SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Hukum UNTAG …

1

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2 Dosen : Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2

HALAMAN PENGESAHAN SAP

Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2 Dosen : Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum

Tanggal Verifikasi : 1 Agustus 2013 Pejabat yang Memverifikasi : Sekretaris Bidang Akademik

Tanggal Pengesahan : 2 September 2013 Pejabat yang Mengesahkan : Ketua Program

Ketua Program Sekretaris Bidang Akademik Perwakilan Dosen

Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM Dr. Mashari, SH, M.Hum Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum NRP. 111124 NRP. 111124 NRP. 1111135

3


PERTEMUAN KE-I

Fakultas : Hukum Program : Magister Program Studi : Ilmu Hukum Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2

STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan pengertian advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas

sebagai etika dan profesi. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi. 3. Mahasiswa menggambarkan advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi.

MATERI POKOK 1. advokat, 2. perkembangan mutakhir profesi beracara, 3. moralitas sebagai etika dan profesi.

4

METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan

mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Waktu

Kegiatan Awal

1. Menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas

2. Menjelaskan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa

3. Menjelaskan tentang Nilai Nasionalisme dalam kaitannya dengan Hukum Advokasi & Pemasyarakatan

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi.

2. Umpan balik mahasiswa

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Kesimpulan materi - Evaluasi kehadiran mahasiswa

20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : Komputer, LCD, Wall Sreen, Pointer, Gambar Video, Boardmaker Sumber :

1. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005. 2. R. Subekti, hukum Aara Perdata, binna Ciptta , jakrta, 1982. 3. Lasdin Wilas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989.

PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa

5

2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:

1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

6


PERTEMUAN KE-II


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tenttang Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat

dan Officium Nobile 2. Mahasiswa memiliki kemampuan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile 3. Mahasiswa menggambarkan Perlindungan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium

Nobile

MATERI POKOK 1. Status Advokat 2. Peran Yuridis Profesi Advokat 3. Profesi Advokat dan Officium Nobile

7


mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN


Kegiatan Awal



10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile


70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Mach. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dann Praktek, penerbit Mandar Maju,bandung,2001

2. E. Sumaryono,, Etika Profesi Hukum, Kanisuius, Yogykarta,, 1995. 3. Adnan Buyung Nasution, Legal Assistence and Access to Justice in Indonesia, 1976.

PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran

8

3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:


9


PERTEMUAN KE-III


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat.. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat.. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi

Advokat.. 2. Mahasiswa memiliki Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat.. 3. Mahasiswa menggambarkan Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat..

MATERI POKOK 1. Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, 2. Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian


mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari;

10

2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN


Kegiatan Awal



10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat..


70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Vide Ddarmawan, Hukuum Acara Pidan Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989 2. Ny. retno Wulan Sutanntio, Hukum Acara Perdata dlam Tteori dan Praktek 3. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,

LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,

PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik

11

Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

12


PERTEMUAN KE-IV


STANDAR KOMPETENSI Mengetahui, mengerti, memahami, menganalisa dan menilai Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana dilihat dari latar belakang sejarah bantuan hukum. KOMPETENSI DASAR 1. Menggambarkan bantuan hukum dalam masyarakat dari aspek aces to justice. 2. Memahami bantuan hukum yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Memahami bantuan hukum dan manfaatnya bagi masyarakat miskin secara ekonomi. 4. Menganalisis latar belakang perlunya pengaturan bantuan hukum. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa memiliki kemampuan menggambarkan bantuan hukum di dalam masyarakat dari aspek acces to justise. 2. Mahasiswa dapat memahami bantuan hukum yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum. 3. Mahasiswa dapatMemahami bantuan hukum dan manfaatnya bagi masyarakat miskin secara ekonomi 4. Mahasiswa dapat menganalisis latar belakang perlunya pengaturan bantuan hukum.

13

MATERI POKOK Latar Belakang Timbulnya Bantuan Hukum 1. Sejarah Bantuan hukum di Indonesia. 2. Konsep Bantuan hukum dan Perkembangannya 3. Ruang Lingkup dan Jenis jenis bantuan Hukum. 4. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan

mengkaitkannya dengan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan .

