhati-hati dalam mendukung keberada-an SI. Ia baru memberikan dukungan resmi pada tahun 1913, itupun hanya mengakui organisasi tersebut sebagai suatu kumpulancabang-cabang yang otonom saja dan bukan sebagai suatu organi-sasi nasional yang dikendalikan dari markas besarnya (CentraalSarekat Islam-CSI). Pada saat itu ideolog puncaknya di bidangpolitik adalah H.O.S. Tjokroaminoto dari Jawa dan H. Agus Salimdari Minangkabau. Mereka akan mengalami masa kejayaan yangagak panjang jika tidak cepat digerogoti oleh Marxisme, yangmenjadi pesaing ideologi terberat bagi Islam waktu itu. Islam yangtidak punya koneksi politik global pada masa itu membuat PSIcukup kewalahan menghadapi aksi dan penetrasi Marxisme kedalam organisasinya yang memang gencar dan sistematis, semen-tara Tjokroaminoto, H. Agus Salim ditambah Abdoel Moeis lebihbersifat defensif dalam menghadapi isu-isu politik yangdilancarkan Semaun, Darsono dan Alimin serta kalangan “kiri”lainnya.43 Masuknya komunisme dalam organisasi ini dimulaisejak kedatangan seorang Belanda, agen Komintern (KomunisInternasional) dari Cina yang bernama Sneevliet pada tahun 1913,

43 Ahmad Syafi’i Maa’rif, Peta Bumi Intelektualisme…, hlm. 1995


dengan nama samaran G. Marling. Ia mendirikan Indische SociaalDemokratische Vereeniging (ISDV) di Surabaya tahun 1915-1916.Pengaruh organisasi kiri ini semakin besar dan mendapatkandukungan dari anggota SI kelompok kiri terutama ketika Semaunmenjabat pimpinan cabang Sarikat Islam di Semarang, dan Sari-kat Islam cabang ini menentang dan menyerang Tjokroaminotodengan tuduhan sebagai kapitalis. Tahun 1920 mulai timbul kon-flik di antara SI dengan PKI, dan pada bulan November 1920,surat kabar PKI menerbitkan tesis-tesis Leninisme mengenaimasalah nasional dan penjajahan seperti kecaman-kecamannyaterhadap Pan-Islamisme. Dengan gencarnya Semaun melakukaninfiltrasi ideologi Marxisme, maka SI akhirnya terpecah ke dalamdua kubu, yaitu SI putih (asli) dan SI Merah (komunis) yangberganti menjadi Sarikat Rakyat di bawah payung PKI.

SI sendiri dipengaruhi oleh ajaran Pan-Islamisme yang dibawaAgus Salim, seorang yang semula merupakan agen Belanda yangmendirikan Jong Islamieten Bond (JIB) namun kemudian berbalikmendukung organisasi ini. Anggota SI yang berhaluan komunisdinyatakan keluar dari keanggotaan, akibatnya semenjak konfliktersebut pengaruh SI semakin berkurang. Tahun 1933, Sukimandipecat dari SI (saat itu berubah menjadi Partai Sarikat IslamIndonesia [PSII]), kemudian ia berkongsi dengan Partai IslamIndonesia (PII). Perkembangan PSII selanjutnya adalah muncul-nya perseteruan antara H. Agus Salim dengan ketua PSII Abi-kusno Tjokrosujoso pada tahun 1936, Agus Salim akhirnya jugamemisahkan diri dan membentuk Partai Penyadar bersamaMohammad Roem. Pada tahun 1939, timbul lagi pertikaian antaraKartosuwiryo dengan Abikusno karena Kartosuwiryo menilaibahwa PSII telah meninggalkan politik nonkooperatif denganpemerintah Belanda, oleh sebab itu Kartosuwiryo mendirikanKomite Pertahanan Kebenaran.44 Memang Tjokroaminoto dan H.Agus Salim pada tahun 1920-an sudah mulai memperlihatkanketidakmampuan mereka untuk menjaga keutuhan perjuangankelompok (Islam), dan masalahnya pun pada waktu itu sebenar-44 M.Fachry, Ibid, hlm. 59.


nya bersifat sangat pribadi yang berkait dengan sistem pergantiankepemimpinan yang seharusnya dapat berjalan dengan semesti-nya tanpa kecurigaan terhadap pengganti maupun kerelaan pihakyang digantikan.45

Mengenai hubungan kelompok Islam nasionalis dengankelompok Islam sekuler atau netral agama pada masa pergerakannasional, pada awalnya Sarekat Islam di bawah pimpinan Tjok-roaminoto dan H. Agus Salim dengan Partai Nasional Indonesia(PNI) yang dipimpin muridnya, Soekarno, telah menjalin hubung-an yang akrab. Soekarno adalah “anak kandung” dan “murid”Sarikat Islam sebelum memimpin PNI, sedangkan Tjokroaminotoadalah bapak asuh, guru dan juga mertua dari pimpinan PNIitu. Bahkan di dalam suatu rapat Sarekat Islam di Pekalongantahun 1927, ketika Soekarno hadir ia tampil untuk mengusulkanagar semua kalangan pergerakan dan tokoh-tokoh politik mem-bentuk federasi partai-partai politik agar nantinya terciptakekuatan nasional dalam menghadapi kekuasaan kolonial. UsulSoekarno itu mendapat sambutan dari seluruh peserta pertemuanorganisasi Sarekat Islam,46 tak terkecuali Tjokroaminoto denganmenjelaskan seperti di bawah ini:

“Sambutan dari pemimpin golongan Islam berwi-bawa dan berpengaruh besar inilah yang mendorongterbentuknya suatu panitia pembentukan federasiperhimpunan politik kebangsaan itu. Panitia ini ter-diri dari Soekarno wakil dari PNI, dan Dr. SukimanWiryosandjoyo dari PSI. Dalam waktu singkat panitiaini berhasil merencanakan anggaran dasar federasitersebut, yang kemudian dikirim kepada semua partaipolitik yang ada di Indonesia. Kemudian tidak lamasetelah persetujuan tercapai, dan pada bulan Desem-ber tahun itu juga (1927) suatu rapat pembentukanfederasi partai-partai politik diadakan di Bandung, dimana dengan segera pembentukan Permufakatan

45 Deliar Noer, Membincangkan Tokoh…, hlm. 292.46 Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir…, hlm. 37


Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)disetujui”.47

Badan federasi ini tidak berumur panjang sebab beberapa seng-keta antara kalangan SI dan kalangan nasionalis sekuler di manaPanitia yang dibentuk itu mengalami perpecahan yang bermuarapada “pemutusan hubungan” antara Sarikat Islam dengan ka-langan nasionalis sekuler. Menurut Deliar Noer pemutusan itudisebabkan oleh beberapa hal; pertama, berkait dengan partaipolitik, yaitu apakah partai yang kooperasi itu dapat bekerjasamadengan partai yang nonkooperasi dalam tubuh badan federasi;kedua, Sarekat Islam berpendapat bahwa itu tidak mungkin;ketiga, Sarekat Islam melihat posisinya dalam federasi menjadilemah, karena adanya ketentuan bahwa semua anggota mempu-nyai suara sama, terlepas dari soal jumlah dan kekuatan anggotamasing-masing,48 dari sinilah mulai timbul ketidakpuasan dankekecewaan tokoh-tokoh Sarekat Islam terhadap Soekarno danPNI-nya. Persoalan ini nampaknya semakin meluas denganmemasuki kepada persoalan penting berkaitan dengan perten-tangan “ideologi”, yakni masalah Islam “versus” Nasionalisme.

Mengenai Islam “versus” Nasionalisme, kalangan Islam merasabahwa tidaklah tepat menghadapkan atau membandingkan Nasi-onalisme dengan ajaran Islam, Islam adalah agama ( yang bersifatabadi) sedangkan Nasionalisme adalah Ideologi (yang bersifattemporal), Tjokroaminoto mengemukakan:

“Islam sepertujuh rambut pun tidak menghalangidan merintangi kejadian dan kemajuan Nasionalismeyang sejati, tetapi memajukan dia.49 Nasionalismeyang dimajukan Islam bukannya ‘eng’ Nasionalisme(yang sempit) dan berbahaya, tetapi…yang menuntutkepada Sosialisme berdasar Islam yakni Sosialisme

47 Ali Sostroamidjojo, Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Jakarta, P.T. Kinta, 1974, hlm. 92.48 Deliar Noer, Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta, LP3ES, 1982,

hlm. 272.49 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikrian Politik (edisi baru), Jakarta, Rajawali Press,

1983, hlm.167.


yang menghendaki mono-Humanisme (persatuanmanusia) yang dikuasai satu Yang Mahakuasa, AllahSWT, dengan lantaran (melalui) hukum-hukum yangsudah dipermaklumkan kepada utusan-Nya nabipenutup Muhammad Saw.”50

Penghinaan kalangan nasionalis sekuler terhadap ajaran Is-lam tidak berhenti sampai di sini. Misalnya berita di harian Soe-ara Oemoem yang diorganisasi kelompok kajian Indonesia, yangumumnya berlatar belakang pendidikan Barat. Dalam penerbitantahun 1930, terjadi penghinaan dari penulis Homo Sum yangintinya menjelaskan perbandingan naik haji ke Mekah denganpembuangan kaum tahanan politik ke Digul (Irian Barat-kiniPapua), yang menganggap ibadah haji hanya”membuang-buangwaktu saja.” Sukiman Wirjosandjojo, seorang tokoh Sarikat Is-lam menyangkal hal itu dengan menulis artikel khususnya “Tan-tangan terhadap agama Islam”, dalam surat kabar Pembela Is-lam (Oktober 1930). Dalam artikelnya Sukiman menilai tidaktepat membandingkan hal itu, sebab yang pergi haji itu karenaikhlas hatinya untuk memenuhi perintah Islam, sedang pergi keDigul karena terpaksa. Artikel ini menurut Sukiman menunjuk-kan sikap anti-Islam.51

Tahun 1918 terjadi peristiwa Djawi Hisworo yang sempatmenghebohkan umat Islam. Djawi Hisworo, sebuah harian yangterbit di kota Solo telah memuat artikel Martodharsono dan Djojo-dikromo pada 11 Januari 1918. Kedua penulis menghina NabiMuhammad Saw dengan mengatakan bahwa beliau adalah seorangpemabuk dan pengisap candu, hal ini menimbulkan reaksi yang yangkeras terhadap penulis dan dewan redaksi Djawi Hisworo.52 Luapanemosional umat Islam ini dalam bentuk yang lain terekspresi dalamwujud tentara Kanjeng Nabi Muhammad (1918) yang diorganisasi

50 Deliar Noer, Gerakan Modernis…, hlm. 268.51 Lihat Sukiman Wirjosandjojo,” Tantangan terhadap agama Islam,” dalam Hamzah

(Ed.), Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot, Malang, Jakarta, LP2LPM, 1984,hlm. 17.

52 Deliar Noer, Ibid, hlm. 143.


Sarikat Islam. Kelompok ini bertujuan mencari persatuan lahir danbatin antara segenap kaum Muslimin terutama sekali yang tinggaldi Hindia Belanda untuk “menjaga serta melindungi kehormatanagama Islam, kehormatan Nabi Muhammad SAW, kehormatankaum Muslimin,” dan juga menggerakkan orang-orang Islam ditanah air agar bereaksi marah terhadap artikel Djawi Hisworo itu.53

Kemudian diadakanlah rapat-rapat raksasa untuk menuntut penulistersebut, sehingga mulailah tumbuh perasaan umat–nonumat yangmemunculkan terjadinya pertarungan sosial, ini menyebabkan kaumMuslimin mendefinisikan diri sebagai umat dan memisahkan diridari yang nonumat.54

Dalam bidang sosial, partai-partai Islam itu dapat bekerjasamadengan sesamanya dan dengan organisasi sosial Islam dalambentuk federasi Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Namundalam bidang politik tampaknya mereka bergerak sendiri-sendiri.Hal ini tampak ketika Gabungan Politik Indonesia (GAPI) di-dirikan pada tahun 1939, PSII hanya bersedia masuk setelah men-dapat jaminan bahwa PSII Penyadar pimpinan H. Agus Salimtidak diajak serta. PII (Partai Islam Indonesia) bergabung keGAPI tanpa keberadaan pihak PSII dan hubungan di antarakeduanya dingin saja walau tidak bermusuhan, sementara ituKomite Kebenaran dari Kartosuwiryo berada di luar GAPI sertaMIAI. Ketika GAPI menyusun suatu memorandum mengenai kon-stitusi Indonesia di masa depan, MIAI menyatakan bahwa dalammenyokong rencana GAPI,55 ia sangat mengharapkan agar KepalaNegara Indonesia haruslah beragama Islam, dan dua pertigaanggota kabinet terdiri dari orang Islam. Usulan lainnya adalahsuatu departemen agama hendaklah berdiri dan bendera merahputih harus disertai lambang bulan sabit bintang. Kalangan netralagama atau sekuler menentang kepemimpinan mereka yangberorientasi pada Islam.

53 Ibid.54 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta, Shalahuddin Press,

1985, hlm. 22.55 Deliar Noer, Deliar Noer, Islam di Pentas…, hlm. 6.


Tantangan kepemimpinan SI di dalam gerakan nasional terusberlanjut. Mereka ditantang oleh kalangan netral agama ataunasionalis sekuler di bawah pimpinan Soekarno, pada tahun 1930-an tantangan itu dilanjutkan Partai Indonesia (Partindo), kemu-dian Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Partai IndonesiaRaya (Parindra), yang menyebabkan semakin luasnya perpecahandi kalangan Islam. Yang menjadi catatan penting adalah saatmenghadapi arus perlawanan komunis di mana Tjokroaminotosebagai puncak pimpinan Partai seakan membiarkan perten-tangan di antara Abdoel Moeis dan Salim di satu pihak berha-dapan dengan Semaun dan Darsono yang komunis, di pihak lainKedua tokoh terakhir menghendaki organisasi ini menjadi “me-rah.” Pendapat Tjokroaminoto mengenai batilnya komunisme itubaru dikemukakannya pada tahun 1923, dua tahun setelahkongres SI pada 1921, dengan mengadakan disiplin organisasiterhadap orang-orang PKI. Dalam kaitan ini Moeis yang sangatkecewa mengundurkan diri dari pimpinan SI sekitar tahun 1923karena sikap abai Tjokroaminoto selaku pucuk pimpinan organi-sasi ini.56 Padahal ketika tahun 1921, saat konflik antara kelom-pok “SI merah” lawan “SI putih” anggota partai ini sudah menca-pai dua juta orang pada tingkat nasional.57

Gerakan Islam Modernis ini telah memulai beberapa reformasi,seperti menyelenggarakan sholat bersama di lapangan dan bukandi Masjid pada hari lebaran dan hari Maulid Nabi, mereka jugatidak hanya menerjemahan khotbah Jumat tetapi juga juga men-terjemahkan Alquran, menganjurkan penggunaan semua kitabhukum empat mazhab dalam memutuskan hukum dan tidak ha-nya mendasarkan kepada kitab hukum Syafi’i saja. Mereka meng-kritik pengadaan slametan atau kenduri sebagai suatu pengham-buran sia-sia, menyerang upacara abangan dalam soal kematiankecuali memandikan, memberi kafan dan menguburkan mayat,praktek seperti mengucapkan niat di dalam bacaan sebelum sho-

56 Deliar Noer, Membincangkan..., hlm. 287.57 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Pustak Jaya,

Jakarta, 1989, hlm. 189.


lat sebagai heterodoks,58 dan pada sisi yang lain apa yang merekalakukan adalah membawa Alquran agar benar-benar tertanamdi bumi.”59

Mengenai Tjokroaminoto, di samping sosok demagog, ahlipidato yang hebat dan bersemangat, memang pandai juga menjagakedudukan sebagai ketua, menjaga “keseimbangan” di antara me-reka yang berselisih pendapat adalah kelihaiannya. Sikap Tjokro-aminoto itu mungkin dipengaruhi suasana keinginan mencipta-kan persatuan, karena sejak Soekarno muncul ke arena perjuang-an politik segera terdapat usaha-usaha untuk mempersatukangerakan yang ada, maka sikapnya seakan menjaga agar kepemim-pinannya dapat diterima dalam lingkungan persatuan nasional.60

Sikap “wait and see” nya sangat terlihat dalam pertikaian yangada baik di kalangan Islam maupun kalangan luas. Mundurnyapengaruh Tjoroaminoto pada tahun 1920-an juga disebabkan kare-na masalah pribadi; yaitu soal tingkah laku sang istri, selain da-lam mengelola keuangan. Keadaan keuangan organisasi tidakberes, tidak ada kejelasan mengenai penggunaan walaupun sebe-narnya usaha memperoleh uang itu cukup banyak. Hal lain adalahpengetahuan mengenai agama pun diperolehnya secara ber-angsur-angsur ketika ia beraktivitas di organisasi yang ia pimpin,sementara pengetahuan bahasanya tidak kuat, kecuali bahasaBelanda. Ia tidak mengerti bahasa Arab sama sekali. Sebagaipemimpin yang mewakili gerakan Islam yang begitu besar, ia ti-dak mengikuti secara penuh dalam persidangan permusya-waratan pada suatu konferensi di Mekah pada tahun 1926. 61

Pada tahun 1927, SI melakukan disiplin partai terhadap ang-gotanya yang berada di Muhammadiyah, seperti masa sebelumnyayang dilakukan kepada anggotanya yang berafiliasi kepadakomunis atau Partai Komunis, juga ini dilakukan terhadap Persa-tuan Islam (Persis) di Bandung sekitar tahun 1930. Masalah pribadi

58 Ibid, hlm. 189.59 Ibid, hlm. 190.60 Deliar Noer, Membincangkan Tokoh…, hlm. 288.61 Ibid, hlm. 286-290.


dijadikan SI sebagai masalah partai, seperti kasus Dr. Sukimanyang dipecat dari SI dalam kongres partai tahun 1933, denganmenuntut Dr. Sukiman dan kawan-kawan untuk datang ke kongresserta minta maaf di depan Majlis Tahkim kepada Tjokroaminotoserta diumumkan dalam harian Oetoesan Indonesia.62

Meninggalnya Tjokroaminoto tahun 1934, menempatkan H.Agus Salim duduk di dalam dewan partai, dan kepemimpinanpartai dipercayakan kepada Abikusno Tjokrosujoso, seorang sau-dara Tjokroaminoto, dan pada tahun 1936 H. Agus Salim dipecatdari partai setelah turut memimpin partai selama 20 tahun de-ngan tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk melakukanpenyelesaian dengan musyawarah. Ada yang berpandangan inipersoalan persaingan atau kompetisi dalam pimpinan partai,semenjak itu Partai Serikat Islam sebagai sebuah partai telahmenjadi partai keluarga almarhum Tjokroaminoto.63

Sarikat Islam yang telah menggunakan konsep bangsa dalampengertian antaretnis dan bebas dari rasa kedaerahan ini telahmembuka jalan ke arah pembentukan Nasionalisme dan merupa-kan bibit persatuan Indonesia. Dalam organisasi ini orang merasaberada dan menemukan wadah persaudaraan di antara kaumsenasib di tanah air yang telah dapat dipertautkan, karena ituatas dasar kenyataan ini kalangan Islam merasa tidak melihatadanya alasan yang kuat jika cinta tanah air saja menjadi landas-an persatuan tanpa melandaskan diri dengan agama. Merekaberanggapan bahwa Islam sesungguhnya lebih sesuai untuk dija-dikan dasar dan landasan persatuan untuk membangun bangsa(Taufik Abdullah, 1991: 241).64

Agus Salim, sang “ideolog” Sarikat Islam, lahir di Ranah

62 Ibid, hlm.63 Jika kita melihat pada masa kemerdekaan, ini bertambah jelas pada tahun 1950-an

sesudah partai ini berdiri kembali (1947), PSII dipimpin Abikusno dan kedua anakTjokroaminoto yaitu Anwar dan Harsono, walaupun Abikusno sendiri dipecat daripartai tahun 1953, lihat Deliar Noer dalam bukunya Membincangkan Anak-anakBangsa.

64 Dwi Purwoko, “Islam dan Negara: Sebuah Wacana Sejarah” dalam Dwi Purwoko (et.all),Negara Islam, Depok, Permata Artistika, 2001, hlm. 8.


Minang tepatnya di kota Gadang, Bukit Tinggi-Sumatera Baratpada 8 Oktober 1884, anak dari seorang jaksa yang bekerja diMedan-Sumatera Utara. Salim (panggilan lain dari Agus Salim)dilahirkan di tengah-tengah keluarga Islam yang taat, walaupunkota tempat kelahirannya sebuah desa yang penduduknya meng-utamakan pendidikan Barat baik untuk laki-laki maupun perem-puan, karena itu tidak mengherankan bila orang di sini sehari-hari memiliki kefasihan dalam menggunakan bahasa Belanda se-lain bahasa Minang itu sendiri. Aktivitas pekerjaan mereka le-bih suka menjadi pegawai pemerintahan dibandingkan bekerjasebagai petani atau pedagang, demikian pula gaya hidup dan caraberpikir merekapun lebih “modern” jika dibanding dengan pen-duduk daerah lainnya, dan dalam catatan sejarah di daerah initelah banyak lahir tokoh-tokoh politik dan inteligensia yang ber-kesempatan menikmati sistem pendidikan Eropa.

Salim pada usia 7 tahun, dimasukkan ke sekolah dasar ELS(Europeesche Lagere School) di kota Bukit Tinggi, lepas dari siniia merantau ke Batavia (kini kota Jakarta) di tanah Jawa tahun1989 dan tahun 1902. Di sini ia telah menamatkan pendidikanHBS (Hogere Burgelijke School) dengan gemilang sebagai pelajarcemerlang. Menurut gurunya, Agus Salim kelak akan menjadiseorang pemimpin bagi bangsa Indonesia (Suhatmo, 1955), kece-merlangan otaknya ini dikagumi Raden Ajeng Kartini, yangmengemukakannya: “kami tertarik sekali kepada anak muda ini,namanya Salim, yang dalam tahun ini mengikuti ujian peng-habisan sekolah H.B.S. Anak muda ini ingin sekali pergi ke Belan-da untuk menjadi dokter, sayang sekali keadaan keuangannyatidak memungkinkan karena pendapatan ayahnya tidak cukup(Muchtar, 1954).65 Pada usia 21 tahun, Salim merantau ke

65 Lihat cuplikan dari surat Raden Ajeng Kartini kepada Ny. Abendanon mengenai AgusSalim pada 24 Juli 1903, tulisan Kusnariati Muchtar dalam Tujuh Puluh Tahun AgusSalim, 1954. Raden Ajeng Kartini merupakan perempuan tokoh nasional masapenjajahan Belanda yang memperjuangkan kemajuan dan hak-hak martabat kaumwanita yang ketika itu masih dikungkung adat-istiadat yang “menindas”. Lihat SumiartiAli, “Negara Islam dalam perspektif H. Agus Salim,” dalam Dwi Purwanto (et. all),Negara Islam, Depok, Permata Artistika, 2001, hlm. 97-98.


Indragiri untuk bekerja pada kongsi pertambangan selama 1905-1906. Pada tahun 1906, ia berangkat menuju Jeddah, kota diTimur Tengah dan bekerja sebagai konsulat Belanda sampaitahun 1911. Selama berada di Jeddah, Salim mempelajari agamaIslam lebih dalam sambil melaksanakan ibadah haji dan bertemudengan pamannya Syekh Ahmad Khotib yang dikenal sebagai se-orang ulama besar pada masa itu, dan masa itulah Salim belajarpengetahuan agama dan berbagai masalah agama Islam (SolichinSalam, 1961). Ia kembali ke tanah air dengan membawa penge-tahuan Islam yang sangat luas dan mendalam dengan penguasaanbahasa Arab yang fasih. Salim memberikan pandangannyamengenai keadaan Islam di Indonesia pada masa itu: “bahwa umatIslam Indonesia mundur karena salah memahami atau menaf-sirkan ajaran-ajaran Islam.” Ia kemudian bekerja di JawatanPekerjaan Umum (Bon Burgerlijke Openbare Worker) di Jakarta(1911-1912), kemudian ia kembali ke kampung halamannya. Padatahun 1912-1915, Salim merintis meletakkan dasar pendidikanmodern yang dikembangkannya, yaitu HIS di kota Gadang.

Dalam kongres PSII pada tahun 1930 di Yogyakarta, AgusSalim terpilih menjadi salah satu ketua partai dan pada tahunitu juga ia dikirim ke Jenewa. Tahun 1932, Ia memimpin kongresAl-Islam di Malang, Jawa Timur bersama-sama Tjokroaminoto.Pada kongres PSII di Malang Agus Salim terpilih menjadi ketuadewan partai namun tak lama kemudian ia dikeluarkan daripartai karena dianggap menjadi “pesaing,” Ia kemudian men-dirikan Partai Penyadar. Salim aktif juga di dunia pers: padatahun 1920-an ia menjadi redaktur untuk bahasa Melayu padaBalai Pustaka, pernah menjadi redaksi dari De Inlandsche Evlutepada tahun 1917, kemudian redaktur Neraca pada tahun 1920 diJakarta. Bersama Tjokroaminoto mereka menerbitkan harianFajar Asia pada 1927-1930, serta redaktur majalah Mustika yangterbit di Yogyakarta pada tahun 1931-1932. Tulisan Salim sangattajam dan menarik, Mohammad Hatta mengemukakan: “untuksaya yang bersekolah di Padang pada masa itu, buah pena Salimyang tajam itu dengan kata-katanya menarik minat pembaca,


sehingga menjadikan saya seorang yang gemar membaca suratkabar Neraca. Pada tahun 1923, Agus Salim menjadi anggotaVolksraad sampai tahun 1925, yang bersamaan pada waktu ituia memimpin harian Hindia Baru.66

Agus Salim adalah pejuang yang sangat bersahaja, ia pernahmenyewa satu kamar di daerah Pasar Baru, kemudian di Jatine-gara, Jakarta, menetap dengan anaknya di sini. Di kamar yangseperti itu ia menerima anak-anak muda dari Jong IslamietenBond (JIB) yang di kemudian hari para muridnya ini menjaditokoh dan pemimpin nasional, seperti Mohammad Roem, KasmanSingodimedjo, Jusuf Wibisono, Sjamsurizal, Sarjan, Sudjono Har-djosudiro (nama yang terakhir di kemudian hari menjadi menan-tunya). Mereka semua menjadi bagian rumah tangga Salim, dankarena ia seorang yang tidak memiliki cukup uang maka untukaktifitas ini ongkosnya ditangani secara bersama dari para mu-ridnya. Ada dua hal yang penting menurut Deliar Noer mengenaipengaruh pemikiran dan kepemimpinan Agus Salim yaitu pening-katan kecerdasan disertai pandangan melihat masalah dari sudutIslam dan hidup dengan zuhud.67 Sesungguhnya H. Agus Salimmenghormati pikiran dan diri Imam AL-Ghazali, contohnya yangterkenal adalah cara hidup yang sederhana serta rela menghadapikesukaran tanpa penyesalan karena bertahan pada keyakinan-nya, namun dalam pemikiran dan sikapnya lebih sejalan denganulama seperti Ibnu Taimiyah (1263-1328) yang tetap bertahanpada pendiriannya sungguhpun ini berarti tetap berada dalampenjara hingga akhir hayat daripada menyesuaikan diri dengankehendak penguasa.68 Memang ajaran Ibnu Taimiyah lebih di-kenal pada kalangan Modernis Islam Indonesia, mulanya melaluitulisan Abduh yang dipengaruhi Ibnu Taimiyah ini.69 H. AgusSalim menilai dalam harian Hindia Baroe awal tahun 1925, bahwa

66 Ibid, hlm. 97-110.67 Deliar Noer, Membincangkan…, hlm. 236.68 S.D. Gotein, Studie in Islam and Instutitions, Leiden, E.J. Brill, 1966, terutama, “Atti-

tude towards Government in Islam and Judaism,” hlm. 197-213 dan “the Mentality ofthe Middle Class in Medieval Islam,” hlm 242-252.

69 Deliar Noer, Partai Islam…, hlm 14.


Islam datang ke Nusantara ini sebagai kekuatan pembebas yangpositif dan konstruktif, agama ini yang mengajarkan prinsippersamaan, persatuan di kalangan rakyat sekalipun benteng-ben-teng feodalisme yang sudah mengakar tidak dapat dirobohkannyasecara tuntas. Konstribusi Islam dalam kalimat Salim adalah,“persatuan dibawanya, persamaan dididiknya, derajat orang ba-nyak diangkatnya tinggi, sesungguhnya sukar sangat meroboh-kan pagar-pagar pembagian kasta bawaan agama dulu itu.”70

Agus Salim, seorang genie, jenius.71 Ia dapat menggariskan ha-luan atau arah ke mana SI secara tegas harus bersikap terutamaketika menghadapi tekanan dari kalangan komunis dan nasionalissekuler ketika pergerakan perjuangan rakyat Indonesia akandiwarnai dengan tiada bersandar pada dalil-dalil ajaran agama.Sebaliknya ia menjelaskan alasan-alasannya dengan landasanagama Islam secara lengkap, baik dengan dalil Alquran, hadismaupun riwayat-riwayat Nabi Muhammad Saw. Ia sangat loyalpada kawan seperjuangannya hingga sedemikan rupa, kadang-kadang kelemahan kawan pun dibelanya, misalnya, sampai akhirhayatnya dari mulutnya tidak pernah keluar mengenai kele-mahan-kelemahan Tjokroaminoto. Pada masa itu, ia termasukseorang di antara sedikit manusia Indonesia yang dapat menye-lesaikan studi HBS-nya (sekolah setingkat SMU, berbahasa Be-landa), selain menguasai bahasa Arab yang fasih, dan pengalam-annya selaku konsulat Belanda di Arab selama empat tahun.72

Penguasaan ilmu dan keteladanan serta kesederhanaan danpenuh keramahan menyebabkan orang suka berkunjung kepada-nya. Dengan kecendekiawanan yang tinggi itu menyebabkan iacepat menanjak dalam pimpinan, serta latar belakang pendidikanBaratnya memudahkannya untuk berdialog dengan anak-anakmuda yang bersekolah Barat tersebut.73

70 Tanzil (Ed.) , Seratus Tahun Haji Agus Salim, Jakarta, Sinar Harapan, 1984, hlm.293.

71 Dr. M. Amir, seorang anggota ilmu jiwa pernah mengadakan analisis tentang AgusSalim, yang berkesimpulan bahwa beliau memang salah seorang genie, genius. LihatDeliar Noer, Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa, hlm. 285.

72 Deliar Noer, Membincangkan…, Ibid, hlm. 285.73 Ibid, hlm. 325.


Setelah peristiwa Djawi Hisworo, datang lagi peristiwa majalahTimbul.74 Majalah yang terbit sebulan dua kali ini menyerangbeberapa pemuda Sarekat Islam, terutama Agus Salim. Majalahkalangan nasionalis sekuler ini dalam salah satu artikelnyamenuduh dengan kalimat sebagai berikut:

“…Bahwa PSI telah jatuh di bawah pengaruh se-orang tenaga petualang seperti H. Agus Salim, bahwaorganisasi rakyat yang asalnya CSI (Centraal SarekatIslam) telah menjadi partai pendeta (ulama) yang te-lah mencecerkan kepentingan sosial dan ekonomirakyat untuk persoalan agama; bahwa ia (PSI) menja-lankan aksi Pan-Islam secara demikian rupa, bahwaini bukannya memperkuat aksi persatuan nasional,melainkan malah menempatkannya dalam bahaya.”75

Dinyatakan pula oleh harian Timboel bahwa Agus Salim adalahantek Procurrer General (Jaksa Agung) pemerintah Belanda. Se-mua tuduhan Timboel ini ditolak Sarikat Islam termasuk AgusSalim itu, sementara Mr. Singgih bersikeras bahwa tuduhannyaitu benar.76 Dalam suatu pertemuan di Yogyakarta yang diseleng-garakan Sarekat Islam, diadakanlah usaha “rekonsiliasi” antaraAgus Salim dan Mr. Singgih. Ternyata Mr. Singgih tidak dapatmembuktikan tuduhannya dan Agus Salim dianggap sebagai“pemenang”. 77 Pada saat perdebatan itu terjadi (1927), perananSarikat Islam sebagai organisasi politik umat Islam mulai memu-dar, tahun itu Sarekat Islam tidak lagi dominan sebagaimanasebelumnya. Merosotnya dominasi kepemimpinan Sarekat Islamdisebabkan faktor eksternal dan internal yang dihadapi organisasitersebut.78 Faktor eksternal adalah lahirnya Partai Nasional In-74 Soetomo saat itu adalah ketua Surabaya Studie Club, suatu kumpulan kalangan

terpelajar yang cukup berpengaruh, ia juga mantan pemimpin Budi Utomo. LihatAhmad Suhelmi, Soekarno Versus Natsir…, hlm. 35.

75 Majalah Timboel ini berbahasa Belanda, terbit pada tahun 1927, dipimpin Mr. Singgih,seorang nasionalis sekuler, Ibid. hlm. 35.

76 Ibid.77 Ahmad Suhelmi, Soekarno…, hlm. 36.78 John Bastian & H.J. Benda, A History of Modern Southeast Asia, Sidney, Prentice Hall

of Australia Pty ltd, 1977, hlm. 104.


donesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Kelahiran organisasi sekuler yangdipimpin Soekarno yang kaharismatik ini berhasil membentukbasis kekuatan di kalangan rakyat dan dalam waktu dua tahunPNI memiliki lebih dari 10 ribu anggota.79

Agus Salim, sebenarnya semenjak 1925 telah memberikanperingatan kepada rakyat (terutama Sarekat Islam ) agar selaluhati-hati dan waspada terhadap propaganda dari kelompok nasi-onalis sekuler dan kalangan anti-Islam. Agus Salim secara tegasmengemukakan pikirannya bahwa umat Islam tidak diperke-nankan menjadi “cinta bangsa”, bila itu menjadi tempat “menyem-bah berhala”, dikemukakan dalam tulisannya:

“Cinta kebangsaan, karena nama kebangsaan danriwayat kebangsaan, nyata hanyalah buah bibir yangtak berfaedah untuk rakyat kebanyakan, hanya men-jadi dasar untuk “ komedi bourgeois”. Cinta bangsayang mementingkan nasib rakyat sebangsa, sebanyakyang terlebih melarat…, yang menghendaki persama-an dalam sebangsa segala golongan…yang denganpersamaan hak menuju masalah umum…yang meng-utamakan orang sebangsa daripada kebangsaan, cintabangsa inilah yang sesungguhnya menghendaki ke-merdekaan bangsa segenapnya, untuk keselamatandan kesejahteraan rakyat sebangsa kalian, karenakewajiban kepada sesama manusia yang sama ber-tanah air kenegeri yang satu inilah cinta bangsa yangmenjadi asas Sarikat Islam sebangsa, tetapi tidakmengangkat kebangsaan menjadi berhala tempatmengembang dan memuja.”80

Agus Salim memandang bahwa baginya yang sesuai denganajaran agama Islam mengenai bangsa adalah bahwa rasa kebang-saan itu sendiri harus didasarkan pada orientasi yang berjiwaegaliter dengan tetap tunduk pada semangat Tauhid, artinya

79 George Mc. T. Kahin, Nationalism…, hlm. 91.80 Deliar Noer, Gerakan…,Ibid, hlm. 271-275.


kebangsaan yang merupakan kesadaran hidup bersatu di dalamsolidaritas karena rasa senasib dan cita-cita tidak membolehkanhal demikian menjadi segala-galanya demi bangsa itu sendiri me-lainkan bahwa semua kesadaran, keinsyafan untuk hidup ber-sama dalam satu tanah air harus ditujukan untuk persamaanhak-derajat menuju kesejahteraan bersama dengan didasarkanatas keyakinan (Tauhid) dan bukan pemberhalaan pada yang lain.Dalam aritikel yang ditulisnya tahun 1928, Agus Salim menyata-kan bahwa penghambaan manusia kepada berhala tanah airternyata telah menciptakan kekayaan, kemegahan, kebesaran,dan kemudian terjadi saling membusukkan, menghinakan, meru-sakkan tanah air serta tidak memperdulikan hak dan keadilandi kalangan bangsa-bangsa dunia. “…inilah bahayanya, kitamenghamba dan membudak kepada ‘Ibu Pertiwi’ yang menjaditanah air kita itu…”81 Lebih lanjut Agus Salim mengemukakan:

“…maka sebagai dalam tiap-tiap hal yang mengenaidunia kita, demikian juga dalam cinta tanah air, kitamesti menunjukkan cita-cita kepada yang lebih tinggidaripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepadahak, keadilan dan keutamaan yang batasnya danukurannya telah ditentukan Allah SWT…Cinta tanahair, agama, karena Allah ta’ala dan menurut perintahAllah semata-mata….”82

Menurutnya cinta kebangsaan yang sebenarnya hanya mung-kin apabila berorientasi kepada cita-cita yang lebih tinggi yaitukeadilan, keutamaan dan hak yang batas ukurannya hanya AllahTa’ala, maksudnya harus dengan dasar perintah-perintah yang adadalam ajaran yang diwahyukan Tuhan itu sendiri, bukan karenakeinginan hawa nafsu manusia semata. Karena itu “niat” menjadihal yang penting bagi manusia, yang menurut Agus Salim segalasikap hidup dan perbuatan hendaklah didasarkan akan hal itu. Ia

81 Ibid, hlm. 274-275.82 Agus Salim, “Cinta Bangsa dan Tanah Air,” dalam Panitia buku peringatan,Seratus Tahun Haji Agus Salim, Jakarta, 1984, hlm. 345.


memberi contoh dengan mendasarkan pada ayat suci Alquran yangmeneladankan Nabi Ibrahim ketika beliau mencintai tanah airtempat turunannya hidup dengan membaktikan kepada Allahseperti dikemukakan dalam QS. 14: 37. Menurutnya di antaragolongan yang membedakan nasionalis sekuler dengan nasionalisIslam adalah dalam soal “asas dan niat” walaupun sama-samamengemukakan kebaikan nasionalisme.83

Pada tahun 1911 HOS Tjokroaminoto (1882-1934) dan H. AgusSalim (1884-1954) dalam batasan tertentu mengemukakangagasan mereka yang berpangkal tolak dari Islam, yang dengandemikian menolak kalangan nasionalis yang netral agama danantiagama (komunis) bahwa Islam ketinggalan zaman.

Menghadapi kalangan komunis Agus Salim mengemukakanbahwa keadilan sosial telah diperjuangkan Nabi sejak berabad-abad yang lalu. Kepada kalangan nasionalis sekuler ia memper-ingatkan bahwa Nasionalisme saja mudah jatuh pada imperialis-me dan kolonialisme seperti yang berkembang di Negara Baratdan yang dirasakan bangsa Indonesia dengan derita, karena itucinta ini hendaklah berdasarkan pada kebaktian pada Allah SWT,Tuhan Maha Esa.84 Ia menjelaskan dengan mengajak kita untukmelihat bagaimana nasionalisme yang dibangun bangsa Eropatelah menghancurkan mereka sendiri dengan menunjukkanpeperangan yang timbul yang semua dilakukan atas nama Nasi-onalisme.85 Agus Salim juga mengkritik pernyataan Soekarnomengenai Nasionalisme, Islam dan Marxisme harus bekerjasamademi mewujudnya persatuan bangsa, menurutnya paham Soekar-no yang terlalu memuliakan tanah air terhadap segalanya akanmelunturkan keyakinan Tauhid,86 bahkan Agus Salim menyebut

83 Deliar Noer, Pengantar …, Ibid, hlm. 171.84 Deliar Noer, Gerakan, Ibid, hlm. 138-140, 123.85 Soekarno dari kalangan nasionalis netral agama atau sekuler telah menanggapi

pandangan itu ,baik yang dari Tjokroaminoto maupun Agus Salim yang intinyaNasionalisme yang dikemukakannya tidak sama dengan yang berasal dari Barat lihatSoekarno, Dibawah bendera revolusi, jilid I,khas mengenai Nasionalisme, Islam danMarxisme, Jakarta, Panitia penerbit, 1954, Ibid, hlm. 112.

86 Surmiati Ali, Negarra…, Dalam Dwi Purwoko (et.all), Negara..., Ibid, hlm. 112-113.


Nasionalisme Soekarno itu bagai mengikuti jejak NasionalismeBarat yang akhirnya merambah dan ekspansif dengan menguasaiNegara lain.87 Cinta tanah air mestinya seperti rasa cinta kepadahak, keadilan dan keutamaan sesuai dengan ukuran pengabdiankepada Allah sebagai cermin keimanan.

Mengenai hubungan agama dan Negara, pada dasarnya agamatidak dapat dipisahkan dari Negara, negara menurut Agus Salimsebagai alat untuk merealisasikan tujuan Islam,88 dan untuk mem-bangun sebuah Negara Islam perlunya dibangun fondasi yangkokoh (religio intellectual) terlebih dahulu.89 Agus Salim juga ber-bicara mengenai sosialisme, tentu paham sosialisme yang dimaksudbukanlah sebagaimana sosialisme pada umumnya yang dibangundi Barat yang semata berpedoman pada kekuatan kolektivitasbelaka dengan berdasar pada hukum dan perasaan manusia. BagiAgus Salim, ide-ide mengenai Sosialisme Islam adalah sebagaijawaban atas sistem pemerintahan kolonial yang imperialis dankapitalis. Nabi Muhammad Saw sendiri yang diutus Tuhan untukmengembangkan Islam di atas dunia ini sudah sejak 12 abad lebihdahulu daripada Marx dalam mengajarkan Sosialisme. Perbeda-annya, Sosialisme Marx anti-Tuhan sedangkan Sosialisme yang iapelajari selama ini diperkaya dengan apa yang dipelajari di Jeddah.Menurut Salim, Sosialisme diperintahkan Allah SWT, sedangkanajaran Marx untuk mencapai sosialisme lain coraknya dan sudahtentu ajaran itu menyesatkan orang Islam.90

Fenomena Agus Salim dalam kancah pergerakan dan pergo-lakan perjuangan bangsa Indonesia di tanah air memberikansatu apresiasi yang besar kepadanya dengan menjadikannya

87 Deliar Noer, Membincangkan, Ibid, hlm. 27.88 Pasal ini pernah ditanyakan Syafi’i Maarif ketika mewawancarai Mohammad Natsir

pada tarikh November 1983., menurut nya;” Pandangan H. Agus Salim tentangNegara yang hendak ditegakkan , Haji Agus Salim bertanya, apakah sepertiKartosuwiryo? Masyumi menjawab tidak, tidak bagi Masyumi Negara adalah alatuntuk merealisasikan tujuan Islam (Syafi’i Maarif , 115).

89 Sumiarti Ali, Ibid, hlm. 118.90 Ibid, hlm. 110-111


sebagai “bapak kaum intelektual Muslim Modern Indonesia.”Harry J. Benda menyebut Agus Salim sebagai “Grand Old Mandari gerakan Indonesia dan pemimpin veteran Islam Indone-sia.”91 Tokoh-tokoh intelektual Muslim yang setelah kemerde-kaan tampil sebagai pemimpin nasional dari kalangan Mo-dernis seperti Mohammad Natsir, Roem, Kasman Singodimejodan Sukiman adalah hasil bentukan Salim yang sangatgemilang terutama melalui Jong Islamieten Bond yang didiri-kannya pada tahun 1925. Agus Salim memberikan kebebasankepada muridnya untuk melakukan pilihan di mana wilayahperjuangan Islam dan politik akan dijalankannya, ia tidakmeminta apalagi memaksakan murid-muridnya untuk meng-ikuti jejak organisasi tempat di mana ia melibatkan diri yaitudi Sarekat Islam atau di Partai Penyadar, sebagai misal, Mo-hammad Natsir bergiat di Persis (Persatuan Islam),92 Kasmanlebih giat di Muhammadiyah dan Sukiman dengan MohamadRoem di PII. Agus Salim lebih mewariskan watak kejujuran,intelektualisme Islam, percaya pada diri sendiri, kecakapanmengurus negara, kesetiaan pada prinsip perjuangan, kese-derhanaan dan rasa tanggung jawab yang cukup tinggiterhadap nasib bangsa dan negara, serta tidak menderita splitpersonality93 Dalam penilaian Hamka, Agus Salim kedu-dukannya sama dengan reformis Islam Mohammad Abduh;seorang nasionalis sejati, perpaduan antara intelektualitas,kesederhanaan dan kematangan berpolitik, pemikir dan politisiIslam yang melampaui zamannya. “H. Agus Salim manusiayang sama dengan lebih sejuta manusia,” kata Hamka selan-jutnya “…mengingatkan kita akan seorang pujangga, seorang

91 Lihat Hary.J. Benda, The Cressent and the Rising Sun; Indonesia Under the JapanseOccupation 1942-1945, hlm. xi.

92 Munculnya intelektual seperti Mohammad Natsir lebih banyak dibentuk dari H. AgusSalim daripada Persis, sekalipun pengaruh cara berfikir A. Hassan dalam paham agamacukup berbekas pada dirinya, lihat Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi …, Ibid., Bandung,Mizan, 1995, hlm. 105.

93 Ahmad Syafi’I Maarif, Peta bumi…, hlm. 103.


filosof, seorang wartawan, seorang orator, seorang politikus,seorang pemimpin rakyat dan seorang ulama.”94 Soekarnomengatakan, “The grand old man H. Agus Salim adalah seorangintelektual di mana saya pernah meneguk air yang diberikanolehnya, sambil meleset di bawah kakinya…, guru saya di bi-dang Sosialisme dan politik internasional” (Tamar Jaya, 1954).

HOS Tjokroaminoto dan H. Agus Salim merupakan “Dwi-tunggal” atau “Dua serangkai” tokoh umat dan tokoh nasional diera pergerakan nasional, pembebas dan perintis kesadaran bang-sa Indonesia untuk membangun kesatuan guna mengangkat harkatmartabat orang-orang Indonesia serta harga diri (maruah) agamaIslam. Tidak heran bila Tjokroaminoto disebut sebagai heru Tjokro(Tjakra) dari Tanjung Putih, bagi masyarakat Jawa dipercayaisebagai “Ratu adil”95 untuk perubahan suatu zaman “kali yuga-zaman penuh gonjang-ganjing atau kekacauan” kepada zaman pem-bebasan, kemerdekaan dan kejayaan. Agus Salim merupakan sosokmanusia yang membawa “obor pencerahan” bagi masyarakat In-donesia yang ingin maju dan menjunjung tradisi keilmuan,mengajak bangsa ini untuk berlandas pada semangat intelek-tualitas dalam memahami serta melakukan perubahan sosial,dengan berpihak pada prinsip keyakinan dan memberi keteladan-an mengenai makna pemihakan pada kehidupan yang sederhanasehingga julukan Grand old man adalah sangat tepat. Yang jelasdua sosok manusia itu telah memberikan wacana dan sekaligusmempraktekkan perlunya merambah perjuangan yang berat ter-sebut dengan menghimpun kekuatan ke dalam suatu wadah per-kumpulan yang terorganisasi dengan organisasi yang Modern,sebab dalam menatap zaman, zaman telah berubah dan zamanmenuntut akan hal tersebut.

94 Sumiarti Ali, Ibid, hlm. 96.95 Ratu adil, merupakan konsep sekaligus keyakinan orang-orang Jawa, bahawa dizaman

yang penuh dengan ketidak pastian, jaman kekacauan yang penuh denga “goro-goro”-huru-hara-kegelapan, ada masa akan datang sosok manusia yang akangmenyelamatkan dunia dan orang ramai. Konsep ini mirip dengan apa yang dikenaldidalam ajaran agama Islam iaitu” al- Imam Mahdi” terutama dikalangan penganutSyiah, atau “ Mesianis” dikalangan penganut Al-Kitab.


P

96 Berdirinya organisasi Muhammadiyah ini atas saran yang diajukan murid-muridnyadan beberpa anggota Budi Utomo. Budi Utomo didirikan di Jakarta tarikh 20 Mei1908 dengan pendiri DR. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter.Organisasi ini awalnya mempunyai sifat-sifat Jawa, baru pada tahun 1930 membukapintunya untuk orang-orang yang berasal dari luar Jawa. Lihat Deliar Noer, Gerakan…,hlm. 84.

97 M. Fachry,Multi parti…, Ibid, hlm. 9.98 Herbert Fetih &Lance Castle, Pemikirn Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta, LP3ES,

hlm. 196.99 Deliar Noer menjelaskan; Ahmad Dahlan telah kenal tulisan-tulisan Abduh . Diceritakan

bahawa pada suatu kali Dahlan dan Soorkatti duduk berhadap-hadapan di dalam sebuahgerbong kereta api di Jawa tanpa menganl satu sama lain. Untuk menghabiskan waktunyaDahlan pada waktu itu membaca Tafsir al-Manar dari Abduh dan hal ini sangat menarikperhatian Sookatti yang tidak menyangka seorang pribumi dapat membaca kitab yangsangat ilmiah itu, lihat, Gerkan modernis Islam 1900-1942, Jakarta, LP 3ES, 1982, hlm. 85.

MuhammadiyMuhammadiyMuhammadiyMuhammadiyMuhammadiyah:ah:ah:ah:ah:K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Mas Mansur

ERSERIKATAN ini didirikan di Yogyakarta pada 18 Novem-ber 1912 dan sebagai tokoh pendirinya adalah K.H. AhmadDahlan.96 Organisasi ini beraktivitas pada bidang dakwah

dan sosial kemasyarakatan. Penyebab kelahirannya karena ke-prihatinan melihat kondisi umat Islam Indonesia yang dilandakemusyrikan, bid’ah dan khurafat serta keadaan kebodohan dikalangan umat, juga penindasan yang dilakukan kolonial Be-landa. Kehadiran organisasi ini untuk menumbuhkan keperca-yaan dan kebanggaan beragama kaum Muslim Hindia Belanda.Pandangan Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi pemikiran-pemi-kiran dari tanah Arab seperti paham Wahhabi dan Rasyid Ridhayang merupakan murid dari Muhammad Abduh. Tujuan organi-sasi ini adalah menyebarkan ajaran Rasulullah terhadap pendu-duk pribumi di wilayah Karesidenan Yogyakarta serta memaju-kan hal-hal keislaman kepada anggotanya.97 Organisasi ini jugaberjuang untuk pembaruan serta pemurnian ajaran Islam sepertiyang dianjurkan Muhammad Abduh dengan pengikutnya di Mesir.Muhammadiyah kuat pengaruhnya di kalangan perkotaan danmasyarakat pedagang98 Ahmad Dahlan mendirikan organisasi inisetelah kembali dari menunaikan ibadah haji di tanah suciMekah,99 tak lama setelah lahirnya Serikat Islam. Menurut Geertz


100Abdul Munir Mulkhan, Warisan intelektual K.H. Aham Dahlan dan Muhammadiyah,Persatuan, Yogyakarta, 1990, hlm. 56-57.

(1989), organisasi konservatif lahir untuk melawan apa yang me-reka anggap sebagai penyimpangan yang berbahaya dari doktrinIslam zaman pertengahan atas program-program kelompok Mo-dernis ini, namun dengan mengesampingkan hal-hal yang detil,bahwa akhirnya muncul juga jemaah kaum yang benar-benar ber-iman yang disebut orang-orang Islam ini tidak terhindarkan lagi.

Sebenarnya sebelum pendirian organisasi ini Kyai Haji AhmadDahlan telah lebih dulu menciptakan kondisi di kampung Ka-uman-Yogyakarta dengan suatu usaha nonformal dalam bentukpengajian. Ide-ide pembaruan yang diperolehnya dari Timur Te-ngah tersebut memunculkan sosialisasi nilai di dalam dirinya,pemikiran ini kemudian diimplementasikannya dalam rangka un-tuk merombak kondisi orang-orang ramai saat itu, bahkan pendi-rian Muhammadiyah dianggap sebagai “perpanjangan tangan”pembaruan di Timur Tengah yang sedang gencar dilakukanWahhabi serta gerakan Pan-Islamisme yang diprakarsai al-Af-ghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (Fachry: 2002). Sejakorganisasi persarikatan Muhammadiyah mengajukan kepadaGubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1912 sampai de-ngan tahun 1986, terdapat enam rumusan tujuan Muhammad-iyah dengan mengalami lima kali perubahan, yaitu dua kali padamasa penjajahan Belanda, sekali pada masa penjajahan Jepangdan tiga kali pada masa kemerdekaan. Menurut Abdul Munir Mul-khan (1990), perubahan itu nampaknya lebih kepada pertimbang-an situasi dan kondisi eksternal saat itu. Dengan bersumber padaAlquran dan Sunnah, Ketuhanan Yang Maha Esa berinti Tauhid,yang merupakan simpul keimanan terhadap Allah SWT makamaksud dan tujuan Muhammadiyah hasil keputusan muktamarke 41 terpapar sebagai berikut:

“Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islamsehingga terwujud masyarakat utama, adil dan mak-mur yang diridhoi Allah subhanahu wata’ala”100


101 Ibid, hlm. 57.102 Sekolah itu terdiri; Opleiding Scgool di Magelang, Kweeck School di Magelang dan

Purworedjo, Normal School di Blitar, N.B.S. di Bandung, Algemeene Midelbare Scholldi Surabaya, T.S. di Yogyakarta, sekolah guru di Kota gede, Hoogere Kweeck School diPurworejo. Lihat Abdul Munir Mulkhan, Warisan intelektual…, hlm. 72-74.

Nama Muhammadiyah, diambil dari nama nabi dan rasulterakhir yaitu Muhammad Saw. Penambahan huruf Arab “ya”dan “ta” bermakna pembangsaan atau identifikasi dari orang-orang yang berusaha mengidentif ikasi dirinya ataumembangun dirinya sebagai pengikut, penerus dan pelanjutperjuangan dakwah rasul dalam membina kehidupan manusiayang Islami. Secara harfiah, Muhammadiyah adalah orangyang termasuk dalam golongan Muhammad Saw.101 Pada awalberdiri, organisasi ini terbatas untuk wilayah Yogyakarta,sebuah wilayah karesidenan pada masa itu, tetapiperkembangan dakwah yang maju pada tahun 1921, peme-rintah Belanda mengizinkan memperluas gerakan ini keseluruh wilayah di seluruh Jawa. Tahun 1822 batas wilayahaktivitasnya menerobos wilayah kekuasaan Belanda di HindiaBelanda, dan perkembangan Muhammadiyah kemudian meluasbaik secara struktural vertikal dan perluasan gerak fungsionalhorisontal dengan berdirinya berbagai amal usaha dan badanhaji. Tahun 1921 berdirinya badan haji bagi orang Islam Indo-nesia ini kemudian memberi inspirasi pada pembentukandirektorat di departemen agama, yakni adanya dirjen bimasIslam dan urusan haji. Muhammadiyah juga mendirikanbangunan khusus untuk dipakai kaum wanita di Indonesiayang namanya kini meluas digunakan di Indonesia yaituMushola, ini dimulai pada tahun yang sama. Pada tahun 1922,satu tahun sebelum pendiri organisasi Muhammadiyah wafat,perserikatan ini membangun 8 jenis sekolah dengan 73 orangguru dan 1.019 orang pelajar.102

Organisasi Muhammadiyah melakukan aktifitas umumnyadengan bijaksana dan tidak melakukan tindakan yangmengundang kekerasan atau perlawanan keras. Parapendirinya berupaya untuk tidak bersifat reaktif terhadap


103 Ahmad Syafi’I Ma’arif, Peta bumi…, hlm. 234.

mereka yang melakukan serangan atau celaan kepada caraorganisasi ini yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam;jalan edukatif dan persuasif lebih merupakan ciri organisasiini. Secara umum kalangan ini lebih toleran terhadap lawanwalaupun di internal organisasi baik secara kelembagaanmaupun secara personal disiplin mereka tinggi. Bantuan daripemerintah Hindia Belanda kepada organisasi ini untukmenerima subsidi yang dibiayakan pada pembinaan sekolahacap dilihat secara kritis dan sinis dari banyak pihak termasukkalangan nasionalis yang netral agama bahkan dari kalanganIslam sendiri (Deliar Noer, 1987). Tetapi perlu dipahami sikapkooperatif itu tidak mengurangi institusi yang ada di dalamorganisasi ini untuk menanamkan ruh jihad kepada anggotanyadalam melawan kesewenangan dan penindasan, yang selaludikobarkan terus.103 Bagi organisasi, merumuskan ketentuan-ketentuan hukum dari ajaran moral Alquran yang kitaistilahkan dengan ijtihad yang menjadi karakteristik utamasemua gerakan tajdid sepanjang sejarah Islam mendapatperhatian khusus. Kerja tajdid di sini bermakna kerjapenyegaran yang terus-menerus bagi pemahaman dan persepsikita terhadap Alquran dan Sunnah dalam sorotan perspektifsejarah. Tujuan strategis Muhammadiyah jangka panjangmenurut Syafi’i Maarif ialah pembentukan suatu “masyarakatIslam yang sebenar-benarnya” di Indonesia.

Organisasi Muhammadiyah pernah terlibat secara langsungdengan kegiatan politik walau organisasi ini wilayah kegiatannyalebih kepada arena sosial kemasyarakatan, dakwah dan agama,tetapi sejak partai Islam berdiri, yakni Serikat Islam Indonesiapada tahun 1911-1912, Muhammadiyah menjadi pendukung par-tai tersebut, bahkan beberapa anggotanya menjadi pimpinan diSerikat Islam. Dalam hubungan dengan gerakan nasional, hampirseluruh anggota pimpinan pendiri Muhammadiyah adalah anggo-ta Boedi Oetomo termasuk K.H.Ahmad Dahlan (Noer, 1982, 1987).Tahun 1945, ketika partai politik Islam Masyumi berdiri, Muham-


104M.Fachry, Ibid, hlm. 60.

madiyah segera menjadi anggota istimewa bersama beberapaorganisasi Islam lainnya (Noer, 1987). Dalam perkembangannyadi masa pergerakan ini, seiring dengan semakin meluasnya penga-ruh serta aktivitas organisasi sampai keluar keresidenan Yogya-karta, maka rumusan mengenai maksud dan tujuan organisasiberubah yaitu, “memajukan dan menggembirakan pelajaran aga-ma Islam di Hindia Belanda serta memajukan dan menggembira-kan kehidupan seiring kemajuan agama Islam kepada para anggo-tanya”. Sasaran dakwah ada dua bidang yakni, perseorangan danmasyarakat (orang ramai). Dakwah Islam berupa pembaruan pe-mahaman Islam dengan mengembalikan kepada ajaran Islamyang asli-murni serta kepada orang yang belum Islam. Sedangkanuntuk masyarakat berupa perbaikan dan bimbingan serta per-ingatan untuk menegakkan maupun menjunjung tinggi agamaIslam dalam kehidupan pribadi (perseorangan) dan masyarakatmelalui pendidikan, sosial kemasyarakatan serta tabligh Islam(Fachry 2002:10). Kehadiran organisasi ini dengan usaha “pemur-nian” Islam mendapatkan reaksi keras dari golongan ulama “tra-disional” Jawa. Para ulama ini kemudian mendirikan organisasiNahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926, jadi NU didirikan bukanatas dasar amar ma’ruf nahi munkar ataupun untuk menghadapiimperialisme Barat.104

Muhammadiyah banyak berjasa bagi pembinaan keislaman diIndonesia seperti pemberantasan syirik, melakukan penyesuaianarah kiblat, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat,serta usaha-usahanya dalam menghambat Kristenisasi. Aktifitasnonpolitik yang dijalankan dengan menerima bantuan dari peme-rintah Belanda telah menimbulkan perpecahan dengan SarikatIslam yang nonkooperatif, padahal sebagian anggotanya juga aktifdi Sarikat Islam. Maka disiplin partai yang dilakukan SI sebagai-mana telah penulis kemukakan di bagian sebelumnya menyebab-kan anggota-anggota SI yang dari Muhammadiyah keluar. Tetapikeadaan ini tidak mengendurkan semangat organisasi Muham-madiyah, konsistensi kepada dasar berdirinya, gaya maupun pen-


105Abdul Munir Mulkhan, Warisan…, Ibid, hlm. 61.

dekatan dan fokus kegiatan yang sangat menentukan perseri-katan ini untuk maju di kemudian hari. Faktor yang tidak kalahpenting adalah menyangkut peranan pemimpin Muhammadiyahkarena peranan mereka menjadi sangat berarti terhadap kelang-sungan organisasi yang penuh onak dan duri perjuangan. Untukitu uraian lebih lanjut, perlu penulis kemukakan tokoh yang sa-ngat berperan untuk kemajuan organisasi ini.

K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923), nama ini diperoleh pada saatbeliau menunaikan ibadah haji di Mekah. Nama aslinya adalah Mu-hammad Darwis, nama ini sebagai pemberi orangtuanya. Ia di-lahirkan di Kauman Yogyakarta pada tahun 1868 dan wafat pada1923 ketika berusia 55 tahun. Ayahnya adalah Kyai Haji Abubakaryang menjadi imam dan khatib masjid Kraton YogyakartaHadiningrat. Jika dilihat dari garis keturunan, kyai ini memilikihubungan darah dengan Maulana Malik Ibrahim; penyebar agamaIslam di Jawa Timur sekitar abad ke-15 Masehi. Adalah KyaiAbubakar putra Kyai Haji Sulaiman anak laki-laki Kyai Murtadho.Kyai Murtadho sendiri adalah putra Kyai Ilyas. Dari Kyai Ilyas inilahKyai Ahmad Dahlan mempunyai hubungan darah dengan MaulanaMalik Ibrahim. Karena Kyai Ilyas adalah putra Kidemang jurukapindo, anak dari Kidemang juru kapisan. Kidemang juru kapisanadalah putra dari Maulana Sulaiman yang juga dikenal sebagai KiAgeng Gribig sedang Ki Ageng Gribig adalah putra MaulanaFadlullah, selanjutnya Maulana Fadlullah adalah putra MaulanaAinul Yaqin cucu Maulana Ibrahim dari putranya yang bernamaMaulana Ishaq.105 Latar belakang pendidikan pendiriMuhammadiyah ini tidak pernah memasuki sekolah secara formal,pengetahuan yang didapat berasal secara otodidak sedangkankemampuan membaca dan menulis diperoleh dari belajar kepadaAyahanda, sahabat dan saudara iparnya. Ketika dewasa,Muhammad Dahlan belajar ilmu fiqih kepada Kyai Haji Muham-mad Shaleh, ilmu nahwu kepada Kyai Haji Muhsin, Kyai Haji AbdulHamid mengajarkan ilmu falaq, adapun ilmu hadis dipelajarinyadari Kyai Mahfud dan Syekh Khayyar. Beliau juga belajar qiroatul


106Ke-6 orang anak itu adalah; Johannah (putri, lahir 1890), Siraj Dahlan (putra, lahir1898), Siti Busro (putrid, lahir 1903), Siti Aisyah (putrid, lahir 1905), Irfan Dahlan(putra, lahir 1905-kembaran), Siti Zuharah (putrid terakhir, lahir 1908), Ibid, hlm. 62.

107Saudara K.H. Ahmad Dahlan iaitu; Nyai Khotib Harun, Nyai Muchsin 9dikenal jugadengan Nyai Lurah Achmad Nur), Nyai Haji Muhammad Shaleh, Nyai HajiAbdurrahman, Nyai Haji Muhammad Faqih, Muihammad Basir yangmerupakan satu-satunya saudara laki-laki, K. H. Ahmad Dahlan sendiri merupakan anak keempatdari tujuh bersaudara. Adapun Istri K.H. Ahmad Dahlan iaitu; Siti Walidah, JandaHaji Abdullah yang memperoleh seorang anak bernama R. Duri, janda Nyai Rummemperoleh seorang anak yang meninggal semasa bayi, janda nyai Aisyah memperolehseorang anak yang diberi nama Dandanah, Janda Nyai Sholihah tanpa dikaruniaianak. Ibid, hlm. 62.

Quran kepada Syekh Amien dan Syekh Hasan. Pada usia 22 tahun(1890) menunaikan ibadah haji, yang kemudian belajar pada gurunyaImam Syafe’i Sayyid Bakir Syantha. Saat itulah nama MuhammadDarwis diganti menjadi Ahmad Dahlan. Sekembali haji pada 1892,ia pernah berdagang dengan modal 500 golden, tetapi karenaperhatian beliau tidak terpusat pada dagang, uang sebanyak ituhabis untuk membeli buku dan kitab. Tahun 1903, kedua kalinyaKyai menunaikan ibadah haji bersama putranya Siraj Dahlan yangberusia 13 tahun, sempat bermukim di Mekah selama 1,5 tahununtuk belajar ilmu fiqih dengan Kyai Mahmud Termas, ilmu hadiskepada Sayyid Baabussijil dan Mufti Syafi’i (Syekh Ahmad Khatib).

Dalam kehidupan berumah tangga, ia mulai menikah pada ta-hun 1889 saat berusia 24 tahun, dengan menikahi putri dari KyaiHaji Fadhil bernama Siti Walidah yang di kemudian hari dikenaldengan Nyai Haji Dahlan dan dari pernikahan ini mereka di-karuniai 6 orang anak,106 dan kyai Ahmad Dahlan sendiri memiliki6 orang saudara laki-laki dan beberapa istri.107

Dalam soal akidah Kyai Ahmad Dahlan sejalan dengan pan-dangan pemikiran ulama salaf (Mulkhan, 1990), menurutnya ber-agama itu adalah berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tin-dakan sesuai dengan pedoman Alquran dan Sunnah. Karena itu iamulai melaksanakan cita-citanya itu secara nyata dengan meng-ubah arah kiblat yang sebenarnya (sebelumnya arah sholat biasa-nya ke Barat). Pada saat yang bersamaan ia mulai mengorganisasikawan-kawannya di daerah Kauman untuk melakukan pekerjaan


108Deliar Noer memberikan penjelasan untuk pemahaman yang lebih bermakna mengenaisoal ini, ia mengemukakan; perubahan-perubahan ini, walaupun bagi kita sekarangmungkin sangat kecil ertinya, tetapi ini memperlihatkan kesadaran Dahlan mengenaiperlunya membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dn yang menurut pendpatnyamemang tidak sesuai dengan Islam, lihat Deliar Noer dlam Gerakan Modern Islam…,hlm.85.

109Ibid.110Mulkhan, Ibid, hlm. 64-65.

suka rela dalam memperbaiki jalan-jalan dan parit-parit.108 Dalamupaya mengubah arah kiblat kepada arah sebenarnya di MasjidSultan Yogyakarta beliau mengalami kegagalan, maka dari itu iamembangun langgarnya sendiri dengan meletakkan arah kiblatyang tepat, tetapi perubahan itu tidak disenangi penghulu KyaiHaji Mohammad Halil dengan perintah untuk membinasakan lang-gar itu. Hampir putus asa dan berkeinginan untuk meninggalkankota kelahirannya, keadaan ini teratasi berkat seorang keluarga-nya dengan membangunkan untuknya sebuah langgar yang lain,dan Ahmad Dahlan dapat mengajarkan serta mempraktekkan aga-ma menurut keyakinannya.109 Baginya, orang yang beragamaadalah orang yang menghadapkan jiwa dan hidupnya hanya kepadaAllah SWT semata, yang dibuktikan dengan tindakan danperbuatan seperti rela berkorban baik harta benda miliknya dandirinya, serta bekerja dalam kehidupan untuk yang Mahakuasa.Kemampuan penalaran (akal pikiran) untuk memahami Alqurandan Sunnah dari keduanya akan ditemukan dalam kaidah hukumyang eksplisit dan ini diperlukan kemampuan penggunaan dayapikir melalui ijma serta qiyas. Di sinilah diperlukan ilmu mantiq(logika). K.H. Ahmad Dahlan mengemukakan, “mati adalah bahaya,akan tetapi lupa kepada kematian merupakan bahaya yang jauhlebih besar dari kematian itu sendiri.” Sebab itu menurut AhmadDahlan perlu ditanamkan ghirah dan gerak hati untuk majudengan landasan moral serta ikhlas dalam beramal. Sedangkankunci untuk menuju kemajuan umat Islam ialah denganpemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang sedangberkembang di tengah kehidupan masyarakat. Beliau berpesan,“menjadilah insinyur, guru, meester dan kembalilah berjuangdalam Muhammadiyah.”110 Makna pembaruan yang diperkenalkan


111Deliar Noer, Ibid, hlm. 91-92.

K.H. Ahmad Dahlan tidak semata mengambil dari Abduh, iamampu menguraikan persoalan bagaimana kemajuan Islamdibangun dengan belajar dari mana saja sejauh itu membawakemaslahatan umat Islam di tanah air ini. Sebagai bukti dapatlahdisebutkan seperti pendirian PKU (Pusat Kesehatan Umum),Aisyiah dan kepanduan Hizbul Wathan, yang awalnya melihat cara-cara yang dipakai misionaris Kristen untuk dijadikan contoh.Kegiatan amal sholeh secara ikhlas memang telah dilakukan dikalangan umat, tetapi kegiatan pemberian amal untuk fakir-miskin, pengumpulan zakat, bantuan kepada anak yatim-piatumasih dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak secara terorganisasi.K.H. Ahmad Dahlan mulai mempelopori dengan pengorganisasiansecara lebih terencana dengan penyediaan sarana-sarana untukpemberian pelayanan sosial bagi umat secara permanen dandimodernisasikan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan, bukanbersifat tradisi. Gerakan kepanduan Muhammadiyah yang dikenaldengan Hizbul Wathan yang dibentuk pada tahun 1918, dirintissendiri oleh K.H. Ahmad Dahlan setelah memperoleh soalkepanduan dari seorang guru Muhammadiyah yang mengajar dikota Solo ketika melihat latihan-latihan kepanduan misi Kristendi alun-alun (tanah lapang) Mangkunegaran. Ia melihat manfaatorganisasi ini dengan ditambahkan kegiatan agama yang tujuannyauntuk mempersiapkan mereka pada saat dewasa ketika bergabungdengan Muhammadiyah.111

K.H. Ahmad Dahlan, sebagaimana halnya para Modernis Islamyang bangkit di kawasan Asia (khususnya di India dan Pakistan)pada periode awal seperti Sir Ahmad Khan, Syed Ameer Ali,Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Jinnah, rumusan pembaru-an mereka berangkat dari pendekatan sosiologis yang berbasisIslami serta berorientasi keumatan melalui aktualisasi ajaran Is-lam secara konkret, ditata dalam operasional yang modern denganbersumber kepada prinsip Alquran dan Sunnah. Seperti halnyaK.H. Ahmad Dahlan, pemimpin-pemimpin Islam dan ulama Indo-nesia mulai banyak pergi mengunjungi Timur Tengah (Arab dan


112Mulkhan, Ibid, hlm. 70-72.

Mesir) pada saat menunaikan ibadah haji, kemudian merekamelakukan tukar informasi mengenai berbagai persoalan Islamyang ada di tanah air masing-masing, melakukan dialog intensifdengan mengembangkan konsepsi pembaruan tersebut dinegerinya. Pembaruan itupun bagai pulang ke negeri dan rumah-nya sendiri, usaha pendiri Muhammadiyah di bidang pendidikan,sesungguhnya tidak sendiri karena para sahabatnya ketika belajardi Mekah al-Mukarramah juga merintis pendidikan tersebut baikseperti Syekh Ahmad Khatib dan Haji Rasul di Sumatera.

Organisasi Muhammadiyah yang berdiri 8 Dzulhijjah 1330 H/13 November 1912 dengan nota pengantar 20 Desember 1912,sekitar tahun 1908 telah mendirikan sekolah (formal) yang per-tama yakni madrasah ibtidaiyah (setingkat sekolah dasar) di ru-mah sendiri sempit dengan ukuran 2,5 x 6 meter dengan penge-lolaan secara modern dan mempergunakan metode dan kurikulumbaru. Murid pertama sekolah ini hanya 6 orang dan setengah ta-hun kemudian mencapai 20 orang. Sebelumnya sepulang darimenunaikan ibadah haji pada tahun 1905, K.H. Ahmad Dahlantelah mendirikan “pondok” yang lebih tepat disebut dengan asra-ma pemondokan untuk menampung para pelajar dari luar yangbelajar di kota Yogyakarta. Pada tahun 1914, ia mendirikan per-kumpulan kaum ibu. Awalnya diberi nama Apatresna, kemudiandiubah menjadi Aisyiyah pada tahun 1920.112 Deliar Noer menje-laskan bahwa tahun 1920, tahun perluasan bagi organisasiMuhammadiyah, keberadaan organisasi ini mulai dirasakan man-faatnya bagi umat Islam di Indonesia. Dalam beberapa tempatkehadiran pedagang Minangkabau yang merupakan hasil gerakanpembaruan di Sumatera Barat adalah bantuan yang sangat ber-harga bagi Muhammadiyah. Nurul Islam di Pekalongan telah ber-ubah menjadi Cabang Muhammadiyah, Fakih Hasyim, ulama Mi-nang dan seorang pedagang di Surabaya telah memperkenalkanpemikiran-pemikiran pembaruan ini di kota Surabaya sendiri.Kyai Haji Mas Mansur yang di kemudian hari menjadi pimpinantertinggi Muhammadiyah mendirikan organisasi di kota ini de-


113Mulkhan, Ibid, hlm. 70-72.114Hamka, Ayahku, Ibid, hlm. 120. lihat juga dalam Deliar Noer, Ibid, hlm. 88.115A.S. Sutan Mansur, ketua umum Muhammadiyah dari 1950-1959, dimasa mudanya

banyak berbuat untuk menyebarkan organisasi ini di Aceh dan Kalimantan. LihatDeliar Noer, Ibid, hlm. 89-95.

116Mulkhan, Ibid, hlm.65.

ngan mendapatkan tanah yang subur di kalangan pengikut FakihHasyim. Sedang cabang pertama di luar Jawa didirikan di Mi-nangkabau oleh Haji Rasul yang sangat tertarik dengan kegiatanorganisasi Muhammadiyah saat ia berkunjung ke Jawa padatahun 1925. Cabang Muhammadiyah yang pertama di Sumaterasebenarnya menurut Hamka didirikan di Medan, tetapi cabangini berumur pendek.113 Dalam tahun 1927 Muhammadiyah men-dirikan cabang di Bengkulu, Banjarmasin dan Amuntai, sedangtahun 1929 pengaruhnya tersebar ke Aceh dan Makasar. Paramubaligh dikirim ke daerah tersebut dari Jawa atau dari Minang-kabau untuk menyebar cita-cita Muhammadiyah.114

Pandangan pemikiran K.H. Ahmad Dahlan berkaitan dengan misidakwah Muhammadiyah ke depan adalah perlunya menempuhmetode kaderisasi dengan jalan melakukan binaan secara langsungpada generasi muda guna menyiapkan fungsionaris gerakan. Inidimulai dengan pendirian perkumpulan kepanduan Hizbul Wathandan Fathul Asra Miftahus Sa’adah (yang tidak tertampung di HizbulWathan), umumnya anggota pengajian ini para remaja yang kurangterbina akhlak dan mentalnya. Penanaman semangat ijtihad menjadipenting pula di tengah para anggota organisasi ini, semua itudilakukan untuk menghadapi perubahan dan perkembangan duniamodern agar tidak bersikap fatalis dan taklid di kalangan umat Is-lam. Menurut K.H. Ahmad Dahlan, “rakyat kecil, kaum miskin, parahartawan dan para intelektual merupakan medan dan sasarangerakan dakwah Muhammadiyah.”115 Karena itu pelanjutkepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan yakni K.H. A.R. Fachruddinmengatakan bahwa apa yang dikerjakan116 K.H. Ahmad Dahlansepanjang kepemimpinannya di organisasi Muhammadiyah adalah,meluruskan Tauhid, meluruskan cara beribadat dan meluruskanapa yang bernama muamalah; hubungan antara sesama manusia


hendaknya benar-benar menerapkan tuntutan-tuntutan Islam.

K.H. Mas Mansur (1896-1946), adalah salah seorang yang per-nah memegang pimpinan puncak di Muhammadiyah setelah K.H.Ahmad Dahlan. Beliau datang dari latar belakang pendidikan tra-disionalis, baik yang ada di tanah air maupun ketika bermukimdi Timur Tengah. Ia berhasrat kuat untuk mengubah cara berpikirdan beragama umat yang dinilainya telah banyak tercampur de-ngan tradisi yang tidak bersumber dari Islam. Perbedaan darikedua tokoh puncak Muhammadiyah ini adalah bahwa Kyai Ah-mad Dahlan tidak mewariskan karya tulis sedangkan K.H. MasMansur memilikinya meskipun sedikit dan mempelopori pendiri-an klub studi Islam yang diberi nama Taswirul Afkar. Pada usiadua belas tahun tepatnya pada tahun 1908, ia dikirim ke Mekahsebagai pilihan lain dari sekolah Belanda dengan berguru kepadaulama Arab Syekh Muhammad Khayyah, serta ulama dari Jawaseperti Syekh Ahmad Khatib. Selama di sana ia banyak berke-nalan dengan pemuda yang kelak menjadi para pemimpin di tanahair seperti K.H. Abdul Halim yang di kemudian hari menjadi pe-mimpin dari Persarikatan Ulama Majalengka, K.H. Abdul WahabHasbullah yang menjadi sahabat seperjuangan di kota Surabayadan pendorong organisasi Nahdatul Ulama (Noer 1982: 80).

Empat tahun selepas ia belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo,Mesir, beliau mengunjungi sejumlah negeri Islam di Afrika Utaradi antaranya pendidikan Islam Shanggit, sebuah sekolah terkenaldi gurun Sahara di selatan kota Tripoli, Libya tahun 1915. Dalamusia lima belas tahun ia kembali ke tanah air dengan menetap dikota Surabaya dan bergabung dengan organisasi Sarikat Islamdan dipercaya untuk menduduki pimpinan sentral persarikatanitu. Ia kemudian berkenalan dan berdiskusi dengan K.H. AhmadDahlan. Tertarik dengan Muhammadiyah, ia kemudian menyata-kan diri sebagai anggota bersama K.H. Fakih Hasyim, seorangulama asal Minangkabau, lalu mereka mendirikan cabang perse-rikatan Muhammadiyah pada 1 November 1921, di Surabaya(Noer 1982: 247). Ia aktif juga di Sarikat Islam (SI). Puncak karirK.H. Mas Mansur adalah terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan


117Ibid.118K.H. Mas Mansur tampil karena suara muktamar menghendaki agar Muhammadiyah

dipimpin seorang muda yang progresif. Saat terpilih usia K.H. Mas Mansur adalah41 tahun, lihat Djarnawi Hadikusumo, Matahari-matahari Muhammadiyah dari K.H.Ahmad Dahlan sampai K.H. Mas MANSUR, Yogyakarta, Peratuan (t.t), hlm. 39-42.

119Muhammad Hasyim, Pemikiran Mas Mansur; kemajuan bangsa dan Nasionalisme dalamDwi Purwoko (et.all), Negara Islam, Depok, Permata Artistika, 2001, hlm. 18-24.

Pusat (PP) Muhammadiyah dalam kongres yang ke-26 di kotaYogyakarta.117 Tahun 1926 di usia 30 tahun, K.H. Mas Mansurterpilih sebagai ketua Muktamar Alam Islam Far’ul Al-Hindi Al-Syarqi (Mahis) sebuah federasi organisasi atau perkumpulan-per-kumpulan Islam yang ada di masa itu dan sebagai Sekretaris Jen-deral adalah H. Agus Salim. Pada tahun itu ia telah pula terpilihsebaga ketua Haji Organisatie Hindia (HOH) dan bersama-samadengan HOS Tjokroaminoto, ia terpilih mewakili Indonesia se-bagai delegasi Muktamar Alam Islamy di Mekah. K.H. Mas Man-sur turut memprakarsai berdirinya Majlis Islam A’la Indonesia(MIAI) sekaligus duduk sebagai salah satu pimpinannya. Padatahun 1938, ketika memegang kedudukan Ketua Muhammadiyah,bersama Dr. Soekiman Wirjosanjojo dan Wiwoho, mereka ber-juang melawan Belanda dan ketika ditangkap dalam keadaansakit. Di dalam status tahanan itulah K.H. Mas Mansur meng-embuskan napas terakhir, tepatnya 25 April 1946.118

Tiga hal penting dari pemikiran K.H. Mas Mansur yang ber-hubungan dengan kehidupan politik dan masyarakat zaman itu:berjuang membebaskan umat dari belenggu kejumudan (stag-nant); kebodohan; serta kemiskinan. Selepas dari keadaan itu, iamemperjuangkan umat untuk dipersatukan dan diarahkan gunamencapai kehidupan masyarakat yang bebas dan mandiri. Pemi-kiran lainnya adalah membangkitkan kesadaran kebangsaan de-ngan cara menanamkan rasa cinta tanah air. Ia menyoroti perso-alan kemunduran umat, yang menurutnya ini disebabkan olehempat hal, yaitu: iman yang tipis, tidak memiliki kecerdasan, parapemimpin hanya pandai bicara, serta syiar agama yang sangatkurang, dan nampaknya ia sangat terpengaruh kuat dari pemikir-an modernis dari Mesir Mohammad Abduh serta JamalluddinAl-Afghani dan Syekh Mohammad Rasyid Ridho.119


120Ibid, hlm. 26-28121Ibid, hlm. 36-37

Mengenai persatuan dan cinta tanah air (Nasionalisme), K.H.Mas Mansur mengemukakan:

Perintah-perintah agama Islam untuk menyam-bung persaudaraan, memberi maaf kepada teman yangberbuat kesalahan, menghargai diri, saling mengun-jungi, memberi salam, tolong-menolong satu kepadayang lain…, ini semuanya kalau kita selidiki illat atauhikmahnya, tentulah perkara-perkara tersebut adalahperkara yang mendatangkan kepada persatuan.120

Pada tahun 1939, bersama pemimpin Islam lainnya seperti Abi-kusno, M. Husni Thamrin, Sanusi Pane dan nasionalis lainnya,Dr. Sam Ratulangie, mendirikan Gabungan Politik Indonesia(GAPI) Ia terpilih sebagai ketua akan tetapi dengan alasan tidakdapat membagi waktunya, ditolaknya kepercayaan itu. Mengenaipersoalan yang berkenaan dengan cinta tanah air yang saat itusedang terjadi perdebatan hangat di kalangan tokoh pergerakannasional, khususnya kalangan Islam dengan kalangan sekuler,K.H. Mas Mansur mengemukakan:

Tiap jiwa mempunyai ruh, dan tiap ruh itu bertanahair pada jiwanya, tidak ubahnya ruh saya juga bertanahair kepada jiwa dan badan saya, dan kewajiban bagi sayauntuk menjaganya, memeliharanya, mencintainyakepada tanah air yang bertempat kepada jiwa saya.Orang yang mengendalikan cinta tanah air itu termasukkepada iman adalah tidak benar…, agama Islam tidakbertanah air, tetapi kaum Muslimin bertanah air, agamaIslam tidak berkebangsaan, tetapi kaum Musliminnyaberbangsa-bangsa menurut tempat dan daerahnya.121

K.H. Mas Mansur mengemukakan pandangan pula mengenai ba-gaimana umat Islam mampu keluar dari tantangan berat yang di-hadapi agar dapat bangkit dari kemunduran, kebodohan serta ke-kalahan dari penindasan kaum penjajah. Empat prasyarat untuk


mampu keluar dari semua itu adalah kembali ke Alquran dan meng-amalkan ayat-ayatnya, tidak hanya dibaca semata tetapi dilak-sanakan, serta perlu perpaduan kaum ulama dengan kaum terpelajaruntuk bekerjasama dalam membela agama Tuhan (Islam).

K.H. Mas Mansur telah meninggalkan jejak perjuangan yang sa-ngat luar biasa peranannya dalam kazanah pentas politik Indonesiaserta dakwah agama Islam melalui perserikatan Muhammadiyah.Pada tingkat nasional, ia dengan usianya yang masih muda belia,telah ditempatkan sebagai pemimpin nasional yang masuk dalam“empat serangkai pemimpin bangsa” bersama dengan Soekarno,Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara pada masa pendudukanJepang. Pemikirannya yang luas membuatnya sangat disegani ditengah para elit agama maupun elit politik pada masa itu, hal itudapat dibuktikan dengan pemberian kepercayaan memegang pucukpimpinan di sejumlah organisasi, baik organisasi keagamaanmaupun organisasi politik yang mewakili berbagai perkumpulan danorganisasi pergerakan dan berjuang demi kemerdekaan tanah airIndonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menyadari akanpengaruhnya yang sangat besar, karena itu ia dipilih untuk mewakilikalangan Islam untuk turut serta memikirkan bangsanya. Namundi usia yang masih muda, ia telah dipanggil-Nya, wafat dalamkeadaan masih dalam tahanan sebagai sahid.

S

PPPPPererererersatuan Islam (Psatuan Islam (Psatuan Islam (Psatuan Islam (Psatuan Islam (Pererererersis):sis):sis):sis):sis):A.H. Hassan dan DR. Mohammad Natsir

EBUAH perkumpulan bernama Persatuan Islam didirikan 17September 1923 (1342 H), di Kota Bandung, Jawa Barat. Pendiriorganisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan

keagamaan ini adalah K.H. M. Zamzam (1894-1952) dan H. Muham-mad Yunus, dua orang saudagar asal Palembang. Pengambilan namaorganisasi dengan sebutan tersebut menurut tafsir qanun asasidiilhami oleh Alquran dalam surat Ali Imran ayat 103, dan hadis


Nabi yang berbunyi: “Kekuasaan Allah beserta jamaah.”122 Namundalam perkembangannya, pengaruh kepemimpinan serta pemikiranlebih kuat datang dari seorang guru yang bernama A. Hassan, yangdengan kepemimpinannya Persis tumbuh dengan sifat yang militandan puritan.123 Tujuan organisasi Persis adalah mengamalkan Is-lam yang seutuhnya dalam segi kehidupan anggotanya dalammasyarakat dan menempatkan kaum Muslimin pada ajaran aqidahdan syariat yang murni berdasarkan Alquran dan Assunnah, melaluiprogramnya yang meliputi:

(1) mengembalikan Muslimin kepada kepemimpinanAlquran dan Assunah; (2) membasmi bid’ah, khurafatdan takhayul, taklid, syirik dalam kalangan umat; (4)memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah Islam kesegenap lapisan masyarakat; (5) mendirikan madrasahatau pesantren untuk mendidik putra-putri muslimdengan dasar Alquran dan Assunah.124

Daerah Periangan mulai mendapatkan pengaruh dari gerakan Mo-dernis Islam dengan berdirinya Persis (Persatuan Islam). Walaupunsebenarnya Serikat Islam telah memasuki kota ini sejak tahun 1913,Bandung nampaknya agak lambat memulai pembaruan dibandingkandengan daerah-daerah lain. Tulisan-tulisan A. Hassan yang tajamdilandasi dasar rujukan yang kuat dari kitab Alquran, serta hadis-hadis sahih. Ia bukan seorang pribumi asli (Melayu-Sunda), melainkanseorang keturunan India yang lahir di Singapura pada tahun 1887.125

Pengaruh kalangan Persis itu sendiri tersebar sampai ke SemenanjungMalaysia, yaitu ke Perlis, sebuah Negara bagian yang berbatasan

122M. Fachry, Ibid, hlm. 12.123Herbert Feith & Lance Castle, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta, LP3ES,

1988, hlm. 196.124M. Fachry, Ibid.125A. Hassan berasal dari keluarga campuran, Indonesia dan India. Ayahnya bernama

Sinna Vappu Maricar, adalah seorang penulis dan seorang anggota dalam Islam sertakesusastraan Tamil. Ibu Hassan berasal dari keluarga sederhana di Surabaya, lihatDeliar Noer, Gerakan…, Ibid, hlm. 97-98. Mengenai riwayat hidup A. Hassan, lihatFedersfield, Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, Ithaca,Cornell University Press, 1970, hlm. 13-14. H.Endang Syaifuddin Anshari dan SyafiqA. Mugni, A. Hassan Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid, Bangil; F.A. al-Muslimun,1980, hlm. 17-20. Lihat juga, Deliar Noer, Gerakan…, Ibid, hlm. 97-200.


dengan Muangthai di bagian utara Semenanjung. A. Hassan dalammengembangkan serta menyampaikan misi dakwahnya telah mener-bitkan sendiri kumpulan tulisannya. Penerbitan yang dilakukannyaitu disambut baik almarhum Syekh Haji Abu Bakar Asy’ari, yangpernah mengetuai sekolah agama di Arau, Perlis dan juga imam be-sar Masjid Ja’mi di Kangar Perlis,126 sementara di kalangan intelektualIndonesia, pemikiran Persis tersebar melalui tulisan serta aktivitasMohammad Natsir, murid dari A. Hassan. Bahkan ketika Soekarnodibuang oleh pemerintah Hindia Belanda di Endeh Flores, NusaTenggara Barat, ia pun melakukan surat-menyurat dengan ulamaPersis ini sebagai tempat merujuk untuk lebih memahami kandunganajaran Islam, selain melakukan polemik yang cukup tajam. KalanganPersis, khususnya A. Hassan sangat menyukai adanya debat ataupertemuan terbuka mengenai Islam, dan ini sering dilakukankalangan Persis masa itu baik melalui tulisan-tulisan maupun per-debatan secara langsung atau pertemuan di hadapan para jamaah,terutama sekali dengan kalangan tradisional Islam, serta kalangannasionalis sekuler.

Menurut Federsfield, salah satu ciri organisasi Modernis ini se-telah dipimpin A. Hassan, sifatnya sangat militan di dalam mem-bela prinsip-prinsip Islam. Ia menggolongkan Persatuan Islam(Persis) sebagai organisasi Muslim yang fundamentalis, memilikikesamaan prinsip dengan Ikhwanul Muslimun di Mesir dan JamaatIslami di Pakistan. Seperti halnya kedua organisasi pergerakanIslam di atas (Sarikat Islam dan Muhammadiyah), Persis juga me-nolak konsep negara sekuler, negara bangsa (nation state) sertamenghendaki negara dan masyarakat yang dibentuk untuk meng-implementasikan konsep-konsep nilai Islam; dan hukum keagama-an Islam yang sangat dominan dalam pandangan sosial politikorganisasi, muncul sebagai ideologi.127 Melalui aktivitas tabligh,

126Ini merupakan hasil wawancara Deliar Noer dengan Syed Hassan bin Syed Mohammadkepala sekolah menengah al-diniyah di Arau, Perlis, 17 Januari , 1972; Ustad AbdulRahman Ismail Imam Masjid Kangar Perlis, 16 januari 1972; Haji Saleh bin Haji Usman,Mufti Perlis, 18 Januari 1972.

127Federsfield, Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, Ithaca,Cornell University Press, 1970, hlm. 11.


penerbitan pamplet, majalah, buku dan pendirian institusi-institusipendidikan lainnya, Persatuan Islam berusaha menyebarkandasar-dasar pemikirannya (ideologi Persis) yang radikal, danperanan muridnya Mohammad Natsir sebagai juru bicara pada saatitu sekaligus anggota redaksi majalah Pembela Islam128 menjadidemikian sangat penting. Mohammad Natsir selaku redaksi ma-jalah itu, telah memperkokoh organisasi dalam posisinya meng-hadapi ancaman eksternal Kerstening politiek129 Ini dilancarkankalangan misionaris dan zending Kristen yang didukung pe-merintah kolonial Belanda, sehingga umat Islam ketika itu meng-hadapi dua lawan: kolonial dan misi Kristen.

A. Hassan dalam menanggapi seruan Nasionalisme yang dike-mukakan Soekarno, menyamakan paham kebangsaan (Nasional-isme) dengan Ashabiyyah yaitu semangat kesukuan (Spirit of theclan) yang menuntut anggota suku setia kepada rasa kesukuan (Phi-lip. K. Hitti, 1960: 27).130 Dikemukakan oleh A. Hassan, “mendirikanvereniging (perkumpulan kebangsaan), mengajak orang padakebangsaan, menolong partai kebangsaan itu, dilarang agama Is-lam”.131 Masuk partai nasional berarti meninggalkan Islam, sebabjelas dasar-dasar Nasionalisme bertentangan dengan agama Islam,serta dasar pergerakan kebangsaan menuju kepada membuangundang-undang Allah Swt dan Rasul-Nya dan mengganti denganhukum bikinan manusia.132 A. Hassan secara prinsip menyinggungmasalah cinta tanah air dengan menandaskan bahwa pada dasar-nya tidak ada larangan agama untuk mencintai bangsa dan tanahair, agama tidak menghalangi seseorang mencintai segala sesuatubahkan tanah dan pasir yang ada di negerinya, hanya janganlahdibawa-bawa agama dalam urusan yang agama tidak jadi urusan.133

128“Pembela Islam” (1929-1935) adalah majalah tengah bulanan yang diterbitkan tokoh-tokoh Persis di Bandung. Majalah ini kemudian dilarang penguasa karena dianggapmenyerang Kristen, lihat Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir…, Ibid, hlm. 27.

129Lihat Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, LP3ES, 1985, hlm. 16-38.130Philip K. Hitti, History of the Arabs, London, Macmillian and Co. Ltd, 1960, hlm. 27.131 A. Hassan, “Soal Jawab,” dalam G F Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di

Indonesia 1900-1950, Tujimah dan Jessi .A. (terj.), Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 132-133.132A. Hassan, Islam dan Kebangsaan, LPP Persis, Bangil, 1984, hlm. 24.133Ibid, hlm. 42.


Di kalangan nasionalis sekuler terdapat keyakinan bahwapengalaman sejarah (history) dan kehendak hidup bersama, dapatdijadikan dasar ideologi perjuangan bangsa, kalangan ini diilhamidari pemikiran Ernest Renan mengenai pengertian bangsa (na-tion). Renan dalam satu tulisannya mengemukakan tentang pem-bentukan bangsa, menurutnya bangsa adalah “suatu asas rohani,yang timbul dari keadaan-keadaan historis yang tersusun secaramendalam.”134 Terbentuknya asas rohani itu tidaklah cukup de-ngan ras, bahasa, agama atau kepentingan bersama saja, yanglebih penting menurut Renan keinginan untuk hidup bersamadan pemujaan nenek moyang adalah (ibadat) paling sah; nenekmoyang kita seperti diri kita sekarang ini.135 Jadi bangsa itu suatusolidaritas besar yang meminta korban banyak, dan bersediauntuk memberikan korban itu lagi,136 persoalannya apakah nasi-onalisme di Indonesia berangkat sejauh itu? Ahmad Syafi’i Maarifberpandangan bahwa “Nasionalisme Indonesia seperti halnyaNasionalisme Asia lainnya, untuk meminjam Nehru, adalahmanifestasi “perasaan anti” (anti feeling) terhadap dominasipolitik, militer, ekonomi asing.137 Bahkan kajian dari Kahinmengenai tumbuhnya nasionalisme di Indonesia, menegaskan:

Salah satu faktor yang paling penting menyokongberkembangnya Nasionalisme yang menyatu ialahtingginya tingkat homogenitas keagamaan Islam…,agama Islam bukan saja sekAdar tali pengikat bersama,sesungguhnyalah Islam telah menjadi semacam simbolkesatuan kelompok untuk melawan infiltrasi danpenindasan dari mereka yang agamanya lain.138

Kalangan Nasionalis seperti Soekarno yang netral agamakemudian berkomunikasi dengan kalangan Islam fundamentalis

134Ernest Renan, Apakah Bangsa itu? (terj.), Sunaryo, Jakarta, Erlangga, 1968, hlm. 34.135Ibid, hlm. 35.136Ibid, hlm. 36, bandingkanlah dengan tulisan Hans Kons, The ideology of Nationalism,

Toronto, The Mc Millan Company, 1969.137Ahmad Syafi,’i Maarif, Peta Bumi…, hlm. 116.138 George Mc. T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, Cornell Uni-

versity, 1970, hlm. 37.


A. Hassan. Selain mereka berpolemik mengenai masalah perhu-bungan agama dengan Negara, Soekarno juga banyak menanyakan(belajar) mengenai Islam, bahkan melalui surat-menyurat, ia me-muji muridnya A. Hassan yang masih muda yaitu MohammadNatsir.139 Soekarno, bekas pemimpin Partai Nasional (Partindo)selama mengalami pembuangan (1934-1938) di Flores dan Beng-kulu (1938-1942), setelah ia melihat aktivitas yang tiada menge-nal lelah dari kalangan misi Kristen terutama Katolik untuk men-dapatkan pengikut-pengikut yang taat di kalangan orang-orangyang ditahan serta di kalangan rakyat Flores, nampaknya memulaimengarahkan perhatiannya terhadap soal-soal hidup dalampengertian agama yang mendalam, soal-soal rohaniah, khususnyamengkaji Islam secara serius melalui komunikasi surat-menyuratdengan tokoh Persis A. Hassan. A. Hassan banyak mengirimkanbahan-bahan bacaan kepada orang yang sedang dalam pembuanganitu, dan Soekarno sendiri mengaku, ia mengalami perubahan jiwadan sikap terhadap Islam seperti dikemukakannya:

…dari jiwa yang Islamnya hanya meraba-rabasahaja menjadi jiwa yang Islamnya yakin, dari jiwayang mengetahui adanya Tuhan tetapi belum mengenalTuhan, menjadi jiwa yang sehari-hari berhadapandengan Dia, dari jiwa yang banyak falsafah ke-Tuhanantetapi belum mengamalkannya itu menjadi jiwa sehari-hari menyembah kepada-Nya.140

Soekarno yang dalam pembuangannya selanjutnya di Bengkulumenjadi anggota Muhammadiyah,141 mulai menulis mengenai ma-salah-masalah Islam, masalah yang menyebabkan kemunduranIslam dan anjuran perbaikannya. Salah satu tulisannya adalahRethinking Islam.139Ketika Soekarno berada dalam pembuangan di Flores, dia mengirimkan sepucuk surat

kepada A. Hassan, ia memuji Natsir (Mohammad Natsir) dalam aktifitasnya di dalamPersatuan Islam. Lihat surat Soekarno No. 2 dan no. 9 dalam Soekarno, Surat-suratIslam dari Endeh, Bandung, Persatuan Islam, 1936.

140Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I, Jakarta, Panitia Penerbit, 1959, hlm.342. Lihat juga Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, Jakarata, Rajawali Press,1983, hlm. 187-188.

141Deliar Noer, Pemikiran…, Ibid, hlm. 188-189.


Sebuah aktivitas yang penting dalam rangka aktivitas pen-didikan Persis ini adalah lembaga pendidikan Islam, sebuah pro-yek yang dilancarkan anggota muda Mohammad Natsir, denganmendirikan beberapa buah sekolah: Taman kanak-kanak(Tadika), HIS (keduanya tahun 1930), MULO (1931) dan sebuahsekolah guru (1932). Inisiatif Mohammad Natsir ini merupakanjawaban terhadap tuntutan berbagai pihak, termasuk merekayang mengambil pelajaran privat dengan melihat telah berdirinyasekolah swasta di Bandung di mana pelajaran agama Islam tidakdiajarkan, selain sebuah pesantren yang didirikan Persis diBandung pada tahun 1936, untuk membentuk kader-kader, usahaini merupakan inisiatifnya. Pesantren ini kemudian dipindahkanke Bangil-Jawa Timur, ketika sang guru (A. Hassan) pindah kesana dengan membawa 25 dari 40 murid dari Bandung. Persisjuga mencetak majalah al-Fatwa pada tahun 1931 yang berbahasaIndonesia dengan dicetak memakai huruf Jawi, yang beredarhingga ke Sumatra dan Kalimantan. Selain itu mereka mencetakpamflet, brosur dan buku yang isinya membahas soal agama, la-poran mengenai perdebatan yang dilakukan Persis dengan pihaklain, kemudian majalah al-Ihsan yang menggantikan PembelaIslam pada tahun 1935, ini semua akhirnya terhenti ketikaJepang masuk di Indonesia.142

Mengenai murid A. Hassan yaitu Mohammad Natsir yangmemiliki peranan cukup besar terhadap lebih dikenalnya pemikiran-pemikiran dan misi Persis serta peranannya yang sangat menonjoldalam membincangkan masalah Nasionalisme, masalah hubunganagama dan negara, soal kepemimpinan pemerintahan dan mengenaibentuk negara yang akan didirikan kelak, terutama polemiknyadengan pemimpin pergerakan dari kalangan Nasionalis netral agamaatau sekuler, akan penulis kemukakan lebih lanjut.

Cita-cita politik keislaman pada periode ini yang ditulis olehMohammad Natsir (1908-1993) adalah responsnya terhadap

142Pelajar-pelajar dari sekolah menengah dan sekolah guru Persis harus mengikuti disiplinyang ketat. dalam penerimaan, mereka harus membaca syahadah dan mengambilsumpah…, Ibid, hlm. 101.


kalangan nasionalis netral agama (nasionalis sekuler), yang di-pelopori PNI dengan pendukungnya seperti Soekarno, TjiptoMangunkusumo. Kota Bandung merupakan salah satu basis uta-ma kekuatan PNI, dan Natsir sebagai aktivis Persis yang ber-mukim di sini, sering mengunjungi aktifitas propaganda kalanganradikal tersebut. Cita-cita kalangan radikal PNI seperti yangdipropagandakan Soekarno merupakan daya tarik bagi Moham-mad Natsir, tetapi kadang-kadang ejekan-ejekan terhadap aturanagama Islam ini menyadarkan bahwa gerakan kebangsaan yangdipelopori Soekarno dan kawan-kawan mengandung bibit keben-cian dan memandang enteng kepada Islam (Puar,1978:7).

Tokoh ini lahir di Alahan Panjang-Sumatera Barat pada 17Juli 1908 dari seorang ayah bernama Idris Sutan Saripado danibu bernama Khadijah. Desa di tanah ranah Minang ini telahmengenal gema dari pengaruh dan gagasan pembaruan Islam,dan di kota ini telah dikenal suatu norma berupa fokway,143 yangberfungsi mensosialisasikan seorang anak agar belajar hidupmandiri dan menghayati nilai-nilai dasar Islam yaitu kebiasaandi surau-surau.144 Kebiasaan-kebiasaan ini dialami Natsir padasaat usianya delapan tahun, dalam usia yang relatif muda, ia telahmengalami sosialisasi nilai-nilai Islam. Hal lain juga disebabkankuatnya pengaruh gagasan Modernis Islam. Faktor lainnya ber-kait dengan milleu, yakni lingkungan sosio-kultural di manaNatsir berada pada masa kanak-kanak, yang bisa menjelaskanperbedaan dengan milleu kalangan pergerakan nasionalis sekulerJawa seperti Soekarno.

Pendidikan formal Natsir dimulai pada usia delapan tahun,ketika memasuki HIS ia tidak tinggal dengan orangtua, tetapidengan pamannya, yakni HIS Adabiyah partikelir yang didirikan

143Koentjaraningrat mendefinisikan “folkways” sebagai norma-norma yang kurang beratsehingga apabila dilanggar tidak ada akibat yang panjang selain hanyan tertawaan,ejekan atau pergunjingan saja dari orang ramai, lihat, Pengantar Antropologi, Jakarta,Aksara, 1980, hlm. 221.

144Di Minangkabau, surau-surau sebagai tempat latihan keagamaan, terbentuk karenaadanya proses Islamisasi yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, perdagangandan keagamaan. Peranan pesantren (surau) sangat besar di Minangkabau, Taufiq


pada 23 Agustus 1915, oleh Haji Abdullah Ahmad. Beliau adalahsalah seorang ternama di kalangan pembaharu di kota Padang.Ia kemudian pindah ke HIS dengan sistem sepenuhnya Barat (Be-landa) di kota Solok dengan menetap di rumah Haji Musa, yangpagi hari ia sekolah di HIS, sore belajar di Madrasah Diniyahdan malam hari mengaji,145 Ini fase awal Natsir berinteraksi de-ngan sistem Kolonial,146 di HIS Solok pendidikannya menjunjungtinggi etika kerja, ulet, dedikasi, memiliki integritas dan teguhmemegang prinsip hidup. Natsir kemudian menamatkanpendidikan HIS tahun 1923, melanjutkan ke MULO (MeerUitgebreid Lager Onderwijs) di kota Padang. Masa itu siapa sajayang dapat melanjutkan studi ke MULO adalah pelajar yang me-miliki kelebihan dibanding orang lain. Aktivitas yang pentingdicatat pada kajiannya di MULO adalah anggota dalam kepan-duan (Scout) Natipij dari JIB (Jong Islamieten Bond = Perkum-pulan Pelajar Islam). JIB cabang Padang waktu itu diketuaiSanusi Pane yang terkenal sebagai sastrawan Indonesia. JIB147

memberikan latihan kepemimpinan dan kesadaran politik, danbanyak pemimpin nasional tumbuh dari sini seperti MohammadRoem, Prawoto Mangkusasmito, Yoesoef Wibisono.148 Iamenamatkan pendidikan di MULO pada tahun 1927.149

Tahun 1927, setelah menyelesaikan pendidikan dari MULO diPadang, Sumatera Barat, ia merantau ke tanah Periangan, JawaBarat, tepatnya di kota Bandung. Ia melanjutkan kajian formalke AMS (Algemene Middlebare School), dari sini ia mulai me-nekuni pengetahuan Barat dengan mempelajari sejarah Islam,

Abdullah & S. Siddique (Ed.), Islam and Society in Southeast Asian, Singapure, Insti-tute of South East Asian Studies, 1986, hlm. 85.

145Ensiklopedi Islam, 1993, Jilid 4, hlm. 21.146Ahmad Suhelmy, Soekarno versus Natsir, Jakarta, Darul Fallah, 1999, hlm. 22.147JIB merupakan organisasi atau perkumpulan muslim Indonesia yang Modernis, lihat

C.van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Jakarta, Grafiti Press, 1983, hlm. 17.148Yusuf Abdullah Puar, Mohammad Natsir: Kenang-kenangan Hidup dan Perjuangan,

Jakarta, Pustaka Antara, 1978, hlm.7. Lihat juga dalam Ahmad Suhelmy, Soekarnoversus Natsir, hlm. 23.

149George Mc T. Kahin, “Mohammad Natsir (1908-1993): sebuah Kenangan,” dalam AnwarHaryono, M. Natsir: Sumbangan dan Pemikirannya untuk Indonesia, Jakarta, MediaDakwah, 1995, hlm. 51


Romawi, Yunani dan Eropa, melalui buku-buku berbahasa Arab,Perancis dan Latin.150 Pada usianya 21 tahun, Natsir telahmenguasai lima bahasa asing (Belanda, Arab, Inggris, Perancisdan Latin), dan dua bahasa daerah (Minangkabau dan Sunda).Penguasaannya atas bahasa memungkinkan Natsir melakukanpenjelajahan intelektual yang nyaris tanpa batas danmembentuknya menjadi manusia kosmopolitan. Peristiwa yangmengesankan Natsir pada saat kajiannya di AMS adalah ketikaia merasa berhasil mengungkapkan keburukan sistem kerjadalam pabrik gula di Jawa yang dikemukakannya dalam makalahdi hadapan teman-teman dan guru Belandanya, dan inilahperlawanan awalnya terhadap sistem kolonial.151 Natsir tertarikmemilih sekolah ini, karena membuka jurusan western classic,kepala sekolahnya Van Bessem, sangat dekat dengan Natsir. Iaseringkali memberikan buku-buku bernuansa politik danmendiskusikan isi buku tersebut betapapun pada tahun 1927pemerintah kolonial melakukan larangan keras terhadap segalabentuk pertemuan sebagai akibat dari terjadinya pemberontakanPKI pada tahun tersebut.

Siapakah guru Natsir? Mohammad Natsir tidak hanya belajardan berdebat serta mengamati apa yang telah dilaluinya semasadi kampung dalam lingkungan tradisi Minangkabau dengan se-mangat keislaman yang berpadu dengan élan petualangan. Peng-alaman di lingkungan pendidikan formal dan berkomunikasi de-ngan guru yang membawa budaya Barat, dirangkai untuk menye-lami suasana tanah Priangan Jawa Barat dengan kota Bandungyang penuh kehalusan serta ramah, interaksinya dengan kalang-an nasionalis sekuler, semua itu menjadi kazanah dalam prosespembentukan dirinya. Apa yang terpenting dari pergulatan danproses sosialisasi, ia memiliki banyak kesempatan dan peluanguntuk menggali pengetahuan dan mengolahnya. Abikusno Tjok-rosujoso (pemimpin Sarekat Islam), dan Dr. Sukiman yang

150Ahmad Suhelmy, Soekarno…, Ibid.151Yusuf Abdullah Puar, Ibid, hlm. 24.


berlatar pendidikan Barat,152 kemudian A. Hassan dan AgusSalim, kesemuanya merupakan guru Natsir. Pemikiran Natsirjuga dipengaruhi Syekh Akhmad Soorkatti pendiri al-Irsyad danterutama dengan A. Hassan, Natsir sering berdiskusi tentangagama dan politik. A. Hassan juga memberi buku tafsir al-Furqonatau tafsir Holy Qur’an karya Muhammad Ali,153 dan dalampandangan Natsir, A. Hassan tidak sekedar ulama, tetapi dapatmengembangkan kepribadian seseorang.154 Pemikiran Natsir jugasangat dipengaruhi Mohammad Abduh, ia terkesan dengan tafsirdan penjelasan Mohammad Abduh bahwa Islam merupakan satusistem sosial. Tafsir tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwaetika Islam pada dasarnya menentang penjajahan, danmenegakkan kejayaan Islam bukan hanya melalui pemurnianajaran Islam semata, melainkan juga memahami ilmupengetahuan Barat.155 Natsir mempunyai perhatian terhadapperkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Barat. Dalamusia sekitar 21 tahun, ia telah menekuni peradaban Islam,Romawi, Yunani dan Eropa melalui buku-buku berbahasa Arab,Perancis, Latin serta Eropa.156 Hal lain, terjun dalam kancahpolitik tanpa bekal pengetahuan politik tidak hanya naïf, tapijuga sama artinya dengan hara-kiri politik, kenyataan inimembuat Natsir semakin tekun melahap buku-buku politik danmulai tekun mengikuti pidato-pidato pemimpin-pemimpin politikketika itu. Diikuti dan diperhatikannya pidato dan gerakan HajiAgus Salim, Tjipto Mangunkusumo dan tokoh lainnya.157

152Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam:Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat e-Islam (Pakistan),Jakarta, Paramadina, 1999, hlm. 145-146.

153Mohammad Natsir, “Politik melalui jalur dakwah,” dalam Memoir Senarai KiprahSejarah, Jakarta, Grafiti Press, 1993, hlm. 82

154Berita Buana, 17 Juli 1978.155George Mc T. Kahin, “Mohammad Natsir (1900-1993): Sebuah Kenangan,” dalam Anwar

Haryono (et.all), M. Natsir Sumbangan dan Pemikirannya untuk Indonesia, Jakarta,Media Dakwah, 1995, hlm. 54-55.

156 Ahmad Suhelmy, Soekarno versus, Ibid, hlm. 23-24, lihat juga Dwi Purwoko, Negara…,Ibid, hlm. 75.

157Yusuf Abdullah Puar, Ibid, hlm. 15.


Minat terhadap politik serta keprihatinannya terhadappengaruh-pengaruh Barat di kalangan kaum terpelajar, misalnyadi AMS, ini bangkit ketika ia melihat banyak pemuda Muslimmenampakkan corak berpikir dan bergaul kebarat-baratan dalamkehidupan mereka sehari-hari. Keadaan ini membuatnya untukaktif lagi dalam organisasi JIB cabang Bandung yang didirikanoleh Haji Agus Salim, Wiwoho Poerbohadidjojo dan Sjamsuridjalpada tahun 1928. Ia masuk kembali setelah setahun di AMS.Natsir juga merasakan bagaimana besarnya pengaruh buku-bukuBarat berbahasa Inggris, Belanda dan lainnya.158 Dengan aktif-nya Natsir di lembaga intra (Kern Lichaam)159 JIB, ia berusahamelakukan pendekatan dan menumbuhkan simpati di kalangankaum terpelajar terhadap Islam dan organisasi JIB.160 Natsir tetapaktif dalam JIB sampai ia menyelesaikan kajiannya di AMS padatahun 1930. Ia dengan keras mengecam pikiran-pikiran Soekarnopada tahun 1930-an. Natsir seakan bertindak sebagai wakil darigolongan Islam yang pikiran serta sikapnya selama tiga dekadeterakhir dalam periode penjajahan Belanda, ingin mengembalikancitra yang mendasar mengenai Islam (Noer, 1982). Perdebatanideologi terpenting masa pergerakan nasional berkaitan denganmasalah dasar perjuangan. Kelompok nasionalis menyatakan bah-wa dasar perjuangan mereka melawan kolonial adalah nasi-onalisme Indonesia, sebaliknya kelompok Islam seperti A. Hassan,H. Agus Salim dan Natsir, mempersoalkan hal ini. Mereka berpen-dapat bahwa Islamlah yang pantas menjadi dasar perjuangan,161

Mengenai Nasionalisme, Natsir mengemukakan pandanganbahwa Islamlah yang menjadi warisan pusaka sejarah dan peloporNasionalisme di Indonesia, lebih lanjut dikemukakannya:158Ibid, hlm. 18.159Lembaga intra (Kern lichaam) JIB didirikan tahun 1927. Anggota lembaga ini terdiri

dari mereka yang dianggap banyak mengetahui mengenai Islam dan mereka inilahyang merencanakan dan mengusahakan aktifitas-aktifitas yang lebih memberikanbantuan pengetahuannya antara JIB dengan organisasi Islam lainnya yang ada padamasa itu. Lihat, Panitia 75 tahun Kasman, Hidup dan Perjuangan KasmanSingodimedjo, Jakarta, Bulan Bintang, 1982, hlm. 29.

160Lebih lengkap mengenai JIB, lihat Ahmad Suhelmi, Soekarno…, Ibid, hlm. 25.161Taufik Abdullah (Ed), Islam dan Masyarakat Sebuah Pantulan Sejarah, Jakarta,

LP3ES, 1987, hlm. 19.


Bertahun-tahun sebelum pemakaian kata Nasi-onalisme Indonesia, pada waktu berbagai organisasiseperti Budi Utomo, Pasundan, Jong Sumatera Bonddan sebagainya membatasi anggotanya pada sukubangsa bersangkutan masing-masing, pergerakan-pergerakan yang berdasarkan kepada Allah semata-mata, sudah lama mempunyai ikatan kebangsaan In-donesia,…(yaitu ikatan yang disebut Renan cita-citayang kukuh hendak hidup dan mati bersama)…,semasa itulah, Partai Sarikat Islam dan Muhammad-iyah sudah mempunyai anggota beratusan ribu, mem-punyai cabang seluruh Indonesia162

Baginya kemerdekaan Indonesia tidak lain untuk kemerde-kaan Islam, agar berlaku peraturan dan susunan Islam untukkeselamatan dan keutamaan umat Islam khususnya, serta segalamakhluk Allah pada umumnya. Ia pesimis dengan kalangan netralagama terhadap Islam, dikatakannya,

“pergerakan yang berdasarkan kebangsaan tidakakan ambil pusing, apakah penduduk Muslim Indo-nesia yang banyaknya mencapai 85 persen (85%) darijumlah yang ada menjadi murtad; bertukar agama,Kristen boleh, Teosofi bagus, Budha masa bodoh (Noer1982: 281), tujuan yang diinginkan kaum netral agama(sekuler) adalah terwujudnya kemerdekaan bangsa,bagi umat Islam, ini belumlah cukup, karena “umatIslam terus berjuang tanpa henti selama (negeri)belum berdasarkan dan diatur menurut susunanhukum kenegaraan Islam.”

Dengan pernyataan ini sebenarnya Natsir mempersoalkanmasalah dasar Negara kelak ketika Indonesia merdeka” (Noer1982: 297).

162Deliar Noer, Gerakan..., Ibid, hlm. 281.


Islam sebagai agama yang sempurna pada prinsipnya tidakmengenal pemisahan agama dengan Negara,163 ide Natsir selaludidasarkan pada dalil Alquran, terutama Surat al-Hujurat yangmengakui eksistensi bangsa-bangsa, tetapi menolak Nasionalismesempit yang mengarah kepada ashabiyah. Soal kebangsaanmerupakan sesuatu yang fitrah dan alami, namun menurut Natsiride universalis Islam harus menjadi nafas pada paham kebang-saan,164 mengenai “tanah air” dalam artikelnya, dikemukakan,“Dan janganlah ia lupa, bahwa tanah airnya sendiri itu seba-hagian dari tanah air agamanya, dan wajib ia sungguh-sungguhuntuk menjadikan kemajuan tanah airnya sendiri itu, sebagaiwasilah (perantaraan) untuk tanah dunia Islam.”165

Agama melarang mengurus suatu negeri atau mengajak oranglain untuk mengurusnya dengan asas kebangsaan tanpa mengambilaturan Islam (seperti di Turki dan Irak), mencintai tanah air danmenyatukannya dengan aturan Islam adalah tindakan terpuji,ungkap Natsir.166 Tulisan Natsir yang terbit tahun 1932, berjudulRisalah debat kebangsaan, menunjukkan gagasan Natsir untukmendamaikan ide-ide universal Islam dan ide-ide kebangsaan itusendiri.167 Tahun 1932, Natsir berdebat dengan H. Muchtar Lutfidari Persatuan Muslim Indonesia yang berpusat di SumateraTengah. Lutfi menggunakan dua asas dalam organisasinya yakniIslam dan kebangsaan, yang menurut Natsir tidak perlu,168 pandang-

163Tampaknya penafsiran Natsir relevan dengan pandangan H.A.R. Gibb yangmengatakan pentingnya arti santri secara politis pada dasarnya berasal dari kenyataanbahwa dalam Islam batas antara agama dan politik tipis sekali. Islam adalah agamamaupun cara kehidupan yang sempurna, lihat H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam,Chicago, The Chicago University Press, 1977.

164Anwar Haryono (et.all), Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir, Jakarta,Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 61.

165Majalah Al-Lisan, no. 51, hlm. 41. Memang dalam pandangan nasionalis Islam, cintatanah air saja tidaklah tepat. Apalagi kalangan nasionalis sekuler merujuk pada tipepra-Islam seperti masa kejayaan Majapahit, konsep ini akan mengurangi artipentingnya Islam dan dianggap sebagai konsep jahiliyah (pra- Islam) yang tidak cocoklagi dengan perkembangan.

166Majalah Al-Lisan, no. 48, 5 Juni 1940, hlm. 19.167Dalam buku tersebut berisi debat tiga pihak, yakni: Natsir, A. Hassan melawan Mochtar

Lutfi seorang pemimpin Permi.168Anwar Haryono, Ibid, hlm. 15.


annya relevan dengan pandangan Persis maupun Muhammadiyah,bahwa cinta tanah air dan bangsa merupakan fitrah dan Islammemupuk ini dengan sendirinya.

Negara sebagai alat, hukum untuk menjamin dan membentukmasyarakat yang diidam-idamkan, maka mutlak diperlukanadanya kekuatan eksekutif atau pelaksana, kekuatan eksekutiftersebut adalah negara. Menurut Natsir di sini pentingnya lembaganegara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang telahada, dan pikiran seperti ini nampaknya menguasai pandanganNatsir terhadap pelaksanaan syariat atau hukum-hukum Islam didalam masyarakat dengan menekankan pendekatan legal formal,maksudnya perlu ada kekuasaan memaksa yang sah dan diakuikeberadaannya yang diperlukan untuk dalam batas-batas tertentuuntuk memaksa individu agar taat dan patuh pada hukum-hukumyang telah ditetapkan.169 Alasan Natsir bahwa Islam harus menja-di bagian integral dari kenegaraan itu sendiri bukan tanpa dasar,bahkan landasan yang diambil dari Alquran itu menurutnyasebagai dasar ideologi. Dasar pijak nash itu ialah, “Tidak akuciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk mengabdi pada-Ku.170

Berarti manusia itu hamba Allah, dan untuk mencapai predikat“hamba Allah” tersebut Allah memberikan aturan pada manusia,yang dijelaskannya:

Aturan atau cara kita berhubungan dengan Tuhanyang menjadikan kita, dan cara kita berhubungandengan sesama manusia. Di antara aturan-aturan yangberhubungan dengan muamalah sesama makhluk ituberupa hak dan kewajiban seseorang terhadapmasyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakatterhadap seseorang. Yang akhir ini tak lebih dan takkurang adalah yang kini dinamakan dengan urusankenegaraan.171

169Suhelmy, Soekarno..., Ibid, hlm. 82.170Alquran (QS. 51: 56)171Mohammad Natsir, Capita Selecta, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 436.


Apa yang dapat dipahami dari pandangan Natsir adalahmemberikan satu pijakan bahwa orang Islam itu mempunyai falsafahhidup, satu ideologi sebagaimana juga orang Kristen mempunyaisatu falsafah hidup. Jika kita membicarakan urusan agama denganNegara, ada satu yang tidak boleh dilupakan dalam konteks ajaranIslam, sebab dalam pengertian Islam yang dinamakan agama itubukan hanya yang disebut peribadatan dalam istilah sehari-hari se-perti shalat dan puasa misalnya, melainkan juga meliputi semuakaidah-kaidah, hudud-hudud dalam muamalah, dalam masyarakatmenurut garis-garis yang telah ditetapkan Islam.172 Dengan demi-kian agama sebagai kekuatan dunia merupakan suatu yang mutlakbagi Alquran,173 sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajar-an-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata, danNatsir membela prinsip peraturan agama dan negara174 Mengenaikepala negara yang penting adalah agamanya, sifatnya, tabiatnya,akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yangdiberikan kepadanya, jadi bukanlah bangsa dan keturunannyaataupun semata-mata intelektualnya saja.175

Mengenai pemerintahan Islam dan toleransi, Natsirmengemukakan hukum Allah dan rasul mengenai pemerintahan:ada yang haram, ada yang makruh dan ada juga yang Sunnah.Hukuman bagi yang melanggar larangan itu juga sudah tercantumdalam Alquran dan hadis. Bila ada yang belum diatur, sedangkanpenyelesaiannya tidak tercantum dalam kedua sumber tersebut,boleh ditafsirkan dengan akal pikiran asal tidak bertentangandengan sumber hukum Islam yang ada. Dengan demikian perlu

172Mohammad Nasir, Islam sebagai Dasar Negara, Jakarta, Media Dakwah, 2000, hlm.3-4.

173Fazlul Rahman mengemukakan, “bila Alquran hanya menyajikan sebuah ayat sajamengenai puasa, sementara hampir sepertiga dari seluruh Alquran diperuntukkanuntuk membangun suatu mesin kekuasaan yang efektif demi melindungi kepentingan-kepentingan dan daerah-daerah kekuasaan Muslim.” Lihat “The Islamic Concept ofState” dalam John J. Donohue and John L Esposito (ed), Islam in Transition: MuslimPerspective, New York, Oxford University Press, 1982, hlm. 268. Lihat juga AhmadSyafi’i Maarif, Peta Bumi…, hlm. 163.

174Mohammad Natsir, “Agama dan Negara,” dalam M. Isa Anshari, Falsafah PerjuanganIslam, Medan, Syaiful, 1951, hlm. 262, 267- 268.

175Ibid, hlm. 442, 448.


upaya untuk melakukan ijtihad ajaran Islam untuk menghadapiperubahan dan tantangan zaman.176 Tetapi segala sesuatu yang ber-gerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, mempunyaiapa yang disebut point of reference, titik tolak itu adalah agama.Sedangkan masalah toleransi, Natsir memberikan penjelasan lebihlanjut sebagai berikut:

Dan takkan ada apa-apa keberatannya bagi pendu-duk yang bukan beragama Islam kalau dalam Negaraitu berlaku hukum-hukum Islam dalam aturan muama-lah, karena peraturan-peraturan itu tidak akan berten-tangan dengan agama mereka, lantaran dalam agamamereka memang tidak ada peraturan yang bersangkut-an dengan hal-hal semacam itu. Dengan berlakunya un-dang-undang Islam agama mereka tidak akan tergang-gu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu apa.177

Toleransi Islam dalam pandangan Natsir, membuka ruang dansuasana yang seluas-luasnya untuk konfrontasi ide-ide dan pemi-kiran-pemikiran. Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnyabukanlah toleransi yang kita maksud, itu hanya berarti menge-lakkan persoalan, sehingga sangatlah diperlukan konfrontasi da-lam suasana toleran, agar perbenturan ide-ide dan pemikiran yangkita ajukan masing-masing, sampai kepada suatu kebenaran.178

Mengenai asas Islam, demokrasi dan keadilan, bagi Natsirmerupakan suatu prinsip. Asas Islam merupakan hal yang hakikiuntuk dapat meraih kemerdekaan, kebaikan, rasa cinta kepadaumat Islam maupun orang Indonesia atau orang asing sekalipun.Natsir lebih lanjut menjelaskan:

176Majalah Al-Lisan, no. 35 Maret, 1939, hlm. 10, no. 48, 5 Juni 1940, hlm.19, lihat dalamDeliar Noer, Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta, LP3ES, 1982.Lihat juga Islam di Pentas Politik Nasional, lihat juga Pengantar Pemikiran Politik(pengarang yang sama).

177Mohammad Natsir, Capita…, Ibid, hlm. 491. Lihat juga Thohir Luth, M. Natsir: Dakwahdan Pemikirannya, Jakarta, Gema Insani, Press, 1999, hlm. 118.

178Mohammad Natsir, Islam sebagai…, Ibid, hlm. 49.


179Majalah Al-Lisan, no. 51 September, 1940, hlm. 42. dalam Dwi Purwoko, Ibid, hlm. 89.180Mohammad Natsir, Capita …, Ibid, hlm. 452-453.181Natsir memang seorang demokrat sejati, sebab pada masa 1950-an melalui partai

yang dipimpinnya, Masyumi, secara konsisten ia mengkritik Soekarno yang dalammenjalankan pemerntahan, tindakannya mengarah kepada kediktatoran. Ini juga

Kami kaum Muslimin mencinta kaum Muslimin diIndonesia maupun orang Indonesia atau orang asing,dan kami bekerja…, mencari kemerdekaan dan keba-ikan untuk Indonesia dengan asas Islam, agama Al-lah. Kami salahkan orang Islam masuk di perkum-pulan-perkumpulan yang tidak berasaskan Islam,kerana memang dilarang Allah dan Rasulnya179

Mengenai demokrasi, prinsip musyawarah dalam Islam menurutNatsir nampaknya tidak selalu identik dengan asas demokrasi. Is-lam anti-istibdad (despotisme), anti-absolutisme dan kesewenang-we-nangan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa dalam pemerintahan Is-lam semua urusan tersebut diserahkan kepada keputusan musyawa-rah majelis syura. Dalam parlemen negara Islam yang hanyadibenarkan untuk dimusyarawarahkan adalah tata cara pelaksana-an Islam (syariat Islam), tetapi bukan dasar pemerintahannya. Natsirmeyakini demokrasi itu baik, akan tetapi sistem kenegaraan Islamtidaklah mengandalkan semua urusannya kepada instrumen demo-krasi. Dengan tegas pula Natsir mengemukakan bahwa “Islam adalahsuatu pengertian, suatu paham, suatu begrip sendiri yang mempunyaisifat-sifat sendiri pula, Islam tak usah demokrasi 101 persen (101%),bukan pula otokrasi 100 persen (100%), Islam itu yah Islam.180

Namun demikian demokrasi adalah hal yang utama, menurutnya,karena dalam suatu sistem demokrasi Islam akan berhasil, melaluisistem ini mereka mempunyai kesempatan membuat peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Iamenyetujui demokrasi, sebab mengajarkan dasar-dasar yang kondusifuntuk tumbuhnya sistem pemerintahan yang demokratis. Islam jugamerupakan agama yang mampu mengharmoniskan prinsip-prinsiphablunminan-nas mengenai syura dengan elemen-elemen demokrasimodern yang berasal dari kebiasaan Eropa dan mengaplikasikankonsep semacam itu dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.181


Natsir juga sangat menekankan pentingnya keadilan dalamkehidupan bernegara. Dalam penegakan aspek keadilan, Natsirberpendirian sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni mereka yangbukan Islam, wajib dilindungi dan mempunyai persamaan di depanhukum Islam. Islam tidak membedakan famili, kaum, maupun sukubangsa dan agama di depan hukum, dengan demikian Islammewajibkan kaum Muslimin untuk membela hak-hak orang-orangyang berbeda agama di bawah naungan pemerintahan mereka.182

Dapat kita amati, pemikiran Natsir (A. Muchlis) mengenaimasalah yang ia angkat di masa pergerakan seperti masalahNasionalisme, soal hubungan agama dengan Negara, asas negara,persoalan demokrasi dan keadilan di era tahun 1930-1940-an, me-rupakan hal yang sangat prinsip dalam membangun Negara sertapemerintahan. Keadaan ini, disebabkan dan dipengaruhi faktorsituasi dan reaksi yang harus direspons, faktor situasi menyang-kut pertarungan ideologis yang memang saat itu demikian kuatdikarenakan adanya tuntutan untuk menuju Indonesia yang mer-deka, sehingga perdebatan tersebut berhubungan dengan persiap-an menuju kemerdekaan itu sendiri. Mengenai faktor reaksi, iniberhubungan dengan tumbuhnya berbagai paham atau aliranpolitik yang cukup banyak dan tarik-menarik sebagai konsekuensikeadaan geopolitik Indonesia yang demikian terbuka untukmenyerap berbagai perkembangan aliran politik di dunia. Inimenuntut sebuah self defensive untuk setiap pengikut, pendukungdari tiap-tiap kekuatan politik dengan aliran politik yang dianut-nya. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Ahmad Dahlan, H. Mas Man-sur A. Hassan dan Mohammad Natsir merupakan elit Islam yangberpengaruh dan intelektual yang secara representatif mewakiliumat Islam untuk menegemukakan posisi Islam dalam meman-dang masalah kenegaraan dan politik tanah air. Secara substansidan historis perdebatan di antara kalangan nasionalis Islam yang

dikemukakan Yusril Ihza Mahendra, Modernisme, Fundamentalisme dalam PolitikIslam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat I-Islami (Paki-stan), Jakarta, Paramadina, 1999, hlm. 8.

182Majalah Al-Lisan, no. 50, 5 September, 1940, hlm. 40 dalam Dwi Purwoko, Ibid., hlm.91.


diwakili Natsir khususnya dengan kalangan nasionalis netralagama yang diwakili Soekarno mencerminkan konfigurasi aliranpolitik besar di Indonesia pada masa itu, bahkan proyeksi politikIndonesia di masa akan datang. Jika Natsir memegang prinsipdasar bahwa agama adalah bagian integral dari Negara itu sendi-ri, sebaliknya Soekarno dari kalangan netral agama nampaknyatidak menghendaki Islam menjadi suatu bentuk kekuatan politikyang dominan dalam percaturan politik.183

Rona dinamika politik pada masa itu tidak hanya diwarnai per-debatan d i antara pendukung aliran Islam dengan aliran nasi-onalis sekuler secara hitam-putih, masa itu juga ada paham laindengan segala keragamannya, seperti pandangan H. Agus Salimmengenai sosialisme yang berbasis Islam atau pandangan sosialismeMohammad Hatta yang lebih melihat demokrasi di Indonesiamerupakan perpaduan antara konsep semangat tradisi masyarakatdesa di Indonesia dengan kasanah Islam dan paham liberalis Barat.Sementara itu Tan Malaka tampil dengan sosialisme yang dianggapmembawa warna pemikiran Trotsky, kemudian Syahrir,Alisyahbana, Sumitro dengan sosialisme Baratnya yang lebih dikenalsebagai sosialisme utopis atau sosialisme demokrat, kadang disebutpula sebagai “sosialisme putih”, sedangkan Alimin, Darsono danSemaun membawa paham sosialisme komunis yang sering disebutsebagai “sosialisme merah” atau sosialisme radikal. Pengaruh luardan geopolitik Indonesia memang memungkinkan bertemunya aliranpolitik itu, tetapi nampaknya alur utama (mainstream) yang palingkuat adalah Islam versus Nasionalisme sekuler.

183Ini terbukti di masa kemerdekaan, dalam soal pembentukan konstitusi Negara di awalkemerdekaan, masa penghujung demokrasi parlementer, ketika era demokrasiterpimpin, peristiwa penting dan krisis politik pada masa itu yang seharusnyadikembalikan pemecahannya dengan secara demokratis yang harus melibatkan merekayang secara representatif diakui mewakili rakyat Indonesia, ternyata dikalahkanSoekarno yang dengan sekehendaknya sendiri telah mengatasnamakan rakyat melaluiharapan-harapan dan jargon revolusi belum selesai, maka peristiwa pembahasan dasarNegara di dalam rapat PPKI, sikapnya terhadap sidang Konstituante yang kontra-produktif dan interventif, pembubaran partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia(PSI) dan penegakan demokrasi terpimpin dengan memperkenalkan “sebuah rumahkartu ideologi“ adalah bukti suatu pemaksaan kehendak dari diri Soekarno terhadappembentukan bangsa (nation building) dan kehidupan kenegaraan.


Sumatera Thawalibdan Partai Muslimin Indonesia (Permi):Syekh H. Karim Amrullah dan Rahmah

RANG-ORANG di Minangkabau terdiri dari sejumlahrepublik atau negeri-negeri, pemerintahan ini dibentuksesuai dengan tradisi kelompok-kelompok kepala suku

keluarga, dengan sistem keluarga berdasarkan matriarchat,184 dimana harta benda dan keturunan diperhitungkan melalui garisibu dan bukan garis bapak, sehingga yang berkuasa atas seluruhkelompok keluarga adalah saudara laki-laki seorang wanitabukan suaminya.185 Pada permulaan abad kedua puluh lahirnyagerakan pembaruan Islam yang dipelopori kaum muda di daerahini masih menghadapi tantangan kuatnya tradisi, umpamanyadalam soal hukum warisan yang telah mendapat pengaturandalam faraidh, dicampuri peraturan yang berasal dari kebiasaanmasyarakat matrilineal, selain itu, dalam tarekat banyak darikalangan tradisionalis mengerjakan cara-cara yang mendekatiperbuatan syirik, seperti menghormati keramat-keramat, membe-rikan sesajen kepada arwah si mati, mempergunakan ajimat yangpada intinya telah mengaburkan kepercayaan Tauhid.186 MenurutMahmud Yunus, awal timbulnya aliran pembaharu Islam ini di-sebabkan oleh beredarnya buku yang mengecam ulama yang mela-rang berdiri waktu membaca Maulid Nabi (waktu membacamarhaban) dan melarang membaca niat sholat (ushalli)187 Penulisbuku tersebut adalah Syekh Ahmad Khatib. Beliau juga menolakdua macam kebiasaan, yakni sangat menentang tarikat Naqsa-bandiah, suatu aliran mistik Islam yang dipelopori MuhammadNaqsabandi yang sangat dipraktekkan pada masa itu dan

184B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies: Selected Writings, Amsterdam, W. vanHouve Ltd, 1955, vol. I, hlm. 95.

185Hildred Geertz, Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, (terj), A. RachmanZainuddin, Jakarta, Pulser Press, 1981, hlm. 73.

186Deliar Noer, Pengantar…, Ibid, hlm. 179.187Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, Hidayah Agung,

1982, hlm. 91.

O


menentang peraturan-peraturan adat mengenai hal waris.188 Ge-rakan pembaharu Islam ini didukung ulama lainnya seperti SyekhJamil Jambek, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh ThaherJalaluddin, Thaib Umar dan Haji Rasul.189 Organisasi yang berdiridengan semangat pembaruan Islam adalah Sumatera Thawalib,yang didirikan di Padang Panjang, Sumatera Barat dengan pen-dirinya Syekh Haji Abdul Karim Amrullah. Persarikatan ini ber-gerak di bidang pendidikan, tetapi ketika masuknya paham komu-nis, aktivitas politik akhirnya tidak dapat pula dihindari di ka-langan para anggota, ini menyebabkan gerak dan aktivitas politikpara guru dan pelajar Thawalib dibatasi.

Pada tahun 1929, Thawalib memperluas anggotanya pada semuabekas pelajar dan guru yang tidak lagi memiliki kaitan langsungdengan institusi pendidikan tersebut dalam hal ini para alumninya.Organisasi ini kemudian berubah menjadi organisasi dengan namaPersatuan Muslimin Indonesia (Permi). Organisasi Thawalib telahmemberikan berbagai pengaruh besar di bidang pendidikan diSumatera Barat, antara lain gerakan ini telah mempelopori pener-bitan media massa dengan didirikannya penerbitan al-Munir.190

Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), merupakan partai politikdi Sumatera Barat yang pertama didirikan (tahun 1930-an).Sementara itu Syekh Haji Karim Amrullah yang lebih dikenaldengan Haji Rasul, telah banyak mengadakan perjalanan di luardaerahnya untuk membawa missi dakwah pemurnian ajaran Is-lam. Yang terpenting di antaranya adalah kepergiannya ke Ma-laya (1916)191 dan ke Jawa (1917). Dalam kunjungannya ke Jawa,ia mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin SarekatIslam dan Muhammadiyah. Dialah yang memperkenalkanMuhammadiyah di Minangkabau pada tahun 1925, yang segera

188Deliar Noer, Gerakan…, Ibid, hlm. 91.189Hamka, Ibid.190M. Fachry, Multy…, Ibid, hlm. 2007.191Menurut Hamka dalam Ayahku, Haji Rasul tidak disenangi Sultan-Sultan di Malaya,

serta guru-guru agama di sana karena keterikatan guru-guru ini kepada kebiasaan-kebiasaan tradisional. Lihat Deliar Noer, Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta, LP3ES, 1982, hlm. 45.


dengan cepat meluas pengaruhnya, dan dari daerah inilah kemu-dian organisasi Muhammadiyah mendapatkan propagandis yanggigih untuk berdakwah ke berbagai pulau-pulau di Nusantara. DiSumatera propagandis itu memperkenalkan pemikiran modernisIslam ke Aceh, Tapak Tuan, Sumatera Tengah bagian timur danBengkulu. Ke Sulawesi di Makasar mereka mendirikan institusipendidikan yang dipelopori Zaini Dahlan, seorang lulusan dariThawalib. Hamka dan Zainal Abidin Ahmad, dua orang lulusanThawalib, mendirikan penerbitan majalah Pedoman Masyarakatdan Panji Islam di Medan yang pada tahun 1930-an mempunyaipenyebaran yang sangat luas di seluruh Nusantara.

Perkembangan yang menarik adalah bahwaThawalib juga men-dirikan pendidikan untuk kalangan pelajar puteri. Zainuddin La-bai, mendirikan sekolah Diniyah Putri tahun 1915, awalnya adalahperkembangan dari surau di Jembatan Besi, dengan menyerapmodel pendidikan yang dilakukan sekolah pemerintah yang dikenalko-edukasi pada tahun 1922, saat mana 15 buah sekolah dengannama yang sama didirikan di daerah Minangkabau. Adapun tekan-an pelajarannya meliputi ilmu pengetahuan umum, yaitu sejarah(sejarah Islam), ilmu bumi, berhitung serta berbagai bahasa,walaupun demikian pelajaran agama mendapat tempat yang pen-ting di institusi pendidikan ini. Pelajar diniyah ini juga disaringdengan “seleksi”. Labai meninggal pada tahun 1924 (masih sangatmuda dengan usia 34 tahun), Rahmah adik yang termuda, lahir diPadang Panjang pada 13 Desember 1900, melanjutkan warisankakaknya. Rahmah pada 1 November 1923, mendirikan sebuahsekolah khusus puteri yaitu al-Madrasah al-Diniyah (sekolah aga-ma), mulanya terdapat 71 orang pelajar yang kebanyakan terdiridari ibu rumah tangga yang masih muda. Pada tahun 1924, sekolahitu mulai dibuat kelas-kelas dengan dilengkapi peralatan, dan padatahun 1925 gedung ini juga dipergunakan sebagai asrama yangdihuni sekitar 60 orang pelajar. Pada tahun 1937, sebuah sekolahguru untuk puteri telah didirikan pula yaitu al-Kulliyat al-Mualimat al-Islamiyah.192

192Ibid, hlm. 62-64.


Pengaruh politik mulai masuk di sekolah puteri yang dipimpinRahmah. Ini dimulai dari seorang guru Diniyah bernama RasunaSaid, yang mengemukakan dalam setiap pelajaran yang ia berikanmaupun dalam pembicaraan-pembicaraan yang bersifat pribadidengan para pelajar mengenai pentingnya politik dan perlunyapartisipasi pelajar di dalamnya. Rasuna Said sendiri merupakansalah satu dari guru yang mendapat pengaruh kesadaran politikdari Permi, sekitar tahun 1930-an. Pandangan Rasuna Saidmemang bertentangan dengan Rahmah sebagai pendiri sekaliguskepala sekolah, Rahmah berpendapat bahwa pelajaran agama itulebih penting dari pelajaran apa pun. Pada akhirnya persilanganarah itu menyebabkan Rasuna Said menarik diri dan pindah kekota Padang, sementara itu Institusi pendidikan yang didirikanRahmah ini juga mendapat “tekanan” dari pengurus Permi untukmeletakkan semua sekolah golongan pembaharu di Minangkabaudi bawah naungan organisasi ini, namun sekolah Diniyah tidaksetuju dengan keputusan ini dan menolak pengawasan Permi. Disekolah binaan Rahmah ini pelajarnya semakin banyak, sepan-jang tahun 1930-an, mereka berasal dari negeri-negeri yang jauhseperti Yogyakarta, Lombok, Ternate, Halmahera, Sulawesi danMalaya. Tahun 1935 Diniyah puteri membuka cabangnya diJakarta dengan membina tiga buah sekolah dengan bantuan daribeberapa pedagang yang berasal dari Minangkabau, sertatamatan dari institusi pendidikan agama di Padang Panjang. Padamasa inilah jumlah pelajar Diniyah puteri mencapai 400 orang,dan puncaknya pada tahun 1941 yang mencapai 500 pelajar193

Haji Rasul juga memiliki peranan besar untuk pengembangankemajuan agama dan ilmu pengetahuan bagi orang ramai di Mi-nangkabau, ia menjadi penasehat persatuan guru-guru agama Is-lam pada tahun 1920-an; ia memberikan bantuannya pada usahamendirikan sekolah Normal Islam di Padang pada tahun 1931; iamenentang Komunisme dengan sangat gigih pada tahun 1920-an194

193Ibid, hlm. 65.194Ulama-ulama pembaharu umumnya sangat antikomunis bukan karena sikap golongan

komunis terhadap pemerintah kolonial Belanda, melainkan kerana komunis melihat agamasebagai musuh, seperti tidak mempercayai adanya Tuhan, merusak hubungan keluarga,


mengesampingkan hukum nikah serta hak milik yang ini semua sangat bertentangandengan ajaran Islam. Haji Rasul sendiri merasa kecewa karena adanya sokongan darianggotanya terhadap aktifitas Datuk Batutah seorang guru yang kuat pengaruhkomunisnya, sehingga Haji Rasul meninggalkan Thawalib Padang Panjang. Sementarapersatuan guru-guru agama Islam mengambil keputusan untuk menolak Komunismedan menyatakan ajaran Komunisme bertentangan dengan Islam. Lihat Deliar Noer,Gerakan…, Ibid., hlm. 38-39.

195Ibid, hlm. 45-46.

dan menyerang ordonansi guru pada tahun 1928 serta ordonansisekolah liar pada tahun 1932. Haji Rasul juga sering berkeliling da-ri tahun 1929 sampai tahun 1939 ke seluruh daerah Sumatera un-tuk menyampaikan buah pikiran dan ajaran-ajarannya. Tahun 1941,ia ditahan pemerintah Belanda dan dibuang ke Sukabumi denganalasan bahwa kewibawaan dan kekuasaan pemerintah sertaperaturan adat tidak dapat berfungsi bila masih tinggal di daerah-nya. Haji Rasul kemudian meninggal di Jakarta pada 2 Juni 1945.195

Permi didirikan pada tahun 1930 atas prakarsa Haji Ilyas Yakubdengan dibantu H. Muhtar Lutfi yang kembali dari Mesir pada tahun1931 Keduanya sama-sama pernah belajar di Mesir, dan ketika ma-sih bermukim di Mesir, mereka aktif pada organisasi politik yangada di sana. Dengan mengambil pengalaman di Mesir, dari pengamat-annya terhadap pertentangan antara Sarekat Islam (SI) dengan PartaiNasionalis Indonesia (PNI) mengenai kebangsaan dan Islam, per-tentangan ini kemudian menjadi latar belakang lahirnya pemikiranpolitik mereka. Pandangan pemikiran politik mereka berdasarkankeislaman dan kebangsaan, dengan ideologi politiknya adalah Islammulia dan Indonesia sentosa via Indonesia merdeka. Permi diharapkansebagai suatu partai yang dapat menampung aspirasi umat Islam diSumatera, tetapi kenyataannya respons suara politik merekadianggap terlalu keras dan radikal oleh pemerintah kolonial. Parapemimpinnya kemudian ditangkap dan dibuang penguasa pemerintahBelanda ke Digul Irian, mereka adalah H. Ilyas Yakub, Muchtar Lutfi,Jalalludin Thalib. Adapun anggota wanitanya yang ditangkap karenapidato-pidato mereka yang dianggap sangat radikal adalah FatimahHatta, Ratnasari, Rasuna Said, Rasimah Ismail yang dipenjara diSemarang, Jawa Tengah, selama 9 bulan. Organisasi ini ataspertimbangan para anggotanya, pada tahun 1936 dibubarkan.


Jamiat Khair (al-Jami’yyJamiat Khair (al-Jami’yyJamiat Khair (al-Jami’yyJamiat Khair (al-Jami’yyJamiat Khair (al-Jami’yyat al-Khairiyyat al-Khairiyyat al-Khairiyyat al-Khairiyyat al-Khairiyyah)ah)ah)ah)ah):Para Sayyid dan bukan Sayyid

AMIATUL Khair (al-Jami’yyat al-Khairiyyah) berdiri padatahun 1905 di Jakarta. Pendirinya adalah Sayyid Muhammadal-Fakhir bin Abdurrahman al-Mansyur, Sayyid Muhammadbin Abdullah bin Syihab, Sayyid Idrush bin Ahmad bin Syihab,

dan Sayyid Syehan bin Syihab. Pendiri Jami’at Khair adalah or-ang-orang Arab, dan organisasi ini merupakan organisasi sosialyang khususnya bergerak di bidang pendidikan, pembangunanpendidikan dimulai dengan pendirian sekolah dasar yang tidakhanya mengajarkan materi keislaman, namun juga materi penge-tahuan umum.

Di masa kolonial Belanda, orang Arab tidak dapat disamakan de-ngan orang asing lainnya seperti orang Cina dan Eropa, di mata or-ang pribumi, selain mereka memiliki kesamaan agama (Islam) denganpribumi, mereka juga orang-orang yang berasal dari ibu-ibu Indone-sia, berbicara dengan bahasa ibu mereka, kadang-kadang tanpamengetahui bahasa Arab, mereka juga memiliki kebiasaan-kebiasaanIndonesia, terutama mereka yang tidak termasuk golongan Sayid.196

Lambat laun di dalam perjalanan sejarahnya di tanah Nusantara,mereka ini lambat laun menjadi orang Indonesia, seperti yang dicer-minkan dengan berdirinya Partai Arab Indonesia (PAI), dan pem-baruan yang dilakukan masyarakat Arab berpengaruh kepada masya-rakat pribumi.197 Mereka banyak memiliki hubungan dengan pendu-duk tidak hanya di kota, tetapi juga di desa dengan peranan sebagaipedagang, selain berpartisipasi untuk mengembangkan dakwah Is-lam di tanah air. Namun sebagai Orang Arab, mereka tetap memilikiminat untuk berkomunikasi mengenai perkembangan di TimurTengah atau negeri Arab lainnya, karena itu mereka berlangganan

196Sayid untuk lelaki dan Syarifah untuk wanita, mengaku turunan Nabi Muhammadmelalui anaknya Fatimah.

197Partai Arab Indonesia (PAI) didirikan di kota Semarang, Jawa Tengah pada 5 Oktober1934, atas inisiatif A.R. Baswedan. Partai ini menentang Belanda, dan terdiri dari orang-orang Arab yang mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Dalam tahun 1946 Baswedanmenjabat Menteri Muda Penerangan. Lihat Deliar Noer, Gerakan…, Ibid, hlm. 66.

J


bermacam-macam harian dan majalah yang ditebitkan di berbagaikota di seperti Istambul, Kairo dan Beirut, atau melalui teman-temanmereka di Singapura, di antara penerbitan ini ialah al-Urwat al-Wutsqa yang diterbitkan di Paris pada tahun 1884 melalui kedua tokohpembaharu yaitu Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh.198

Sekolah dasar Jamiat Khair didirikan tahun 1905, kurikulumdan kelas-kelasnya terorganisasi. Bahasa yang digunakan untuk ber-komunikasi adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, dan me-mang ini telah menjadi bahasa lingua franca di kalangan anak-anakArab, selain anak-anak Arab yang sekolah di sini, terdapat pulaanak-anak dari berbagai daerah di Indonesia. Pada bulan Oktober1911, datang tiga orang guru yang bergabung yaitu Syekh AhmadSoorkatti dari Sudan Afrika, Syekh Muhammad Thaib dari Marokodan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah. Soorkattimemainkan peranan penting dalam penyebaran pemikiran-pemikiran baru di lingkungan masyarakat Islam di Indonesia,dibanding kedua pendatang lainnya, bahkan Thaib tidak lamamenetap di Indonesia, ia kembali ke negerinya pada tahun 1913.Hamid segera pindah ke kota Bogor, Jawa Barat di sebuah sekolahdengan nama Jamiat Khair juga tetapi sekolah ini bukan cabangdari Jamiat Khair yang ada di Jakarta, yang diawali dengan kira-kira 70 orang pelajar, dan dengan perkembangan yang lambat. Padatahun 1915, dengan pelajarnya tercatat 1.000 orang, Jamiat Khairmerupakan satu-satunya organisasi orang-orang Arab yangmempunyai ide pembaruan dengan mendirikan sekolah melalui cara-cara yang setidaknya telah “modern” baik kurikulum maupunfasilitasnya, dengan mendapatkan pengakuan resmi (legal) daripemerintahan kolonial pada 11 Agustus 1915. Kemunduran telahterjadi, hal tersebut disebabkan organisasi ini telah merasa cepatpuas dengan prestasi yang telah dicapai. 199

198Van den Berg berpendapat bahwa al-Jawaib dari Istambul mempunyai “kecenderunganke arah Pan-Islamisme”, mencatat banyak langganan di kepulauan Indonesia, danmenambahkan bahwa majalah-majalah lainnya”sangat kurang mutunya dari al-Jawaib”. Lihat Deliar Noer, Gerakan…, Ibid, hlm. 67.

199Ibid, hlm. 71.


K

Puncak dari kemundurannya adalah organisasi ini mengalamiperpecahan yang disebabkan kemunculan dua golongan yaitu Sayyiddan non-Sayyid. Golongan Sayyid merasa status sosial mereka lebihtinggi sehingga kalangan non-Sayyid dan pribumi harus memberikanpenghormatan lebih pada mereka. Akhirnya golongan Sayyidberpisah dengan mendirikan institusi Al-Maktab al Daimi yangmeregistrasi seluruh Sayyid yang ada di Indonesia 200

Ahmad Soorkatti merupakan guru dari organisasi ini dan tem-pat untuk meminta fatwa. Fatwa yang dikemukakannya antaralain pada tahun 1913, ketika ia dalam satu pertemuan menekan-kan bahwa Islam memperjuangkan persamaan sesama Muslimdan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan ber-bagai kalangan yang disebabkan oleh darah turunan, harta atau-pun pangkat. Ia dilahirkan di Dunggula, Sudan pada tahun 1872,dari lingkungan keluarga yang taat. Pergi ke Mekah dan menetapselama sebelas tahun dengan belajar antara lain kepada SyekhMuhammad bin Yusuf al-Khayyat, seorang Syekh yang kemudianmenetap di Malaya dan sering mengunjungi Sumatera Utara. Iamengenal tulisan-tulisan Abduh dan majalah al-Manar, dan iatiba di Jakarta tahun 1911, tetapi kemudian meninggalkan JamiatKhair dan membuka sekolahnya sendiri di rumahnya dan kemudi-an bergabung dengan al-Irsyad pada tahun 1943.201

200Golongan Sayyid mendirikan al-Alawiyah dalam bagian kedua tahun 1920-an, dansegera semua sekolah Jamiat Khair berada di bawah naungannya. Di Jakarta,organisasi ini juga mengawasi sebuah rumah yatim yatu, di samping institusi yangbernama al-Maktab al-Daimi. Lihat Deliar Noer, Ibid, hlm. 71.

201 Deliar Noer, Ibid, hlm. 73-74.

MadrMadrMadrMadrMadrasah Al-Irasah Al-Irasah Al-Irasah Al-Irasah Al-Irsysysysysyad (Jammiyad (Jammiyad (Jammiyad (Jammiyad (Jammiyatul Islaamatul Islaamatul Islaamatul Islaamatul Islaam

wwwwwa Al Ira Al Ira Al Ira Al Ira Al Irsysysysysyaad Al Araad Al Araad Al Araad Al Araad Al Arabiyyabiyyabiyyabiyyabiyyah)ah)ah)ah)ah):Ahmad Soorkatti

ELAHIRAN organisasi ini pada tahun 1913, dan mendapatkanpengakuan pada 11 Agustus 1915 dari pemerintahan kolonial,sebenarnya merupakan reaksi ketidaksepahaman orang-orang


peranakan Arab yang bukan bergelar Sayyid. Mereka umumnya parapedagang dari organisasi Jamiyat Khair dengan pengaruh pemikiranyang kebanyakan berasal dari fatwa Ahmad Soorkatti. Aktivitas pokokorganisasi ini juga di bidang pendidikan, termasuk menyelenggarakankebiasaan atau adat-istiadat Arab menurut ajaran Islam, selain itumenyebarkan pengetahuan agama, bahasa Arab dan bahasa lainnya.

Di masa kolonial Al-Irsyad mampu berkembang pesat karenasikapnya yang liberal serta akomodatif kepada pemerintah,penekanan materi pelajaran lebih menekankan Tauhid, fiqih, dansejarah yang sesuai dengan tulisan Muhammad Abduh. Anggotayang ikut di dalam organisasi ini selain orang Arab juga kalanganpribumi, dan organisasi ini pernah ikut kongres Al-Islam pada tahun1920. Kemudian mereka bergabung dengan satu federasi untuk per-kumpulan Islam di Indonesia yang dikenal dengan Majelis IslamA’la Indonesia pada tahun 1937. Sifatnya yang lebih terbuka mendo-rong organisasi ini untuk dapat bekerja sama dengan perkumpulanIslam lainnya seperti Sarikat Islam dan Muhammadiyah serta Per-sis, dan pengikut Al Irsyad justru menekankan persamaan antaramanusia.202 Aktifitasnya Al-Irsyad nampak lebih enerjik dan me-miliki vitalitas dibandingkan Jamiat Khair, hal ini terlihat denganpendirian cabang-cabangnya di bandar-bandar lain di Jawa sertaCirebon, Tegal, Pekalongan, Surabaya dan Lawang dan mereka men-dirikan sekolah-sekolah, umumnya tingkat rendah. Pada tahun 1930-an cabang Surabaya mendirikan sekolah guru dua tahun dan sebuahsekolah dasar tingkat rendah berbahasa Belanda Schakel School.Sementara sekolah Al-Irsyad di Jakarta banyak jenisnya, ada seko-lah tingkat dasar, sekolah guru, serta ada bagian takhassus; denganpelajaran 2 tahun, pelajar dapat mengadakan spesialisasi untuk bi-dang agama, pendidikan, atau bahasa. Al-Irsyad juga memperguna-kan tabligh serta pertemuan-pertemuan sebagai cara untukmenyebarkan pahamnya selain menerbitkan buku dan pamflet-pamflet. Para anggotanya betapapun hanya bergerak di bidangpendidikan, anggota-anggota dari perkumpulan ini sangat simpatikdengan kalangan pergerakan kemerdekaan.203

202Deliar Noer, Partai Islam…, Ibid., hlm. 12.203Deliar Noer, Gerakan…, Ibid., hlm. 75-77.


Partai Islam Indonesia (PII):Sukiman, Raden Wiwoho dan KH. Mas Mansur

ERKUMPULAN politik ini didirikan pada 4 Desember 1938yang diketuai R. Wiwoho, ia pernah menjadi ketua umumJong Islamieten Bond (JIB) serta pernah juga menjadi ang-

gota Volkstraad atau Dewan Rakyat yang dibentuk pemerintahkolonial Belanda. Pengelola dan anggota partai merupakan ga-bungan dari anggota perkumpulan Sarikat Islam dengan per-sarikatan Muhammadiyah, dan sebenarnya kehadiran partaipolitik ini dilatarbelakangi fenomena kemelut politik dalam tubuhSarekat Islam,204 yakni skorsing yang dijatuhkan terhadap Suki-man dan lainnya dalam Sarikat Islam pada tahun 1933 hinggamenyebabkan banyak kecaman dari sebagian media di Indone-sia.205 Maka cabang-cabang yang tidak menyetujui keputusantersebut membentuk suatu panitia yang bernama Persatuan Is-lam Indonesia,206 dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa

204M. Fachry, Ibid.205Keputusan ini “sangat keras, di luar kewajaran dan tidak adil, kata Bintang Timur, 13

Maret 1933, harian ini mengemukakan pada 19 Maret 1933, bahwa partai dengan demikianmenggantungkan dirinya pada Tjokroaminoto. Harian SinarDeli dari Medan, yang seringmengemukakan pendapat-pendapat Permi, menyebut ini sebagai suatu “skandal“ (dikutipUtusan Indonesia, 8 Maret 1933). Sarekat Islam Solo minta kepada Majelis Tahkim 9Maret 1933 (saat kongres sedang berjalan) untuk mengubah keputusannya. Cabang partaiini melahirkan keinginan untuk persatuan di antara kedua kedua fraksi dalamkepemimpinan partai (Utusan Indonesia, 13 Maret 1933). Cabang Malang mendesak untukmencabut keputusan itu, dan mengancam untuk memutuskan hubungan dengan pimpinanpusat (Utusan Indonesia, 15 Maret 1933). Di samping itu cabang itu juga mendesak agarMartodiredjo dikeluarkan dari PSII. Tuntutan yang sama dilahirkan cabang Pare yangmendesak penyelesaian pertikaian Sukiman-Tjokroaminoto melalui suatu juri, dengantambahan bahwa mereka yang diputuskan bersalah harus meminta maaf dan ini dianggapsebagai hukuman yang terberat yang dapat dilaksanakan (Utusan Indonesia, 25 Maret1933). Cabang Makasar menuntut agar keputusan kongres dibawa kepada referendumsemua cabang. bila Lajnah Tanfidziah menolak memenuhi tuntutan ini, cabang Makasarmengatakan akan melepaskan diri dari pimpinan pusat (Utusan Indonesia, 3 Mei 1933)Cabang Yogyakarta terpecah menjadi dua. Di sini Suryopranoto membukakan rahasiapenggunaan uang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan pemimpinPartai-Laznah Tanfidziah. Ia juga mengatakan bahwa tekanan Salim dan Tjokroaminotopada kongres didasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi (Utusan Indonesia, 5 Mei1933). Lihat Deliar Noer, Gerakan…., Ibid., hlm. 175.

206Cirebon, Teluk Betung, Pare, Solo, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut dan Pekalongan,Ibid.

P


pertentangan yang keras dalam tubuh Sarekat Islam merupakanpermulaan dari suatu muara tumbuhnya kekuatan politik barudari kalangan Modernis akibat perbedaan dan tindakan politiksepihak.

Sukiman, Wali Alfatah, serta beberapa orang pemimpin Mu-hammadiyah, termasuk ketua umumnya Kyai Haji Mas Mansurbersama-sama mengusulkan kepada Sarekat Islam agar meng-ubah politik Hijrahnya, karena pendapat politik semacam ituhanya suatu langkah taktis dan bukan suatu prinsip yang tidakdapat diubah. Karena itu pula mereka memutuskan pada 4Desember 1938 untuk mendirikan Partai Islam Indonesia (PII),dengan ketuanya Raden Wiwoho, seorang yang pernah meme-gang pucuk pimpinan Jong Islamieten Bond (JIB), serta anggotaVolkstraad. Dipilihnya Wiwoho nampaknya didasarkan atasbelum terlibatnya yang bersangkutan kepada persengketaan dimasa lalu, selain itu ia juga dianggap pemimpin muda yang barupunya nama.207 Di dalam kelengkapan unsur pengurusan, ang-gota-anggota Muhammadiyah menguasai pimpinan pusat partaibaru ini, Namun demikian di daerah Priangan cabang-cabangnyadipimpin dari kalangan Persis,208 dan di Sumatera partai ini men-dapat dukungan dari bekas anggota Permi. Partisipasi Mas Man-sur sendiri selaku pucuk pimpinan Pusat Muhammadiyah,menimbulkan perdebatan di antara anggota organisasi itu, bebe-rapa di antaranya lebih suka melihat Muhammadiyah mengambilsikap netral terhadap partai-partai itu, walaupun sebuah rapatdari Majelis Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1939, meng-izinkan Mas Mansur duduk di dalam kepengurusan pusat PII.209

Pada tahun 1940 PII baru menyusun program partai yangdisetujui di kongres pertamanya yang diadakan di Yogyakarta,di antara program yang diperjuangkan adalah Partai Islam In-

207Dalam tahun 1940-an, Sukiman menggantikan Wiwoho sebagai ketua, sedangkanWiwoho menjadi wakil ketua.

208Persatuan Islam (Persis) memberikan kedudukan kepada Mohammad Natsir untukmengetuai cabang PII di Bandung.

209Deliar Noer, Gerakan…, Ibid., hlm. 176-177.


donesia menghendaki negara kesatuan yang bersifat demokratis.Partai ini menghendaki Indonesianisasi struktur birokrasi peme-rintahan, perluasan hak-hak politik, kemerdekaan berbicara,mengeluarkan pendapat dan berpikir serta kebebasan pers; dalambidang agama PII menuntut penghapusan semua subsidi untuksemua agama; dalam bidang ekonomi PII menuntut penghapusanberbagai macam pajak yang memberatkan rakyat, penyerahanperusahaan penting pada negara dan melindungi perusahaan pri-bumi dari persaingan dan tekanan perusahaan multinasionalasing. PII bersikap kooperatif dalam perjuangan politiknya untukmencapai kemerdekaan. PII juga menjalin kerja sama dengan par-tai dan organisasi politik seperti GAPI, MIAI dan Majelis RakyatIndonesia (MRI).210 Perhatian awalnya hanya kepada persoalanpraktis seperti tuntutan Indonesia berparlemen yang memangmendapat sokongan serta menuntut perhatian yang lebih praktiskepada perkembangan yang pesat dari berdirinya cabang-cabangdi Jawa, Sumatera, Kalimantan serta Sulawesi.211 Akibat pecah-nya Perang Pasifik, politik Hindia Belanda berubah, berbagaiaktivitas politik partai dihentikan, termasuk PII, pemimpin-pemimpinnya ditangkap atas tuduhan bersimpati pada Jepang,Pada hari Jepang melancarkan serangan ke Hawaii pada 8Desember 1941, tiga orang pimpinan PII, termasuk AhmadKasmat, Haji Faried Ma’ruf dann Haji Kahar Muzzakir ditangkapBelanda dengan tuduhan bersimpati dengan musuh, yaituJepang.212

Jauh sebelum tentara Jepang datang, sebenarnya pada tahun1937, di kalangan perkumpulan Islam telah bediri Majelis IslamA’la Indonesia (MIAI), ini menjadi “payung” bernaungnya organi-sasi-organisasi Islam yang banyak itu. Mulanya hanya 7 organi-sasi yang bergabung ke MIAI,213 kemudian pada tahun 1941,

210M.Fachry, Ibid., hlm. 2002.211Deliar Noer, Ibid., hlm. 178212Ibid.213Ini termasuk Sarikat Islam, Muhammadiyah, al-Irsyad (Solo), Persyarikatan Ulama

(Majalengka), Al-Irsyad (Surabaya), Hidayatul Islamiyah (Banyuwangi) dan al-Khairiyah (Surabaya).


anggotanya naik menjadi 21 organisasi.214 Pertemuan diseleng-garakan secara bersama dari tiap-tiap pihak melalui bidang sosialdan menjadi kebiasaan pada akhir masa jajahan Belanda,215 tetapidalam bidang politik kalangan Islam tidak berhasil bersatu sepertiyang dijumpai sebelum tahun 1920, konflik yang terjadi justrubukan di antara tradisional dan modernis, melainkan di antarakalangan modernis sendiri. MIAI, merupakan federasi dari sejum-lah organisasi Islam, federasi ini diprakarsai K.H. Mas Mansurdari Muhammadiyah, K.H. Muhammad Dahlan dan K.H. WahabHasbullah dari Nahdlatul Ulama (NU) serta Wondomiseno, yangdidirikan pada 21 September 1937 di Surabaya. Federasi ini lahirdalam rangka menciptakan kebersamaan, mewujudkan kesatuanorientasi, idealisme perjuangan terutama masalah-masalah sosialdi kalangan organisasi atau perkumpulan-perkumpulan Islam.Organisasi ini bersifat nasional, ada sekitar 20 organisasi ke-islaman yang pernah bergabung dengan MIAI pada bulan oktober1943, saat MIAI memasuki awal penjajahan Jepang dengan pen-dudukan militernya, kebijakan Jepang berubah dalam soal inidengan dibubarkannya federasi yang dinilai sebagai anti-Jepang.216

Yang dapat kita amati terhadap perjuangan modern Islam di masapergerakan nasional Indonesia memasuki abad ke-20 (tahun 1900)saat kolonial Belanda menjajah sampai pendudukan militer Jepang(1942) adalah “sumbangan kreatif gerakan modernisasi Islam Indo-nesia terhadap wawasan keislaman di negeri ini” (Syafi’i Maarif:1987). Keberaniannya mempertanyakan kesahihan beberapa paham214Termasuk anggota biasa (15 anggota) yaitu Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan

Islam, al-Irsyad, Jong Islamieten Bond (JIB), al- Islam (Solo), al-Ittihadul Islamiyah(Sukabumi), Partai Islam Indonesia (PII), Partai Arab Indonesia, Persatuan Ulama seluruhAceh (Sigli), Musyawarah al-Tholibin (Kandangan-Kalimantan), Nahdlatul Ulama (NU),Al- Jamiyatul Wasliyah, Nurul Islam (Tanjung Pandan Bangka-Belitung); 7 anggota istimewayaitu al-Hidayah Islamiyah (Banyuwangi), Majelis Ulama Indonesia (Toli-Toli-Sulawesi),Persatuan Putera Borneo (Surabaya), Persatuan India Putra Indonesia, Persatuan PelajarIndonesia-Malaysia di Mesir. Catatan: anggota biasa mempunyai pengurus besar dan cabang-cabang; anggota luar biasa bersifat lokal.

215Pada tahun 1935, Kyai Haji Hasyim Asj’ari pimpinan NU mendesak umat agarpertikaian di antara kaum tradisional dan modernis dihentikan. Ia juga menganjurkankerja sama di antara kedua golongan ini.

216M. Fachry, Ibid., hlm. 17.


dan praktek keagamaan masyarakat kita, sekalipun pengaruh dalampaham pramodern Islam Wahhabi telah merembet ke Indonesiapada dekade kedua dan ketiga abad ke-19, khususnya lewat gerakanPaderi di Sumatera Barat, namun nama-nama organisasi SarikatIslam (SI), Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis)adalah wakil utama dari gerakan itu di bidang sosia-keagamaandan sosial kemanusiaan. Taufiq Ismail melihat masa dasawarsa 1920sampai 1930-an, dalam sejarah modern Islam merupakan “dasa-warsa ideologi”, karena masa ini berbagai ideologi atau politik aliransangat berpengaruh di dalam pertumbuhan keagamaan serta dasarideologi perjuangan di kalangan kaum pergerakan nasional,217 dikalangan Islam misalnya, umat Islam di awal abad ke-20, dan sampaikini masih dijumpai masalah bangsa disamakan dengan soalagama.218 Dalam tahun tiga puluhan masih dijumpai perkataan“kebangkitan Muslimin”,219 suatu ikatan yang semata-mata disama-kan dengan umat dan kemerdekaan bangsa disamakan dengankemerdekaan umat, demikian pula sebaliknya.

Ideologi berfungsi mempersatukan gagasan-gagasan, tingkahlaku dan karakteristik individu serta menuntut kekuatan peng-ikat,220 ideologi juga merupakan himpunan nilai-nilai yang menjadipedoman bagi kelompok penganutnya untuk menjadi pengikat danparameter perumusan paradigma operasional kehidupan sosial da-lam arti luas, baik menyangkut masalah politik, sosial, ekonomi,budaya maupun pertahanan militernya. Ideologisasi ini semakinmemperjelas identifikasi diri (self identification) dan integrasi ke-lompok221 manakala terjadi pertentangan di dalam struktur sosial.Kenyataan ini dapat dipahami mengingat sebahagian pemimpin

217Taufiq Ismail, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta, LP3ES,1987, hlm. 15.

218Deliar Noer, Pengantar…, Ibid., hlm. 160-161.219Ibid.220Daniel Bell, “The End of Ideology;” dalam Philo C. Wasburn, Political Sociology, New

Jersey, Prentice Hall inc. Englewood Cliff, 1982, hlm. 237.221Secara teoretik, konflik dalam strukrtur sosial dapat menciptakan integrasi, kelompok

konflik mempunyai fungsi integratif, yaitu dengan terbentuknya solidaritas internaldalam kelompok, L. Coser dalam Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Mo-dern, (terj.) Robert Lawang, Jakarta, Gramedia, 1986, hlm. 196.


Muslim seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Hassan danMohammad Natsir adalah ideolog modernis universalis dan ideal-is.222 Pelopor modernis Islam itu bukan saja meyakini akan keabadi-an ajaran Islam melainkan juga keberlakuannya yang total, asalsaja manusia dibimbing iman dan memenuhi fitrahnya sebagaimakhluk Allah.223 Terhadap gerakan misi dan zending Kristen,Mohammad Natsir menganggapnya “lawan” Islam.224 Berbedasikapnya terhadap pemerintahan kolonial dan misi Kristen, kalang-an modernis Muslim itu justru seringkali terjebak dalam sikapmendua menghadapi kalangan nasionalis sekuler, di satu pihak,kalangan modernis Muslim (nasionalis Islam) harus melakukankerja sama (aliansi) dan membentuk ikatan solidaritas politik de-ngan kalangan nasionalis sekuler dalam menghadapi pemerintahBelanda, di lain pihak di antara golongan nasionalis Islam dangolongan nasionalis sekuler terdapat perbedaan ideologi dasarperjuangan dan sering timbul konflik internal, pengideologisasianIslam dalam kazanah perdebatan di kalangan pemimpin perge-rakan nasional. Ini semakin memperjelas struktur internal panji-panji Islam, sehingga perbedaan yang bersifat “aliran” ini ber-tambah rumit kerana adanya pengaruh ide yang bersumber dariBarat seperti Marxisme dan Nasionalisme sekuler yang menim-bulkan polarisasi dan fragmentasi perjuangan politik. Dalam ke-nyataannya ideologisasi juga memperkuat solidaritas baik secarapolitis, kultural maupun keagamaan pada satu sisi, tetapi padasisi yang lain turut mendorong terjadinya friksi politik terhadapyang dianggap lawannya, dalam proses ini ideologi harus menjadi“perangkat kepercayaan yang mengikat dan melembaga”. 225

Perdebatan ideologi di masa pergerakan nasional ini dapatdilihat tidak hanya dari sebuah proses dinamika sejarah yang harus

222Taufiq Abdullah, Ibid., hlm. 15.223Ibid.224Natsir, “Zending kontra Islam,” dalam Islam dan Kristen di Indonesia, Jakarta, Me-

dia Dakwah, 1983, hlm. 37.225 Bandingkan dengan pandangan Milton Rokeach, “The Open and Close Mind,” dalam

Robert Lane, Political Ideological, New York, Affree Press Paper Bask Mac MillanCompany, 1963, hlm. 415-416.


MASA PENDUDUKAN JEPANG(1942-1945)

ANYA selang sehari dari penyerahan pemerintahan penjajahBelanda kepada pendudukan militer Jepang, berlaku per-aturan bahwa semua organisasi dan rapat-rapat dilarang,

ini mulai berlaku sejak 20 November 1942.226 Pihak penguasa mili-ter Jepang sendiri melihat Soekarno, Mohammad Hatta, Ki HajarDewantara dan K.H. Mas Mansur sebagai elit masyarakat yangdapat menghimpun kekuatan rakyat di Jawa. Oleh pihak Jepang,

H

dilalui dalam ruang politik yang demikian demokratis dan saratdengan perdebatan intelektual, tetapi juga harus dilihat sebagaifakta bahwa kalangan elit dan intelektual di Indonesia pada masaitu telah memulai melakukan komunikasi politik secara dewasa,artinya secara sadar atau tidak sadar proses pembelajaran menujumasyarakat politik yang demokratis telah terjadi. Pergulatanpemikiran itu membangun dinamika masyarakat untuk mauterlibat terhadap persoalan yang menjadi titik pandang daripilihan-pilihan membangun kehidupan politik di masa kemer-dekaan kelak. Namun demikian harus diakui ada sisi lain yangmenjadi hambatan dalam merumuskan secara final format politikyang akan dibangun, karena demikian kuatnya pihak masing-masing berpegang pada pandangan bahwa aliran atau ideologinyadianggap sebagai representasi dari keseluruhan keinginan rakyatIndonesia. Perdebatan ini demikian panas dan terus berlangsungdi tengah rakyat Indenesia yang sedang berjuang untukmelepaskan diri dari belenggu penjajahan yang telah demikianlama dan pintu kemerdekaan itu telah mulai terbuka sebagaimanabangkitnya bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrikamenyongsong dunia baru. Tetapi pesona persatuan tidaklahmembuat perbedaan itu sirna, akibatnya proses perdebatan ituberakhir ke dalam ketegangan politik yang “tidak pernah” selesai.

226Undang-Undang No. 3, t20 Maret 1942.


227Deliar Noer, Partai Islam…, hlm. 22-23.228Mengenai ciri-ciri gerakan modernis Islam dan tradisional Islam dijelaskan secara

lebih rinci dalam Deliar Noer, Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta,LP3ES, 1982 atau Pengantar ke Pemikiran Politik, Jakarta, Rajawali Press, 1987(penulis yang sama).

229Ibid, hlm. 23-24.230Menurut Japanese Military Administration halaman 185, organisasi sukarela berpusat

pada pemuda dan Islam,… Lihat. Deliar Noer, Partai Islam…, hlm. 28.

empat serangkai ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkandukungan rakyat. Mas Mansur berasal dari kelompok modenisIslam yakni dari organisasi Muhammadiyah, ini merupakan buktipengakuan kalangan nasionalis serta pihak Jepang mengenaipentingnya peranan umat Islam umumnya dalam dunia politikIndonesia.227 Hampir setahun setelah pendudukan militer Jepang,tepatnya pada 10 September 1943, pemerintah Jepang menge-sahkan berdirinya Muhammadiyah (perkumpulan modernismeIslam) dan Nahdlatul Ulama (perkumpulan tradisional Islam).228

Kemudian pada 1 Februari 1944, Persarikatan Umat Islam di Ma-jalengka (sebelumnya bernama Persyarikatan Ulama) serta Per-satuan Umat Islam di Sukabumi telah sah berdiri. Pengakuanpihak Jepang atas empat organisasi Islam itu diberikan secaraberangsur-angsur pada saat sekutu mulai menghambat kemajuandan memukul mundur pihak Jepang dalam perang Pasifik.229

Kejadian lain yang penting adalah berdirinya Hizbullah tahun1944, Hizbullah merupakan organisasi pemuda Islam yang khususdilatih kemampuan militer dari pihak Jepang, di sampingorganisasi pemuda lain seperti pertahanan sipil (Keibodan), korpspemuda (Seinendan) dapat dimasuki kalangan pemuda Islam danbukan Islam. Dengan Hizbullah para santri yang sebelumnya ha-nya belajar agama, ke sawah serta ladang untuk membantu paraKyai atau orang desa, kini memperoleh latihan militer yang nanti-nya sangat berguna dalam revolusi, di samping itu, para santridan banyak guru mengaji juga masuk tentara pembela tanah air(PETA) saat badan ini didirikan pada Oktober 1943.230

Dari pihak Jepang juga memang sudah ada tanda-tanda sejak1944, bahwa Indonesia satu saat yang tidak jauh lagi akanmendapat kemerdekaan, peristiwa ini sudah lama ditunggu


rakyat Indonesia dengan mayoritas pemeluk Islam. Bung Hattadalam memoarnya melukiskan suasana kegembiraan bangsa In-donesia menyambut “janji” Jepang itu sebagai berikut:

Pada permulaan September 1944, tersiarlah ucapanP.M. Kaiso yang menggantikan Tojo sebagai perdanamenteri, bahwa Indonesia akan dimerdekakan “kelakkemudian hari”. Ucapan itu sangat menggembirakan,dapat dikatakan di seluruh Indonesia. Di Jakarta di-adakan rapat umum untuk menyambutnya, Soekarnodan beberapa pemimpin Jawa Hokokai lainnya berpi-dato di lapangan Ikada. Aku pun diminta berpidato.Sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri Koisoitu di Jawa terdapat banyak perubahan. Lagu Indo-nesia Raya dibolehkan dinyanyikan kembali. BenderaMerah-Putih dikibarkan bersama-sama dengan Hino-Maru. Dalam bulan Desember 1944 diangkat beberapaorang Indonesia menjadi Sanyo untuk setiap ketuadepartemen.231

Mendekati hati pemimpin-pemimpin pergerakan Islam oleh Je-pang dimulai sejak permulaan mendaratnya pada bulan Maret1942, diawali dengan membentuk pejabat departemen Agama(Shumubu) di Ibukota. Kemudian di bulan Agustus 1944, dibukapula cabang di seluruh Kepulauan Indonesia yang dinamakanShumuba, Shumuba lebih kurang seperti kantor untuk urusanpribumi (office for nation affairs), 232 seperti masa Hindia Belanda,tetapi kemudian bertambah dan melaksanakan aktivitas Departe-men Dalam Negeri, Kehakiman, dan Departemen Pendidikan/Keagamaan. Shumubu awal mulanya dikepalai Kolonel Horie,seorang Jepang, kemudian digantikan Prof. H. Hoesein Djajadi-ningrat dan K.H. Hasyim Asy’ari, seorang ulama terkenal dariJombang-Jawa Timur, walaupun yang menjalankan aktivitas

231Mohammad Hatta, Memoir, Jakarta, Tintamas, 1978, hlm 432.232B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, The Hague Martinus Nijhoff,

1971, hlm. 9-10.


sehari-hari adalah anaknya, K.H. Wahid Hasyim. MasuknyaAsy’ari dalam posisi sentral Shumubu memiliki arti penting bagiJepang maupun umat Islam. Bagi Jepang merupakan kebijakanrealistis untuk “menjinakkan” umat Islam, sebaliknya bagi umatIslam sebagai awal untuk memasuki jaringan politik birokrasidalam bidang pemerintahan. Inilah barangkali di antara “jasa”Jepang kepada umat Islam.233 N.A Aziz sejarawan Pakistan yangpernah mengadakan penelitian mengenai pendudukan Jepang dinegeri ini berkesimpulan sebagai berikut:

Tatanan hierarkis yang dipertahankan kekuasaanBelanda di kalangan administrator kini dipatahkan.Pemisahan antara gereja dan Negara praktis berakhir.Islam mendapatkan suatu posisi istimewa dalam sis-tem politik bersebelahan dengan administrasi sekuler,sebuah aparatur agama telah diciptakan. Jepang telahmenampilkan suatu perubahan mendasar dalammetode pemerintahan tradisional dengan meningkat-kan kekuasaan Islam.234

Mengapa umat Islam mesti didekati dengan memberikan posisipolitik penting kepada mereka? Menurut Kasman Singodimedjokebijaksanaan semacam itu adalah pertimbangan bahwa ulamadan pemimpin Islam yang lain tidak saja dipandang sebagai pe-mimpin formal, melainkan juga sebagai tokoh masyarakat mayor-itas Islam yang sangat berpengaruh. Ditambahkan bahwa sikapulama yang tidak sudi membungkuk ke matahari terbit untukmenghormati Tenno Heika (Sikeire) dengan alasan sebagai ber-tentangan dengan iman semakin menyadarkan Jepang menge-nai betapa besarnya potensi pemimpin spiritual Islam itu.235 Ke-tika titik balik peperangan telah tampak, dan pihak Jepang lebihbanyak bertahan, mereka pun menjanjikan kemerdekaan Indone-sia dalam waktu dekat dan segera.

233Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi…, hlm. 188-189.234M.A. Aziz, Japan’s Colonialism and Indonesia, The Hague, Martinus Nijhoff, 1955,

hlm. 206.


Pada 7 Desember 1944, didirikan Badan Persiapan Usaha-Usa-ha Panitia Kemerdekaan Indonesa (BPUPKI).236 Badan ini meru-pakan tonggak besar dalam perjalanan pergerakan kebangsaan,karena sebelumnya belum pernah pemimpin-pemimpin Indone-sia mendapat kesempatan secara bersama-sama membicarakanmasalah kemerdekaan sampai tuntas. Yang memegang peranandi tubuh institusi ini mulanya hanya 15 anggota dari 60 anggota(di samping ketua dan wakil ketua yang netral agama) yang ber-orientasi pada Islam. Mereka ialah Abikusno Tjokrosujoso (bekasanggota PSII), Kyai Ahmad Sanusi (PUI Sukabumi), Kyai AbdulHalim (PUI Majalengka), Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadi-yah), K.H. Masykur (NU), K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah),Abdoel Kahar Muzzakir (Muhammadiyah), R. Roeslan Wongso-koeseomo (Masyumi-bekas Parindra), H. Agus Salim (Penyadar),R. Sjamsuddin (bekas Parindra dan PUI), Dr. Sukiman (PII), K.H.Wahid Hasyim (NU), Ny. Sunario Mangunpuspita (Aisyiah bekasJIB), Abdul Rahman Baswedan (bekas PAI), Abdul Rahim Prataly-krama (Residen Kediri). Ketika 28 anggota lagi ditambahkan pada28 Juni, hanya dua di antaranya yang dapat dikatakan termasukgolongan Islam, yaitu Pangeran Mohammad Noer (bekas JIB, ber-gabung ke Masyumi tahun 1945), Haji Abdul Fatah Hassan(afiliasi organisasi tidak diketahui).237 Rapat pembentukan pani-tia kemerdekaan yang terdiri dari 9 orang, 4 orang berasal darikalangan Islam, yaitu Haji Agus Salim, K.H. Wahid Hasyim, Abu-kisno dan Abdul Khahar Muzakkar. (3 orang anggota panitiaberasal dari kalangan modernis), 5 lainnya yaitu Soekarno, Mo-hammad Hatta, A. A. Maramis, Achmad Subardjo dan Moham-mad Yamin.

Suatu kesepakatan dapat dihasilkan, saat Maramis yang ber-agama Kristen, pada suatu kesempatan berbicara dengan Abi-kusno dan Kahar Muzakkir, menerima usul dari Muzakkir agar

235Hasil wawancara M. Mundhir Adisaputra, “Peranan umat Islam di zaman Jepang,”Media Dakwah, No. 59 (t.t.), halaman 18 dalam Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi…,hlm 189-190.

236Badan Persiapan Usaha-Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia dalam sebutankalangan Jepang adalah Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai.


di negara baru nanti orang-orang Islam berkewajiban menjalan-kan Syariat Islam, “ setuju 200 persen,” kata Maramis. Makapersesuaian ini pun dituangkan dalam apa yang disebut “PiagamJakarta” bertanggal 22 Juni 1945. Persetujuan ini ditandatanganisemua anggota Panitia kecil. Piagam ini dimaksudkan untuk men-jadi mukadimah konstitusi Negara yang hendak didirikan sepertidisepakati kemudian dalam sidang Badan Persiapan bulan Juli1945,238 Soekarno pun mengalah. Pada 16 Juli 1945, saat BadanPenyelidik kembali bersidang, Soekarno sekali lagi mengimbangirekan-rekannya dari kalangan nasionalis untuk menerima usulkalangan Islam. Ia minta mereka berkorban karena, katanya,terdapat kebesaran dalam berkorban,239 walaupun akhirnya pada18 Agustus 1945, kata-kata mengenai “Kewajiban menjalankansyariat Islam untuk pemeluknya” dihapus kembali dari mukadi-mah konstitusi UUD 45, hingga nama Allah bagi Islam, digantidengan Tuhan yang berasal dari usul Gusti Ketut Pudjo wakildari Bali. Ketuhanan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,Mohammad Hatta menambahkan, karena menurut Wahid Hasyimkata Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Tauhid Islam,hanya Islam yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.240

Anggota dari BPUPKI itu seluruhnya dari Jawa dan Madura yangdikuasai angkatan darat Jepang (Rikugun), sekalipun wilayahtugasnya meliputi seluruh Indonesia. Bagian Jawa, Madura danSumatera berada di bawah Rikugun, sedangkan Indonesia bagiantimur ditempatkan di bawah angkatan laut Jepang (Kaigun).241

237Baswedan ketika itu seakan bersikap ambivalen, bukan dalam arti negatif, kurangjelas pada Islam atau nasionalis. Ia baru masuk Masyumi pada tahun 1950 karenapengaruh Natsir, tetapi memang ia termasuk taat beragama sejak masa mudanya,lihat Deliar Noer, Partai Islam…, hlm. 30-32.

238Ibid, hlm. 36.239Ibid, hlm. 38.240Pada waktu itu memang direncanakan untuk mengadakan pemilihan umum setelah

6 bulan. Saat itu dan umumnya sampai tahun 1955, kalangan Islam yakin bahwamereka akan keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum. Karena itu KasmanSingodimedjo mendesak Ki Bagus agar menerima syarat itu. Lihat Deliar Noer, Ibid,hlm. 41.

241Prawoto, Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi, Jakarta,Hidayah, 1970, hlm. 11.


BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945, dengan anggota 68 orang.Menurut Prawoto Mangkusasmito hanya 15 orang yang dipandangmewakili aspirasi umat Islam.

Apa aspirasi politik umat Islam? pertanyaan ini merupakanupaya memberi jawaban perjalanan perjuangan politik kalanganpemimpin pergerakan Islam yang prosesnya memiliki mata ran-tainya dari masa pergerakan itu sendiri hingga masa penduduk-an tentara Jepang di tanah air (1900-1942). Dipandang dari kon-teks sejarah masa itu, aspirasi politik Islam agar negara yangakan dinyatakan merdeka kelak harus didasarkan Islam perludinyatakan secara eksplisit dengan dimuat ke dalam konstitusiNegara dan diakui serta menjadi pedoman kehidupan bernegaraIndonesia. Namun, bila melihat dari perimbangan kekuatan poli-tik di dalam BPUPKI, cita-cita semacam itu tidak mungkin di-capai, sebab hanya didukung lebih kurang 20 persen saja dariseluruh anggota BPUPKI itu sendiri, sedangkan yang 80 persenmemiliki pendirian bahwa agama, dalam konteks ini Islam, tidakdibawa-bawa dalam soal kenegaraan. Pendirian ini dikemukakankalangan nasionalis sekuler. Modus vivendinya dikerjakanPanitia Sembilan (PPUPKI) yang diketuai Soekarno serta wakil-nya Mohammad Hatta. Pada awalnya Panitia Sembilan itudibentuk untuk merumuskan kembali pidato Soekarno pada 1Juni 1945. Dari kalangan nasionalis Islam ialah Abikusno Tjokro-sudjoso (bekas pimpinan PSII), Abdul Kahar Muzakkir (pimpinanMuhammadiyah), H. Agus Salim (bekas pimpinan SI), ketiganyadapat dikatakan dari kalangan modernis Islam, sedangkan yangsatunya lagi Wahid Hasyim (pimpinan Nahdlatul Ulama-NU). Se-mentara dari kalangan nasionalis sekuler ialah Soekarno, Moham-mad Hatta, Subardjo, Mohammad Yamin (beragama Islam) danA.A. Maramis (beragama Kristen). Perbandingan di antara kelom-pok itu adalah 5 : 4 bila ditengok dari sudut agama, karena hanyaMaramis yang bukan Islam.

Setelah Panitia Sembilan bekerja keras, akhirnya sebuah solusipolitik, sekalipun ternyata hanya berumur 57 hari, dalam bentukPiagam Jakarta 22 Juni 1945, dapat disepakati. Dalam Piagam


242Muhammad Yamin (ed.), Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1, Jakarta,Prapanca, 1959, hlm. 276.

243Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi…, hlm 191-194. Mengenai perasaan keberatan daripihak Kristen juga dapat dilihat dalam buku tersebut, juga dalam Endang SyaifuddinAnsyari, Piagam Jakarta 1 Juni 1945, Bandung, Salman, 1981.

244Mohammad Hatta, Memoir…, hlm. 432.

Jakarta sebagai dasar Negara telah diterima, namun sila Ketuhananyang dalam pidato Soekarno diletakkan paling akhir, oleh PanitiaSembilan ditempatkan sebagai sila pertama, dengan diikuti anakkalimat, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagipemeluknya”.242 Bagi umat Islam, anak kalimat ini sangat pentingsebab dengan itu tugas pelaksanaan syariat Islam secarakonstitusional terbuka pada waktu yang akan datang.243 Mengenai“anak kalimat” ini, dalam Pancasila hasil kompromi perubahanPiagam Jakarta, Mohammad Hatta mengatakan, secara garis besarhak umat Islam dapat diatur dalam Undang-Undang. 244

Pergulatan dalam perjuangan kalangan Islam pada masa sebe-lum kemerdekaan mengalami pasang-surut dalam peranan poli-tik. Ada kemajuan cukup penting secara kultural dan strukturalpolitik, tetapi ada kekecewaan paling tidak karena “sebuah keme-nangan yang harus ditunda” pada masa ini untuk diperjuangkankembali pada pentas proses politik kenegaraan di masa datang.Mengenai kemajuan secara kultural dan struktural politik, yangdimaksud penulis adalah perbandingan peran di masa penjajahanBelanda dan Jepang. Di masa penjajahan Belanda, gerakan mo-dernis Islam khususnya, serta umat Islam pada umumnya, hanyaterbatas pada lingkup organisasi atau persarikatan saja atausecara individu, dan aktivitasnya terbatas melalui sarana pendi-dikan dengan peran sebagai guru, kyai, ajengan yang memberikanbimbingan agama dan ilmu pengetahuan, atau diberi kepercayaanuntuk duduk selaku penghulu atau kadi agama dalam bidang hu-kum agama yang berkaitan hanya pada persoalan hukum ibadahdan hukum perdata yang terbatas. Sedangkan pada masa pendu-dukan Jepang, peranan kalangan nasionalis Islam telah meng-alami kemajuan, selain adanya pengakuan dan keterlibatan lang-sung, mereka juga mengambil keputusan mengenai jenis rumusan


MASA AWAL KEMERDEKAAN(1945-1950)

ADA awal kemerdekaan, harapan untuk memiliki Partaitunggal guna mempersatukan semua Partai Islam demikiankuat, sehingga diadakanlah muktamar Islam Indonesia di

gedung Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, padatanggal 7-8 November 1945. Masyumi diputuskan sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia.245 Pada awal mula pen-dirian, hanya empat organisasi yang masuk Masyumi yaitu

245 Masyumi di sini tidak ada hubungannya dengan Masyumi pada masa pendudukanJepang, Masyumi pada masa pendudukan Jepang merupakan singkatan dari MajelisSyuro Muslimin Indonesia sedangkan Masyumi yang muncul kemudian hanyamerupakan kesepakatan peserta muktamar. Masyumi pada masa pendudukan Jepanghanyalah berupa organisasi sosial kemasyarakatan Islam dengan pendukung utamanyadari kalangan Modernis Islam Muhammadiyah dan kalangan tradisionalis IslamNahdlatul Ulama (NU). Masyumi ini mendapat pengakuan resmi dari pemerintahJepang. Ketika pemerintahan Jepang telah mendekati kekalahan dalam menghadapiPerang Dunia II dengan sekutu, organisasi Masyumi ini didirikan sebagai penggantiatas dibubarkannya MIAI pada Oktober 1943. Masyumi yang dimaksud ini, mulanyadibentuk untuk mendukung pemerintahan pendudukan Jepang, namun demikian parapemimpin Islam yang tergabung dalam organisasi itu berusaha untuk melencengkantujuan tersebut, seperti diakui menurut K.H. Wahid Hasyim. Lihat juga, M. Fachry,Multi Partai…, hlm. 20. Bahkan nama Masyumi sebagai pilihan untuk nama PartaiIslam memang sempat diperdebatkan hangat dalam kongres, karena ia mengingatkanpada organisasi masa Jepang itu dengan nama yang sama. Nama ini akhirnya diterimadengan suara 52:50; nama lainnya yaitu Partai Rakyat Islam, ditolak. Tetapi namaPartai Masyumi di masa merdeka itu tidak merupakan kependekan, berlainan dengannama tersebut di masa Jepang,. Deliar Noer, Partai Islam…, Ibid., hlm. 47.

P

yang harus diperjuangkan dalam membangun Negara Indonesiadi masa datang. Kalangan Islam pun telah mulai memasuki duniabirokrasi pemerintahan secara lebih luas, dan masalah-masalahagama pada akhirnya menjadi bagian birokrasi pada tingkatpemerintahan pusat secara resmi. Sedangkan masalah perjuang-an konstitusi, kemajuan dan kemunduran dari apa yang diharap-kan umat dan mengenai jaminan penerapan syariat Islam kedalam undang-undang dasar negara itu, problemanya sebenarnyalebih kepada persoalan internal umat Islam itu sendiri.


Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam,dan Persatuan Umat Islam. Kedua organisasi yang terakhir dise-but ini memiliki sifat tradisional dalam soal keagamaan, tetapicenderung bersikap modernis dalam soal dunia, sehingga me-mudahkan untuk bekerja sama dengan kalangan modernis.Organisasi Islam lainnya adalah Persatuan Islam (Persis) padatahun 1948, dan Al-Irsyad pada tahun 1950. Kemudian organisasidari Sumatera Utara yang turut bergabung sebagai anggotaadalah al-Jamiatul Wasliah dan al-Ittihadiyah.

Dengan berhasilnya Konferensi Meja Bundar (KMB), semakinbanyak organisasi Islam di daerah yang sebelumnya terisolasidari pemerintahan Republik Indonesia karena di bawah pen-dudukan Belanda, kini dapat bergabung dengan Masyumi denganmenjadikan dirinya sebagai cabang Masyumi di wilayahnya.Persatuan Ulama seluruh Aceh (PUSA) turut bergabung denganMasyumi pada tahun 1949, sampai kemudian terjadi pemberon-takan Aceh terhadap pemerintah pusat di bawah pimpinan ulamakharismatik Tengku Daud Beureuh pada tahun 1953, dan PUSAturut bergerak di bawah tanah. Dalam perkembangannya, penye-baran Partai Masyumi secara lebih merata dimungkinkan dengansokongan yang diberikan anggota istimewa Partai, seperti: Mu-hammadiyah (secara sosial lebih tersebar merata di Indonesia),al-Jamiyatul Wasliyah dan al-Ittihadiyah (berbasis di SumateraUtara), Persatuan Umat Islam (berbasis di Sukabumi dan Maja-lengka-Jawa Barat), Persatuan Islam (Persis, berbasis di Ban-dung-Jawa Barat dan Bangil-Jawa Timur), al-Irsyad (di daerahJawa, tempat yang dijumpai banyak turunan Arab), Mathlaul An-war (berbasis di Banten), dan Nahdlatul Wathan (berbasis diLombok-Nusa Tenggara Barat). Di Sulawesi Selatan dan Tengahtempat pada masa pra-Perang merupakan basis PSII. (kemudianterjadi persaingan setelah PSII keluar dari Masyumi)

Pada masa revolusi, Masyumi mendapat dukungan juga dariHizbullah, sebuah organisasi bersenjata yang dibentuk padawaktu pendudukan Jepang untuk melatih kalangan pemuda Is-lam; Hizbullah masa Jepang memang berada di bawah naungan


Masyumi. Ketika Jepang takluk, Hizbullah memiliki anggotasekitar 50.000 orang anggota,246 organisasi ini dilihat sebagai satu-satunya organisasi bersenjata Islam untuk angkatan muda.247

Adapun untuk kalangan lebih tua didirikan Sabilillah yang jugabernaung di bawah Masyumi.248

Organisasi Masyumi juga mendapatkan sokongan melalui“anak organisasi” yang didirikannya, termasuk Muslimat (untukwanita), Sarikat Dagang Islam Indonesia, Sarikat Tani IslamIndonesia, Sarikat Nelayan Islam Indonesia serta Sarikat BuruhIslam Indonesia yang didirikan pada tahun 1950-an. Selain itudukungan juga berasal dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia(GPII), tidak dapat dikatakan didirikan Masyumi, namun padatahun 1956 organisasi pemuda ini menjadi renggang denganMasyumi. Mereka semua itu disebut “keluarga bulan bintang”,suatu julukan yang diambil dari lambang Partai itu dan masihtetap dipergunakan sampai kini. Selain itu Himpunan MahasiswaIslam (HMI) yang berdiri pada Februari 1947 serta Pelajar IslamIndonesia yang berdiri di bulan November 1946, keduanya inisering disebut sebagai keluarga Masyumi. Kedua organisasi inimenyokong Partai Islam dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di ta-hun 1955 dan keduanya juga sangat keras menentang Komunis-me. Para anggota kedua organisasi itu (HMI dan PII) sering ber-hubungan dengan ulama serta para pemimpin Partai untuk mem-bicarakan masalah-masalah yang hangat dari yang bersifat teore-tik hingga yang bersifat khas Indonesia. Mereka, menurut DeliarNoer, memang banyak berkomunikasi dengan para pemimpinMasyumi. Para pemimpin Masyumi dengan sifat intelektualnyamenjadi pendukung yang lebih menarik bagi HMI dan PII itu.249

246Kahin menyebut jumlah mereka sekitar 20.000 sampai 25.000 orang dalam bukunya,Nationalism and Revolution…, Ibid., hlm. 163. Abikusno Tjokrosujoso wakil ketuaMasyumi pada tahun 1945 menyatakan bahwa jumlah mereka kira-kira dua juta,dalam sebuah berita di Al-Jihad, 16 Februari 1950. Al-Jihad adalah harian Masyumitahun 1945-1946, lihat Deliar Noer, Partai Islam…, Ibid., hlm. 56.

247Mukadimah GPII dalam Masyumi, hlm. 23, lihat Deliar Noer, Ibid.248Ibid.249Deliar Noer, Partai Islam…, Ibid., hlm. 58.


Para pelopor pendirian Partai Masyumi pada dasarnya adalahpemimpin Islam yang demikian aktif berjuang dan mengemuka-kan pemikirannya di masa pergerakan, antara lain: Dr. SukimanWirjosandjojo, bekas pemimpin Partai Islam Indoensia; Moham-mad Natsir dari Persis; Abikusno Tjokrosudjoso (PSII); A. WahidHasyim (NU); Wali al-Fatah (PII), Sri Sultan HamengkubuwonoIX (nonafiliasi), Sri Paku Alam VII (nonafiliasi) dan Gafar Ismail(PII). Kongres memutuskan (1) Masyumi adalah satu-satunya Par-tai politik Islam di Indonesia; (2) Masyumi akan memperjuangkannasib umat Islam Indonesia. Dengan ikrar ini berarti pula bahwakeberadaan Partai Islam yang lain tidak diakui lagi.250 Dalamkongres ini melahirkan dua badan dalam tubuh Partai Masyumi:Majelis Syuro dan Pengurus Besar. Majelis Syuro diketuai K.H.Hasyim Asy’ari (Bapak spiritual NU), sementara dalam pengurusbesar ditemui K.H. Masjkur, K.H. M. Dahlan,251 semuanya merupa-kan anggota-anggota penting dari NU, sementara K.H. WahidHasyim berperan sebagai Ketua Muda II Majelis Syuro.

Sehari setelah kemerdekaan (Prokalamasi) Bung Karno dan BungHatta yang disahkan sebagai presiden dan wakil presiden diberimandat untuk menyusun kabinet pertama; dibentuklah KNIP yangterdiri atas 137 anggota dari jumlah itu hanya 20 orang yang berasaldari kalangan Islam. Setelah mengadakan perombakan, BadanPekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang dibentukpada Oktober 1945 beranggotakan 26 orang Golongan Islam hanyamendapat jatah 4 orang, yang secara kuantitas tidak adil, akibatnyadalam kabinet pertama, golongan Islam hanya memperoleh jatahkursi dua buah, yakni kursi Menteri pekerjaan umum (AbikusnoTjokrosujoso) dan Menteri Negara (K.H. Wahid Hasyim).252

Pukulan datang pada Juli 1947 ketika Partai Sarikat IslamIndonesia (PSII) meninggalkan Masyumi dan berdiri sendiri men-jadi partai politik. Orang-orang Sarikat Islam menerima tawaran

250Pimpinan Wilayah Masyumi Jawa Timur, Hari ulang tahun partai politik Masyumike-11, Surabaya, 1956, hlm. 26-27. Lihat Deliar Noer, Partai Islam …, Ibid.

251Ibid, hlm. 27-28, 80-81.252M. Fachry, Ibid., hlm. 159-160.


dari Amir Syarifuddin untuk turut dalam kabinet yang dibentuk-nya, sementara PB Masyumi menolaknya. Wondoamiseno diang-kat sebagai menteri dalam negeri, Syahbuddin Latief sebagaimenteri muda penerangan, Arudji Kartawinata sebagai menterimuda I pertahanan, dan Surowijono sebagai menteri mudapengajaran. Amir Syarifuddin selaku Perdana Menteri waktu itumembujuk kalangan PSII untuk keluar dari Masyumi, sementaraalasan dari kalangan PSII untuk keluar dari Masyumi adalahkarena tidak setuju dengan penolakan Masyumi masuk kabinet.

Umat Islam terus berjuang melalui saluran-saluran konsti-tusional, dengan harapan akan menang dalam konstituante yangakan dipilih itu. Tetapi belum selesai persoalan di atas itu, tahun1949 Masyumi semakin dikuasai kelompok modernis, dan tahun1952 NU yang pemimpinnya berasal dari Jawa menyatakanmemisahkan diri dengan menjadikan NU sebagai partai politikyang berdiri sendiri.253 Ini mengakibatkan suara umat Islam ter-pecah dalam Pemilu 1955 dan Masyumi yang sebelumnya sudahdiramalkan akan mendapat suara terbanyak atau bahkan mayori-

253Ada yang mengemukakan, dalam Anggaran Rumah tangga Masyumi pada tahun 1953,perkataan “Wajib” dalam rangka Majelis Syuro itu dihapuskan, tetapi masih dijumpaikata-kata “Dalam soal politik mengenai hukum agama” pimpinan Partai memintafatwa dan Majelis Syuro Pusat memberikan jawaban dalam waktu yang dikehendaki.NU memberikan alasan bahwa perubahan ini menyebabkan ia menarik diri dariMasyumi dan menjadi partai politik. Lihat Deliar Noer, Partai Islam…, Ibid., hlm. 62.Keluarnya unsur Sarekat Islam dari Masyumi tidaklah menimbulkan goncangan besardalam Partai, karena kekuatan ini tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan unsurNU. Goncangan terbesar dalam tubuh Masyumi terjadi pada bulan Mei 1952, ketikaNU keluar dari Masyumi. Saat mengadakan Kongres di Palembang, NU menyatakandirinya sebagai partai politik dan melepaskan watak jamiahnya. Ketika NU munculsebagai partai, anggota parlemen yang menyeberang dari Masyumi ke partai baru inicukup besar terutama di Jawa Timur dan Kalimantan, ini dibuktikan di mana Pemilu1955 jumlah yang 8 orang di Parlemen melonjak menjadi 45 orang. Keluarnya NUdari Masyumi terjadi pada awal terbentuknya kabinet Wilopo-Prawoto (PNI-Masyumi)yang mana dalam kabinet ini kedudukan menteri agama telah berpindah dari unsurNU ke unsur Muhammadiyah, yaitu K.H. Fakih Usman. Keadaan itu berubah setelahkabinet Wilopo jatuh pada paruh pertama 1953, kemudian digantikan dengan kabinetAli Sastroamidjoyo I. Dalam kabinet ini, NU (setelah jadi Partai) yang semula mendapattiga kursi, setelah terjadi perubahan kabinet, kedudukan NU dalam pemerintahansemakin kuat, karena Partai ini diberi kursi Wakil Perdana Menteri (Zainul Arifin),Menteri Dalam Negeri (MR. Sunarjo), Menteri Agama (K.H. Masjkur) dan MenteriAgraris (Mohammad Hanafiah), lihat Pimpinan Wilayah Masyumi Jawa Timur, Hariulang tahun Partai Politik Masyumi ke-11, Surabaya, 1956, hlm. 90-91.


tas mutlak, ternyata hanya mendapatkan seperlima suara. Kemu-dian dalam pertarungan politik antara berbagai kepentinganaliran politik dan kelompok, hubungan pemimpin Partai Masyumidengan Soekarno selaku kepala negara nampak tidak harmonis,bahkan mengalami ketegangan serta saling mencurigai. KalanganMasyumi menilai Soekarno sebagai penguasa yang cenderungdiktator serta memberikan peluang kepada Partai Komunis Indo-nesia (PKI) dalam aktivitas politik negara. Sedangkan PartaiMasyumi lambat laun didiskreditkan dan akhirnya eksistensinyatidak diakui karena dianggap terlibat dalam pemberontakan yangdikenal dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia(PRRI) yang terjadi pada tahun 1958.

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) merupakangerakan menentang pemerintah Republik Indonesia pada masaawal kemerdekaan dan berusaha mendirikan Negara Islam Indo-nesia (NII). Gerakan ini berhasil memproklamirkan Negara IslamIndonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di daerah Jawa Barat,pemimpin utamanya adalah Soekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.Pemberontakan ini mendapatkan dukungan dari berbagaipemimpin dan ulama di daerah-daerah terutama Jawa Tengah,Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Darul Islam jugamengadakan kontak dengan gerakan pemberontakan Islam yanglain: PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Selatan.Gerakan ini mengalami berbagai kekalahan, dan mereka menyerahkepada tentara pada tahun 1962. Organisasi dan gerakan ini kemu-dian dinyatakan terlarang di Indonesia, meskipun gerakan inimasih ada sampai saat ini, dengan cara melakukan tindakan tidaksecara terang-terangan.

Pada tanggal 27 Januari 1952, Soekarno berpidato di Amuntai-Kalimantan Selatan. Ia menganjurkan rakyat agar menolak usulatau ajakan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Ia menye-rukan penolakan, karena ini akan menyebabkan daerah-daerahseperti Maluku, Bali, Flores, Kepulauan Kai dan Sulawesi utaralepas dari Republik Indonesia. Ia menunjuk banyaknya non-Mus-lim di daerah tersebut, walaupun Soekarno menjelaskan penda-


Masa Demokrasi Parlementer(1950-1959)

AHUN 1955 berlangsung pemilu pertama di Indonesia danberjalan secara demokratis di bawah naungan UUD Semen-tara 1950. UUD Sementara 1950 inilah yang memberikan

dasar secara konstitusional bagi berlakunya demokrasi parle-menter karena kabinet masa ini tidak bertanggung jawab kepadapresiden, melainkan kepada parlemen. Pemilu 1955 memiliki duasasaran: pertama, memilih wakil rakyat untuk parlemen (DPR);kedua, memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam majelisKonstituante yang bertugas menyusun suatu UUD negara yangpermanen. Peserta pemilu ini tidak kurang dari 29 partai politik.Golongan dan calon perorangan yang terjun ke gelanggang pemiluitu, dari pihak Islam tidak kurang dari 5 Partai (Masyumi, NU,PSII, Perti, PTTI dan AKUI [Angkatan Kesatuan Umat Islam])dengan perolehan sebanyak 16.518.332 suara untuk parlemen,sedang untuk majelis Konstituante memperoleh 16.464.008 suara.

T

254 Ceramah Soekarno berjudul Negara Nasional dan Cita-cita Islam, stensilan. Sedangkanceramah Mohammad Natsir di Karachi yang diterbitkan berjudul Sumbangan Islambagi Perdamaian Dunia, Jakarta, UB Ideal, 1953. Ceramah umum ini jugamendapatkan reaksi keras bukan saja dari kalangan pemimpin Islam sepertiMohammad Natsir, K.H. Isa Ansyari dan lainnya, melainkan juga timbul reaksi dariPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ketika itu ketua umumnyaDahlan Ranuwihardjo mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno untuk memintapenjelasan menyangkut persoalan hubungan Pancasila, Islam dan negara kebangsaan.Lihat Herbert Feith & Lance Castle, Indonesian Political Thinking 1945-1965, Ithaca,Cornell University, 1972.

patnya secara lebih rinci dalam satu ceramah umum di Universi-tas Indonesia pada 7 Mei 1953. Jelas terlihat bahwa ia akan ber-usaha sekuat tenaganya untuk menekan keinginan umat Islam.Dalam ceramah ini ia mengemukakan bahwa Islam sejalan de-ngan demokrasi sambil menunjuk ceramah Mohammad Natsir diKarachi setahun sebelumnya.254


Dengan perolehan itu kelompok Islam memperoleh kursi di parle-men sebanyak 115 (dari 257) dan dalam Konstituante sebanyak228 kursi (dari 504) (Noer 1987: 347). Dalam pemilu pertama inidi luar dugaan Partai Masyumi tidak berhasil meraih suara ter-besar atau moyoritas, walaupun harus diakui bahwa Partai inimemiliki dukungan yang lebih merata di seluruh Indonesia biladibandingkan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) ataupartai-partai lainnya.

Hasil pemilu ini menghasilkan empat besar partai, yaitu PNIdengan 22,3 persen (57 kursi), diikuti Masyumi dengan 20,9 persen(57 kursi), Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,4 persen (45 kursi)dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 16,4 persen (39 kursi).Adapun sisa kursi yang berjumlah 59 kursi dibagi-bagi di antarapartai-Partai kecil, PSI (Partai Sosialis Indonesia) di bawahpimpinan Sutan Sjahrir hanya memiliki 5 kursi di parlemen. Darijumlah itu wakil dari kelompok Islam jika disatukan sekitar 44persen, jumlah yang tidak sampai separuh dari keseluruhan jumlahkursi, baik di Parlemen maupun di Majelis Konstituante. Dengandemikian, menuntut dasar Islam atau dasar Pancasila sebagai da-sar negara tanpa suatu kompromi tentu akan mengalami kega-galan, sebab tidak mencapai 2/3 dari jumlah suara yang diperlukansesuai dengan UU yang berlaku (Feith 1968: 434-435). Partai-PartaiIslam hanya memperoleh 230 kursi sementara partai-partai lainnyamencapai 286 kursi.255

Majelis Konstituante (Dewan Parlemen) melakukan persi-dangan dari bulan November 1956 sampai bulan Juni 1959, masa-

255M.Fachry, Ibid., hlm. 161. Pemilu ini berlangsung pada masa kabinet Burhanuddin Harahapdi mana NU dan PSII berhasil diajak masuk dalam dalam kabinet, sekalipun tanpa PNI.NU mendapatkan dua kursi menteri yaitu menteri dalam negeri dan menteri agama,sementara PSII menduduki jabatan wakil perdana menteri II serta menteri sosial. KabinetBurhanuddin ini walaupun tidak berumur panjang, prestasinya sebagai penyelenggaraPemilu pertama patut dicatat sebagai prestasi politik. Di kalangan internal kekuatanIslam, Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri dari kalangan Masyumi yangterakhir sampai bubarnya Partai ini pada tahun 1960, telah berhasil melekatkan kembalihubungan di antara Masyumi dan dua anggota Liga Muslim: NU dan PSII. Lihat AliSostroamidjojo, Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Jakarta, Kinta, 1974, hlm. 343.


lah-masalah yang dibicarakan dalam majelis ini meliputi perso-alan bentuk negara, bahasa, bendera negara, hak-hak asasi manu-sia, dasar negara dan lain-lain isu konstitusional yang relevan,selain masalah dasar negara di mana seluruh kekuatan Islam diparlemen bersatu menghadapi soal itu. Majelis Konstituante tidakmenghadapi kesukaran yang berat bahkan telah mencapai 90 %dari agenda yang harus diselesaikan.256 Adapun masalah yang pa-ling mendasar yang dibicarakan menyangkut soal dasar negara,apakah negara akan berdasar Islam, Pancasila dan Sosialis Eko-nomi. Hasil voting adalah 230 suara untuk Islam, 273 suara untukPancasila, dan 9 suara untuk Sosialis ekonomi. Hasilnya, tidaksatu kekuatan pun yang mencapai 2/3 jumlah suara sesuai denganKonstitusi (UUD 1950). Konstituante sebenarnya telah dapatmenyelesaikan hampir keseluruhan dari kerjanya yang harusdipenuhi dalam waktu kurang dari 2, 5 tahun.257

Golongan Islam tetap teguh pada pendiriannya mengenai Is-lam sebagai dasar negara, ini terjadi baik pada waktu KasmanSingodimedjo menjadi ketua Fraksi Islam di Konstituante maupunketika K.H. Masjkur dari NU menggantikan posisi Kasman Singo-dimedjo yang ditangkap pemerintah dengan tuduhan subversi.258

Sebenarnya sebuah kompromi masih mungkin sekiranya tahun1959 itu kekuatan ekstrakonstitusional tidak melakukan intervensidalam sidang-sidang majelis, kekuatan itu adalah Soekarno dantentara.259 Menurut Deliar Noer pendirian teguh dari golongan Is-lam itu bukan tanpa alasan melainkan ini didasarkan pada,

256Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaran: Studi tentang Percaturan Politikdalam Konstituante, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm. 143-145.

257Keterangan ketua Konstituante pada sidang penutup panitia permusyawaratan Konstituantepada 18 Februari 1959, Lihat juga Yamin, naskah persiapan jilid 2, hlm. 510, dalam DeliarNoer, Partai Islam di Pentas Nasional, Bandung, Mizan, 1987, hlm. 215.

258Kasman Singodimedjo ditahan semenjak 5 September 1958, karena pidatonya diMagelang yang disampaikan pada tanggal 31 Agustus. Ia dihukum 3 tahun penjara(dikurangi masa tahanan). Pada 5 Desember 1960, melalui pidatonya itu Kasmanmengecam Soekarno dan pemerintah mengenai perkembangan di Indonesia, makapada 6 November 1963, ia kembali memasuki tahanan dengan tuduhan terlibatorganisasi terlarang yang juga kegiatan subversi. Ia dihukum penjara 14 Agustus 1964,selama 8 tahun. Ia disiksa selama dalam tahanan, Kasman meninggal 20 Oktober1982 dalam usia 78 tahun.

259Ibid.


Pertama, mereka melihat masalah ini sebagai ma-salah yang mereka janjikan selama kampanye pemilutahun 1954-1955, bagi mereka menyalurkan ajaranagama dalam masyarakat dan negara akan mudahterlaksana bila negara berdasar Islam; kedua, merekamelihat Konstituante sebagai forum tempat tiap kelom-pok atau fraksi perlu mengungkapkan dasar-dasar dancita-cita mereka sendiri dan membicarakannya dengankawan-kawan atau juga lainnya di dalam sidang…;ketiga; forum Konstituante dilihat para pemimpinmereka (Islam) sebagai forum dakwah untuk menyam-paikan kepada orang-orang di Konstituante serta diluarnya apa yang sebenarnya dimaksud Islam dalamhubungan dengan masyarakat dan politik.260

Ketika itu Prawoto Mangkusasmito selaku ketua PartaiMasyumi yang menggantikan Mohammad Natsir, karenaketerlibatan Natsir dalam pemberontakan PRRI pada tahun 1958,tidak segera menerima saran dari Mohammad Hatta yang ketikaitu sudah tidak menjadi presiden, agar menerima saja Pancasilasebagai dasar negara.261 Partai-Partai Islam (Masyumi, NU, Perti,PTTI/Golongan Tarekat) diwakili dengan pemimpin-pemimpinyang menonjol antara lain Mohammad Natsir, K.H. SyaifuddinZuhri, Z.A. Ahmad, Osman Raliby, Kasman Singodimedjo, Hamka,Muhammad Ash-Shiddiqi, K.H. Masjkur, K.H. Syukri Ghazali, Mu-hammad Taher Abubakar, Syamsiah Abbas, K.H. Isa Ansyari.Sementara dari pendukung Pancasila di antaranya yang terkemuka

260Deliar Noer, Ibid., hlm. 267.261Ibid. Pada masa itu Masyumi sebagai salah satu kekuatan kurang dapat bekerja sama

dengan partai-partai lain, termasuk dengan partai-partai Islam. Melemahnya hubunganpusat dengan daerah menyebabkan lahirnya pemerintahan tandingan yang dikenaldengan nama PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yangdiproklamirkan pada 11 Februari 1958, di Sumatera Barat di bawah pimpinanSyafruddin Prawiranegara, seorang pimpinan Masyumi, ditambah dengan Bung Hattayang bersikap oposisi terselubung terhadap pemerintahan. Sementara Soekarnomenginginkan terbentuknya kabinet “empat kaki” setelah pemilu dengan melibatkanPartai Komunis Indonesia (PKI), yang ini keinginannya ditolak keras pleh Partai-partai Islam. Lihat Ali Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak di Perjalananku, Jakarta,Kinta, 1974, hlm. 343.


adalah Ruslan Abdul Gani, S.T. Alisyahbana, Soedjatmoko, Prof.Suripto, Arnold Manonutu, Nyoto, Karkono, Partokusumo danSuwiryo. Masing-masing golongan itu telah bekerja keras untukmempertahankan pendiriannya, namun tidak dapat meyakinkanpihak lawan. Mohammad Natsir mengatakan, “Pancasila adalahsekuler dan netral bila kenetralannya hilang maka raison d’etre-nya tidak ada lagi.”262 Pendapat Natsir dijawab Ruslan Abdul Ganidengan mengutip pendapat Kahin yang mengatakan bahwa Panca-sila adalah sebuah sintesis dari gagasan-gagasan Islam modern,ide demokrasi, Marxisme, dengan gagasan demokrasi asli sepertiyang dijumpai dalam komunalisme penduduk asli.263 Abdul Ganijuga membantah pendapat Natsir mengenai sekulernya Pancasila,sebab katanya Departemen Agama dan seluruh kabinet Indonesiamembuktikan bahwa Pancasila itu bukan sekuler, demikian pulaArnold Mononutu membantah Pancasila itu bercorak sekuler.264

Suatu perkembangan lain terjadi di luar gedung parlemen, iniupaya yang akan menggagalkan kerja Konstituante sama sekali.Presiden Soekarno bersama tentara di bawah pimpinan AbdulHaris Nasution menganggap Konstituante lamban, dan merekajuga tampaknya kurang setuju isi pekerjaan Konstituante, umpa-manya kompromi yang dihasilkan panitia perumus yang tidakmempertahankan rumusan yang tercantum dalam Mukadimahalinea ketiga UUD 1945. Mungkin juga rumusan Pancasila di-ubah, contoh lainnya adalah yang berkenaan dengan hak-hakasasi manusia,265 baik untuk diingat bahwa pada tahun 1945 ha-nya dua pemimpin yaitu Yamin dan Hatta yang mengingatkansidang Badan Penyelidik mengenai perlunya hak-hak asasi ma-nusia itu masuk dalam UUD. Kebanyakan anggota BPUPKI, ter-masuk Soekarno menganggapnya “Liberal” atau “Barat”266, seja-

262Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara, Bandung, Fraksi Masyumi dalamMajelis Konstituante, 1957, hlm. 27.

263Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perbandingan 7, Bandung, Masa Baru, 1957,hlm. 432.

264Konstituante Republik Indonesia, Tentang Dasar Negara II, Bandung, 1958, hlm. 344265Tentang hasil Konstituante, lihat J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, Sekitar

Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, Jambatan, 1975, hlm. 118-130.266Deliar Noer, Ibid., hlm. 268.


rah kemudian menyaksikan bahwa penentang ini memilikikepentingan dan agenda tersendiri.

Dengan demikian, peristiwa politik mengenai Konstitusi yangberkait dengan undang-undang dasar negara (Perlembagaan ne-gara) dalam sejarah umat Islam telah melalui dua fase perjuanganpolitik yang sangat kritis di Indonesia. Fase pertama, seiring diku-mandangkannya proklamasi kemerdekaan, saat UUD 45 dibahasmelalui Panitia Sembilan di mana juru bicara yang mewakili Is-lam berasal dari kalangan modernis maupun tradisionalis, namunmereka berasal dari pendidikan pesantren, sedangkan kalanganintelektualnya saat itu belum sepenuhnya terlibat di PanitiaSembilan (PPPKI), sebuah lembaga yang masih diprakarsai peme-rintahan militer Jepang; fase kedua, dengan isu yang sama menge-nai masalah negara dan ini melalui pemilu secara demokratis dialam merdeka. Mereka sama-sama memiliki argumentasi terha-dap pilihan ideologi negara yang diperjuangkannya namun suaragolongan Islam di Konstituante kurang dari 45 persen. Perta-rungan itu berakhir dengan intervensi ekstraparlementer, inimenyebabkan peluang untuk menyelesaikan kemenangan semuapihak tertutup rapat, dan kelompok Islam adalah yang palingmenerima kerugian dari sebuah nilai demokrasi yang dikubur.267

Sebagaimana yang dikemukakan Jenderal Nasution pada suatupertemuan sipil dan militer di Padang pada 13 Februari 1959bahwa tentara sedang mempelopori usaha kembali ke UUD1945.268 Konstitusi 1945 ini, memang memberikan kekuasaan

267Sebenarnya dari semula kedua pihak berusaha berkompromi, hal ini dikemukakan antaralain menurut Suwiryo (PNI), Wongsonegoro (PIR-yang juga golongan kebatinan) dan SutanTakdir Alisyahbana (PSI), lihat tentang Suwiryo untuk kompromi, Tentang Dasar Negara,jilid 3, hlm 40; tentang Wongsonegoro jilid 2. hlm, 298 dan STA, jilid 3, hlm.41-42. Padatanggal 11 November 1957, suatu panitia perumus Konstituante dibentuk dengan 18 or-ang anggota dari tiap fraksi. Panitia ini tampaknya berhasil juga sehingga pada tanggal18 Februari 1959, pada penutupan sidang panitia perumus Konstituante Wilopo melaporkankepada sidang dengan perasaan puas bahwa Konstituante telah dapat menyelesaikantugasnya 90 persen, agaknya, sisa yang 10 persen itu berhubungan dengan Sidang UmumKonstituante berupa perubahan, pemilihan alternatif dan pengesahan.

268Daniel Lev, TheTransition Toward Guided Democracy, Ithaca, NY; Modern IndonesiaProject, Cornell University, 1966, hlm. 245. Lihat juga Yahya Muhaimin, PerkembanganMiliter dalam Politik di Indonesia: 1945-1966, Yogyakarta, Gajah Mada, Fisip Press,1971, hlm. 99.


besar kepada kepala negara dan ini sejalan dengan DemokrasiTerpimpin.

Para wakil kelompok Islam di persidangan Konstituante men-coba mengikuti pendirian pemerintah, namun mereka tidak inginmenerima UUD 1945 itu tanpa modifikasi. Mereka mengambilkesempatan untuk memasukkan kembali ke dalam UUD 1945tujuh kata yang dahulu dihapus “dengan kewajiban menjalankansyariat Islam bagi pemeluknya”.269 Pada sisi yang lain pemerintahsendiri telah mengakui Piagam Jakarata suatu “dokumen seja-rah”, meskipun pengakuan ini hanya merupakan basa-basi bagiumat Islam dengan tanpa pengaruh apa-apa dalam segi hukum.Perdana Menteri Djuanda malah menyebut bahwa Piagam Jakar-ta “Menjiwai UUD 1945 dan sebab itu memberi dasar bagi pelak-sanaan hukum agama.”270 Maka Ketua Fraksi Masyumi K.H. Masj-kur mengemukakan mosi agar ketujuh kata itu dapat masuk lagike dalam mukadimah UUD 1945,271 tetapi mosi K.H. Masjkurkalah dengan perbandingan suara 201:265.272

Sebenarnya ketegangan, keadaan kritis dan perdebatan yangsangat tajam itu telah sampai pada suatu keinginan bahwa agenda-agenda konstitusi itu sangat penting untuk diselesaikan karenamemang telah memakan waktu persidangan cukup panjang.Bahkan Wilopo dan Prawoto, masing-masing ketua dan wakil ketuaKonstituante dengan mewakili PNI dan Masyumi, optimis sekalibahwa “sisa 10 persen” memang benar-benar dapat diselesaikan.Mereka sama-sama berjanji untuk hal ini. Prawoto melihat bahwakompromi akan terjadi, ia serta fraksinya bersedia melakukankompromi itu.273 Tetapi keluarnya dekrit Presiden itu merupakanpukulan keras bagi ketua dan wakil ketua Konstituante; dekritini juga merupakan pukulan bagi fraksi Islam yang masih menanti

269Abdoel Kahar Moezakkir, “Kepada Konstituante,” dalam Yamin, Naskah Persiapan,jilid 2, hlm. 704.

270 Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 244-245.271Yamin, Ibid., 559-562.272Deliar Noer, Partai Islam di Pentas…, Ibid., hlm. 269.273Mengenai hal ini Mohammad Hatta juga mengatakan hal yang sama, tetapi katanya,

Prawoto sudah terlambat. Lihat Deliar Noer, Ibid.


terlaksananya kompromi dengan pihak Nasionalis.274

Sejak tahun 1952, Natsir menjadi ketua Partai Masyumisedangkan Sukiman menduduki kursi wakil ketua. Hal seperti initerulang kembali pada tahun 1957 ketika Natsir “meninggalkan”Masyumi dan bergabung dengan PRRI, maka PrawotoMangkusasmito yang sejalan dengan Natsir terpilih selaku ketuaPartai, sedangkan Sukiman tetap menjadi wakil ketua, ini dipilihsecara aklamasi.275 Pada awal kemerdekaan ketika pertikaian fisikantara pasukan Indonesia dengan Belanda belumlah berakhir,bahkan ada tanda-tanda dari Belanda untuk kembali menjajah Indo-nesia dengan cara memecah wilayah-wilayah negara RI dalam ben-tuk negara federal, persoalan bentuk negara menjadi sangat pentinguntuk dibicarakan. Masalah bentuk negara itu sendiri lebih banyakdibicarakan pada masa pendudukan Jepang di kalangan pemuda–pelajar semasa itu, terutama mereka yang menetap di Jakarta. Adadua pandangan yang timbul saat itu, yaitu pilihan antara negaraserikat dengan negara kesatuan. Kedua pandangan itu memilikipendukungnya masing-masing, Mohammad Yamin dan Soekarno(kalangan tua) memilih bentuk negara kesatuan, sedangkanMohammad Hatta lebih menyukai negara serikat, sedangkan wakil-wakil dari kalangan Islam tidak mempersoalkan masalah ini.276

274Ibid, hlm. 271.275Deliar Noer, Partai Islam di Pentas…, Ibid, hlm. 60. Pada masa menegakkan

kemerdekaan 1945-1949, Natsir duduk selaku anggota di Komite Nasional IndonesiaPusat (KNIP), Kemudian diberi kepercayaan selaku menteri penerangan, anggotapenasehat delegasi Indonesia menghadapi Belanda dalam perundingan, sementarakawannya yaitu Syafruddin Prawiranegara juga menjadi anggota KNIP, Menteri danKepala pemerintahan darurat RI, dan Mohammad Roem menjadi menteri, anggota/ketua/wakil ketua delegasi Indonesia di dalam menghadapi perundingan-perundingandengan Belanda. Setelah itu (1950-an), Natsir menjadi anggota DPRS, DPR, AnggotaKonstituante serta Perdana Menteri RI 1950-1951. Ia sangat dikenal dengan “MosiIntegral”-nya, sehingga terjadi perubahan bentuk negara Indonesia yaitu RIS (RepublikIndonesia Serikat) menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yangmenyebabkan terhindarnya negara RI dari perpecahan. Selain itu ia berperan aktifdalam mensukseskan Pemilu serta turut mendewasakan rakyat dalam berpolitik. LihatDeliar Noer, Membincangkan…, Ibid., hlm. 180.

276Mohammad Yamin, Naskah Persiapan I, hlm. 201-204. Lihat Deliar Noer, Partai Is-lam di Pentas …, Ibid. Persoalan ini menjadi sangat serius ketika Belanda berusahamenguasai Indonesia kembali dengan mendirikan negara-negara yang akan menjadinegara bagian dari Indonesia Serikat, citra umum yang muncul lebih bersifat negatif.


Mohammad Natsir dari Masyumi mengemukakan bahwa soalyang pokok adalah pembentukan negara kesatuan. Tak soal apa-kah negara kesatuan itu tercapai dengan penggabungan negara-negara bagian ke RI atau melalui RIS, yang hendak digarisbawahiNatsir adalah, bahwa pembentukan negara kesatuan hendaklahdilaksanakan tanpa menimbulkan konflik, baik di antara negara-negara bagian itu maupun di antara golongan-golongan masya-rakat kita pada umumnya. Usul Natsir ini terkenal dengan sebut-an “Mosi Integral”, yang kemudian diambil alih pemerintah. Makadiadakanlah konperensi antara Perdana Menteri Hatta, PresidenSukawati (dari negara Indonesia Timur), dan Kepala NegaraTengku Mansur (dari negara Sumatera Timur) di Jakarta pada3-5 Mei 1950, dengan tujuan untuk mencari persetujuan tentangdasar-dasar pembentukan negara kesatuan. Suatu konferensi wa-kil-wakil RIS yang juga bertindak atas nama Negara IndonesiaTimur dan Sumatera Timur serta wakil-wakil Republik Indonesiadari Yogyakarta diadakan di Jakarta pada bulan itu pula. Inimenghasilkan piagam persetujuan di antara kedua wakil peme-rintahan pada 19 Mei 1950 untuk secepatnya mengimplementasi-kan pembentukan Negara Kesatuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Negara kesatuan ini menganut sistem parlemen pe-nuh, dengan demikian tidak ada kesempatan bagi Hatta untukmengetuai kabinet seperti masa RIS 1945, karena kedudukannyananti adalah sebagai wakil kepala negara. Masyumi bersiap-siapuntuk kemungkinan mengetuai pemerintahan dan memang kemu-dian Natsir diminta Soekarno untuk mengepalai pemerintahan

Karena itu dapat dimengerti mengapa Republik Indonesia Serikat yang merupakanhasil persetujuan KMB di Den Haag 1949 segera berganti dengan negara kesatuanRepublik Indonesia; ini berlangsung delapan bulan setelah penyerahan kedaulatan.Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, serta demonstrasi untukmenuntut pembubaran RIS. Selain itu percobaan Kup yang dipimpin Kapten Westerlingdi Bandung dari KNIL pada Januari 1950, pembangkangan Andi Azis bekas tentaraBelanda dari KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger-Tentara Kerajaan HindiaBelanda), ini semua tidak memberi gairah untuk mempertahankan bentuk negaraserikat, Lihat. George Mc. T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca,NY; Cornell University Press, 1952. Bab XII. Lihat Deliar Noer, Partai Islam diPentas…, Ibid., hlm. 259. Tentang Westerling, lihat otobiografinya Challenge to Ter-ror, London, Kimber, 1952.


selaku perdana menteri.277 Mosi Integral Natsir yang dikemuka-kan di atas memudahkan jalan bagi pembentukan negara kesa-tuan. Masyumi sebagai Partai Islam saat itu sepakat juga denganbentuk negara kesatuan dengan catatan bahwa bentuk ini tidakmenghilangkan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mem-peroleh otonomi penuh.278

Pada Agustus 1950, Indonesia telah resmi menjadi NegaraKesatuan dan Natsir selaku perdana menteri ditunjuk PresidenSoekarno melalui formatur kabinet dengan mengesahkan kabi-netnya kemudian. Tetapi menjelang akhir masa kabinet ini,Natsir selaku Perdana Menteri dalam suatu dialog membantahpendapat Soekarno mengenai penyelesaian Irian Barat (sekarangdisebut Papua) yang ketika itu masih di tangan Belanda denganmengingatkannya mengenai kebijaksanaan pemerintah yang ha-nya diputuskan kabinet yang diketuai Natsir selaku perdana men-teri. Soekarno yang memahami, terpaksa mengakui ini, namunsemenjak itu hubungan mereka tidak pernah mesra lagi, apa lagidi kemudian hari menyangkut keterlibatan Natsir dalam peris-tiwa PRRI serta gagasan Demokrasi Terpimpin yang ditentang-nya, telah memutuskan hubungan sama sekali (Noer 2001: 195).

Natsir selaku pimpinan Partai memiliki garis perjuangannyauntuk membela kepentingan Islam di tengah penganut agama-agama lain di mana mereka hidup dan tumbuh sebagai bagiandari rakyat Indonesia. Kemajemukan ini menyadarkan bahwapersoalan menjaga keragaman hidup sangat penting dalam pan-dangan Natsir, karena itu ia perlu menjelaskan mengenai “tole-ransi ajaran Islam”. Dalam pandangannya,

Adalah sunnatullah sesuatu keyakinan yangsebenarnya-benarnya keyakinan, tidak dapat diperolehdengan paksaan; (2) Maka agama yang sebenar-benarnya

277Mengenai piagam ini dapat dilihat dalam Kementerian Penerangan Republik Indone-sia Daerah Istimewa Yogyakarta-Jakarta, Kementerian Penerangan 1953, hlm. 327dst. Mengenai mosi integral Natsir, lihat kumpulan tulisan Capita Selecta, Jilid 2,Jakarta, Pustaka Pendis, 1957, hlm. 3-7. Mengenai kedudukan Hatta lihat Deliar Noer,Islam di Pentas…, Ibid., hlm. 261.

278Deliar Noer, Ibid, hlm. 263.


agama, menurut Islam ialah agama yang sesuai dengansunatullah ini. Kaidahnya: tidak ada paksaan dalam aga-ma;… Orang Islam hanya disuruh memanggil, sekali lagimemanggil dengan cara yang bersih dari segala bersifatpaksa;…, (5)…Kalimat Tauhid yang membawa keyakinankepadanya, bahwa Allah adalah Tuhan bagi segenapmanusia, maka seorang Muslim harus memancarkan disekeliling jiwa tasamuh dan toleransi dalam menghadapiagama lain. Agama Islam dalam menghadapi orang yangberlainan agama sebagai berikut (lihat Qs. Assyura: 15);(6) Toleransi yang diajarkan Islam itu, dalam kehidupanantaragama bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif.Ia itu aktif dalam menghargai dan menghormati keyakin-an orang lain, aktif dan bersedia senantiasa untuk mencarititik persamaan antara bermacam-macam perbedaan.Bukan itu saja, kemerdekaan beragama bagi seorangMuslim adalah suatu nilai-nilai hidup yang lebih tinggidaripada nilai jiwanya sendiri…, maka seorang Muslimdiwajibkan untuk melindungi kemerdekaan anggotaagama tersebut agar manusia umumnya merdeka untukmenyembah Tuhan menurut agamanya masing-masingdan di mana perlu dengan mempertahankan jiwanya.279

Dengan demikian sesungguhnya ajaran agama Islam tidak ha-nya menghormati agama lain, melainkan juga diwajibkan untukmelindungi hak-hak mereka untuk menjalankan keyakinannyaitu dengan bersikap adil. Penghormatan terhadap keragamanatau kemajemukan itu dalam konteks toleransi untuk kehidupanpolitik kenegaraan menurut Natsir adalah memungkinkan ter-bukanya ruang dan suasana yang seluas-luasnya bagi konfrontasidari ide-ide dan pemikiran-pemikiran.

279Kutipan ini berasal dari suatu artikel “Keragaman hidup antaragama,” yang diterbitkanuntuk pertama kalinya dalam majalah Masyumi Hikmah, Jakarta, Februari 1954.Capita Selecta II, Jakarta, Pustaka Pendis, 1957, hlm. 225-229. Lihat Herbert Feith &Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta, LP3ES, 1988, hlm.216-219.


Mengenai keterkaitan negara dengan agama, soal ini dalamajaran Islam tidak untuk dipisahkan. Negara bukan sesuatu yangberdiri sendiri secara netral dari hukum-hukum agama, bagi seti-ap Muslim menurut Natsir berkewajiban untuk tegaknya ajaranIslam dalam kehidupan masyarakat atau orang ramai dan takterkecuali dengan persoalan-persoalan politik. Dalam hal inidijelaskan Natsir:

Islam mewajibkan kepada semua orang Islam laki-laki dan perempuan supaya menuntut ilmu. Islam me-miliki undang-undang kewajiban belajar kata orangsekarang. Bagaimana undang-undang Islam ini dapatberlaku kalau tidak ada kekuasaan pemerintahan(negara) yang akan melaksanakan agar undang-undang itu dapat dijalankan?

…,Islam memiliki undang-undang yang menetap-kan hak-hak dan kewajiban kedua pihak dalam perka-winan dan perceraian yang adil dan sempurna, danmelindungi laki-laki dan perempuan lebih sempurnadaripada undang-undang perkawinan manapun juga.Akan tetapi undang-undang itu sudah terang tidakakan berlaku sebagaimana mestinya, bila tidak adasesuatu kekuasaan untuk menghukum si bersalah,yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan UUitu…, sebagaimana yang kita lihat keadaannya dalamnegeri-negeri yang memisahkan agama dan negara se-perti di Barat sekarang, di mana perzinahan dan keca-bulan merajalela.280

Dengan melihat negara itu hanya sebagai alat dan bukan tuju-an maka ia menganggap tidak perlu lagi adanya ijma ulamamengenai suatu keharusan bersatunya agama dengan negara, me-nurutnya, ada atau tidak ada ijma keberadaan negara di duniaini memang suatu keharusan.

280Mohammad Natsir, Capita Selecta, Jakarta, Bulan-Bintang, 1973, hlm. 441.


Perdebatan mengenai bentuk negara Islam bukanlah pekerjaanyang mudah. Di kalangan pemikir Islam persoalan ini masih me-rupakan arena perdebatan yang hangat dan berkepanjangan. Me-nurut Natsir bentuk negara Islam adalah bagaimana mengembang-kan Syuro, semua tergantung pada ijtihad, umat Islam tidak mene-tapkan secara kaku dan pasti. Dikemukakan pula bahwa sejauhmenyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebabIslam hanyalah mungkin berhasil dalam suatu sistem demokratis.Melalui sistem demokratis itu mereka mempunyai kesempatan mem-buat peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.281

Dalam hubungan ini Natsir pernah menyatakan bahwa untuk dasarnegara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan yaitu sekulerisme(La-diniyah) atau paham Islam (Dini) (Maarif 1985: 127).

Membandingkan konsep demokrasi Eropa dan Yunani kunodengan prinsip kenegaraan Islam, akan memberikan kesan bahwaIslam cenderung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Ero-pa, karena Islam mengajarkan persamaan manusia dalam semuabidang kehidupan. Namun Islam mewajibkan kepatuhan mutlakkaum Muslimin kepada hukum-hukum Allah yang berdasarkanAlquran dan sunnah Rasulullah Saw. Kewajiban ini memberikanbatasan kepada rakyat untuk membuat hukum-hukum atau per-aturan-peraturan yang tidak berdasarkan “kehendak rakyat yangbersifat mutlak” yang merupakan bagian tak terpisahkan darikonsep demokrasi Barat modern. Garis pemikiran seperti inilahsehingga Natsir menganggap Islam tidak cocok dengan gagasandemokrasi Barat.282

Agama Islam memiliki suatu kaidah mengenai soal ibadah yangberkait antara manusia dengan Tuhan, “semua terlarang, kecualiyang diperintahkan” dan yang berkait dengan hidup keduniaan“semua boleh, kecuali yang terlarang”, atau dalam istilah yuris-prudensi Islam disebut al-bara’ atul-ashliqah. Maka terbukalah

281Lihat Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta, LP3ES, 1985, hlm. 130dalam Ahmad Suhelmy, Soekarno versus Natsir, Jakarta, Darul Falah, 1999, hlm. 86,lihat juga Kahin, “Mohammad Natsir” dalam Yusuf Abdullah Puar, Ibid., hlm. 333.

282Ahmad Suhelmy, Ibid, hlm. 90.


bagi manusia dalam bidang amat luas untuk mengambil inisiatifmempergunakan pikiran atau ijtihadnya dalam semua lapanganhidup sesuai dengan kemajuan serta tuntutan ruang dan waktu.Menurut Natsir, agama baru mencampuri apabila usaha-usahaterhadap ijtihad serta rasio akan membentur kepada batas-batasmoral keadilan, perikemanusiaan, yang sudah digelapkan dalamstandar agama.283 Mengenai sikap demokratis yang menghargaikebebasan untuk mengemukakan pendapat, pada prinsipnya Na-tsir sangat mendukung. Ia sering mengutip pendapat Voltaireyang mengatakan, “Kapan pun, di mana pun Tuan kemukakanpendapat itu, akan saya tentang habis-habisan. Akan tetapi dibalik itu, kebebasan Tuan, hak Tuan untuk memiliki pendapatitu, di mana pun dan kapan pun akan saya bela mati-matian”284

Agama yang berdasarkan Islam bukan berarti menganutpaham Theocratie seperti negara Vatikan, misalnya. MenurutNatsir teokrasi (Theocratie) adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai satu sistem kependetaan (priest-hood) yang memiliki hierarki, dan menjalankan demikian itu se-bagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal sistemkependetaan demikian. Jadi negara yang berdasarkan Islambukanlah satu teokrasi. Ia demokrasi. Ia bukan pula sekuler, iaadalah negara demokrasi Islam. Maka negara yang berdasarkanIslam itu barangkali dapat disebut Theistic Democracy.285

Karena itu ia bersama pemimpin Islam lainnya dalam sidangKonstituante memperjuangkan agar negara Republik Indonesiaini berdasarkan Islam, negara demokrasi berdasarkan Islam. Diantara prinsip demokrasi yang terkenal menurutnya adalah, (1)golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan darigolongan terbesar (majority); (2) golongan kecil yang berlainan

283Ibid, hlm. 54-56.284Diambil dari makalah Yusril Ihza Mahendra, “Partai Islam di Era Reformasi,” Jakarta,

12-13 Juni 1998 dalam Kawiyan (Ed.), Membangun Indonesia yang Demokratis danBerkeadilan, Jakarta, Global Publika, 1998, hlm. 46.

285Lihat pandangan Natsir dalam pidatonya di sidang Konstituante, Islam sebagai DasarNegara, (t.t.) (t.pt.)


pendapat dari mayoritas terjamin hidupnya dalam masyarakat(Natsir 1957).

Pandangan Natsir tegas dan tajam bahwa Islam tidak dapatdipisahkan dengan persoalan politik kenegaraan, pandangan ataupaham yang memisahkan agama dengan kehidupan dunia menu-rutnya juga bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dalambagian inilah, maka Natsir menyoroti persoalan Sekulerisme.Dalam salah satu pidatonya pada 12 November 1957 di hadapananggota Dewan Konstituante ketika sedang terjadi perbedaanpendapat mengenai hubungan Islam dan dasar negara, Natsirmenegaskan pula mengenai bahayanya pemikiran Sekulerisme.Natsir dalam tulisannya mengemukakan:

Meskipun mungkin pada suatu saat sekuleris itumengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupankesehariannya, sebagai pribadi-pribadi sekuleris tidakmengakui keperluan terhadap suatu hubungan sepertiitu dalam kehidupan sehari-hari yang dinyatakandalam sikap-sikap, tingkah laku dan tindakan-tindakan atau dalam doa dan ibadah.286

Apa yang menjadikan paham ini berbahaya? Sekulerisme tidakdapat menjawab “apakah arti hidup itu?” Sehingga orang merasakehilangan makna hidup serta akan mengalami apa yang disebutkemerosotan spiritual. Penyakit jiwa (Neuroses) akan mudahmenghinggapi mereka. Menurut Natsir di negara sekuler masa-lah-masalah ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan lain-lainsemata-mata ditentukan pada kepentingan-kepentingan material,bukan karena nilai-nilai spiritual. Pemahaman mengenai Sekuler-isme memiliki hubungan erat dengan persoalan agama dan nega-ra. Gagasan pemisahan agama dan negara yang dikemukakanSoekarno dinilai Natsir sarat dengan nilai-nilai sekuler, maka iamenanggapi persoalan ini secara serius. 287

286Mohammad Natsir, “Bahaya Sekulerisme,” dalam Herbert Feith dan Lance Castles(ed.), Pemikiran…, Ibid., hlm. 215-216.

287 Ahmad Suhelmy, Ibid., hlm. 76.


Jika sebuah landasan dipakai untuk membentuk suatu negara,tidak dapat lain bahwa negara itu pertama-tama harus mencer-minkan apa yang sesungguhnya hidup, terutama falsafah hidupdari sebagian besar rakyatnya. Prinsip tadi pun mengharuskanuntuk memberi ruang hidup bagi golongan yang berpendapat laindaripada mayoritas, keduanya harus berjalin berkelindan, yangsatu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, tidak dapat hanyasalah satu saja, sebab bila itu terjadi bukan demokrasi lagi melain-kan diktatur atau tirani atau oligarki. Islam sebagai dasar negaramenurut Natsir bukan semata beralasan karena kelompok ataugolongan umat Islam itu terbanyak di negeri ini. Islam diajukansebagai dasar negara karena keyakinan bahwa ajaran Islamberhubungan dengan ketatanegaraan dan masyarakat yang ada.Ajaran Islam juga memiliki sifat-sifat yang sempurna bagi kehi-dupan negara dan masyarakat, dan dapat menjamin keragaman,saling menghargai di antara pelbagai kelompok atau golongan didalamnya, sehingga kalaupun besar ia tidak akan memaksa,kalupun tinggi malah akan melindungi (Natsir 1957: 20). Memper-juangkan Islam sebagai Dasar Negara dalam sidang Konstituantetahun 1957, Natsir berkesimpulan:

…, (2) Negara adalah alat, atau yang kita namakaninstitution; (3) Yang dinamakan state philosophy ataudasar negara itu, ialah satu dasar yang mampu mem-bangunkan jiwa dan membina rakyat lahir dan batin,sehingga menjadi satu bangsa yang berakhlak, bangsasusila yang dapat mengatur diri-sendiri. Maka hanyasatu filosofi yang berpusat kepada kepercayaan danketaatan kepada kedaulatan Tuhan yang mutlak seba-gai sumber hukum dan nilai-nilai hidup itulah yangdapat melakukan fungsi yang demikian. KedaulatanTuhan sebagai Gravitational centre segala-galanyadalam Islam. Adapun filosofi negara atau dasar negarayang akan dirumuskan, apabila tidak berpusat danmendapat nucleus di dalam kedaulatan Tuhan yangmutlak, perumusan itu akan merupakan rangkaian


288Mohammad Natsir, Islam sebagai…, Ibid., hlm. 72-76.289Keteguhan Natsir di garis terdepan para pemimpin Islam dalam forum perdebatan

dalam sidang permusyawaratan Dewan Konstituante di tahun 1957-an dan bahkansebelum proklamasi kemerdekaan telah menggerakkan jari serta menginspirasikanHamka, sosok sastrawan, ulama dan budayawan kenamaan untuk menuliskan sebuahpuisi-syair yang memberikan dorongan dan keteguhan Natsir untuk memperjuangkanapa yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Lihat bait-bait puisi yang disusun Hamkadalam Mohammad Natsir, Ibid.

butir pasir yang kering, yang tidak ada mengandungkekuatan apa pun. Maka bukan butir perumusan nilai,tetapi sumber nilai itu sendiri yang harus dijadikandasar negara. Umat Islam menghendaki Islam sebagaidasar Negara Republik Indonesia ini.288

Apa yang diperjuangkan Natsir, kawan-kawannya darikalangan Islam melalui fraksinya di dalam sidang Konstituantedalam rangka mengisi jiwa dan tujuan proklamasi Republik In-donesia mulai sejak masa awal kemerdekaan hingga lebih darisepuluh tahun sesudahnya, telah berlalu di kalangan pengikutNatsir atau kalangan modernis Islam yang lebih dikenal dengansebutan Izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaummuslimin). Pemikiran Natsir memperlihatkan komitmen, tang-gung jawab, amanah dan semangatnya untuk teguh membela Is-lam dari serangan kalangan nasionalis sekuler yang hendakmenjelekkannya.289 Adapun terjadinya wacana (discourse) antaraNatsir dengan beberapa pemimpin pergerakan nasional merupa-kan suatu persoalan yang harus ditempatkan dalam konteks per-lunya pencarian identitas dan ideologi perjuangan untuk meru-muskan sebuah filosofi dasar bagi terbentuknya apa yang men-jadi cita-cita negara Indonesia ke depan.

Soekarno yang didukung tentara telah memberikan reaksi ne-gatif terhadap apa yang menjadi hasil kesepakatan-kesepakatanyang telah dicapai dalam sidang Konstituante, ditambah denganoposisi terselubungnya terhadap pemerintahan dari kabinet masaitu, Soekarno menginginkan kabinet berkaki empat setelah pe-milu. Keinginan ini ditolak partai-partai Islam. Ali Sastroamidjojosebagai formatur kabinet menjelaskan betapa tekanan Soekarno


290Ali Sastroamidjojo, Tonggak…, Ibid., hlm. 343.291Deliar Noer, Partai Islam…, Ibid., hlm. 255-256.292Ketika di awal kemerdekaan, di kalangan kelompok dan kekuatan Islam memiliki

pembagian tugas yang jelas seperti kepemimpinan politik dilaksanakan PartaiMasyumi, soal dakwah dilaksanakan anggota istimewa yaitu NU dan Muhammadiyah,Jamiatul Washliyah, PUI dan lain-lain. Kekuatan militan diperankan Hizbulah danSabilillah yang pada tahun 1945-1949 berada di TNI maupun di luar. Dalam kekuatanIslam politik, kelompok Islam memiliki lebih kurang 43,7-44 persen di dalam parlemensesudah tahun 1955, dan di dalam kabinet memiliki perwakilan cukup penting,khususnya dalam kabinet berturut-turut di antara tahun 1950-1952 dengan memegangtampuk pimpinan pemerintahan, yaitu Perdana Menteri Dr. Mohammad Natsir danPerdana Menteri Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Lihat H.M. Syafaat Mintaredja, S.H.,Islam dan Politik Islam dan Negara di Indonesia, (t.pt.)1973, hlm. 24-25.

terhadapnya sewaktu ia melaporkan susunan kabinet yangdibentuknya. Soekarno mengatakan:

Saudara sebagai formatur bersikap tidak adil ter-hadap Partai Komunis Indonesia (PKI) mengapakahsuatu Partai itu, tidak kau ikut sertakan dalam kabinetbaru! Ini tidak adil, kata Soekarno dengan marah…,290

Kabinet ini akhirnya tetap dilantik pada 20 Maret 1956. Kabi-net ini tidak dapat menghasilkan prestasi kerja yang besar danketidakkompakan partai-partai pendukung kabinet menyebabkankabinet jatuh pada bulan Maret 1957, setelah pada bulan JanuariMasyumi dan Perti menarik menteri-menterinya dari pemerin-tahan, sementara itu NU dan PSII juga menuntut perombakankabinet. Masa ini pergolakan daerah semakin gencar, gerak ten-tara dengan pimpinan utamanya Jenderal A.H. Nasution me-masuki pusat-pusat kekuasaan, ditunjuknya Ir. H. Djuanda yangnon-Partisan membentuk Zaken Kabinet, hubungan Masyumidengan Liga Muslim (terdiri dari NU dan PSII) berikutnya sema-kin memburuk, serta mundurnya Hatta dari kedudukan sebagaiwakil presiden akhir 1956, semakin menyulitkan Masyumi, kare-na Hatta adalah link penting Partai ini di pusat kekuasaan.291

“Disudutkannya Masyumi” dari kekuatan nasional lainnya pa-da dasarnya telah memecah-belah dan melemahkan kekuatanIslam politik yang sebenarnya. Islam yang merupakan satu-satu-nya memiliki satu pandangan hidup sendiri sebagai ikatan la-hir,292 kini telah terbelah. Dan, Masyumi nampak berada pada


Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965)

EMASUKI era Demokrasi Terpimpin yang dimulai denganDekrit Presiden 5 Juli 1959, Partai-Partai Islam pada umum-nya sepakat mengenai pola hubungan Islam politik, bahwa

Islam merupakan dasar negara yang akan diperjuangkan sampai Indo-nesia menjadi negara Islam. Setelah Masyumi bubar, Soekarno men-jadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan dengan cara mengendalikankeseimbangan kekuatan politik, terutama yang dikenal dengan “sudutsegi tiga kekuatan”, yaitu Soekarno sebagai pusat pengendali,kemudian TNI (khususnya Angkatan Darat) pada satu sudut segitiga dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada sudut segi tiga lainnya.Dua kekuatan yang disebutkan terakhir itu telah membangunpengaruh dengan Soekarno walaupun di antara mereka sendiri terjadipersaingan secara diam-diam, bahkan dalam perjalanan selanjutnyaterjadi persaingan terbuka dan konflik fisik di tingkat elit maupunakar rumput (grass root). Partai Islam yang masih eksis adalahNahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) danPartai Tarbiyah (Perti). Menjelma menjadi Partai-partai Islam yangberusaha membela dan menjaga kepentingan Islam dalam kehidupanpolitik kenegaraan, mereka harus menerima dasar negara Pancasilaberdasarkan sistem yang dibangun Soekarno di Indonesia.

Sistem yang dibangun bersamaan dengan berbagai alat peme-rintahan baru adalah terjadinya prosedur tidak lazim dalam pem-bentukan kabinet, ditambah dengan keterlibatan militer dalampolitik, dan PKI yang juga telah berhasil meningkatkan peran-annya dalam pemerintahan dan masyarakat. Partai ini lambat

M

posisi yang berseberangan ketika NU, PERTI dan PSII menyesu-aikan diri dengan keinginan Soekarno. Didukung dengan kuatdari oleh PKI dan militer, Soekarno mengeluarkan Dekrit Pre-siden 1959, intinya mengajak kembali ke UUD 45, dibubarkan-nya Konstitante. Demokrasi Terpimpin pun lahir!


laun semakin mempengaruhi Presiden Soekarno, apalagi karenaPresiden semakin lama semakin membina jalinan yang mesra de-ngan negara-negara komunis, terutama dengan Cina, ini kemu-dian dikenal dengan “Poros Jakarta-Peking-Pyongyang.”293 Ke-adaan ini memberikan ruang politik yang berbeda di mana posisipolitik Soekarno menjadi titik tumpu arah politik dan pemerin-tahan di Indonesia. Ia tidak hanya sebagai kepala negara mela-inkan juga kepala pemerintahan atau pimpinan eksekutif, bahkansejak tahun 1962, ia telah dilantik menjadi presiden seumur hi-dup, karena itu pandangan yang didengarkan adalah pandanganyang menyokongnya saja. Soekarno mendapat sebutan “PemimpinBesar Revolusi” sedangkan kalangan pembangkang disebut “Kon-trarevolusioner”, oleh sebab itu setiap lawan harus dihancurkan.Partai yang sangat berpegang pada prinsip demokrasi dan maumengambil kemajuan atau yang datang dari pandangan duniaBarat dilarang hidup, sehingga pada tahun 1960 Partai Masyumi,Partai Islam modernis yang berpegang kepada prinsip demokrasidan berasas Islam dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berpe-gang pada prinsip sosialis demokrat, keduanya sangat mengan-jurkan kemajuan, telah dinyatakan dilarang hidup di wilayahRepublik Indonesia.

Yang dilakukan kalangan Islam khususnya kelompok modernisIslam, eks Masyumi, dan kalangan muda Muslim yang berhimpundalam organisasi independen seperti Himpunan Mahasiswa Islam(HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemuda Muhammadiyah,Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) serta lainnya atau yangberkumpul tanpa organisasi, mereka satu sama lain saling memilikikontak untuk mempersiapkan diri pada masa selanjutnya bilaterjadi suatu perubahan atau keharusan suatu perubahan politik.

Akibat tindakan rezim Orde Lama itu, para tokoh politisi yangberbeda haluan dengan Soekarno mengalami penderitaan dancobaan yang demikian berat. Banyak di antara mereka mengalami

293Poros Jakarta–Peking–Pyongyang, merupakan aliansi tiga kekuatan dari tiga negarayang bekerja sama, memiliki pandangan dan sikap sebenarnya menentang dan sangatanti kepada negara Barat yang liberalis dan kapitalis


teror, intimidasi dan fitnah maupun ancaman, sehingga tidaksedikit di antaranya harus meninggalkan kota Jakarta danmenyingkir ke daerah yang lebih aman, tidak terkecuali tokoh-tokoh Masyumi ini. Tokoh dan pejuang Islam yang ditahan dibawah rezim totaliter Soekarno menceritakan pengalaman danpenderitaan mereka dalam rumah tahanan (baik penjara, asrama,atau rumah tahanan), sebagian mereka mengalami tekanan danteraniaya.294 Para pemimpin Masyumi, para anggota dan kalanganIslam modernis lainnya dipenjarakan Soekarno karena dianggapkontrarevolusioner, di antaranya Mohammad Natsir, Hamka,Mohammad Roem, M. Yunan Nasution, K.H. Isa Ansyari, Prawoto,Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawiranegara, M.Z Mutaq-qin, sedangkan dari kalangan Partai Sosialis di antaranya SutanSyahrir, Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, sementara Sutan Tak-dir Alisyahbana dan Sumitro melarikan diri keluar negeri (sempatmenetap di Malaysia).

Perkembangan keadaan terutama sikap politik ketiga Partai Is-lam lainnya yaitu NU, PSII dan Perti, merupakan pukulan bagiMasyumi. Presiden Soekarno berhasil mengisolasi Masyumi bukansaja dari kabinet, melainkan juga dari rekan-rekannya sesama PartaiIslam. Maka pada masa ini merupakan permulaan dari lembaranyang “gelap” bagi umat Islam, Sukiman dari kalangan Masyumi telahmemperlihatkan sikap kooperatifnya dengan setuju menerimasistem presidensial tetapi tiap perubahan konstitusional menurutnyahendaklah melalui prosedur yang sesuai dengan konstitusi.295

Komunikasi politik yang penuh dengan perbedaan ini bukan sajasemakin membuat renggang dan asing antara Masyumi denganSoekarno, melainkan juga diperlihatkan secara konfrontatif denganPresiden, bahwa kalangan Masyumi tidak dapat berkompromidengan Soekarno dalam soal demokrasi. Namun Mohammad Natsirsendiri tidak didukung seluruh kawannya dalam Partai. Perbeda-annya dengan kelompok Sukiman telah beberapa kali dikemukakan,akan tetapi ada lagi kelompok lain, sekolompok yang lebih muda

294Deliar Noer, Partai Islam…, Ibid, hlm. 349-352.295Ibid, hlm. 365-366.


yang berafiliasi dengan Persatuan Islam, menentang integritaskepemimpinan ini. Dalam satu kongres Masyumi di Bandung tahun1956, para anggota muda yang memiliki reputasi mengecam tokohini menganggap mereka lebih dekat dengan para pemimpin partailain yang lebih bercorak Barat ketimbang Islam, yang menjauhkanmereka dari anggota-anggota yang lebih terikat dengan Islam.

Mohammad Natsir akhirnya menyeberang bergabung denganPRRI pada tahun 1958, tetapi hanya sebagian kecil saja yang ber-sikap kritis kepadanya. Ketika ia kembali ke Jawa karena mem-peroleh amnesti dari pemerintah pusat, anggota muda yang kritisyaitu Isa Ansyari meminta maaf kepada tokoh yang disegani inipada tahun 1961. Sedangkan di pihak anggota istimewa Masyumi,pada umumnya mereka bersimpati dengan Mohammad Natsir wa-laupun ia sendiri “meninggalkan” Masyumi dengan turut berga-bung bersama PRRI. Anggota istimewa menyokong Natsir dalamkebijaksanaannya memimpin Masyumi, namun dalam perkem-bangan lebih lanjut Al-Jamiyatul Wasliyah, organisasi yang ber-asal dari Sumatera Utara agaknya merasa perlu membersihkandiri dari keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI tahun 1958,karena memang sebagian pemimpin dan anggotanya turutmemberontak, sekurang-kurangnya bersimpati dengan aksi itu.

Muhammadiyah, salah satu organisasi yang sedikit banyakpunya kesamaan dengan al-Jamiyatul Wasliyah, walaupunsebenarnya organisasi ini dapat bersikap lebih menjaga harga diri.Muhammadiyah agaknya merupakan organisasi terbesar di Indo-nesia dalam bidang sosial dan pendidikan, tetapi semenjak tahun1950-an, telah terdengar suara untuk menjadikan Muhammadiyahsebagai partai politik. Suara-suara ini dapat dikalahkan denganpendapat yang menginginkan Muhammadiyah tetap merupakanorganisasi sosial terutama karena aspirasi Muhammadiyah telahmendapat saluran dalam Partai Masyumi. Elit Muhammadiyahbeberapa kali menjadi menteri dalam pemerintahan atas namaMasyumi, dan banyak juga anggota parlemen Masyumi yang ber-asal dari Muhammadiyah. Melalui berbagai kongres organisasi initetap mempertegas kedudukannya sebagai organisasi sosial,


namun di era Demokrasi Terpimpin, Universitas Muhammadiyahkemudian sempat memberi gelar doktor honorus causa kepadaPresiden Soekarno dalam bidang Tauhid yaitu pada tahun 1965.296

Organisasi ini sebenarnya memiliki pertalian yang erat sekali de-ngan Masyumi tetapi Soekarno adalah juga anggota Muham-madiyah, karena itu organisasi ini memposisikan dirinya secaralebih berhati-hati. Organisasi lainnya yang memiliki afiliasi denganPartai Masyumi adalah Gasbindo (Gabungan Serikat Buruh IslamIndonesia), organisasi yang erat sekali hubungannya dengan Ma-syumi, mulanya bagian dari Masyumi yaitu Sarikat Buruh IslamIndonesia, kemudian berganti menjadi Gasbindo pada tahun 1960,yang diketuai Jusuf Wibisono yang telah melepaskan diri dariMasyumi, dan ia dapat memegang kedudukan sebagai anggotaparlemen DPRGR yang mewakili Gasbindo. Tahun 1959 dan 1960merupakan tahun-tahun yang menimbulkan ketegangan bagiMasyumi. Untuk menyelamatkan anggota-anggota istimewa Partaiini, diputuskan untuk melepaskan mereka dari kaitan Partai, inikemudian disetujui bersama di antara pimpinan Partai dan pim-pinan anggota-anggota istimewa itu dalam suatu rapat pada 8 Sep-tember 1959 di Jakarta. Langkah ini merupakan suatu upaya untukmenghadapi berbagai kemungkinan.297

Soekarno membentuk kabinet dan Dewan Nasional, Moham-mad Natsir dan Partainya menolak pandangan Presiden mengenaisistem serta konsepsi kepala negara itu. Pimpinan-pimpinan darikalangan Islam tradisional seperti (NU) ada juga yang menolakseperti K.H. Dahlan dan Imron Rosyadi yang mengemukakan ke-tidaksetujuannya atas pemikiran Presiden. Kiai Dahlan menyata-kan bahwa penguburan Partai-Partai menimbulkan diktaturnegara, sedangkan Imron Rosyadi ketua pemuda Ansor (NU)menegaskan bahwa diktatur berlawanan dengan Islam. Ia juga

296Pada bulan Oktober 1963 suatu konperensi cabang Muhammadiyah Jakartamemutuskan untuk memberi gelar “Mubaligh Agung” kepada Presiden Soekarno, lihatDuta Masyarakat, 4 April 1961, lihat juga Deliar Noer, Ibid, hlm. 371-373.

297Lihat Duta Masyarakat, 4 April 1961, ini tidak berarti bahwa Jusuf Wibsono tidakmenghadapi kesukaran pada masa Demokrasi Terpimpin. Lihat juga Deliar Noer,Ibid, hlm. 373.


menuduh bahwa Dewan Nasional hanya dibentuk untuk keper-luan Presiden Soekarno. Dari kalangan tokoh Masyumi memberi-kan reaksi atas penguburan Partai pada Oktober 1960, Natsirberkata:

Selama demokrasi masih ada, selama itu pula Par-tai-Partai terus ada, dengan atau tidak dengan kepu-tusan pemerintah pada bulan November 1945, sebalik-nya dikatakannya pula selama masih ada kebebasanPartai selama itu demokrasi ditegakkan. Kalau Partai-Partai dikubur demokrasi otomatis akan terkubur dandi atas kuburan itu hanya dikatatur yang akanmemerintah. 298

Bagi Natsir, “demokrasi tidak dapat terhidangkan di atas talamemas,” sebaliknya ia sering kali meminta korban. Salah satu sya-rat demokrasi ialah pendukungnya harus memakai Partai sebagaialat menurut peraturan yang wajar dan bahwa pendukung iniharus dengan jujur menegakkan nilai-nilai yang berharga dalamhidup, “jangan alat-alat itu yang dijadikan tujuan dengan meng-injak nilai-nilai hidup.” Ia mengimbau semua pihak termasuk poli-tisi dan tentara untuk menghindarkan diri dari tindakan yangtidak sesuai dengan semangat demokrasi.299 Demokrasi Terpimpinmenurut Mohammad Natsir sangat berbahaya. Pandangannya inisejalan dengan yang dikemukakan kawan seperjuangannya yaituSyafruddin Prawiranegara. Ia pemimpin Masyumi yang pernahmemegang mandat dalam memimpin Pemerintahan DaruratRepublik Indonesia (PDRI) di Kota Bukittinggi Sumatera Barat,ketika Yogyakarta (ibu kota negara) di masa awal kemerdekaandiduduki tentara Belanda. Mengenai demokrasi terpimpin, di-kemukakannya:

Inilah bahaya yang sebesar-besarnya yang meng-ancam negara kita yakni bahwa “demokrasi” tengge-

298Harian Abadi, 30 Oktober 1956, harian Merdeka, 31 Oktober 1965. Lihat juga DeliarNoer, Islam di Pentas…, Ibid.

299Deliar Noer, Ibid, hlm. 354.


lam dalam “koalisi” dan “anarchi” di atas golongan-golongan yang bersenjata atau golongan yang mengu-asai golongan-golongan yang bersenjata itu.300

Berbeda dengan pandangan Soekarno, ia melihat DemokrasiTerpimpin sebagai antitesis dari sistem Demokrasi Parlementerdan sebagai jalan untuk keluar dari krisis berkepanjangan daripemerintahan yang mudah dijatuhkan, atau kabinet yang gam-pang jatuh bangun. Pada tanggal 17 Agustus 1959 dalam pidatodengan tajuk “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Soekarno men-jelaskan butir-butir pokok Demokrasi Terpimpin dalam duakategori yaitu:

(1) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berlaku kepa-da kepentingan umum, masyarakat dan negara; (2)Tiap-tiap orang mendapatkan penghidupan layak da-lam masyarakat, bangsa dan negara.301 Demokrasi ter-pimpin “ialah demokrasi, atau dalam UUD 45 dikata-kan demokrasi “yang dipimpin hikmat kebijaksanaandalam perwakilan”302

Nampak Soekarno di sini mencari pembenaran dari sistem itudalam Pancasila UUD 1945, kemudian dalam kesempatan lain iamenjelaskan “demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluarga-an, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.”303

Demokrasi kekeluargaan yang dimaksudkan adalah demokrasiyang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarahdan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tanganseorang “sesepuh”, seorang tua yang tidak mendiktatori, tetapi“memimpin,” menaungi.304 Sebaliknya Mohammad Natsir yangmelihat kekuasaan sepenuhnya terpusat di tangan Sukarno, tidakpernah percaya kepada janji-janji Soekarno itu. Ia mengantisipasi300Syafruddin Prawiranegara, Indonesia di Persimpangan Jalan, Jakarta-Bandung, al-

Maarif, 1951, hlm. 9. Lihat juga Deliar Noer, Islam di Pentas…, Ibid, hlm. 355.301Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid II, Jakarta, Panitia Penerbit, 1964, hlm. 272.302Lihat Mohammad Yamin (Ed.) Naskah Persiapan UUD 45, 3 jilid, Jakarta, Prapanca,

1960, 11, hlm. 212-214.303Soekarno, Di Bawah…, Ibid, hlm. 376.304Ibid.


dengan mengemukakan, “…bahwa segala-galanya akan ada di da-lam Demokrasi Terpimpin itu, kecuali demokrasi…, kecuali kebe-basan jiwa…dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakansuatu diktator sewenang-wenang.305

Di kalangan kekuatan Islam kalaulah tidak dikatakan terjadipersilangan dalam melihat langkah politik yang diambil Soekarno,nampak ada perbedaan nuansa yang sangat tajam dan jelas.Masyumi dari sayap modernis menentang sangat gigih ide danpelaksanaan Demokrasi Terpimpin, sementara lainnya masuk kedalam sistem itu karena berpegang kepada kaidah perjuangan,semisal K.H. Syaifuddin Zuhri (Menteri agama semasa demokrasiterpimpin) yang berasal dari kalangan NU berpandangan,menurutnya,

“… menderita kerugian 25% untuk menghindarikerugian 100% adalah suatu hasil perjuanganjuga…apa yang tidak tercapai 100% janganlah diting-galkan (dibuang), hasil yang sebagian (yang kurang100%) dengan perkataan lain janganlah bersikap jikatidak berhasil 100%, lebih baik tidak berhasil samasekali, perjuangan NU di zaman demokrasi terpimpintetap istiqomah.306

Pada tanggal 21 Juli, Presiden Soekarno memanggil pemimpin-pemimpin Masyumi (dan PSI). Dalam pertemuan hanya selama 10menit itu, Kepala Negara yang didampingi Kepala staf ketiga ang-katan, Kepala Polisi, Jaksa Agung, Kepala Staf Komando PerangTertinggi, Sekretaris Militer dari komando tertinggi ini, MenteriPenerangan, dan Direktur Kabinet Presiden menyerahkan setumpukdaftar pertanyaan (Questioner) yang harus dijawab pimpinan Partaidalam waktu satu minggu. Pemimpin Masyumi yang datang ialahPrawoto, M. Yunan Nasution, sedangkan dari kalangan PSI yaituSyahrir, Soebadio Sastrosatomo dan T.A. Murad, adapun Sukimanyang juga bermaksud hadir sedang berada di Yogyakarta.305Yusuf Abdullah Puar, “Trias Politika RI Sering Digugat,” dalam Panji Masyarakat,

No. 250, tahun XX, Juli 1978, hlm. 23.306Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi…, Ibid.


Pada tanggal 28 Juli, wakil-wakil Partai kembali bertemu denganPresiden Soekarno, juga dihadiri para pimpinan angkatan, DirekturKabinet, Sekretaris Militer, yang berjalan hanya 7 menit. Presidenhanya berkata bahwa jawaban Partai bersangkutan akan dipelajari.Tanggapan dari pihak pemerintah diperlihatkan pada 17 Agustus1960, bertepatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ketikaPimpinan Pusat Partai Masyumi menerima surat dari DirekturKabinet melalui Surat Keputusan Presiden, No. 200/ 1960. Isinya,dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan, Pimpinan PartaiMasyumi harus menyatakan Partainya bubar, pembubaran ini harusdiberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak maka PartaiMasyumi akan diumumkan sebagai Partai terlarang. Para pimpinanMasyumi kemudian ditangkap. Hamka ditangkap di rumahnya pada27 Januari 1964, Kasman Singodimedjo pada 9 November 1963, dikompleks kepolisian Sukabumi, Jusuf Wibisono diambil dari rumah-nya di Pegangsaan Timur pada 26 Desember 1963, M. Yunan Nasu-tion ditahan mulai 16 Januari 1962, selaku sekretaris umum Masyu-mi; selain itu ditangkap juga Natsir, Safruddin Prawiranegara, Suki-man, Prawoto, Mohammad Roem, Boerhanuddin Harahap, danAnwar Haryono.307

Adanya peristiwa penangkapan dan penyingkiran pemimpin-pemimpin Islam yang sangat disegani yang dilakukan rezim dik-tator Soekarno tidaklah menyurutkan umat generasi selanjutnya.Kalangan yang lebih muda dan yang sebelumnya belum pernahterikat dengan Partai atau organisasi induk (seperti Masyumiatau NU) membentuk kelompok studi, tetapi sebenarnya merekamencoba menghimpun kekuatan dan menggalang persamaan pen-dapat untuk secara bersama-sama menghadapi kemungkinan per-gantian kekuasaan.308 Mereka sering berlindung pada sejumlahorganisasi seperti Persami (Persatuan Sarjana Muslim Indone-sia) atau PII dan HMI. Kelompok ini dijumpai di kota-kota danuniversitas-universitas di Jakarta, Medan, Yogyakarta dan UjungPandang, dan mereka dekat dengan Hatta, sedangkan eks anggota

307Deliar Noer, Ibid, hlm. 385-386.308Ibid, hlm. 416-421.


Masyumi, mereka saling berkomunikasi yang berpusat kepadaH. Fakih Usman, seorang tokoh Muhammadiyah yang disegani.

Pada Maret 1960, parlemen menolak anggaran belanja negara,penolakan ini bukan sesuatu yang bertentangan, ini dibenarkanUUD, namun Soekarno kecewa sehingga parlemen dibubarkan,setelah bubar Presiden mengangkat anggota parlemen baru yaituDPRPGR. Lembaga ini terdiri dari orang-orang Partai serta wakilgolongan karya, termasuk militer, politisi, buruh, petani, ulama,pemuda, wanita, intelektual dan pendidik; semuanya 283 orang,termasuk 129 anggota Partai. Adapun komposisi anggota diDPRGR ini disusun bersama antara Presiden dan tokoh PNI, NU,PKI dan seorang wakil Angkatan Darat.309 Pidato kenegaraan Soe-karno pada tahun 1960 yang dikenal dengan Manifesto Politik(Manipol) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara yangdiresmikan MPR(S) pada 1961. Sebagai syarat pengangkatannyamenjadi anggota parlemen, para calon anggota majelis ini haruslebih dahulu menyatakan kesetiaannya pada Manipol. Ditambahdengan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidupmelalui sidang majelis pada tahun 1962, semakin lengkaplahpelanggaran atas UUD 1945.310

309Harian Duta Masyarakat, 11, 21 dan 31 Maret 1960, Sutomo (Bung Tomo) dari PRJmengadukan Presiden ke pengadilan negeri 24 Agustus 1960, karena pembubaranDPR dan penggantinya dengan DPR pengangkatan, lihat Frans M. Parera, Bung Tomo:Dari 10 November 1945 ke Orde Baru, Jakarta, Gramedia, 1982, hlm, 221-240.

310Deliar Noer, Ibid, hlm. 367-368.


Yusril Ihza Mahendra bersalaman dengan Soeharto

PEMIKIRAN DAN TINDAKAN POLITIK 1 189

444441966-1973:

KONSOLIDASI DUA KEKUATAN

RDE Baru adalah era pemerintahan nasional yang dimulaidengan kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966, setelahPanglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkos-

trad) ini mengambil alih kekuasaan melalui Surat Perintah Sebe-las Maret (Supersemar) 1966 dari Presiden pertama Republik In-donesia, Ir. Soekarno. Orde Baru dikonsepsikan sebagai koreksitotal atas pemerintahan Orde Lama yang lebih cenderung ber-pihak kepada kalangan kiri (Komunis) dan Presiden Soekarnotidak mampu mempertanggungjawabkan kepemimpinan berkaitdengan sejumlah persoalan seperti terbunuhnya sejumlah perwiratinggi Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI

Pemikiran danTindakan Politik 1

Dalam Sistem Orde Baru(1966-1998)

O


(Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia), kemudianruntuhnya ekonomi negara dengan inflasi yang sangat tinggi sertapendapatan per kapita negara Indonesia di tahun 1966 yang ha-nya 120 dollar Amerika (Rais 1998: 19). Masa awal pemerintahanOrde Baru ini ditandai dengan integrasi yang kokoh antara umatIslam dengan militer serta kekuatan sosial lainnya ketika merekamenumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia.

Pilihan stratejik Orde Baru adalah pembangunan yang ber-orientasi kepada modernisasi dengan rekayasa politik melaluirestrukturisasi partai-partai politik, penerapan kebijaksanaanmassa mengambang (floating mass), pengintegrasian pendekatandengan kontrol, konsensus serta tekanan politik yang meng-gunakan instrumen-instrumen politiknya. Maka pada masa awaldan saat berjalannya Orde Baru, berkembang apa yang disebutsebagai masyarakat politik birokratis (bureaucratic polity).1 Ke-kuatan politik di luar birokrasi seperti partai politik, parlemen,pers maupun kelompok-kelompok kepentingan juga sangat lemahdalam mengontrol birokrasi, malah akhirnya tunduk dan harusmenyesuaikan diri dengan kepentingan yang menguntungkanbirokrasi (Anwar 1995:8-9).

Pada awal Orde Baru sering terdengar ejekan kepada umat Is-lam di Indonesia sebagai kelompok kekuatan yang mayoritas dalamangka (numeral majority) tetapi minoritas dalam hal teknik (tech-nical minority). Padahal, kelemahan dari kemampuan teknis padaumat Islam adalah aset positif pada masa perjuangan kolonial. Bagigenerasi zaman kolonial, memiliki kecakapan teknik yang tinggisesungguhnya suatu ironi, karena kecakapan itu didapat berkat“kompromi” atas “kultur kolonial” dalam bentuk sikap menerimapendidikan yang disediakan penjajah (Madjid 1983:3).

Ketika Orde Baru mulai memegang kekuasaan, kelas mene-ngah santri lama mengharap terehabilitasi ekonomi mereka.

1 Politik birokrasi (bureaucratic polity) ialah suatu sistem politik di mana kekuasaandan partisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan nasional terbatas padalingkup pegawai pemerintah terutama para perwira-perwira militer serta pejabat–pejabat tinggi birokrasi yang termasuk di dalamnya para teknokrat.


Ironisnya, harapannya tidak pernah terwujud. Negara yang se-cara politik sangat dominan mengatur kebijakan ekonomi, lebihbanyak memberi peluang bagi para pengusaha klien (clientbusinessment) yang bergerak dalam perdagangan dan sektor jasaberskala besar. Masuknya modal asing telah mendorong tumbuh-nya sektor industri yang kuat, arus modal raksasa dengan jaring-an internasional berteknologi canggih, dan tentu jaringan inidikuasai golongan Cina dan pengusaha klien yang memilikikoneksi politik dengan sejumlah elit Orde Baru.2 Kondisi tersebutsemakin mendesak pengusaha dan pedagang menengah santri,dan semakin melemahkan basis-basis sosial ekonomi yang pernahmenjadi tulang belakang kekuatan politik pengikut PartaiMasyumi maupun NU. Mengenai hal ini dapat dilihat darikemunduran besar yang dialami pedagang batik Muslim diMajalaya-Solo-Pekalongan, kemudian pengusaha tenun di Maja-lengka, pabrik rokok di Kudus, dan sebagainya. Demikian pulayang terjadi pada pedagang dan pengusaha menengah di kota-kota besar maupun kota kecil. Sehingga menjelang akhir 1970-an dan awal 1980-an, banyak di antara mereka yang sudahbangkrut atau gulung tikar atau pindah profesi lain.3

Satu sisi pemerintah mengembangkan syiar Islam dalamberbagai bidang terutama pembangunan fisik (kantor agama)serta aktivitas-aktivitas yang bersifat “show” seperti MusabaqohTilawatil Qur’an (MTQ), tarian dan nyanyian yang bernafaskanIslam serta ibadah dalam arti sempit (ritual). Pengertian Islamdalam hubungan dengan politik bukan saja tidak dianjurkan,malahan dianggap seakan tidak sesuai dengan Islam.Kecenderungan ini tentu mengingatkan kita pada nasihat yangdiberikan Snouck Hurgronye kepada pemerintah Hindia Belandauntuk membiarkan Islam dalam arti ibadah dan mengasingkanpemuda Islam dari agamanya, serta menyekat Islam dalampengertian sosial, ekonomi dan politik. (Noer 2001: 30).

2 Yahya Muhaimin, “Politik Pengusaha Nasional dan Menengah Indonesia”, Prisma,No.3, Tahun XIII, Maret 1984, hlm 63-72.

3 Yahya Muhaimin, Ibid.


Melihat keadaan ini, Mohammad Hatta, yang pernah dikenalsebagai salah seorang dari “Dua Serangkai” pemimpin nasionaldi masa awal kemerdekaan, bersama generasi muda Islam Indone-sia pada tahun 1966-1967, bermaksud mendirikan Partai Demo-krasi Islam Indonesia. Ia menghentikan usahanya itu segerasetelah pejabat Presiden Soeharto mencegahnya pada 17 Mei1967, walau mereka didesak untuk melanjutkan usahanya olehpendukungnya. Partai yang dicanangkannya itu bersifat partaikader, oleh sebab itu ketika badan musyawarah organisasi-organisasi Islam Amal Muslimin mengajak bersama mendirikanpartai, ia tidak menyetujuinya. Amal Muslimin membayangkansuatu partai yang langsung besar dengan massa pendukungseperti Masyumi serta dukungan organisasi-organisasi Islam.Orde Baru juga khawatir kalau-kalau Hatta akan “menyuruhmiliter kembali ke tangsi.”4 Mohammad Hatta juga tidakmenyetujui keputusan politik yang diambil pemerintah Orde Barumengenai anggota parlemen dari DPR dan MPR yang diangkattanpa proses pemilu; juga adanya hak “recall” yang dimiliki Partaiatas anggotanya yang duduk di dewan legislatif. Mengenai partaiagama, Mohammad Hatta berpendapat bahwa:

…tergabung berbagai paham kemasyarakatan, apa-bila partai agama itu meletakkan titik berat aksinyapada agama. (tetapi) suatu partai agama dapat pulamenitikberatkan aksinya pada program kemasya-rakatan, sedangkan agama baginya dipakai sebagaipimpinan untuk memelihara jiwa yang murni.5

Mohammad Hatta, walau lebih dikenal sebagai sosoknasionalis, tetapi juga ia seorang yang taat menjalankan agamaIslam. Ketika pada tahun 1973, timbul kehebohan dalam kalanganorang ramai yang beragama Islam di Indonesia, karena RUUPerkawinan dianggap berlawanan dengan ajaran Islam,

4 Deliar Noer, Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa, Bandung, Mizan, 2001, hlm. 163.5 Hatta, Menyambut pelajaran dari masa lampau untuk membangun masa depan,

Bandung, 1966, dalam Deliar Noer, Membincangkan…, Ibid, hlm. 164.


Mohammad Hatta berkirim surat kepada Presiden Soeharto agarpemerintah menerima tuntutan kalangan Islam itu.6

Setelah Komunis dibersihkan, umat Islam menuntut keme-nangannya. Segera setelah itu beberapa pemimpin Islam yangditahan semasa rezim Soekarno seperti pemimpin MasyumiMohammad Natsir dan lainnya dibebaskan. Tidak lama kemudianberlangsung pertemuan pada 15 Agustus 1966, di Masjid AgungAl-Azhar Jakarta. Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar limapuluh ribu umat Islam tersebut berkembang suatu kritik terse-lubung kepada pemerintah. Para pemimpin Islam yang hadir an-tara lain Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, PrawotoMangkusasmito, Asaat, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjomenuntut rehabilitasi atas Islam dengan mengizinkan umatmendirikan partai Masyumi sebagai alat perjuangan. Namuntuntutan tersebut gagal memperoleh persetujuan pemerintahsehingga umat Islam mulai kecewa terhadap pemerintahanSoeharto. Pihak pemerintah memandang bahwa rehabilitasiterhadap partai lama seperti Masyumi akan mendorong insidenyang pernah terjadi dan akan menggagalkan kembali pemba-ngunan nasional. Benarkah? Menurut seorang pakar politik Is-lam di Indonesia, sebenarnya bukanlah kecenderungan Masyumimembangun negara Indonesia melalui kekerasan, hanya tampak-nya memang ada pihak ketiga yang anti-Masyumi dengan alasanyang tidak jelas (Boland 1982).

Puncak dari persoalan ini adalah bahwa pemerintah Soehartopada 5 Februari 1968 tidak mengizinkan seorang pun tokohMasyumi memimpin dan mengambil peranan dalam partai yangbaru saja didirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).Hal itu terjadi dalam kongres I Parmusi pada 4-7 November 1968di kota Malang, ketika berusaha menampilkan Mohammad Roemsebagai ketua. Kemudian pada peristiwa lainnya, di saat Parmusidan Partai Nahdlatul Ulama (NU) mencoba kembali untukmengupayakan kedudukan Piagam Jakarta, inipun gagal, bahkan

6 Surat Hatta kepada Soeharto, 1 September1973.


kekecewaan kalangan umat Islam itu berlanjut dengan adanyapenundaan Pemilihan umum yang semestinya dilaksanakan padatahun 1968, diundur menjadi tahun 1971.

Keadaan ini menyebabkan pembelahan umat dalam dua bentukdengan tumbuhnya sikap pemerintah yang mendua, yaitutoleransi hanya diberikan kepada umat yang tidak mengem-bangkan aspirasi politik dan tidak “nyantri”, dan adanya upayayang sistimatis dengan melakukan penyingkiran orang-orangMasyumi yang notabene “kaum modernis atau reformis Islam.”Ini menimbulkan zaman baru perjuangan Islam, yakni melakukansuatu misi Islam politik dengan pendekatan yang berbeda sertaada usaha reformulasi stratejik perjuangan. Isu “Negara Islam”yang diusung sejak awal kemerdekaan, berubah dengan isu baru“Sekulerisasi Islam” dan “Masyarakat Muslim.” Pergeseran sikapdan pandangan itu menurut Mulkan (1989) lebih dipahami dandiletakkan pada konsep “kemungkinan dan peluang” (meminjamistilah Weber, Johnson 1986), yang diakibatkan penyempitan ru-ang gerak dan pengaruh “mesin politik” Orde Baru dengan konsepdepolitisasi umat serta masyarakat.

Konsep Negara Islam yang pernah digaungkan mulai digeser kearah penataan hidup masyarakat Muslim dengan mengatur sertamengarahkan umat melalui pembangunan dari bawah (bottom up)atau di akar rumput (grass root) dengan agenda menerapkan syariatIslam di tengah kehidupan masyarakat. Mulai tahun 1968, pemikirandan perilaku perjuangan dakwah mengumandangkan tema“mengulamakan sarjana dan mensarjanakan ulama” Mengenai halini Mohammad Natsir mengungkapkan, “Kalau dulu (semasaMasyumi) kita berdakwah dengan politik tetapi kini kita berpolitikmelalui dakwah.” Maka pada 9 Februari 1967, didirikanlah sebuahorganisasi dakwah dengan nama Dewan Dakwah Islamiah Indonesia(DDII). Awal berdirinya lembaga ini adalah dalam rangkamenghambat laju Kristenisasi di Indonesia. Dakwah yangdikembangkan memiliki pengertian yang luas cakupannya denganmenggunakan fasilitas yang juga beragam seperti melalui penerbitanmajalah Media Dakwah, Suara Masjid, Serial Khutbah Jumat,


Buletin Jumat. Selain itu, penggalangan masa pun dilakukan untukmemberi reaksi atas persoalan-persoalan keumatan menyangkutpertikaian, pengembangan solidaritas, himbauan, aksi dan isu-isu,baik yang berskala nasional maupun internasional. Para anggotaorganisasi ini banyak juga yang terlibat aktif dalam sebuah komiteyang dikenal dengan nama KISDI (Komite Indonesia untuk SolidaritasDunia Islam), di antara tokohnya adalah H. Sumargono, S.E.7

Pemerintah mengizinkan berdirinya Parmusi sebagai wadah politikbagi kalangan “modernis Islam”, tetapi dengan syarat tidak ada seorangpun mantan pemimpin Masyumi yang memegang peranan pentingdalam Parmusi, walaupun dalam kenyataan bayangan Masyumi masihmendominasi tubuh partai. Pada Kongres ke-1 tahun 1968, timbulkonflik antara kubu Djarnawi Kusumo-Lukman Harun dengan kubuH.J. Naro-Imran Kadir, kedua nama terakhir ini sangat akomodatifdengan pemerintah. H.J. Naro dan Imron Kadir mempermasalahkankepemimpinan Djarnawi yang dinilai memusuhi ABRI. Hal inimenimbulkan konflik internal, di mana pemerintah akhirnyamenawarkan diri menjadi penengah konflik yang berlarut-larut tersebutdengan menunjuk orang ketiga dari luar partai yaitu H.M.S. Mintaredjamelalui Surat Keputusan Presiden No.77, ini sekaligus pembatalanpengangkatan Djarnawi sebagai ketua partai yang didasarkan SuratKeputusan Presiden No.70 tahun 1968 (Tempo 10-12-1977).8 Parmusi

7 Dalam keadaan kemudian di era reformasi, Sumargono yang sering dituding kelompokfundamentalis Islam dari kalangan “nasionalis sekuler” atau yang kurang sejalandengan sikap perjuangannya karena pendiriannya yang tegas, istiqomah dalammemperjuangkan kepentingan umat melalui forum dakwah serta forum KISDI yang“identik dengan dirinya”, pada tahun 2000 mendirikan organisasi massa yang diberinama GPMI (Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia) di Jakarta. Sebuah organisasiyang diharapkan mampu menjembatani berbagai kalangan, aliran dan simpul-simpulkelompok Islam yang ada di Indonesia untuk penggalangan kesatuan visi umat, H.Sumargono selaku Ketua Umum dan selaku Sekretaris Jenderal Firdaus Syam.Kehadiran organisasi ini mendapatkan respons yang positif, antara lain dari seorangcendekiawan Islam ternama Murcholish Madjid. Harian Abadi yang diberangus padatahun 1974, setelah tergulingnya rezim Orde Baru di era reformasi terbit kembaliseiring telah mulai didirikannya Universitas Mohammad Natsir yang berlokasi di PusatJakarta dan daerah Tambun, Jawa Barat.

8 Adanya kalangan dari modernis Islam yaitu H.M.S. Mintaredja, S.H. yang menerimaformat politik yang dibangun pemerintah Orde Baru. Mintaredja, pernah memegangpucuk pimpinan pusat (Pengurus Besar) Himpunan Mahasiswa Islam 1947-1950,terpilih menjadi ketua Partai Parmusi, dan saat fusi partai Islam (atas kehendak Orde


mulai kehilangan dukungan dari umat, sebab Muhammadiyah yangsemula menjadi sponsor kelahirannya menyatakan diri keluar daripartai dan menyatakan tidak mempunyai hubungan organisatoris lagidengan Partai Parmusi dan partai lainnya (PP Muhammdiyah 1977)(Mulkhan 1989: 122). Mohammad Roem yang terpilih secara demokratistidak dikehendaki pemerintah Orde Baru terutama ABRI untukmemimpin partai baru Islam itu (Boland 1985),9 akibatnya hubungantradisional partai dengan masa mulai terputus, apalagi setelah pene-rapan konsep “masa mengambang” untuk setiap kekuatan politik (Moer-topo 1981).

Dalam pertengahan tahun 1972, Mintaredja selaku juru bicarakeempat ketua partai Islam lainnya yang akan melakukan fusike dalam PPP, mengumumkan melalui pers bahwa umat Islaminsya Allah tidak mengutak-atik lagi soal Piagam Jakarta(Jakarta Charter) baik dalam kehidupan masyarakat maupun diDewan Perwakilan Rakyat (Mintaredja 1973). Pada tahun 1973dengan mengubah nama partai ini menjadi MI (Muslimin Indo-nesia), partai ini bersama partai Islam lainnya yaitu PSII, Pertidan NU berfusi ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan).10

Pascapemilihan umum 1971, pemerintah Orde Baru mening-katkan upaya deparpolisasi dengan penyederhanaan partaimenjadi dua kelompok yaitu PPP (Partai Persatuan Pemba-ngunan), ini hasil fusi empat partai Islam; dan PDI (Partai Demo-krasi Indonesia), hasil fusi partai Kristen dan Nasionalis sekuler;kekuatan lainnya adalah Golkar (Golongan Karya), ini hasil

Baru) dipercayai sebagai Ketua PPP. Ia melihat kegagalan umat Islam selama iniyang menurutnya hanya mementingkan perjuangan ideologis/asas formal, tapi kosongtiada isi (approach politic formal), maka Parmusi akan bekerja sama dengan golonganmiliter (ABRI) dan para teknokrat pendukung pemerintahan Soeharto untukmelakukan pendekatan politik material, tanpa melupakan asas Islam, lihat dalamtulisannya, Islam dan Politik, Islam dan Negara di Indonesia, Jakarta, Siliwangi, 1972.

9 Ini terjadi pada saat Parmusi melakukan kongres ke-1 pada 4-7 November 1968 di kotaMalang, Jawa Timur. Usaha untuk menampilkan Mohammad Roem sebagai Ketua dapatdipastikan akan berhasil, namun pemerintah Soeharto pada 5 Februari 1968 tidakmengizinkan eks Masyumi untuk memimpin dan mengambil peranan dalam Parmusi.Kekecewaan ini dinyatakan juga oleh Mohammad Hatta yang pernah menjadi WakilPresiden RI ke-1.

10 M. Fachry, Ibid, hlm. 25.


penggabungan kepentingan militer, birokrat dan kalanganteknokrat sipil Orde Baru. PPP didirikan pada 5 Januari 1973,untuk pertama kalinya dalam sejarah bahwa partai politik Islamdi Indonesia dapat bersatu dalam satu partai setelah Masyumi“terkubur”. Tetapi PPP terbentuk karena rekayasa pemerintahOrde Baru dalam rangka membentuk apa yang disebut hegemonicparty system (sistem partai hegemonik) di mana partai beradadalam kendali Orde Baru, karena itu PPP dan PDI masuk dalamjaringan koorporatisme negara sehingga fungsinya dalamperpolitikan negara menjadi “subordinasi” kehendak penguasa.Baik PPP yang beridentitas Islam dan PDI yang beridentitas ke-rakyatan dalam setiap pemilihan umum tidak pernah menangatau bersaing ketat melawan Golkar. Suara PPP11 dan PDI biladigabungkan selama 6 kali pemilihan umum masa Orde Baru ti-dak pernah melampaui 40 persen dari total suara pemilih, semen-tara Golkar selalu di atas 60 persen.12

Masa dekade 1973-1985 adalah masa peneguhan orientasi dankekuatan politik di satu tangan, dampak dari semua ini menye-babkan perolehan suara dari partai Islam demikian merosot danpuncaknya adalah keharusan pencantuman asas Pancasila bagiseluruh kekuatan politik dan organisasi massa.13 Diawali denganpidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan sidang paripurnaDewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) 16 Agustus 1982, dan di-kukuhkan dalam ketetapan sidang umum Majelis PerwakilanRakyat (MPR-RI) tahun 1983. Sikap penolakan dari kalanganormas Islam seperti HMI dan PII cukup keras, sebaliknya sikapresponsif dari kalangan organisasi massa Islam semakin mantapketika ada jaminan dari Presiden Soeharto yang disampaikan

11 Di era Reformasi, PPP pada tahun 2002 mengalami perpecahan dengan lahirnya PPPreformasi di bawah pimpinan K.H. Zainuddin M.Z. Latar belakang perpecahan adalahkonflik internal berhubung persoalan perbedaan mengenai pelaksanaan muktamar.Ini menyangkut lebih kepada kepentingan politik kelompok ketimbang persoalanprinsip ideologis partai.

12 H.M. Syafaat Mintaredja, Islam dan Politik, Islam dan Negara di Indonesia, Jakarta,Siliwangi, 1972, hlm. 67.

13 B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, (terj.), Djohan Effendi, Jakarta, Grafitti,Pers, 1982.


dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 1985, bahwaPancasila bukan agama dan agama tidak akan dipancasilakan.Dengan maklumatnya ini, Soeharto telah melakukan rasionalisasiterhadap ideologi negara (rationalization of state ideology),sehingga mampu mencairkan ketegangan konseptual yangbersumber dari kekhawatiran adanya mitos-pensejajaran (juxta-position) antara agama dan Pancasila, betapapun reaksi positifitu bersifat semu. Dekade 1980-an juga merupakan kemerosotanpengaruh kaum ideologis Islam yang dikenal sebagai kelompokIslam garis keras,14 hal ini terlihat dengan ketidakberhasilankalau tidak mau disebut kegagalan, yakni pengupayaan dari tokohdan aktivitas Islam untuk menyerukan penolakan atas penerapanPancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik danorganisasi massa.15

Tantangan kalangan umat Islam dalam politik datang dari pihakselain pemegang kekuasaan negara, yaitu kelompok pemikir CSIS(Centre for Strategic and International Studies). Lembaga inidibentuk tahun 1971, saat Hadi Susastro dengan sejumlah kawannyapulang belajar dari Eropa dan mengusulkan supaya dibentuk lem-baga “Think tank.” Aktivitas lembaga ini lebih banyak pada operasikhusus (Opsus) yang melibatkan kaum Katholik fanatik pimpinanPater Beek SJ,16 seorang pastor kelahiran Belanda yang memainkanperanan besar di balik lahirnya CSIS tersebut. George J. Aditjondro,salah seorang yang pernah mengikuti pengkaderan tokoh ekstrem

14 Safi’i Anwar, Ibid, hlm. 93.15 Dapatlah disebut sejumlah dai atau mubaligh yang demikian semangat

mengkampanyekan penolakan Pancasila sebagai Asas Tunggal, di Jakarta misalnyadilakukan kalangan yang disebut kelompok Islam garis keras seperti Mawardi Noer,Tony Ardi, Abdulah Hehamahua dan lainnya, ini kemudian memanaskan suhu politikdi kota yang dan akhirnya bentrok dengan pihak kemanan, sehingga lahirlah apayang dikenal dengan peristiwa Tanjung Priok tahun 1984.

16 Pater Beek adalah seorang pastor ordo Jesuit yang melakukan kaderisasi bagi parapemuda dan mahasiswa Katolik di asrama Realino, Yogyakarta, di samping dilakukandi Klender, Jakarta. Sebelum peristiwa PKI 1965, terpaksa melarikan diri keluar negaradan kembali setelah Subandrio ditangkap dan BPI dibubarkan. Beek memiliki kontakyang bagus dengan Black Pope yaitu seorang kardinal yang mengepalai operasi politikKatolik di seluruh dunia. DR. Sudjatmoko yang pernah menjadi rektor UniversitasPBB pun berkeyakinan adanya kontrol Black Pope atas aktifitas Katolik di Indonesia.Lihat M. Fachry, Multi Partai…, Ibid, hlm. 67.


Pater Beek, lalu keluar dari CSIS karena melihat programnya sudahanti-Islam. Dalam pandangan Beek ada dua macam ancaman yangsama-sama berwarna hijau, yaitu tentara dan Islam, maka pan-dangannya adalah rangkul tentara dan gunakan mereka untukmenumpas Islam. Melalui kerja sama dengan Ali Murtopo, Aspridari Presiden Soeharto, CSIS semakin menyudutkan dan memus-nahkan perjuangan politik kaum Muslimin. Banyak orang yang takpercaya jika Ali Murtopo berasal dari keluarga santri dari pesisirJawa bahkan bekas anggota Hizbullah di zaman revolusi.17 Salahsatu keberhasilan atau target politik pemerintahan Orde Baru de-ngan pengaruh dan dukungan kelompok pemikir ini adalah,diharuskannya pegawai negeri sipil (PNS) melalui peraturan per-undangan, sebagai anggota Golkar; dan ABRI diberi jatah kursi diparlemen, dan menjadi perpanjangan kepentingan Golkar saat itu.

Mengenai keberhasilan PPP sebagai partai yang berbasis kul-tural dari kelompok Islam, catatan perjuangan melalui fraksinyadi parlemen di antaranya adalah, dihapuskannya pasal-pasal yangbertentangan dengan ajaran Islam dalam Rencana Undang–Un-dang Pendidikan Nasional serta diberlakukannya perundanganperadilan agama. Tetapi yang dibincangkan PPP bukanlah isuideologis melainkan hanya persoalan ritual sehingga isu-isu dalamperjuangan politik masih bersifat parsial, misalnya masalahperkawinan, peradilan agama, pendidikan, penyiaran agama,perjudian, penghujatan pada Nabi dan persoalan terbatas lainnya.Departemen Agama, yang dianggap gagal mendekati danmembina ulama dan kyai, mendorong pemerintah membentukMajelis Ulama.18 Kebijaksanaan politik Orde Baru dan pergeseran

17 Pamor Ali Murtopo merosot setelah peristiwa demonstrasi para mahasiswa Indonesia diJakarta saat kedatangan Pedana Menteri Jepang Tanaka pada bulan Januari 1974,peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa “Malari”, ia digantikan dengan Moerdaniyang kemudian sempat menjadi Panglima ABRI. Lalu ia digandeng CSIS, saat ini punAbdurrahman Wahid, lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, mantan Ketua UmumPB NU, deklarator PKB dan mantan Presiden RI duduk dalam struktur kepengurusansebagai Dewan Direktur (Board of Directors), ia pun ingin menjadikan lembaga itumenjadi “Indonesia Centre” yang membuat ia memutuskan masuk ke dalamnya.

18 Majelis ulama ini sesungguhnya jauh sebelum terbentuknya di tingkat pusat, sudahmulai berdiri di Jawa Barat untuk menetralisir keamanan setempat, menyusulkemudian di Aceh, Sumatera dan Sulawesi.


konsep politik umat telah mendorong tumbuhnya berbagai insti-tusi dakwah, baik atas desakan umat maupun atas jasa pemerin-tah. Organisasi dan lembaga tersebut antara lain: Dewan DakwahIslamiah Indonesia (DDII) pada 1967 diketuai Dr. MohammadNatsir, Lembaga Misi Islam (LMI) pada 1969, GPPI (1971), PITI(1972), PTDI (1973), MUI (1975), MDI (1978), Ittihadul Muba-lighien (1978), Perti (1973). Organisasi ini merupakan peralihanbentuk dari partai yang sudah difusikan ke PPP dan karena orien-tasi pemerintahan Orde Baru lebih menekankan kepada pemba-ngunan maka pembangunan sarana peribadatan lebih ditekankan(Sjadzali 1981 & Ratuperwiranegara 1981, 1982). Pemerintah ber-peran juga selaku institusi penyelenggara yang menempatkanPancasila sebagai nilai yang secara kultural berakar dalam kehi-dupan masyarakat serta berperanan sebagai ideologi, pandanganhidup dan dasar negara, oleh karena itu setiap perilaku pemerin-tah adalah operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila (Moertopo1981). Penempatan Pancasila sebagai tata-nilai, sistem perilaku,ideologi dan dasar negara tersebut mengandung pengertian bahwaPancasila merupakan pengemban berbagai sistem nilai melaluidaya eklektiknya, dan semua sistem perilaku dari subsistem sosialyang berlaku dalam masyarakat itu secara normatif diakomo-dasikan dalam Pancasila sebagai konsensus nilai secara nasional(BP 4 1980 & Ratuperwiranegara 1981).

Apa yang dapat dipahami adalah bahwa dinamika hubunganumat dan pemerintah Orde Baru banyak ditentukan olehkesediaan pemerintah dan kesediaan umat untuk menyesuaikanoperasional ajaran dengan sistem perilaku Pancasila. Tingkatpenyesuaian tersebut menjadi indikator bagaimana posisihubungan itu, walaupun demikian, seringkali pihak umatmengorbankan norma ajaran agamanya. Sebagian penulis(peneliti) menyebut sikap yang demikian sebagai akomodasionisdan reformis (Sampson dalam Liddle 1973 & Emmerson dalamJackson & Lucian W. Pye 1978), dan kebijaksanaan pemerintahIndonesia, lebih tampak sebagai kelanjutan dari pendekatansemacam itu (Noer 1982). Maka muncul dua rumusan dasar


mengenai konsepsi masyarakat Indonesia baru, pertama, meman-dang bahwa operasionalisasi ajaran Islam harus menunjuk kepa-da konstruksi hukum syariah yang secara konstitusional dan mi-nimal telah dituangkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945(Ratuperwiranegara 1981 & Ansyari 1981), sementara yang lain-nya memandang realitas sosial menghendaki konsepsi hukumsyariah yang lebih toleran dengan orientasi kenasionalan. Pihakpertama meminjam istilah Syaifuddin Ansyari sebagai nasionalisIslam dan yang kedua sebagai nasionalis Sekuler (Ansyari 1981),pemerintah sendiri di mata umat ditempatkan ke dalam kelompoknasionalis sekuler, walaupun dengan tegas pemerintah memban-tahnya. Pendekatan tersebut sebagai agenda politik bangsahampir dapat dipastikan sampai saat ini belum pernah selesai(Ma’arif 1985), sehingga menjelang pemilihan umum 1987 munculisu serupa yang disebut konsepsi “Negara Islam” (Kompas 1987).

Pada lingkaran internal politik formal umat, hegemonipemerintah Orde Baru menimbulkan friksi-friksi berupa konflikdi dalam tubuh partai. Keluarnya NU dari PPP pada awal dasa-warsa 1980-an sebagai contoh jelas pembelahan-pembelahankelompok Islam, di mana NU merasa diperlakukan tidak adilmenyangkut kepentingannya di dalam tubuh PPP atas jumlahdaftar calon legislatif yang disusun Pimpinan Pusat Partai.19 Im-plikasi politik yang dialami kelompok Islam dari pola hubunganpemerintah Orde Baru dengan umat Islam pascapenumpasankomunis (PKI) sekitar 1967-1968 sampai pertengahan 80-an ada-lah hegemoni dengan pendekatan “represif, pendekatan keaman-an, dan politik belah bambu”, yang pada akhirnya memiliki impli-kasi luas baik secara hukum maupun psikologis. Secara psikologisadalah timbulnya pernyataan dari tokoh Islam Nurcholish Madjidberupa “Islam Yes – Partai Islam No” yang mengubah pola

19 Perbedaan-perbedaan pendapat dalam tubuh PPP terutama terjadi di antara MI(Muslimin Indonesia) dengan NU (Nahdlatul Ulama) pada awal dasawarsa 1980-an,masalah pokok yang dipersengketakan kedua unsur tersebut adalah kursi ketua komisiVII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR –RI) dan daftar calon legislatif untuk pemilihanumum 1982 yang dianggap NU merugikannya. Lihat Syamsuddin Haris, PPP danPolitik Orde Baru, Jakarta, Grasindo, 1991, hlm. 67-73.


hubungan Islam politik dan umat Islam di masa mendatang dantentu setidaknya menimbulkan fragmentaris baru di kalanganumat Islam.

Ini melahirkan perdebatan-perdebatan yang mengarah padafilosofi bernegara, ketika timbul pertanyaan di tengah masyarakatmengenai apakah Indonesia masa Orde Baru merupakan negarasekuler? Saat itu mulai timbul perdebatan di antara pimpinanpartai seperti Sunawar Sukowati dari Fraksi PDI dengan AmirMachmud ketua DPR/MPR serta Hasbullah Bakri dan RuslanAbdul Gani. Perdebatan ini dimulai Sunawar Sukowati yangmenyatakan bahwa negara Indonesia masa Orde Baru adalah“seculer state” yang berdasarkan Pancasila, menanggapi hal iniHasbullah Bakry menyatakan bahwa semua negara di dunia ada-lah “seculer state” termasuk di dalamnya Arab Saudi dan Vati-kan,20 namun pandangan ini kemudian ditentang Amir Machmudyang mengatakan bahwa negara Indonesia bukan negara sekulermelainkan negara Pancasila.

Penguasa Orde Baru pada sisi tertentu telah memperlakukanIslam politik sebagai kelompok “ekstrem kanan” pelengkap darisebutan “ekstrem kiri” untuk kelompok Komunis. Kedua kelom-pok ini diposisikan sebagai “ancaman negara dan ideologi Panca-sila” dengan mencurigai pemimpin dan ulama/ustadz/ dan dosendi universitas, para mubaligh, anggota partai maupun anggotaorganisasi sosial yang bersikap kritis terhadap pemerintahanOrde Baru. Kebijakan politik dan kehidupan kenegaraan peme-rintahan Orde Baru di bagian tahun 1967-1985 sangat dipenga-ruhi “think tank” CSIS (Centre for Strategic and InternationalStudies) yang dibentuk perwira tinggi Jenderal Ali Murtopo danJenderal Sudjono Humardani serta beberapa cendekiawan Katho-lik radikal etnis Cina seperti Liem Bian Koen, Lim Bian Kie, seka-lipun pernyataan ini ditolak Soeharto.21 Kebijakan politik peme-rintahan itu akhirnya sampai kepada puncak kekecewaan dan

20 Merdeka, 23-24 dan 26 Agustus, 1983.21 Soeharto menolak CSIS sebagai “dapur“ yang menggodok berbagai politik Orde Baru,

ini dikemukakannya dalam biografi Soeharto: Ucapan, Pemikiran serta Tindakannya,


reaksi umat akibat tekanan politik terhadap mereka. Peristiwapeledakan Candi Borobudur di Jawa Tengah, kasus Haur Konengdi Jawa Barat, peristiwa pembantaian umat dalam tragediTanjung Priok di pusat kota Jakarta, kemudian peristiwa pemban-taian umat di Way Jepara, Lampung di Sumatera bagian Selatan,pembantaian rakyat Aceh dalam peristiwa DOM (Daerah OperasiMiliter). Selain itu, dapat dipaparkan pula “pembunuhan politik”dan mati secara perdata atas anggota kelompok Petisi 50 yangsebagian besar adalah para senior politik, yang turut berjuangmendirikan negara Republik Indonesia. Hanya karena kritiskepada pemerintahan Soeharto, mereka dikenai apa yang disebuttindakan Cekal (cegah dan tangkal), yaitu dicegah untuk tidak di-perkenankan bepergian ke luar negeri dan ditangkal/dilaranguntuk tidak diberi kesempatan aktif dalam politik formal. Jauhsebelum itu telah dilakukan pelarangan menghidupkan kembaliPartai Masyumi atau pendirian partai politik Islam tanpaintervensi pemerintah (1967-1970), pelarangan pelajar mengguna-kan pakaian busana Muslimah, pelarangan libur sekolah di bulanRamadhan, ini di era Daud Yusuf menjabat Menteri Pendidikandan Kebudayaan (1978), rancangan undang-undang (RUU) Per-kawinan yang bertentangan dengan syariat Islam (1974), kemu-dian masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN (Garis garis Be-sar Haluan Negara) dalam suatu ketetapan Majelis PerwakilanRakyat (1978). Semua ini merupakan “mesin kebijakan politik” Soe-harto dan pengikutnya yang sangat merugikan kalangan Islam.

Lapisan generasi muda Islam yang lahir atau telah dewasapada masa awal pemerintahan Orde Baru yang mulai tampil padadekade 1970-an dan 1980-an menyadari benar akan perlunyastrategi baru yang tidak melulu menekankan perjuangan melaluijalur politik praktis dalam mengantisipasi orientasi politik baruyang dibangun rezim Soeharto. Ini mendorong kelompok Islamuntuk selalu mencari jalan keluar dalam mengubah kondisi sosialyang bertentangan dengan ajaran Islam. Kreativitas dan dayakerja umat itulah yang kemudian melahirkan fungsionalisasidakwah yang serba mencakup dan serba segalanya, sehingga jalan


yang ditempuh adalah dengan melakukan gerakan sosial, re-Islamisasi, biasanya gerakan Islamisasi sosial, re–Islamisasi nilai-nilai, struktur dan lembaga kemasyarakatan. Apa yang dikatakanAbdul Munir Mulkhan, bahwa babak baru perjuangan Islamdilakukan melalui pendekatan sosial-ekonomi dan budaya di luarperilaku politik formal dan struktural seperti yang dilakukanorganisasi modernis Islam Muhammadiyah. Maka segmentasikalangan umat dalam melihat gejala kehidupan politik dan kehi-dupan sosial di Indonesia menunjukkan perbedaan stratejik per-juangan yang dipilih sesuai dengan kondisi sosial, budaya danpolitik yang sedang dihadapi dengan bergerak secara dinamik diluar jaringan struktur politik,22 dalam bidang hukum, Islam meru-pakan sumber hukum positif, sedangkan dalam bidang politik Is-lam harus menjadi sumber etika kekuasaan, selanjutnya dalamilmu Islam berperan sebagai pengarah pemikiran rasional,demikian pula pada bidang lainnya seperti ekonomi, pendidikandan seni budaya.23

1973-1985: PO1973-1985: PO1973-1985: PO1973-1985: PO1973-1985: POLA INTERAKSI SIMBILA INTERAKSI SIMBILA INTERAKSI SIMBILA INTERAKSI SIMBILA INTERAKSI SIMBIOOOOOTIKTIKTIKTIKTIK

ADA masa ini ditandai fenomena baru pola hubungan peme-rintah dengan umat Islam, yang sebelumnya bersifat hege-moni kini mulai bergeser saling mendekat karena saling me-

merlukan. Ini dimulai dengan kebijakan baru pada peringkat (level)pemerintah atau eksekutif dengan adanya SKB (Surat KeputuanBersama) tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tiga menteri ini lebihmemberi suasana segar dalam membina hubungan yang lebih mem-berikan harapan dan suasana positif.24 Hal yang menarik adalah22 Mulkhan, Perubahan…, Ibid, hlm. 26.23 Ibid, hlm. 113.

P

24 SKB tiga Menteri itu memutuskan, (1) Pelajaran agama dijadikan mata pelajaranwajib bagi sekolah-sekolah umum dan diberikan sekurang-kurangnya 2-3 jam setiapminggu; (2) Menetapkan proporsi dan komposisi kurikulum bagi madrasah, 70% matapelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama; (3) Menetapkan bahwa lulusan


madrasah memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke sekolah umum, keputusanini bagaimanapun merupakan pendorong bagi pesatnya pendidikan agama danmenjadikannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, lihatZamakhsyari Dhofir, “Lembaga Pendidikan Islam dalam Perspektif Nasional,” Prisma,no. 9, tahun XII, September 1983, hlm, 14-16.

25 Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri, Yogyakarta, Sipres, 1992, hlm. 66-67.26 Predikat santri sebagai “kaum sarungan” dilontarkan almarhum Hadisubeno, seorang

pimpinan dari kalangan nasionalis sekuler (PNI) Jawa Tengah di tahun 1970-an,sinisme Hadisubeno ini telah mengundang reaksi keras di kalangan Islam.

27 Istilah mayoritas dalam angka, tetapi minoritas teknikal diungkapkan dengan maksudmenganggap remeh (looking down) kepada kalangan Islam yang belum “panenpendidikan” dan langka tenaga profesional, Lihat Nurcholish Madjid, Islam,Kemoderenan, dan Keindonesiaan, Bandung, Mizan, 1987, hlm. 86.

28 W.F. Wertheim, “Indonesian Moslems under Soekarno and Soeharto: Majority withMinority Mentality,” dalam Studies on Indonesian Islam, B.B. Hering (Ed.), CSAS,James Cook University, 1989, sebagaimana dikutip Robert W. Hefner, “Islam Stateand Civil Society: ICMI and Struggle for Indonesian Middle Class,” Indonesia, No 56,Oktober 1993, hlm. 27.

kelas menengah santri yang mengusahakan anak-anaknya untukdapat meraih pendidikan sebaik mungkin dengan tidak terbataskepada bidang kajian agama tetapi meluas kepada bidang disiplinilmu pengetahuan nonagama yang berbasis sains dan teknologi.Ini mungkin didorong oleh kesadaran mereka bahwa pendidikanmerupakan sarana untuk memperbaiki masa depan anak-anaknya,yang berikutnya akan melahirkan pertumbuhan “generasi baru”kelas menengah terpelajar santri. Adanya pengembangan pema-haman orientasi pendidikan itu memungkinkan terjadinya mobi-litas vertikal kaum santri untuk meningkatkan karir profesional-nya, betapapun menjadi pegawai pemerintahan masih menjadipilihan yang paling dominan bagi para santri Islam.25 Berkat ke-cakapannya, kelas menengah santri generasi baru baik yang meng-isi lapisan birokrasi maupun yang di luarnya mampu mengembang-kan profesionalisme secara teruji dan kompetitif dengan golonganlain tanpa mengalami hambatan mental, teknikal maupunintelektual seperti masa sebelumnya. Ketika birokrasi masih di-dominasi golongan priyayi, dan kaum santri sedang dicap kelompoktertentu sebagai kaum sarungan,26 yang mayoritas dalam angka,tetapi minoritas dalam hal teknikal,27 maka bertahap tetapi pasti,tesis W.F. Wertheim yang pernah mengemukakan bahawa kaumMuslimin Indonesia merupakan “majoritiy with a minority com-plex” gugur dengan sendirinya.28 Dapat dicatat pula hal yang pen-


ting bahwa pada dekade 1980-an juga ditandai dengan dinamikaintelektual dan kesemarakan beragama yang intens. Ini ditandaiantara lain meningkatnya penerbitan buku-buku yang membahasmasalah Islam dalam pengertian luas, dan ditulis tidak hanya olehintelektual Islam dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara,khususnya dari Asia selatan dan Iran. Selain itu semakin semarak-nya ceramah-ceramah dan seminar ilmiah maupun berbagaiaktivitas keagamaan di universitas, hotel-hotel, padatnya jamaahmasjid, pengajian di kantor pemerintahan maupun perusahaanswasta sampai kepada fashion show busana Muslim di hotel-hotelberbintang.29 Masa ini ditandai pula dengan semakin meriahnyadialog-dialog pemikiran baik intra-Islam maupun di antara umatberagama, yang melibatkan pemikir-pemikir dan ilmuwan baikMuslim dan non-Muslim di pusat pendidikan tinggi dan kota-kotauniversitas di Indonesia. Dialog dan diskusi tersebut berdampakpada semakin mencairnya dikotomi “tradisionalis-modernis Islam”dalam pemikiran kaum Muslimin.30

Berkat pertumbuhan ekonomi dalam dekade 1970-an, Indone-sia mengalami perubahan sosial (sosial change) di kalangan ma-syarakat, tak terkecuali di kalangan umat Islam. “Oil Booming”dan “Revolusi pendidikan” berdampak luas bagi pertumbuhan danperkembangan lapisan menengah terpelajar serta angkatan kerjaterdidik. Sebagian dari mereka itu, secara sosio-kultural berlatarbelakang santri. Berkat pendidikan yang mereka peroleh, merekatelah mampu mengembangkan kecakapan profesionalnya, semen-

29 Dalam soal kesemarakan dan intensnya atas pengkajian Islam, Perpustakaan dandokumentasi majalah Tempo dalam survainya menyimpulkan bahwa kecenderunganbacaan 1980-an adalah cermin meningkatnya kajian keagamaan, dari sebanyak 7.241buah tajuk buku yang dihimpunnya sejak tahun 1980, buku yang bertemakan agamajumlahnya 1.949 buah, dari jumlah terakhir itu, sebanyak 809 tajuk (70,5%) adalahbuku bertemakan Islam, baik dari penulis-penulis Muslim Indonesia dan terutamasekali tejemahan atau saduran karya penulis asing Muslim maupun non-Muslim. LihatNico J. Tampi, “Trend bacaan 1980-an: Cermin Meningkatnya Telaah Keagamaan,”diskusi buku agama bagian dokumentasi dan informasi, majalah Tempo, Jakarta, 1987.

30 Masalah memudarnya dikotomi tradisionalis-modernis telah diulas Fachry Ali danBachtiar Effendi dalam buku mereka, Merambah Jalan Baru Islam: RekonstruksiPemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Bandung, Mizan, 1986, hlm. 167-170,lihat juga M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Jakarta, Paramadina,1995, hlm. 10-12.


tara mobilisasi vertikal telah mengantarkan mereka mengisilapisan-lapisan birokrasi yang dahulunya banyak dikuasai kaumpriyayi. “Islam kultural” dekade 1980-an, memberi dampak bagisemakin membaiknya hubungan Islam dan negara menjelang akhirdekade tersebut dan awal 1990-an. Pada masa inilah lahirnyasejumlah kebijaksanaan, antara lain mengenai Perundang-Undangan Pendidikan Nasional (1988), Undang-undang PeradilanAgama (1989), dukungan terhadap berdirinya Ikatan CendekiawanMuslim Indonesia atau ICMI (1990). Surat keputusan bersama(SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenaiefektivitas zakat (1991) dan Surat Keputusan Direktur JenderalPendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan danKebudayaan mengenai diizinkannya pemakaian jilbab bagi pela-jar puteri. Ini semua memperkuat dugaan mengenai adanya usahadari kalangan Islam dan pemerintah untuk melakukan politicalreapproachment atau saling mendekati secara politik di antarakedua belah pihak itu.31 Orientasi dan sikap politik mereka jugaberubah, tidak lagi romantis seperti kelas menengah santri lama,melainkan cenderung sangat pragmatis dengan lebih menekankanpendekatan rasional nilai, terbuka dan sangat reseptif terhadapperubahan. Berbeda dengan orang-orang tua mereka yang masihmempunyai ikatan primordial dengan pimpinan elit partai Islamdi masa lalu, generasi baru kelas menengah santri ini hampir samasekali terlepas dari ikatan semacam ini. Komitmen perjuangankelas menengah santri baru bukan kepada penegasan simbol-simbol dan teks berkait dengan Islam Politik (political Islam)melainkan kepada Islam kultural (cultural Islam) yangmenekankan substansi dan fungsionalisasi nilai-nilai Islam.32 Adasebagian dari mereka yang berhasil dikooptasikan pemerintah Orde31 Syafi’i Anwar, Pemikiran…, Ibid, hlm. 10-12.32 Mengenai hal ini, antropolog Amerika Robert W. Hefner memandang bahwa

kemunduran Islam politik justru telah ditebus dengan keberhasilan Islam kulturalyang menghasilkan “akibat-akibat” yang tak sengaja (Unintended consequences) dalamdekade 1980-an. Hefner menunjuk kepada terjadinya perubahan sikap yang mendasarantara pemerintah kepada umat Islam dan sebaliknya. “Kedua belah pihak” bergeraksaling mengakomodasi, suasana ini mendorong terjadinya political reopproachment diantara pemerintah dan umat Islam. Donald K.Emerson mengemukakan kebangkitanIslam kultural di tengah kekalahan Islam politik merupakan hasil kooptasi antara


Baru baik melalui rekrutmen atau politik kooptasi, namun secarabersamaan cara persuasif berhasil mempengaruhi alam pikirandan visi kalangan birokrasi yang dulunya didominasi kalanganpriyayi, yang pada akhirnya mengarah pada proses santrinisasipriyayi. Pada dekade 1980-an gejala ini dikenal dengan sebutanIslamisasi birokrasi yang berakibat pada mencairnya dikotomisantri-priyayi seperti pernah diformulasikan Geertz. Kalangankelompok Islam di luar birokrasi, khususnya aktivitas lembagaswadaya masyarakat (Non Government Organisation), turut aktifmemperkuat rakyat melalui praksis sosial politik dan tawar-menawar dengan negara, dan mereka mengembangkan pendekatanIslam transformatif yang mendorong kesadaran sosial politik danperubahan struktur ekonomi masyarakat.33 Meminjam konsep Da-vid Easton dengan apa yang disebut politik alokatif (allocativepolitics), yakni otoritatif nilai-nilai tertentu dalam suatu masya-rakat untuk kepentingan masyarakat tersebut secara keseluruh-an.34 Dalam konteks Indonesia, politik alokatif diartikulasikan de-ngan cara mensubstansikan nilai-nilai dan etik keislaman secarainklusif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik.Dengan demikian dimensi politik dari Islam kultural bersifat pene-tratif dan inklusif, tidak terbatas semata-mata dalam pergumulanpolitik maupun kekuasaan melainkan memberikan makna Islamikepada medan budaya dalam arti luas.35 Keberhasilan mereka ber-kait dengan membumikan gagasan keislaman, keindonesiaan dankemodernan dalam bahasa popular rasional, kontekstual dan jauh

Islam dan pemerintah. Usaha saling mengkooptasi itu, hendaknya jangan sebagaihasil pergumulan di antara pihak yang menang dan yang kalah, melainkan sebagaisuatu proses penyesuaian-penyesuaian terbatas di antara mereka sendiri. Harus diakuiIslam kultural berkembang dengan baik dan menakjubkan, dengan Islam kulturalbukan berarti mengosongkan sama sekali kesadaran umat dari politik. Kesadaranpolitik tetap ada dan dikembangkan, tetapi tidak terpusat kepada bentuk politik praktismelainkan melalui bidang dakwah, pendidikan sosial, ekonomi dan budaya, pandanganlain ialah Kuntowijoyo yang memperkaya konseptualisasi mengenai Islam kulturalatau Islam sebagai gerakan kultural dalam kerangka 3 (tiga) subgerakan: gerakanintelektual, etik dan estetik. Lihat Syafi’i Anwar, Pemikiran…, Ibid, hlm. 134,136.

33 Ibid, hlm. 127-128.34 M. Din Syamsuddin, “Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru,” dalam

Muhammadiyah Kini dan Esok, Jakarata, Pustaka Panjimas, 1996, hlm. 168.35 M. Din Syamsuddin, “Islam di Pentas Politik Orde Baru,” 13 Agustus, 1991, dalam M.

Syafi’i Anwar, Pemikiran…, Ibid, hlm. 137.


dari semangat “ideologis yang ekstrem,” karenanya gagasanmereka tidak normatif dan doktrinal tetapi berorientasi pada empi-risme dan pemecahan problematika umat Islam. Sebaliknya, gagas-an politisasi Islam dinegasikan. Mereka lebih suka mensosialisasi-kan pemikiran berwawasan keislaman secara inklusif dan konteks-tual dalam negara nasional Indonesia yang pluralistik. Denganformat seperti itu intelektual neosantri baik angkatan 1970-anmaupun angkatan 1980-an telah berperan mendorong terwujudnyainteraksi simbiotik atau hubungan yang timbal balik (simbiosisinteraction) di antara Islam dan negara.36

Bila kita amati mengenai perjuangan Islam politik di Indonesiadari sejak pemilihan umum pertama tahun 1955 di era sistem De-mokrasi Parlementer sampai masa Orde Baru dengan sistem De-mokrasi Pancasila 1966-1998, perolehan suara partai Islam kurangdari 50 persen. Dalam pemilihan umum 1955, yang menurut peng-amat politik sering disebut sebagai pemilihan umum paling demo-kratis dalam sejarah politik Indonesia kontemporer, perolehan suarapartai-partai Islam dalam pemilihan umum adalah 43,9 persen, initerdiri dari Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI dan AKUI. Pada pemi-lihan umum 1971 yang merupakan pemilihan umum pertama masaOrde Baru, perolehan suara partai Islam hanya 27,1 persen terdiriatas NU, Parmusi PSII dan Perti, kenaikan hanya terjadi dalampemilihan umum 1977, ketika PPP mendapat perolehan suara ter-besar, 29,3 persen. Perolehan suara dalam pemilihan umum 1977itu meningkat lebih dari 2 persen dari total perolehan suara NU,Parmusi, PSII dan Perti dalam pemilihan umum 1971. Pemilihanumum 1982 PPP memperoleh 27,8 persen dan pemilihan umum 1987PPP memperoleh suara 16,0 persen. Citra PPP jatuh karena konflikinternal yang parah ini sehingga menurunkan kredibilitasnya se-bagai partai Islam. Maka sejak dekade 1980-an, terjadi pergeseranorientasi di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam, kalanganintelektual serta para aktivis nonpartai yang mana orientasi politikpraktis dikesampingkan dahulu, sebagai gantinya mereka melaku-kan apa yang Bassam Tibi sebut sebagai revitalisasi kultural (cultur-36 Syafi’i Anwar, Ibid, hlm. 129.


al revitalization)37 yaitu suatu usaha memperkuat kembali dimensidan wajah kultur Islam dalam rangka meningkatkan potensi dankualitas umat serta menarik simpati dan responsi dari pemerintah.Revitalisasi kultural itu pada akhirnya bermuara kepada munculnyaapa yang dinamakan Islam kultural.

Politik Orde Baru sejak awal memang dimaksudkan untukmenjadikan agama sebagai faktor integratif dan tidak menghendakiagama sebagai sumber konflik serta disintegrasi nasional. Kebijakanitu sebenarnya cukup realistis karena dalam realitas sosial politik,konflik dengan warna agama seperti banyak terjadi di berbagai nega-ra sering kali membawa risiko tinggi dan dapat membawa mala-petaka bangsa. Presiden Soeharto dalam sambutannya padapembukaan kongres HIPIIS (Himpunan Ilmuwan-Ilmuwan Sosial)di Ujung Pandang pada tahun 1986, telah menegaskan perlunyaPancasila menjadi ideologi terbuka. Sementara Menteri AgamaMunawir Sjadzali (waktu itu) malah mengaitkan pemenuhan aspi-rasi politik umat Islam di pemerintahan Orde Baru karena penerima-an asas Pancasila dan juga argumen “Islam Yes, Partai Islam No!”-nya Nurcholish Madjid. Yang jelas sejak ini terbentuk kohesi diantara umat dengan pemerintah.

Perubahan secara lebih signifikan dari orientasi politik Soehartoterhadap Islam baru terjadi mendekati dekade 1990-an, masa men-dekati akhir kekuasaannya Soeharto menunjukkan empati dan sim-pati politiknya kepada kelompok politik Islam itu.38 Ini diperlihatkanseperti terbentuknya lembaga peradilan agama, ICMI (IkatanCendekiawan Muslim Indonesia), sistem perbankan Islam yang di-kenal dengan Bank Muamalat, diizinkannya penggunaan busanaMuslim di sekolah, kemudian mengubah proformence ABRI yangsebelumnya anti-Islam menjadi lebih simpatik dengan pola re-krutmen perwira santri atau yang simpatik kepada Islam dalamstruktur kepemimpinan militer. Masa ini jabatan stratejik militerdikuasai kelompok hijau “ABRI Hijau” (Islam) seperti Faisal

37 Syaf’i Anwar, Ibid, hlm. 133.38 Lihat uraian lebih rinci faktor Soeharto mendekat kepada umat Islam dalam tulisan

Ahmad Suhelmy, Soekarno Versus Natsir…, Ibid, hlm. 120.


Tanjung, R. Hartono, Subagio, Prabowo Subianto 39 dan SyafriSyamsuddin.40

Pilihan stratejik itu melahirkan perbedaan orientasi Islam po-litik di lapisan generasi Islam yang lahir atau dibesarkan sesudahmasa itu. Mereka terbelah pada dua pandangan dalam mengem-balikan kejayaan Islam masa lalu dengan melakukan perubahansesuai tuntutan situasi serta orientasi politik yang berkembang.Varian atau konfigurasi politik Islam seperti ini merupakan kon-sekuensi di antara mengembalikan nostalgia atau romantismeperjuangan yang telah dialami mereka dan dianggap belum berakhir,dengan mereka yang memandang perlunya suatu perubahan dalammenjawab tantangan baru. Fenomena ini terlihat ketika terjadiupaya yang dilakukan sejumlah elit modernis Islam baik yang telahmemakan “asam garam” politik pada masa jauh sebelum kemerde-kaan maupun yang baru mengambil peranan dengan mengambilproses pembelajaran di masa lalu dan melihat ke masa depan. Jadiada dua arus yang berbeda antara dua generasi tersebut, yaitu diantara yang sebelumnya dengan yang datang setelah itu, kemudianjuga di antara sesama generasi yang datang setelahnya.

39 Prabowo Subianto, menantu Soeharto tidak masuk kategori santri atau latar belakangsantri. Putera bagawan ekonomi Sumitro Djoyohadikusumo ini belakang dikenal dekatdengan para ulama, kyai dan politisi Islam. Dalam beberapa kesempatan Prabowomenunjukkan keberpihakannya yang tegas kepada kelompok-kelompok “Islam kanan“-tokoh Masyumi dekade 1950-an serta Komite Solidaritas untuk Dunia Islam di bawahpimpinan Ahmad Sumargono.

40 Fase kedekatan Soeharto kepada Islam dan berkembangnya Islam politik menjadikekuatan politik mainstream dijelaskan secara baik dalam bukunya Adam Swarzt, ANation in Waiting, Sidney: Allen and Unwin.

M

Mohammad Natsirdan Pemerintahan Soeharto

OHAMMAD Natsir (Natsir) adalah pemimpin senior kalanganIslam yang disegani karena peranan politik dan keagamaanyang dilakukannya di dalam negeri, bahkan reputasinya diakui

serta dihormati di dunia internasional, khususnya di negara-negara


yang memiliki penganut Islam. Karena pengaruhnya yang kuat itu,ia sangat dibatasi aktivitasnya oleh pemerintah Orde Baru. Ia kemu-dian, atas prakarsa pelajar dan pemuda tetapi masih dalam tahanan,turut berusaha memudahkan pemerintah Soeharto dalam memulaimenjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Dalam tahananNatsir menulis secarik kertas kecil bersifat nota (kattebellece) untukTunku Abdul Rahman (Perdana Menteri Malaysia) agar bersediamenerima utusan pemerintah Indonesia yang saat itu berada dalamera pemerintahan baru di bawah pimpinan Soeharto untuk meng-hentikan konfrontasi dan menjalin persahabatan kembali. Hanyadengan kattebellece itu Tunku terbuka hatinya untuk menerima utus-an pemerintah Indonesia. Bantuan kedua yang ia berikan adalah un-tuk memperlancar kerja sama dan menimbulkan kepercayaan bebera-pa negara di Timur Tengah di antaranya Kuwait dan Arab Saudi kepa-da pemerintah Indonesia melalui surat yang dibuatnya atas permin-taan Ali Murtopo, seorang asisten pribadi Soeharto. Selain itu Natsirmendorong pengikutnya untuk memberikan dukungan terhadap per-ubahan politik menjelang akhir tahun 1960, dan bagi perancanganpembangunan pemerintah Orde Baru. Seorang asisten Presiden Soe-harto menyampaikan pesan melalui seorang bekas pimpinan PRRIagar Natsir mengeluarkan dukungan seperti itu; sebagai imbalan-nya dikatakan bahwa Natsir akan lebih bebas pula bergerak dalambidang politik. Peristiwa ini terjadi sebelum kongres Partai MusliminIndonesia (Parmusi) di Malang pada tahun 1968, akan tetapi setelahpernyataan itu dikeluarkan, ternyata Natsir dan kawan-kawannyatidak bebas bergerak seperti yang diharapkan, mereka juga tidakdibenarkan memimpin Parmusi termasuk Mohammad Roem yangtelah dipilih oleh anggota kongres selaku ketua partai.41

41 Kedudukan Natsir di Indonesia juga sangat unik, ia tidak disukai Soekarno di masaDemokrasi Terpimpin, dan jauh sebelum kemerdekaan mereka telah berpolemikmengenai kedudukan agama dalam negara sekitar tahun 1930-an. Soekarno sendirimemang kurang suka kepada orang yang tidak sependapat dengannya, walau di masarevolusi mereka pernah rapat. Sebenarnya ia pribadi yang sangat mengasyikkan,karena ia mau menerima siapa saja yang ingin bertemu dengannya meskipun dalamkeadaan kondisi yang kurang baik. Menurut Mohammad Roem bertemu dengan or-ang yang datang dari berbagai lapisan tampaknya merupakan kenikmatan tersendiribagi Natsir.., ia seakan melihat orang lain seperti dirinya sendiri; sama-sama ikhlas,lihat Deliar Noer, Ibid, hlm. 182- 183, 195,197.


Para elit Islam khususnya dari kalangan Partai Masyumi ba-nyak mengalami trauma sejarah dalam perjalanan politik mereka.Tidak diragukan lagi, mereka adalah idealis-idealis dalam mem-perjuangkan demokrasi dan konstitusi, namun bila dihadapkandengan budaya politik pemerintahan Soeharto ini, mereka ber-hadapan dengan budaya politik yang belum kondusif untuk tegak-nya sebuah bangunan politik demokratis. Visi mereka yang jauhke depan, tetapi karena situasi politik kadang-kadang berkesan“kaku.”42 Dalam keadaan seperti ini pun Natsir tetap memberiperhatian terhadap kepentingan bangsa dan masa depan negarabetapapun tidak diikutsertakan dalam politik pemerintahan baruini, tetapi tanggung jawab dan perhatian demi bangsa itu sangatkuat seperti dikemukakan mantan Perdana Menteri JepangFukuda.43 Tekanan-tekanan yang diberikan pemerintah kepadaeks Masyumi terutama para pemimpinnya dalam perkembanganperan politik Islam pada masa awal pembangunan Orde Barusangat tidak menguntungkan umat Islam, bahkan ini kemudiansemakin melemahkan kepemimpinan politik Islam termasuksikap mereka terhadap tokoh-tokoh Islam. Kendati tokoh-tokohitu masih dihormati namun dengan sempurna telah terkosong-kan dari ruang kesadaran politik umat, khususnya di kalanganmereka yang tidak segenerasi.

Kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru yang tidak dapat di-terima Natsir di antaranya adalah persoalan Kristenisasi yangdilancarkan sebagian misionaris Kristen tanpa memperhatikankode etik penyebaran agama. Kode etik ini disetujui antara lainpada pertemuan wakil-wakil kalangan Kristen dan Islam di Je-newa pada tahun 1967. Kode etik tersebut menyatakan bahwatidak pada tempatnya kemiskinan, kebodohan dan keterbelakang-42 Lihat Syafi’i Maarif, Peta Bumi…, Ibid, hlm. 128.43 Ketika Fukuda menjabat Menteri Keuangan, beliaulah (Natsir) yang meyakinkan kami

di Jepang mengenai perjuangan masa depan pemerintahan Orde Baru di Indonesia,ini dikemukakan Fukuda pada 9 Februari 1992, dari sebuah fax melalui keluargaalmarhum Natsir. Ia menyampaikan bela sungkawa seiring mengatakan beritapulangnya Mohammad Natsir “lebih dahsyat dari jatuhnya bom di Hiroshima. Ia menilaipemimpin Muslim Indonesia itu sebagai seorang “pemimpin dunia dan pemimpin duniaIslam,” lihat Deliar Noer, Ibid, hlm. 183.


an itu dimanfaatkan bagi keperluan penyebaran agama. Makaharta, kesempatan kerja, kesempatan pendidikan dan pesta anak-anak muda hendaknya jangan dipergunakan untuk usaha Kris-tenisasi.

Ini disampaikan Natsir bersama beberapa orang mantanMenteri Agama yaitu Prof. H.M. Rasyidi, K.H. Masjkur dan K.H.Rusli Abdul Wahid dalam sepucuk surat kepada Paus saat berkun-jung ke Indonesia. Selain itu adanya dampak dari perkembanganpembangunan atau modernisasi di berbagai bidang, sementarapercepatan transformasi pengetahuan yang datang dari luarkhususnya Barat demikian cepat, ini tidak diimbangi denganpenguatan norma dan etika agama, akibatnya menimbulkan per-soalan baru di tengah masyarakat, yaitu merasuknya sekulerisme.Natsir merupakan salah seorang pemimpin Islam Indonesia yangsejak dulu telah mengingatkan akan bahayanya paham ini yangberkembang dalam berbagai bidang kehidupan di tanah air. Selainitu, Nativisme yang berkenaan dengan segala macam upacaralama, adat kebiasaan lama, penggunaan pakainan yang kurangserasi, penanaman kepala kerbau pada pembangunan gedung danjembatan, tata cara feodal yang berlawanan dengan sikapdemokrasi, dan tarian-tarian yang tidak bersesuaian denganajaran Islam yang berasal dari kebiasaan lama (Noer 2001: 189-193). Semua ini sangat berbahaya dan bertentangan denganprinsip ajaran Islam yang berlandaskan semata Tauhid ataukepercayaan akan Keesaan Tuhan.

Ketika posisi umat Islam dalam politik belumlah menguntung-kan, ada sebagian kalangan yang lebih muda di lingkungan Is-lam ingin mendirikan gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII)bersama mantan Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta.Inisiatif kalangan satu generasi lebih muda dari Natsir tersebuttidak mendapat perhatian yang diharapkan. Natsir bertahan da-lam pendapat untuk mendirikan Partai Masyumi kembali sung-guhpun masa telah berubah dan pemerintah sudah memperli-hatkan tanda-tanda tidak mengizinkannya. Natsir pun tetapmemandang dan melihat bahwa partai yang segera besar dari


Gerakan Demokrasi Islam Indonesia terdiri dari orang yang ku-rang dikenal, apalagi Hatta orang yang tidak pernah bergabungdengan organisasi-organisasi Islam seperti ucapan Natsir; “Ia bu-kan orang kita.” Gerakan Demokrasi Islam Indonesia memangingin bergerak sebagai organisasi kader sebab itu perkembangan-nya memakan waktu, pada akhirnya Natsir juga kecewa beratdengan Parmusi dan pernah berkata, “sayang Gerakan demokrasiIslam tidak sampai berdiri.” Natsir pernah menolak saran seorangkawannya (yang menghormatinya) yang menyarankan agarNatsir membina pendidikan, yang menurut kawannya, hasil jang-ka panjang untuk perjuangan Islam akan lebih konkret. Nampak-nya Natsir tidak senang dengan saran kawannya untuk tidakmencampuri bidang politik, kawannya itu adalah K.H. Zarkasyipemimpin pondok pesantren Modern Gontor.44

Bila kita mengamati pemerintahan Orde Baru, sejak awal ber-dirinya adalah masa di mana politik tidak lagi sebagai panglima,orientasinya lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi danmodernisasi dengan cara yang pragmatis. Orde ini membuka pintukerja sama dengan Barat dan pembangunan itu sendiri sebagai“ideologi” dalam kebijakan politik Soeharto. Fenomena yang dapatdiamati dalam perjalanan pemerintah Orde Baru adalahpenekanan roda pemerintahan bertumpu kepada stabilitas (sta-bility development) dengan pendekatan keamanan (security ap-proach). Hal ini berarti tidak ada toleransi kepada siapa pun yangdianggap bertentangan atau melakukan pembangkanganterhadap kebijakan dasar pemerintahan, termasuk secara tegaspemerintahan Soeharto melarang, dengan alasan pernah terlibatdalam peristiwa pemberontakan, elit Islam dan para anggota dariPartai Masyumi yang setia dengan ide-ide besar partai tersebutberperan dan terlibat dalam politik formal. Ini mendorong upayabaru yaitu dengan membangun dan mengubah strategi perju-angan dari politik ke jalur dakwah setelah gagalnya menuntutrehabilitasi Partai Masyumi yang diawali melalui pertemuan

44 Deliar Noer, Ibid, hlm. 338-339.


tanggal 15 Agustus 1966, di Masjid Agung Al-Azhar yang dihadiripara tokoh Islam dan massa Islam sekitar lima puluh ribu orangserta dukungan yang dipelopori 16 organisasi massa Islam (ter-masuk organisasi modern Muhammadiyah).45

Tahun 1967, Muhammadiyah secara langsung ikut melahirkanPartai Muslimin Indonesia yang sebelumnya adalah organisasiyang berusaha meminta kepada pemerintah untuk merehabilitasiMasyumi (Boland 1985). Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Ha-run adalah dua orang anggota senior Muhammadiyah yang kemu-dian menjadi ketua dan sekretaris jenderal partai tersebut, na-mun H.J. Naro dan Imran Kadir kemudian merebut kepemim-pinan partai dengan alasan pimpinan partai telah menentangsikap pemerintah. Sejak saat itu Muhammadiyah memandangbahwa Parmusi tidak dapat menampung aspirasi politiknya.Walaupun demikian Muhammadiyah tetap membolehkan anggo-tanya aktif dalam partai itu sebagaimana rekomendasi anggotaPimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Mintaredja, S.H. untukmemegang ketua Parmusi.46 Memberikan kebebasan kepadaanggota Muhammadiyah untuk terlibat dalam partai Islam manapun disahkan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo-JawaTimur tahun 1969 serta muktamar Muhammadiyah ke-40 tahun1978, di Surabaya-Jawa Timur dengan melihat bahwa dakwahIslam yang merupakan gerakan ajakan untuk melaksanakan ajar-an Islam mempunyai dua saluran: pertama saluran kemasyara-katan dan yang kedua adalah saluran politik.47 Dalam perkem-bangannya bagi umat, masalah perjuangan politik kemudiandiletakkan dalam suatu perspektif dakwah dan budaya (Mulkhan1989:114-117).

45 Sikap politik organisasi Muhammadiyah sebagai golongan ataupun anggotanya cukupmenarik dalam kaitannya dengan sistem dan kebijaksanaan politik Orde Baru. SetelahMuhammadiyah membidani lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 1968,kemudian mengatakan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan semua partaipolitik yang ada. Dengan sikap Muhammadiyah tersebut organisasi ini memiliki sikappolitik untuk membebaskan para anggotanya untuk memberi dukungan kepada partaiyang sesuai dengan aspirasi Islam (PP Muhammadiyah 1971), lihat Abdul MunirMulkhan, Perubahan Perilaku…, Ibid, hlm. 257.

46 Tempo, edisi 10, Desember, 1977.


Tidak diizinkannya eks Masyumi untuk memimpin dan meng-ambil peranan dalam Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dangagalnya menampilkan Mohammad Roem sebagai ketua partai padabulan November 1968 dalam kongres partai itu di Malang yang di-akibatkan tekanan yang keras dari pihak pemerintahan Soeharto,48

mengharuskan berubahnya konsep perjuangan umat. Konsep negaraIslam yang pernah dinyatakan mulai bergeser ke arah penataanhidup masyarakat Muslim dengan mengatur serta mengarahkanumat melalui pembangunan dari bawah (bottom up) atau pada akarrumput (grass root) dengan melakukan penerapan syariat Islam ditengah kehidupan masyarakat. Ini diawali dengan berdirinya DewanDakwah Islamiah Indonesia (DDII) sebuah institusi yang bergerakdi bidang keagamaan, pendidikan, informasi umat, sosial sertapelatihan dakwah yang didirikan eks pimpinan Partai Masyumi yangmendapatkan dukungan umat serta pemuda Islam. Lembaga ini di-ketuai Mohammad Natsir, yang memiliki asam garam perjuangannasional.49 Natsir dalam membimbing umat banyak mengalamitekanan dan ketidakadilan sebagaimana eksistensi peran politiknyadi tengah politik Orde Baru yang harus menerima kekecewaan-keke-cewaan kembali. Dua faktor menurut Deliar Noer mempengaruhi

47 Mulkhan, Warisan Intelektual…, Ibid, hlm. 90.48 Hal ini mencapai klimaks ketika pemerintah Soeharto, pada 5 Februari 1968

memberitahukan bahwa tidak seorang pun bekas Masyumi diizinkan untuk terlibatdidalam partai politik, khususnya partai Islam Parmusi saat itu, dengan alasan adanyapimpinan Masyumi yang terlibat pemberontakan PRRI, sementara itu banyakpendukung PRRI dari pihak lain seperti cabang Parkindo (Partai Kristen Indonesia)dan komandan militer daerah yang beragama Nasrani tidak diberlakukan sebagaimanapimpinan Masyumi.

49 Deliar Noer memberikan penjelasan yang gamblang mengenai karir dan kepribadianMohammad Natsir ini. Dimulai dengan moralnya yang sangat tinggi, ia senantiasatersenyum pada siapa saja betapapun lepas dari soal perbedaan pendirian. Ia sangatsuka menghibur dan membangkitkan semangat orang yang merasa terpukul, dan katayang manis memang kata agama. Seorang pimpinan sekaligus tokoh Islam darikalangan tradisional (NU) yaitu K.H. Idham Cholid, ketika ditanya siapa tokoh Masyumiyang berpendidikan Barat yang mengecam ulama pesantren dalam rapat Dewan PartaiMasyumi di Bogor pada 1952, berkata kemudian pada kader NU, bahwa Natsir tidakseperti tokoh-tokoh tersebut. Ia mengakui kebijaksanaan Natsir dalam memimpinrapat, ia memang menghormati ulama, tetapi ia keras walaupun tanpa kata terhadapmereka yang tidak jujur yang lain di mulut lain di hati, lihat Deliar Noer,Membincangkan…, Ibid, hlm. 198.


hidup Natsir yaitu faktor kebetulan serta faktor kesungguhan dankegigihan.50 Natsir, pemimpin administratif sekaligus kharismatik(meminjam istilah Herbert Feith), mengatakan, “kalau dahulu(semasa Masyumi hidup) kita berdakwah dengan politik, tetapisekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah.” Ia mulai memimpinorganisasi ini tahun 1967 sampai akhir hayatnya 6 Februari 1993.51

Periode awal Orde Baru hingga 1980-an, konsolidasi posisipolitik baik pemerintah Soeharto maupun kalangan Islam terusberlangsung, jika di kalangan kelompok Islam mengalami suatuperubahan, pergeseran bahkan sampai kepada keterpencaran for-mat perjuangan politik, sebaliknya rezim Soeharto dengandukungan militer dan kalangan anti-Islam semakin solid danmampu melakukan hegemonik kehidupan politik dan kenegaraan.Negara secara ideo-politik mengatasi wacana pemikiran sosialpolitik rakyat dengan konsep pembangunan serta restrukturi-sasi politiknya, sehingga berlangsung proses deideologisasi Is-lam, depolitisasi umat dan marginalisasi orang-orang Islam yangdianggap garis keras (hard liner), termasuk orang-orang Masyumiserta para aktivis pelajar dan pemuda Islam. Untuk memojokkan,

50 Faktor kebetulan, ia “diakui“ sebagai ahli KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) 1945,ia diajak K.H. Abdul Kahar Muzakkir, anggota KNIP, di sini Natsir mulai bersuara dalamforum nasional. Sjahrir, Perdana Menteri pertama yang mengenalnya dari zaman AMS diBandung dan berfamili dengan istri Natsir, menariknya menjadi Menteri Penerangan(1946), dengan langkah yang “kebetulan” praktis ia menjadi menteri penerangan selamarevolusi (kecuali dalam kabinet Amir Syarifuddin 1947). Ia menjadi Perdana Menteri pada1950 disebabkan faktor ‘kebetulan”, menurut keputusan kongres Masyumi Desember 1949,sebenarnya ia tidak diperkenankan memegang kedudukan menteri karena ketua eksekutifpartai. Tetapi usul Masyumi untuk menjadi negara kesatuan RI pada 1950, maka partaimembenarkan Natsir tampil sebagai perdana menteri. Faktor kebetulan juga, ketika iabergabung dengan PRRI, ia ke Sumatera pada Januari 1958 untuk menghadiri Dies NatalisUniversitas Islam Sumatera Utara di Medan, ia kembali melalui Padang, dan akhirnyaterikat di sana. Ia tidak punya rencana untuk tinggal di Padang, di sana ia diajakBoerhanuddin Harahap yang sedang berada di Tapanuli Selatan dan SyafruddinPrawiranegara yang sedang di Palembang untuk bergabung ke Bukit Tinggi, lihat DeliarNoer, Ibid, hlm. 328-329.

51 Ketika Natsir sakit-sakitan dan diundang untuk berobat keluar negeri, ia tidak dibolehkanmeninggalkan tanah air. Rencana dua Universitas di Malaysia (Universiti Kebangsaan Ma-laysia dan Universiyti Sains Malaysia) untuk memberikan gelar Doktor kehormatan (HonorusCausa) kepadanya sekitar 1990 pun batal atas tekanan pemerintah Indonesia. Natsir, kataAnwar Ibrahim, bukan hanya pemimpin Indonesia, melainkan di seluruh dunia Islam, DeliarNoer, Ibid, hlm. 189-193.


mereka dituding terlibat pemberontakan DI/TII, ekstrem kanan,antipembangunan, anti-Pancasila, subversif atau dianggap akanmelakukan makar sehingga ada alasan pemerintah untukmenangkap, memenjarakan atau mengasingkannya dari arenapolitik.bangsa. Pada masa ini memang menimbulkan berbagaikekecewaan di kalangan aktivis umat: ada yang bersikap reaktif;selalu kritis dengan mengambil jarak dengan pusat kekuasaan,dan ada pula yang adaptif, dengan mereaktualisasi Islam sesuaikonteks dan mengakomodasikannya dengan cara yang dialogisintelektual terhadap kebijakan pembangunan yang berjalan.Kalangan yang terakhir ini dikenal dengan kelompok “GerakanPembaru Pemikiran Islam”.

Nurcholish Madjiddan Neo-Modernismenya

NI melahirkan ketegangan baru bahkan konflik di antarasesama umat Islam. Golongan generasi terdahulu di kalanganIslam modernis (sebut saja di antaranya eks Masyumi) sangat

obsesif dalam kegiatan politik partisan yang menuntut rehabilitasiMasyumi atau pendirian partai Islam sebagai metamorfosis Masyu-mi yang cukup mendapat dukungan dari kalangan pelajar danpemuda. Sementara golongan atau kelompok yang terakhir dikenaldengan “Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam” (GPPI) denganpelopornya seperti Nurcholish Madjid. Mereka bersifat proaktifterhadap modernisasi dan pembangunan serta berusaha mencariakses dan bersifat akomodatif terhadap pemerintahan Orde Baru.

Nurcholish Madjid, lahir pada 17 Maret 1939, adalah peloporpembaru pemikiran Islam. Aliran ini pertama kali muncul di awaltahun 1970-an yang berasal dari kalangan Himpunan MahasiswaIslam (HMI) serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN-kinimenjadi Universitas Islam Negeri) Yogyakarta dan Jakarta,

I


dengan Nurcholis Madjid sebagai jurubicaranya.52 Menolak partaipolitik sebagai wahana perjuangan Islam, para pemikir aliranini secara tegas menentang gagasan Negara Islam. Mereka lebihmenitikberatkan pada usaha pembaruan dengan kelompok-kelom-pok masyarakat di luar umat Islam. Sikap politik mereka memangberbeda-beda, beberapa di antaranya mendukung pemerintahatau kecenderungan teknokratis di dalamnya, misalnya Prof. Dr.Mukti Ali yang dalam pemerintahan Soeharto waktu itu mendu-duki kursi Menteri Agama, sedangkan yang lain seperti M.Dawam Rahardjo dan Adi Sasono bergabung dengan kritisi radi-kal menentang pandangan teknokratis dan mengembangkantema-tema ekologis, kerakyatan dan emansipatoris.53

Gagasan sekulerisasi Cak Nur mengejutkan banyak pihak,karena sebelum melontarkan gagasan itu Cak Nur dikenal sebagaipimpinan muda cendekiawan Muslim pewaris tradisi intelektualNatsir, itu sebabnya ia dijuluki “Natsir Muda”. Harapan itu bu-kanlah “Wisful thinking” (harapan berlebihan) mengingat secaraintelektual Nurcholish mirip dengan Natsir. Keduanya memilikiwawasan khazanah intelektual (klasik) Islam serta pemikiran(filsafat) modern (Barat). Cak Nur seperti juga halnya Natsiradalah pemikir kosmopolitan. Itu dimungkinkan karena baik CakNur maupun Natsir menguasai bahasa asing. Natsir menguasaibahasa Inggris, Perancis, Arab dan Latin, sementara Cak Nur

52 Selain Nurcholish Madjid adalah Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Usep Fathuddinserta beberapa cendekiawan muda lainnya. Mereka berbeda dengan pemikiran sekulerSoekarno, gagasan Cak Nur dengan kelompoknya jauh lebih sophisticated, sistematis,terarah dan moderat. Sekulerisasi yang dimaksud Cak Nur sangat canggih. GerakanCak Nur dimaksud untuk menerobos kebekuan berpikir umat Islam, menyegarkanpaham keagamaan, istilah Cak Nur merupakan kekuatan pandangan psikologis (psy-chological driving force). Antara lain dengan mengkampanyekan antipartai Islam,dekade 1970-an, Islam Yes Partai Islam No. Gerakan ini berbeda dengan CSIS yangmemang menginginkan de-Islamisasi dan destruksi Islam Indonesia. Memangpengkritik Cak Nur tidak sependapat dengan pandangan ini. Abdul Qodir Djaelanimelihat tujuan CSIS dan Cak Nur sama; de-Islamisasi Islam di Indonesia, lihat AbdulQodir Djaelani, Menyelusuri…, lihat juga William Liddle, “Media Dakwah, Scriptualism:One Form of Islamic Political Though and Action in New Order Indonesia,” dalamWilliam Liddle, Leadership and Culture in Indonesian Politics, Sidney, Allen and Unwin,1996, hlm. 271.

53 Herbert Feith &Lance Castles, Indonesian …, Ibid, hlm. XXVII-XXVIII


menguasai bahasa Inggris, Arab, Perancis dan Parsi. Bahkansecara pribadi Cak Nur juga memiliki hubungan amat baik denganNatsir. Hal ini karena ayah kandung Cak Nur (Kyai Madjid)memiliki hubungan organisatoris dan emosional yang amat kentaldengan Natsir. Meskipun lahir dan dibesarkan dalam tradisi NU,Kyai Madjid adalah aktifis Masyumi yang bersemangat di era1950-an. Lebih dari itu hubungan kekeluargaan di antara Natsirdan Madjid terjalin akrab.54

Dalam perspektif Cak Nur kekuatan politik Islam tidak identikdengan partai Islam, apalagi bila lembaga atau institusi politik itudijangkiti korupsi, koncoisme, nepotisme dan konflik sesama elitpartai yang tidak berkesudahan. Selain itu Cak Nur, sama denganSoekarno, menilai konsep negara Islam tidak ada dalam sejarahIslam, tidak didukung nash-nash Alquran serta sebuah bentuk apo-logia umat Islam atas ekspansi pemikiran dan politik Barat terhadapdunia Islam selama berabad-abad.55 Kelompok pembaru ini seringdisebut juga dengan istilah “Neo-modernism”56 yang dipeloporiFazlur Rahman, seorang pelopor pembangkit dan pemikir Islamkontemporer yang secara internasional reputasinya diakui dewasaini.57 Salah satu pandangannya dikatakan pada tahun 1979, bahwa

54 Ahmad Suhelmy, Ibid, hlm. 105-106.55 Lihat karya-karya Nurcholis termasuk surat-menyuratnya dengan Mohammad Roem,

Lihat Ahmad Suhelmi, Soekarno…, Ibid, hlm. 103.56 Ciri pokok Neo-Modernism adalah menganjurkan kaum muslimin dalam

menyongsong abad modern dengan lebih berupaya mengkaji dunia Barat serta gagas-annya secara objektif, kritis; pada saat yang sama juga mendalami ajaran-ajarandan gagasan tradisi klasik keagamaannya sendiri. Untuk itu, seperti dikatakan FazlurRahman, kaum muslim dapat mengembangkan prasyarat keyakinan diri, tanpamengalah kepada Barat secara serampangan atau menafikannya, lihat Fazlur Rah-man, “Islam Challengers and Opportunities,” dalam .T. Welch dan P. Cochia, ed.Islam: Past Influence and Present Challenge, Edinburgh: Edinburgh University Press,1979, hlm. 315-325. Lihat juga Greg Barton, Neo-modernist Islamic Thought inContemporary Indonesia: The religious Thought of Nurcholish Madjid, makalahdisampaikan pada 8th Asian studies association of Australia Biennial Conference,Griffith University, 1990, lihat Syafi’i Anwar, Pemikiran…, Ibid, hlm. 218.

57 Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Punjab pada tahun 1946, ia melanjutkanilmu keislamannya di Universitas Oxford, Inggris, Selesai pendidikan di sini, ia tetapmenetap di Inggris dan mengajar di Durham University. Pada tahun 1958, ia menjadiAssociate Professor of Philosophy di Institute of Islamic Studies University of Mc. Gill,Kanada, direkturnya adalah Wilfred Cantwell Smith, seorang orientalis yang sangatternama. Semasa mengajar di Universitas Durham, Fazlur Rahman berhasil menye-


umat Islam baru akan memiliki suatu fondasi intelektualisme Is-lam yang kokoh dalam jangka waktu 20-30 tahun. Pandangannyaadalah, pertama mempelajari Alquran, kemudian menimbang situasimasa lalu dan sekarang dengan Alquran. Ia mengkritik kalangantradisionalis dan fundamentalis, kerana mereka tidak menawarkanmetodologi yang sistematis dan padu dalam memahami Alquran.58

Sebagian pengamat menilai bahwa perubahan radikalkepribadian Cak Nur, seorang “Natsir muda” yang antisekuler-isme dan sekulerisasi menjadi propagandis sekulerisme dan seku-lerisasi, kqrena keterpukauannya kepada kemajuan peradabanBarat setelah ia mengunjungi Amerika Serikat dan menyelesai-kan pendidikan doktornya (Ph.D) di Chicago University.59 Cak Nursendiri menolak tegas persamaan sekulerisme dengan sekulerisasikarena keduanya merupakan dua konsep yang sama sekaliberbeda. Konsep sekulerisasi yang dikemukakannya adalah sebuahkonsep sosiologis, bukan konsep filasafat sebagaimana yangdiyakini para pengkritiknya. Dalam konteks penafsiran sosiologissekulerisme adalah sebuah gerakan sosial yang justru bertujuanmendemitologisasi dan mendemistikasi Islam sehingga yang sakraldi dunia ini hanyalah Allah semata, di luar Allah bersifat duniawi,

lesaikan karya orisinilnya yang pertama yang berjudul “Prophecy in Islam: Philosophyand Orthodoxy”. Tahun 1960-an, ia kembali ke tanah air (Pakistan) dan diangkat menjadistaf senior di Lembaga Riset Islam yang dipimpin Ayyub Khan. Masuknya Fazlur Rahmanmenimbulkan pemikiran yang bertentangan di Pakistan. Pada 5 September 1968, iamengundurkan diri dari direktur Lembaga Riset Islam dan ahli Dewan penasehat ideologiIslam. Akhirnya ia hijrah ke Amerika Serikat sejak tahun 1970 sampai akhir hayatnyamenjadi Professor Islamic Studies di Department of Near Eastern Languages and Civilizati-on, University of Chicago. Pemikirannya memang banyak ditentang kaum muslimin diberbagai negara, terutama Pakistan, tetapi di Indonesia tidak demikian, pikirannya banyakditerima, Nurcholish Majid merupakan muridnya yang paling menonjol, untuk kemudianmenyebarkan pemikiran tersebut. Lihat M. Fahry, Multi Partai…, Ibid, hlm. 49.

58 Ahmad Syafi’i Maarif, Peta Bumi…, Ibid, hlm. 54-67. Lihat Taufik Adnan Amal (ed.), Neo-modernisme Islam: Metode dan Alternatif, (terj.), Bandung, Mizan, 1987, hlm. 54-57.

59 Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim, (terj.) AhmadieToha, Jakarta, Lingkaran Studi Indonesia, 1987.

60 Cak Nur konsisten dengan gagasan-gagasannya itu. Konsistensinya nampak dalamkarya-karya intelektualnya selama ini. Lihat Nurcholish Madjid, Islam AgamaKemanusiaan (1991), Islam Agama Peradaban (1991), Islam Doktrin dan Peradaban:Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan(1992), Jakarta, Yayasan wakaf Paramadina.


sekuler.60

Sejumlah tokoh Islam menanggapi pemikirannya, antara lain:Prof. H.M. Rasyidi, Prof. Dr. Deliar Noer, Abdul Qadir Djaelanidan Dr. Daud Rasyid. Mereka menilai gagasan sekulerisasi CakNur bertentangan dengan prinsip Tauhid (Keesaan Allah) danahistoris serta dibangun dengan argumentasi ilmiah yang rapuh.Di atas itu Djaelani mengkritik pemikiran Cak Nur sebagai gerakande-Islamisasi dan anti-Islam.61 Kritikan ini berlanjut denganmunculnya generasi kedua pengkritik Cak Nur, yaitu Daud Rasyid,seorang alumni University Al-Azhar Kairo-Mesir. Pada intinyaRasyid mengkritik pemikiran Cak Nur sekuler, tidak sesuai dengansyariat Islam dan bertolak belakang dengan prinsip kenegaraaanformulasi dalam Islam zaman lampau. Lebih dari itu, pemikiranCak Nur merupakan produk pengaruh Yahudi; Zionis Israel danorientalis, Bahkan Media Dakwah, majalah organisasi DDIImenyebut Cak Nur sebagai lobbi Yahudi di Indonesia.62

Orde Baru pada awal tampilnya ke pentas politik dan keku-asaan mendapat dukungan dari kelompok organisasi Islam yangbangkit kembali setelah rezim Orde Lama runtuh. Kelompok pela-jar dan pemuda yang tergabung dalam organisasi aksi sepertiKAMI dan KAPPI yang sebagian besar anggotanya adalah pelajardan pemuda Islam telah menjadi ujung tombak perjuanganmenentang rezim Orde Lama dengan dukungan pihak militer.Mereka ini menentang pemerintahan Soekarno yang dianggaptelah “menginstitusionalisasikan birokrasi yang tak bertanggungjawab” dengan kekuasaan otoriter yang dipengaruhi tradisi mistikJawa serta budaya feodal. Awalnya Orde Baru mengadakanperbaikan terhadap birokrasi, tetapi birokrasi yang bertumpupada eratnya hubungan antara militer dan teknokrat dalamrangka mewujudkan pemerintahan yang stabil dan kuat, yangmelebarkan fungsinya menjadi mesin politik (political machine)

61 Lihat karya Prof. Rasyidi, DR. Kemal Hassan dan Abdul Kadir Djaelani, MenelusuriPembaruan Nurcholish Madjid, Bandung, Yadia, 1993.

62 Lihat Dr. Daud Rasyid, Orientalisme dalam Sorotan… kritik Rasyid memiliki kesamaandengan Ridwan Saidi, lihat Saidi, Data dan Fakta Yahudi di Indonesia.


untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat.63 Ini menye-babkan militer menjadi alat kepentingan kekuasaan, bahkanmiliter sendiri menjadi bagian pengatur mesin kekuasaan politikdengan segala kepentingannya, dan peralatan militer itupun di-jadikan sarana untuk mempertahankan kekuasaan politik, bukanuntuk menjaga pertahanan rakyat dan negara. Sementara kon-sepsi dan interpretasi pemerintah Orde Baru terhadap Islam ada-lah sebagai agama yang ditempatkan dalam kerangka hubungansosial. Islam agama yang mengatur hubungan manusia denganTuhan, dan mengatur hubungan orang atau kelompok orangdengan batas etika sosial, tetapi tidak dalam bidang kehidupanyang disebut dengan sistem politik, Islam hanya sebatas dimensimoral dan etis sosial. Islam dalam medan dakwah hanya meru-pakan gerakan yang mendorong dakwah guna merumuskan danmembangun sistem akar budaya, dan tidak dalam politik.Sehingga tampak ada pertemuan dari dua arus yang berbeda yaituantara arah strategi Orde Baru dengan gagasan Cak Nur “IslamYes dan Partai Islam No”, apa yang dicita-citakan Cak Nur sebagaipendesakralisasian Islam dalam konteks politik, memiliki man-faat yang sama bagi kepentingan mesin politik Orde Baru yangingin memreteli kekuatan Islam melalui deideogisasi Islam danpartai Islam. Nyatanya memang dalam perkembangannya CakNur diberi kepercayaan menjadi anggota Majelis Permusyawarat-an Rakyat (MPR), berarti pandangannya dalam gerakan pembaru-an Islamnya tidak membahayakan eksistensi Orde Baru, justrumenguntungkan. Hajriyanto.Y. Thohari menyatakan bahwa CakNur hanya berhenti sampai dataran konsep pemikiran “aspektheologis dan filosofis” sementara itu artikulasinya dalam duniapolitik praktis sangat pragmatis, “sehingga terkesan lebih banyakdimanfaatkan, dipengaruhi dan tidak mengubah.”64

Pembangunan dengan pertumbuhan yang menakjubkan darikeuntungan “bom minyak” melalui suatu kebijakan stratejik

63 Safi’i Anwar, Ibid, hlm. 4.64 Muhammad Najib (pnyt.), Amien Rais dari Yogya ke Bina Graha, Jakarta, GIP, 1999.


pembangunan pengucuran ke bawah atau trickle down effect tidakdirasakan merata, bahkan kecenderungan tidak adil dalam pem-bagian hasil pembangunan menambah kecurigaan kalangan umatIslam. Kondisi demikian semakin melemahkan peringkat “tawarmenawar politik” serta konsesi politik terhadap umat Islam danpada akhirnya menimbulkan masalah baru dalam membangunpola kerja sama antara umat Islam dengan pemerintah. Makamulai terjadi berbagai aksi demonstrasi dari kalangan eksponenIslam berkaitan dengan Rancangan Undang-Undangan (RUU)Perkawinan tahun 1972 yang diusulkan pemerintah karena RUUini dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Aksipolitik yang terus berlanjut melibatkan berbagai latar belakangpolitik aliran, seperti protes dan demonstrasi atas pembangunanTaman Mini Indonesia Indah, sebuah mega proyek monumentalyang dianggap menghambur-hamburkan uang dan belum merupa-kan prioritas pada masa itu. Aksi ini dilakukan mahasiswa dariberbagai universitas. Gerakan demonstrasi yang lebih besar danmenimbulkan kelumpuhan kota Jakarta sebagai pusat pemerin-tahan adalah ketika mahasiswa menentang kunjungan PerdanaMenteri Jepang Tanaka, aksi ini kemudian dikenal dengan peris-tiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) pada 1974, yangsalah satunya menyebabkan pembakaran pusat perbelanjaanPasar Senen, Jakarta.65 Aksi lainnya terjadi pada tahun 1978 keti-ka mahasiswa, kalangan pelajar dengan dukungan sejumlah ka-langan akademisi dan politisi melakukan demonstrasi menentangusulan pemerintah yang akan memasukkan aliran kepercayaanke dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), persoalan materiP4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang bagiumat Islam sangat mengancam akidah pemeluk agama sertamenentang pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI. Aksi

65 Tindakan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa itu dijawab pemerintah denganmelakukan aksi penangkapan dan penahanan kepada sejumlah tokoh mahasiswa dariberbagai universitas khususnya di kota Jakarta dan Bandung, tokoh mahasiswa yangditangkap di antaranya adalah Hariman Siregar, Yudil Hery, Theo Sambuaga, BambangSulastomo (yang disebut terakhir ini adalah putera tokoh kemerdekaan Bung Tomo).


demonstrasi yang meluas tersebut diiringi dengan pembakaranpatung Presiden Soeharto di halaman kampus Universitas Indo-nesia di Salemba,66 dan jawaban pemerintah adalah membungkammereka dengan membubarkan Dewan Mahasiswa (Dema) dandigantikan konsep baru yang dikenalkan Menteri Pendidikan danKebudayaan Dr. Daud Yusuf dengan pelaksanaan KonsepNormalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan KoordinasiKampus (BKK) yang sebenarnya suatu cara pemerintah untukmengendalikan dan melumpuhkan aktivitas politik para ma-hasiswa. Ketegangan hubungan pemerintah dengan masyarakatterus berlanjut dengan peristiwa yang dikenal sebagai kasus “Sa-wito”, sebuah tindakan yang dianggap pemerintah suatu perbuatanmakar yang melibatkan sejumlah tokoh Agamawan seperti Prof.Dr. Hamka dan eks Wakil Presiden RI ke-1 Dr. Mohammad Hatta.

Tahun 1985-an ada perubahan pola hubungan pemerintah Soe-harto dengan kalangan kekuatan Islam seiring telah selesainyaagenda pembangunan politik yang dilancarkan pemerintahnya.Perubahan itu memberi kesan saling menguntungkan (recipro-cate),67 seolah politik yang diidealkan bersama semakin menyadaribahwa Islam merupakan dominasi politik yang tidak dapat dike-sampingkan. Fenomena ini tampak setelah kalangan inteletualIslam tumbuh di alam Orde Baru dengan potensi dan kecakapanteknikal yang dapat diandalkan untuk mendukung suksesnyapembangunan. Terjadinya perubahan sosial ekonomi telah me-munculkan lapisan atau kalangan menengah santri yang ter-pelajar, modern dan profesional sertra memenuhi lapangan kerjadan tuntutan rekrutmen birokrasi. Peranan itu mendorong ke-

66 Suasana aksi di tahun 1978, diakhiri dengan tindakan represif militer, terjadipenangkapan, penahanan, skorsing dan pengadilan sejumlah mahasiswa serta aktifispolitik, sejumlah mahasiswa “di kampus kuning” di antaranya Yusril Ihza Mahendra,Lukman Hakim dan Hery Ahmadi, juga terjadi penindakan terhadap para akademisi,rektor yaitu Prof. Dr. Ismail Suny, Prof. Dr. Deliar Noer, Prof. Dr. Iskandar AliSyahbana, kemudian tokoh kemerdekaan Bung Tomo, dan Arief Rachman.

67 Adanya perkembangan pola hubungan secara lebih “bersesuaian” ini memang masihperlu diperdebatkan sebab ada yang berpandangan bahwa keadaan tersebut merupakan“belas kasihan” karena ketidakberdayaan kekuatan Islam yang kemudian maumenerima konsesi-konsesi dalam kerangka agenda yang telah dibangun oleh sistempemerintahan Orde Baru.


bangkitan intelektualisme Islam selepas kemerdekaan yangberusaha memberikan formulasi, interpretasi dan refleksi ter-hadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan arti Islam politikmenjadi Islam kultural.

Nurcholish Madjid memberikan penilaian terhadap fenomena ke-masyarakatan Indonesia semasa Orde baru dari sudut pandang Is-lam sesuai dengan ide kenisbian melalui tulisannya yangdikemukakan tahun 1983, dalam sebuah tajuk buku Aspirasi UmatIslam Indonesia. Menurutnya cukup beralasan bahwa sejauh iniOrde Baru menunjukkan banyak lagi yang lebih baik untuk kaumMuslimin dibanding semasa Orde Lama. Melalui tulisannya “Cita-cita Politik Kita” ia mengemukakan dua faktor yang menjadi alasanuntuk memberikan penilaian seperti itu. Pandangannya dari awalperkembangan Orde Baru mendapat dukungan kuat dari kelompokberaspirasi politik Islam dibandingkan kelompok lain. Hal lain,kebaikan yang nisbi tersebut tercermin dalam banyak bentuk per-kembangan sosial yang biasanya ditunjuk sebagai gejala kebangkitanIslam di Indonesia, betapapun gejala itu memiliki aspek yangberdimensi global.68 Nurcholish Madjid lebih menjelaskan dari sisipandang makna ajaran Islam sebagai pembawa rahmathan lillalamin dalam sisi kemanusiaan, terlepas dari dimensi teologis ataupolitik yang dalam kenyataan politik demokrasi selain menghargaiperbedaan juga mengakui hak mayoritas untuk memegang peran-an yang lebih besar tanpa melakukan diktator terhadap minoritas.Hal itu berarti bahwa perjuangan Islam politik untuk menuntutsyariat Islam dalam konstitusi negara harus dilihat dalam kontekspolitik, bukan semata-mata kemanusiaan yang lepas dari kenyataanpolitik demokrasi, dengan keperluan harus menghargai sertamenghormati pengakuan hak kelompok yang lebih besar dibandingkelompok yang lebih kecil jumlahnya.69

68 Nurcholish Madjid, “Cita-cita Politik Kita,” dalam Bosco Carvallo &Dasrizal (pnys.)Aspirasi Umat Islam di Indonesia, Jakarta, Leppenas, 1983, hlm.7.

69 Dalam tulisannya “Cita-cita Politik Kita”, sebenarnya ada sejumlah subtema yangdiangkat dan sub ini sangat relevan dengan persoalan utama problematika kehidupanberbangsa dan bernegara di Indonesia. Subtema yang dikemukakan meliputipeninjauan kembali atas perjuangan Islam, Orde Baru dan Islam, Islam dan masalah


Nurcholish Madjid memiliki pandangan bahwa Islam itu bukanideologi, namun Islam dapat menjadi sumber untuk merumuskansuatu ideologi. Sifat universalistik Islam itu sendiri tampak men-jadi asas baginya untuk menerima Pancasila sebagai ideologinegara Indonesia serta tidak lagi mempersoalkan faktor historisumat yang berhubungan dengan tuntutan di masa lalu yang diper-juangkan sebagai dasar negara atau pencantuman syariat Islamdi dalam konstitusi. Universalistik Islam yang terwakili dalamperlembagaan atau konstitusi negara menyebabkan kaumMuslimin Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 1945dengan didasari asas pertimbangan, pertama, nilai-nilainya dibe-narkan ajaran Islam; kedua, fungsinya sebagai noktah-noktahkesepakatan di antara berbagai golongan untuk mewujudkankesatuan politik bersama. Kedudukan serta fungsi Pancasila inikemudian dianalogikan – sekalipun tidak dapat disamakan —dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik yang pertamadalam sejarah Islam yang dikenal para ahli sebagai Piagam Madi-nah. Melalui perspektif sejarah itu nampaknya Nurcholish Ma-djid menyikapi Pancasila sebagai pedoman sistem kehidupan ma-syarakat yang pluralistik.70

Ia juga membahas pesoalan kebebasan beragama yangmenurutnya asas ini memungkinkan umat Islam mengamalkanajaran-ajaran Islam secara keseluruhan betapapun tuntutanmengenai syariat Islam tidak berhasil diperjuangkan dalam per-lembagaan atau konsititusi UUD 1945, sebagaimana kandunganyang ada dalam Piagam Jakarta. Sebagai argumentasinya, iamengutip pernyataan Mohammad Hatta mengenai hubungan sila-sila di dalam Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupa-kan sila utama yang menjiwai sila-sila yang lain. Menurut ajaran

kemajemukan masyarakat, Pancasila dan UUD 1945, untuk Indonesia, kemudiandemokrasi sebagai prinsip dan aturan main serta mengenai hak dan kewajiban umatIslam. Subtema atau tajuk di atas termasuk membincangkan masalah sekulerismedan sekulerisasi yang telah menjadi perdebatan hangat masa itu, dan sebagai catatanjika kita menelusuri tulisan tokoh Islam terdahulu, pada dasarnya juga telah melakukanperdebatan mengenai hal tersebut, misalnya sebagaimana dilakukan Mohammad Natsirpada masa pergerakan nasional maupun perdebatan dalam sidang Konstituante.

70 Nurcholish Madjid, “Cita-cita…, “ dalam Bosco Carvallo & Dasrizal, Ibid, hlm.256.


Islam sendiri Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Tauhid, olehkarena itu menurutnya kaum Muslimin Indonesia akan berbuatbanyak untuk Pancasila dan negara jika mereka memahami lebihbaik akan agama mereka sendiri dan mengamalkannya dengansetia. Hal itu berarti bahwa seruan Nurcholish Madjid untukmengamalkan ajaran Islam dengan sendirinya mencakup nilai-nilai yang kemudian diangkat ke tingkat nasional sehingga men-jadikan Pancasila memiliki hubungan yang alami dengan umatIslam di Indonesia.71

Adanya kelompok pembaru Islam di Indonesia dengan sifatakomodasionis mereka terhadap Orde Baru tidak berarti telahmenyelesaikan apa yang menjadi tuntutan sejarah Islam politikdi Indonesia. Bentuk-bentuk perlawanan terjadi baik secara diam-diam maupun terang-terangan akibat adanya kegamangan sertasaling mencurigai satu sama lain setelah munculnya peristiwapolitik yang bernuansa memojokkan kelompok Islam, sepeerti Pe-ristiwa Lapangan Banteng saat pemilu, peledakan Candi Boro-budur, peristiwa Tanjung Priok, kasus Haur Koneng, PeristiwaLampung, penahanan, intimidasi kepada sejumlah ustad, muba-ligh yang mengkritisi kebijakan politik pemerintah Soeharto me-lalui perundangan yang berlaku.72 Ini mengakibatkan terjadifragmentaris atau “pembelahan” umat Islam dalam menghadapiperjuangan politik, dan di antara mereka memiliki perbedaan,ada yang bersifat kompromistik dan pragmatis terhadap struktur,kelembagaan maupun orientasi politik yang dibina pemerintahSoeharto dan ada yang bersifat akomodasionis atau pilihan yangbersifat reformis.

71 Nurcholish Madjid, Islamic Studies: Pengantar Mengenal Pemikiran Islam, bahanmateri kursus studi Islam di Paramadina, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina (t.th.),hlm. 2.

72 Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya banyak terjadi penahanan kepada para daiatau mubaligh serta aktifis dari kalangan Islam, termasuk yang berasal dari HMI danPII, di antaranya nama-nama seperti Tony Ardy, Abdul Kadir Jaelani, Mawardi Noorserta lainnya, termasuk eks Ketua Umum PB HMI yaitu Abdullah Hehamahua yangmelarikan diri ke Malaysia dan kini menjadi Ketua Partai Masyumi yang baru didirikandi era reformasi.


Jika dihubungkan dengan tipologi pemikiran politik kalangancendekiawan atau pemikir Islam di Indonesia, Syafi’i Anwar mem-baginya ke dalam enam tipologi, yaitu: formalistik, substantivistik,transformatik, totalistik, idealistik dan realistik. Tipologi pemikirIslam semasa Orde Baru yang dirumuskan Syafi’i Anwar sangatmembantu untuk lebih memahami konfigurasi pemikiran kalanganmodernis Islam. Teori yang dikembangkan itu pada saat ini perludikaji kembali dalam pemetaannya, termasuk di mana posisi tokohelit Yusril Ihza Mahendra ditempatkan dalam tipologi pemikiranitu. Apakah ia dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu tipologiitu atau sama sekali tidak berada dalam salah satu dari klasifikasiitu? Dan untuk memahami secara lebih tepat tentu diperlukanpemahaman secara lebih mendalam mengenai tokoh ini.

Penulis akan memaparkan secara rinci mengenai pemikiranyang dikemukakan Yusril Ihza Mahendra selama masa pemerin-tahan Orde Baru serta tindakan politk yang dilakukannya.Mengenai pemikirannya, akan diambil dari sejumlah tulisannyabaik yang dimuat di berbagai media massa, bahan ceramah-ceramah atau diskusi, talk show, wawancara dan debat publikyang pernah dilakukannya. Selain itu, berbagai pemikirannyatelah mempengaruhi atau mewarnai sejumlah pidato PresidenSoeharto ketika Yusril Ihza Mahendra pernah terlibat dalampenyusunan pidato Presiden Soeharto sepanjang tahun 1995 sam-pai kejatuhannya dari tampuk kekuasaannya di tahun 1998 lewatgerakan reformasi yang dilakukan segenap kekuatan komponenrakyat Indonesia. Apakah Yusril Ihza Mahendra memiliki peranjuga dalam proses berakhirnya kekuasaan Soeharto? Ini yangakan dijelaskan lebih lanjut.

Sebagai bagian terbesar dan mayoritas dari rakyat Indonesia,sudah sepantasnya hak-hak umat mendapat perhatian, tetapiyang nampak adalah ketidakadilan sepanjang periode 1970-an-1980-an akibat modernisasi dan pembangunan yang dirancangpemerintah Orde Baru. Semua tindakan itu telah “meminggirkan”(marginalization) peranan umat Islam di berbagai sektor, baikdari perencanaan (master plan), pengendalian, pengelolaan sam-


pai menikmati “kue besar” pembangunan itu. Di awal pemerin-tahan Orde Baru era 1967-1970-an, ketika konsolidasi fisik keku-atan Orde Baru sedang gencar dilakukan, jaringan-jaringan eko-nomi yang sebelumnya dikuasai kalangan santri dan umumnyaorang-orang pendukung Masyumi dan juga para kyai sertapedagang kaya dengan usaha mandiri, secara sistematik meng-alami kebangkrutan akibat pengembangan pusat kekuatan ekono-mi yang dikendalikan secara langsung oleh birokrasi bekerjasamadengan pengusaha nonpribumi dari kalangan Cina (pengusahaklien).73 Menurut Castles pengusaha klien ini sangat berpengaruhterhadap perkembangan ekonomi Orde Baru, namun ekonomi mo-del ini tidak menguntungkan proses pengembangan usaha-usahatradisional kaum santri untuk berubah menjadi industri yang se-makin besar, padat modal, canggih teknologi, pemasaran dan se-bagainya. Sementara pada masa yang sama pabrik-pabrik rokokdidominasi empat perusahaan besar milik keturunan Cina, taksatupun yang menjadi milik menengah Islam.

Pada bidang politik, dilakukan pemutusan komunikasi politikdi antara umat dengan massa melalui kebijakan “floating mass,”sementara kekuatan politik penguasa dapat melakukan komu-nikasi secara intensif sampai tingkat akar tingkat dengan meng-gunakan jalur birokrasi. Langkah lainnya adalah penguasa mela-kukan penyederhanaan partai Islam dengan disain sesuai keingin-an penguasa, akibatnya kekuatan partai islam menjadi “impoten”atau mandul, bahkan terkooptasi baik dari segi orientasi politiksampai kepada orientasi ideologi yang puncaknya tidak ada lagipartai yang dibolehkan mencantumkan asas aliran politiknyakecuali Pancasila sebagai “uniform politik.”

Pada bidang sosial keagamaan, institusi keislaman yang ber-orientasi kepada pemimpin umat yang memiliki hubungan historisdan emosional dengan partai-partai atau kekuatan Islam di masalalu dilumpuhkan. Untuk mengimbangi atau melemahkan penga-

73 Aswab Mahasin, “The Middle Class an Insider’s View, dalam Richaard Tanter andKenneth Young (Ed.), The Politics of Middle Class Indonesia, Victoria: CSEAS MonashUniversity, 1990, hlm. 139-140.


ruhnya, dibuat tandingan atau diambil-alih peranannya melaluiinstitusi keislaman yang dapat bekerja sama dan beradaptasi de-ngan selera penguasa. Mereka juga mendirikan sejumlah ormaskeagamaan, sosial dan pendidikan yang baru di bawah kendalinya.

Sumber ketidakadilan itu kemudian memunculkan kemelarat-an yang disebabkan kesalahan orientasi dan keinginan memper-besar “kue ekonomi” nasional dengan mendorong tanpa bataskonglomerasi. Mereka sebagian besar bukan kalangan Islam dansecara ganas melakukan pembangunan tanpa memperhatikan ke-rusakan ekologi maupun sosial, selain terbentuknya mentalkorup, kolusi dan nepotisme dari penguasa. Akibat macetnya se-gala macam peraturan yang semestinya dapat menegakkan sendi-sendi keadilan sosial, lahirlah fenomena “pemerintahan birokrat-ik” (bureaucratic polity), yakni suatu sistem politik di mana keku-asaan dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan ber-ada kepada orientasi para penguasa negara, terutama para per-wira militer dan pejabat tinggi birokrasi, termasuk para tekno-krat, serta pola hubungan negara dan masyarakat yang memadu-kan kooptasi dengan cara represif.74

Apa yang sebenarnya terjadi terhadap modernisasi semasaawal pemerintahan Orde Baru tahun 1967 sampai paruh pertamatahun 1985, Indonesia berada pada posisi transisi dari masyarakatfeodalis-kapitalis ke masyarakat teknokratis. Dapat dilihat bahwakapitalisme begitu besar dan berkuasa dengan semakinberkembangnya bisnis besar, bank besar dan perusahaan besaryang muncul sebagai kekuatan oligopoli, sementara perusahaan-perusahaan kecil dan menengah mulai bergeser ke pinggir danhancur. Gejala ini menandakan bahwa sistem kapitalisme begitudominan di dalam masyarakat, yang kemudian disebut Kunto-widjoyo sebagai kesadaran teknisistik.75

“Keseragaman politik” yang dilakukan pemerintah Orde Barudidesain melalui pendekatan legalistik karena memang instrumen74 Lihat Liddle, “Soeharto’s Indonesian Personal Rule and Political institution,” dalam

Pacific Affairs, No. 58, 1985, hlm. 69-90.75 Kuntowidjoyo, Dinamika Internal Umat Islam Indonesia, LSIP, Jakarta, 1993.


politik pada waktu itu seluruhnya berada dalam penguasaan danpengaruh “orang-orang Soeharto”. Ketetapan MPR No. 11/1983,yang secara operasional dituangkan dalam Undang-Undang No.3 dan 8 tahun 1985, ini mengatur organisasi politik dan organisasimassa (Orpol dan Ormas-Deppen RI 1985). Maka secara berturut-turut seluruh organisasi Islam harus menyesuaikan diri dengankehendak perundang-undangan tersebut serta dengan tegas me-netapkan Pancasila sebagai asas organisasi, misalnya organisasiMuhammadiyah menetapkannya melalui Muktamar ke-41 diSurakarta pda tahun 1985, demikian juga Himpunan MahasiswaIslam (HMI) menetapkannya dalam kongresnya di Padang padatahun 1987, dan kedua organisasi itu merupakan organisasi mo-dernis Islam terbesar di Indonesia sesuai dengan ruang lingkupwilayah aktivitasnya.76 Namun demikian kalangan cendekiawanMuslim beranggapan, “betapapun gerakan Islam di Indonesia pa-da akhirnya telah menerima Pancasila sebagai asas gerakan mere-ka, tetapi adalah pasti bahwa Islam akan melihat Pancasila itudari sudut pandangan Islam” (Maarif 1995: 113). Semenjak initerjadi penurunan kepercayaan umat terhadap organisasi politik

76 Mengenai HMI, organisasi ini memiliki anggota yang demikian militan dan gigih dalammengemban misi Islam modern dan secara emosional dan historis memiliki hubunganyang rapat dengan elit Islam dari kalangan Masyumi. Dalam masalah penerapan asasPancasila sebagai asas tunggal, di kalangan internal organisasi telah terjadi perpecahan,mereka ada yang menerima dan ada yang menolak; untuk yang menerima tentu selaluterbuka kesempatan untuk mendapatkan posisi, karir yang menjanjikan daripemerintah Orde Baru, di internal organisasi ini pada tingkat PB HMI yang merupakanCentral Board telah melakukan tindakan kepada meraka yang menentang ataumelakukan pembangkangan, antara lain terhadap Sahar El-Hassan, Firdaus Syam,Zulvan Z.B. Lindan, Furqon, Hardi, Idris Zaini serta lainnya. Organisasi ini kemudianterpecah menjadi dua kelompok, yaitu HMI-Diponegaro yang jelas menerima kebijakanpemerintah dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang kemudianmembentuk secara terstruktur sampai ke tingkat cabang guna mengakomodasikanaspirasi yang menolak Asas Tunggal. Organisasi lainnya yang juga militan di tingkatpelajar adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) yang memiliki karakteristik perjuangandengan HMI. Pada tahun 1988, merupakan batas waktu bagi seluruh organisasi sosialdan politik untuk menyesuaikan diri dengan peraturan UU, kecuali organisasi PIIyang telah dibekukan aktivitasnya oleh Menteri Dalam Negeri masa itu, SupardjoRustam, karena menolak penerapan asas tunggal dalam aturan organisasinya. PIIsebagai organisasi Islam untuk kalangan pelajar dalam sejarahnya memiliki perananyang besar dalam membantu kemajuan dan perjuangan umat Islam, lihat majalahTempo, No. 46, 6 Februari, 1988.


yang bercorak keislaman, setidaknya dapat dilihat dari hasilpengumpulan suara partai Islam dalam sejumlah pemilu tempatmereka berkompetisi. Namun pelaksanaan pemilu itu sendiridilaporkan penuh dengan kecurangan dan hanya menguntungkanGolkar, partai pendukung pemerintah Soeharto.77

Aswab Mahasin dalam satu tulisannya mengemukakan, meski-pun posisi negara semasa Orde Baru itu kuat tetapi umat tidakpernah dapat dikuasai sepenuhnya oleh negara. Posisi umat ituseperti air, ia bergerak merembes ke berbagai penjuru dan mem-basahi apa dan siapa saja.78 Dalam perkembangan selanjutnya, pe-merintah Orde Baru mulai berubah dalam membangun pola hu-bungan dengan kalangan Islam politik. Mereka mulai meng-akomodasikan aspirasi umat Islam bersamaan dengan terjadinyaapa yang diistilahkan Nurcholish Madjid sebagai “intellectual boom-ing” atau ledakan kaum terdidik kalangan santri yang memilikikemampuan teknikal tinggi.79 Ledakan inilah yang mendorongmobilitas golongan santri baik secara horisontal maupun vertikal,mobilitas horizontal ditandai dengan penyebaran profesi kaumsantri dari lapisan bawah atau menengah ke lapisan lebih tinggi,misalnya ke pemerintahan atau struktur bisnis besar-modern.

77 Sejak tahun 1982 gejala penyusutan dukungan umat Islam terhadap partai yangbercorak Islam yaitu PPP, tampak cukup drastis bila dibandingkan dengan posisipendukung pada tahun 1955, semasa kejayaan Partai Masyumi. Dalam pemilu 1982,PPP hanya didukung 31, 90 persen dari jumlah pemeluk Islam yang berhak memilihatau sebanyak 20.871.880 orang. Tampak setelah konflik ideologi dan sosial politikyang secara formal selesai dipadukan ke dalam satu asas Pancasila, maka penyusutandukungan semakin besar. Pada tahun 1987 dalam pemilu PPP hanya memperoleh 15,97 persen secara nasional atau 13.701.428 orang yang menjadi pemilihnya. Jumlahtersebut memberi petunjuk bahwa hanya 18, 33 persen umat memilihnya (Sudibyo1987). Penyusutan umat pendukung gagasan Islam secara politik dari posisi tahun1955 dalam setiap pemilu rata-rata mencapai 21,69 persen. Mulkhan (Mulkhan 1989)menilai dalam suatu keadaan di mana sistem politik relatif bebas sebagaimana tahun1955, jumlah pendukung gagasan partai Islam tersebut tampaknya memiliki hubungandengan ketaatan umat dalam menjalankan ibadah; akan tetapi sejak Orde Baruhubungan terhadap jaringan komunikasi umat dengan pemimpinnya yaitu ulama, kyai,tidak berhubungan dengan perilaku politik umat tersebut.

78 Lihat majalah Panjimas, No. 693, 21-31, Agustus, 1991, hlm. 30-31, lihat juga Syafi’iAnwar, Aksi Islam.., Jakarta, Paramadina, 1995.

79 Lihat setelah “boom sarjana Islam,” Tempo, No. 8 Desember, 1990, juga wawancararedaksi Prisma, No. 5, tahun XVII, 1988, hlm. 64-72.


Castles mengemukakan juga bahwa di zaman Orde Baru kelasmenengah Islam berkembang mengikuti “trayek lain” yang takterduga sebelumnya, bukan kelas pengusaha kecil yang tumbuhmenjadi besar melainkan kelas menengah santri yang bergaji besar,alim, taat.80 Ini yang kemudian disebut islamisasi birokrasi yangmemberi dampak mencairnya dikotomi santri-priyayi, proses inikemudian diistilahkan dengan “embourgeoisment” ataukecenderungan priyayisasi anak-anak para santri. Ini juga dapatdikatakan sebagai salah satu keberhasilan gerakan kalanganmodernis Islam berupa meningkatnya generasi baru umat Islamterpelajar yang berwawasan modern yang mendapat tempat diinstitusi-institusi modern serta budaya kelas menengah.81

Pada masa itu mulai timbul isu dan opini yang dikembangkandi media massa, “hijau royo-royo”, suatu ungkapan “sinistis poli-tik” bahwa Orde Baru telah dikuasai kalangan kekuatan kelom-pok Islam khususnya di parlemen. Ini dengan indikasi disahkan-nya sejumlah perundang-undangan yang adil terhadap umat Is-lam; dan kalangan Islam “garis keras” yang memiliki hubungansangat erat dengan kalangan eks Masyumi menduduki kursi par-lemen, sesuatu yang sebelumnya sangatlah tidak mungkin. Demi-kian pula di bagian eksekutif, posisi menteri banyak dipegangkalangan Islam modernis. Dengan pemikiran-pemikirannya yangdinamis, inovatif serta kritis, mereka telah membawa harapansegar. Indikasi lainnya adalah diperkenankannya sistem perbank-an syariah seperti Bank Muamalat; kemudian adanya penam-bahan waktu pengajaran agama Islam di institusi pendidikannegeri dan didirikannya organisasi Ikatan Cendekiawan MuslimIndonesia (ICMI) yang memperkuat reposisi umat Islam yanglebih dekat dengan kekuatan politik Orde Baru.

Fenomena yang penting dari pola hubungan umat Islam adalahmendekatnya kalangan militer dengan tokoh modernis Islam. Inimembentuk pola hubungan baru di antara militer dengan kelom-pok Islam yang sebelumnya militer dianggap telah banyak80 Lance Castles, Ibid.81 Aswab Mahasin, Ibid.


T

82 Di antara mereka tidak hanya simpatik dengan Islam karena penilaiannya, sebagiandari mereka secara kultural berasal dari keluarga yang taat, bahkan ada di antaramereka yang di masa belia aktif di organisasi pelajat-pemuda Islam seperti organisasiPelajar Islam Indonesia, juga anak-anak mereka ada yang turut aktif di organisasiHimpunan Mahasiswa Islam (HMI), seperti salah satu puteri Jenderal Wiranto.

83 Amien Rais, “Islam dan Demokrasi,” dalam Bosco Carvallo & Dasrizal (Ed.), Ibid, hlm.69.

mengecewakan umat Islam seperti adanya tudingan “ekstremkanan” dan tindakan represif dalam berbagai peristiwa politik. “Bu-lan madu” kekuatan Islam dengan militer itu digenapkan dengantampilnya sejumlah pimpinan teras militer yang simpatik terhadapIslam seperti Jenderal Faisal Tanjung, Jenderal R. Hartono, Jen-deral Wiranto, Jenderal S. Subagio, Mayjen. Z.A. Maulani, Mayjen.Syafri Syamsuddin dan Letnan Jenderal Prabowo S.82 Maka dekade1980-an merupakan pola hubungan antara kelompok Islam denganpemerintahan yang bersifat simbiotik. Dalam fase tersebut adasuatu kesan bahwa hampir semua kekuatan sosial politik di negaraIndonesia menyadari bahwa untuk memperoleh legitimasi bagieksistensinya, mereka harus menunjukkan kedekatan atau pal-ing tidak simpatinya kepada Islam.83

POLA INTEGRASI SIMBIOTIK : 1985-1998

ERDAPAT suatu gejala atau indikasi bahwa pemerintahanOrde Baru telah menghilangkan rasa kecurigaan kepada ke-kuatan Islam, tidak terkecuali bagi kalangan Islam modernis

yang pada masa awal Orde Baru dengan pemerintahan memilikisejarah hubungan yang tidak harmonis. “Bulan madu” antaraIslam dan Orde Baru adalah membangun suatu hubungan yangsaling pengertian (mutual understanding), yaitu perubahan sa-ling kesediaan memberi dan menerima, yang menurut Moerdiono(sangat dekat dengan Soeharto) bahwa pemerintah bukan hanyamemberikan sumbangan konseptual saja melainkan juga mem-berikan bantuan yang nyata dalam rangka memenuhi aspirasi


dan kepentingan dari kalangan Islam. Pengakuan ini secara jelasdikemukakannya dalam sebuah simposium menyambut FestivalIstiqlal pada tahun 1991.84

Tahun 1990, berdirilah ICMI. Sebenarnya gagasan untukhadirnya organisasi profesi keilmuan di kalangan cendekiawan/sarjana Muslim pernah dimiliki jauh sebelum munculnya ICMIitu sendiri, seperti Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (PER-SAMI).85 Di kalangan non-Islam malahan telah lebih dahulu me-miliki wadah seperti ini.86 Persami87 di bawah pimpinan BintoroTjokroamidjojo goyah ketika pemerintah Orde Baru menyeder-hanakan partai-partai politik, sementara kalangan cendekiawansendiri sukar memelihara afinitasnya, sehingga pada tahun 1974,ia mundur dari Persami dan sejak itu organisasi yang memilikianggota hingga 400 orang ini menjadi lumpuh.88 Istilah“partisipasi pembangunan” yang kemudian demikian populer dimasa Orde Baru, pertama kali disuarakan oleh Persami dalamseminar nasional mengenai pembangunan di Jakarta pada tahun

84 Moerdiono, Umat Beragama dan Negara Nasional, makalah untuk simposium dalamrangka festival Istiqlal 1991.

85 Pada tahun 1964 ketika kekuatan Orde Lama (Rezim Soekarno) sedang berkuasa,lebih kurang 100 orang sarjana Muslim yang lebih dari 50 persen merupakan alumniHMI mendirikan organisasi profesi yang diberi nama Persami (Persatuan SarjanaMuslim Indonesia), sebagai pucuk pimpinan terpilih H.M. Subchan Z.E. (Ketua PBNU) dan H.M. Sanusi (Anggota Muhammadiyah). Organisasi ini memposisikan dirisebagai “anak” semua partai Islam dan terpilihnya dua nama ini sebagai cerminintegrasi umat. Persami dilahirkan di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, lihat Tempo,8 Desember 1990.

86 Sebagai contoh di kalangan umat beragama Katolik telah memiliki organisasi yangdisebut ISKI (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia) yang didirikan tahun 1958, dan dikalangan Kristen telah berdiri PIKI (Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia) berdirid itahun 1963.

87 Persami tumbuh bukan sebagai tandingan ISKI dan PIKI, melainkan lebih merupakankontra terhadap kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang semakin besarpengaruhnya berkat perlindungan Presiden Soekarno. PIKI dan ISKI masih tetapbertahan sampai sekarang, sedangkan Persami hanya bertahan 10 tahun. Pada tahun1967, ketika baru berumur tiga tahun sudah mulai muncul perpecahan di dalam institusiini akibat persaingan yang terjadi di antara pimpinan yang berasal dari PMII (Ormasmahasiswa dari “sayap” NU) dengan HMI. Perpecahan semakin terbuka ketikamuktamar NU di Semarang pada tahun 1968, Subchan dan kawan-kawan membentukISII (Ikatan Sarjana Islam Indonesia), sehingga gagallah cita-cita dan semangatpersatuan umat, Ibid.

88 Ibid.


1970-an.89 Sebagai kelanjutan dari Silaturahmi CendekiawanMuslim dalam menyiapkan seminar Masyarakat Industri dan In-formasi pada 7-10 Mei 1986 dalam pertemuan di Cibogo, MajelisUlama Indonesia (MUI) bersama dengan sejumlah Lembaga Swa-daya Masyarakat (LSM) serta kalangan universitas Islam, telahmenghasilkan kesepakatan pembentukan FKPI (Forum Komuni-kasi Pembangunan Indonesia) dan memilih Letnan Jenderal(Purn.) Ahmad Tirto Sudiro sebagai ketuanya. Forum ini telahmemunculkan prakarsa untuk mendirikan wadah ICMI, tetapisetelah berkonsultasi dengan pimpinan MUI, organisasi semacamini dianggap belum diperlukan karena khawatir reaksi peme-rintah. Kemudian datanglah prakarsa dari Dr. Ir. M. ImaddudinAbdulrachim yang dikenal sebagai tokoh Masjid Salman ITB, diapada tahun 1989 mengumpulkan sekitar 50 orang cendekiawanMuslim di Yogyakarta dalam rangka membentuk wadah cende-kiawan Muslim, tetapi pertemuan itu dibubarkan polisi.90

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dilahirkan padabulan Desember 1990, ketika terjadinya perhelatan akbar“Simposium Nasional Cendekiawan Muslim: MembangunMasyarakat Abad XXI” pada 6-8 Desember di Student CenterUniversitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur yang pembukaannyadihadiri Presiden Soeharto bersama Wakil Presiden serta paraMenteri.91 B.J. Habibie, putera Pare-Pare, Sulawesi Selatan yanglahir 25 Juni 1936 akhirnya terpilih sebagai ketua umum. Saatitu ia di dalam pemerintahan Soeharto menduduki kursi Menteri

89 Ini dijelaskan oleh Mas Dawam Rahardjo yang ketika itu menjadi anggota muda sertasalah seorang pemrakarsa dalam seminar, dan tokoh semacam Bintoro yang waktuitu telah bergelar Master memang masih langka. Gagasannya mengenai pembangunandianggap oleh rekan-rekannya cukup cemerlang saat ia sebagai Ketua Persami CabangJakarta yang menyokongnya sebagai Pimpinan Pusat Persami.

90 Hasil wawancara Syafi’i Anwar dengan Dr. Ir. Imaddudin Abdul Rachim, 24 Juli 1992,lihat Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi…, Ibid, hlm. 253-254.

91 Pertemuan di kota Malang ini menggambarkan “kemesraan” antara kelompok Islamdengan pemerintahan Orde Baru, dengan hadirnya 465 kaum cerdik pandai dariberbagai profesi, kelompok, aliran dan warna politik. Perlu dicatat proses terbentuknyaICMI juga berkat peranan 5 orang pelajar universitas Brawijaya, yakni Erik Salman,Ali Mudakir, Mohammad Zainuri, Awang Surya dan Mohammad Iqbal, yangmerupakan mahasiswa angkatan 1987.


Riset dan teknologi dan berbagai jabatan lainnya: Ketua BPPT,Ketua BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis), direktur IPTN,direktur PAL dan Ketua Proyek Otorita Batam serta sejumlahjabatan penting lainnya. B.J. Habibie memang tidak dibesarkandalam pergerakan Islam “ideologis”, tetapi ia terpilih sebagaiketua ICMI.92 Menurut Kuntowijoyo, kenyataan ini dilihat sebagaipergeseran konsep kepemimpinan umat Islam. Di masa lalu yangdisebut pemimpin umat itu memiliki konotasi ideologis dan politis.Dalam istilah Samson, yang dikategorikan sebagai pemimpinumat Islam itu lazimnya memiliki pengetahuan yang luas dibidang agama, berpengalaman dalam bidang politik dan secaraideologis mempunyai pengaruh di lingkungan umat ataukomunitas yang mendukungnya.93

Dalam pembukaan Simposium itu Soeharto memberikansambutannya yang demikian antusias serta apresiasi terhadapberdirinya organisasi Cendekiawan Muslim ini,94 kemudian B.J.Habibie juga memberikan pidatonya yang bagian isi pidatonyamengajak wadah ini untuk tidak bersifat sektarianisme absolut,eksklusif dan harus mampu memberikan sumbangan positif meng-atasi problema pengkotakan dan sektarianisme.95 Amien Raisketika berbicara mengenai peranan politik ICMI, ia yakin ICMImemiliki bobot politik atau “political leverage” yang besar.

92 Ibid, hlm. 260.93 Lihat Allan Samson, “Conception of Politics, Power and Ideology in Contemporary

Indonesian Islam,” dalam Karl D. Jackson Press, 1987, hlm. 2002-203, lihat juga dalamSyafi’i Anwar, Ibid, hlm. 285-286.

94 Dalam bagian pidato sambutan Presiden Soeharto itu ada bagian dari isi pidatonyayang mengatakan, “… jika perlu mengembangkan berbagai alternatif awal kebijakandan strategi yang dipilih oleh para pengambil keputusan..” ini sebagai pernyataanresmi yang mempresentasikan politik pembangunan Orde Baru untuk terlibatmemberikan alternatif guna menentukan kebijakan pembangunan nasional jangkapanjang atau kebijakan strategi pemerintah Soeharto, lihat naskah pidato PresidenSoeharto pada pembukaan Simposium Nasional Cendekiawan Muslim di Malang, 6Desember, 1990, Sekretariat ICMI, hlm 3-4, lihat juga Syafi’i Anwar, Ibid, hlm 285-286.

95 Naskah pidato Ketua Umum ICMI dalam penutupan Simposium Cendekiawan Mus-lim, 8 Desember 1990, sekretariat ICMI, lihat juga Syafi’i Anwar, Ibid, hlm. 287-288.


Pada tahun 1992, pemilu di Indonesia berjalan lancar danternyata Sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun1993 menghasilkan satu calon tunggal yaitu Soeharto, sehinggaakan tejadi suksesi nasional pada masa itu tidak terbukti.96 Padasaat itu sepanjang tahun 1993, pentas politik Indonesia disema-rakkan dengan “langkah-langkah politik” B.J. Habibie. Setelahdianggap berhasil “menghijaukan” MPR, ia dianggap berhasil me-masukkan sebagian besar “orangnya” sebagai menteri dalam Ka-binet Pembangunan VI yang juga menjadi fungsionaris ICMI,97

dan dengan demikian telah menggeser dominasi teknokrat danMenteri non-Muslim yang ada pada kabinet sebelumnya. Naza-ruddin Syamsuddin menyatakan bahwa “Islam telah semakinmendominasi politik Indonesia,”98 kalangan Petisi 50 yang diang-gap sebagai pembangkang oleh pemerintah Orde Baru memujilangkah-langkah politik terbuka serta keberanian B.J. Habibietersebut.

Adanya kepiawaian “political leverage” yang luas ini dihadap-kan kepada dilema antara kebebasan mengartikulasikan pemikir-an atau memahami kepentingan politik (political interest) peme-rintah; sementara dari kalangan kelompok nasionalis sekuler

96 Harapan akan terjadinya suksesi kepemimpinan nasional Indonesia pada tahun 1992,melalui analisis pengamat politik tidaklah terbukti. Seperti pandangan MichaelVatikiotis yang menulis buku Indonesia Politics under Soeharto: Order, Developmentand for Change, buku ini yang oleh penulisnya dimaksud sebagai penilaian menyeluruhkepemimpinan Soeharto yang diperhitungkan turun dari kursi kekuasaan pada tahun1993. Demikian pula tulisan Jenderal Soemitro, “A Spring to Normal Politics” dimingguan Far Eastern Economic Review, 6 April 1989, lihat Amien Rais, “Harus AdaPerubahan,” dalam Amien Rais (et.all), Amien Rais Berjuang Menuntut Perubahan,Yogyakarta, Pena Cendikia, 1998, hlm.6-7.

97 Beberapa orang fungsionaris ICMI yang menjadi anggota MPR di antaranya adalahK.H. Ali Yafie, Dr. A. Watik Pratiknya, Dr. Marwah Daud Ibrahim (dari unsur dewanpengurus), sedangkan yang masuk kabinet pembangunan VI adalah Dr. WardimanDjojonegoro (Sekretaris Jenderal) dan Dr. Haryanto Dhanutirto (Asisten IV).

98 Langkah politik B..J. Habibie yang oleh banyak pihak disebut sebagai sesuatu yangkontroversial adalah ketika dalam bulan Juni dan Juli 1993, ia menjemput berbagaispekulasi mengenai langkah politiknya. B.J. Habibie telah mendorong keterbukaanpolitik yang tampak semakin semarak di tahun 1993, tokoh-tokoh Petisi 50 sepertiLetnan Jenderal (Purn.) Ali Sadikin, Letnan Jenderal (Purn.) H.R. Darsono, Jenderal(Purn.) A.H. Nasution, Dr. Anwar Haryono serta tokoh petisi lainnya telah diajakuntuk menyaksikan hasil-hasil aktivitas pembangunan Orde Baru, lihat Detik, Januari1994.


timbul kecurigaan bahwa ICMI menjadi kendaraan politik bagikelompok Islam. Kalangan kelompok Islam tradisional yangdimotori Abdurrahman Wahid tidak kalah gencarnya mengecamorganisasi ini. Mereka menuduh ICMI sebagai sektarian dan pri-mordial, sedangkan di kalangan kelompok Islam modernis sendiriterbelah dua.99 Mengenai hal tersebut, mengutip pandanganLiddle, Makmur Makka menulis:

Menurut Liddle dalam rancangan stratejik Soe-harto untuk mempertahankan kendalinya terhadapsistem politik menyongsong pemilu 1997, terben-tuknya ICMI pertama-tama harus dilihat sebagaibagian keperluan Presiden akan tunggangan politik.100

Yang jelas pertumbuhan dan peranan politik Islam saat itutelah menegaskan apa yang dikatakan seorang sejarawan HarryJ. Benda, “sejarah Islam di Indonesia adalah sejarah perluasanperadaban santri, dan dampaknya terhadap kehidupan agama,sosial, dan politik di Indonesia.”101 Pencapaian politik hanya meru-pakan salah satu aspek dari kesadaran elit stratejik Islam danumat Islam, karena capaian politik tanpa didukung fondasi inte-lektualisme yang kokoh tidak memberi makna yang berartibahkan ada kecenderungan tampil sebagai “petualang politik”.Tampaknya muslim yang ingin dicapai ICMI bukan lagi sekedar

99 Kelompok pertama munculnya ICMI sebagai “balas budi” pemerintah Orde Baru ataskesediaan umat Islam menerima asas Pancasila. Pemerintah sudah tidak mencurigaiumat Islam dan memberikan kesempatan kepada umat untuk berpartisipasimembangun negara, sedangkan kelompok kedua melihat kemunculan ICMI tidak lebihdari upaya pemerintah Orde Baru mengkooptasi kekuasaan umat Islam dengan maksudmelanggengkan kekuasaannya. Jika dipilah secara lebih rinci, mereka yang mendukungdan bergabung ke dalam ICMI dapat dibagi dua: kelompok pertama, adalah merekayang loyal penuh kepada pemerintah Orde Baru, ini umumnya memiliki latar belakangsebagai birokrat dan tidak mengakar kepada umat; sedangkan kelompok kedua, merekayang memiliki akar kuat kepada umat dan berasal dari ormas-ormas Islam yang cukupbesar seperti Muhammadiyah, NU, HMI, PII, DDII dan lainnya. Kelompok kedua inisangat kritis terhadap semua kebijakan pemerintah Orde Baru. Amien Rais, NurcholishMadjid, Dawam Rahardjo, Adi Sasono, dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini,lihat Muhammad Najib, Melawan Arus…, Ibid, hlm. 91.

100A.Makmur Makka & Dhurorudin Mashad, ICMI Politik Islam di Indonesia, PustakaCidesindo, Jakarta, 1996, hlm. 42-43.

101Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Pustaka Jaya, Jakarta.


Muslim “sarungan” yang terbelakang, melainkan Muslim yangmenjadikan kemajuan dan moralitas sebagai format pembentukanbangsa di masa depan.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi berbagai krisis yangsangat berat melanda bangsa Indonesia: krisis keuangan, eko-nomi, sosial, lingkungan; kemudian semakin menghangat denganterjadinya berbagai skandal aktivitas pembangunan yang dimulaitahun 1995, dan berlanjut hingga masuknya masa pemilu 1997.Kalangan intelektual yang dimulai dengan suara mahasiswa telahmempelopori isu suksesi sebagai opini dan alasan untuk meya-kinkan massa bagaimana pemecahan masalah bangsa dan negaraseharusnya dilakukan. Terjadinya krisis moneter yang diawalidengan krisis Perbankan Nasional dan diikuti nilai rupiah yangsemakin memburuk,102 mengakibatkan suhu politik semakin pa-nas. Terus berlangsungnya berbagai aksi kerusuhan, aksi mogokdan demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia semakin menim-bulkan kesangsian akan kemampuan pemerintah mengatasipersoalan bangsa ini.

Pemilu yang berlangsung di tahun 1997 diwarnai dengan sikaparogansi partai pendukung pemerintah Orde Baru (Golkar) denganmelakukan aksi “kuningisasi” di sebuah kota di Jawa Tengah. Aki-batnya, timbullah reaksi dan kebencian masyarakat terhadap peme-rintah yang berkuasa. Reaksi massa di Pekalongan adalah merusakpanggung yang akan digunakan juru kampanye (jurkam) Golkar, saatitu turut hadir Mbak Tutut (puteri sulung Presiden Soeharto), K.H.Zainuddin M.Z, H. Rhoma Irama). Sejak saat itu stabilitas nasionalmenjadi tidak terkendali, berbagai aksi dan peristiwa kerusuhan yangberbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan) terjadi, sepertiperistiwa Ketapang di Kalimantan, Pekalongan- Jawa Tengah,Peristiwa Nganjuk- Jawa Timur, Peristiwa Kupang–Nusa TenggaraTimur. Juga berbagai aksi protes dan mogok yang berskala domestiksampai persoalan politik yang membuat pemerintah Indonesia

102Pada akhir September 1997, nilai rupiah telah menembus Rp 3000 perdolar dan initerus bergerak hingga menembus Rp 15.000 per dolar, akibatnya berbagai sektoraktivitas bisnis ambruk.


mendapat tekanan internasional, seperti masalah Timor-Timur.

Kekacauan sosial, ekonomi dan peristiwa politik yang mengece-wakan khalayak semakin memuncak adalah begitu hasil pemilu untukanggota parlemen di tingkat nasional baik DPR maupun MPRdiresmikan pada 7 Maret 1997. Dari 170 kandidat legislatif beberapanama itu masih memiliki hubungan dengan Presiden dan pejabattinggi lainnya. Kemudian merebaklah isu nepotisme, dan Harmokosebagai Ketua Golkar dengan berani dan tanpa konfirmasi segeramenyatakan bahwa semua rakyat mendukung Soeharto untukmenjadi Presiden RI yang ketujuh kalinya.103 Duet Soeharto-Habibieterpilih mulus dalam Persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) yang berlangsung pada 1-11 Maret 1998, dan ini berlanjutdengan penyusunan kabinet yang mendapatkan reaksi keras darisejumlah tokoh masyarakat, tidak terkecuali dari Nurcholish Madjid,Emil Salim, Adi Sasono, Abdul Sakir, dan lainnya.104

Amien Rais dalam tulisannya yang bertajuk Suksesi 1998 suatukeharusan,105 mengemukakan alasannya bahwa pemimpin nasi-onal telah memegang kekuasaan sejak tahun 1967, jadi telah men-capai 31 tahun. Dalam “aksioma politik”, ia mengutip ungkapanLord Acton bahwa “power tend to corrupt and absolute power tend

103Isu Nepotisme itu kemudian dalam istilah “plesetan” dikenal dengan istilah AMPIyang sebetulnya singkatan dari nama sebuah organisasi pemuda. Ungkapan ini untukmenyindir bahwa segala sesuatu yang berkait dengan kepentingan kekuasaan danbetapa beruntungnya bila ada hubungan dengan “Anak Mantu Ponakan dan Istri”atau AMPI.

104Nurcholish Madjid mengusulkan agar para menteri yang duduk dalam kabinetPembangunan VII dipilihkan orang-orang yang memiliki keahlian (Zaken) dan jangansampai memilih officialdom complex, perasaan sebagai orang yang berkuasa. EmilSalim juga menyatakan bahwa pejabat mendatang harus tetap accountable-ataubertanggung jawab. Adi Sasono mengungkapkan bahwa Kabinet Pembangunan VIItidak seperti apa yang diinginkan masyarakat. Ia sangat sedih dan menghimbaumasyarakat agar bersabar, jangan melakukan tindakan anarkis. Abdul Sakir dari PPPmengemukakan, “ada ketidakpercayaan dalam diri saya, apakah meraka mampumengatasi krisis, orang-orang di kabinet sebagian tidak memiliki basis yang kuat diakar rumput, lihat Sutipyo R & Asmawi, PAN Titian Amien Rais Menuju Istana,Yogyakarta, Titian Illahi Press, 1999, hlm. 25-31.

105Mengenai tulisan Amien Rais yang bertajuk Suksesi 1998: Suatu Keharusan, secaralengkap dapat dilihat dalam buku, di antaranya tyang disusun oleh Muhammad Najibdan kawan-kawan yaitu, Amien Rais Suara Rakyat, Jakarta, Gramedia Press, hlm.21-47


to corrupt absolutety,” kekuasaan itu cenderung untuk korup dankekuasaan yang mutlak cenderung korup secara mutlak pula. Me-nurutnya seorang pemimpin nasional yang terlalu lama berkuasaakan terkena penyakit kultus individu (the cult of the individual),dan ini akan menyebabkan penumpulan visi dan kreativitas, tidaklagi peka terhadap dinamika yang berkembang dan hilangnyasentuhan untuk memahami keputusan yang sesuai dengan aspi-rasi rakyatnya. Yang juga cukup berbahaya menurut Amien Raisadalah diri sang pemimpin adalah personifikasi dari stabilitasserta eksistensi negara, puncak dari itu semua akan menghan-curkan demokrasi itu sendiri bagai sindrom Louis XIV dariPerancis “L‘etat ce’est moi.”106

Gagasan suksesi kepemimpinan bangsa ini dilatarbelakangidan berawal dari pidato Presiden Soeharto dalam HUT ke-33Golkar di Jakarta Hilton Convensional Center, yang dilaksanakanpada 19 Oktober 1997, ditegaskannya:

Bilamana rakyat sudah tidak mempercayai lagisaya sebagai pemimpin, itu tidak menjadi masalah dansaya akan menempatkan diri seperti dalam falsafahpewayangan, yaitu lengser keprabon madeg pandito(pensiun menjadi pemimpin akan menjadi Begawan)107

Sikap Amien yang berani dan lugas ini mengundang tanggapanyang luas, dan dalam perspektif budaya politik Orde Baru adalahsesuatu “tabu” dan tentu menimbulkan reaksi berbagai tokohmasyarakat di seluruh negara,108 di antaranya Prof. DR. YusrilIhza Mahendra, S.H. M.A,109 dalam suatu wawancara dengan

106Ibid.107Pernyataan Presiden Soeharto saat itu dimuat dalam harian Media Indonesia, 20

Oktober 1997.108Amien Rais, Berjuang Menuntut Perubahan, Yogyakarta, Pena Cendikia, 1998, hlm.

85-87.109Yusril Ihza Mahendra adalah Guru Besar, pakar bidang Hukum Tata Negara dari

Universitas Indonesia, juga anggota keluarga besar Muhammadiyah, aktif di DewanDakwah Islamiah Indonesia (DDII) yang didirikan Allahu yarham DR. MohammadNatsir. Pada masa itu Yusril diperbantukan di Kementerian Sekretariat Negara bidangKhusus yang menyusun pidato Presiden Soeharto. Kini ia memegang kedudukan KetuaPartai Bulan Bintang (PBB) dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.


110Republika, 17 November 1997.111Loekman Soetrisno, “Untung Masih Ada Amien,” dalam Muhammad Najib, Suara

Amien…, Ibid, hlm. 102.112Merdeka, 6 Oktober 1997.113Media Indonesia, 10 September 1997.114Lihat Media Indonesia, 10 September 1997.

tajuk “Tidak salah tapi khawatir,” ia menanggapi gagasan AmienRais sebagai berikut:

Mengenai kredo high politics-nya, Amien sekarangsudah tidak lagi high politics, melalui statement-nyaakhir-akhir ini yang begitu keras, bahkan bersedia di-calonkan jadi presiden, high politics yang beliau mak-sudkan adalah tidak langsung, tapi dalam bentuk ga-gasan-gagasan, konsep-konsep yang akan mempenga-ruhi jalannya kehidupan bernegara…, Saya yakin se-cara pribadi orang tidak dapat menyalahkan apa yangdikatakan Amien, saya termasuk orang yang begitujuga, tapi, kekhawatiran banyak orang, dia itu bukansekedar Amien, dia adalah ketua Muhammadiyah dankalau terus-menerus begitu nanti dampaknya kepa-da organisasi. Saya pikir orang tidak salahkan Amien,cuma khawatir saja…110

Prof DR. Loekman Soetrisno juga memberikan apresiasinya,111

demikian pula Abdurrahaman Wahid,112 maka pro dan kontragagasan Amien Rais telah merebak menjadi bagian “wilayahaspirasi” masyarakat Indonesia; dari berbagai kalangan danlapisan sosial membincangkan persoalan tersebut secara intensdan antusias.113 Tidak ketinggalan adalah Wapres B.J. Habibieikut angkat bicara usai menghadiri musyawarah kerja Komisi Xdari anggota parlemen DPR RI. Habibie ketika itu menge-mukakan, “Sangat menyedihkan jika ada anggapan bahwa sipiltidak mampu menjadi pemimpin nasional padahal jikadibandingkan dengan personel ABRI, sebenarnya lebih banyakkader sipil yang memenuhi syarat.”114 Berbagai pandangan yangmemberikan reaksi terhadap wacana suksesi kepemimpinannasional itu telah memberikan inspirasi yang segar di tengah


Yusril Ihza Mahendra:Pemikiran dan Tindakan Politiknya

USRIL Ihza Mahendra (Yusril),115 usianya terpaut lebih darisepuluh tahun lebih muda dibandingkan Amien Rais,116

tetapi pemikiran-pemikiran yang dilontarkannya cukupbanyak dan cukup variatif. Masalah hukum tata negara, per-politikan di Indonesia, dan pandangan mengenai keumatan sertaesensi ajaran Islam yang menjadi keyakinan, kemudian keter-

115Ia seorang guru besar, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Jakarta,berasal dari Desa Manggar di kawasan bagian barat dari Pulau Belitung yang terletakdi sebelah pantai timur Propinsi Sumatera Selatan. Lahir pada 5 Februari 1956, usaimenamatkan sekolah tingkat menengah pada SMA Perguruan Islam Belitung, iamelanjutkan pendidikan tinggi di fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk jurusanHukum Tata Negara (1976-1983) dan jurusan filsafat (1979-1982). Fakultas Pasca-Sarjana(program Magister), bidang Hukum (Perundang-undangan) dan Ilmu Pengetahuan Is-lam (1984), kemudian melanjutkan ke Graduate School of Humanities and Sosial Sci-ence, University of Punjab (1985), Institute of Post Graduate Studies, Universitas SainsMalaysia (1990-1993). Bertugas sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia(1984-1999), Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1983-1989), Akademi IlmuPemasyarakatan, Departemen Kehakiman (1983-sekarang), Dosen Program Pasca-Sarjana UI, Univ. Muhammadiyah, Jakarta dan Univ. Jayabaya (1994). Staf Penelitian,Lembaga Penelitian Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (1990-1992).Ketua Tim Ahli Bidang Hukum, Pusat Penyelidikan dan Pelayanan Informasi DPR RI(1993-1994). Staf Sekretaris Negara RI (1994-1999). Anggota MPR Utusan GolonganCendekiawan (1997-1998). Ahli Tim Dampak Globalisasi, Dewan Riset Nasional (1997-Sekarang). Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Khusus, masa Presiden B.J.Habibie (Juli 1998-Februari 1999). Anggota DPR (Juli 1999-Oktober 1999). Kinimenduduki kursi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada masa Mahsiswaaktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Badan Organisasi Kemahasiswaan diUniversitas, dan juga aktif dalam aktifitas sosial keagamaan melalui organisasi sosial,keagamaan dan dakwah.

116Amien Rais lahir pada tahun 1944, sedangkan Yusril Ihza Mahendra lahir pada tahun1956.

Y

bangsa Indonesia untuk memikirkan dengan sungguh-sungguhperlunya perubahan politik segera secara signifikan beserta pintupembukanya. Selain perlunya perubahan sistem yang telah gagalselama ini, juga diperlukan perubahan segera kepemimpinannasional yang telah demikian lama berkuasa.


117Yusril Ihza memiliki dua Masterpiece dalam bentuk dua karya tulis yang telah dibukukan,yaitu Dinamika Tata Negara di Indonesia, ini kumpulan tulisan mengenai kompilasi aktualmasalah konstitusi, dewan perwakilan rakyat dan sistem kepartaian di Indonesia yangditerbitkan GIP, Lainnya dilakukan dari hasil kajian mendalamnya adalah Modernismedan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Suatu Perbandingan Partai Masyumi di In-donesia dengan Partai Jami’at Islami di Pakistan. Tulisan setebal 355 halaman inimerupakan disertasi untuk meraih Ph.D dari Universitas Sains Malaysia (USM) tahun1993, diterbitkan Paramadina, 1999.

118Pemikiran-pemikiran Yusril Ihza Mahendra ini pada umumnya ditulis dan dimuatdalam media cetak dalam bentuk artikel lepas, bersifat tematik dengan muatan misi,visi dan sebagai respons terhadap persoalan-persoalan yang sedang hangat masa itukhususnya di tengah kehidupan politik dan kemasyarakatan.

119Tulisan yang dipublikasikan ini adalah bahan ceramah yang disampaikannya di MasjidSalman, Institut Teknologi Bandung (ITB), tapi tidak dijelaskan waktunya.

120Yusril Ihza Mahendra, “Etika Islam dalam Perpolitikan Indonesia,” dalam SabarSitanggang, Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Jakarta,Bulan Bintang, 2001, hlm. 10.

kaitan Islam dengan kehidupan manusia, serta tajuk-tajuk yangberdimensi filsafat dan sastra telah banyak dimuat di sejumlahmajalah, surat kabar.117

Di bawah ini penulis akan kemukakan inti dari sejumlahpemikiran politik Yusril Ihza Mahendra yang berhubungandengan masalah Islam, kehidupan bermasyarakat dan119

bernegara, ini ditulisnya di sekitar tahun 1989 sampai 1997 ataumasa sebelum reformasi di Indonesia.118

■ Etika Islam dalam Perpolitikan di IndonesiaEtika Islam dalam Perpolitikan Indonesia,119 sebuah tajuk dari pe-

mikiran Yusril, di sini dikemukakan betapa sumbangan terbesar Is-lam dalam pembangunan politik di Indonesia adalah di bidang etikaserta konsepsi dasar di bidang politik, yaitu, keadilan, demokrasi danprinsip-prinsip hak-hak asasi manusia.120 Mengemukakan landasanhistoris dan politik Islam dari Islam politik di Indonesia, Islam sebagaiagama secara etimologis menurut pandangannya tidak dapatdipisahkan dengan politik, karena sejarah pada awal kebangkitanajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah di Jazirah Arab telahmembuktikan hal ini. Ia kemukakan dalam tulisannya:

Madinah yang sebelumnya bernama Yatsrib, setelah NabiMuhammad Saw hijrah, berganti menjadi Madinah yang berasal


dari kata dien yang menurut bahasa Arab klasik berarti ajaran,bersifat transenden dan berasal dari Tuhan, dari dien terciptamasyarakat, terdapat norma-norma yang perlu ditegakkan dandiperlukan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah mudun, madainyang juga berasal dari dien tercipta kota Yatsrib (Madinah),akhirnya terbentuk masyarakat berperadaban (tamadhun). Darikonsep etimologi ini, sukar melepaskan Islam dan politik.121

Islam di Indonesia sendiri telah mengalami transformasi sesuaidengan keadaan zamannya.122 Mengenai hubungan Islam dengankenegaraan dan Pembukaan UUD 45, menurut Yusril IhzaMahendra adalah:

…Islam memberikan nilai-nilai terutama di bidangetik yang dapat ditransformasikan ke dalam struktursebuah negara, dan tidak perlu negara tersebut disebutnegara Islam, yang terpenting adalah substansinya…,sehingga walaupun tidak secara eksplisit disebut Islamnamun rumusannya menampung intisari ajaran-ajaranIslam di bidang kenegaraan. Sesungguhnya UUD 1945Indonesia telah memenuhi tuntutan normatif Islamsebagai sebuah negara, walaupun belum maksimal, yangterpenting yang harus dipikirkan generasi muda Islamsekarang selain intelektualisme, spiritualismekeagamaan, juga sangat penting adalah membangunetika bangsa yang diwarnai nilai-nilai Islam….123

121 Ibid, hlm. 7.122Pada zaman Kolonial Belanda, transformasi Islam menjadi ideologi perjuangan, Raja

Ali Haji bin Ali Ahmad, pujangga dari Riau Sumatera pada tahun 1852 telah menulisenam buku mengenai politik dan dibaca di mana-mana. Demikian pula pada tahun1905, Sarekat Islam telah berdiri jauh sebelum pergerakan Al Ikhwan al Muslimin diMesir yang baru berdiri tahun 1924 dan tidak pernah memerintah, tetapi Masyumipartai Islam di Indonesia, di tahun 1950-an pernah memerintah dalam penyelenggaraannegara Indonesia. Dengan demikian umat Islam Indonesia memiliki tradisi sejarahpolitik yang panjang serta memiliki pengalaman politik yang luas, selain itu tulisandalam bentuk buku seperti Islam dan Sosialisme dari Tjokroaminoto, Islam sebagaiIdeologi dari Mohammad Natsir, dan Membentuk Negara Islam di Indonesia, karyaZainal Abidin Ahmad, adalah sebagai contoh peranan dari Islam dan tokoh Islam.

123Ibid, hlm. 8-9.


Yusril mengemukakan pandangan kritisnya mengenai esensiajaran Islam dalam argumen dengan perspektif filosofis, sosiologisdan historis dalam mereposisikan Islam politik di Indonesia.Dalam berbagai literatur sejarah di Indonesia sangat tidakterbantahkan bahwa Islam pada masa “Indonesia lama” telahberpengaruh kuat sampai pada wilayah politik tetapi persoalanIslam yang berhubungan dengan masalah politik kemudianmenjadi bahan perdebatan kembali ketika memasuki fase Indo-nesia modern yang dimulai di era pergerakan nasional.

■ Demokrasi suatu KeniscayaanKeharusan Demokrasi? (1995), Sistem Politik Indonesia antara

Demokrasi dan Paham Integralistik (1996) dan Demokrasi (1996)yang merupakan tajuk dari tiga tulisannya secara terpisah,124

Yusril memberikan penjelasan pokok sebagai berikut:

…Secara fakta, Islam di Indonesia bukan saja meng-hadapi dominasi politik Barat melalui kolonialisme Belan-da, tetapi sering juga berhadapan dengan berbagai kelom-pok sesama bangsa sendiri. Pada tahun 1920-an, Soekarnotelah mengkonstantir bahwa ada tiga aliran ideologi yangmendasari gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia,yakni Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme…, dalamkonteks inilah kita menyaksikan polemik di antara AgusSalim dengan Soekarno, di antara Soekarno denganMohammad Natsir, di antara Tjokroaminoto dengan

124Keharusan Demokratisasi: Komentar terhadap Fachry Ali, merupakan tulisan yangdimuat dalam majalah Ulumul Qur’an, No. 1, Vol. VI, Tahun 1995. Mengenai keharusandemokratisasi, merupakan respons terhadap pandangan Fachry Ali yang membahasmengenai apa yang melatarbelakangi timbulnya perjuangan politik umat di Indone-sia pada zaman sebelum kemerdekaan, yang memandang bahwa dominasi Barat disegala sektor kehidupan masyarakat Islam Indonesia sebelum kemerdekaan memangberawal dari dominasi politik, akibat dari dominasi ini amat dirasakan di perkotaan,lebih daripada di pedesaan, maka wajar saja timbul pikiran bahwa dominasi politikharuslah dihadapi dengan perjuangan politik pula, dan perjuangan politik memerlukanlegitimasi ideologis. “Sistem Politik Indonesia: antara Demokratis dan Integralistik, “adalah tulisan yang dimuat dalam sebuah buku karya Tri Sutardjo, et all, MerebutMasa Depan, APN, 1996, dan “Demokrasi,” pandangannya yang dimuat di majalahGatra, 18 Mei 1996.


125Yusril Ihza Mahendra, “Keharusan Demokratisasi? Komentar terhadap Fachry Ali,”dalam Ulumul Qur’an, No. 1, Vol. VI, tahun 1995. Lihat juga Sabar Sitanggang,Catatan…, Ibid, hlm. 103-104.

Semaun atau A. Hassan dengan Soekarno, dan setelahpenjajah angkat kaki dari bumi Indonesia Islam politikmasih tetap tegar dengan kelahiran serta peranan PartaiMasyumi, ini menunjukkan jawaban sederhana saja: kare-na kemunculan Islam politik bukan semata-mata reaksiterhadap dominasi Barat, tetapi juga faktor persaingansesama kelompok bangsa sendiri.125

Menyangkut konsep demokrasi dalam khazanah Islam, iamengemukakan:

Saya percaya bahwa jika nilai-nilai politik dalamkhazanah doktrin Islam itu ditafsirkan sebagai “sema-ngat zaman”, maka akan muncul konsep yang bercorakdemokratis,…Sebab doktrin dan tradisi awal Islamsedemikian kuat mencerminkan semangat demokrasiitu. Jika demokrasi ditafsirkan sebagai kultur, yaitupengikisan terhadap segala bentuk “feodalisme” dankecenderungan sewenang-wenang dan menciptakansuatu tatanan masyarakat egaliter yang bekeadilan,maka doktrin Islam telah menyediakan kerangka itu.Karenanya saya percaya bahwa doktrin dan nilai-nilaiIslam itu sanggup menumbuhkan tradisi demokratisdalam masyarakat Indonesia …,

Dalam sejarah kabinet Sukiman-lah-sebuah kabi-net yang dipimpin Masyumi- yang pertama kali bersi-kap tegas terhadap Kartosuwiryo, sebagai par excel-lence dari kekuatan Islam yang dianggap ekstrem…,

Wajah demokratis paling konkret dari Islam poli-tik,…Di masa Natsir membentuk kabinet, ia menyer-takan tokoh-tokoh nonmuslim seperti Herman Johan-es, Pelaupessy, J. Leimena, Tandiono Manu dan E.S.Haryadi,…dan dalam suatu hearing antara Presiden


Soekarno dengan tokoh-tokoh partai lainnya, makaI.J. Kasimo dan A.M. Tambunan pemimpin PartaiKatolik dan Parkindo, secara tegas mengatakan kepa-da Presiden bahwa mereka lebih suka kabinet baruyang dipimpin Masyumi daripada PNI.126

Yusril membuka wacana intelektualisme bahwa universalis Is-lam sangat responsif terhadap perkembangan zaman, karenaruang syariah memungkinkan pintu ijtihad menjawab tantanganzaman, dengan sendirinya ajaran Islam itu sangat memberi ruangbagi kultur demokrasi, yaitu kesadaran untuk menerima kehadir-an saudara yang tidak seagama untuk duduk bersama dalampenyelenggaraan negara.

Berdasarkan bukti sejarah bahwa masyarakat politik di negarakita bercorak dinamis, oleh sebab itu menurut tokoh ini peme-rintah harus menjauhkan diri dari anggapan bahwa sistem yangdibangun melalui TAP MPR, perundang-undangan, dan peraturanpemerintah sebagai sesuatu yang final.127 Lebih lanjut dalamtajuknya Sistem Politik Indonesia antara Demokrasi dan PahamIntegralistik, dikemukakannya:

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamikakehidupan masyarakat dan negara Indonesia, masya-rakat Indonesia tumbuh dan zaman berubah…,

Apa yang harus diingat oleh penyelenggara negaraialah mereka menerima “amanah” rakyat untukmenyelenggarakan keadilan, kesejahteraan serta per-lindungan….. Apa yang harus dibela adalah kepen-tingan seluruh rakyat bukan kepentingan elit…. Jadiyang terpenting dimiliki oleh setiap para penyeleng-gara negara ialah “semangat” separti yang dijelaskanUUD 1945, tetapi mengindentikkan negara dengansebuah keluarga adalah tidak pada tempatnya. Negara

126Ibid, hlm. 108-110.127Yusril Ihza Mahendra, “Sistem Politik Indonesia: antara Demokrasi dan Paham

Integralisitik,” dalam Tri Sutardjo, et.all, Merebut Masa Depan, APN, 1996.


seyogianya dibangun secara rasional sesuai dengantuntutan zaman.128

Yusril nampak mengingatkan bahwa kekuasaan penyelenggara-an pemerintahan negara pada masa Orde Baru merupakan ke-daulatan negara,129 ini tentu mengarah pada pemerintahan yanghegemonik dibanding dengan titik tolak yang lebih kepada pemihakankepada kepentingan rakyat dan revitalisasi hak politik rakyat. “Perlubelajar berdemokrasi,” ini salah satu pandangan Yusril dalam tulisanyang bertajuk Demokrasi.Yusril mengajak kita untuk menyimakgagasan yang pernah dilontarkan oleh para pemikir bangsa ini.Tjokroaminoto, Soekarno, Agus Salim, Hatta, Sjahrir, sampai keNatsir, adalah sekadar menunjukkan beberapa contoh mengenaikomitmen mereka pada konsep demokrasi itu. Mengenai demokrasi,Yusril Ihza Mahendra membedakan demokrasi sebagai ideologidengan demokrasi sebagai mekanisme atau proses. Jika demokrasidiartikan sebagai ideologi, tentu akan terlibat dalam perdebatan yangtak berujung dan mungkin saling bertentangan. Demokrasi juga dapatdilihat sebagai proses atau mekanisme dalam mengambil keputusan.Namun dalam konteks ini kita pun dihadapkan di antara pilihanapakah dengan suara terbanyak atau mengutamakan musyawarahmufakat yang tentunya ini lebih menekankan konsensus atau keduaproses itu dilalui sekaligus.130 Ia memerlukan etika politik yang ting-gi didasarkan niat dan prasangka baik kepada semua pihak. Makasampai di batas ini, persoalan budaya menjadi penting, ia memilikipandangan sebagai berikut:

…Menumbuhkan budaya demokrasi jauh lebihsukar dibanding dengan merumuskan demokrasi

128Ibid.129Implementasi ini tercermin dengan jelas dalam paket lima UU, yaitu UU Partai Politik

dan Golongan Karya; UU Pemilu; UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;UU Referendum dan UU Keormasan. Di samping itu, masih diberlakukannya UUSubversi warisan Orde Lama pada masa pemerintahan Orde Baru ini memperkuatindikasi semakin mengarahnya negara kepada konsep kedaulatan negara, lihat YusrilIhza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Akctual MasalahKonstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta, Gema Insani Pers,1996, hlm. 23.

130Yusril Ihza Mahendra, “Demokrasi,” lihat majalah Gatra, 18 Mei 1996.


sebagai mekanisme. Untuk “menciptakan” budayadiperlukan pencarian akarnya di dalam masyarakatatau sebaliknya harus disosialisasikan dari atassebagai bagian dari rekayasa sosial.131

Ia memandang bahwa demokrasi di era Orde Baru dapatberkembang dengan secara wajar bila produk dari perundang-undangan memberi ruang hak rakyat secara lebih luas, artinyaperlu perubahan-perubahan yang cukup mendasar dari isi ataukandungan dalam sistem dan peraturan perpolitikan yang berlaku.

■ Pancasila sebagai Ideologi TerbukaPresiden Soeharto dalam sambutannya pada suatu seminar

yang diselenggarakan Himpunan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di era80-an, menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka,tentu ini menumbuhkan respons masyarakat termasuk dari YusrilIhza Mahendra. Memberikan penjelasan dalam tulisan yangbertajuk Pancasila sebagai Ideologi yang Terbuka (tulisan inidibuat pada 17 Mei 1995),132 sebagai suatu cita hukum, yangselanjutnya ditetapkan melalui TAP MPRS XXII/MPRS1966sebagai sumber dari segala sumber hukum, rumusan ini harus-lah ditafsirkan secara terbatas, ia berpendapat:

“Sumber dari segala sumber hukum” dalam meru-muskan norma-norma hukum positif untuk menye-lenggarakan kehidupan bemasyarakat, berbangsa, danbernegara di Indonesia. Pancasila sebagai “sumber hu-

131Para pemikir seperti Mohammad Hatta dan Agus Salim, berusaha mencari akar budayademokrasi dari tradisi masyarakat desa di Minangkabau yang sangat dipengaruhiadat dan agama, demikian pula para pemikir lainnya, idealnya, separti dikatakanBierens de Haan; volksgenemennschapsidee (gagasan yang hidup di dalam masyarakatsuku-suku) itulah yang diangkat menjadi staatsidee (gagasan bernegara). Dengan caraitu kehidupan bernegara mendapatkan akar budayanya di dalam masyarakat. Ibid,lihat juga dalam Sabar Sitanggang, Catatan…, Ibid, hlm. 149-151.

132Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan dalam tulisan yang bertajuk Pancasilasebagai ideologi yang terbuka, 17 Mei 1995, bahwa rumusan Pancasila itu dapat puladisebut sebagai rumusan dasar kehendak negara dan sekaligus dasar dari kehendakhukum negara Republik Indonesia. Sebagai kehendak negara, ia dirumuskanberdasarkan kehendak yang hidup di dalam masyarakat yang telah ada sebelum negaraitu didirikan. Dinamika…, Ibid, hlm. 27.


133Ibid, hlm. 28134Ibid, hlm.35

kum dari segala sumber hukum” tidak dapat ditafsir-kan mencakup kehidupan hukum keagamaan yangdiyakini oleh pemeluk-pemeluknya sebagai bersifattransenden yang langsung bersumber dari Tuhan.133

Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut pandangan YusrilIhza Mahendra adalah:

Yang dikandung oleh sila-sila Pancasila yang merupa-kan kesatuan yang bulat dan utuh itu terbatas pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,dengan demikian dari waktu ke waktu harus ada usaha-usaha intensif para cendikiawan untuk melakukan kaji-an-kajian secara luas untuk memperdalam pemahamanterhadap ideologi Pancasila itu dan menghadapkannyapada tantangan-tantangan zaman yang senantiasamuncul. Tentu, dalam usaha mengembangkan pemikir-an-pemikiran terhadap Pancasila itu haruslah dicegahpemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan prinsipdasar yang dianutnya…134

Negara kita bukan negara sekuler dan juga bukan negaraagama melainkan negara yang memberikan ruang ajaran agamauntuk tumbuh dengan subur, sebab Pancasila dan KonstitusiNegara Indonesia memberikan jaminan mengenai hal itu, ininampak menjadi bagian pandangan Yusril.

■ Mengenai Peranan Sosial Politik ABRI (TNI-Militer),Single Majority, Recall Anggota DPR dan PemiluYusrilecara tegas mengemukakan persoalan peranan sosial

politik ABRI, di dalam tulisannya dijelaskan:

Duduknya anggota ABRI dalam fraksi tersendiridi DPR berdasarkan pengangkatan tidak mempunyailandasan konstitusional yang kokoh jika dikaitkan


secara lansung huruf demi huruf dengan KonstitusiUUD 1945, paling tinggi hal ini harus dilihat sebagai“konsensus” yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau “konvensi ketatanegaraan”…135

Sebagaimana dirasakan langsung dalam kehidupan politik diIndonesia semasa pemerintahan Orde Baru, dengan adanya pe-ranan ABRI yang tidak hanya menjalankan pertahanan dan ke-amanan negara melainkan juga dalam pengambilan keputusandan keterlibatan politik praktis, ini tidak hanya menyebabkanlemahnya peranan sipil, lebih dari itu terjadinya “ketakutan ka-langan politisi sipil dan masyarakat” dalam mengemukakan pen-dapat yang berbeda dengan pandangan kalangan Militer, apalagimenyangkut wilayah konstitusi negara. Kemudian terjadinya do-minasi ABRI dalam menjalankan aktivitas kehidupan pemerin-tahan dan kenegaraan, dalam bagian tulisan Yusril Ihza Mahen-dra yang bertajuk Single Majority dan Demokrasi Kita (1994),dikemukakannya, “sebagai suatu gagasan patut direnungkanABRI adalah milik semua golongan kerana itu dituntut berjiwabesar dan memberikan keteladanan sesuai dengan misi kepe-loporannya di bidang sosial dan politik.”136

Dalam tulisannya bertajuk Perlukah Hak Recall Dipertahan-kan, Yusril melakukan kritik tajam kepada Menteri Dalam Negeriyang juga selaku pembina politik yang mengemukakan bahwaanggota parlemen itu bukan sebagai wakil rakyat, tetapi wakilorganisasi, karena itu organisasi sosial politik dapat saja me-re-call anggotanya di parlemen. Menurut Yusril Ihza Mahendra per-soalan ini membawa implikasi yang sangat jauh dalam sendi-sendikehidupan bernegara di Indonesia,137 sebab Undang-UndangDasar 1945 menganut asas kedaulatan rakyat. Kecenderunganini akan menciptakan tirani organisasi sosial politik secara umumdan oligarki DPP Partai di negara ini, suatu hal yang tidak seja-135Dalam bagian tulisan yang bertajuk “Peran Sospol ABRI,” Jakarta, 4 Mei 1995, dalam

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika…, Ibid, hlm. 173.136Ibid, hlm. 196.137Yusril Ihza Mahendra, “Perlukah Hak Recall Dipertahankan,” 7 Februari 1995, dalam

Yusril, Dinamika…, Ibid, hlm. 169.


lan dengan asas-asas kehidupan bernegara. Menurutnya, sudahsaatnya hak itu ditinjau kembali dalam pembaruan RUU Per-ubahan UU No. 16/1969, yang terakhir diubah dengan UU No. 2/1985, karena anggota parlemen pada hakekatnya adalah wakilrakyat, sehingga organisasi sosial politik tidak sepatutnya me-miliki hak recall tanpa dapat diganggu gugat seperti sekarang.138

Makna Pemilu Yang Berkualitas (1995), demikian sebuah tajukdari tulisannya. Menurutnya, memahami partai politik di Indo-nesia ibarat orang yang melakukan lomba lari tetapi kakinyadiikat dengan pemberat, maka secara teoretik tidak mungkinmampu mengejar atau menandingi kekuatan politik pemerintah(baca: Golkar). Partai hanya “hiasan” demokrasi dan pemilu hanyasebuah perhelatan besar “pesta demokrasi” yang segalanya telahdiatur dan diketahui siapa pemenangnya, bukan sebuah permain-an yang penuh seni politik tinggi atau art high politics. Soehartodidukung kekuatan yang selalu besar yaitu Golkar, kemudianABRI serta birokrasi pemerintahan. Apalagi penyelenggarapemilu bukan dilakukan institusi independen melainkan olehpemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. MengenaiPemilu, Yusril Ihza mengemukakannya, “…usaha-usaha membe-nahi sistem kepartaian di Indonesia serta sebaiknya dipikirkanpelaksanaan dua sistem pemilihan umum sekaligus, yakni sistemdistrik di kotamadya (sekarang pemkot, red) dan sistemproporsional di daerah kabupaten.”139

■ Implementasi Perundangan-undanganyang Berhubungan dengan Ajaran IslamMengenai masalah perundang-undangan yang berhubungan de-

ngan perintah ajaran agama melalui tulisan-tulisan yang dipu-blikasikannya, jelas sekali bahwa Yusril sangat mendukung keber-adaan UU itu dengan argumen-argumen yang berlandaskan per-spektif dasar hukum konstitusi, teori dan konsep sosial atau analogi138Ibid, hlm. 171.139Ibid, hlm. 207.


dari pengalaman historis kehidupan bernegara. Dapat dilihat daritulisannya yang bertajuk seperti Perlukah Undang-undang tentangPerlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar (tulisan ini dibuatpada 27 Maret 1996) di sini ia menjelaskan dasariah perlunyapemberlakuan aturan mengenai hal itu. Dalam tulisan ini, ia jugamenyinggung persoalan Perundang-undangan mengenai zakat,yang menurutnya bukan hanya penting buat umat, tetapi jugabagian dari perluasan pemahaman dari Konstitusi kita. Yusrilmengemukakan:

…kiranya memang perlu ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugaspemerintah untuk “memelihara” fakir miskin dananak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan olehUUD 1945. Dalam undang-undang itu, tanggung jawab“negara” dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar itu harus dipertegas sesuai denganamanat, baik yang tersurat maupun yang tersirat, didalam UUD 1945, bukan dengan cara meredusirsedemikian rupa seperti yang tercermin di dalam UUNomor 6/1974.140

Perundang-undangan yang dibuat mengenai fakir miskin dananak terlantar itu harus benar-benar mampu mengimplemen-tasikan “kaidah-kaidah fundamental negara” yang termaktubdalam Pembukaan UUD 1945, maupun ketentuan normatif dalamaturan-aturan dasar dalam pasal 34 UUD 45.141

Mengenai masalah Undang-Undang Zakat, dikemukakannya:

Undang-undang zakat sangat bermanfaat dalammenggali potensi dana bersama membantu umat Islammenunaikan salah satu kewajiban agamanya yangmemerlukan campur tangan negara melaksanakan pa-sal 34 UUD 1945,…Umat dari agama lain tidak perlukhawatir sekiranya nanti ada usaha melahirkan UU Za-

140Ibid, hlm. 114.141Ibid.


kat, sebab hal-hal di dalam ajaran agama non-Islam yangpelaksanaannya memerlukan campur tangan kekuasaandapat juga diatur dengan peraturan-peraturanperundang-undangan. Inilah hakikat negara ber-dasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang sering disebut“bukan negara agama dan bukan negara sekuler” itu.142

■ Yusril Ihza Mahendra dan ICMIDalam persoalan kelahiran ICMI Yusril memang tidak secara

langsung terlibat untuk berdirinya organisasi milik umat itusebagaimana yang dilakukan Amien Rais dan 48 orang lainnyayang turut dalam penandatanganan deklarasi. Arah dan langkahorganisasi ini dalam tulisan yang bertajuk Mereka Bicara tentangICMI: Sorotan Lima Tahun Perjalanan ICMI (1995), Yusril IhzaMahendra memandang terlalu dini untuk memberikan penilaiankepada sebuah organisasi yang masih berada dalam tahap kon-solidasi, akan tetapi prestasi-prestasi yang dicapai itu setidak-tidaknya telah memberikan secercah harapan untuk berkembanglebih pesat dan lebih baik di masa depan. Secara politik kehadiranICMI yang relatif masih baru itu setidak-tidaknya telah mem-buahkan hubungan umat Islam dengan pemerintah kendatipuntokoh-tokoh yang duduk di dalam pemerintahan itu tentulahbagian besarnya umat Islam juga.143

Pada dasarnya Yusril Ihza Mahendra memposisikan diri seba-gai tokoh muda Islam yang memberikan apresiasi secara wajarterhadap kehadiran organisasi ICMI. Dengan lebih menekankankemaslahatannya untuk umat, akhirnya ia menggarisbawahi: “ma-142Ibid, hlm. 118.143Yusril Ihza Mahendra, ICMI, dalam Yusril, Catatan…, Ibid, hlm. 123. Dalam tajuk

lainnya, Yusril Ihza mengemukakan, bahwa kelahiran organisasi-organisasi sepertiICMI adalah sesuatu yang wajar dan jauh-jauh hari sudah dapat diramalkankemunculannya. Munculnya generasi baru Islam yang tak lagi berwawasan politik,dan tumbuhnya kesadaran baru akan pentingnya nilai-nilai Islam sebagai pedomanhidup dalam mengatasi berbagai krisis dunia modern dari kalangan Islam “abangan”tetapi bermain di “arena” politik adalah ibarat “kata bergayut, gayung bersambut”.Lihat, “Keharusan Demokratisasi?, komentar terhadap Fachry Ali,” Ulumul Qur’an,Ibid, dan dalam Sabar Sitanggang (Ed.) Ibid, hlm. 103.


sih terlalu singkat untuk memberikan penilaian menyeluruh.”144

■ Peranan Umat Islam di Masa MendatangTema ini sangat penting karena dua hal, pertama, Yusril sen-

diri sebagai tokoh Islam memiliki pengaruh dan kemampuan un-tuk melakukan kajian kritis mengenai hal ini; kedua, pandang-annya setidaknya dapat menjadi bahan studi banding untuk dapatmenggali dan memecahkan kendala dan peluang umat agar me-warnai khazanah pemecahan permasalahan bangsa di masa men-datang. Dalam tulisannya yang bertajuk Prospek Peranan UmatIslam Masa Datang, Yusril menjelaskan cukup mendalam menge-nai peranan yang telah dihadirkan Islam di negeri ini dannampaknya ia lebih banyak menggunakan pendekatan sejarahdan sosiologis untuk memperkuat argumennya. Ia memulai de-ngan kalimat dalam bentuk pertanyaan, apakah Islam dan apakahumat Islam? Dalam kajian ilmu-ilmu sosial maka rumusan-rumus-an normatif itu menurutnya akan terpantul ke dalam realitashistoris pemeluk-pemeluknya; dikemukakan pula, “Istilah Islamdan Umat Islam” ibarat dua panji yang mengandung beragamarti. “Islam” bagi Sarekat Islam yang tahun 1920-an, ketika ber-debat dengan kelompok Marxis dan Nasionalis apakah samadengan pengertian Islam bagi Partai Masyumi ketika dasar ne-gara diperdebatkan secara sah dan terbuka diperdebatkan di ta-hun 1950-an; atau lebih jauh ke belakang di masa Sultan Agungdari Mataram yang lebih memperhatikan faktor politik untukmempertahankan eksistensi kerajaan dari rongrongan bupati-bupati yang telah memeluk Islam dengan mengubah MataramHindu menjadi Mataram Islam melalui simbol-simbol keislamanseparti pembangunan masjid, perubahan bulan saka menjadibulan hijrah, penyebutan Raja diubah dengan Khalifah-Sultan.145

144Ibid, hlm. 136.145Yusril Ihza Mahendra, Prospek Peranan Umat Islam Masa Mendatang,” makalah

yang dipersentasikan pada acara seminar Percakapan Cendekiawan tentang Islam,PEDATI V, Forum studi Islam FISIP, Depok, Tanggal 5-6 April, 1995, lihat juga dalamSabar Sitanggang, Catatan…, Ibid. hlm. 18-19.


Menurut Yusril Ihza Mahendra, perbedaan itu terjadi dalam kon-teks sosial politik Islam setelah mengalami proses “ideologisasi”,yaitu perumusan kembali arti Islam dalam menghadapi situasiyang berubah. Kecenderungan pribadi para perumus ideologi, ke-pentingan politik, serta perbedaan penafsiran adalah faktor–fak-tor yang ikut mempengaruhi perbedaan arti Islam bagi pendukung-nya masing-masing.146 Ia juga memperkuat argumentasinya denganmenjelaskan melalui pendekatan historis baik pada masa keadaanIslam sebelum kemerdekaan sampai pada pascakemerdekaan ditiga era sistem demokrasi yang pernah berjalan di Indonesia.

Untuk menjawab peranan umat Islam di masa datang, ia mem-berikan beberapa titik tekanan yang penting yang dikemuka-kannya sebagai berikut:

Bahwa Islam adalah agama yang mengandungvitalitas dan dinamika, sebagai sumber nilai danmotivasi untuk bertindak…,

Dalam kenyataannya Islam politik di Indonesia telahmengalami proses kimiawi yang demikian jauh dengantuntutan lokal sehingga proses “domestikasi” Islam jugatelah terjadi dalam babakan sejarah yang panjang.

Adanya kekhawatiran dari kalangan penganut aga-ma-agama lain…, sebenarnya tidak perlu jika sajasimbol-simbol formal Islam “dikesampingkan,” dantransformasi Islam tidak lagi ke dalam bentuk ber-corak ideologis tetapi dalam bentuk implementasi dok-trin sebagai “rahmatan lil ‘alamin.” Islam berwajahdamai, manusiawi, toleran dan mempunyai apresiasiyang tinggi kepada pluralisme masyarakat…, umat Is-lam juga dalam konteks sebuah negara bangsa harusdapat menerima kehadiran kaum bukan Muslimsebagai “saudara sebangsa” …,.147

146Ibid.147Ibid, hlm. 24, 29-30.


Apa yang dikemukakan Yusril Ihza Mahendra dari berbagai“petikan” tulisannya dari sejumlah tajuk diambil penulis sebagaipilihan-pilihan yang dianggap dapat mewakili sejumlah tulisannyayang cukup banyak jumlahnya di masa periode pemerintahan OrdeBaru. Sebagai “kata kunci” dari tulisan-tulisan Yusril Ihza Mahendrayang dikutip, menurut hemat penulis sangat relevan dengan kajianyang sedang dilakukan ini, dan nuansa pemikiran yang dikemukakantokoh ini sangat diperkuat dan diperkaya dengan aspek dimensihukum tata negara dan aspek sejarah serta sosial sebagai latarnya,bahkan sebagai data yang mengokohkan pandangan-pandangannya.Ia tidak semata beranjak dari kekuatan pemikiran dan pertimbangansituasional sebagaimana layaknya tokoh politik umumnya.

Penting juga untuk mengamati pemikiran atau nuansa gagasanyang ditampilkan ketika ia telah memasuki pusat pemerintahanatau birokrasi, dalam hal ini akan difokuskan kepada peranannyaselaku penulis konsep pidato Presiden Soeharto pada masa era1995-1997, yaitu masa akhir rezim Orde Baru. Ini sangat pentinguntuk melihat konsistensi dan kemampuannya selama ini sebagaiseorang akademisi dan aktivis serta juru dakwah, yang kinimemasuki dunia birokrasi politik, “apakah ia mewarnai ataudiwarnai” oleh “sibgath atau warna” politik Orde Baru.

Yusril Ihza Mahendra:Orangnya Natsir; penulis Pidato(Speechs Writer) Presiden Suharto

EKEMBALI dari Malaysia setelah menyelesaikan Ph.D. dibidang ilmu politik dari Universitas Sains Malaysia (USM),148

suatu hari setelah satu tahun Yusril Ihza Mahendra bekerjadi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Moerdiono-lah yangmembuka jati diri Yusril Ihza Mahendra di depan Soeharto. “Siapa

S

148Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang; PerjuanganMenegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik, Jakarta, Berdikari, 2000, hlm. 29.


anak muda ini?” tanya Presiden, “Dialah yang membuat pidato-pidato Bapak selama ini,” jawab Moerdiono terus terang. “Lhoini kan orangnya Natsir?”149 Moerdiono mengangguk, membenar-kan penilaian Presiden dan nampaknya kesimpulan telah diper-oleh “bahwa orangnya Natsir” ini seorang pakar yang bekerja se-cara profesional. Soeharto sadar ia berhadapan dengan anak mudaberwawasan luas, mungkin karena partimbangan itulah, YusrilIhza Mahendra tetap dipertahankan menjadi speechs writer.150

Yusril Ihza Mahendra adalah penulis sekitar 204151 naskahpidato Presiden Soeharto yang bekerja selama lebih kurang duatahun dalam karirnya. Menulis pidato politik bukanlah pekerjaanyang dapat dilakukan setiap orang, ini memang diperlukan ting-kat kecerdasan yang tinggi, pemahaman yang luas terhadappersoalan-persoalan yang berkembang dan dikaitkan dengankebijakan serta starategi politik dari seorang Presiden. YusrilIhza Mahendra melakukan pilihan dengan masuk dalam pusatkekuasaan untuk melakukan perubahan politik dari dalam mela-lui transformasi gagasan ke dalam isi dan arah konsep-konseppidato yang disusunnya.

Adalah penting bagi penulis untuk menjelaskan sejumlah naskahpidato Presiden Soeharto yang rumusan naskahnya dibuat olehYusril Ihza Mahendra. Bagi penulis ada 9 naskah pilihan, 3 naskahakan dijelaskan melalui kutipan-kutipan yang diambil dari bagian-

149Natsir (Dr. Mohammad Natsir), adalah Perdana Menteri Negara Kesatuan RepublikIndonesia tahun 1950-1951. Pada tahun 1946, dalam kabinet Sjahrir ke-2 dan ke-3serta tahun 1949, dalam kabinet Hatta ke-1 menjadi Menteri Penerangan RepublikIndonesia, dan sejak 1949 hingga 1958 ia terpilih menjadi Ketua Umum PartaiMasyumi. Oleh rezim Orde Lama pada masa Soekarno, Natsir ditahan di Batu Malang,Jawa Timur dan terakhir di Rumah Tahanan Militer Keagungan Jakarta, sejak 1962sampai 1966.

150Ibid.151Ini hasil penelusuran yang dilakukan penulis pada bulan Juni 2002 di Sekretariat

Negara pada bagian Dokumentasi, atas rekomendasi Menteri Kehakiman dan HAM,izin serta bantuan sejumlah staf. Dari 204 naskah yang kita pelajari, penulis hanyamenjadikan objek kajian sebanyak 14 tajuk naskah, di mana naskah tesebut telahmewakili sejumlah tajuk penting yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Padasekitar bulan Juni, penulis diberi akses cukup luas dan juga kebebasan untukmempelajari naskah-naskah tersebut.


bagian naskah pidato Presiden, dan selebihnya 6 naskah akandiuraikan dalam suatu rumusan kalimat secara keseluruhan, penulismenganggap penting karena berkaitan dengan pengkajian tulisanini. Dari 9 naskah yang dikelompokkan sebagai bahan kajian, 4naskah merupakan pidato Presiden Soeharto di hadapan kalanganmahasiswa Univesitas Negeri, organisasi mahasiswa Islam terbesar,dalam rangka peringatan hari pendidikan Nasional dan dalamkongres VII Himpunan untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial(HIPIIS); 1 naskah pidato Presiden di hadapan peringatan hari jadiKOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat); 1 naskah pidatoyang disampaikan kepada umat Islam dalam suatu acara peringatankeagamaan; 1 naskah pidato Presiden yang disampaikan dalam fo-rum internasional dari utusan Para Menteri negara-negara anggotaOrganisasi Konferensi Islam (OKI); 1 naskah pidato Presiden dalamupacara sumpah jabatan sebagai Presiden RI; dan 1 naskah pidatoPresiden di hadapan tokoh masyarakat LKMD/LMD. Kesembilannaskah pidato Presiden Soeharto itu disusun sekitar tahun 1995sampai 1998, masa di mana negara Indonesia sedang mengalamikecenderungan perubahan politik dan awal krisis yang sangat beratterhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut ini akan dijelaskan isi dari keempat naskah pidatoPresiden di hadapan kalangan terpelajar dengan uraian berdasar-kan pengambilan bagian alinea atau paragraf yang penulis ang-gap penting untuk dijadikan bahan kajian.

Dalam pidato Presiden pada peresmian kampus baru Univer-sitas Andalas dan fasilitas peningkatan pengendalian banjir kanalkota Padang, Sumatera Barat, pada 4 September 1995, di kotaPadang,152 Soeharto mengemukakan:

Alhamdulillah, hari ini saya dapat kembali ber-kunjung ke Sumatera Barat salah satu provinsi diPulau Sumatera yang paling berhasil dalam melaksa-nakan pembangunan.

152Isi pidato ini berasal dari naskah asli yang penulis dapatkan dari Sekretariat Negarapada bagian dokumentasi/penyimpanan naskah, untuk selanjutnya bagian kutipanpidato-pidato Presiden diambil dari sumber yang sama.


Perguruan tinggi tidak saja mampu menghasilkansumber daya manusia yang tangguh dan berkualitastetapi mampu mengembangkan hasil-hasil penyelidik-an yang bermutu tinggi bagi kemajuan bangsa. Pergu-ruan tinggi tidak dapat berdiam diri dalammengikuti irama perkembangan masyarakat.Dalam zaman pembangunan segenap warga perguru-an tinggi kita harapkan berperan aktif dalam meme-cahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa.

Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu daerahyang masyarakatnya sangat menghargai pendidikan danilmu pengetahuan. Sejak zaman penjajah, SumateraBarat telah aktif membangun perguruan-pergu-ruan swasta yang besar sumbangannya dalammenghasilkan kader-kader pejuang, sastrawandan cendekiawan bangsa kita. Secara tradisionalmasyarakat Sumatera Barat menempatkan kaum cerdikpandai dalam kedudukan yang terhormat, sebagai salahsatu unsur penting dalam kepemimpinan masyara-kat,…Kalau sekarang, para cerdik cendekia yang berasaldari Sumatera Barat barangkali terasa surut peranannyadalam kehidupan bangsa kita, hal ini tidak berarti bahwaSumatera Barat mengalami kemunduran. Ini terjadi kare-na justru daerah-daerah lain mengalami kemajuan yangpesat…

…Saya percaya, bahwa generasi muda yang menuntutilmu di universitas ini, adalah generasi baru yangbersemangat dan mempunyai tekad untuk meneruskanperjuangan para pendahulu kita, ialah mengisikemerdekaan dengan amal-amal perbuatan yang nyata,yang dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat…

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membe-rikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kitasemua.


Hal yang menarik bagi penulis adalah di dalam isi pidato inimemiliki sejumlah istilah dan makna yang membawa perubahandari format dan misi pidato yang jauh dari yang sebelumnyapernah dilakukan, pada bagian alinea ke-1 dan ke-21 telah mulaimenggunakan istilah yang berkesan bernuansa Islam, berbedadari isi pidato sebelumnya. Selama ini terutama pada masa awalsekitar 1970-1980-an pidato Presiden Soeharto sangat diwarnaiistilah-istilah dalam budaya Jawa atau Sansekerta yang tentumisi dan penyusun naskah pidato itu juga memiliki latar belakangdan misi yang berbeda. Pada aliena ke-8 terdapat kalimat yangtelah memberikan suasana baru atau dorongan dari PresidenSoeharto yang dipesankan kepada masyarakat akademis di uni-versitas untuk tidak berdiam diri dalam menghadapi berbagaimasalah bangsanya. Pandangan yang dikemukakan itu telahmendorong mahasiswa untuk kritis, kemudian terjadi perubahandalam suasana politik lokal di Sumatera Barat yang jauh sebelumpidato itu masyarakat di daerah ini keadaan situasi politknyaselalu stabil dan para tokohnya sangat loyal dengan pemerintahOrde Baru. Tokoh-tokoh yang disegani di tengah masyarakat Su-matera Barat antara lain: Adam Malik, Harun Zein, BustanilArifin, Azwar Anas, Alfian, Hassan Basri Durin, Alwi Dahlan,Fahmi Idris, orang-orang yang loyal terhadap pemerintah OrdeBaru, tetapi setelah Pidato Presiden ini di kota Padang mulaiterjadi guncangan politik lokal yang berdimensi nasional dalambentuk aksi dan demonstrasi mahasiswa Universitas dalam kasuspemilihan Gubernur serta tuntutan adanya reformasi kehidupanbernegara dan terbukti (sebagai catatan: dukungan kepada AmienRais dalam pemilu di era Reformasi sangatlah kuat), mahasiswasudah mulai berani mengadakan aksi di depan kantor gubernurserta gedung DPRD, bahkan upaya mengadakan aksi mogok diwilayah lapangan udara Tabing merupakan peristiwa politik yangmemiliki catatan tersendiri dalam proses perubahan di kemudianhari. Pidato Soeharto itu secara tidak sadar telah “memicu” su-asana politik yang memang telah mulai memanas di SumateraBarat.


Pada alinea ke-9 terpampang pengakuan secara jujur daripemerintah tentang peran masyarakat Sumatera Barat dalamkhazanah kemajuan ilmu dan kelahiran tokoh-tokoh besar darinegeri Minang ini dan memang konstribusi daerah ini dalammewarnai dan mempelopori kemajuan bangsa sangatlah besar.Selama ini ada kesan diabaikannya hal ini, mungkin karena me-mang banyak tokoh cerdik pandai dan para ulama dari tanahMinang ini dalam pergerakan politiknya tidak sejalan dengan to-koh nasional dari Jawa yang umumnya berasal dari kalangan na-sionalis sekuler. Tokoh dari Minangkabau seperti MohammadHatta, Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka, Mohammad Natsir, Ham-ka, Sutan Takdir Ali Syahbana, Deliar Noer dan lainnya, umum-nya mereka berasal dari kalangan Masyumi atau setidak-tidaknyasangat taat kepada ajaran Islam dan berpikir secara modernis.

Pidato Presiden Soeharto pada syukuran 50 tahun HimpunanMahasiswa Islam pada 20 Maret 1997, di Balai Sidang, Jakarta.Isi pidatonya, Soeharto mengemukakan:

…HMI, berjuang untuk mempertahankan NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan17 Agustus 45. HMI juga bercita-cita untuk memper-tinggi martabat bangsa serta ikut mengembangkansyiar agama Islam…

Sejak awal berdirinya, HMI telah meletakkan se-mangat kebangsaan dan semangat keagamaandalam satu napas.

Memang, kita semua sadar bahwa semangatkebangsaan yang kita junjung tinggi dapat menemu-kan titik temunya dengan semangat ajaran Islam yanguniversal. Islam mengingatkan kepada kita mengenai“hubbul wathan minal iman,” cinta Tanah Airadalah sebagai dari iman.

Kita semua berbesar hati bahwa selama ini HMItelah berhasil melakukan peranannya sebagai salah


satu organisasi kemahasiswaan di tengah-tengahbangsanya yang sedang membangun. HMI telahmelahirkan ribuan kader bangsa yang menyebar…,kader-kader bangsa yang tangguh itu adalah kader-kader yang mencintai bangsa dan Tanah Airnya,bertekad untuk memajukan bangsanya, serta meme-gang teguh nilai-nilai akhlak dan budi pekertiyang luhur.

Saudara-saudara,

Saya merasa lega bahwa dalam memasuki usiake-50 tahun ini, HMI makin tumbuh dewasa. Sebagaiorganisasi kemahasiswaan yang bertujuanuntuk melahirkan insan akademis, pencipta,pengabdi yang bernapaskan Islam, sertabertanggung jawab atas terwujudnya masyara-kat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT,HMI sungguh-sungguh menyadari kemajemukanbangsa kita.

Semangat Islam akan tetap hidup dalam organisasiini. Demikian pula semangat Pancasila akan selama-nya mengalir dalam napas HMI.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikanrahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kitasemua.

Perubahan isi atau teks penting dalam pidato ini adalah banyakpenggunaan istilah-istilah yang diambil dari ajaran agama Islam,dan kesediaan Soeharto datang dalam aktivitas syukuran darisebuah organisasi ekstramahasiswa yang selama pemerintahanOrde Baru sangat kritis, korektif terhadap kebijaksanaanpemerintah, termasuk persoalan penerimaan asas Pancasilasebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi, atau-pun persoalan-persoalan kebijakan pemerintah yang dirasakantidak popular untuk orang banyak, dan HMI selalu menyikapinya


dengan mengeluarkan statement politik secara formal. KehadiranSoeharto dan isi pidato yang memberikan penghargaan atas sikapHMI yang terikat terhadap kebangsaan sekaligus keagamaan sertapersandingan istilah nilai-nilai akhlak dan budi pekerti luhur,semangat Islam dan semangat Pancasila, telah memberikan sua-sana psikologi politik akan adanya pola hubungan yang bersifatapresiatif dan integratif serta pengakuan bahwa spirit Islam itusangat penting dalam kehidupan politik di negeri ini.

Pada pidato Presiden memperingati hari Pendidikan Nasionaltahun 1987 pada 2 Mei 1987, di Istana Negara. Dalam isi pidatoini Presiden Soeharto selain menjelaskan mengenai perkembangandan strategi pendidikan nasional ke depan, secara eksplisitpenyampaian informasi mengenai perkembangan lembaga atauinstitusi pendidikan Islam (madrasah) yang disebutkan itu, me-nunjukkan perhatiannya kepada kelompok dan kepentingan umatIslam, yang terlihat pada alinea ke-9 dari naskah pidato itu.

Pada tiga naskah pidato Presiden Soeharto yang disampaikandi hadapan mahasiswa universitas atau generasi muda terpelajarIndonesia umumnya dan kalangan terpelajar dari kelompok Islamkhususnya, menunjukkan adanya perubahan baik isi dan misi daripidato yang disampaikan. Dari segi isi telah mulai bergeser daripenggunaan istilah Jawa kuno atau istilah sansekerta denganistilah yang terkandung dalam ajaran Islam, setidaknya terjadikombinasi tetapi itupun lebih menonjol penggunaan istilah yangbernuansa Islam. Segi misi yang nampak dari pidato Presidenadalah kecenderungan memberikan kesempatan lebih terbukakepada masyarakat untuk ruang partisipasi politik dalam arti luas.Ada kemungkinan antara suatu kesadaran baru atau bagian darilangkah taktis politik Soeharto untuk mempertahankan citranya.

Dalam pidato Presiden Soeharto pada pembukaan Kongres VIIHimpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial(HIPIIS) dan Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1997, pada 18Maret 1997 di Medan, Sumatera Utara, isinya berupa pengakuanakan pentingnya sumbangan pemikiran dan hasil-hasil para


ilmuwan sosial kita. Suatu pengakuan yang akan dapat menghin-darkan kita dari kekeliruan dalam membawa perencanaan pem-bangunan dan mendorong untuk melakukan pengkajian yangsungguh-sungguh. Selama ini penekanan pidato Soeharto lebihkepada partimbangan ekonomis atau fisik dalam mengukur keber-hasilan pembangunan pemerintah. Ia juga telah menekankanfaktor rohani, menurutnya tradisi yang agung serta nilai-nilaikeruhanian yang tinggi sebagai pengaruh dari ajaranagama-agama besar dunia hidup dan berkembang dalam ma-syarakat kita. Sifat-sifat jujur, amanah, tanggung jawab dan di-siplin adalah nilai-nilai etika yang dapat kita temukan di dalamwarisan budaya dan tradisi keagamaan masyarakat kita; adalahmenjadi tanggung jawab kita bersama dalam mempersiapkan ma-syarakat profesional Indonesia yang insya Allah dapat kita capaipada tahun 2003 nanti.

Pidato Presiden Soeharto yang disampaikan di hadapan asosiasiprofesi tersebut sangat berbeda dari yang sebelumnya. Isi dan misipidato sangat bersifat ajakan dan renungan tentang bagaimanasecara bersama antara pemerintah dan asosiasi keilmuan ini dapatberperan untuk mengatasi persoalan tersebut, selain adanya sikapmemberikan penghargaan pada asoisasi untuk melakukan inovasi,perhatian serta koreksi, di pihak pemerintah sendiri tidak berkesanmemberikan arahan atau “instruksi”. Semua itu terlihat pada para-graf ke-4, 6, 8 dari bagian pidatonya. Sedangkan pada paragrafke-11, 12, 19 dan 20, memberikan makna dari misi pidato terhadappentingnya menempatkan peran agama (selain tradisi) untukmenjadi sumber membangun masyarakat profesional, selain terasanuansa Islam dalam penggunaan istilah.

Naskah pidato yang juga sangat berkesan yaitu saat penyam-paian pidato (tertulis) Presiden Soeharto pada perayaan ke-36KOSTRAD (Komando strategis Angkatan Darat), pada 6 Maret1997, di Jakarta, bagian isi pidato adalah:

Dalam keseluruhan gerak pembangunan jajaran Ang-katan Bersenjata mengambil posisi dasar “tut wuri


153Dalam etika falsafah kehidupan budaya masyarakat Jawa, yang ini kemudian diambilmenjadi bagian etika yang dikembangkan terhadap masyarakat Indonesia melaluipenataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai pemandukehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia, ada tigaistilah yaitu; Ing Ngarso Sung Tulodo (memberi teladan; ini diposisikan di depan),Ing Madyo Mbangun Karso (membangun semangat; ini diposisikan di samping-sejajar)dan Tut Wuri Handayani ( memberikan dorongan; ini diposisikan di belakang ).

handayani.” Maknanya adalah agar peranan utamadalam pembangunan nasional itu diemban oleh rakyatsendiri serta penyelenggara negara lainnya. Dalam posisiyang demikian itu, jajaran ABRI (sekarang diubah men-jadi TNI dan Polri, Pen.) mengukur keberhasilannyapada taraf kemajuan yang dicapai oleh warga masyara-kat serta oleh para penyelenggara negara lainnya dalammenunaikan peranannya masing-masing. PerananAngkatan Bersenjata (ABRI) terutama adalah untukmemberikan jaminan keamanan serta ketenteramanbagi masyarakat serta bagi aparat negara lainnya. Ko-mando teritorial serta pasukan dalam jajarannyamerupakan lini pertama dari dukungan yang diberikanoleh jajaran Angkatan Bersenjata kita terhadap prosespembangunan nasional itu. Unsur Angkatan Bersenjatayang secara langsung berada di tengah masyarakatadalah Kepolisian Republik Indonesia.

Isi dari Pidato Presiden yang dikemukakan di hadapan salahsatu unit atau institusi dari militer Indonesia yang sangat stra-tegis peranan serta kedudukannya ini memiliki arti yang sangatpenting terhadap paradigma secara keseluruhan Angkatan Ber-senjata yang kini telah berubah menjadi Tentara Nasional Indo-nesia (TNI) dalam mendudukkan posisinya sebagai bagian inti darikekuatan bangsa. Ada dua hal yang penting dari isi pidato Pre-siden, diambil dari alinea ke-5 itu, yakni: Pertama, yang berhu-bungan dengan reposisi ABRI dalam menempatkan peran sosialpolitiknya pada pembangunan serta penyelenggaraan kehidupankenegaraan. Penggunaan istilah dari etika Jawa yang disebutkandi dalam isi pidato iaitu “tut wuri handayani”153 yang memiliki arti


dan makna bahwa siapa saja yang ditempatkan dalam pengertianfalsafah ini ialah memberikan dorongan, ini berarti posisinya dibelakang bukan di depan. Dalam konteks peranan militer padamasa kini dan masa datang dalam wilayah aktivitasnya. Presidentelah mengamanatkan bahwa jajaran militer dari semua Angkat-an tidak lagi menempatkan posisinya “di depan” dalam arena so-sial politik, berarti, peranan sipil akan segera mengganti perananutama yang dilakukan militer selama ini yang selalu tampilmemimpin dinamika sosial politik bangsa. Kedua, adanya amanatatau isyarat segera dirancang pemikiran untuk melakukan repo-sisi dalam peranan unsur Angkatan Bersenjata dengan menem-patkan polisi sebagai unsur utama yang secara langsung beradadi tengah masyarakat untuk melakukan penjagaan keamananmasyarakat. Reposisi ini menggeser peranan teritorial yang selamaini dipegang oleh militer (khususnya Angkatan Darat) dalammenjaga keamanan wilayah dan masyarakat.

Untuk pidato lainnya yang penting adalah pidato PresidenSoeharto pada peringatan Nuzulul Quran 1417 Hijriah (25 Januari1997) di Masjid Istiqlal, Jakarta dan pidato pada pembukaanMuktamar VI Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Islam negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 29 Oktober1997, di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pidatonya pada peringatan Nuzulul Quran PresidenSoeharto sangat apresiatif terhadap apa yang menjadi hakekatmisi Islam diturunkan ke tengah manusia, bahkan dalam penyam-paiannya itu menggunakan pendekatan bahasa pidato yang penuhmerujuk pada nash-nash Alquran serta berbagai istilah yang ter-kandung di dalamnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat baruyang kita temui dibandingkan pidato-pidato Presiden Soehartojauh sebelumnya. Kata taqarrub, Khaliq, berakhlak nampakdemikian terbuka dikemukakannya, seperti yang dikemukakanPresiden dalam bagian isi pidatonya, yaitu,

Al-Quran mulai turun pada bulan Ramadhan. Intiibadah puasa adalah mengendalikan nafsu; agar kita


senantiasa dekat, taqqarrub kepada Allah …

… Dengan melaksanakan pembangunan yangdemikian itu kita ingin mengubah masyarakat kitamenjadi masyarakat yang berakhlak.

... Agama kita juga mengajarkan bahwa manusiaadalah makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan Al-Khalik, karena itu kita harus menghormati harkatdan martabat sesama kita…

Pidato Presiden ini disampaikan khususnya kepada umat yangmenganut agama Islam, dan ini pemeluk mayoritas di Indonesia yanghampir mencapai 90 persen dari keseluruhan. Pidato ini memilikinilai stratejik karena selain disampaikan kepada umat Islam yangmayoritas juga disampaikan dalam hari besar bagi agama Islam. Isidan misi pidato pertama banyak menggunakan istilah yang sangatIslamis dan nuansa pidatonya pun himbauan yang bernuansa Islam,di dalam alinea 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, dan 22 sangat dapatdirasakan, bahkan format atau struktur bahasa dari mukadimahpidato merupakan hal yang biasa digunakan di lingkungan organisasi-organisasi Islam. Demikian pula misi yang disampaikan adalah sangatjelas berbobot keislaman, misalnya, kata al Kholiq, berakhlak, lahirdan bathin, istilah yang ada dalam pidato itu tidak lagi berlandasbudaya lokal, melainkan lebih bernapaskan Islam.

Pada pidato pembukaan Muktamar VI Menteri-menteri wakafdan urusan Islam negara-negara anggota Organisasi KonperensiIslam (OKI) pada 29 Oktober 1997 di Istana Negara, Jakarta,bagian isi pidatonya menegaskan:

…Sebagai bangsa yang pandai bersyukur, …melaluipembangunan tadi, kami berharap agar negara kamidapat menjadi baldatun thayyibah wa rabbunghafur, negara yang aman makmur serta mendapatampunan dari Allah SWT.

…bahwa kelima sila dari Pancasila itu sebagaisesuatu yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran


agamanya. Umat Islam di negeri kami, bahkan meya-kini bahwa Pancasila adalah kalimatin sawa’bainana wa bainahum, yakni landasan bersamayang dapat mempersatukan masyarakat yang maje-muk menjadi sebuah bangsa yang kukuh dan kuat rasapersatuan dan kesatuannya…

…Begitu juga Alquran, misalnya pada Surat AnNisa ayat 32 menegaskan antara lain bahwa lelakimaupun wanita akan memperoleh hak sesuai yangdiusahakannya. Ini berarti perjuangan untuk meng-angkat derajat wanita …

…Keseimbangan salah satu di antara kata kuncidalam agama Islam yang akan membawa kebahagiaanumat manusia, di dunia dan di akhirat kelak.

Pidato Presiden ini cukup panjang dibanding kebiasaan yangada dalam suatu acara seremonial, lebih-kurang ada 25 alineaatau paragraf, Soeharto sangat memberikan “suprise” dalammuatan isi pidato tersebut. Penggunaan istilah yang bermaknadalam dari Alquran kemudian pengutipan kalimat Alquran sertamenegaskan posisi Pancasila dalam Islam, bukan posisi Islamdalam Pancasila, artinya Pancasila dilihat dari perspektif Islam,ini sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu di luar kebiasaan pidato-pidato jauh sebelum ini. Soeharto sebagai presiden, sebagai se-orang Muslim, yang telah berpidato demikian minat dan tertarikkepada “panggilan” ajaran Islam ini dapat dilihat dalam alinea1,11,17, 20, 21, 22 dan 25.

Pidato lainnya adalah pidato pada upacara sumpah jabatanPresiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Umum MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pada 11 Maret1998, bagian isi pidato Presiden adalah:

Sumpah jabatan itu saya lakukan menurut agamasaya, agama Islam. Kata-kata awal sumpah itu adalah“Demi Allah, saya bersumpah…” Sebagai seorang Mus-


lim saya mencamkan benar makna kata-kata itu. Di haripengadilan terakhir nanti, saya harus mempertanggung-jawabkan semua tindakan saya, …di hadapan TuhanYang Mahatahu dan Mahakuasa.

Dengan selalu memohon bimbingan dan kekuatanlahir batin dari Allah SWT, maka mulai sekarang sayasiap melaksanakan tugas sebagai Presiden RepublikIndonesia.

Penulis memandang sumpah jabatan atau kedudukan dalamkepemimpinan pemerintahan sangatlah penting. Bagi seorangMuslim kedudukan atau jabatan itu bukan semata prestasikehidupan yang membawa kemanfaatan besar baik bagi dirinyamaupun masyarakat yang dipimpinnya, lebih penting dan men-dasar dalam ajaran Islam kedudukan adalah karunia sekaligusamanah, ini berarti setiap kedudukan akan diminta pertanggung-jawabannya kelak di hadapan Allah SWT. Dengan demikiansumpah jabatan atau kedudukan memiliki konsekuensi tidakhanya dari segi perundang-undangan tetapi juga ada konsekuensimoral. Pada alinea ke-19 dan 20 komitmen keislaman Soehartodemikian kuat, bila dilihat dari pernyataan tertulis dari naskahpidatonya, bahkan tidak ada satu pun kata yang di masa awalOrde Baru selalu didengungkan seperti istilah Pancasilais sejati,atau nilai-nilai luhur atau Pancasilais. Pernyataan sebagaiseorang Muslim lebih menegaskan jati diri secara moral dan spiri-tual dibandingkan pernyataan sebagai seorang warganegara yanghanya berdimensi hukum dan etika. Pada alinea ke-31 mem-berikan isyarat adanya kesadaran untuk bersedia dikritik danmemposisikan institusi atau lembaga legislatif untuk mengambilperan dalam melakukan koreksi dan pengawasan, pernyataan itusebuah langkah penting dan mendasar yang pernah dikemukakandari kata-kata dalam teks pidato sebelumnya dalam berbagaipidato yang pernah dikemukakan Presiden Soeharto. Pada kataakhir sambutan di alinea ke-36, ada kejelasan sikap mengenaitempat berpegang dan bersandar sebagai seorang pemegangamanah kenegaraan yaitu komitmen kepada Allah SWT, di dalam


masyarakat pluralistik ini.

Bagian-bagian pidato Soeharto pada masa ini sangat pentinguntuk menjadi bahan penyelidikan. Isi dari bagian pidato-pidatodi atas memberikan eksplanasi mengenai nuansa Islam yangdemikian kuat dibandingkan era sebelumnya dari kepemimpinanSoeharto, dan pidato lainnya telah memulai membuka dimensibaru dalam pola komunikasi, interaksi politik yang ditumbuh-kannya. Sejak Yusril Ihza Mahendra diberi kepercayaan untukmenyusun dan merumuskan naskah itu, ia telah menunjukkanperanan yang sangat penting untuk suatu upaya perubahan daripusat kekuasaan. Apakah perubahan itu merupakan suatu kesa-daran baru yang berkait dengan faktor internal dalam diri Presi-den Soeharto?; atau, perubahan itu merupakan bagian daripilihan strategi untuk mempertahankan kedudukannya; ataubertemunya suatu kepentingan yang sama dalam ruang waktu(time space) politik yang bersamaan dengan didasarkan mem-prediksi situasi politik yang berkembang terhadap segala macamkemungkinan. Yang jelas selama Yusril Ihza diberi kepercayaanpada aktivitas itu, isi pidato Presiden Soeharto nampak meng-alami perubahan secara signifikan dan semua itu secara sadaratau tidak sadar telah mendorong, memicu dan “membuka pintu”untuk terjadinya proses akselerasi reformasi sosial, politik danekonomi negara Indonesia.

T

Hari-Hari yang Melelahkandan Detik-detik yang Menegangkan

ERJADI kemacetan komunikasi di antara kekuatan refor-masi dengan kekuatan yang mempertahankan status quosetelah berbagai upaya untuk mencari jalan keluar agar

Soeharto mundur dengan jiwa besar belum dapat diterima. Buktipenolakan dari Soeharto jelas indikasinya ketika 1 Mei 1998, Men-teri Dalam Negeri (Jend. Purnawirawan) R. Hartono dan MenteriPenerangan DR. M. Alwi Dahlan menjelaskan di televisi dan ra-


dio baawa perubahan dalam bidang politik baru akan dimulai da-lam tahun 2003,154 tetapi sikap itu yang berubah lagi, dalam siaranpers keesokan harinya Alwi Dahlan meralat perkataannya bahwareformasi akan segera berlangsung secara konstitusional. Penje-lasan ini telah menimbulkan kekecewaan besar di masyarakatkhususnya di kubu reformasi dan pendukung utamaya, yaitumahasiswa, dan tambah diperburuk ketika pemerintah kembalimembuat “kebijakan” menaikkan harga bahan bakar minyak, tariflistrik dan angkutan umum. Mulanya terjadi bentrokan demons-tran mahasiswa dengan aparat keamanan pada 23 Maret 1998,Universitas Sebelas Maret (UNS), yang menyebabkan 25 mahasis-wa luka parah, dan peristiwa ini mengundang solidaritas mahasis-wa untuk mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kom-nas HAM).155 Aksi demonstrasi mahasiswa ini berlanjut di sepan-jang bulan Mei, bulan yang merupakan tiada hari tanpa aksi initerjadi dari Sabang sampai Merauke, dan Soeharto saat itu sedangmelakukan lawatannya ke Kairo, Mesir.

Selasa, 12 Mei 1998, unjuk rasa mahasiswa Universitas Tri-sakti di Jakarta berujung tragis; empat mahasiswa tewas tertem-bak, yaitu: Elang Mulia, Heri Hartanto, Hendriawan dan HafidinRoyan. Pada insiden itu beberapa mahasiswa juga luka tertembakpeluru, yang paling mengerikan adalah, para mahasiswa ditem-bak justru setelah berada di pekarangan kampus setelah sebelum-nya “dipukul mundur” dari jalan raya. Masyarakat Jakarta secaraspontan menaikkan bendera sertengah tiang dan jenazah pahla-wan reformasi itu dimakamkan dengan dihadiri berbagai tokohmasyarakat. Tokoh reformasi lainnya yang hadir antara lainAmien Rais, dengan menyatakan belasungkawanya dan melaku-kan pidato di kampus tersebut, juga Megawati Soekarno Putri,Arief Rahman dan tokoh lainnya hadir memberikan sambutanserta doa. Kehadiran Amien Rais dijemput ribuan mahasiswa,seorang mahasiswi menyerahkan sekuntum mawar merah ketika

154Mahtu Mastoem, Ibid, hlm.48.155Sutiop R & Asmawi, PAN Titian Amien Rais Menuju Istana, Yogyakarta, Titian Ilahi

Press, 1999, hlm.34.


Amien Rais dibawa ke mimbar dan ia menyebut pelajar univer-sitas yang tewas sebagai “syuhada” dan “pahlawan” reformasi,serta kepada mahasiswa ia meyakinkan agar tidak surut dalamperjuangan reformasi.

Jumat, 15 Mei 1998, Presiden Soeharto tiba dari lawatannyake Kairo, Mesir. Dalam lawatannya itu diberitakan oleh mediamassa luar maupun dalam negeri bahwa Soeharto menyatakansiap mundur secara konstitusional jika rakyat menghendaki, te-tapi pernyataan itu diralat kemudian oleh sejumlah petinggipemerintah dengan mengatakan bahawa terjadi misunderstand-ing di kalangan para wartawan dalam memahami kata-kata Presi-den.156 Pada saat yang sama Amien Rais berceramah di MasjidAgung Al-Azhar, Kebayoran Baru, dalam ceramahnya Amienmengutuk pelaku kerusuhan sehari sebelumnya, tetapi ia jugatak lupa mengutuk “penjarah” yang menguras negeri ini selamasekitar 32 tahun.157 Sabtu, 16 Mei 1998, Presiden Soeharto mene-rima Rektor dan beberapa dosen Universitas Indonesia di kedi-amannya di Jl. Cendana, Jakarata Pusat, pada kesempatan terse-but beliau menyatakan dirinya siap lengser keprabon (turun darikekuasaan) secara konstitusional jika memang dikehendaki. Taklama setelah itu pimpinan DPR/MPR datang menghadap, dipim-pin Harmoko, eks wartawan yang juga Ketua Umum Golkar,menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi rakyat yangmasuk ke dewan berupa tuntutan reformasi, reshuffle kabinet,sidang istimewa MPR, dan meminta Presiden mengundurkan diridari kedudukan selaku Presiden.158

Tak lama setelah itu, Senin, 18 Mei, rombongan mahasiswaberduyun-duyun mulai menemui para anggota serta pimpinan

156Sutipyo R & Asmawi, Ibid, hlm. 37.157Mahtum Mstoem, Ibid, hlm. 53.158Pada saat yang sama ,Amien Rais berceramah di depan ahli dan simpatisan organisasi

Muhammadiyah di Lamongan, Jawa Timur. Ada beredar berita; hari ini Amien Raisditangkap., berita yang sama juga diterima istrinya ( Kusnaryati) di Yogyakarta, tetapiternyata pada 17 Mei ketika Ibu Kota Jakarta telah terkendali aman, Amien Raissedang berada di Cirebon, Jawa Barat, dalam keadaan aman, maka pada malamharinya di jabatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia menerima wartawan yang inginmenanyakan mengenai berita penangkapan ke atas dirinya. Ibid. hlm. 54.


DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Mahasiswa yang datang berge-lombang menduduki tempat mereka bersidang, dan seluruh ba-gian area penuh lautan mahasiswa dari berbagai universitas baikyang berada di Jakarta, maupun yang datang dari berbagai uni-versitas kota besar di Indonesia. Atas desakan dan tekanan mere-ka, menjelang petang, Ketua DPR/MPR didampingi keempatwakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuanbangsa, agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengun-durkan diri.159 Pada malam itu juga, Menhankam/ Panglima ABRIJenderal TNI Wiranto memberikan pernyataan pers, bahwa“pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundur-kan diri merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun per-nyataan itu disampaikan secara kolektif.”160

Situasi politik tidak menunjukkan perkembangan ke arah yanglebih baik, sementara dukungan masyarakat kepada mahasiswayang menduduki gedung DPR/MPR semakin mengalir.161 Tetapidi balik keadaan ini pada petang hari terjadi suasana yang ber-tolak belakang dengan apa yang ada di gedung tersebut. Terbetikberitan bahwa di jalan-jalan muncul orang-orang yang berteriak“gantung Soeharto,” gejala ini sangat mengkhawatirkan, sebabini dapat menimbulkan anarki dan aksi massa yang brutal, karena

159Sementara itu lepas Maghrib, Soeharto bertemu dengan beberapa Menteri termasukMentreri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Pada jam21.30 empat Menteri Kordinatr ingin menghadap Presiden Soeharto untuk melaporkanperkembangan situasi terakhir. Sebenarnya empat Menteri itu ingin menyarankanagar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja dan menggantinya dengan KabinmetReformasi, tetapi niat itu tidak jadi disampaikan karena melihat keadaan Soehartosecara mental tidak menguntungkan, lihat Sutipyo & Asnawi, Ibid, hlm, 40.

160Mahtum Mastoem, Ibid, 54.161Sementara itu Anwar Haryono, seorang tokoh Islam dan pernah menjadi pimpinan

Parti masyumi meminta Amien Rais datang kerumahnya, menurut Anwar Haryono,sejak 1990-an Soeharto sudah “berubah,” dan karena itu apakah tidak sebaiknyadidukung untuk melaksanakan reformasi? Amien Rais menjawab, menurut ijtihadsaya Pak Harto tidak dapat memimpin reformasi dan harus turun secepatnya, Iamenjawab dengan santun. Ia segera harus pergi ke gedung parlimen untuk memenuhijemputan ahli Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan konsep reformasi danmenjawab berbagai pertanyaan ahli parlemen. Reformasi damai itu mengkiat kainputih itu di kopiah Amien Rais ketika menuju gedung parlemen, Ibid.


itu beberapa orang menyarankan Amien Rais berbicara di televisiuntuk menenangkan massa.162

Pada 19 Mei 1998, awalnya, jelas Yusril Ihza, Nurcholish Ma-djid mengusulkan namanya kepada Sa’adilah Mursyid, lalu Men-teri ini mengajak Nurcholish dan Yusril untuk memenuhi un-dangan Soeharto, menuju ke Istana. Mereka berangkat dari ru-mah kediaman Malik Fajar, yang di sana juga telah hadir AmienRais, Adi Sasono dan Parni Hadi dan sebelum berangkat merekamembahas perkembangan situasi politik terakhir, serta strategikhusus untuk menyiasati undangan Presiden itu. Dalam pertemu-an itu diputuskan bahwa sebagai juru bicara adalah NurcholishMadjid dan Yusril Ihza Mahendra, sementara Amien Rais tidakdapat berangkat ke istana karena tidak mendapat undangan danmemang tidak diperkenankan Soeharto. Di pertemuan yang ber-sejarah itu Nurcholish Madjid, salah seorang tokoh yang lebihsenior di antara mereka berkata:

“Bismillah,” kita berangkat, ucapnya ringkas, sam-bil mendekati Yusril Ihza Mahendra dan Amien Rais,dengan kedua belah tangannya Nurcholish Madjidmerapatkan kedua orang itu dalam rangkulannya,sambil berkata “Anda berdualah yang akan menjadidwitunggal di masa depan, seorang dari Jawa, yangsatu dari Sumatera (luar Jawa). Kita masuk zamanbaru. Pak Harto itu mundur saja. Golkar itu bubarsaja. Kita dirikan partai yang baru. Kita masukizaman yang baru. Anda berdua inilah dwitunggalmasa depan,” tutur Nurcholish Madjid, dengan suaramengandung harapan.163

162Parni Hadi segera menghubungi stasiun TVRI, dan Nurcholish Madjid menyiapkannaskah untuk Amien Rais sampaikan. Amien Rais kemudian menyampaikankemenangan reformasi dengan rasa syukur, sekaligus menghimbau agar menjagapersatuan dan kesatuan bangsa;”jangan melakukan tindakan destruktif, dan wargaketurunan Cina diharapkan tidak panik, jiwa harta benda mereka tidak boleh diganggu.Amien menyatakan bahwa 20 Mei sebagai hari kemenangan reformasi, Ibid, hlm, 55.

163Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra sang bintang cemerlang, Jakarta, puter berdikribangsa, 2000, hlam. 162-163.


Soeharto “meminta petunjuk” kepada sembilan tokoh nasionalyang dianggap dapat dipercaya.164 Karena keberaniannya untukmengemukakan keterusterangan di depan Soeharto bahkanmendiktenya, disaksikan Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib,dan tokoh lainnya, Yusril berbicara dan Soeharto menuliskannyadengan tangan, di antara kata-kata penting yang didiktekan itu,yang masih diingatnya adalah “saya setuju akan mundur selam-bat-lambatnya dalam waktu enam bulan.” Pertemuan itu berakhirdengan rencana pembentukan Kabinet Reformasi dan kesediaanmundur Soeharto. Presiden setelah pertemuan itu memberi kete-rangan pers yang intinya mengemukakan: “Bagi saya sebenarnyamundur atau tidaknya itu tidak menjadi masalah, yang perlu kitaperhatikan apakah dengan mundurnya saya keadaan dapat segeraberubah,”165 dan Yusril Ihza Mahendra sempat berdebat panas de-ngan Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI.166 Soeharto akanmundur selambat-lambatnya enam bulan, ia mempertanggungja-wabkan di depan MPR di hadapan sidang istimewa, dan untukmengurus transisi dibentuk Komite Reformasi yang bertugasmenuntaskan pemindahan kekuasaan orang nomor satu itu.167

164Kesembilan tokoh Islam itu adalah Nurchlish Madjid (cendikiawan), Yusril IhzaMahendra (Ahli Hukum Tata Negara), Malik Fajar dan Sumarsono (Muhammadiyah),Abdurrahman Wahid (Ketua PB NU), Ali Yafie (MUI), Ahmad Bagdja, Ma’ruf Amien(NU) dan Emha Ainun Najib (Budayawan). Adapun Pemberian cap sebagai orang“gila” adalah sebuah penilaian positif Nurcholish Madjid ke atas Yusril Ihza Mahendraatas keterus terangan, keberanian, integriti dan kematangan intelektuil Yusril dihadapan Presiden Soeharto pada detik-detik yang mendebarkan dan kritis itu bagipenyelesian politik secara damai, tanpa pertumpahan darah. Ibid, hlm. 170.

165Ada yang menganggap bahawa kata-kata Soeharto bila dicermati diatas, hal itu merupakansinyal terbukanya pintu reformasi sekaligus “ancaman” karena Soeharto masihmenganggap punya banyak tenaga rencana. Karena itu , ia memutuskan untuk segeramembentuk cabinet reformasi, me-reshuffle kabinet Pembangunan VII dan menggantinyadengan kabinet reformasi, serta segera akan mengadakan Pilihan raya atau pemiluberdasarkan UU Pilihan raya yang baru, lihat Sutipyo & Asmawi, Ibid, hlm. 41.

166Perdebatan itu berkisar kritikan Yuril Ihza kepada Panglima ABRI Jendral Wirantomengenai keberadaan para jendral ada di kota Malang saat terjadi kerusuhan diKota Jakarta, kecuali Panglima Daerah Kota Jakarta iaitu Mayjen Safri Syamsuddinselaku penanggung jawab territorial Jakarta. Jenderal Wiranto sendiri tak berusahamenjawab pertanyaan Yusril Ihza Mahendra, ia berusaha menahan diri-namun iamerasa marah karena keterus terangan dan merasa malu di depan Presiden sertatokoh lainnya yang hadir. Lihat Yudi P[ramuko, ibid. hlm. 168.

167Malam harinya, Soeharto bersama Sa’adilah Mursyid dan Yusril Ihza menyusundaftar nama calon Kabinet Reformasi, dari Soeharto sebanyak 20 orang, sedang


Pada 21 Mei 1998, jam 01.30 Wib, rencana pengunduran diri Soe-harto sebagai Presiden telah menyebar luas. Amien Rais mengetahuikeputusan itu sekitar dua jam sebelumnya, langsung disampaikanYusril Ihza Mahendra, informasi ini lalu diteruskan kepada sejumlahorang.168 AwalnyaYusril mendapat foto kopi surat ke-14 Menteri ituseraya berkomentar kepada Sa’adilah “Wah keadaan akan gawat,”Sa’adillah pun gemetar membaca surat itu. Menurut analisis YusrilIhza Mahendra jika Soeharto mengumumkan Kabinet Reformasi,maka dapat dipermalukan di depan publik, dan Soeharto akankehilangan muka karena sebagian nama yang diusulkan itu akanmenolak. Yusril pun mengetok kepalan tangannya ke meja, “Saya(maksudnya Soeharto) berhenti,” ungkapYusril,169 malam itu jugaSoeharto menerima surat ke-14 Menterinya yang tidak bersediadipilih kembali dan setelah membaca surat itu menurut Probosu-tedjo, Soeharto terlihat gugup dan bimbang, dan saat itu juga Habibiedikontak tentang kesediaannya menerima kedudukan selakuPresiden. Soeharto mengatakan kepada Sa’adilah Mursyid “Kalaubegitu saya berhenti,” ia memerintahkan Sa’adilah untuk

dari Sa’adilah Mursyid dan Yusril sebanyak 25 orang dan kabinet itu diumumkanpada tarikh 21 Mei, 1998. Namun Yusril sendiri secara pribadi menduga Komiteakan gagal karena bahru sehari diumumkan esoknya akan dibentuk, waktu yangsangat terbatas, dan ketika ke-45 calon ahli Komite Reformasi itu di kontak, telahbanyak yang menolak. Nurkholish Madjid sejak semula telah menolak, demikianpula Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, Amien Rais dan teman-temannya jugamenolak, Bahkan Amien Rasi menganggap itu hanya suatu dagelan politik, FahmiIdris ragu, demikian pula ketika Sa’adilah Mursyid mengontak sejumlah nama,naum tidak ada yang bersedia menerima Komite Reformasi itu, Ibid, hlm. 172.

168Di antaranya adalah Nurcholish Madjid, Syafii Ma’arif, Emha Ainun Najib, UtomoDanandjaya dan Djohan Effendi, kemudian sebuah pertemuan digelar dikediamanrasmi Prof. Malik Fajar, Amien Rais dan kawan-kawan mengadakan jumpa pers, danmengucapkan; ‘ Selamat tingal pemerintahan lama, selamat datang pemerintahanbaru,’ lihat Mahtum Mastoem, Ibid, hlm. 60.

169Sementara Amien Rais yang didampingi para toko lainnya diantaranya Emil Salim,Deliar Noer, Adnan Buyung Nasution, Goenawan Muhammad di depan pengeras suaradi jabatan parlemen DPR/MPR berteriak: “ ABRI harus memilih, apakah akanmelindungi kakek yang berusia 78 tahun atau memihak 200 juta rakyat”, juga 14Menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin mengadakan pertemuan yang intinya adalahsepakat tidak besedia untuk menjadi Menteri lagi dalam Kabinet Reformasi,diantaranya adalah Akbar Tanjung, A.M. Hendropriyono, Ginanjar Kartasasmita, GiriSuseno, Haryanto Dhanuntirto, Justika Baharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, RachmadiBambang, Rahardi Ramlan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumhadi,Theo. L. Sambuaga dan Tanri Abeng, lihat Forum Keadilan, No. 5, Tahun VII, 15 Jun1998, hlm. 63.


menyiapkan teks pengunduran diri sesuai dengan teks konstitusi,dan ia juga memerintahkan agar acara dilangsungkan keesokanharinya di istana. Untuk hal ini Sa’adilah menemui Yusril Ihza Ma-hendra dalam rangka mempersiapkan teks pidato yang dinilai sesuaidengan pelaksanaan UUD 45 pasal 8, dan teks pidato setelah selesaidisusun diberi tajuk “Pernyataan berhenti sebagai Presiden RI.”170

Pada hari yang sama, pada 20 Mei malam di rumah Malik Fajar, dihadapan kawan-kawannya, di antaranya Amien Rais, Adi Sasono,Parni Hadi dan sejumlah nama lain, Yusril Ihza Mahendramengemukakan bahwa dirinya mendengar kabar jika Soeharto tidakmundur, sejumlah Menterinya yang akan mundur, kabar itu diteri-ma dari Akbar Tanjung yang memperlihatkan foto kopi suratpengunduran diri para Menteri yang diprakarsai Ginanjar Karta-sasmita. Dalam pertemuan “gelap” di rumah Malik Fajar, AmienRais setuju Habibie naik menjadi Presiden, saat itu Yusril IhzaMahendra menegaskan Amien Rais hendaknya jangan menudingHabibie sebagai Presiden transisi melainkan sebagai Presiden yangsah yang melanjutkan kepemimpinan Soeharto, sebab menurutnyahanya dengan cara inilah ia dapat meyakinkan ABRI. Amien Raiskemudian sepakat dan malam itu juga Yusril Ihza Mahendralangsung bertemu dengan Jenderal Soebagyo HS untuk meyakinkanbahwa Soeharto sudah pasti berhenti dan Habibie naik menjadiPresiden. Ia menjelaskan bahwa proses suksesi itu sudah sesuaidengan Pasal 8 UUD 45, dan Tap MPR No. VII, tahun 1973. Bila halini tidak dilakukan, menurut Yusril, tidak dapat dibayangkankemungkinan akan terjadinya pertumpahan darah.171

Mencegah darah tertumpah, inilah upaya yang Yusril Ihza Ma-hendra lakukan, waktu itu ia bersama Bambang Kesowo, SunartoSudarno, Yasril Yakob-Sekretaris Militer Pengaman Presiden,dan dokter pribadi Presiden.172 Mereka membahas bersama-sama,

170Sutiopyo R. & Asmawi, Ibid, hlm. 44.171Berita Buana, Kesaksian politik Yusril Ihza Mahendra (2), 16 Mac, 1999.172Penyusunan konsep itu dimulai sekitar jam 1 Malam, dan berakhir menjelang subuh

tarikh 21 Mei 1998. Soeharto tidak ikut dalam penyusunan konsep itu, konsep diketikoleh Bambang Kesowo, menjelang penyusunan konsep itu, Yusril yang berada di jalanCendana melakukan komunikasi berkali-kali dengan Amien Rais melalui handphone,


ada diskusi yang agak panjang di antara Yusril Ihza Mahendradengan Bambang Kesowo tentang bagaimana langkah-langkah-nya, apa namanya, sampai muncullah judul “Pernyataan berhentisebagai Presiden RI.”173 Selanjutnya mengenai bagaimana me-mahami Pasal 8 UUD 45, jika Presiden berhenti, Yusril Ihza Ma-hendra sebagai pakar hukum tata negara mengemukakan:

…jika Presiden menyampaikan berhenti kepadaMPR, itu berarti harus dilakukan di depan SidangIstimewa. Sebaliknya, kalau Presiden menyatakan,atau declare secara sepihak, maka hal itu dapatdilakukan tanpa menunggu persetujuan kepada siapakita membuat statement itu.

Problemnya dengan menyatakan berhenti seperti itu berarti ter-jadi kevakuman, kekosongan kekuasaan, Pasal 8 UUD 45menyatakan, Wakil Presiden otomatis menjadi Presiden. Namunmenurut TAP MPR No. VII Tahun 1973, Wakil Presiden mengucap-kan sumpah di hadapan DPR; jika tidak dapat di depan MahkamahAgung. Saya mengingatkan bahwa DPR ketika itu sedang didudukisehingga tidak mungkin diselenggarakan sidang DPR, karena itukami menyepakati di depan Mahkamah Agung. Sa’adilah langsungmengontak Ketua Mahkamah Agung Sarwata, ia disuruh bersiapmalam itu juga, tapi tak diberitahu apa yang sebenarnya terjadi.Saya juga bilang kepada Sa’adilah bahwa besok pimpinan DPR maumenghadap Presiden untuk menyerahkan kesepakatan fraksi-fraksiyang meminta Soeharto mundur, jadi tak (usah) dikasih tahu bahwabesok Presiden akan mundur.174

membahas hal-hal penting berkenaan posisi Soeharto yang secara politis telah terdesak,komunikasi dilakukan dalam bahasa Inggris, karena menurut Yusril banyak tentaradisekitarnya. Terjadi debat keras dan panjang diantra Yusril dengan bambang Kesowomengeanai UUD 45 Pasal 8, mengenai pergantian Presiden. Menurut penafsiranBambang, jika Presiden menyatakan behenti maka yang menggantikan fungsi-fungsikepresidenan secara otomatis adalah Wakil (timbalan), sebaliknya Yusril berpendapat,kedudukan wakil Presiden berubah menjadi Presiden, menggantikan Presiden yangtelah berhenti. Lihat Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 174.

173 Forum Keadilan, No. 5 Tahun VII, 15 Jun, 1999, hlm. 63.174Yusril menegaskan, pernyataan berhenti sebagai Presiden dilakukan dengan pertimbangan

utama agar proses pergantian Soeharto berlangsung konstitusional, damai dan tidak terjadipertumpahan darah. Yang patut dicatat dalam sejarah, adalah mereka yakni Sa’adilah


Usai penyusunan naskah itu Soeharto menandatangani“Pernyataan pengunduran diri sebagai Presiden R.I.” Tandatangan bersejarah terjadi pada dini hari, 21 Mei 1998, pada saatkritis sebagaimana fakta telah berbicara, bahwa banyak temanSoeharto “melarikan diri” karena tidak berani mengambil risikoyang demikian besar, sebaliknya Yusril Ihza Mahendra datangsebagai cendekiawan yang diundang dengan mengambil inisiatifuntuk ikut serta menyelesaikan krisis politik terbesar dari sejarahpolitik bangsa ini, dengan cara damai dan mengesankan.175 Pagiharinya, 21 Mei 1998, jam 08.45 Wib, setelah para pimpinan Par-lemen tiba di Istana Merdeka, juga Ketua Mahkamah Agung, Se-telah mereka berkumpul, Soeharto berkata, “Karena semua fraksidi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menginginkan saya mundur,maka saya akan berhenti…”, “Saya akan memenuhi permintaanDPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR, Saya akan melaksanakanPasal 8 UUD 1945.” Tak lama kemudian Soeharto beranjak daritempat tersebut (Ruang Jepara), di ruang Credential berkarpetmerah, dengan wajah kecewa, Soeharto menyampaikan pidato“Pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia”.176

Mursyid dan Soeharto, menghadapi situasi yang tidak dapat diramalkan, amat cemasmalam itu, Bahkan menurut Yusril Soeharto sendiri mempersoalkan motivasi pihak-pihak yang menginginkan Sidang istimewa, padahal keadaan sudah begitu serius. Merakatidak mengerti akibat politiknya, jika sidang istimewa dipaksakan, yakni dapatmenimbulkan pertumpahan darah dan kekacauan, dan jika ini berlangsung SidangIstimewa lalu terjadi deadlock, maka kata Soeharto militer akan mengambil alih kekuasaan.Lihat Forum Keadilan, 15 Juni 1998, hlm. 64.

175Lihat, Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 176.176Sutipyo & Asmawi, Ibid, hlm. 45.



Yusril Ihza Mahendra menteri yang bersahaja


55555ALAM wacana publik, jatuhnya Soeharto dari kursi keku-asaan sempat menimbulkan polemik, ada yang menyatakantindakannya itu merupakan bentuk “pengunduran diri”,

sehingga kedudukan B.J. Habibie menggantikan Soeharto secaraotomatis sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga tidaksah karena dianggap bagian dari rezim Soeharto. Pandangan lain-nya berdasar kedudukan hukum ketatanegaraan dengan melihatkonstitusi yang berlaku bahwa Soeharto itu dinyatakan “berhenti”dari kedudukan sebagai Presiden, maka secara otomatis B.J.Habibie dinyatakan sah menggantikannya selaku Presiden.1 Pada

Pemikiran danTindakan Politik 2

Dalam Reformasi Politik Indonesia Baru(1998-2002)

1 Yusril secara tegas mengatakan, “Saya tidak suka dengan istilah lengser atau mundur,yang benar adalah Pak Harto menyatakan berhenti. Dua konsep itu, mundur atauberhenti mempunyai pengertian yang jauh berbeda,” lihat Tempo, 9 Mei 1998, dalamKawiyan, Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan, Jakarta,Globalpublik, 2000, hlm. 108.

D


masa pascapemerintahan Soeharto, yaitu sejak 1998 sampai 2002,dalam masa yang singkat ini telah terjadi pergantian kepalapemerintahan di Indonesia sebanyak tiga kali: B.J. Habibie (1998-1999) sebagai Presiden ke-3; Presiden terpilih Abdurrahman Wa-hid (2000-2002) sebagai Presiden ke-4; dan Megawati Soekarno-putri sebagai Presiden ke-5, menggantikan Abdurrahman Wahiddi perjalanan masa tugasnya.

Jatuhnya Soeharto dan tampilnya B.J. Habibie memimpinpemerintahan baru pada satu sisi dapat dikatakan membawa bless-ing in disguise (hikmah yang tersembunyi) bagi kekuatan-kekuatanoposisi di Indonesia. Ini ditandai dengan suasana ephoria politikyang terasa demikian kuat dan tak terbendung, pers yang selamapemerintahan Soeharto dikontrol sangat ketat kini demikian leluasamenginformasikan berbagai peristiwa, dan partai-partai politik telahtumbuh dengan marak. Jumlah partai yang resmi terdaftar lebihdari 100, sedangkan yang memenuhi persyaratan untuk mengikutipemilihan umum sebanyak 48 partai dengan asasnya berbeda-beda:Islam, Pancasila, Sosialisme, Nasionalisme, Demokrasi dan lainnya.Selain itu tirani rezim Soeharto atau Orde Baru yang telah runtuhitu dalam melakukan penyelewengan konstitusional UUD 1945,bukan sesuatu rahasia lagi.2 Sisi lain yang tak kalah penting adalahpernyataan B.J. Habibie pada 3 Juni 1998, ketika mengunjungiAbdurrahman Wahid yang sedang sakit karena stroke dikediamannya di Ciganjur, “semua pihak boleh mendirikan partaipolitik baru asalkan tetap berasas Pancasila dan UUD 1945, dengantidak mempersoalkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)atau primordialisme.”3 Ini telah mengubah pentas politik ke dalam

2 Menurut penelitian yang dilakukan pakar politik senior Prof. DR. Deliar Noer,pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto telah menyimpang dari rel Konstitusi(UUD 45) sebanyak 22 dari 37 Pasal atau 60 persen, serta menyalahgunakan Pancasilasecara semena-mena sebagai alat untuk melestarikan kekuasaan (Soeparno. 1998).

3 Perintisan pendirian partai sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1996, dua tahunsebelum Soeharto menyatakan berhenti memegang kekuasaan yaitu ketika Sri BintangPamungkas mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) dan Partai RakyatDemokratik (PRD) yang diketuai Budiman Sujatmiko. Sedangkan dalam perkembangankemudian, jumlah partai pada masa awal Reformasi mencapai angka di atas 100, namunyang berhak mengikuti pemilihan umum sesuai perundang-undangan yang berlakusebanyak 48 Partai, di antaranya adalah Partai Pekerja Indonesia (PPI) diketuai Imam


suasana demokratis tetapi juga menimbulkan ketegangan sosialpada lapisan akar rumput (massa) di Indonesia yang tentunya jauhberbeda dengan keadaan masyarakat pada era pemerintahansebelumnya.4 Presiden B.J. Habibie sendiri dalam sebuah jurnalmengemukakan:

Saya ingin menyampaikan komitmen saya padaaspirasi rakyat untuk melakukan reformasi secarabertahap dan konstitusional di segala bidang denganmemulihkan kehidupan sosial-konomi, meningkatkankehidupan politik yang demokratis dengan mengikutituntutan zaman generasinya, dan menegakkan kepastianhukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.5

B.J. Habibie telah melakukan langkah-langkah strategis sebagairespons terhadap tuntutan khalayak ramai, seperti memasukkananggota yang berasal dari berbagai kalangan baik mantan aktivis,anggota organisasi atau persarikatan sosial politik, praktisi dankalangan intelektual dalam susunan menteri di era reformasi,

Soedarno, berdiri pada 20 Mei; kemudian PNI diketuai Ibu Supeni; Partai RefeormasiIndonesia (PRI) yang dipelopori para dosen dari Universitas Pembinaan MasyarakatIndonesia (UMPI); Partai Perempuan Indonesia (PPI) yang dibentuk La Rose dan TitiSaid; Partai Kristen Indonesia (Parkindo) diketuai Sabam Sirait; Partai Republik (PR);Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia (PRRI); Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)yang menyatakan keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP); pada 23 Juli 1998berdiri Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai Matori Abdul Jalil di bawah kepeloporanAbdurrahman Wahid; pada 26 Juli 1998 di halaman Masjid Agung Al-Azhar berdiriPartai Bulan Bintang (PBB) dengan ketua Yusril Ihza Mahendra; 27 Juli berdiri PartaiSolidaritas Uni Indonesia (SUNI) diketuai Abu Hasan; Parti Ka’bah berasas Islam,diketuai H. Sofyan M. Sofyan berbasis massa NU; Partai Masyumi Baru, diketuaiRidwan Saidi berasas Islam, berbasis massa Muhammadiyah; Partai Umat Islam (PUI)diketuai Deliar Noer, berbasis massa Muhammadiyah, NU, Perti, PII, Al-Irsyad; PartaiPembela Tarekat Indonesia dengan ketuanya Muchtar Daya, berasas Islam dan Pancasilaberbasis massa Pondok Pesantren terutama di Jawa; Partai Keadilan (PK) diketuai NurMahmudi dan Hidayat Nurwahid dengan asas Islam; agak terlambat kemudian lahirPartai Amanat Naional (PAN) yang diketuai Mohammad Amien Rais yang diresmikandi gedung Istora Senayan pada 23 Agustus 1998.

4 Dukungan untuk pemerintahan B.J. Habibie datang dari dalam dan luar negeri,Abdurrahman Wahid yang selama ini dinilai berseberangan dengan B.J. Habibie secaratidak terduga menyatakan dukungannya. Dari luar negeri pemerintahan Jepang, Aus-tralia, Uni Eropa bahkan Sekjen PBB merasa lega dengan peralihan kekuasaan diIndonesia yang berlangsung damai, walaupun sebelumnya diawali dengan kerusuhandan sejumlah tragedi.

5 Gatra, 30 Mei 1998.


walaupun sebagian dari mereka ada yang dianggap kurang credibel.Di bidang hukum dan perundang-undangan, B.J. Habibie memberi-kan amnesti dan abolisi terhadap sejumlah tahanan politik korbandari penindasan pemerintahan Soeharto, kemudian untuk meng-ambil hati rakyat, ia mengundang enam tokoh kritis yaitu AmienRais, Emil Salim, Sudjana Syafii dan Rudini, ke kediaman Presiden,pertemuan itu mempersiapkan agenda reformasi yang sesuai denganaspirasi rakyat.6

Sebagaimana penjelasan pada bagian bab terdahulu, bahwaYusril Ihza Mahendra berjuang melakukan reformasi politik mela-lui pusat kekuasaan sebagai penulis pidato Presiden Soeharto, padaera pemerintahan Presiden B.J. Habibie ia pun masih sempatdilibatkan dalam penyusunan pidato, namun tidak lagi terlibatbanyak dalam pemerintahan. Tawaran agar bersedia duduk dalamkabinet untuk memegang kursi Menteri ditolaknya dengan tegas.7

6 Langkah-langkah Presiden B.J. Habibie lainnya dan sangat penting untuk tercapainyasuasana kondusif dan akseleratif menuju Reformasi ialah: melalui Menteri PeneranganYunus Yosfiah pada 6 Juni 1998 mencabut peraturan menteri nomor I tahun 1984mengenai SIUPP. Menteri Penerangan ini mengemukakan SIUPP tetap ada akantetapi proses penerbitannya lebih sederhana dan pencabutan SIUPP ditiadakan. Pada18 Juni 1998, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyatakan kepada Sekjen PBB, KofiAnnan di New York bahwa Timor-Timur akan dijadikan sebagai propinsi khususdengan otonomi luas; Pada 24 Juni 1998, Presiden B.J. Habibie menerima UskupBello dan kawan-kawan di Istana Negara dengan agenda penarikan ABRI (Militer )dari Timor-Timur; 3 Agustus 1998, Pangab Jenderal Wiranto mengumumkan bahwapengadilan atas 10 perwira dan bintara Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sertapembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk memeriksa Letnan JenderalPrabowo, Mayor Jenderal Muchdi dan Kolonel Chairawan sehubungan dengan kasuspenculikan para aktifis politik; 7 Agustus 1998, Kejaksaan Agung mencabut pelarangantujuh buah buku yang di antaranya karya Soebadio Sostrosatomo; 11 Agustus 1998,Menteri dalam Negeri Syarwan Hamid mengakui bahwa Surat Keputusan MenteriDalam Negeri masa Yogi S. Memet pada tahun 1997 yang melarang dan membubarkanPartai Rakyat Demokratik mengandung kelemahan, saat itu juga ia mencabut SuratKeputusan tersebut, sesuai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta,lihat D&R, 29, September 1998 dalam Sutipyo R & Asmawi, Ibid, hlm. 52-53.

7 Orang yang menghubungi Yusril, adalah kawan dekat B.J.Habibie, yaitu LetnanJenderal Ahmad Tirto Sudiro yang juga tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indone-sia. ”Saya menolak tawaran itu, dengan alasan saya tidak mau menjadi Menteri saatini, kalau tawaran itu saya terima berarti saya hanya mengandalkan kemampuanpribadi, saya hanya teknokrat, bukan politisi, padahal saat ini saya punya massapendukung yang cukup banyak, karena saya telah menjadi ketua Partai (Partai BulanBintang; pen.),” ucapnya. Ibid, hlm. 26. Lihat juga dalam tabloid Abadi, no. 28/tahun I,20-26 Mei 1999.


Image bahwa B.J. Habibie masih dianggap “bagian” dari Soe-harto masih cukup kuat diopinikan, setelah ia sendiri mengakuibahwa Soeharto merupakan guru politiknya. Akibat sikapnya yangterbuka, kritik bahkan sampai apriori serta penentangan yangkeras atas segala kebijakan politik yang diambilnya telah mewarnaiopini masyarakat, khususnya di kalangan elit politik di masa itu.Tidak terkecuali di antaranya Amien Rais8 yang mengemukakan:Pertama, bagaimanapun pengangkatan B.J. Habibie harus kita teri-ma sebagai fakta konstitusional; kedua, dengan segala pikiran dankesadaran saya juga harus bersikap senetral mungkin terhadapkabinetnya,9 tetapi ia memberikan batasan masa kekuasaan B.J.Habibie itu.10 Ketika Amien Rais, Nurcholish Madjid, Emil Salim,Rudini dan tokoh lainnya bertemu Presiden B.J. Habibie sebagaiPresiden RI ke-3, memang sudah menyatakan bahwa pemerintah-annya itu tidak sampai tahun 2003, sebagaimana haknya sesuaiaturan perundangan yang berlaku, ia hanya berkuasa dalam rang-ka menyiapkan pemilihan umum secepat mungkin, seiring meng-atasi masalah yang paling mendesak buat bangsa Indonesia.11

Kritikan yang diucapkan Amien Rais dalam pertemuan 23 Mei1998, di kediaman Presiden itu ditambahi dengan penilaiannya:

8 Mengenai tanggapan atas kesempatan yang diberikan kepada Presiden B.J. Habibieuntuk melakukan Reformasi memang sangatlah beragam, cendekiawan dan sekaligusbudayawan yang sangat dihormati Nurcholish Madjid bahkan menyebut pemerintahanB.J. Habibie sebagai Presiden dan pemerintahan transisi, dengan memberikan toleransiuntuk mengadakan pemilihan umum dalam waktu enam bulan. Sementara itu, mantanMenteri di era Soeharto, dan seorang teknokrat yang disegani, Emil Salim, menuntutB.J. Habibie agar melaksanakan pemilihan umum dalam waktu sekurang-kurangnyatiga bulan mendatang, lihat Sutipyo R & Asnawi, Ibid, hlm. 55-56.

9 Lihat wawancara yang dilakukan dengan Amien Rais yang dimuat dalam jurnal Fo-rum Keadilan, no. 5, tahun VII, 15 Juni 1998, dengan tajuk “DR. Amien Rais:Sesungguhnya Memang ini Dilematis bagi Saya.”

10 Ketika Amien Rais, Nurcholis Madjid, Emil Salim, Jenderal (Purn.) Rudini dan tokohlainnya yang bertemu B.J. Habibie di kediamannya tak lama setelah dilantik selakuPresiden RI ke-3, memang sudah menyatakan bahwa pemerintahannya itu tidak sampaitahun 2003, sebagaimana haknya sesuai aturan perundangan yang berlaku, ia hanyaberkuasa dalam rangka menyiapkan pemilihan umum secepat mungkin, seiringmengatasi masalah yang paling mendesak buat bangsa Indonesia, yaitu menyangkuturusan keperluan dasar rakyat.

11 Lihat wawancara Republika, “Tekad”, 25 Mei dengan Amien Rais mengenaipemerintahan B.J.Habibie, lihat juga dalam Muhammad Najib & Kuat Sukardiyanto,Amien Rais Sang Demokrat, GIP, Jakarta, 1998, hlm. 126.


“B.J. Habibie terkenal sebagai good speaker but bad listener, iakalau sedang berpidato sangat mengasyikkan dan kalau berbicaradengan orang lain suka memborong, tetapi kelemahan B.J. Habibietidak suka mendengar orang lain, karena itu nampak kurangmemiliki kearifan atau wisdom.”12

Fenomena yang menarik pada masa pemerintahan B.J. Habibie,ia memberikan kebebasan politik demikian besar serta apresiasinyaterhadap kepentingan kelompok Islam, tetapi saat yang samamuncul pula tokoh-tokoh Islam dengan membentuk partai-partaidari yang menggunakan symbol, identititas dan platform Islamhingga yang tidak berlabel Islam atau partai sekuler. Sebagaimanapengamatan Prof. DR. Maswadi Rauf, yang sangat jelasmenurutnya adalah lahirnya Partai kebangkitan Bangsa (PKB)yang dideklarasikan ketua Nahdlatul Ulama K.H. AbdurrahmanWahid serta Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai mantanketua Muhammadyah Prof. DR. Muhammad Amien Rais. Keduanyamerupakan pemimpin persarikatan Islam terbesar di Indonesiadengan anggota dan simpatisan lebih dari 30 juta orang. Meskipunpartai ini menggunakan NU dan Muhammadiyah sebagai tulangpunggung basis massa, namun kedua partai yang didirikan itubukan partai yang eksklusif untuk umat Islam, karena keduanyatidak menggunakan Islam sebagai ideologi atau asas partai. Tokoh-tokoh Islam yang bergabung dalam berbagai partai politik tentuakan tampil membela kepentingan Islam jika keselamatan Islamterancam atau kepentingan Islam dirugikan. Menurut pakar politikini, hilangnya partai-partai Islam tidak dianggap sebagai hilangnyapara pembela kepentingan Islam dan umat Islam karena tokoh-tokoh Islam terdapat di berbagai partai politik.13

Pemilihan umum pertama di era Reformasi yang dilaksanakanpada 7 Juni 1999, betapapun telah diperkirakan sebelumnya bahwa

12 Ini dilontarkan Amien Rais saat bersama Nurcholish, Emil Salim, Jenderal Rudini sertasejumlah tokoh lainnya, ketika berkunjung ke rumah kediaman B.J. Habibie di bulan Mei1998.

13 Maswadi Rauf, pengantar dalam Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir…, DarulFallah, Jakart, 1999, hlm. xii. Namun berdirinya partai politik Islam menimbulkanpro-kontra di kalangan umat itu sendiri, seperti sejarawan Muslim DR. Kuntowijoyo


Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang diketuai MegawatiSukarnoputri akan memenangkan pemilihan umum tersebut,namun kemenangannya sangat di luar dugaan karena jauh melam-paui partai-partai Islam.14 Kekalahan partai-partai Islam sadar-tidak sadar dapat diakibatkan di antaranya kebingungan “umat”atau pendukungnya, karena melihat partai Islam demikian banyak,masing-masing tokoh Islam “merasa paling pantas” untuk disebuttokoh umat, soal persaingan atau prestige berkesan lebih menonjol,ditambah dengan masa persiapan yang singkat untuk mengikutipersiapan pemilihan umum yang telah ditetapkan.15

dari UGM misalnya, memiliki pandangan “menolak” partai politik Islam denganmemberikan sejumlah alasan agar tidak mendirikan partai politik Islam, sebaliknyasebagian lainnya merasa optimis bahwa adanya partai politik Islam akanmengembalikan kejayaan Islam, setelah itu yang jelas partai politik Islam bermunculandengan jumlah yang cukup banyak.

14 Oliver Roy dalam satu tulisannya mengenai Islam politik menjelaskan bahwa kekalahanIslam di dalam pertarungan politik disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.Ketidakmampuan tokoh Islam menawarkan gagasan alternatif yang konkret di bidangekonomi, cenderung defensif terhadap ide Barat, segmentasi kesukuan, manuver politikyang lemah, persaingan pribadi antar-elit Islam politik dan masih melekatnya mentalkoruptor di kalangan elit itu, menyebabkan Islam politik selalu kalah dalam pertarungankekuasaan. Lihat Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir…, Ibid, hlm. 122-123.

15 Demikian pula Partai Golkar yang diperkirakan akan mengalami kemerosotan yangdiakibatkan citranya yang buruk sebagai bagian dari “mesin politik” pemerintahanSoeharto di masa lalu, ternyata ia mampu menempati urutan ke-2 dalam perolehanpilihan suara dalam pemilu di era Reformasi. Dari 48 partai hasil penyaringan tim seleksi“Tim Sebelas” yang diketuai Nurcholish Madjid, terdapat 6 partai terbesar yang memilikifraksi di parlemen, yaitu, PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB. Partai Islam yangmasuk dalam urutan 6 besar itu adalah PPP dan PBB, masing-masing berada di urutanke-3 dan ke-6, sedang partai yang berbasiskan sosio-kultural Islam tetapi tidakberasaskan Islam adalah PKB dan PAN, ini berada di urutan ke- 4 dan ke-5. Golkarsebagai partai nasionalis, namun cukup kuat dipengaruhi Islam kalangan modernis jikadilihat dari latar belakang tokohnya, berada di urutan ke-2. Ini cukup surprise, analisispengamat berasumsi karena citra B.J. Habibie yang cukup popular serta jaringan, sumberdaya dan dana yang kuat, juga pengalaman politik yang telah matang dengan kesiapanyang memadai, memungkinkan ia meraih dukungan yang tetap signifikan. KemenanganPDIP di bawah pimpinan Megawati, sebuah partai yang sekuler ini karena mengalamisuatu proses transformasi yang radikal yang diakibatkan tekanan rezim Orde Baru,sehingga menjadi simbol perlawanan rakyat, khususnya berkaitan dengan peristiwaberdarah 27 Juli 1996 yang melahirkan simpati rakyat atas peristiwa itu, selain faktoremosional historis karena Megawati merupakan putera Soekarno, di mana pendukungPresiden RI ke-1 yang sangat fanatik itu terutama di kalangan masyarakat “Jawaabangan”, mereka memiliki kepercayaan-kepercayaan tersendiri mengenai kharismaayah Megawati itu. PDIP yang awalnya secara kultural-politik berada di posisi “marjinal”berubah nampak kekuatan politik “mainstream”.


Poros Tengah

EMENANGAN PDIP yang mencapai 30 persen kursi diparlemen atau sebanyak 152 kursi dari 452 kursi yang dipe-rebutkan dalam pemilihan umum pertama di era Reformasi

menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok Islam politik.Kekhawatiran itu disebabkan banyak anggota parlemen dari partaiini berasal dari kalangan non-Muslim. Menurut seorang tokoh Mus-lim dari Partai Bulan Bintang (PBB) Sumargono, bahwa dalamdaftar pemilihan baik di tingkat nasional sampai daerah, jumlahcalon legislatif (caleg) dari kalangan non-Muslim sangat besar dantidak proporsional,16 ini melahirkan ide apa yang dikenal dengan“Poros Tengah.”17 Ide “Poros tengah” yang datang dari BambangSudibyo, pengurus partai PAN yang kemudian digulirkan AmienRais ini telah menggelinding bagai “bola salju politik” sebagaikekuatan kelompok yang “menghadang” kekuatan kalangannasionalis sekuler untuk mencapai tujuan politiknya. Amien Raismemberikan alasan mengenai hal ini,

16 Sumargono menjelaskan bahwa pada tingkat nasional 40% calon berasal dari non-Mus-lim, di daerah pemilihan Ibu Kota Jakarta calon legislatifnya, 40% dari kalangan non-Muslim, malah di Kabupaten Bekasi, jumlah calon anggota legislatifnya nyaris 100%non-Muslim. Dukungan total non-Muslim itulah yang antara lain memenangkan PDIPdalam pemilihan umum 7 Juni 1999. Affan Gaffar, pengamat politik dari UGM menilaireaksi keras kalangan Islam atas Daftar Calon Tetap dari PDIP membangkitkan traumadan stigma politik masa lalu di kalangan Islam. Dengan banyaknya calon non-Muslimmenunjukkan bahwa dominasi kalangan Kristen dan Khatolik di partai itu membuatumat Islam berpikir seperti politik tahun 1970-an, ketika kalangan Kristen dan Khatolikberkuasa di dalam Golkar melalui CSIS dan Ali Murtopo yang mengakibatkanmarjinalisasi politik Islam, lihat Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir…, Ibid, hlm.117. Bila PDIP dengan 153 kursi dan Golkar dengan 120 kursi meraih hasil pemilihanumum dari basis massa yang sangat heterogen, maka partai-partai yang secara tradisionaldidukung massa Islam adalah PPP, PKB, PAN dan PBB, serta sejumlah partai politikIslam lainnya yang mendapatkan jumlah kursi sangat kecil, bila digabungkan akanmencapai 170 kursi di DPR, ini melampaui kedua partai besar yaitu PDIP dan Golkaryang memungkinkan peluang-peluang dalam suatu proses politik yang berjalan.

17 Ide awal “Poros Tengah” sebenarnya berasal dari Bambang Sudibyo, seorang ekonomdan Pakar manajemen UGM, orang yang dekat dengan Amien Rais, dan juga menjabatsebagai ketua Dewan Ekonomi DPP PAN, ini dikemukakan dalam sebuah diskusi diPPSK Yogyakarta, yang dilatarbelakangi adanya polarisasi demikian keras di antarakubu pendukung B.J. Habibie yang didukung Partai Golkar, dengan kubu pendukungMegawati yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam merebut kursikepresidenan.

K


Pertama, sangat khawatir dengan polarisasi danpersaingan di antara pendukung Megawati dan B.J. Ha-bibie yang sudah memainkan isu-isu yang sangat sensitifyaitu agama, ada kesan pertarungan di antara keduatokoh itu merupakan pertarungan kelompok sekuler dannon-Muslim versus umat Islam, ini akan membahayakandemokrasi di masa depan,… Kedua, baik kubu B.J.Habibie maupun Megawati tidak menunjukkan ke-sungguhan untuk mengakomodasikan dan mengagenda-kan tuntutan reformasi, karena itu perlu alternatif lainyang lebih menjamin integrasi bangsa di satu sisi danpelaksanaan agenda reformasi di sisi lain.18

Semakin hari, manuver politik yang dilakukan kelompok “Porostengah” yang tokoh-tokohnya terdiri dari Amien Rais, AbdurrahmanWahid, Hamzah Haz dan Yusril Ihza Mahendra nampak semakinsolid sehingga menimbulkan kekhawatiran baik dari pihak PDIPmaupun Partai Golkar, dua partai yang memiliki suara terbesar dilegislatif. Amien Rais yang gagal untuk pencalonan presidendikarenakan jumlah kursi yang diraih Partainya hanya 7% darikeseluruhan, namun kepopuleran serta ketokohannya sebagaipelopor Reformasi dengan dukungan kelompok “Poros Tengah”mampu memenangkan kursi sebagai Ketua Majelis PerwakilanRakyat (MPR) dengan mengalahkan pesaingnya Matori Abdul DjalilKetua dari PKB yang didukung PDIP pimpinan Megawati.19

Kecanggihan politik dan kelihaian dalam mengatur permainanpolitik “Poros Tengah” telah memberikan pelajaran pahit bagi kelom-pok politik sekuler.

Kekalahan demi kekalahan harus mereka telan di dalam forumsidang parlemen di tingkat nasional melalui pemungutan suara (vot-

18 Muhammad Najib, Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais, SerambiIlmu Semesta, 1999, Yogyakarta, 1999, hlm. 167.

19 Pada tingkat DPRD untuk daerah pilihan ibu kota negara yaitu Jakarta, dengansolidnya kelompok “Poros Tengah,” calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahJakarta dari PDIP, Tarmidi Suhardjo gagal merebut kursi ketua (speaker), demikianpula sejumlah kasus pemilihan gubernur di sejumlah Propinsi-propinsi di IndonesiaPDIP banyak mengalami kekalahan.


ing), dari komposisi susunan fraksi di parlemen, komposisi pimpinanparlemen, ketua (Speecher) parlemen, hingga menghadapi lobi-lobicantik yang dilancarkan kelompok “Poros Tengah.” Amien Rais jugaberupaya untuk mencairkan ketegangan politik di kalangan elitpolitik yang tentu ini memiliki pengaruh proses pencairanketegangan di tingkat akar rumput. Ia mempelopori gagasanpencalonan Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan pang-gilan Gus Dur sebagai calon Presiden dari kalangan “Poros Tengah.”Amien menawarkan, mendorong dan meyakinkan bahwa upayapolitiknya dalam rangka melakukan pilihan alternatif guna keluardari kemungkinan perbenturan fisik di lapisan massa, bahkan ketika“Poros Tengah” bersilaturahmi ke kediaman Presiden B.J.Habibie,20

Amien Rais memandang bahwa Abdurrahman Wahid adalah tokohyang dapat diterima oleh kedua kubu kekuatan politik baik daripendukung B.J. Habibie maupun kelompok pendukung Megawati.Ini dikarenakan kedekatan hubungannya sebagai tokoh Islam yangcukup akrab dengan kalangan di luar Islam termasuk kelompoksekuler,21 dan keadaan ketegangan politik ini mendorong suatu20 Dalam acara tersebut turut serta Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Hamzah

Haz, Nur Mahmudi, K.H. Syukron Makmun, Alwi Sihab dan Amien Rais. Di akhirpembicaraan Abdurrahman Wahid menghimbau B.J. Habibie untuk meninjau ulangpencalonannya, hal yang sama diulangi Amien Rais sehingga membuat B.J. Habibieterkejut. Sementara itu terhadap kubu Megawati pendekatan dilakukan dengan carameyakinkan kiai-kiai sesepuh NU bahwa “Poros Tengah” serius mencalonkan tokohAbdurrahman Wahid, lihat dalam Muhammad Najib, Ibid, hlm. 172.

21 Sidang MPR pasca-Pemilu diadakan pada bulan November 1998, yang dikenal denganSidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sidang ini penuh ketegangan,karena ada kelompok yang menentang pemerintah B.J. Habibie secara apriori. Untukpengamanan sidang itu dikerahkan 150 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar1500 tentara guna menjaga sidang istimewa itu. Lihat Muhammad Najib, MelawanArus…, Ibid, hlm. 67-71. Akhirnya tetap terjadi bentrokan atau perbenturan massayang tidak terelakkan antara aparat keamanan, pada Rabu, 11 November 1998 di Jl.Imam Bonjol, aparat keamanan terluka, 2 orang wartawan photo berita Antara danKompas dipukuli petugas, demikian pula wartawan Gatra diancam dengan senjata agartidak memotret aksi demonstrasi para mahasiswa. Kamis, 12 November 1998, aksimassa di depan kantor Polda Metro Jaya, dan berlanjut aksi hari Jum’at, 13 November1998, sekitar 100.000 mahasiswa universitas bergabung dengan masyarakat menuju keSenayan, massa terdesak di jembatan Semanggi dan Universitas Khatolik Atmajaya,serta bentrokan di jembatan Cawang dan sekitar Gedung DPR/MPR, di antara mahasiswayang luka berat dirawat di berbagai rumah sakit di Jakarta Pengamanan itu jugamelibatkan warga sipil sebanyak 125.000, kemudian Panca Marga mengerahkan 300orang dan gerakan Reformasi Masyarakat Banten mengerahkan 40-80.000 orang untukbertugas jaga sekitar Gedung DPR/MPR. Lihat Sutipo R. & Asmawi, Ibid, hlm. 67-71.


inisiatif yang datang dari kalangan mahasiswa yang puncaknyamelahirkan sebuah deklarasi kemudian populer dengan sebutan“Deklarasi Ciganjur”, forum di Ciganjur itu yang mempertemukanpara tokoh kelompok masyarakat yang dianggap memiliki legitimasiluas.22

Setelah B.J. Habibie memegang pemerintahan lebih-kurang512 hari, melaksanakan tugas selaku presiden Republik Indone-sia yang ke-3, ia membacakan laporannya yang sangatmempesona dengan argumen dan penjelasan, namun ketika vot-ing untuk menetapkan diterima atau ditolaknya laporan itu,mayoritas anggota Majelis Perwakilan Rakyat menolak denganselisih suara yang tidak jauh dengan anggota Majelis yangmenerima isi laporan pertanggungjawaban Presiden.23 Dalam

22 Mereka adalah Amien Rais yang popular di perkotaan (urban), Megawati SukarnoPutri popular di pinggiran, dan Abdurrahman Wahid terkenal di pedesaan (rural),dan Sultan Hamengkubuwono. Pada dasarnya keempat tokoh itu menghendaki jalanyang moderat, mentolelir pemerntahan B.J. Habibie sebagi pemerintahan transisional,dengan mengeluarkan pernyataan yang isinya dapat menjadi bahan masukan untukpara anggota parlemen dalam memutuskan setiap keputusan dan ketetapan majelis.

23 Sidang Istimewa MPR yang banyak menguras tenaga dan mengorbankan banyak jiwa,ditutup pada hari Jumat malam, 13 November 1998 dengan menghasilkan beberapaketetapan, di antaranya adalah pembatasan masa Presiden, Pemcabutan TAP MPRtentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, dan pembersihanpemerintahan dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), juga pengusutanharta mantan Presiden Soeharto dan keputusan ini sangat aspiratif. Seiring denganketerbukaan politik yang demikian demokratis, masyarakat dapat secara luas danlengkap menyaksikan pertarungan yang indah dalam rangka meraih keunggulan dantarget-target politik, khususnya berbagai fraksi dan perwakilan partai yang menge-lompok dalam alur besar friksi di antara kubu sekuler pendukung Megawati dengankelompok Islam yang dipelopori “Poros Tengah.” Mekanisme voting, hujan interupsinampak sebagai atraksi dan tontonan publik yang bernilai edukatif dan sangat menarik.Tujuh agenda persidangan dengan pertarungan melalui pemungutan suara meliputi;TAP MPR mengenai Fraksi; Komposisi dan jumlah pimpinan Fraksi; Pemilihan KetuaMPR; Pemilihan Ketua DPR; Sikap terhadap pertanggungjawaban Presiden B.J.Habibie; Pemilihan Presiden RI 1999-2004; Pemilihan Wakil Presiden RI 1999-2004.Enam dari 7 agenda sidang itu dimenangkan oleh kalangan “Poros Tengah” yangmendapatkan dukungan luas dari anggota legislatif di luar fraksinya kecuali darikalangan PDIP dan sejumlah anggota legislatif dari beberapa partai nonfraksi. Agendaitu antara lain: Pemilihan ketua MPR, dimenangkan Amien Rais dari kelompok Is-lam dan Poros tengah, dengan dukungan 303 suara, bersaing dengan Matori AbdulDjalil dengan dukungan suara sebanyak 279 suara. Pemilihan Ketua DPR yangdimenangkan oleh Akbar Tanjung dari Golkar dengan dukungan suara 411 suara,jauh mengalahkan calon dari PDIP Soetardjo Soerjoguritno dengan mendaptkandukungan 54 suara. Abdurrahman Wahid yang dijagokan kelompok “Poros Tengah”


sidang ini juga anggota Dewan telah menghasilkan capaian yangcukup signifikan atas Amandemen UUD 1945, dan perubahan itumasih akan terus berlanjut melalui Badan Pekerja MPR yangterus bekerja. Sampai terbentuknya kabinet AbdurrahmanWahid, telah terjadi amandemen UUD 1945 meliputi pasal 5, 7,9, 13, 14, 17 dan pasal 27, dan hasil ini telah membatasi peranannegara, sehingga perubahan politik itu telah mengubah imageyaitu desakralisasi UUD 1945, serta adanya proses politik yangcukup akomodatif terhadap tuntutan reformasi yang nampak kuatmenghendaki demokratisasi serta terjadinya penguatan ataurevitalisasi civil society.24

Yusril Ihza Mahendra:Pemikiran dan Tindakan Politiknya

USRIL Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang(PBB) dan pakar Hukum Tata Negara memberikan wacanabahwa Reformasi itu berarti kembali ke jiwa dan semangat

serta maksud kita mendirikan negara sejak masa perjuanganmenegakkan kemerdekaan. Kita kembali kepada jiwa dan se-mangat 1945…,25 Jika gerakan tajdid dipahami sebagai kembalikepada Alquran dan Sunnah, menolak taklid, khurafat dan bid’ahserta membuka pintu ijtihad seluas-luasnya untuk melangkah

sebagai presiden RI, mendapatkan dukungan 373 suara mengalahkan MegawatiSukarnoputri dengan dukungan suara 313 suara. Bahkan kemenangan Megawati atasHamzah Haz dari kalangan “Poros Tengah” dalam perebutan kursi Wakil Presidendengan selisih suara berbanding 396 suara lawan 274 suara; tahta kursi Wakil Presidenitu konsesi politik yang diberikan oleh lawan politik PDIP yang diakibatkan kekalahanMegawati dan PDIP secara berturut-turut, sehingga perlu adanya “pelimpahan suara”yang dalam semangat konsesi politik semacam itu, lihat Yudi Pramuko, Ibid, hlm.118-120.

24 Ibid, hlm. 123-129.25 Diambil dari makalah Yusril Ihza Mahendra pada seminar Partai Islam Era Reformasi,

diselenggarakan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), pada 12-13 Juni 1998, diJakarta. Lihat dalam Kawiyan, Membangun Indonesia yang Demokratis, Jakarta.Globalpublika, 2000, hlm. 42.

Y


ke depan, dan jika ulama berbeda pendapat harus kembali kepadaAlquran dan Sunnah, maka para politisi yang berbeda pendapatmereka harus kembali kepada konstitusi dan ketentuan hukumyang telah kita sepakati bersama.26

Ia juga memiliki penilaian tersendiri mengenai Presiden B.J.Habibie, menurutnya hal yang positif dari pemerintahan B.J.Habibie di antaranya adalah soal demokratisasi, pembebasantahanan politik, pencabutan UU partai politik dan memberikankebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politikserta adanya kebebasan pers yang luar biasa. Mengenai peni-laiannya terhadap kabinet Presiden B.J. Habibie adalah kabinetyang baru tetapi stock-nya orang-orang lama, menurut Yusril IhzaMahendra haruslah dipahami karena Presiden B.J. Habibiemenyusun kabinet hanya dalam waktu satu malam. “Itu memangkesalahannya,” kata Yusril, “dan ini saya lakukan kritikkepadanya, ini juga menimbulkan keraguan orang-orang.”

Yusril Ihza Mahendra:Poros Tengah dan Pencalonannya sebagai Presiden

SAI pemilihan umum Juni 1999, para tokoh Reformasi diantaranya Yusril Ihza Mahendra serta kekuatan “PorosTengah” melakukan “breack trough”, suatu upaya terobosan

politik, maka lahirlah usulan yang datang dari Amien Rais untukmenggotong Abdurrahaman Wahid sebagai Presiden di luar namayang disebutkan terdahulu.27 Yusril sendiri dalam beberapakesempatan dialog dalam sejumlah forum terbatas mengenaikesungguhan Amien Rais mencalonkan Abdurrahaman Wahid

26 Ibid.27 Jauh sebelum Abdurrahman Wahid memimpin Partai Kebangkitan Bangsa ia telah

mendirikan Forum Demokrasi (Fordem), sebuah forum yang mengakomodir berbagaipemikiran masalah bangsa. Orang-orang yang duduk di dalam forum itu memanglebih banyak dari kalangan di luar Islam, bahkan bersikap agak miring terhadap Is-lam, ia juga dekat dengan kalangan Nasionalis sekuler terutama keluarga Soekarno,khususnya Megawati dengan PDIP-nya.

U


sebagai Presiden, menurutnya pada awalnya hanya main-mainsaja, tetapi ini kemudian ditanggapi serius oleh AbdurrahmanWahid walaupun sebenarnya kondisi kesehatan dari pimpinanPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu masih dipertanyakan.28

Jauh sebelum pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie itu di-bacakan, Yusril yang secara pribadi memiliki penuh rasa hormatkepada Presiden B.J. Habibie sebenarnya telah memiliki feelingkemungkinan terpahit yang akan terjadi dan ternyata benar,bahwa pertanggungjawaban Presiden ditolak, orang pun panikterutama di kalangan yang simpatik dan pendukungnya.29 YusrilIhza Mahendra kemudian bicara:

“kalau tidak ada yang maju, saya yang maju,” ujarnyadi forum pertemuan itu, semua yang hadir kaget ataskeberanian “anak muda ini,” dan Yusril Ihza Mahendratelah mempersiapkan segalanya. Pertemuan ditundakarena Presiden akan sholat subuh di masjid Istiqlal. Se-pulang B.J. Habibie sholat subuh semua menyambutnya,setelah duduk ia lalu berdiri berjalan mendekati YusrilIhza Mahendra dan langsung memeluk erat Yusril danberkata tegas, “maju… maju kamu, kita semua mendu-kung kamu… (ucap B.J. Habibie sambil memeluk dengan

28 Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur pernah mengalamistroke cukup serius, dan kemampuan penglihatannya sangat lemah, ini menjadimasalah tersendiri untuk menjadi seorang Presiden, mungkin pada posisi ini kitamencoba memahami sikap Yusril Ihza Mahendra terhadap pencalonan sebagai presidenitu.

29 Setelah pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak, mereka antara lain: Akbar Tanjung,Ginanjar Kartasasmita, Hamzah Haz, B.J. Habibie selaku tuan rumah, Sumargonodan Yusril Ihza Mahendra sendiri berkumpul di rumah presiden itu. Dalam suasanamengantuk berat, mereka berfikir keras mengenai calon presiden yang akanditampilkan. Pertama, lahir usul agar Akbar Tanjung untuk mencalonkan diri sebagaipresiden, “Akbar menggeleng-gelengkan kepala berkali-kali,” tanda menolak. Forumdialihkan kepada Hamzah Haz, ia juga menolak karena sama-sama orang NU (sungkandengan Abdurrahman Wahid). Kemudian Amien Rais setelah dikontak, ia dimintakesediaannya, ia juga bimbang, sebab ia telah mencalonkan Abdurrahman Wahidsebagai presiden, selain ada pertimbangan lain dalam suatu wawancara dengan penulis,Amien Rais perlu menjaga ukhuwah sesama Muslim khususnya di antara wargaMuhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta jumlah suara yang diraih Partainya sangatkecil, rasanya tidak arif bila ia menerima pencalonan sebagai presiden. KemudianNurcholish Madjid dikontak, ia juga menolak karena sama-sama dari Jombang sepertiAbdurrahman Wahid, lihat juga dalam Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 181-184.


kehangatan yang tulus, suaranya bergetar, namun serasapenuh keikhlasan). Jawab Yusril, “hari ini… saya melihatBapak…” (dengan suara perlahan dan tersendat,kerongkongannya bagai tersekat. bola mata Yusrilberkaca-kaca), hatinya turut terluka, menyaksikanPresiden RI ke-3, B.J. Habibie, seorang Muslim, dihujat,dihina di luar kepantasan dan kewajaran, hanya karenasemata upaya perebutan tahta presiden.30

Bermula di sebuah ruang Dewan Perwakilan Rakyat, ruanganrapat itu lampu dipadamkan, rapat internal para anggota di FraksiPBB dimulai, dalam kegelapan itulah strategi disusun untukmengantisipasi jika pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibieditolak. Yusril Ihza Mahendra mulai menghitung fakta-fakta yangmungkin terjadi; “Saya kemukakan kemungkinan B.J.Habibie kalah,”tuturnya memulai ceritanya, lantas, “bagaimana kalau sayamencalonkan diri sebagai Presiden?” pancing Yusril Ihza Mahendra,“sebagai pengaman atas kemungkinan mundurnya AbdurrahmanWahid secara tiba-tiba di menit-menit terakhir dan saya mundur daripencalonan pada saat-saat sidang terakhir itu,” tegasnya. Inikemudian disetujui oleh kawan-kawannya, karena itu segalapersyaratan administrasi untuk menjadi Presiden pada malam itujuga telah dipersiapkan dengan pembagian tugas yang dilakukankawan-kawan separtai.31

Seni permainan politik yang dilakukan Partai Bulan Bintang itusangat indah, jitu dan menarik untuk disaksikan segenap rakyatIndonesia yang dapat dilihat melalui persidangan paripurna, hasil-nya sangat efektif karena mematikan langkah lawan dan mendoronglangkah kawan seperjuangan.32 Di hadapan sidang terbuka sebelumAmien Rais selaku Ketua sidang mensahkan para calon Presiden

30 Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 181-184.31 Ahmad Soemargono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan salah seorang pimpinan

Partai di Dewan Pimpinan Pusat, diberi kepercayaan untuk mengkoordinasikan danmenyiapkan segala persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagai calonpresiden.

32 Pernyataan Yusril Ihza Mahendra untuk maju sebagai calon presiden RI ke-3, di pagihari melalui wawancara di stasiun TV, dan kemudian ketika sidang dibuka, setelah


yang resmi masuk dan memenuhi persyaratan administrasi, YusrilIhza Mahendra dalam pengantarnya sebelum menegaskan peng-unduran diri sebagai calon Presiden, yakni lima menit sebelumpemilihan Presiden pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1999, di-mulai, ia berkata: “Dirinya ingin Abdurrahman Wahid dapatmemperjuangkan kejayaan dan persatuan umat Islam di Indonesiamaka secara spesifik Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri itusemata-mata untuk tercipta ukhuwah Islamiah.”33 Kepiawaian Yus-ril Ihza Mahendra dan kawan-kawan di partainya itu telah memulus-kan jalan kemenangan calon dari “Poros Tengah” yaitu AbdurrahmanWahid menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3. Jiwa besar YusrilIhza yang lebih mementingkan umat dengan cara berpikir arif, tak-tis, hati-hati, dengan penuh perhitungan telah mengantarkan dirinyamenjadi pusat perhatian segenap rakyat Indonesia, politisi mudadan pemimpin di masa depan. Bila Amien Rais yang menyediakandan menyodorkan “hidangan politik” apa yang dapat ditawarkan,Yusril Ihza Mahendra yang mengolah agar hidangan politik itumenjadi enak untuk dinikmati dan disaksikan segenap publik, khu-susnya rakyat Indonesia. Sebuah seni politik yang beretika politiktinggi dan bermoral melahirkan akhir permainan yang kadang takterduga, seolah ini sebagai suatu hasil yang diterima karena buahkearifan dalam bermain “bidak catur politik.”

Membangun Sistemdan Amandemen Konstitusi

ALAM kabinet pemerintahan Presiden AbdurrahmanWahid, Yusril Ihza Mahendra diberi kepercayaan mendu-duki kursi Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan

adanya kepastian Abdurrahman Wahid tetap bersedia maju sebagai calon presidenyang didukung “Poros Tengah”, Yusril menyatakan menarik diri dari pencalonannya,kejadian ini adalah peristiwa yang tidak diduga sebelumnya oleh kelompok pendukungMegawati. Semua ini akan berpengaruh dalam penentuan suara anggota parlemen kemana perhitungan dukungan suara terbanyak itu akan didapat.

33 Yudi Pramuka, Ibid.

D


ketika pertama kali diberitahu akan menduduki kursi Menteriia mengemukakan:

Saya ingin membangun sistem bernegara yang ku-at, dalam hal ini negara bukan tunduk kepada orangmelainkan kepada sistem, kalau saya harus memilihdi antara orang dengan sistem saya akan pilih sistem,mekipun orang dengan sistem memiliki hubungantimbal balik, tetapi jika negara ini memiliki sistemyang kuat dan sistem itu disepakati untuk dijalankansaya yakin siapa pun yang menjadi Presiden tak akanmenjadi masalah lagi. Sistem yang kuat itu harusditandai dengan kerangka ideologis dan norma yangmengatur kehidupan bernegara secara aspiratif, makapembenahannya harus dimulai dari sistem bukan daribirokrasi. Filosofi saya, “pemerintah yang baik adalahpemerintah yang sedikit mungkin memerintah.”34

Gagasan yang digulirkan politisi muda dengan partainya BulanBintang (PBB) yang mengusulkan untuk dilakukan amandemensejumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945ini, mendapat respons dari berbagai kalangan. Demikian pulausulan darinya untuk mengubah sistem pemerintahan dari pre-sidentil menjadi parlementer, prinsipnya adalah bagaimana men-cari solusi bukan ambisi pribadi.35 Mengenai pembenahan sistemitu ada tiga hal penting sebagai “pilar” yang harus dilakukan pem-benahan secara besama-sama, yaitu lembaga eksekutif, legislatifdan yudikatif, demikian pula untuk Mahkamah Agung (MA) yangperlu independensinya dengan cara Dewan Perwakilan Rakyatmengontrol Sekretaris Jenderalnya sedangkan Majelis Perwa-kilan Rakyat (MPR) mengontrol Ketua Mahkamah Agung, dansaya (ucap Yusril Ihza Mahendra) berusaha untuk membangun34 Kawiyan, Ibid, hlm. 140-141.35 Pengakuan Yusril Ihza Mahendra, “meskipun terjun ke dunia politik saya tetap

berusaha menjadi akademisi, dan cendekiawan, sebab saya mewarisi tradisi orang-orang Masyumi seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Roem yang tidakpunya ambisi tetapi solusi bagi negara,” lihat Panji Masyarakat, edisi 12 Mei, 1999,dalam Kawiyan, Ibid, hlm. 135.


sistem peradilan yang mandiri.36 Untuk dapat melakukan pem-bangunan sistem yang baru itu menurut pendiriannya adalah,“bahwa tidak akan ada pembaruan yang agak besar dalam negaratanpa dimulai dengan adanya suatu pembaruan konstitusi.”37 Per-soalan lain yang menjadi sorotan dan sikap kritis Menteri Keha-kiman dan Perundang-Undangan adalah menyangkut masalahsusunan anggota parlemen di Majelis Permusyawaratan Rakyat,demikian pula soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia tidaksetuju dengan adanya GBHN karena dengan adanya GBHN oto-matis Presiden tak memiliki program, kecuali melaksanakanGBHN yang dibuat MPR.38 Untuk mengubah ini semua tidak adajalan lain kecuali melakukan perubahan konstitusi negara. Ia jugamengingatkan bahwa persoalan perubahan konstitusi sebenarnyabukan sesuatu yang asing dalam sejarah tata negara dan politikmodern di Indonesia pun pernah melakukannya.39

Mengenai pemilihan Presiden, pemikirannya adalah agarPresiden Republik Indonesia di masa datang tidak dipilih olehanggota parlemen melainkan dipilih langsung oleh rakyat, iniberbeda dengan yang terkandung di dalam UUD 1945, gagasannyaini termasuk yang diagendakan Partai Bulan Bintang untuk

36 Ibid, hlm. 141-143.37 Kawiyan, Ibid, hlm. 51. Yusril menyadari, soal ini tidaklah mudah, dalam satu

penjelasannya di tabloid, menurutnya dalam konteks ini yang berlaku adalah logikapolitik. Kekuatan politik yang dominan yang akhirnya lebih banyak mewarnaipenafsiran..., jika elit kekuasaan bersikap kaku dalam menafsirkan konstitusi danmemutlakkan penafsirannya sebagai satu-satunya kebenaran, negara mengalamikesukaran mengantisipasi tantangan perubahan zaman, seraya berargumen, IbnuKhaldun tujuh abad silam, mengemukakan penanfsiran ulang atas sebuah konstitusimerupakan keharusan sejarah, lihat Abadi, No. 26, Tahun I, 6-12 Mei 1999.

38 Lihat Tempo, 19 November 1998, lihat juga Kawiyan, Ibid.39 Menurut Yusril, berdasarkan pengalaman, Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku dalam

periode yang berbeda: pertama, antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Masaini lazim disebut sebagai zaman Demokrasi Parlementer atau zaman Demokrasi Liberal,Mr. Wilopo menyebutnya sebagai zaman pemerintahan Partai-Partai; kedua, antara 5 Juli1959 sampai 11 Maret 1966. Masa ini disebut zaman Demokrasi Terpimpin di bawahpemerintahan Orde Lama; ketiga, antara 11 Maret 1966 sampai berhentinya Soeharto,masa ini disebut sebagai zaman Demokrasi Pancasila di bawah Orde Baru. Undang-UndangDasar yang sama itu, telah melahirkan tiga jenis demokrasi yang berbeda..., bahkanperbedaan tidak hanya sekedar nama, tetapi sekaligus perbedaan konsep, isi daninplementasi. Lihat Abadi, No. 26, Tahun I, 6-12 Mei 1999, lihat juga Kawiyan, Ibid.


diperjuangkan dalam amandemen konstitusi.40 Amandemen UUD1945 itu menurut Yusril Ihza Mahendra meliputi:

...batang tubuh dan penjelasannya perlu perbaikandan penyempurnaan. Konstitusi harus lebih rinci se-hingga tidak tersedia ruang yang lebih bagi penguasauntuk memberikan penafsiran yang menguntungkanposisi dirinya. Pengertian amandemen itu adalahperubahan menambah, mengurangi atau menghilang-kan sebagian isi konstitusi, jadi harus dibedakan antaraperubahan dan pergantian konstitusi, ‘tegasnya.’41

Adanya penafsiran yang sesuai kepentingan penguasa dapatdiamati dari sejumlah contoh perundangan,42 ia melontarkangagasan mengenai amandemen ini telah sejak lama bahkan jauhsebelum reformasi. Ia pula yang melontarkan secara terbuka ke-pada masyarakat, awalnya dilakukan seperti berjalan sendiri de-ngan menyodorkan bentuk-bentuk artikulasi intelektualnyatentang keharusan amandemen UUD 1945 melalui perjuangan-nya otentik akademis, dan ini yang membedakannya denganAmien Rais, walaupun sama-sama dalam satu lingkunganorganisasi, pandangan yang dikemukakan Yusril Ihza Mahendralebih berbasis historis, teoretis dan legalitas43 khususnya dalam

40 Daniel Dhakidae, et all (Ed.), Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Pro-gram, Jakarta, Kompas, 1999, hlm. 375. Lihat juga dalam Kholid Novianto & Al Chaidar,Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran, Jakarta, Rajawali Press, 1999, hlm. 160.

41 Ibid.42 Lima paket UU Politik pada masa pemerintahan Orde Baru jelas mencerminkan

kepentingan kekuasaan politik dominan untuk mempertahankan status quo. MenurutYusril, dengan state terlalu dominan maka partai-partai politik menjadi marjinal danlembaga-lembaga konstitusional pun kurang berperan, sementara DPR demikian sukarmengubah Lima Paket UU Politik tersebut yang secara yuridis adalah wewenangnya.Ini dikarenakan tingginya dominasi negara (Eksekutif), lihat Kompas, edisi 29 Mei1995, dan 15 Juli 1996.

43 Bila menelusuri sejarah, kapan UUD 1945 berakhir (sifat sementara), ketika Dr. SamRatulangi membicarakan peraturan tambahan sebagai bagian akhir Batang TubuhUUD 1945, ia sendiri menghendaki agar dalam waktu dekat satu tahun setelahselesainya PD II, maka pemerintah telah mengajukan rancangan usul penyempurnaanUUD kepada MPR. Dalam waktu 3 bulan Majelis ini sudah harus menyelesaikantugasnya, jika demikian, menurut Yusril, Dr. Sam Ratulangi menginginkan agar sifatsementara UUD 1945 berakhir pada 15 November 1946, yakni satu tahun tiga bulansejak berakhirnya PD II. Lihat Yudi Pramuko, Ibid, hlm. 102-103.


S

bidang hukum,44 dan gagasan itu akhirnya diterima menjadi salahsatu point yang berhasil diperjuangkan dalam tuntutan sejumlahagenda reformasi.

Mengenai PerananSosial Politik Militer

EJAK tahun 1995 Yusril telah melemparkan gagasanperlunya reorganisasi dalam tubuh ABRI, dikatakannya,

Saya sudah melakukan perubahan itu, saya adalahorang yang pertama yang mengemukakan gagasanperlunya pemisahan Polisi Republik Indonesia(POLRI) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)pada tahun 1995, ketika itu saya “meminjam” mulutPresiden Soeharto untuk mendorong masalah itu yangdikemukakan pada pidato Presiden tanggal 5 Oktober1995 yaitu pada saat hari jadi atau hari kelahiranAngkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dise-lenggarakan di Senayan.45

Dalam satu tulisan lain yang dikemukakan pada tahun 1995dari buku hasil buah penanya bertajuk Dinamika Tatanegara In-donesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan PerwakilanRakyat dan Sistem Kepartaian, ia dengan tegas mengemukakaninkonstitusionalnya anggota militer (Anggota ABRI) di parlemen.Dijelaskan lebih lanjut:

Duduknya anggota ABRI dalam fraksi tersendiridi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan

44 Lihat pidato Yusril Ihza Mahendra, Politik dan Perubahan Tafsir atas Konstitusi,disampaikan dalam upacara pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara padaFakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang UI, Sabtu, 25 April 1998,Sabili, No. 2, Tahun VII, 14 Juli 1999, hlm. 58.

45 Mengenai isi pidato Presiden Soeharto tentang perlunya pemisahan TNI dengan POLRIdapat dilihat dalam Bab IV buku ini, di sub bagian pemaparan kumpulan pidato-pidato Soeharto, lihat juga pernyataan di atas dalam Kawiyan, Ibid, hlm. 162.


pengangkatan tidak mempunyai landasan konstitusi-onal yang kokoh jika dihubungkan secara langsunghuruf demi huruf dengan Undang-Undang Dasar 1945,paling tinggi hal ini harus dilihat sebagai “konsensus”yang dituangkan dalam bentuk undang-undang…,Jika demikian haruskah keberadaan Fraksi ABRIdipertahankan?...,46

Pandangan Yusril Ihza Mahendra dan Partai yang dipimpinnyadi era Reformasi menyoroti perlunya ABRI (kini TNI-POLRI) me-lakukan pemisahan fungsi kerja secara tegas. Pemikiran danusulan Partai Bulan Bintang ini kemudian diterima anggotaDewan Perwakilan Rakyat dan pada tahun 2000, dengan disah-kannya perundangan yang memisahkan peranan TNI denganPOLRI, adapun bidang aktivitas TNI lebih difokuskan kepadapertahanan negara sedangkan POLRI aktivitasnya lebih kepadakeamanan negara.47 Memang Yusril Ihza tidak keras mengkritikhal ini tetapi ia secara tegas mengemukakan bagaimana posisimiliter secara hukum, dengan memandang keberadaan itu harusdilihat dalam konteks sejarah, bukan konteks hukum, ketika padasuatu masa golongan “fungsional” dikehendaki kehadirannyadalam badan-badan perwakilan dan ini terjadi sejak era pemerin-tahan Demokrasi Terpimpin ketika Soekarno menghendakinya.48

Ia juga mengakui peranan dinamis fraksi ABRI.49 Pada era Refor-46 Jumlah anggota parlemen dari Fraksi ABRI pada awalnya adalah 100 kursi, ini dimulai

ketika pemerintahan Orde Baru baru tegak, peranan mereka dalam rangka untukmenjamin kelangsungan pemerintahan Orde Baru dan terjaminnya pelaksanaan UUD1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian masih pada era pemerintahan OrdeBaru pula terjadi pengurangan kursi menjadi 75 kursi, ini dirasakan karena padawaktu itu pemerintahan Soeharto relatif telah stabil dan adanya “desakan” perlunyapengurangan jumlah kursi ABRI di parlemen itu. Di era Reformasi atas tekananmassa agar peranan ABRI di parlemen dan politik dihilangkan, namun hasilkesepakatan Partai-partai yang ada jumlah kursi ABRI di dikurangi hanya 30 kursi,dan ini berlangsung hanya sampai tahun 2004, setelah itu peranan ABRI dalampolitik akan dihilangkan sama sekali.

47 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual MasalahKonstitusi Dewan Perwakilan Rakyat dan Sistem Kepartaian, Jakarta, GIP, 1996, hlm.172-173.

48 Ibid.49 Pengakuan itu dikemukakan dalam tulisan yang sama, namun ia menggarisbawahi

bahwa dengan adanya single majority Golkar di masa Orde Baru, maka peranan fraksi


M

masi inilah apa yang menjadi gagasan dasar Yusril Ihza Mahendranampak terwujudkan, pada tahun 2004 peranan sosial politikmiliter di parlemen telah hilang.

Perjuangan Syariat Islamdalam Amandemen Konstitusi

ASALAH perjuangan dan penerapan Syariat Islam,50 diIndonesia bukanlah hal yang baru karena, pertama; darisejak zaman kolonial Belanda penerapan syariat Islam su-

dah diberlakukan walaupun sebatas masalah ibadah dan hukumperdata, artinya masih terbatas pada bagian tertentu tetapi padaprinsipnya telah ada pengakuan mengenai keberadaan hukumIslam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, selain hukum adatdan hukum produk penjajah;51 kedua, pada masa kemerdekaansecara inplementatif penerapan syariat Islam juga telah diakui,bahkan dikembangkan khususnya pemerintahan Orde Baru sejakera 1980-an dalam jaminan perundangan melalui keputusan

ABRI sebagai stabilisator menjadi kurang berfungsi, padahal menurut Yusril ABRIitu milik semua golongan, karena itu dituntut jiwa besar dan memberikan keteladanansesuai dengan misi kepeloporannya di bidang sosial dan politik. Ibid, hlm. 195-196.

50 Dalam arti luas, menurut Hamdan Zulva (seorang anggota DPR di tingkat nasionaldan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang juga praktisi hukum)Syariat Islam mencakup wilayah pengaturan sangat luas bahkan mencakup seluruhaspek kehidupan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, manusiadengan sesamanya, serta manusia dengan alam lingkungannya yang terangkum dalambidang hukum akidah, akhlak, hukum mengenai ibadah, muamalah serta hukumpidana (jinayah). Sedangkan dalam arti sempit, Syariat diartikan sebagai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan jinayah saja, dan prinsipinilah yang dianut UUD 1945 yang secara eksplisit dimuat dalam pasal 29 ayat 2.Lihat Hamdan Zoelva, “Syariat Islam Kemungkinan Penerapannya di Indonesia,” MediaDakwah, Rabiul Akhir, 12 Juli 2002.

51 Kenyataannya di Indonesia untuk bagian tertentu dalam bidang muamalah yangberkaitan dengan masalah ibadah telah diatur atau dicampuri oleh negara yaitu bidangperkawinan, perceraian, warisan, hibah, wasiat dan waqaf. bidang ini sejak zamanBelanda diakui sebagai hukum yang hidup (living law) dan diberlakukan (dipositifkan)oleh pemerintah penjajah Belanda, lihat Hamdan Zoelva, Ibid.


politik.52 Memang ruang lingkupnya masih terbatas, demikianpula “payung perlindungan” pada tingkat yang lebih tinggi yaitudi Konstitusi negara RI, masih mengalami pasang surutperjuangan.53

Makna syariat Islam itu sendiri menurut Prof. Ali Yafie se-sungguhnya adalah pelaksanaan dari ajaran Islam, jika Islamdiakui sebagai agama di Indonesia maka tidak ada alasan untuktidak memberikan jaminan pelaksanaan ajaran Islam. Undang-Undang Dasar 1945 pun memberikan satu perintah kepada Ne-gara (Pasal 29) yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pember-lakuan syariat Islam di Indonesia.54 Ajaran Islam memberi tun-tunan dalam berbagai aspek kehidupan, tuntunan mengelolanegara dalam ajaran Islam menurut DR. Fuad Amsyari disebutsebagai sistem ketatanegaraan Islam atau sistem pemerintahanIslam. Imam Mawardi, Abul a’la al Maududi, Mohammad Assad,adalah sejumlah nama yang banyak menulis mengenai peme-rintahan Islam, hanya tinggal bagaimana mengaplikasikan saja.55

52 Konsep ini kemudian diwariskan kepada pemerintah Republik Indonesia denganmengadakan pengadilan Agama yang secara resmi terakhir diatur dengan Perundanganmengenai Pengadilan Agama pada tahun 1986, dengan memiliki kewenangan terbatasmenyangkut hukum perkawinan, hibah, wasiat serta waqaf. Sejak akhir tahun 1980-an umat Islam Indonesia, mengambil langkah-langkah sebagai upaya penegakan syariatIslam dalam bidang muamalah, yaitu dengan mendirikan institusi syariah: BankMuamalat Indonesia, Asuransi takaful, Arbitrase muamalat dan penawaran modalmadani. Dalam bidang makanan dan minuman, telah dibentuk lembaga untuklebelisasi halal. Hamdan Zoelva, Ibid.

53 Mengenai lingkup penerapan syariat Islam baik di masa kolonial maupun setelahkemerdekaan masih sangat terbatas seperti: UU NO. 32/1946 berkaitan denganPerkawinan, UU Pencatatan NTR (Nikah, Talak, Rujuk), ini menjadi cikal bakallahirnya UU NO.1/1974, di samping hukum ibadat sudah pula berlaku hukummunakahat, adanya Undang-Undang Pengadilan Agama, Bank Syariah melalui UUPerbankan No. 10 dan 23 tahun 1991 ini telah semakin berkembang dan mengalamikemajuan yang cukup berarti. Persoalan “payung perlindungan” pada tingkat yanglebih tinggi dan secara lebih eksplisit yaitu tercantum secara tegas di dalam Konstitusinegara masih mengalami pasang surut perjuangan. Prof Ali Yafie sendiri mengakuimengenai kemajuan penerapan syariat Islam di Indonesia, juga Hussein Umarmengemukakan telah lebih dari 50 persen hukum syariat Islam berlaku di Indonesia.Lihat dalam “Perjuangan Menegakkan Syariat Islam,” Media Dakwah, Rabiul Akhir1423, Juli 2002, hlm. 6.

54 Ibid, hlm.6.55 Dalam tulisnnya ini ia menjelaskan, ada 18 prinsip dasar dalam mengelola negeri

dengan model pemerintahan yang Islami, di antaranya adalah: Pengelolaan Negara


Yusril Ihza Mahendra mengajukan gagasan menjadikanSyariat Islam sebagai sumber hukum, dikemukakannya:

Syariah Islam (dapat) menjadi sumber hukum ter-tinggi dalam negara. Syariah sebagai sumber hukumberbeda dengan syariah sebagai hukum, Kalau sebagaisumber hukum syariah menjadi rujukan dalam mem-bentuk hukum nasional, karena seperti kita ketahuisyariah dalam bidang muamalat yang detail hanyaterbatas dalam hukum perkawinan dan warisan, diluar dua bidang itu hanya prinsip-prinsip dan dapatdi-transform menjadi hukum nasional. 56

Partai Bulan Bintang merupakan Partai yang paling gigihmemperjuangkan masuknya “tujuh kata” yang dikenal dengan“Dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagipemeluknya” ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, betapapundalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun2002, di mana pembahasan Amandemen UUD 1945 dilakukansampai empat tahapan sejak persidangan Majelis pada tahun1999, ternyata mewujudkan cita-cita Islam ke dalam sistemketatanegaraan Indonesia belum tercapai.57 Yusril Ihza Mahendra

dengan wilayah dan rakyat yang heterogen agamanya dalam suatu pemerintahan yangIslami wajib membawa misi tunggal yaitu, melaksanakan semua syariat Islam yangterkait dengan permasalahan sosial kenegaraan seperti hukum yang berlaku, tatananekonomi dan budaya yang dikembangkan untuk untuk kesuksesan membangun bangsa-negara…, kedaulatan berada di tangan syara, maka kedaulatan di sini harus dipahamisecara operasional sebagai sumber hukum tertinggi yang diberlakukan di negaratersebut, Lihat Fuad Amsyari, “Sistem Ketatanegaraan yang Islami: suatu Arah untukPenyelamatan Krisis Nasional Indonesia,” dalam Media Dakwah, Rabiul Akhir 1423/Juli, 2002 hlm. 48.

56 Sabili, 7 April 1999. Lihat juga dalam Kholid Novianto & Al-Chaidar, Era Baru Indo-nesia: Sosialisasi Pemikiran, Jakarta, Rajawali Pers, 1999, hlm. 161.

57 Partai Bulan Bintang yang hanya memiliki 11 kursi di parlemen (2%), dengan tradisinyayang ingin mewarisi perjuangan Partai Masyumi, dan persoalan “tujuh kata” yangmerupakan bagian dari Piagam Jakarta yang dahulu pernah diperjuangkan PartaiMasyumi era 1950-an, oleh Partai ini dianggap penting untuk ditegaskan kembali didalam perubahan Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, karena ini akan memberikonsekuensi kewajiban bagi negara untuk membentuk institusi-institusi Islam yangmasuk dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia. Menurut Sumargono, syariatIslam memang harus dimasukkan dalam batang tubuh UUD 45, karena agama Islamtidak dapat dipisahkan dari konstitusi negara yang mana konstitusi dibuat menurutkeinginan mayoritas masyarakat, selain ini merupakan amanah Muktamar Partai


dan Partai Bulan Bintang berkeyakinan syariat Islam adalahhukum yang sangat dekat dengan perasaan hukum mayoritas pen-duduk Indonesia, dan aspek hukum tersebut tidak mungkin dapatditegakkan dengan baik tanpa keterlibatan negara yang memilikikekuasaan untuk menegakkan aturan hukum syariat tersebut.Namun demikian ia mengingatkan, untuk mentransformasikansyariat Islam menjadi kaidah hukum positif di Indonesia memer-lukan proses politik yang konstitusional dan demokratis. ArtinyaPartai Bulan Bintang (PBB) tidak ingin memaksakan penerapansyariat Islam dengan cara pemaksaan dan kekerasan. HamdanZoelva mengemukakan usaha-usaha penegakan syariat Islam da-pat tetap dilakukan dengan menyusun peraturan-peraturan per-undangan di bawah undang-Undang Dasar agar selaras denganAquran dan Assunah atau setidaknya menyusun peraturan-peraturan perundangan yang tidak bertentangan dengan Alqurandan Assunah. Upaya lainnya adalah perlu memperbanyak modelpropinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang lain di propinsiatau daerah otonomi khusus lain di Indonesia, berdasarkankewenangan yang dimiliki daerah otonom yaitu undang-UndangNomor 22 tahun 1999, terhadap daerah-daerah yang penduduk-nya mayoritas Islam dan sangat kental keislamannya.58

Federasi atau Kesatuan

USRIL Ihza Mahendra secara tegas menolak federalismeatau belum dapat menerima ide itu sekarang berdasarkanpertimbangan utama bahwa proses meng-”Indonesia” belum

Bulan Bintang. Pandangan ini disampaikan dalam acara Musyawarah Wilayah KerjaI, Dewan Pimpinan Partai Bulan Bintang di Propinsi Jawa Barat, Forum Keadilan,15-18 Juli 2002. Hamdan Zoelva, salah seorang anggota parlemen dari fraksi PBBmengemukakan, syariat Islam sebagai sebuah sistem hukum dan kemasyarakatanhanya dapat ditegakkan dengan utuh apabila memenuhi substansi aturan hukum dantingkah laku tertulis maupun tidak tertulis sesuai ketentuan syariah dalam ketentuanhukum positif dan harus didukung budaya masyarakat yang memahami dan menyadaripenghormatan atas aturan syariat. Lihat Hamdan Zoelva, Ibid, hlm. 47.

58 Hamdan Zoelva, Ibid, hlm. 47.

Y


59 Yusril Ihza Mahendra, “Perpolitikan Konsep Federalisme di Indonesia danKonsekuensinya dalam Federalisme untuk Indonesia,” dalam ST. Soelarso & T. JakobKoe Kerits (pnyt.), Kompas, 1999, hlm. 135-142.

berlangsung secara matang. Mengenai ada yang melontarkan idefederalisme, menurutnya:

Bahwa terwujudnya ide federalisme perlu segeradilaksanakan hanya karena bermaksud menghambatdominasi militer, ini menunjukkan minimnya kesa-daran dan pengetahuan sejarah dalam diri merekaterhadap bangsanya sendiri. Sisi kesejarahan di masalalu serta ikatan-ikatan emosional harus kita perhi-tungkan juga, komposisi masyarakat kita yang begitukompleks karena itu menjadi tidak sederhana untukmembentuk federalisme pada masa sekarang. Pengga-gas federalisme kurang mencermati adanya hambatanyang bercorak khusus Indonesia, jika provinsi yangada sekarang ini secara simplistik dijadikan negarabagian, ia khawatir negara bagian itu akan berubahmenjadi negara suku, ini bedanya Indonesia denganJerman atau Amerika. Itulah sebabnya ketika dahuludibentuk provinsi para pemimpin bangsa kita tidakmenamakan provinsi berdasarkan nama suku, makadiciptakan provinsi yang tidak berbau ‘etnis ataukesukuan’.59

Solusi yang Yusril Ihza Mahendra tawarkan adalah pemberianotonomi bukan federal adalah jawaban yang efektif untukmemecahkan masalah ketidakpuasan di daerah, yaitu “OtonomiLuas” yang diberikan kepada Provinsi (Daerah Tingkat I), bukankepada daerah Tingkat II. Gagasannya itu dikembangkan olehPartai Bulan Bintang dalam melihat secara keseluruhan wilayahIndonesia dan wilayah itu harus dikembangkan sesuai dengantuntutan masyarakat dan kemampuan yang dimiliki. Partai BulanBintang menawarkan pemekaran wilayah Provinsi atau Daerahtingkat I dari 26 menjadi 40 Provinsi dengan klasifikasi sebagaiberikut: 3 daerah istimewa dan 8 daerah khusus, dengan penjelas-


an bahwa daerah Istimewa adalah Aceh (karena keislamannya);Yogyakarta (karena Kesultanannya yang masih berlangsung);Bali (karena tradisi keagamaannya Hindu); dan Timor-Timur(karena tradisi Katoliknya).60 Sementara provinsi yang besarseperti Riau dibagi menjadi dua yaitu Riau Daratan dan RiauKepulauan; Sumatera Selatan dibagi menjadi Sumatera Selatandan Bangka Belitung; Kalimantan Timur dibagi menjadi duaprovinsi karena wilayahnya yang sangat luas; orang Pare-Parejuga menghendaki Sulawesi Selatan dibagi menjadi dua provinsi;juga cita-cita masyarakat Madura menjadi provinsi tersendiri.Mengenai daerah-daerah khusus, karena faktor keterbelakangan-nya, seperti Pulau Siberut, Pulau Enggano, Pulau Mentawai,Pulau Karimun Jawa, Kepulauan Natuna, Kepulauan Kei danKepulauan Sangihe Talaud, daerah-daerah ini tidak dapatdiserahkan kepada provinsi melainkan diurus langsung pemerin-tah Pusat. Untuk pengurusan wilayah itu, Yusril Ihza Mahendramenawarkan adanya Menteri Negara urusan PembangunanDaerah khusus yang mengelola berbagai daerah tersebut sampaibenar-benar dapat berdiri sendiri.61

Masalah negara kesatuan, cukup dengan Satu Nusa, SatuBangsa, Satu Bahasa dan Satu Pemerintahan, namun demikian,menurutnya bukan berarti Negara Kesatuan RI menjadi satu-seragam dan sentralistik, “apalagi jika kesatuan itu disamakandengan apa yang ada di Pulau Jawa, hal ini yang membuat rusaksemuanya,” tegas Ketua Partai Bulan Bintang itu. Sebagaikonsekuensi dari adanya konsep otonomi seluas-luasnya kepadaprovinsi, ia berpendapat sebaiknya semua pemimpin dipilihlangsung, dari Presiden hingga Gubernur.62

60 Untuk kasus Timor-Timur, usulan itu datang sebelum wilayah itu lepas dari dari negaraKesatuan Indonesia, kini telah merdeka sebagai Negara Timor Leste.

61 Yusril Ihza Mahendra, Perpolitikan…, Ibid.62 Apa yang menjadi gagasan Yusril serta menjadi kebijakan Partai Bulan Bintang

ternyata secara bertahap berhasil diperjuangkan dan diterima di kalangan anggotalegislatif yaitu dengan diundangkan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerahsecara luas serta pembentukan provinsi baru seperti: Provinsi Banten, lepas dariProvinsi Jawa Barat; Provinsi Bangka Belitung, lepas dari Provinsi Sumatera Selatan;Provinsi Kepualuan Riau, lepas dari Provinsi Riau; Provinsi Maluku Utara, lepas dari


H

Islam, Penegakan Hak Asasi Manusiadan Implementasi Pelanggar HAM

AK asasi manusia yang menjadi salah satu isu penting un-tuk membangun masyarakat modern di masa datang men-jadi perhatian para elit politik di negeri ini. Universalisme

nilai-nilai di atas sebenarnya telah ada dalam sanubari masya-rakat Indonesia. Sebagai masyarakat relijius yang dianut mayo-ritas masyarakat Indonesia, Islam sangat selaras terhadap peng-hargaan akan nilai-nilai hidup dan kehidupan sebagaimana tun-tutan masyarakat modern dewasa ini, yaitu pengakuan akan hak-hak asasi manusia, keadilan, persamaan, penghormatan terhadapkebebasan mengemukakan pendapat yang memberikan kemasla-hatan umat manusia dan sebagainya.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, ketika UUD 1945 disahkan pada18 Agustus 1945, hanya sedikit pasal-pasal yang memuat ketentuanmengenai hak asasi manusia. Kini pada era Reformasi telah terjadiperubahan yang cukup radikal. Sebagai Menteri Kehakiman danHak asasi, ia telah mulai mengakomodasikan tuntutan yang berkaitdengan perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia.Dengan gamblang, ia menjelaskan,

Kita telah memiliki Ketetapan (TAP) mengenai HakAsasi Manusia dan telah mengesahkan Undang-Undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. DalamUndang-Undang ini kita telah mengadopsi prinsip-prin-sip hukum pidana Islam serta berbagai ketentuan,segala statuta dan konvensi internasional yang memuat

Provinsi Maluku. Selanjutnya juga rencana pemekararan Provinsi Papua (namasebelumnya Irian Barat) akan menjadi tiga provinsi; juga Madura di Jawa Timur danPare-Pare di Sulawesi, kemungkinan menjadi provinsi tersendiri, walau yang keduaterakhir ini baru sebatas wacana, selain itu juga sejak reformasi politik telah banyakDaerah Tingkat II yang ditingkatkan statusnya. Pandangan-pandangan Yusril menge-nai ketatanegaraan yang diperjuangkan melalui Partai dan komunikasi pemikiranyang dikemukakan kepada masyarakat luas, telah banyak diterima menjadi keinginanmasyarakat keseluruhan. Ibid.


delik “kejahatan kemanusiaan” (crime against human-ity), bahkan lebih jauh lagi dua kali amandemen ter-hadap UUD 1945 telah pula melengkapi kekuranganpasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalamteks asli.63

Mengenai prinsip-prinsip Islam telah menjadi spirit untuk me-rumuskan Undang-Undang khusus masalah hak asasi manusia,ia dengan tegas mengatakan dalam tulisannya: “Tidak adaideologi apapun yang dapat berkembang di tanah air kita tanpamencari persentuhannya dengan Islam, baik itu Nasionalismeatau Sosialisme,” tegasnya.64 “Bahkan kaum komunis sekalipundi awal abad kedua puluh yang lalu telah menggunakan idiom-idiom Islam untuk mempertahankan gagasan-gagasan mereka ketengah-tengah masyarakat. Tentu saja ajaran Islam yang sejatiakan menentang doktrin Komunisme itu.”65

Dalam persoalan utama mengenai hak asasi, prinsip utamasyariat Islam adalah keadilan dan persamaan. Para pakar hukumIslam sepakat untuk menyatakan bahwa keadilan adalah jiwadari syariat Islam, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mengenaihal ini sebagai berikut:

Tidak akan ada norma hukum yang akan ditaatioleh manusia jika norma hukum itu bertentangan de-ngan norma keadilan. Keadilanlah yang secara im-peratif harus dijadikan landasan dalam kita berbuatdan bersikap terhadap sesama manusia, Rasulullahketika ditanya mengenai apa yang dimaksud adil,Rasul menjawab, “adil itu adalah berikan kepada sese-orang apa yang menjadi haknya, dan cabutlah dariseseorang apa yang bukan menjadi haknya.”66 Hal lain

63 Yusril Ihza Mahendra, “Persaudaraan dan Hak Asasi Manusia dalam Islam,” MediaDakwah, Rabiul akhir 1423/Juli 2002.

64 Ibid.65 Ibid.66 Ibid.


yang penting dalam prinsip syariat Islam adalah pen-tingnya tentang persamaan, dijelaskan olehnyamengenai prinsip persamaan berdasarkan sabdaRasul67

Prinsip dasarnya sebenarnya pesan sebagaimana para sarjanaIslam lainnya bahwa Islam telah demikian jelas mengakui adanyapluralisme masyarakat baik dalam hak dan kewajiban tanpamembeda-bedakan asal-usul dan agama. Ia memberikan ilustrasidalam perspektif sejarah mengenai apa yang dikenal di dalamsejarah Islam dengan “Piagam Madinah,” bagaimana RasulMuhammad Saw memimpin masyarakat di kota Madinah denganmengakui adanya pluralisme.68

Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, YusrilIhza Mahendra yang masih berusia 43 tahun (Menteri termuda)diberi kepercayaan menduduki kursi Menteri Hukum danPerundang-Undangan (Makundang). Tugas berat yang harusdihadapinya adalah selain membenahi institusi hukum, jugabagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yangdilakukan oleh perwira dan prajurit TNI dan POLRI. Idepengadilan “koneksitas,”69 istilah yang baru yang dikemuka-kannya ini, membuat masyarakat tertegun di saat tuntutan ataspelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sedang dalam sorotantajam, khususnya di kalangan tentara. Melalui pengadilankoneksitas ini kasus pelanggaran tersebut akan disidangkanyang melibatkan hakim gabungan dari kalangan militer dansipil. Ini suatu terobosan jalan tengah yang ditawarkan YusrilIhza Mahendra setelah pihak militer menolak dengan keras

67 Dalam suatu hadis dijelaskan, tidak ada kelebihan dan keunggulan orang Arab denganorang bukan Arab, begitu juga tidak ada kelebihan apapun orang-orang kulit putihdengan kulit merah (berwarna), demikian pula sebaliknya. Semua manusia adalahsama, yang membedakan hanya derajat ketakwaannya kepada Allah Swt. Ibid.

68 Ibid.69 Pengadilan koneksitas adalah langkah yang paling cepat dan paling mungkin dilakukan

untuk menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah terjadi,sedang langkah ke depan akan dibentuk peradilan HAM. Lihat Yusril Ihza Mahendra,Sang Bintang Cemerlang: Perjuangan Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik,Jakarta, Putra Berdikari Bangsa, 2000.


adanya pengadilan anggota militer melalui pengadilan Sipil.70

Sebagai Menteri ia telah menembus kebekuan itu dengan mena-warkan sebuah gagasan alternatif yang rasional. Keberadaanperadilan koneksitas saat itu dapat dilihat dalam dua perspektif:pertama, di saat diperlukannya satu terobosan cepat dalammengambil langkah terhadap berbagai pelanggaran hak asasimanusia, sekaligus membuktikan kepakarannya; kedua, iapolitisi yang memberi solusi, bukan memanfaatkan isu untukmenarik keuntungan dengan memojokkan “lawan atau pesaing-nya.” Yusril Ihza Mahendra dalam rapar kerja dengan KomisiII Dewan Perwakilan Rakyat 23 November 1999, mengemuka-kan; “Tribune International Court atau Pengadilan Internasionaltidak perlu lagi mengadili para pelanggar HAM di Indonesiaterutama pihak militer Indonesia, jadi lebih baik kalau mereka(pihak militer) diadili di dalam negeri daripada melalui Hukumdan perundang-undangan Internasional.”71

Ternyata seorang Yusril Ihza Mahendra bukan sekedar or-ang yang tahu akan hukum dan segala hal yang menyangkutperundang-undangan, ia juga seorang yang konsisten untuk“tegaknya aturan main” dalam kehidupan bernegara. Ini dapatdibuktikan meski ia mendapatkan kepercayaan sebagai MenteriHukum dan Perundang-Undangan yang ditunjuk PresidenAbdurrahman Wahid, namun ketika Presiden itu mengusulkanuntuk dicabutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat(TAP MPR) No. XXV tahun 1966, mengenai pelarangan ataspaham Marxisme dan Komunisme di bumi Indonesia, Yusrilmemberikan reaksi dengan menyatakan akan mengundurkandiri dari kedudukan sebagai Menteri bila hal itu dilakukanPresiden.72 Bagi Yusril, terlepas paham itu bertentangan dengan

70 Media Indonesia, 28 November, 1999, dalam tajuk: Mengadili Para Jenderal.71 Ibid, hlm. 152. Lihat juga harian Rakyat Merdeka, Rabu, 24 November 1999. Lihat

pula, “Human Right Court Won’t Try Past Atrocities,” dalam The Jakarta Post, Rabu,24 November 1999.

72 Bagi Yusril Ihza Mahendra, paham itu bertentangan dengan ajaran agama dan pengikutpaham itu telah melakukan pengkhianatan dalam sejarah politik Indonesia. Hal lainadalah pencabutan kewenangan itu seharusnya bukan datang dari seorang presiden,melainkan inisiatif harus datang dari anggota majelis. Sikap ini membuktikan bahwa


ia konsisten atau taat hukum. Pada awalnya Abdurrahman Wahid memerintahkanMenteri Hukum dan Perundang-Undang agar menemui para tokoh PKI yang beradadi luar negeri. Yusril kemudian berangkat ke Eropa (Belanda) menemui eks tokohPKI yang bertebaran di sana untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintah bersediamenerima kembali kehadiran eks aktivis PKI seandainya mereka ingin kembali keIndonesia, kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi Nasional. Mengenaihal ini telah disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, tetapi para tokoh PKImenyampaikan aspirasinya kepada menteri Hukum dan Perundang-Undangan agarTAP MPR / XXV/1966 yang mengatur pelarangan Marxisme dan Komunisme danpembubaran PKI dicabut. Pandangan Abdurrahman Wahid memiliki kesamaan denganpara tokoh PKI itu, walaupun ia sama sekali belum mengajukan argumentasipencabutan TAP MPR. Yusril dengan Partainya memiliki sikap kepada Presiden bilatetap mengusulkan pencabutan itu, maka PBB akan menarik dukungan kepadaPresiden. Partainya menganggap ada perbedaan prinsip bahwa soal ini sudah hargamati, Yusril menolak pandangan dan usulan Presiden itu. Amien Rais juga bereaksimengenai hal ini dengan mengatakan Abdurrahman Wahid berlaku “teledor”, danKetua MPR itu akan “menjewernya” dalam sidang MPR sehubungan dengan usulanpencabutan TAP-TAP MPR tersebut, lihat Ahmad Suhelmy, Dari Kanan Islam hinggaKiri Islam, Darul Falah, Jakarta, 2001, hlm 119-131.

ajaran agama dan pengikut paham itu telah melakukanpengkhianatan dalam sejarah politik Indonesia modern, tetapihal lain adalah pencabutan kewenangan itu seharusnya bukandatang dari seorang Presiden melainkan inisiatif harus datangdari anggota Majelis, ini membuktikan konsistensinya atau taathukum.

Yusril tetap diberi kepercayaan untuk memegang kembalikedudukan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi di bawahpemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Tindakanpolitik penting yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasiatas nama pemerintah adalah dikeluarkannya PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Peraturan inidikeluarkan sebagai jawaban atas berbagai aksi teror di Indo-nesia, ini sebagai langkah antisipasi secara hukum yang perludilakukan bagi terlaksananya keamanan dan ketertiban yangefektif dan lebih terjamin. Akan tetapi keberanian pengambilankeputusan sebagai seorang Menteri yang juga Ketua Partai Is-lam dan demi untuk kepentingan negara ini memang meng-hadapi tantangan yang berat dari kelompok masyarakat,termasuk salah satu partai Islam yang memiliki pendukungcukup besar yaitu kalangan Partai Keadilan (PK). Pemberlakuan


peraturan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukantindakan sepihak, atas nama keamanan negara pemerintahdapat menangkap siapa pun yang dicurigai dan ini bagi sebagianmasyarakat dianggap telah merugikan proses demokrasi yangbaru tumbuh.


Yusril Ihza Mahendra dalam pertemuan sesama politisi

BUDAYA POLITIK INDONESIA BARU 321

66666MODERNISME ISLAM DALAM KEHIDUPANKEAGAMAAN DAN POLITIK DI INDONESIA

Pra-Kemerdekaan

ODERNISME Islam sebagai suatu paham pemurnian danpembaruan agama Islam di Indonesia merupakan aliranyang tindakan pengajian ulangnya atas pengamalan ajaran

Islam (rethinking Islam) tidak terbatas kepada bidang agama yangberhubungan dengan persoalan manusia dengan Tuhan (ibadahmahdub) saja dalam upaya untuk mengembalikan umat kepadaorisinal agamanya, melainkan juga adanya perluasan (scope) ter-hadap ajaran itu yang berhubungan dengan persoalan kehidupanmanusia dari masalah sehari-hari sampai persoalan politik

Budaya PolitikIndonesia Baru

Analisis dan Kesimpulan Pemikirandan Perilaku Politik Yusril Ihza Mahendra

M


kenegaraan. Aliran ini meyakini bahwa ajaran Islam tidak dapatdilepaskan dari aspek kehidupan kemasyarakatan (muamalah)dengan segala perkembangan dan perubahannya yang dinamis,dan jawaban atas persoalan itu di kalangan modernis Islamdilakukan melalui apa yang kemudian dikenal sebagai ijtihad.

Pendukung modernisme Islam di Indonesia ini berhadapandengan sejumlah kekuatan baik dari pihak luar yaitu pengaruhBarat khususnya dari kaum kolonial Belanda, maupun pihakpribumi, yakni kaum bangsawan yang berpaham feodalistik dansinkretik dalam mengamalkan agama, serta kalangan tradisi-onalis agama yang bersifat statis dengan pandangan keagama-annya yang terpengaruh sangat kuat kepada budaya lokal. Pihakpemerintah kolonial sendiri dalam sejarah masa penjajahan telahmengambil kebijakan politik berdasar pandangan dari SnouckHurgronye bahwa mereka bersikap netral dalam persoalan agamayang berkait dengan ibadah, namun mereka menempatkan masa-lah kemasyarakatan serta kebudayaan ke dalam asosiasi Eropadan mengekalkan hukum adat, serta secara sistematis dan re-presif mencegah tumbuhnya fanatisme di kalangan umat. Strategikaum kolonial dengan membina sekolah-sekolah sekuler modern,yang di kemudian hari melahirkan elit nasionalis sekuler padasatu sisi, ternyata di sisi yang lain telah membuka pencerahankalangan umat yang menginspirasi kalangan modernis Islamuntuk mengadopsi model, metode pendidikan “Barat” ke dalamlingkungan pendidikan kalangan pribumi (Islam). Tindakanrepresif pemerintahan kolonial Belanda dengan memandangbahwa Islam sebagai doktrin politik merupakan ancaman danmusuh yang harus dicegah, maka dalam konteks politik kesalahanBelanda dalam memahami kehidupan sosial umat Islam (kalaulahmungkin bukan kesengajaan) dengan berpegang kepada pandang-an yang struktural dengan menempatkan ulama, khatib dan gurumengaji sebagaimana pendeta. Kemudian pemerintah kolonialmenciptakan kekuatan alternatif dengan melakukan pendekatankepada kelompok umat yang kurang kuat agamanya, mengang-kat hakim agama melalui pengadilan agama serta mengangkat


imam masjid dengan memberikan gaji. Ini merupakan politik“belah bambu” (Aqib Suminto 1985), yakni cara politik denganmemecah belah kalangan Islam dengan mengangkat sekelompokorang yang tidak berakar di tengah umat seraya memberi posisisosial yang tinggi, sebaliknya menyingkirkan kelompok Islamlainnya, semua itu hanyalah untuk menundukkan Islam danumatnya di bawah kekuasaan mereka.

Kalangan modernis Islam melakukan perlawanan budaya dansosial dengan mendirikan institusi pendidikan Islam yang mod-ern seperti yang dilakukan para ulama dan kalangan terpelajardi daerah Minangkabau Sumatera Barat, Yogyakarta, Jawa Baratserta kota lainnya di tanah Jawa. Sikap yang tegas, berani, dansangat kooperatif terhadap kemajuan Barat ditunjukkan olehSyekh Akhmad Khatib, Haji Abdul Karim Amrullah, SyekhAhmad Soorkatti, Tjokroaminoto, H. Agus Salim, A. Hassan,Mohammad Natsir, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur danlainnya. Namun mereka sangat keras menentang pelaksanaankeagamaan yang dicampur dengan hal-hal bersifat takhayul,bid’ah, khurafat serta segala hal yang berbau syirik. Perbuatanyang biasa dilakukan kalangan tradisionalis Islam ini mendapat-kan perlindungan dari kalangan pemerintah kolonial dankalangan bangsawan pribumi yang feodal. Oleh karena itu mem-bangun dunia pendidikan Islam yang baru adalah jawaban yangmengandung nilai strategis untuk perubahan yang berarti bagimasa depan umat. Disebabkan adanya larangan kelompok Islamuntuk berjuang melalui dunia politik, maka kalangan modernisberjuang dengan mendirikan perkumpulan keagamaan yangmemiliki aktivitas lebih meluas kepada bidang sosial dan pendi-dikan, sekaligus sebagai counter terhadap aktivitas pemerintahkolonial di bidang sosial dan pendidikan yang sebenarnya mem-bawa misi penyebaran agama Kristen. Upaya-upaya tokoh mo-dernis itu telah melahirkan perkumpulan seperti Sarikat DagangIslam (SDI), Muhammadiyah, Persis, Sumatera Thawalib, Persa-tuan Ulama, Al Irsyad, yang semuanya bersifat sosial dan bermisikeislaman, tetapi dalam sistem organisasinya mereka meng-


gunakan cara-cara, metode dan sistem pendidikan yang dilakukanpemerintah Belanda serta masyarakat Barat pada umumnya.

Dalam suasana tertekan itu lahirlah gerakan pembaruan Is-lam, suatu gerakan yang telah mengubah wajah Islam di Indone-sia (Pijper 1977). Sumatera Barat dan Pulau Jawa merupakantitik awal perkembangan kaum modernis Islam, dan mereka men-dapatkan reaksi yang keras dari kalangan pemerintah kolonial,kalangan tradisi dan kalangan nasionalis sekuler (Deliar Noer1973). Menurut Deliar Noer, agenda gerakan modernis Islam itumeliputi dua bagian, yaitu aksi di bidang pendidikan dan sosial,kemudian aksi yang berhubungan dengan politik. Di bidang sosialdan pendidikan gerakan ini memperoleh inspirasi dari pemikiranyang berkembang di Mesir terutama pengaruh MohammadAbduh, dengan sifat gerakan adalah pemurnian agama, menolaktaklid dan menegakkan ijtihad. Bahkan sebagian dari kalanganmodernis menolak inspirasi Abduh pada dirinya, misalnya Halimdari Majalengka Jawa Barat dan Syekh Ibrahim Musa dariMinangkabau, mereka tidak berhenti hingga pemikiran Abduhmelainkan menggali dari pemikir Islam lainnya seperti IbnuTaimiyah dan Ibnu Qoyyim.

Dalam aksi yang berkaitan dengan politik, kalangan modernisIslam di masa pergerakan nasional hingga memasuki kemerde-kaan banyak yang mendapatkan inspirasi atau pengaruh per-juangan Islam politik dari Jamaluddin Al-Afgani, namun demi-kian kalangan pembaru di Indonesia lebih “bebas” dalam mengem-bangkan pemikiran dan aktivitas mereka. Tjokroaminoto, AgusSalim, Mohammad Natsir, umumnya berlatar pendidikan Baratdan mengetahui banyak tentang Islam dari sumber aslinya,betapapun pandangan mereka tidak berlawanan dengan pemi-kiran Mohammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Hal yangmenarik dari tokoh modernis Islam masa itu, ternyata merekamemiliki latar belakang sosial dan profesi yantg berbeda: HajiRasul, K.H. Ahmad Dahlan berasal dari kalangan ulama;sementara Haji Ahmad Samanhoedi, Ahmad Hassan berasal darikalangan perniagaan; HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Abdoel


Moeis, Hassan Djajadiningrat, Mohammad Natsir, berasal darikalangan priyayi-bangsawan; dan dari kalangan Pamong Praja,misalnya Gunawan dan Djajadiningrat (Deliar Noer 1973).

Islam yang semula bersifat mistikisme dan sufisme sertaberakulturasi dan beradaptasi dengan budaya lokal yangkemudian disebut Islam sinkretisme, secara evolusioner mulaimengalami perubahan menuju perkembangan Islam yangdinamis, rasional dan bercorak kemajuan dengan mengadopsisistem dan pengetahuan dari negeri Barat. Ini membuka efekpenyadaran politik. Kalangan elit Islam modernis semakin gen-car memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan, serta persamaanhak politik, sosial dan ekonomi dan menuntut peran agama secaralebih tegas dalam mengatur kehidupan politik maupun kema-syarakatan. Pemikiran Tjokroaminoto, Agus Salim, A. Hassan,K.H. Ahmad Dahlan, Mohammad Natsir, Sukiman, dan MasMansur dengan gagasan dan tulisannya di era pergerakannasional jelas memberikan gambaran dan wacana akan perlunyaajaran Islam sebagai ideologi-asas dalam membangun peme-rintahan serta kehidupan politik. Walaupun pemerintah KolonialBelanda secara keras melarang aktivitas dakwah Islam yangbersifat politik, fakta sejarah masa lampau memperlihatkanbahwa Islam tidak pernah lepas dari persoalan politik (Benda1980). Politik Belanda terhadap Islam bertumpu kepada politik“toleransi ganda” yaitu memisahkan agama dengan kehidupanpolitik, di satu pihak toleransi diberikan untuk hal-hal yangbersifat aktivitas ibadah, di sisi lain haji diawasi dan aktivitaspolitik tidak diberi ruang gerak yang memadai.

Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda, pemerintahanMiliter Jepang (1942-1945) membuka ruang politik secara lebihluas kepada kalangan Islam. Pihak militer Jepang mengizinkankalangan umat untuk beraktivitas sosial, pendidikan, politik, danjuga mengakui secara formal terhadap Islam untuk masuk danmengatur birokarsi pemerintahan pendudukan Jepang. Selain itu,umat pun diberi kesempatan untuk terlibat dalam aktivitaskemiliteran, berkesempatan untuk mengemukakan wacana


politiknya, sehingga mereka mampu melihat dinamika, titiksinggung dan perbedaan yang terjadi di kalangan internal Islammaupun dengan mereka yang berbasis ideologi yang berbeda.Perkembangan ini, seperti dikemukakan Geertz (1982), menjadi-kan warna Islam di Indonesia mengalami degradasi pemahamandan persepsi pengamalan yang berbeda-beda, dan penyebaranIslam berhadapan dengan realitas setempat dan pengaruh budayaluar. Ini melahirkan suatu keharusan sejarah bahwa terjadinyapenyebaran agama yang menyesuaikan tuntutan Islam denganrealitas lokal dan konsep metafisik di satu sisi, dengan kemestianmempertahankan identitas Islam sebagai tuntutan ke arah pem-baruan. Kalangan modernis berada pada pilihan kombinasi keduatuntutan itu. Sebagai sosok skripturalis mereka telah melakukanapa yang dikenal dengan “ideologisasi agama”, agama tidak lagidirasakan sebagaimana mestinya, melainkan sesuatu yang harusdibina dan dipelihara. Peranan K.H. Mas Mansur, Abikusno, K.H.Khahar Muzakkir serta Tubagus Hadikusumo yang turut menyu-sun naskah Konstitusi negara dengan memperjuangkan syariatIslam sebagai ideologi negara di era berakhirnya pendudukanJepang membuktikan peranan kalangan modernis yang demikiantegas tetapi konstitusional. Maka dapatlah disimpulkan bahwagerakan modernis Islam yang pada masa awalnya berupa gerakankeagamaan untuk melakukan pemurnian ajaran Islam, dalam tahapselanjutnya gerakan ini menjadi gerakan sosial dan pendidikandengan menggunakan organisasi modern, yang sistem, metode danmanajemennya mengambil dari cara organisasi di Barat.

Akibat tuntutan yang lebih jauh pada perlunya pembebasannegeri dari kaum penjajah, gerakan kalangan modernis pun telahtumbuh dan meluas sebagai sebuah gerakan politik yang sangatberpengaruh. Tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, A.Hassan, Mohammad Natsir, Sukiman, K.H. Mas Mansur banyakmelontarkan ide-de politik bahwa Islam adalah asas dan ideologiyang harus diperjuangkan dalam tatanan kenegaraan secara for-mal. Dalam kerangka ini, mereka sangat gigih menentang pahamsekuler yang dikemukakan kalangan nasionalis.


Pasca-Kemerdekaan

ALANGAN Islam secara politis telah bergabung dengansatu kekuatan partai yang bernama Masyumi, sebuah partaiyang lahir dari kesepakatan seluruh kelompok, perkumpul-

an dan tokoh Islam yang berpengaruh di Indonesia. Dalam per-kembangannya memang terjadi perpecahan di internal umat Is-lam, sejumlah organisasi Islam yang awalnya mendukung keber-adaan Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam, satu persatumenyatakan keluar: PSII, NU, dan Perti. Ini terjadi tak lama sete-lah kemerdekaan rakyat Indonesia diraih. Sebenarnya perbedaanitu bukan bersifat prinsip yang berkait dengan ideologi, namunlebih disebabkan persoalan sekunder akibat tidak terakomo-dasikannya kepentingan dan posisi politik yang “sesuai” di antaramereka.

Perjuangan untuk menempatkan Islam sebagai aspirasi politikdi dalam konstitusi negara sebagai sebuah ideologi nasional tetapmenjadi cita-cita yang diperjuangkan dalam Sidang Konstituantehasil pemilihan umum tahun 1955 sampai 1957, setelah perjuanganpenerapan syariat Islam yang telah dicapai dan disepakati secaramufakat ternyata harus menerima perubahan mendadak saatkonstitusi negara disahkan di tahun 1945. Mohammad Natsirmemiliki peranan menonjol ketika kalangan Islam di parlemendengan gigih memperjuangkan kembali ideologi Islam. Gagasannyamengenai Islam sebagai ideologi, toleransi Islam, demokrasi dankesepakatannya membentuk negara kesatuan, dikemukakansecara argumentatif melalui sebuah perjuangan dan pembelaanyang mampu memadukan semangat aktivisme dan intelektualisme,yang menjadi ciri kalangan modernis Islam. Akan tetapi semuaitu berakhir dengan “dibunuhnya” budaya demokrasi yang fairtersebut oleh Soekarno yang mendapat dukungan kalangan militerdengan memberlakukan dekrit Presiden, 5 Juni 1959. Mulai saatitu kekuasaan terpusat di tangan Soekarno, ini berarti bahwademokrasi telah “dikubur”. Masa ini merupakan keadaan ketikakalangan modernis Islam tidak saja kehilangan “tongkat” untuk

K


mencapai cita-cita politiknya, melainkan juga masa di mana proseskaderisasi politik di kalangan penerusnya mengalami kesukaran,sementara fragmentasi politik internal juga semakin memarjinali-sasikan kekuatan Islam. Pada akhirnya upaya mencari terobosanpolitik baru dengan paradigma politik yang juga baru, bahkan samasekali berbeda, telah mewarnai perjuangan kalangan modernisIslam dari generasi setelahnya.

Kalangan modernis Islam, terutama yang memiliki hubungansejarah dan emosional dengan Masyumi, khususnya pengagumpemikiran Mohammad Natsir, tidaklah berakhir hingga masamemasuki pemerintahan yang baru. Pada masa awal pemerintahanOrde Baru yang dikendalikan Soeharto, kekuatan Islam dilucutidan diasingkan dalam pentas politik praktis. Pada masa ini terjadifriksi stratejik, pemikiran dan tipologi perjuangan politik kalanganmodernis Islam demikian beragam: ada yang secara totalmemutuskan mata rantai sejarah dengan visi elit Islam modernismasa lalu dengan meninggalkan cita-cita Piagam Jakarta danmenerima sepenuhnya Pancasila sebagai asas; ada kelompok yangberakomodasi serta kompromistis dalam melihat posisi politik de-ngan pemerintahan Soeharto, tetapi tidak bersikap kritis terhadapkebijakan politik pemerintah Orde Baru itu yang di era 1970 sampaiawal 1980-an berkesan “bermusuhan dan mengambil jarak” denganumat Islam. Sebagai contoh adalah sosok Mintaredja S.H. danpendukungnya di Parmusi. Kelompok lain ada yang tetap konsistenuntuk memperjuangkan Islam politik melalui arena sosial dankultural, dengan membangun strategi baru yang dikenal dengangerakan kultural di peringkat akar rumput dan kalangan terpelajarIslam. Sikap mereka tidak menjauh dari pemerintahan Orde Baru,bersikap akomodasionis dan kooperatif, tetapi kritis dan posisipolitik bukan menjadi target utama, contohnya adalah kalangan“Pembaru Islam” yang dimotori Nurcholish Madjid dan sebagianpengikutnya dari kalangan yang berbasis organisasi mahasiswaIslam dan pelajar Islam di perkotaan.

Di antara kalangan modernis Islam itu ada yang tetap danberupaya untuk konsisten melanjutkan cita-cita perjuangan elit


modernis Islam masa lalu. Mereka aktif di organisasi dakwah yangdidirikan kalangan Masyumi yaitu Dewan Dakwah Islamiah In-donesia (DDII), sementara para pengagum Mohammad Natsirlainnya, mereka tetap melakukan gerakan politik praktis danbersikap sangat kritis. Kalangan muda pada masa era 1980-an yangmenonjol seperti Imaduddin Abdurrahim, Amien Rais, dan YusrilIhza Mahendra adalah di antara sejumlah “kader Masyumi” yangkemudian cukup berpengaruh di kalangan muda Islam yangtumbuh dan dibesarkan dalam suasana Orde Baru. Pada masa OrdeBaru itu, selain strategi perjuangannya memiliki perbedaan pilihandan cara, juga telah berubahnya paradigma politik kalangan umat,yakni dari konsep negara Islam kepada pembentukan masyarakatIslam. Islam sepertinya tidak lagi sebagai ideologi perjuanganpolitik, ia hanya etika moral, sosial dan budaya dalam membangunmasyarakat dan bangsa dalam kehidupan politik. Pilihan-pilihanini dilakukan karena pendekatan politik yang demikian represifdari pemerintahan Orde Baru, setidaknya hal ini dapat dirasakandi separuh pertama masa pemerintahan Soeharto.

Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra pada masa ini sangat kritisdan mengkritisi pemerintahan Soeharto yang memperlakukankebijakan politik yang tidak adil kepada umat Islam. Tindakanhegemonik politik Orde Baru kepada umat Islam (Syafi’i Anwar 1995),walaupun ada di kalangan umat yang mendukung, pada dasarnyamenyebabkan kekecewaan di sebagian besar kalangan muda Islamdan aktivitas kaum terpelajar. Perkembangan Orde Baru pasca “AsasTunggal Pancasila” membuahkan kesadaran dengan semakin“mendekatnya” pemerintahan Orde Baru kepada umat Islam.Keharusan untuk melibatkan kekuatan Islam tidak dapat dihindarilagi ketika pemerintah memerlukan dukungan umat Islam dalammembangun keseimbangan baru politik serta akibat tantangan yangsemakin berat yang disebabkan reaksi internasional terhadap sejumahkebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Soeharto.

Dua tokoh yang berasal dari kalangan modernis Islam dan“sangat dekat” dengan Mohammad Natsir ini memiliki pilihan-pilihan politik yang berbeda dalam menyikapi peluang dan


kemungkinan perubahan politik ke depan yang akan terjadi.Amien Rais memposisikan sebagai lokomotif gerakan reformasidengan tuntutan yang tegas akan perlunya pergantian kepe-mimpinan nasional dan pemberdayaan demokrasi secara lebihluas di masa pemerintahan Orde Baru dan tetap mengambil jarakdari pusat lingkaran kekuasaan Soeharto. Sementara itu YusrilIhza Mahendra dengan segala risiko politik yang besar, beranimasuk dalam lingkaran kekuasaan; melakukan perubahansignifikan dari dalam melalui formulasi pidato-pidato Presidenyang ia susun dan puncaknya suasana politik akan tuntutanperubahan. Ia “menekan” Soeharto untuk berhenti dari keduduk-annya sebagai Presiden dan pandangannya lebih mengutamakanperlunya perubahan sistem secara konstitusional berupaamandemen konstitusi negara dengan memperjuangkan syariatIslam secara konstitusional dan tetap mempertahankan bentuknegara kesatuan. Dua tokoh modernis Islam yang kemudianmenjadi popular dan disegani di tengah masyarakat Indonesiaini kemudian tampil secara nyata dengan mendirikan partaipolitik sebagai “kendaraan politik” dan membangun basis dukung-annya untuk merealisasikan cita-cita reformasi politik kenegara-an dalam membangun Indonesia baru.

Apa yang dapat disimpulkan pada masa setelah kemerdekaanadalah, pertama, kalangan modernis Islam mengalami fase per-juangan Islam politik ke dalam dinamika pasang surut, fragmen-tasi dan friksi politik di kalangan internal umat ketika tekananpolitik harus mereka hadapi, setidaknya ini dapat dilihat baikpada masa era pemerintahan Soekarno maupun Soeharto; kedua,terjadinya polarisasi strategi perjuangan politik, lemahnya figurpemimpin yang memiliki dukungan secara nasional dari kalanganumat dan yang tumbuh adalah kalangan pemimpin kelompok yangdi antaranya terkooptasi serta menjadi subordinat dari penguasapolitik negara; ketiga, kalangan modernis Islam betapapun memi-liki perbedaan dalam menyikapi format politik yang harus di-perjuangkan, namun mereka tetap memiliki pandangan yangsama bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dengan persoalan


politik, karena itu perdebatan dan reposisi pilihan di antara Is-lam sebagai ideologi negara secara formal politik dengan pemben-tukan masyarakat Islam secara substansi tidak pernah selesai;keempat, reformasi kehidupan politik telah memberikan harapanbaru untuk lahirnya elit Islam secara lebih fair dan independentyang dapat dipilih dan dinilai langsung oleh umat Islam, namundemikian kebebasan dan keterbukaan politik di era ini dalammasa yang relatif pendek masih memerlukan proses pengamatandan penilaian mengenai integritas moral, konsistensi sikappolitik, kualitas aktvisme dan intelektualisme dari mereka yangdisebut “tokoh Islam” dalam memimpin partai dan konstituennya.

PEMIKIRAN DAN PERILAKU POLITIKYUSRIL IHZA MAHENDRA

NTUK memahami pemikiran dan perilaku tokoh ini perluadanya rentang masa atau waktu dari aktivitas yangdilakukannya, dalam hal ini penulis membagi dua rentang

waktu, yaitu peranan yang dilakukan di masa pemerintahan OrdeBaru dengan melihat pandangan serta tindakan politiknya tanpamelepaskan perjalanan kehidupannya sebagai suatu prosessosialisasi yang membentuk sikap politiknya. Pada bagian lainnyaadalah peran politik yang dilakukan ketika berakhirnya peme-rintahan Orde Baru serta berubahnya suasana politik Indonesiake arah yang lebih demokratis, yang dikenal dengan era Refor-masi, pandangan–pandangan apa yang dikemukakan dan tindak-an politik apa yang dimainkan tokoh ini perlu dianalisis secaracermat. Mengenai pembagian masa aktivitas politiknya ini,diharapkan kita dapat memetakan apa yang menjadi persamaandan perbedaan serta pergeseran-pergeserannya terhadappemikiran maupun tindakan politik yang terjadi dari tokohtersebut.

U


Masa Pemerintahan Orde Baru

IKAP berupa pandangan dan perilaku politik seseorang, diantaranya ditentukan apa yang terkandung di dalam dirisendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis,

keinginan dan kehendak hatinya. Di samping itu ia juga dipenga-ruhi karena suasana lingkungan kebudayaan politik, sosial,keadaan ekonomi dan unsur lainnya, bahkan diam sekalipun sebe-narnya merupakan bagian sikap politiknya.1 Dalam konsepkebudayaan dari perspektif antropologi ini telah diartikan sebagai“…keseluruhan cara hidup yang diikuti suatu masyarakat.”2

Proses perkembangan politik dalam suatu masyarakat akan lebihmudah dipahami bila hal itu dikaji melalui pola dan suasana ling-kungan yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri dan diwarisidengan pola sikap politik mereka secara keseluruhan. Hal inimembantu dalam mempelajari perkembangan politik masyarakatatau seseorang yang tengah dalam proses perubahan cukup cepatdalam kepelbagaian aspek seperti di Indonesia.3 Selain itu,keyakinan seseorang juga mempengaruhi pemikiran dan perilakutidak saja dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga termasukpemikirannya (Madjid dalam Hartono 1996).

Muslim adalah seseorang yang meyakini bahwa Islam adalahagama yang menjadi pedoman dasar bagi setiap sikap, dan Islambagi umat merupakan nilai dasar, sumber tindakan, karena itusetiap pemecahan persoalan yang dihadapi umat akan dipahamidan diatasi dengan cara-cara yang dapat dirujukkan pada ajaranIslam (Lev dalam Hall 1972). Yusril Ihza Mahendra, adalah elitstrategis yang tumbuh dari akar keagamaan (Islam) beraliranmodernis. Ia berasal dari lingkungan keluarga di mana keduaorangtuanya adalah pengikut dan simpatisan Partai IslamMasyumi di era 1950-an, tokoh ini juga anggota dan simpatisan1 Alfian, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1982, hlm. 134-

135.2 Mary & Robert Kweit, Konsep dan Metode Analisa Politik, dalam Ratnawati (trjm.),

Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm. 112.3 Alfian, Ibid, hlm. 136-137.

S


dari persarikatan Muhammadiyah, sebuah organisasi ModernisIslam terbesar di Indonesia. Kemudian ketika Partai Masyumidibubarkan, para tokohnya mendirikan organisasi dakwah yangdikenal dengan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) yangmemiliki hubungan historis dan emosional yang kuat dengan par-tai itu. Yusril Ihza Mahendra tercatat sebagai anggota dan sim-patisan organisasi yang didirikan para tokoh Masyumi, di antara-nya adalah Mohammad Natsir. Yusril tentu banyak “mereguk”pengetahuan, mengambil pengalaman serta menimba nasihat daritokoh Masyumi yang disegani itu, bahkan dalam suatu tulisandan pernyataannya, ia menganggap Mohammad Natsir tidak ha-nya sebagai pemimpin Islam yang sangat dihormati, tetapi jugaditempatkan sebagai guru dan “Bapak”-nya.

Herbert Feith mengemukakan bahwa Indonesia memiliki duabudaya politik dominan yaitu aristokrasi Jawa dan wiraswastaIslam.4 Pandangan adanya pembelahan dua budaya politik domi-nan (Jawa dan Islam) adalah bersifat dualistis: pertama, dualismeantara kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan (Jawa)dengan kebudayaan yang mengutamakan kedinamisan (luarJawa) terutama Sumatera Barat (Melayu Minangkabau), Suma-tera Utara dan Sulawesi.5 Sebagaimana dikatakan Almond danVerba, kebudayaan politik mengacu kepada beberapa hal yaitu:orientasi politik, sikap politik terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya; selain sikap terhadap peranan kita sendiri dan kebu-dayaan politik suatu masyarakat yang telah menunjuk kepadasistem politik untuk diinternalisasikan ke dalam kesadaran, pe-rasaan dan evaluasinya.6 Menjelaskan kebudayaan politik inibukanlah berarti kebudayaan modern itu sendiri melainkan suatukombinasi di antara modernitas dengan tradisi kebudayaanmajemuk yang didasarkan kepada komunikasi dan persuasi

4 Herbert Feith, The Decline of Constitusional Democracy in Indonesia, New York, CornellUniversity, 1968, hlm. 30-31.

5 Yahya Muhaimin, “Persoalan Budaya Politik Indonesia,” dalam Alfian (Ed.) ProfilBudaya Politik Indonesia, Ibid, hlm. 53

6 Gabriel Almon & Sidney Veerba, Budaya Politik, dalam Sahat Simamora (Ed.), Jakarta,Bina Aksara, 1984, hlm. 5-15.


budaya konsensus dan kultur yang mengizinkan berlangsungnyaperubahan sekaligus melunakkannya. Di kalangan modernis Is-lam “yang ketat”, penanaman sikap berupa perilaku dan pemi-kiran seorang Muslim bukan semata-mata kepada soal batas keya-kinannya bagi agama Islam dan memisahkan apresiasinya menge-nai orientasi, visi dan misi sosial politik yang dimilikinya. Yangmenjadi persoalan bukanlah bagaimana kita mengajarkan akidahkepada Muslim karena ia telah memilikinya, malah yang terpen-ting adalah bagaimana agar akidah itu menjadi efektif, menjadikekuatan dan memiliki akibat sosial (Ben Nabi dalam Maarif1995:202-203), yang tumbuh dalam jiwa kalangan modernis Is-lam. Hal ini memberikan satu kekuatan bahwa ajaran Islam meru-pakan agama pembebasan sosial, bukan semata “agama”.

Yusril Ihza Mahendra adalah putera kelahiran Belitung-Minangkabau yang secara tegas berasal dari lingkungan sub-kultur Melayu, di mana akar kultural agama suku ini kuatdipengaruhi Islam, walaupun mereka juga mengenal budaya lokalyang mengandung mistik dan sinkretik. Desa Manggar, BelitungTimur tempat dia dilahirkan bukanlah lingkungan masyarakatyang tertutup apalagi terbelakang. Masyarakatnya telah lamaberkomunikasi dengan masyarakat luar seperti Jawa, Bugis,Sunda, Madura dan lainnya. Kekayaan sumber alamnya yangberupa timah dan lada telah mengundang masyarakat dari daerahlain dan orang Barat untuk singgah dan berinteraksi denganmasyarakat setempat. Sejak abad ke-19 masyarakat Belitungkhususnya yang menetap di desa Manggar telah berinteraksidengan teknologi modern seperti mobil, kereta api, listrik dankebiasaan kehidupan orang Barat. Sementara itu Islam yangtumbuh dan berkembang di daerah ini selain diisi kalangan tradi-sionalis Islam, juga diramaikan oleh kalangan modernis Islam.Bahkan kalangan yang disebut terakhir itu telah mempercepatmasyarakat Melayu Belitung mengenal dunia pendidikan Islamyang modern, yakni pendidikan yang telah mengakomodasimetode, dan cara-cara yang dilakukan dalam dunia pendidikankaum kolonial. Keadaan ini menyebabkan kalangan Islam yang


lebih intens berinteraksi dengan “masyarakat luar” serta yangberada di wilayah kota menjadi lebih menonjol dibandingkan ke-lompok Islam yang lain. Umumnya mereka berasal dari kalanganmodernis. Jadi tidak mengherankan pada masa kejayaan PartaiIslam Masyumi di tahun 1950-an masyarakat Islam Belitungmemiliki posisi yang kuat sebagai pendukung partai modernisini, betapapun daerah Belitung juga merupakan tempat kelahiranD.N. Aidit, tokoh Partai Komunis Indonesia.

Masyarakat di daerah ini juga mengalami transformasi, persi-langan dan titik singgung berbagai kebudayaan, yakni kebudaya-an setempat, Islam, Barat maupun budaya yang dibawa darisubkultur Indonesia lainnya. Lingkungan sosial-budaya tempatkelahiran Yusril Ihza Mahendra merupakan lingkungan komu-nitas yang telah terbuka dengan berbagai budaya dan masyarakat“luar” di mana lingkungan ini telah mengalami interaksi yangcukup intens terhadap keragaman masyarakat dengan budayayang majemuk dan modern. Lingkungan keluarga kedua orangtuanya telah sejak dini membentuk keluarga tersebut untuk tidakhanya mengerti tentang agama Islam, lebih dalam merekamengajarkan untuk mencintai Islam dan memahami sepakterjang perjuangan para tokoh Islam di negeri ini. Masa kecilYusril Ihza adalah masa harus hidup di tengah badai yang penuhkeprihatinan, Abah (Ayahnya) adalah seorang tokoh pendidik,mubaligh dan pegawai negeri yang menjabat sebagai KepalaKantor Urusan Agama (Islam) di desa Manggar dan kota TanjungPandan. Walaupun posisi ini sangat terhormat untuk ukuranlingkungan masyarakat di daerah ini, hal itu tidak menjamin bah-wa keadaan ekonomi mereka akan tercukupi, karena itu keha-rusan bekerja keras adalah pilihan yang tidak dapat dielakkan.

Sosialisasi agama Islam yang menekankan kesabaran, dekatdengan masjid, kerja keras, jujur, bijak bersosialisasi dan ber-tahan dengan sikap mandiri, telah membangun mereka untuktetap bertahan hidup dan berkemauan mengubah keadaan ter-utama dalam hal semangat mengejar ilmu setinggi-tingginya.Karena itu sebagaimana keluarga santri pada umumnya, Yusril


Ihza Mahendra dan saudaranya dibimbing untuk bersekolahumum dan pada waktu yang lain mereka belajar mengaji atauikut di Madrasah, hal ini untuk mendapatkan pengetahuan yanglebih komprehensif mengenai pengetahuan umum dan dasaragama yang kuat. Pemahaman mengenai Islam dalam pengertianskripturalisme telah diberikan sejak usia kanak-kanak melaluiproses sosialisasi itu, sebagaimana yang dikatakan Robert Segelbahwa pada tahap ini diartikan sebagai mempelajari semua sikappolitik, nilai politik, perilaku politik, sosialisasi serta sebagai pro-ses pembelajaran (Segel dalam Kweit 1986). Yusril Ihza dengansaudaranya atas anjuran orang tua ikut terlibat di perkumpulanPelajar Islam Indonesia (PII) dan Kesatuan Aksi Para PelajarIndonesia (KAPPI) untuk mengganyang orang-orang komunis-PKIdi daerah ini. Yusril sangat dekat dengan Abah seperti halnyasaudara-saudaranya, mereka terbiasa dididik untuk bersikapterbuka, berdiskusi, bertukar pikiran, hal untuk berbeda penda-pat adalah sesuatu yang telah terbiasa dalam proses itu. Abahsuka bertukar pikiran dengan mereka, biasanya dilakukan diwaktu senggang atau usai sholat. Dalam kesempatan itu Abahmenceritakan perjuangan tokoh-tokoh modernis Islam khususnyakalangan Partai Masyumi, bahkan secara teratur membeli buku-buku keislaman dan majalah umum seperti majalah Kiblat, PandjiMasyarakat, Media Dakwah serta tulisan mengenai pemikirankeagamaan dan politik, di antaranya seperti pandangan Moham-mad Natsir, Prof. Hamka, Zainal Abidin Ahmad dan lainnya.Kepada anak-anaknya sikap demokratis juga diperlihatkan or-ang tuanya manakala orangtuanya memberi kesempatan terbukauntuk memahami pemikiran dari kalangan di luar Islam, semisalkalangan nasionalis seperti Soekarno, Tan Malaka yang sosialisdan lainnya. Ini menandakan bahwa lingkungan keluarga YusrilIhza berasal dari kalangan Islam modernis dengan pola perilakureformis.

Salah satu ciri kalangan modernis adalah, bahwa ajaran Is-lam memiliki sifat universal dan mereka berpegang dengan ketatkepada Alquran dan Sunnah sebagai sumber acuan, karena itu


kepercayaan terhadap Allah SWT tidak hanya merupakanlandasan moral melainkan juga sebagai landasan sistem sosialserta dasar untuk melakukan ijtihad guna memformulasikan fal-safah berpolitik dan ideologi maupun program aksi dalam mem-bina masyarakat serta kehidupan negara. Kesanggupannya untukberdialog, menanamkan untuk terbiasa berdebat, berdiskusi,bertukar pikiran, adalah proses sosialisasi dalam jiwa keluarga-nya, ini menegaskan sebuah kultur dinamis dari masyarakat Is-lam “seberang” (luar Jawa). Dalam perspektif modernis Islam,membiasakan bersikap berani mengemukakan pendapatmerupakan cikal bakal untuk kemampuan berijtihad dan benihtumbuhnya semangat dari nilai-nilai demokratis. Formatsosialisasi seperti ini khususnya di bidang doktrin sosial mengenaimodernitas dan manfaat abadi ajaran Islam dan hukum Islamyang ditekankan menjadi lebih kuat,7 apalagi bila melihat kulturmasyarakat “seberang” itu, khususnya di Sumatera. Menurut CC.Berg, “Hinduisme di Sumatera memiliki pengaruh kecil diban-dingkan di Jawa (masyarakat budaya Jawa), sehingga Islam diSumatera lebih murni dibandingkan di Jawa,”8 dengan demikianefek ke depan dalam jiwa kalangan modernis dari masyarakatini adalah bahwa kedudukan agama harus menjelma dalaminstitusi negara dan manusia baik secara individu atau kolektifyang berkedudukan sebagai pemegang amanah (khalifah) di mukabumi, artinya ia harus memiliki orientasi kognitif, afektif danevaluatif yang membawa visi maupun misi berdasar doktrin Is-lam itu sendiri.

Sosialisasi nilai-nilai dan semangat perjuangan Islam dalamdiri Yusril Ihza Mahendra tidak berhenti di batas lingkungan ke-luarga dan sosial di desa tempat ia tumbuh menjadi seorang re-

7 Islam bagi masyarakat Minangkabau, misalnya, menjadi inspirasi ideologis dalamperekonomian dan jiwa berusaha, prinsip dasar pembaruan Islam adalah upayamemahami kembali semangat Islam militan yang murni, yang jauh dari segalatakhayul-khurafat maupun pemikiran yang dogmatis, sehingga dapat menjadi “senjata”bagi pembaruan sosial politik, Lihat Rudolf Mrazek, Semesta Tan Malaka, Endi Haryonodan Bhanu Sefyanto (trjm.), Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1994, hlm. 63.

8 Ibid, hlm. 63.


maja Islam. Perintah ajaran Islam dan nilai budaya masyarakat-nya yang telah dipesankan orang tua adalah, “menyeberanglahkamu jika ingin sampai ke tepian,” sebuah ungkapan budaya yangmendorong untuk merantau-menuntut ilmu lebih tinggi. Hal iniyang memberi inspirasi dan motivasi Yusril Ihza Mahendra ditahun 1970-an untuk melanjutkan pendidikan di universitas dikota Jakarta. Penanaman nilai perjuangan Islam politik dariorangtuanya di desa mengantarkannya untuk berkenalan dandekat dengan tokoh-tokoh Masyumi dan tokoh Muhammadiyah,utamanya yang menetap di kota ini, sebut saja di antaranyaMohammad Natsir, Prof. Oesman Raliby, Prof Dr. Hamka, Prof.Dr. Ismail Suny, Dr. Anwar Haryono dan banyak lainnya. Ia ba-nyak mereguk ilmu dan pengalaman secara langsung dengantokoh politik dari kalangan modernis Islam ini. Penyerapan ilmuyang didapat dan pandangannya yang dikemukakan dalam ber-bagai tulisan dan “gaya politik” yang ditampilkan berkesan meng-ingatkan pada Mohammad Natsir, tidak salah bila NurcholishMadjid dan banyak kalangan menyebutnya sebagai “Natsirmuda.”

Dalam perspektif politik, sikap politik berupa pemikiran danperilaku politik seseorang di antaranya dipengaruhi suasanalingkungan kebudayaan kehidupan politik, selain idealisme dankeinginan (Alfian 1982), dan Yusril Ihza Mahendra mengalamiproses ini, yakni berupa pembelajaran politik dan “kursus politik”secara langsung dari Mohammad Natsir dan tokoh Masyumilainnya. Tidak saja ia cukup aktif di lembaga Dewan DakwahIslamiah Indonesia (DDII), tempat terjadinya internalisasi bu-daya politiknya, tetapi juga adanya kemauan kuat darinya untukmempelajari lebih dalam mengenai Masyumi dan pemikiran-pemikiran tokohnya serta kekaguman yang telah terbentuk dariproses sosialisasinya di masa remaja. Maka ketika masa maha-siswa dan pergaulan di dunia kampus ia terlibat aktivitas diorganisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aktivitas pemudamasjid dan kursus-kursus politik dari tokoh Islam. Keadaan inimenyebabkan saling menguatnya antara proses sosialisasi politik


dengan internalisasi budaya politik yang diterimanya. Apa yangdidapat dari keluarga, institusi pendidikan (sekolah), aktivitasdan pengalaman dari interaksi politik, dan apa yang dipelajaridari literatur politik adalah sebagai sebuah proses (Almond &Verba 1965).9

Basis keislaman yang kuat ini telah mengalami continuity,yaitu proses kesinambungan dengan terus bertahan danberlanjut.10 Tidaklah heran perilaku politik Yusril Ihza Mahendrabersambung pada mata rantai hubungan dengan kalangan tokohMasyumi masa lalu yang memiliki sikap politik garis keras denganpemerintah Orde Baru di era 1970-an. Saat jalinan tokoh Masyu-mi dengan pemerintah Orde Baru sangat renggang, “tidak har-monis-saling curiga,” ketika itu Yusril Ihza Mahendra sebagaitokoh pergerakan mahasiswa di Universitas telah melakukan aksimenentang pemerintah Orde Baru dan menentang kepemimpin-an Soeharto dengan turut membakar patung Soeharto di kampusSalemba-UI (Universitas Indonesia). Berbeda dengan Amien Rais,Yusril Ihza Mahendra tidak mengalami proses sosialisasi secaraintens dan langsung dengan dunia pendidikan di Barat (AmerikaSerikat), meskipun ia mempelajari mengenai pandangan-pan-dangan pemikiran politik-kenegaraan yang datang dari “Barat”,setidaknya melalui pengetahuan yang didapat di universitas.Nampaknya ia lebih mengalami sosialisasi dan interaksi penge-tahuan secara lebih intens dalam lingkungan masyarakat yangkuat dengan kultur Islam seperti ketika ia pernah menetap danmengikuti studi di Pakistan dan Malaysia, sehingga kecende-rungan untuk bersikap liberalis tidak tampak.

Yusril Ihza berangkat dari pengalaman di dunia politik praktis9 Gabriel Almond & Sidney Verba, The Civic Culture, Little Brown and Co, 1965.10 Herbert Hyman, Political Socialization a Study in the Psychology of Political Behaviour,

New York, Free Press, 1969. Lihat Nazaruddin Syamsuddin dalam Alfian (ed.), ProfilBudaya Politik Indonesia, 1991, Ibid, hlm. 23 menjelaskan bahwa proses sosialisasiada sejak dini, namun apa yang dipelajari oleh seorang sejak usia dini dapat mengalamidua hal, yaitu: kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas menunjukkan apa yangdipelajari oleh seseorang sejak usia dini akan terus bertahan dan berkelanjutan sampaidewasa, sedangkan diskontinuitas menunjukkan adanya suatu perubahan mendadakdalam nilai, harapan yang diajarkan.


di masa mahasiswa, setelah gagal menjatuhkan Soeharto dengankekerasan dan berangkat dari pengalaman tokoh Masyumi masalalu, maka di tahun 1995, ia memilih memasuki pusat kekuasaan.Setelah cukup waktu mengabdi dalam dunia pendidikan tinggidi bidang keislaman dan hukum tata negara, seperti halnyaMohammad Natsir dan Oesman Raliby yang pernah menjabatsebagai penulis pidato Presiden Soekarno, Yusril Ihza Mahendramenerima kepercayaan dan masuk ke pusat kekuasaan Orde Barusebagai penulis pidato Presiden Soeharto. Tetapi sikap kooperatif-nya ini tidak menjadikannya larut dalam perilaku pola akomo-dasionisme11 terhadap cara-cara pemerintahan Orde Baru. Adahal yang dapat dianalisis mengenai pergeseran perilaku politikYusril sebagai “anak Masyumi”, pertama, di era 1990-an di peng-hujung kekuasaan pemerintahannya, Orde Baru telah mulai ber-ubah sikap politiknya terhadap kelompok “Islam bergaris keras”,yaitu tumbuhnya pengintegrasian di antara dua kekuatan itu dankalangan Masyumi menerima pola hubungan baru itu sebagai ke-mungkinan dan peluang dalam melihat perkembangan politik In-donesia di masa mendatang; kedua, hal yang mustahil bagi YusrilIhza Mahendra untuk masuk dalam wilayah politik yang sangatsensitif dan berisiko ini tanpa mendapatkan “restu” dari kalangantokoh Masyumi atau “orang-orang dekatnya Natsir”; Ketiga,Yusril Ihza mengambil pilihan ini tentu atas dasar belajar daripengalaman sejarah tokoh Islam modernis masa lalu yang selaluterbuka bekerjasama-akomodatif dan kooperatif- tetapi tetapmemiliki prinsip dan integritas moral; keempat, riil politik darikesediaan itu adalah untuk mengambil peranan politik denganmendorong terhadap perubahan politik yang lebih terbuka,demokratis dan tidak kalah penting adalah mereposisikan politiknegara dalam nuansa yang lebih Islami. Ini memang dibuktikandengan sejumlah pidato yang disampaikan Presiden Soeharto

11 Pola akomodasionis adalah pola perilaku umat yang lebih menekankan kehendakdengan menyesuaikan diri dan mengadaptasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan konsepkehendak pemerintah walaupun pemerintah dilandasi pola perilaku sekuler (AllanSamson dalam Liddle 1973, Jackson, Pye &Emerson 1978).


yang nampak banyak mengalami perubahan dan tercipta suasanahubungan politik baru dengan melihat isi sejumlah pidatonya:yang sangat terkesan lebih bernuansa Islam; kesediaannya untukmereposisikan kekuatan ABRI (kini TNI dan POLRI); serta mem-bangun dunia politik yang lebih demokratis dan agamis. Ini terusberlanjut pada pidato Presiden Soeharto pada peresmian kampusbaru Universitas Andalas, pada 4 September 1995; sambutanPresiden Soeharto pada peringatan 50 tahun HimpunanMahasiswa Islam (HMI), pada 20 Maret 1997; Sambutan PresidenSoeharto pada pembukaan Kongres VII Himpunan Indonesiauntuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), pada 18 Maret1997; dan sambutan pidato Presiden Soeharto pada hari ulangtahun ke-36 Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat(Kostrad), pada 6 Maret 1997 di Jakarta. Isi pidato tertulisnyaitu mengarah kepada perkembangan politik yang signifikan danini pada saat Yusril Ihza Mahendra telah turut mengambilperanan dalam merumuskan konsep pidato itu. Nampak jelaslahbahwa intelektualitas, pengalaman dalam dunia politik praktis,dan integritas moral adalah yang sangat memungkinkannyauntuk memainkan peranan tersebut.

Pandangan atau pemikiran Yusril semasa Orde Baru adalahmenggambarkan sikap politik dari ciri perjuangan kalangan mo-dernis Islam dengan pola perilaku yang reformis, misalnya pan-dangannya mengenai Islam sebagai dasar negara, menurutnyaadalah legal, sah saja. Juga soal Amandemen Konstitusi NegaraRI yang di masa Orde Baru demikian tabu untuk dibincangkan,bagi tokoh ini justru suatu pilihan yang harus dilakukan jikamenginginkan suatu perubahan politik ke arah sistem yang lebihdemokratis.12 Bila Amien Rais lebih menekankan mengenai perlu-nya suksesi kepemimpinan nasional, Yusril Ihza Mahendra lebihmenekankan pentingnya menegakkan sistem yang kuat dalamkehidupan politik di Indonesia. Sementara sejumlah pemikiran-

12 Mengenai hal ini dapat dilihat dalam buku yang ditulis Yudi Pramuko,Yusril IhzaMahendra Sang Bintang Cemerlang, juga pandangannya mengenai hal ini dalammajalah Gatra, Juli 1999, dan banyak sumber lainnya menjelaskan hal ini.


nya yang berhubungan dengan persoalan parlemen dan per-undang-undangan masa pemerintahan Orde Baru, posisi ABRI(TNI-POLRI), peranan Islam dalam kehidupan politik, serta isupolitik lainnya, dikemukakannya dengan argumentasi yang logisberbasis pendekatan historis, empiris serta legalistik.

Apa yang dapat disimpulkan mengenai Yusril terhadapperanan yang dimainkan dalam pentas politik Orde Baru adalah,pertama, Yusril Ihza Mahendra sesungguhnya memiliki latarbelakang sosialisasi dan transformasi nilai terutama di masa kecildan masa sekolah dan dibesarkan dalam lingkungan keluargasantri modernis yang aktif serta “fanatik” keberpihakannyaterhadap cara-cara berpikir agama dan kemasyarakatan yangditumbuhkan tokoh-tokoh modernis Islam, khususnya dariMasyumi dan Muhammadiyah. Kedua, dalam mereposisikanYusril Ihza Mahendra atas peranan politiknya, sebenarnya dapatditegaskan kembali pandangan Feith dan Castles yang menurut-nya dalam gerakan revolusioner baik sebelum maupun sesudahIndonesia merdeka, umumnya para tokoh pergerakan adalahseorang pemikir politik sekaligus pelaku politik yang ditunjukkandengan amat dekatnya dunia pemikiran politik dengan duniarealitas politik, dan kelak orang-orang terpelajar inilah yang akanmenjadi pemimpin bangsa. Walaupun pandangan itu ditujukankepada para elit Indonesia di masa lalu, pandangan ini tetaprelevan terutama dalam melihat basis tumbuhnya elit modernisIslam yang umumnya mereka memiliki dasar intelektualisme dansekaligus aktivisme. Yusril Ihza Mahendra berasal dari lingkung-an “cerdik-pandai” dan memiliki basis relijius yang tinggi, na-mun mereka juga adalah aktivis organisasi di mana merekamenumbuhkan dirinya. Pemurnian dan pemahaman Islam secararasional, berdimensi ilmu pengetahuan dan selalu bertitiksinggung dengan persoalan kemanusiaan, kemasyarakatan dankehidupan politik — dan Islam itu sendiri bagi mereka sebagaiinspirator, motivator serta petunjuk dalam melihat, menilai prob-lematika kehidupan ini — menjadi ciri maupun watak pribaditokoh ini. Ketiga, dalam sosialisasinya, unsur pengaruh budaya


politik berupa persentuhan antara kultur Islam modernis denganbudaya setempat dan luar yang saling bersinggungan, memper-kuat dalam membentuk sikap politiknya. Keempat, Yusril IhzaMahendra yang berada dalam pengaruh tokoh-tokoh Masyumiyang sangat kuat terhadap prinsip, telah mewarnai perbedaanpada perilaku politik mereka dalam merespons situasi politik dimasa Orde Baru. Kelima, yang nampak menonjol dalam perilakupolitiknya adalah dalam situasi politik yang sangat berisiko dimasa “akhir rezim Orde Baru”, ternyata hubungan politiknya de-ngan kekuasaan pemerintah, Yusril Ihza Mahendra “masuk”dalam pusat kekuasaan Orde Baru.

Masa Reformasi Indonesia Baru

RA reformasi adalah keadaan euphoria sosial, demokratisasidan keterbukaan kehidupan politik di Indonesia melalui ke-kuatan para mahasiswa serta seluruh rakyat yang meng-

inginkan perubahan kehidupan kenegaraan secara mendasar danmenyeluruh. Ini telah dimulai sejak berhentinya Soeharto pada20 Mei 1998. Yusril Ihza Mahendra adalah sosok intelektual mudayang menjadi pemegang kunci utama dalam mempercepat proseskejatuhan Soeharto dari kursi tertinggi pemerintahan, dan kiniturut mengisi arah tata kehidupan bangsa dan negara melaluiperanan politik.

Ada tiga hal penting menandai reformasi: pertama, terjadinyaperubahan kehidupan sosial politik seperti partisipasi politik,penguatan politik aliran dan penghargaan terhadap keragamanaspirasi; kedua, adanya fragmentasi serta terjadinya kristalisasiberbagai kelompok kepentingan mupun aliran politik; ketiga,adanya ruang kebebasan yang lebih besar dari kalangan pemainpolitik yang di masa lalu berseberangan dengan pemegangkekuasaan, tetapi mereka yang menjadi bagian kekuasaan poli-tik pemerintahan Orde Baru tetap mengambil peranan dalam

E


13 Rahman Zainuddin, “Islam dan Budaya Politik di Indonesia,” dalam Alfian (Ed.), ProfilBudaya Politik Indonesia, Jakarta, Grafiti, 1991, hlm. 68.

proses reformasi politik yang sedang berlangsung. Gejala politikini tentu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, akan tetapimempunyai kaitan erat dengan perkembangan budaya politikdalam negeri dengan sentuhan yang diakibatkan oleh perubahantatanan budaya dunia melalui era globalisasi. Ini telah memberiwarna perubahan budaya politik di Indonesia dan menemukanciri tindakan maupun pemikiran politik yang memungkinkanmengalami pergeseran atau penguatan, atau persilangan dantitik singgung di dalam sikap politik dan perubahan politik yangberlangsung. Munculnya kecenderungan itu karena kehidupanmasyarakat telah diwarnai interaksi di antara nilai-nilai yangtumbuh dalam era yang lebih terbuka, sehingga kontak budayapolitik suatu kelompok atau sub-subbudaya politik semakin lebihintens terjadi yang mana dapat dirasakannya suatu proses dimana individu dan masyarakat mengalami, menyerap, meng-hayati nilai-nilai politik seperti demokratisasi, keadilan, hakasasi, pandangan pluristik, kebebasan, keterbukaan serta lain-nya. Fakta ini menegaskan pandangan bahwa budaya politikbukan merupakan suatu kenyataan statis dan tidak berkem-bang, sebaliknya ia merupakan sesuatu yang selalu berubah danberkembang (Almond 1974), bahkan perspektif di Indonesia se-dang mengalami suatu proses perubahan yang “berada dalamproses pematangan budaya politik” (Nazaruddin 1989), danperubahan politik yang terjadi di era reformasi merupakan pro-ses “pematangan” dari perjalanan budaya politik masyarakatIndonesia.13

Dari kalangan Islam, Yusril Ihza Mahendra yang secara politikaliran berada pada dataran kepentingan politik “tertentu”membuat aliansi di antara mereka, misalnya, pembentukan “porostengah” adalah sebuah penggalangan penyatuan aksi politik darikekuatan politik yang berbasis nasionalis Islam guna menghadangkekuatan kalangan nasionalis sekuler dalam merebut posisipenting kekuasaan. Pada konteks ini para tokoh tersebut di atas


dapat bersatu langkah menghadapi pertarungan politik dengankekuatan-kekuatan lainnya yang sealiran namun dalam persoalanlainnya yang tidak kalah penting untuk perjuangan ke depanberkaitan dengan visi, misi yang lebih bersifat “ideologis”.Mengenai persoalan dari tokoh tersebut, ada tiga hal yang dapatdianalisis, yaitu: mengenai isu-isu politik yang ditampilkan diera reformasi, platform perjuangan partai di mana ia mengabdi,serta perilaku politik yang ditampilkan.

Yusril Ihza Mahendra, adalah sosok muda intelektual Islamyang sangat menonjol peranannya ketika perubahan politik dariOrde Baru ke “Orde Reformasi”. Pada saat-saat kritis ia berhasilmengambil inisiatif politik yang memberi tekanan politik yangpenting untuk mendorong tercapainya suatu strategi politik. Dimasa reformasi peristiwa tampilnya ia mencalonkan diri sebagaipresiden RI, ketika gagalnya kalangan nasionalis Islam dalammelakukan kalkulasi politik terhadap posisi B.J. Habibie untukdicalonkan kembali sebagai Presiden RI hasil pemilu tahun 2000,tetapi saat yang bersamaan secara elegan kesediaannya untukmemberikan kesempatan kepada Abdurrahman Wahid untuktampil sebagai calon presiden dari kelompok “poros tengah” telahmenambah bobot politik tersendiri baginya di tengah masyarakatIndonesia. Mengenai kesempatan yang diberikan Yusril IhzaMahendra untuk tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai calonPresiden RI dari kelompok “Poros Tengah”, penulis menganalisisbukan semata menghindari kemungkinan semakin kerasnya“perbenturan” di antara pendukung B.J. Habibie yang mendapatdukungan kuat, utamanya dari kalangan nasionalis Islam ber-hadapan dengan pendukung Megawati yang nasionalis sekuler,melainkan pada kedekatan jarak hubungan emosionalitas agamadan kekhawatiran akan mundurnya kembali Abdurrahman Wahidsebagai calon presiden yang menjadi pertimbangan utamanya.Dengan demikian, keberanian mengambil inisiatif yang mengejut-kan sebagai suatu sikap politik, dalam analisis sangat berhubung-an dengan masalah nilai perjuangan, bukan pertimbangan politikdan taktik.


Pandangan lainnya yang bersesuaian dengan agenda reformasiadalah mengenai reposisi militer dalam politik, masalah penegak-kan perundang-undangan, hak asasi dan pemikiran mengenaiperlunya penegakan sistem kenegaraan. Mengenai penegakkansistem kenegaraan, tidak ada jalan kecuali melalui Amandemen dariKonstitusi UUD 1945, dan pemikiran ini mendapatkan dukungankuat dari elemen politik dan masyarakat Indonesia. Demikian pulagagasannya mengenai pilihan Presiden dan Wakil Presiden secaralangsung, dan proses politik berakhir dengan keputusan politik yangditetapkan dalam undang-undang.14 Soal penegakan sistem iamengemukakan: “jika kita bicara negara kita harus menegakkansistem yang kuat, sistem itu bicara prosedur, tata cara, tindakan,pengawasan dan lainnya…, saya tidak percaya figur, Partai BulanBintang akan menegakkan sistem yang kuat” (Kawiyan 2000). YusrilIhza Mahendra memiliki alasan politis mengenai perlunya pene-gakan sistem yang dimulai dengan mengandemen konsitusi negaraUUD1945, yang tidak lain untuk mencegah terulangnya peme-rintahan diktator terselubung, Soekarno dan Soeharto selalu ber-lindung di balik UUD 1945, maka tidak ada pilihan lain kecuali kon-stitusi itu diamandemen.15 Persoalan mengutak-atik UUD 1945 sebe-narnya pada awal gagasan tersebut digulirkan masih bersifat tabu,malah di dalam partai yang ada di era reformasi pun masih banyakyang menentang, demikian pula sejumlah kalangan militer padasaat itu. Perkembangan baru yang dapat meyakinkan betapa perlu-nya melakukan perubahan Konstitusi negara Indonesia adalahsetelah adanya tekanan kuat dari masyarakat. Semua itu memberi-kan arti politis akan kemenangan dari pemikiran politik yangdikemukakan seorang tokoh Partai Bulan Bintang.16

14 Lebih jelas mengenai hal ini dapat dilihat dalam Mustopa (pnyt.),Memilih Partai Mendambakan Presiden: Belajar Berdemokrasi di Ufuk Timur,Bandung, Rosda, 1999, hlm.184

15 Yusril Ihza Mahendra, “Tiada Reformasi Tanpa Amandemen Konstitusi,” Gatra, Juli1999, hlm. 35.

16 Mengenai amandemen UUD 1945, ia uraikan pendapatnya secara sistematis, historis,teoretis dan argumentatif mengenai perlunya amandemen UUD 1945 ketikadikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) dalam bidang Hukum Tata Negara dalamPidatonya “Politik dan Perubahan Tafsir atas Konstitusi,” lihat Sabili, No. 2 , TahunVII, Juli, hlm. 58, lihat juga Yudi Pramuka, Ibid,1 hlm. 97.


Hal lain yang memiliki makna historis penting dalam hubung-annya dengan persoalan Amandemen Konstitusi negara adalahdari banyak bagian masalah yang memang dibahas, Yusril IhzaMahendra dan partai yang dipimpinnya (Partai Bulan Bintang)telah jauh-jauh hari memperjuangkan kembali suatu misi berdi-mensi “ideologi Islam”.17 Perjuangan memasukkan Syariat Islamke dalam Konstitusi yang akan diamandemen itu secara kalkulasipolitik, partainya hanya mendapatkan dukungan dari dua partailainnya yang berbasis Islam dengan kuantitas dukungan politikhanya sekitar 12 persen dari jumlah anggota Majelis PerwakilanRakyat (MPR), akan tetapi tidak berhasilnya memasukkan klau-sul ini tidak menjadikan partai ini surut untuk memperjuangkan,ini tetap menjadi garis kebijakan paratinya, bahkan dianggapsebagai amanah dari umat Islam. Pandangan penting dan cukupmenonjol yang menguak ke permukaan dari pemikiran Yusril IhzaMahendra adalah penolakannya atas gagasan konsep federalismedan pendiriannya atas bentuk negara Indonesia dalam konsepnegara kesatuan. Jika alasan memperjuangkan syariat Islamlebih kepada alasan historis, yuridis dan filosofis, maka pembela-an dan pemihakannya kepada negara kesatuan menurutnyakarena proses “mengindonesia” belumlah matang.

Pemikiran politik Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kitakepada Mohammad Natsir selaku elit politik modernis Islam ataskonsistensinya dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologidan gagasannya mengenai mosi negara kesatuan di tahun 1950-an, yang keduanya dapat dijadikan beberapa alasan untuk mem-beri kesan adanya kontinuitas historis (continuity histories andtotality) di antara Yusril Ihza Mahendra dengan tokoh politikIslam terdahulu, khususnya dari kalngan modernis Islam. Yangdimaksud kontinuitas historis adalah adanya upaya membangun

17 Bagi Yusril Ihza Mahendra mengajukan dasar Islam sebagai dasar negara adalah le-gal, sah saja, lihat Yudi Pramuka, Ibid, hlm. 29. Masalah Islam sebagai dasar negaradalam bentuk memperjuangkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 di erareformasi telah diperjuangkan partainya Partai Bulan Bintang sejak sidang tahunantahun 2000 sampai berakhirnya proses pembahasan amandemen UUD 1945 pada sidangtahunan MPR pada tahun 2002.


18 Yudi Pramuka, Ibid, hlm. 67

dan mempertahankan kesinambungan sejarah perjuangan Islampolitik melalui pesan politik yang dikemukakan dengan maknayang dinyatakan secara lugas dari pemikiran politik Yusril IhzaMahendra. Sedangkan totalitas, menurut analisis penulis di siniadalah, bahwa baik secara formalistik maupun substantifistikpemikiran-pemikiran politik yang dilontarkan Ketua Partai BulanBintang konsisten berpijak pada basis keislaman dan keindo-nesiaan sebagai suatu kesatuan politik yang utuh sebagaimanatelah diperjuangkan para pendiri negara Republik Indonesia.

Pendirian Partai Bulan Bintang dan kesediaan Yusril Ihza Ma-hendra untuk memimpin partai awalnya bukan dari doronganinisiatif dan kepentingan pribadinya, artinya, kelahiran partaiini atas keinginan sejumlah organisasi Islam dan tokoh Islam yangmemiliki hubungan emosional dan historis dengan Partai IslamMasyumi di era 1950-an, selain mendapatkan “restu” orang-or-ang dekatnya Mohammad Natsir, di antaranya Dr. Anwar Har-yono yang ketika pendirian partai ini telah dipercayai menggan-tikan posisi Mohammad Natsir selaku ketua Dewan DakwahIslamiah Indonesia (DDII). Keberadaan Partai Bulan Bintang(PBB) adalah meneruskan cita-cita perjuangan Partai Masyumimasa lalu yang prinsipnya Islamic modernism, bahkan Yusril IhzaMahendra mengatakan dalam suatu kesempatan, “Masyumi bolehmati, tetapi ruhnya tetap hidup”18 Identitas, simbol, visi dan misipartai ini sangat menekankan untuk memperjuangkan kepen-tingan dan aspirasi Islam, dalam bahasa agamisnya adalah IzzulIslam wal muslimun atau untuk ketinggian Islam dan kejayaanumat. Dalam aksi rekrutmen kepemimpinan partai, keterwakil-annya adalah mereka yang memiliki latar belakang dan basis dariorganisasi dan pergerakan Islam, khususnya kalangan modernisIslam walaupun partai ini terbuka untuk mereka yang tidak ber-agama Islam, dan tujuan Partai Bulan Bintang adalah mewujud-kan masyarakat yang beriman kepada Allah SWT, berakhlakmulia, sejahtera lahir dan batin, adil makmur merata dan ber-tanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara, sedangkan


Keislaman dan keindonesiaan menjadi platform perjuangan partai(Yusril dalam Mustofa 1999). Namun demikian dalam interaksipolitiknya Yusril Ihza Mahendra sebagai pimpinan partai Islamselalu kooperatif untuk mau bekerja sama yang berlandas dalamkerangka kepentingan nasional, dengan berpegang pada etikapolitik yang berakhlakul kharimah. Kesediaannya bekerja samauntuk duduk dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahiddan pemerintahan Presiden Megawati bahkan dengan pemerintahsebelumnya (Orde Baru) dengan tetap mengedepankan prinsippolitik Islam modernis, memberikan kesan dalam analisis penulisbahwa pola perilaku politiknya adalah reformis. Dalam polaperilaku politik ini, yang lebih menekankan kepada konsep kerjasama dengan pemerintah yang sekuler, tindakan tersebut dipilihsebagai alternatif stratejik perjuangan Islam.

Apa yang dapat disimpulkan mengenai pemikiran dan perilakupolitik Yusril Ihza Mahendra di era reformasi dapatlah dikemuka-kan sebagai berikut: pertama, basis dukungan dari elit Islammodernis ini terbesar pada kalangan Islam urban dan ia yangmemiliki basis Islam yang bercirikan modernis ini telah menjadifigur Islam yang disegani dengan pendukung politik yang riil;kedua, tokoh ini adalah pemimpin politik yang memiliki basisintelektualitas yang kuat; Ketiga, memiliki visi, misi, platformperjuangan yang menekankan idealisasi Islam sebagai pijakanmerumuskan strategi politiknya dengan bahasa politik Islami.

Bila Deliar Noer (1987) mengemukakan garis besar pemasa-lahan Islam di Indonesia sepanjang dua puluh tahun selepas ke-merdekaan belum bergeser dari perdebatan mengenai dasarnegara dan konstitusi negara bagi rakyat dan bangsa ini, makagaris permasalahan itu terus berlangsung di era reformasi politikmemasuki milennium ketiga peradaban bangsa ini setelah OrdeBaru gagal merumuskan hal itu secara lebih membudaya dantransformatoris. Maka terjadinya pembelahan umat dalammengambil pilihan-pilihan politik mengenai bagaimana meru-muskan pembentukan pemikiran politik bangsa ke depan masihsangat dirasakan di era Indonesia yang kini telah memasuki


proses “pematangan politiknya”. Bagi penulis memahami pemi-kiran tokoh bangsa adalah upaya menangkap “spektrum” pergu-latan pemikiran yang terjalin dan berkelindan dari puncak-puncak nilai yang mempengaruhi perasaan dari pergulatan,benturan, perenungan dan pilihan-pilihan situasi dan formulasigagasan dalam perjalanan hidupnya. Ia tidak akan steril daripengaruh, harapan, keinginan serta tekanan interaksi sosial,budaya, ekonomi dan politik yang dihadapi, karena itu memahamipemikiran sang tokoh adalah sebuah proses yang tidak akanpernah selesai.

Memahami pemikiran elit modernis Islam di Indonesia adalahmemahami tokoh pejuang yang berada di tengah umat yang besarjumlahnya, dengan cakupan (scope) yang luas dan basis budayayang beragam, ini menjadikan warna pemikiran politik Islam diIndonesia mengalami gradasi keluasan wawasan, kedalamanpemahaman dan keberagaman persepsi, dan fakta politik sejarahmenjelaskan semua. Ini bermuara kepada fragmentaris visi, misi,serta persepsi terhadap masa depan kehidupan bangsa Indone-sia yang menjadikannya berbeda beda pula, sehingga kita ber-upaya belajar dari kearifan sejarah. Ada i’tibar yang dapat diambildari kearifan sejarah, yakni pada awal memasuki abad ke-20 ka-langan elit politik Islam dalam sejarah politik modern Indonesiatelah menampilkan “Dua Serangkai” pemimpin modernis Islamyaitu HOS Tjokroaminoto dari Jawa dengan H. Agus Salim dari“seberang” (luar Jawa). Dua tokoh elit Islam ini saling mengkom-binasikan kemampuan. Di satu sisi adalah politisi yang mampumenggalang dan memotivasi serta membangun inspirasi umatdengan memiliki kecerdikan, integritas dan taktis berpolitik, iniada dalam sosok “sang Tjokro”. Di sisi lain, jiwa negarawan yangmampu menggali (kedalaman) pemikiran secara ideologis Islamdan bagaimana pemahaman agama itu diamalkan, yang inidiperankan Agus Salim. Keduanya dapat saling melengkapi dantidak saling “menjauh” untuk membangun akal sehat (commonsense) umat sebagai satu bangsa Indonesia. Yusril Ihza Mahendraadalah “ombak yang tenang” yang lebih bersandar kepada prinsip


dasar dari “kedalaman sebuah idealitas” dan memiliki jiwa ke-negarawanan, ia harus genuine untuk membangun kekuatanumat Islam yang cerdas yang tidak berkutat kepada kalkulasipolitik temporer tetapi menjadi “inspirasi dan motor penggerak”pertarungan umat Islam untuk “suatu perubahan Indonesia barudi masa depan sebagai suatu kemenangan, bukan kekalahan.”


Foto Dokumentasi

H. Idrus dan Istri serta keenam putranya (Yusril no.2 dari kiri), tinggal di Desa Manggar sebelum pindahke Tanjung Pandan.

▼

Abah Idrus (no. 2 dari kiri) saat mengikuti pendi-dikan di Instituut Manggar pada 1940. Lembaga iniselain mengajarkan agama juga mengajarkan 14bahasa.

▼

Abah Idrus (no. 1 dari kanan) bersama rekan seper-juangan di depan Kantor Urusan Agama (KUA)Desa Manggar.

▼


Yusril saat perpeloncoan(orientasi) siswa di Seko-lah Menengah Atas (SMA)di Bangunan Pergib.

▼

Sekolah Dasar Negeri(SDN) 2 tempat Yusri lmengikut i pendidikansetelah pindah dari SDN 5di Desa Manggar.

▼

Dari perbukitanareal bekas peru-mahan karyawanTimah, tampakDesa Manggarserta pasir putih-nya yang indah. Dikampung ini lahYusri l d i lahirkandan tumbuh ber-kembang.

▼

Gedung Sekolah Menengah(SMP), tempat Yusril mengikutipendidikan di Sekolah MenengahPertama

▼


Yusri l (berdir i d i tengah) bersamakakaknya saat menunggu warunguntuk membantu ekonomi keluarganya,di Desa Manggar pada 1970-an. Meskimembuka warung mereka tetap tidakmeninggalkan sekolah.

▼

Rumah Uma (Ibunda Yusri l ) yangsederhana dan asri. Penulis bersamaUma dan salah seorang anggota DPRDdari Belitung Timur.▼

Yusril di masa remaja yang aktiflatihan bela diri di Desa Manggardan saat merantau menjadi pelatihperkumpulan silat di Masjid AgungAl-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.▼

Yusril (duduk no. 2 dari kanan) dimuka Gedung Serba Guna PNTimah yang di jadikan SekolahMenengah Atas (SMA) Islam, disore hari pada 1970-an.

▼


Abah Idrus, Uma RusSundari dan seluruhputranya setelahkembal i ke DesaManggar, seusai ber-tugas di Kota Tan-jung Pandan sebagaiKepala KUA. Jumlahputranya 11 orang(Yusril no. 6 dari kiri)

▼

Foto bersama kakak-adik-nya pada 1970-an, tampakYusl im, Yusmin, Yusf i ,Yuslih, Yusniar, Yusril (no. 2dari kanan) Yusron, Yuslaini,Yushari , Yusmiat i danYustiman.

▼

Pada HUT Kemerdekaan RI,Yusr i l (pal ing kanan)bersama rekan-rekannyaberpakaian pramugara danpramugari dalam acara de-file mewakili sekolahnya diDesa Manggar.▼


Bangunan megah dan klasik ini adalah Gedung IslamicCenter di Kecamatan Manggar, letaknya tidak jauh darikediaman orangtua Yusril.

▼

Penulis berdiri di depan gedung bekas KantorSekretariat KAPPI cabang Manggar. Pada 1960-an menjadi pusat gerakan pelajar untukmengganyang PKI. Saat itu Yusril selain aktif diPelajar Is lam Indonesia (PII) juga sebagaiSekretaris KAPPI.

▼

Penulis berdiri di sebuah gedung yang tidak terawat lagi.Gedung ini bekas SDN 5, tempat Yusri l pernahbersekolah.

▼

Keluarga besar Hj. Ruslila Sandan (Uma) dalam acarasilaturahmi dengan kerabat di rumah Yusril sebagaiMenteri Hukum dan Perundang-undangan pada tahun2000. ▼


Yusri l saat masih menjadi mahasiswaFakultas Hukum UI, bersama rekannyamengenakan jaket “kuning” almamater. Fotodibuat pada 6 Agustus 1982.

▼

Yusril saat diwisudasebagai SarjanaHukum (SH) dariUniversitas Indone-sia.

▼

▼

Foto bersama istri dan kakak-adiknya seusaidiwisuda.▼


Yusril (mempelai pria) dan Sukesi (mempelaiwanita) ber ir ingan menuju gedung pestapernikahan.

▼

Izab-Kabul Yusril dan Sukesi disaksikan keluargabesar, guru dan rekan-rekan, di antaranya Dr.Anwar Haryono–orang dekat Mohammad Natsir–menjadi saksi.▼

Yusri l dan Sukesi tampak meresapi saatmendengar taklig akad.▼

K.H. Yunan Nasution, sesepuh dan salah se-orang tokoh Partai Masyumi sedang memimpindoa dalam acara pernikahan Yusril-Sukesi.

▼


Pengukuhan Prof.Yusr i l Ihza Ma-hendra, SH,M.Sc., Ph.D. se-bagai Guru besarpada FakultasHukum Universi-tas Indonesia, diBalai SidangKampus UI De-pok, Sabtu 25April 1998.

▼

Rehat dan makan siang saat mengikuti SidangUmum MPR-RI, 1 s.d. 11 Maret 1998, di Jakarta.

▼

Dalam pertemuan antar-negara Islam dalam mem-bahas masalah terorisme,di Kuala Lumpur, MalaysiaApril 2002

▼


Beberapa foto saat pengunduran diri Presiden Soeharto yang dilimpahkan kepada Presiden B.J. Habibie,pada 21 Mei 1998. Hari yang melelahkan dan detik-detik yang menegangkan, namun bernilai bagi karierpolitik Yusril.

▼

Saat mengikuti acara Asian-African LegalConsultative Organization, di Seoul, KoreaSelatan, 16 s.d. 23 Juli 2003.

▼ ▼


Para menteri Kabinet Gotong-Royong berfoto bersama Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil PresidenHamzah Haz, di depan Istana Negara.

▼

Selaku Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia RI menerima Jaksa Agunf Austra-lia Honorable Daryl Williams, dilanjutkandengan jumpa pers bersama, 10 April 2002.

▼

Keterangan foto menyusul.

▼



▼

Keterangan foto menyusul.▼


▼



▼


▼


▼


Rujukan

Daftar Pustaka

Almond, A.G. & Verba. S. 1965. The Civic Culture: Political Atti-tudes and Democracy in Five Nations, Little Brown and Co.

A’la Al-Maududi, Abul.1990. Khilafah dan Kerajaan.Terj.Bandung: Mizan.

Abdul Munir Mulkhan.1988. Perubahan Perilaku Politik danPolarisasi Ummat Islam 19 65-1987 dalam PerspektifSosiologis. Jakarta: Gramedia.

Abdul Munir Mulkhan. 1990. Warisan Intelektual K.H. AhmadDahlan dan Muhammadiyah . Yogyakarta : Percetakanpersatuan.

Abdul Munir Mulkhan.1992. Runtuhnya Mitos Politik Santri.Yogyakarta: Sipres.

Abdul Munir Mulkhan. 2000. Kearifan Tradisional Agama bagiManusia atau Tuhan. Yogyakarta: UII Press.

Abdul Munir Mulkhan. 2002. Teologi Kiri Landasan GerakanMembela Kaum Mustadl’afin. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Abdi Omar Shuriye. 2002. Introduction to Political Science: Is-lamic and Western Perspective. Kuala Lumpur: Ilmiah Pub-lisher.

Abstrak tesis lulusan, t.th. 1996-1997 Bangi: Universiti Kebang-saan Malaysia.

Achdiat K. M.1985. Polemik Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Jaya.After, D.E.1987. Politik Modernisasi.Terj. Jakarta: Gramedia.Agus Edi Santoso. 1997. Tidak ada Negara Islam, Surat-surat

Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem. Jakarta:Jambatan.

Ahmad Muntaz. (pnyt.).1996. Masalah-masalah Teori PolitikIslam. Bandung :Mizan.


Ahmad Syafi’i Maarif. 1986. Islam dan Masalah Kenegaraan.Jakarta: LP3ES.

Ahmad Syafii Maarif. 1995. Peta Bumi Intelektualisme Islam diIndonesia. Bandung :Mizan.

Ahmad Syafii Maarif. 1996. Islam Politik Belah Bambu. Bandung:Mizan.

Ahmad Suhelmi. 1999. Soekarno versus Natsir: KemenanganBarisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler. Jakarta:Darul Fallah.

Ahmad Suhelmi. 2001. Dari Kanan Islam hingga Kiri Islam.Jakarta: Darul Falah.

Alavi, Hamzah. (Ed.).1980. State and Ideology in Middle east andPakisan. London.

Alfian & Nazaruddin Syamsuddin. (pnyt.). 1991. Profil BudayaPolitik Indonesia. Jakarta: Grafiti Press.

Albert Wijaya. 1988. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi.Jakarta: LP3ES.

Alfian. 1978. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia.Jakarta: Gramedia.

Alfian. (pnyt.) 1982. Politik Kebudayaan dan Manusia Indone-sia. Jakarta: LP3S.

A.Makmur Makka & Dhurorudin.1996. ICMI Dinamika PolitikIslam di Indonesia.Jakarta: Pustaka Cidesindo.

A.Mukti Ali. 1988. Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini.Jakarta: Rajawali Press.

A.M. Fatwa. 2001. Demokrasi Teistis Upaya Merangkai IntegrasiPolitik dan Agama di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Amir Hamzah Wiryosukarto. 1992. (pnyt.). Kiyai Haji MasMansur, Kumpulan Karangan Tersiar. Cetakan ketiga.Yogyakarta: P.T.Persatuan.

Antlov, Hans & Cederroth, Sven. 2001. Kepemimpinan Jawa,Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.

Anwar Haryono.1995. Menggugat Gerakan PembaruanKeagamaan. Jakarta:LISP.


Anwar Haryono. 1996. Pemikiran dan Perjuangan MohammadNatsir. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Anwar Haryono. 1987. Indonesia Kita, Pemikiran Bernegara,Iman dan Islam. T.tp: t.pt.

Anwar Haryono. 1995. M. Natsir: Sumbangan dan Pemikirannyauntuk Indonesia. Jakarta: Media Dakwah.

Anwar Haryono.1998. Partai Politik Era Reformasi. Jakarta: P.T.Abadi.

Amir Machmud. 1986. Pembangunan Politik dalam Negara In-donesia. Jakarta: Gramedia.

A.R. Gibb, Hamilton. 1977. Modern Trends in Islam. Chicago: TheChicago Universiy Press.

Arief Afandi. 1997. (Ed.).Islam Demokrasi Atas Bawah.Yogyakarta: Dinamika.

Aqib Suminto. 1986. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta:LP3ES.

Aqil Siradj, S.K.H.1999. Islam Kebangsaan. Jakarta: Ciganjur.A.W. Pratiknya, pnyt. 1989. Pesan Pejuang Seorang Bapak.

Jakarta: DDII dan LABDA.Bahtiar Effendy. 1998. Islam dan Negara ; Transformasi

Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta:Paramadina.

Balandier. G. 1996. Antropologi Politik.Terj. Jakarta: RajawaliPress.

Badri Yatim. 1999. Soekarno, Islam dan Nasionalisme. Jakarta:Logos.

Bellah, Robert N. (Ed.).1976. Beyond Belief. New York: Harperand Raw.

Benda, H.J. 1972. Continuity and Change in South east Asia. NewHaven: Yale University South Asean Studies.

Benda, H.J.1980. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terj. Jakarta:Pustaka Jaya.

Benedict, R.O.G. 1983. Gagasan tentang Kekuasaan di dalamMasyarakat Jawa .Dalam. Miriam Budioardjo (pnyt). AnekaKuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan.

RUJUKAN


Bennedict,R.O.G. 199o. Language and Power, Exploring Politi-cal Culture in Indonesia, Ithaca and London: Cornell Univer-sity Press.

Binders, L. Pye, L.W.1974. Crises and Sequences in Political De-velopment. Princeton & London: Princeton University Press.

Binder, Leonard. 1961. Religions and Politics in Pakisan.Barkeley and Los Angeles: The Universiy of California Press.

Boland, B.J. 1982. Pergumulan Islam di Indonesia. Terj. Jakarta:Grafiti Press.

Bosco Carvallo, & Dasrizal.1984.Aspirasi ummat Islam Indone-sia. Jakarta: Lappenas.

Bottomore, T.B. 1964. Elites and Society. London: C.A.Watts &Co.ltd.

Chehabi, H.E. 1989. Iranian Politics and Islamic Modernisme:The Liberation Movement of Iran under Shah and Khomeini.London: I.B. Touris and Co. Ltd.

Claessen, H.J.M. 1974. Antropologi Politik. Terj. Jakarta:Erlangga

Cresswell, J. W.1994. Research Sesain: Qualitative & Quantita-tive. London-New Delhi: Approache Publication Thousen Oake.

Dahrendorf, R. 1986. Konflik dan Konflik Elite dalam MasyarakatIndustri.Terj. Jakarta: Rajawali Press.

Deliar Noer. 1983. Ideologi Politik dan Pembangunan. Jakarta:Rajawali Press.

Deliar Noer. 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta:Rajawali Press.

Deliar Noer. 1984. Islam Pancasila dan Asas Tunggal. Jakarta:Yayasan Perkhidmatan.

Deliar Noer. 1985. Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

Deliar Noer. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional. Jakarta:Grafiti Press.

Deliar Noer. 1990. Muhammad Hatta: Biografi Politik. Jakarta:LP3ES.


Deliar Noer. 2001. Membincangkan Tokoh Bangsa. Bandung:Mizan.

Demekjian, Hair. 1985. Islam In Revolution: Fundamentalism inthe Arab World. Syiracus: Syiracus Universiy Press.

Dijk, C.V. t.th. Darul Islam : sebuah Pemberontakan. Jakarta:Grafiti Press.

Eickelman & Piscatori, J. 1996. Ekspresi Politik Muslim. Bandung:Mizan.

Edi Ryanto.& Suharsono.pnyt.1988.Partai Politik Era Reformasi.Jakarta: P.T.Abadi.

Emmerson, D.K. 1976. Indonesian Elit. Ithaca & London: CornellUniversity Press.

Endang Syaefuddin Ansyari. 1981. Piagam Jakarta 22 Juni 1945.Jakarta: Rajawali Press.

Endang Syaefuddin Ansyari & Amien Rais. pnyt.1988. BapakMohammad Natsir 80 tahun : Pandangan dan PenilaianGenerasi Muda. Jil.1 & 2. Jakarta: Media Da’wah

Enayat, Hamid. 1982. Modern Islamic Political Thought Responseof the Shi’i and Uunni Muslim to the Twentieh Century. Lon-don: The Mc Millan Press.

Ensiklopedi Islam. 1993. Jil 4.Feith, H. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indo-

nesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.Feith, H & Castles, L. 1970, Indonesian Political Thinking 1945-

1965. Ithaca London: Cornell University Press.Fachry Ali & Bachtiar Effendy. 1990. Merambah Jalan Baru Is-

lam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru. Bandung:Mizan.

Fuad Amsyari. 1993. Masa Depan Umat Islam Indonesia .Bandung: AL-Bayan.

Gellneer, Ernest. 1981. Muslim Society. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Geertz, C. 1960. The Religion of Java. London: Free Press ofGlencoe.

Geertz, C.1994. Politik Kebudayaan. Terj. Yogyakarta: Kanisius.

RUJUKAN


Geertz, C. 1960. Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa.Terj. Jakarta: Pustaka.

Geertz, C.1982. Islam yang Saya Amati: Perkembangan di Marokodan Iindonesia. Terj. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Gelner, E. 1981. Muslim Society. Cambridge: Cambidge Univer-sity Press.

Habibie, B.J. 1992. Memahami Alquran dan Mengimplementasi-kannya : Akumulasi Pengalaman Keagamaan, Jakarata:Bangkit.

Haidar Nashir. 2000. Perilaku Elite Muhammadiyah. Yogyakarta:Tarawang.

Hamka. (tp.t). Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul KarimAmrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera. Jakarta:Umminda.

H.A. Saripudin, (pnyt.) 2000. Negara Sekuler sebuah Polemik.Jakarta: Putra Berdikari Bangsa.

Hassan, A.1984. Islam dan Kebangsaan. Bangil: Lajnah PenerbitPesantren Persis.

Hidayat Tri Sutadji, et.all. 1996. Merebut Masa Depan, APN.Hettne, Bjorn. 1982. Development Theory and the Third World,

Sareo Report.IDEA. 2000. Penilaian Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ameepro

Graphic Design a PrintingImron Nasri. (pnyt.) 1999. Amien Rais Menjawab Isu-isu Politik

Seputar Kiprah Kontroversialnya. Bandung: Mizan Pustaka.Iqbal, Mohammad Sheikh. 1982. Misi Islam. (Terj.) Jakarta:

Gunung Jati.Ismid Hadad. pnyt. 1979. Kebudayaan Politik dan Keadilan

Sosial. Jakarta: LP3ES.Iwan Karmawan Arie. (pnyt.). 1999. Amien Rais Legenda

Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Jackson, K.D. & Pye, L.W. pnyt. 1978. Political Power and Com-

munication in Indonesia. Barkeley & Los Angeles: Universityof California Press.

Jalalludin Rakhmat. 1991. Islam Aktual. Bandung: Mizan.


Jameelah, Maryam. 1979. Islam and Modernism. Lahore: IslamicPublication.

Johnson, P.D. 1978. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jil.1. Terj.Jakarta: Gramedia.

J.W. Saripudin.1982. Modernisasi.Terj. Jakarta: PT Gramedia.Kahin, G.M.T. 1970. Nationalism and Revolution Indonesia.

Ithaca, N.Y: Cornell University.Khan, Z.S. 1994. Islam dan HAM.Terj. Jakarta: Arista.Kholid Novianto & Al Khaidar. 1999. Era Baru Indonesia:

Sosialisasi Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Koenjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat.

Jakarta: Gramedia.Karim, R.M. 1986. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta:

Rajawali Press.Kavanagh, D. 1972. Political Culture. London: Macmillian.Kawiyan. (pnyt.). 2000. Membangun Indonesia yang Demokratis

Berkeadilan, Jakarta: Globalpublika.Keller, Suzane. 1984. Penguasa dan Kelompok Elit, Terj. Jakarta:

Yayasan Ilmu-Ilmu SosialKuntowidjoyo. 1993. Dinamika Internal Umat Islam Indonesia.

Jakarta: LSIP.Kurzman, Charles (pnyt.).2001. Wacana Islam Liberal: Pemikiran

Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global . Jakarta:Paramadina.

Lukman Hakim. (pnyt).1995. Menggugat Gerakan PembaruanKeagamaan. Jakarta: LSIP.

Liddle, R.W. (pnyt.) 1973. Political Participation in Modern In-donesia. New Haven: Yale University East Asian studies.

Martinus Nijhoff. 1927. Gedenkboek Billiton 1852-1927 .Gravenhage.

Mrazek, Rudolf. 1994. Semesta Tan Malaka, Terj. Yogyakarta:Bigraf Publishing,

M. Deden Ridwan. (pnyt.).2001. Tradisi Baru Penelitian AgamaIslam. Jakara: Nuansa.

M. Fachry. 2000. Partai-partai Islam. Jakarta: Taghyir Press.

RUJUKAN


Mochtar Mas’oed & Collin, M.A. pnyt.1984. Perbandingan SistemPolitik. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Mehran, Kamrava. 1993. Politics and Society in the Third World.London: Routledge.

Mehden, F.R.v. 1980. Politics of the DevelopingNations.Terj.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Miriam Budiardjo.1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta:Gramedia.

Miriam Budiardjo. pnyt. Aneka Pemikiran tentang Kuasa danWibawa. Jakarta: Sinar Harapan.

Mohammad Natsir.t.th. Islam sebagai Dasar Negara.t.tp.tpt.Mohammad Natsir. 1973. Capita Selecta. Jil1. Jakarta: Bulan

Bintang.Mohammad Natsir. 1993. Politik melalui Jalur Dakwah dalam

Memoar Senarai Kiprah Sejarah. Jakarta: Grafiti Press.Muhammad Kamal Hassan. 1980. Muslim Intellectual Responses

to “New Order” Modernization in Indonesia, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia.

Mohammad Syafaat. 1963. Demokrasi dan Ajaran Islam.Bandung: Sulita.

M. Jandra, et.all. (pnyt).1998. Islam dan Khasanah BudayaKraton. Yogyakara: Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia.

M. Syafi’i Anwar. 1995. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia.Jakarta: Paramadina.

Mushtofa W. Hasyim & Luthfi Effendi. (pnyt.).1999. Amien RaisSiap Gantikan Habibie. Yogyakara: Titian Ilahi Press.

Nakamura, M. 1982. Agama dan Perubahan Politik .Terj.Surakarta: Hapsara.

Nasikun, J. 1987. Sistem Sosial Indonesia. Cet.ketiga. Jakarta:Rajawali Pers.

Niel, R.V. 1985. Munculnya Elite Modern Indonesia. Terj. Jakarta:YIIS-Pustaka Jaya.

Nurcholish Madjid. 1987. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan.Bandung: Mizan.


Nurcholish Madjid.1992. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta:Yayasan Wakaf Paramadina.

Pareto, Vilvredo & Michels Robert. 1966. Sociological Writings.New York: Praeger.

Pijfer, G.F.1958. Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indo-nesia 1900-1950, Terj. Jakarta: UI Press.

Plano, J. & Riggs, R.E. & Robin, H.S. 1982. Kamus Analisa Politik.Jakarta: Rajawali Pers.

Pusat Pengajian Siswajah. 2001. Panduan penulisan gaya UKM.Ed. Keenam. Bangi: Universiti Kebangsaan Pers.

Qadir al-Sufi, Abd. 1400 Hijraa. Resurgent Islam. Norwich: DiwanPress.

Rasyidi, H.M. 1972. Koreksi terhadap Drs. Nurcholish Madjidtentang Sekulerisasi. Jakarta: Bulan Bintang.

Rahman, Fazlur. 1979. Islam and Modernity an Intellectual Trans-formation. Minneapolis: Bibliotheca Islamica.

Ricklefs, M.C. 1995. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: UGMPress.

Richard, Weinsted, Sir, 1867. Malaya and Indonesian Studies.London: Oxford at The Clarendon Press.

Rosenbaum, W.1971. Political Culture. New York: Praeger.Russel, Bertrand. 1988. Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Sabar Sitanggang, Muladi. (pnyt.). 2001. Catatan Kritis dan

Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra. Jakara: BulanBintang.

Sabar Sitanggang.(t.th.).’Partai Terbuka’: 60 menit bersamaYusril. (t.pt.).

Sabar Sitanggang. (t.th). Menaklukkan Nurani Rakyat: 60 Menitbersama Yusril. (t.pt.).

Sahar, L. Hassan, Kuat Sukardiyono, Dadi Basri, H.M. (pnyt.)1998. Memilih Partai Islam. Jakarta: Gema Insani Press

Said, E.W. 1981. Covering Islam. London: Routledge & KeganPaul.

RUJUKAN


Sartono Kartodirdjo (pnyt.)1983. Elit dalam Perspektif Sejarah.Jakarta: LP3ES

Sahat, Simamora. 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Politik.Terj .Jakarta: CV Rajawali Press.

Scholl, J.W.1984. Modernisasi. Terj. Jakarta: GramediaSpredley, James. 1997. Metode Etnografi.Terj. Yogyakarta: Ti-

ara Wacana.Safaat Mintaredja. 1972. Islam dan Politik Islam dan Negara di

Indonesia. Jakarta: Siliwangi.Sukarno. 1958. The Birth of Pancasila: An Outline to the Five Prin-

ciple of Indonesian State. Jakarta: Ministry of Information.Soejito Sosrodihardjo. 1986. Transformasi Masyarakat.

Yogyakarta: Tiara Wacana.Sudjatmoko. 1984. Etika pembebasan. Jakarta: LP3ES.Sutipyo R & Asmawi.(pnys.) 1999. PAN Titian Amien Rais Menuju

Istana.Yogyakarta: Titian Ilahi Press.Soemarsaid Moertono. 1985. Negara dan Usaha Bina Negara di

Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, AbadXVI sampai XIX. Jakarta:Yayasn Obor Indonesia.

Tanter, Richard &Young, Kenneth (Eds.).1990. The Political ofMiddle Class Indonesia, Victoria: CSES Monash University.

Taufiq Abdullah, pnyt.1983. Agama dan Perubahan Sosial.Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Taufiq Abdullah. pnyt. 1987. Islam dan Masyarakat: SebuahRenungan Pantulan Sejarah. Jakarta: LP3ES.

Taufiq Abdullah. pnyt.. 1991. Sejarah Umat Islam Indonesia.Jakarta: MUI.

Taufiq Alimi. (pnyt.).1998. Refleksi Amien Rais. Jakarta: GIP.The Encyclopedia Americana. 1979. International edition. Vol 19.The Oxford English Dicionary. 1988.Tibi, Bassam. 1999. Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial.

Zainul Aba (pnyt.). Yogyakarta: Tiara Wacana.Tweede Deel.1927. Gedenkboek Billiton 1852-1927. Gravenhage:

Martinus Nijhoff.


Varma, S.P. 1992. Teori Politik Modern. Terj. Jakarta: RajawaliPers.

Watt, M.W.1987. Pergolakan Pemikiran Politik Islam. Jakarta:Benebi Cipta.

Yudi Pramuko, 2000.Yusril Ihza Mahendra Sang BintangCemerlang. Jakarta: Putra Berdikari Bangsa.

Yusril Ihza Mahendra. 1996. Dinamika Tata Negara Indonesia.Jakara: GIP.

Yusril Ihza Mahendra, 1999. Modernisme dan Fundametnalismedalam Politik Islam. Jakarta: Paramadina.

Yusril Ihza Mahendra. 2002. Nilai Persaudaraan dan Hak AsasiManusia dalam Islam. Jakara: DPP PBB.

Yusuf Abdullah Puar. 1978. Muhammad Natsir 70 tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan. Jakara: Pustaka Antara.

Zaini Muchtarom. 1988. Santri dan Abangan di Jawa. Jakarta:INIS.

Tesis

Andi, M.F.B.1993. Islam and Nationality Formation in Indone-sia. Tesis M.A. Mc.Gill University Montreal.

Deliar Noer. 1960. Masyumi its Organization, Ideology, and Po-litical Role in Indonesia. Tesis M.A.. Cornell University.

Makalah dalam Majalah

Abadi.1998. No. 28/tahun I 20-26 Mei.Adil. 1998. No. 29 Tahun ke-6, 22-28 April.Amanah. 2000. No. 08, 29 November- 12 Desember.D&R. 1997. 4 Oktober.D&R. 1998. 21 Maret.Femina. 1999. No. 2 / XXVIII 14-27 Januari.Forum Keadilan. 1998. No. 26 Tahun VI, 6 April.Forum Keadilan. 1977 No. 21 Tahun II, 27 Januari.Forum Keadilan, 1998 No. 5 Tahun VII, 15 Januari.

RUJUKAN


Gatra. 1996. 18 Mei.Gatra. 1966. 28 Mei.Gatra. 1998. 2 Mei.Kartini. 2000. No. 2011. 1-15 Juni.Azyumardi Azra. 1990. “Fenomena Fundamentalisme dalam Is-

lam Survey Historis dan Doktrinal,” Ulumul Qur’an, Vol.11.Tahun 9.

Bambang Pranowo. 1992. “Islam & Pancasila: Dinamika PolitikIslam di Indonesia,” Ulumul Qur’an, No.1 vo. III.

Bassam Tibi. 1990. “Islam and Cultural Accomodation of SocialChange.” Boulder: Westview Press.

Feith, Herbert. 1965. “History, Theory, and Indonesian Politics:A Reply to Harry J. Benda,” The Asian Studies, Vol XXIX, No.2, February.

Liddle, William, R. 1985. “Soeharto’s Indonesia: Personal Ruleand Political Institution,” dalam Pacific Affairs, No. 58, hlm.69-90.

Liddle, William, R. 1999. “Indonesian’s Demokratic Opening,” Inter-national Journal of Comparative Politics, Vo. 34. No.1 Winter.

M.S. Kaban. 2002. “Berpolitik bukan Berarti Memenggal Etika,”Forum, No.15, 15-28 Juli.

M. Dawam Rahardjo. 1985. “Gerakan Rakyat dan Negara,”Prisma, No. 11, tahun XIV.

Rifyal Ka’bah. 1981. “Islam dan Fundamentalisme,” PanjiMasyarakat.

Suara Muhammadiyah. 1419 H. No.01/XI/Muharram.Hassan Hanafi. 1990. “Asal-usul Konservatisme Keagamaan dan

Fundamentalisme Islam,” Ulumul Qur’an, Vol 11.Tahun 9.Yahya Muhaimin. 1984. Politik Pengusaha Nasional dan Kelas

Menengah Indonesia,” Prisma, No. 3 tahun xiii, Maret: 63-72.Yusril Ihza Mahendra.2002. Politik dan Perubahan atas Tafsir,”

Bulan Bintang, Edisi 19 tahun IV 01 Januari.Yusril IhzaMahendra. 2002. “PBB Partai Islam dan Indonesia,” BulanBintang, Edisi 20 tahun IV 10 Januari.


Yusril Ihza Mahendra. 1990. “Maududi dan Jamaa I-IslamPembentukan dan Tujuan Fundamentalis,” Ulumul Qur’an,Vol.11. Tahun 9.

Yusril Ihza Mahendra. 2002. “Syariat Islam Solusi Bangsa,” Fo-rum. No. 15, 28 Juli.

Komaruddin Hidayat. 1994. “Cak Nur dan Gus Dur,” Tempo, 21 Mei.Kuntowijoyo. 1986. “Konvergensi Sosial dan Alternatif Gerakan

Kultural,” Pesantren, vo. III. 3: 3-5.Kuntowijoyo. 1984. “Negara dan Formasi Sosial,” Prisma, No.8.Margareth Conway, M. 1989. “The political context of political

behaviour,” Journal Politik, Vo. 51.1. 4 Juli.Detik. 1994. 5-11, Januari 1994.Panji Masyarakat. 1997. No. 31 tahun I 17 November.Panji Masyarakat. 1999. Edisi 12 Mei.Tempo.1997. Edisi 37/02-15 November.Tempo.1998. 9 November.Tempo.1990. 8 Desember.Tiras. 1997. No. 6 Tahun III, 6 Maret.Ummat. 1997. No. 19, Tahun III, 24 November.Ummat. 1999.No. 5 Tahun VII, 15 Januari.Ummat. 1977. No. 2 Tahun III, 6 Oktober.Ummat. 1998. No. 35, Tahun III, 23 Maret.Ulumul Qur’an. 1995. No. I, Vol. VI.

Zamakhsyari Dhofer. 1991. “Thesis: Tradisi Pesantren: suatuStudi tentang Peranan Kyai dalam Memelihara danMengembangkan Ideologi Islam Tradisional,” Prisma, 3:3-4.

Zamakhsyari Dhofer. 1983. “Lembaga Pendidikan Islam dalamPerspektif Nasional,” Prisma, No. 9 tahun xii, September : 14-16.

Makalah dalam Surat Kabar

Abd A’la. 2002. Fundamentalisme, Kekerasan dan Signifikansidialog,” Kompas, 5 April.

RUJUKAN


Amien Rais. 2002. “Pasal 29 UUD 45 Tidak Perlu Diubah,”Kompas, 17 Mei.

Denny, J.A.. 2002. “Islam versus Nasionalis Sekuler?,” Media In-donesia, 4 Juli.

A.M. Fatwa.1999. “Era Baru Pemimpin Baru,” Republika, 4Agustus.

Andi Malarangeng. 1999. “Prospek Partai Aliran di Indonesia,”Republika Abdul Munir Mulkhan. 2000. “Mencari Dasar EtikKebangkitan Kaum Santri,´Republika, 29 Juni.

Abdul Munir Mulkhan. 2000. “Muhammadiyah, Politik, danPresiden,” Kompas, 6 Juli.

Arbi Sanit. 2000. Partai Terbuka,”. Republika, 3 Juli.Amir Santoso. 2000. “Mengapa ulama diam saja?”, Republika. 16

September.Adi Sasono.2000. Tantangan Kebangsaan.Republika, 2 Oktober.Berita Buana. 1978. 17 Juli.Bachtiar Effendy. 2000. “Politisasi

Birokrasi, Tak terelakkan,” Republika, 14 Mei.Bachtiar Effendy. 2000. “Memilih Presiden secara Langsung,”

Republika, 13 Maret.Bambang Cipto. 2000. “Merumuskan budaya politik Indonesia,”

Republika, 1 Desember.Deliar Noer. 2000. “Umat Islam di tengah Pluralitas Bangsa,”

Republika, 10, 11 Maret.Didin Hafidhudin & Untung Wahyono.1999. “Agama dan

Ketahanan Nasional,” Republika, 14 September.Didin Hafidhudin & Didin Saefuddin. 2000. Ulama Bagaimana

Seharusnya?,” Republika, 23 Februari.Castle, Lance. 1991. “Pasang Surut Usahawan Santri: Gaji Tinggi,

Alim, dan Taat,” Jawa Pos. 18 Maret.Fuad Bawazier. 2000. “Sekali Lagi Pemilihan Presiden Langsung,”

Republika, 3 Agustus.Husin.M. Al-Banjari. 2000. “Menyoroti Agenda Umat,” Republika,

30 Maret.Haidar Nashir. 2000. “Gejala Politisasi Birokrasi,” Republika, 4

Maret.


Happy Bone Zulkarnaen. 2001. “Alasan Pembentukan PanitiaPenyelidikan Perubahan UUD 1945.” Republika, 17 Januari.

Jimly Ashidique. 2000. “Menuju Penataan Sistem,” Republika,15 Januari.

Kuntowijoyo. 2000. “Agenda Umat Islam,” Republika, 15 Mei.Khamami. 2000. “Frustrasi Umat di masa Transisi,” Republika,

28 September.Luthfi Kamal. 2000. “Demokrasi dan Nilai Demokrasi Islam,”

Republika, 6 Maret: 6.M.Dawam Rahardjo. 2000. “Partai Agama Masih Dicurigai,”

Republika, 21 FebruariMuhammad Arkoun. 2000. “Kejayaan Islam melalui Pluralisme

Pemikiran,” Kompas, 11 April.M.S. Kaban. 2002. “Syariat Islam Bukan Komoditas Politik,”

Media Indinesia. 6 Agustus.Media Indonesia . 2000. “Koalisi 2004: Nasionalis- Islam

Modernis,” 13 November: 20.Muctar Naim. 2000. Otonomi Daerah: Sebuah Fatamorgana,”

Republika, 13 Juli : 6.Nurcholish Madjid. 2000. “Dilema Demokrasi Indonesia,”

Republika,18, 19, 20 Juli: 6.Rifyal Ka’bah. 2000. “Perspektif Islam (Politik Sekuler dan

Sekulerisasi di Indonesia). Republika.Rifyal Ka’bah. “Agama dan Politik Era Indonesia Baru,”

Republika, 5 November.Berita Buana. 1999. 16 Maret.Jawa Pos.1997. 21 Februari.Jawa Pos. 1997. 6Oktober.Republika. 2000 PAN, “Muhammadiyah dan Amien Rais (Catatan

Kongres PAN),” 12 Februari: 6.Republika. 2000. “Jalan Siput Menuju Otonomi Daerah,” 17 Mei.Republika. 2002. “Fundamentalis: Bila Agama Jadi Pedang.” 7 JuniKompas.1986. Pidato Soeharto di pembukaan kongres HIPIS

(Perlunya Pancasila sebagai ideologi terbuka). 16 Desember.

RUJUKAN


Kompas. 2002. “Perubahan keempat UUD 45 disahkan,” 11Agustus.

Kompas. 1977. 26 Februari.Media Indonesia. 1977. 20 Oktober.Media Indonesia. 1997. 10 September.Media Indonesia. 1998. 28 Maret.Media Indonesia. 1998. 30 April.Media Indonesia. 1998. 16 Mei.Kompas. 1997. 26 September.Kompas. 1998. 16 Februari.Kompas. 1998. 10 0ktober.Merdeka 1997. 25 April.Merdeka. 1997. 6 Oktober.Merdeka. 1998. 28 Maret.Merdeka. 1998. 13 Mei.Pelita. 1997. 9 Oktober.Pelita. 1997. 20 Oktober.Sumarmo. 1999. “Konsep Negara dalam Sejarah Pemikir Islam,”

Republika, 24, 25 September.Sumamo. 2000. “Kaji Ulang Wacana Negara dalam Islam,”

Republika, 24 Maret : 6.Sayidiman Suryohadiprojo. 2000. “Islam dan Demokrasi,”

Republika, 22 Mei : 6.Salahuddin Wahid. 2000. “Presiden Dambaan Umat (Islam),”

Republika, 24 Agustus.Saldi Isra. 2001. “Sekitar Pemberhentian Yusril Ihza,” Republika,

14 Februari.Sukidi & Abdul Rohim Ghozali. 2001. “Fatsoen Politik Amien

Rais,” Republika, 8 Juni.Sri Edi Swasono. 2000. “Bung Hatta dan Otonomi Daerah,”

Republika, 7 Februari : 6.Todung Mulya Lubis. 2001. “Institutional Reform dan Rule of Law

di Indonesia,” Republika, 25 Januari: 6.Terbit. 1997. 30 Oktober.


Wall Prayogo. 2000. “Konflik Terjadi Bila Gunakan Kata “Kami”dan “Kamu” (Mohammad Natsir 1908- 1993),” SuaraPembaharuan, 17 Juli.

Kertas Kerja dan Abstrak Persidangan dan Sebagainya

Syafi’i Anwar. 1994. “Basis Sosial dan Perilaku Politik KelasMenengah Neo-Santri dalam Orde Baru,” Makalah untukSarasehan Ramadhan DPP KNPI, Jakarta. 16 Maret.

Yusril Ihza Mahendra. 1995. “Mohammad Natsir SumbanganPemikirannya tentang Pendidikan dan Dakwah Islam,” Semi-nar sehari menyongsong 50 tahun Indonesia merdeka danmengenang Mohammad Natsir. Yayasan Kebangkitan Islam,Padang. 15 Juli.

K.A.H. Abd Hamidy, t.t.h. “Sejarah Poelau Blitong; Asal OesoelPoelau Blitong,” Sebuah naskah berbahasa Melayu lama, tanpapenerbit.

Dokumen Terbuka

Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang. 2000. Jakarta: DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.

Pedoman Kerja Partai (PKP) Partai Bulan Bintang. 2000: DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.

Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada PeresmianKampus Universitas Andalas dan Fasilitas PeningkatanPengendalian Banjir Kanal” Kota Madya Padang, SumateraBarat, 4 September 1995.

Sekretariata Negara, “Sambutan Presiden pada Peringatan 50tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Balai Sidang,”Jakarta, 20 Maret 1997.

Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada Peringatan HariPendidikan Nasional Di Istana Negara,” Jakarta, 2 Mei 1977.

RUJUKAN


Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada PembukaanKongres Himpunan Indonesia Pencinta Ilmu-Ilmu Sosial(HIPIIS)” di Medan, 12 Maret.

Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada Hari Ulang Tahunke-36 Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD),” diJakarta, 6 Maret 1977.

Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada PeringatanNuzulul Qur’an” di Masjid Istiqlal Jakarta, 1417 H bertepatandengan 25 Januari 1997.

Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada PembukaanMuktamar VI Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Islamaanggota Organisasi Konperensi Islam (OKI)” di Jakarta, 29Oktober 1997.

Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada Sumpah JabatanPresiden Republik Indonesia di Sidang Majelis Permusyawa-ratan Rakyat (MPR)” di Jakarta, 11 Maret 1998.

Sekretariat Negara, “Sambutan Presiden pada PencananganBulan Bakti LKMD dan LMD” di Piddie, Aceh, 13 Maret 1997.

Sekretariat Jenderal MPR RI 2001, Putusan sidang tahunan MPRtahun 2001.

Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, Putusan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; Sidang tahunanMPR RI Tahun 2002.

Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Resmi

Belitung dalam Angka. 2000. Belitung: BPS Kabupaen Belitungdan BAPPEKB.

Surakarta dalam Angka. 2000: BPS-BAPPEDA Surakarta.Data Monografi Kecamatan Manggar, 2001.Pidato Yusril Ihza Mahendra pada Acara Deklarasi Partai Bulan

Bintang. 26 Juli 1998.BB.


Wawancara

Abu Bakar Hamid. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Tanjung Pandan, Belitung.Wawancara 25 Mei.

Agus Bahtiar. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Tanjung Pandan, Belitung.Wawancara 20 Mei.

Assamad Aliza. 2002. KehidupanYusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Mangar, Belitung. Wawancara,23 Mei.

Eko Hernowo. 2002. KehidupanYusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Wawancara, 12 Juni.

Edy Sihaya. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Tanjung Pandan, Belitung.Wawancara, 27 Mei.

Ghazi Hussein. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Jakarta. Wawancara, 13 Juni.

Ibu Madjid. 2002. Kehidupan Amien Rais; Latar Belakang danPemikirannya. Solo. Wawancara, 25 Juni.

Immanuel. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Manggar, Belitung. Wawancara,24 Mei.

Ismail Sunny. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Jakarta. Wawancara, 7 Juni.

Rahman Uka. 2002. KehidupanYusril Ihza Mahendra: LatarBelakang Kehidupan dan Pemikirannya. Manggar, Belitung.Wawancara, 25 Mei.

Ramlan Mardjoened. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra:Latar Belakang dan Pemikirannya. Jakarta. Wawancara, 6Juni.

Rosihan Sahip. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: Latarbelakang dan Pemikiranyya. Tanjung Pandan. Wawancara, 20Mei.

RUJUKAN


Rosina Raliby. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Jakarta. Wawancara, 8 Juni.

Rurseha Sandon. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Manggar, Belitung. Wawancara,24 Mei.

Salman Yahya. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Manggar, Belitung. Wawancara,24 Mei.

Slamet Widodo. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Jakarta. Wawancara, 12 Juni.

Soleman. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: Latar Belakangdan Pemikirannya. Jakarta. Wawancara, 5 Juni.

Syamsuddin. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Tanjung Pandan, Belitung.Wawancara 26 Mei.

Syawalludin. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Tanjung Pandan, Belitung.Wawancara, 27 Mei.

Yudono Sukardi. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Manggar, Belitung. Wawancara,20 Mei.

Yuslaini Ihza. 2002. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: Latarbelakang dan Pemikirannya. Tanjung Pandan. Wawancara 20& 21 Mei.

Yusfi Ihza. 2002. KehidupanYusril Ihza Mahendra: Latarbelakang dan Pemikirannya. Manggar, Belitung. Wawancara24 Mei.

Yusril Ihza Mahendra. Kehidupan Yusril Ihza Mahendra: LatarBelakang dan Pemikirannya. Jakarta. Wawancara, Juli.

YUSRIL IHZA MAHENDRA384 RUJUKAN

Indeks

Partai Bulan Bintang (PBB)Speech writerRonggowarsitoDewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII)MasyumiHumpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)SoehartoNurcholish MadjidLafran PaneAchmad TirtosudiroDahlan RanuwiharjoPancasilaTAP MPRS No XXV Tahun 1966MuhammadiyahAl-IrsyadHOS TjokroaminotoK.H. Ahmad DahlanH. Agus SalimA.HassanMohammad NatsirH. Mas MansurAbdurrahman WahidDemokrasi TerpimpinOrde LamaMohammad NatsirHamkaMohammad RoemPrawotoSyafruddin PrawiranegaraIsa AnsyariKasman Singodimedjo


Munawir SjadzaliWahhabiPan-IslamismeIbnu TaimiyahModernismeSalafTajdidIshlahBassam TibiGibbWilfred C. SimithFazlur RahmanDeliar NoerMukti AliAhmad HassanBinderAli JinahMohammad IqbalAl AfghaniAbduhSayyid Ahmad KhanRobert N. BellahArnold ToynbeeNikki R. Keddie, John EspositoRasyid RidhoHassan al-BannaSayyid QutbMazhab HambaliIbnu Sa’udSayyid Ahmad SyahidSamanhudiMisi KristenSoekarnoKartosuwiryoAlimin

YUSRIL IHZA MAHENDRA386 RUJUKAN

Snouch HurgronjeAmien RaisKi Bagus HadikusumoJarnawi HadikusumoJamiat KharGeertzSukimanSarikat IslamMarxisSarekat Dagang Islam (SDI)Abdoel MoeisISDVAbikusno TjokrosuyosoPermufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan (PPPKI)Djawi HisworoMajelis Islam A’la Indonesia (MIAI)PSIIGAPIPartindoGerindoELS (Eropeesche Lagere School)HBSRaden Ajeng KartiniJusuf WibisonoAl GhazaliHindia BaruMr. SinggihPartai Nasional IndonesiaSosialisme MarxHarry J. BendaJong Islamieten Bond (JIB)MuhammadiyahNUSyekh Ahmad KhatibSiti Walidah


Fakih HasyimHizbul WathanA.R. FachruddinTaswirul AfkarAbdul Wahab HasbullahWiwohoMohammad HattaKi Hajar DewantaraPersisIkhwanul MuslimunAshabiyyahErnest RenanSyafi’i MaarifBengkuluMULOAl FatwaPembela IslamAl-UhsanNasionalis sekulerBandungHaji Abdullah AhmadAMSAkhmad SoorkattiNasionalisme IslamMuchtar LutfiRisalah Debat KebangsaanCapita SelectaToleransi IslamTan MalakaSjahrirAlisjahmanaSumitroAliminSosialisme putihSosialisme merah


DarsonoSumatera ThawalibTauhidMahmud YunusSyekh Jamil JambekSyekh Ibrahim Musa ParabekSyekh Thaher JalaluddinHaji RasulThaib UmarSyekh Haji Karim AmrullahZainuddin LabaiZainal Abidin AhmadRahmahRasuna SaidPermiDiniyah PuteriRasuna SaidRatnasariRasimah IsmailJamiat KhairPartai Arab IndonesiaAl-Urwat al-WutsqaAl-IrsyadPartai Islaam IndonesiaVolksraadMajelis Rayat IndonesiaHaji Faried Ma’rufAhmad KasmadHaji Kahar MuzzakirWondoamisenoTaufik IsmailModernis MuslimHisbullahPETAK.H. Wahid Hasyim


ShumubuDjajadiningratK.H. Hasyim AsyariTenno HeikaSikeireBPUPKIPiagam JakartaDI/TIIPerikatan Umat IslamPersatuan Umat IslamPUSAGerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)Amuntai, Kalimantan SelatanUUDSUUD RISOesman RalibyOsman RalibiK.H. Saifuddin ZuhriK.H. MasjkurSoedjatmokoRuslan AbdulganiArnold MononutuNyotoNasutionNegara KesatuanNegara serikatMosi IntegralPRRIIslam sebagai dasar negaraIzzul Islam wal MusliminAli SastroamidjojoH. JuandaHattaPERTIPSIIPKI


Pelajar Islam Indonesia (PII)Moctar LubisAl-Jamiyatul WasliyahHonoris causaGasbindoDemokrasi TerpimpinPDRIDemokrasi TerpimpinPSIM. Yunan NasutionAnwar HaryonoBoerhanuddin HarahapDPRGRManipolMassa mengambang (floating mass)Beurocratic polityPartai Demokrasi Islam IndonesiaSekularisasi IslamMedia DakwahSuara MasjidKISDIAhmad SumargonoH.J. NaroImrab KadirMintaredjaLukman HarunParmusiPDIPPPGolkarAsas PancasilaCSISAli MurtopoPater BeekOrde Baru


Negara sekulerEkstrem kiriEkstrem kananRUU PerkawinanAliran kepercayaanMPRKaum santriICMIUU Peradilan AgamaUU Pendidikan NasionalIslam politikIslam kultural HIPIISABRI HijauFaisal TanjungR. HartonoSubagioPrabowo SubiantoSyafri SyamsudinTunku AbduraahmanKuwaitArab SaudiFukudaKristenisasiRasyidiGerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII)K.H. ZarkasyiNeo-ModernisM. Dawam RahardjoAdi SasonoDjohan EffendiUsep FathuddinCak NurFazrur RahmanAbdul Qadir JaelaniDaud RasyidHajriyanto Y. Thohari


Daud YususfMalariSyafi’i AnwarTauhidYusril Ihza MahendraAswab MahasinHabibieLord ActonEtika Islam dalam PerpolitikanGagasan Amien RAisKeharusan DemokrasiHerman JohannesPelaupessy J. LeimenaI.J. KasimoPancasila sebagai Ideologi terbukaPeranan sosial politik ABRIUndang-undang ZakatDan ICMIPeranan Umat Islam di masa MendatangUniversitas AndalasKostradAdam MalikHarun ZeinHassan Basri DurinAlwi Dahlan Nuzul Qur’an 1917UNS12 Mei 1998Universitas TrisaktiBambang KesowoMegawati SukarnoputriPoros TengahMatori Abdul JalilHamzah Haz

Pemikiran dan Tindakan politiknya


Pencalonan PresidenMembangun sistem dan Amandemen KonstitusiPerjuangan Syariat IslamPenegakan Hak Asasi ManusiaManggarBelitungKesatuan Aksi Para Pelajar IndonesiaIbnu KhaldunIsmail SunyAbah IdrisUma Rurseha SandonPANVisi dan Misi PartaiD.N. AiditNatsir MudaHIPIIS (Himpunan untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial)Yusfi IhzaYuslaini IhzaYusron Ihza


Tentang Penulis

IRDAUS SYAM, lahir Sukabumi,Jawa Barat 18 Oktober 1961,adalah staf pengajar di Universi-

tas Nasional-Jakarta. Anak dari se-orang perwira Angkatan Darat Alm.Syamsudar dan Siti Aisyah. Menem-puh pendidikan Sekolah Dasar diKODAM V JAYA dan SD Negeri ISahardjo (1973), serta Madrasah Tar-biyathul Ihsan, Gandaria Ilir Keba-yoran, Jakarta; SMP 17 (1976) danSMA 28 (1980) Jakarta. Menyelesaikan Sarjana Muda (Bachelor)Program Studi Ilmu Politik dengan karya ilmiah berjudulKepemimpinan Politik Nabi Muhammad di Kota Madinah(1984); Pada tahun 1986, lulus dari S1 di Universitas Nasionaldalam Program Studi Sosiologi dan Perubahan Sosial denganskripsi berjudul Islam dalam Pemikiran Politik Soekarno1926-1945. Melanjutkan Program S2 (Master) di UniversitasNasional Program Studi Ilmu Politik (1992) dan Universitas In-donesia (1997), Jakarta, Program Studi Antropologi Politik,dengan tesis berjudul Kepemimpinan Kiai di PerkampunganIslam Modern Islamic Village Kelapa Dua Tanggerang.Pada tahun 2000, mengikuti pendidikan Ph.D (Doktor Falsafah)Program Studi Ilmu Politik dengan bidang kajian PemikiranPolitik Indonesia Baru mengenai Pemikiran Politik ModernisIslam di Indonesia, pada Program Studi Ilmu Politik di FakultasSains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti KebangsaanMalaysia (UKM), Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Dalam bidang organisasi, masa SD dan SMP aktif di Kepra-mukaan, di SMA, terpilih sebagai Ketua OSIS SMA 28 (1978-

F


1979), Ketua Pemuda Kompleks AKABRI (1979-1983), WakilSekretaris IKOSIS DKI Jaya (1979-1980). Berbagai jabatan mam-pir di pundaknya dalam kegiatan semasa kemahasiswaan, danberlanjut selaku akademisi maupun aktifis sosial lainnya. Antaralain: Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fak.Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Nasional (1982-83). BidangEkstra Sekretaris HMI Cabang Jakarta (1982-1983), LDMICabang Jakarta (1982), PB HMI bidang Kader (1983-85). WakilSekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) DKI Jaya (1989-2003), Sekretaris Lembaga Penelitian dan PengembanganMasyarakat (LPPM) Universitas Nasional (1989-1995), AnggotaSenat Fakultas (1993-1996), Ketua Yayasan Bumi (1992), WakilSekretaris Yayasan Tawakal (1995), Sekretaris Jenderal GerakanPersaudaraan Muslim Indonesia (GPMI-2000-2003). Pernahmengikuti sejumlah seminar, works shop dan kongres di dalamdan di luar negeri, pernah terlibat dalam Tim Investigasi bersamaLSM terhadap peristiwa sosial politik yang terjadi di Tanah Air.

Selain sejumlah tulisan dan puisi yang pernah dimuat di me-dia, buku yang pernah diterbitkan adalah, Pengantar Ideologidan Prinsip Kemasyarakatan dalam Islam (1984); Manusiadalam Sains Islam (1990); Lingkungan Hidup Berkeadilan(1992); Khalifah dan Pemimpin (1996), Amien Rais danYusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern(2003).

Saya kagum atas perjalanan hidup dan karir saudara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. yang ditungakan dalam buku ini yang menggambarkan kesuksesan melewati riak-riak besar dan kecil dari zaman Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur dan Presiden Megawati. Selain menjabat sebagai pimpinan partai politik yang menampung inspirasi dan aspirasi rakyat, beliau juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Buku ini menggambarkan pikiran dan perjalanan hidupnya, kami mengharap-kan buku ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembacaan, penelaahan dan pengembangan pikiran dalam mengarungi samudera kehidupan baik dalam ilmu, pengabdian kepada bangsa dan negara, serta ketaatan pada agama, hukum dan perundang-undangan.

H.Soetardjo Soerjogoeritno, B. Sc.Wakil Ketua DPR RI/Korpol

Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu tokoh yang turut mewarnai pentas politik Indonesia. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, perjalanan hidup yang dilaluinya tentu saja layak dijadikan objek dokumentasi sejarah sebagaimana tercermin dalam buku ini, sehingga sebagian diri kita bisa mengambil pelajaran dari setiap sisi kebaikan dan kelebihan yang dimilikinya.

K.H. Ahmad Hasyim MuzadiKetua Umum PBNU

Memahami gaya kepemimpinan dan visi politik Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kita pada sosok tokoh modernis Islam Agus Salim dan Mohammad Natsir. Mereka mampu mengkombinasikan antara politik dan ideologi yang membangun inspirasi umat dengan jalan kenegarawanan yang menggali (kedalam) konsep ideologi islam, prinsip demokrasi, konsistensi dan kesederhanaan.Yusril Ihza Mahendra adalah sosok pribadi bak ombak tenang yang lebih bersandar kepada prinsip “dasar” kedalam “Sebuah idealita”. Ia tak berkutat pada kalkulasi politik semasa-tindakan politiknya berupaya menjadikan investasi umat islam dalam “pertarungan politik ke depan.”Mampukah ia menjawab tantangan dan mengayuh biduk perahu NKRI ini? Peluang dan kemungkinan itu terpulang padanya sebagai pelaku sejarah “Indonesia Baru”.

ISBN 978-623-252-931-1 (PDF)

Jl. Cendrawasih Raya A27/4 Pondok Safari IndahPondok Aren, Kota Tangerang Selatan - 15223Phone/WA: 0811 9882 118 / 021-731 4567 E-mail : [email protected], Web : indocamp.id

Drs. Fird

aus Syam

, M.A

.YU

SRIL IHZA

MA

HEN

DRA

PERJALANAN

HID

UPPEM

IKIRAN D

AN TIN

DAKAN

POLITIK

Documents

Saya kagum atas perjalanan hidup dan karir saudara Prof. Dr ...repository.unas.ac.id/1647/1/ISI=YusrilIhzaMahendra=15x22...Saya kagum atas perjalanan hidup dan karir saudara Prof