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN


Kegiatan Awal

1. Menjelaskan tentang tata krama kampus 2. Menjelaskan komponen penilaian dan metode

penilaian 3. Menjelaskan pokok-pokok materi yang akan

dibahas 4. Menjelaskan kompetensi yang akan diperoleh

mahasiswa 5. Motivasi sukses belajar 6. Pre-tes lisan

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan secara deskripstif Bantuan Hukum.

2. Menjelaskan secara deskripstif Bantuan Hukum yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

3. Menjelaskan pentingnya bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.

70 menit inti

14

4. Mahasiswa dapat menganalisis latar belakang perlunya pengaturan bantuan hukum di Indonesia.

5. Umpan balik dari mahasiswa Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : Komputer, LCD, Wall Sreen, Pointer, Gambar Video,

Boardmaker Sumber :

1. Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.

2. Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.

PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:


15


PERTEMUAN KE-V


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan perwujudan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi orang miskin. KOMPETENSI DASAR 1. Mempelajari perlunya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 2. Menganalisis kebutuhan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 3. Menganalisis implementasi dan aplikasi perwujudan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak

mampu secara ekonomi. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa memiliki pemahaman perlunya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 2. Mahasiswa memiliki pemahaman nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara

ekonomi. 3. Mahasiswa dapat menganalisis implementasi dan aplikasi perwujudan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. MATERI POKOK 1. Pemberian Bantuan Hukum. 2. Mekanisme pemberian Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin

16

3. Tanggung Jawab Negara Dalam memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap orang miskin yang menghadapi masalah hukum. 4. Konsep negara hukum sebagai landasan berpijak dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan

mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan.



Kegiatan Awal



3. Gambaran tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan secara deskripstif empirik tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

2. Menjelaskan nilai-nilai nasionalisme 3. Menjelaskan korelasi deskripsi empirik orde

dengan nilai-nilai nasionalisme 4. Umpan balik dari mahasiswa

70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


17

1. Abdul Hakim G. Nusantara, 1981, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural, Penerbit Alumni, Bandung.

2. Todung Mulya Lubis, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.



18


PERTEMUAN KE-VI


STANDAR KOMPETENSI Menguraikan negara dan bantuan hukum di Indonesia. KOMPETENSI DASAR 1. Negara dan bantuan hukum di Indonesia. 2. Menakar substansi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Menjelaskan akses keadilan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 4. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.

TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa dapat mengetahui, mengerti dan memahami pengertian negara dan bantuan hukum 2. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami substansi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 3. Mahasiswa dapat menjelaskan akses keadilan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui bahwa negara menjamin hak konstitusional orang miskin. MATERI POKOK Memahami peraturan hukum perlindungan perempuan 1. Pengertian Negara dan bantuan hukum di Indonesia 2. Memahami Undang - Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.. 3. Pemahaman arti pentingnya perlindungan hukum terhadap orang miskin.

19


mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. 3. Project Based Learning, yaitu mengerjakan tugas yang dikumpulkan dan didiskusikan pada tatap muka ke-empat



Kegiatan Awal



10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan pengertian negara dan bantuan hukum

2. Latar belakang terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

3. Menjelaskan hak konstitusional 4. Umpan balik dari mahasiswa

70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

2. Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hokum

20



21


PERTEMUAN KE-VII


STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian tengah semester. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Tengah Semester. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. MATERI POKOK Pertemuan I – VI METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis

22


Tahap Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Waktu Kegiatan Awal

Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang ujian tengah semester.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti Mahasiswa Menjawab soal ujian tengah semester 70 menit inti Kegiatan Akhir

Dosen Mengumpulkan hasil ujian Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Tengah semester

10 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:


23


PERTEMUAN KE-VIII

Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2 SKS

STANDAR KOMPETENSI Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. KOMPETENSI DASAR 1. Menjelaskan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau oganisasi kemasyarakatan. 2. Menjelaskan perlunya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. 3. Memahami penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin.

TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau oganisasi

kemasyarakatan. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam beradu argumentasi dalam suatu diskusi. 3. Mahasiswa akan terlatih dalam menganalisa suatu masalah. MATERI POKOK Perlindungan perempuan dan anak dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang 1.Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 2.Perlunya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

24

METODE PEMBELAJARAN Cooperative learning, yaitu melakukan bahasan terhadap tugas yang diberikan oleh dosen secara berkelompok. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN


Kegiatan Awal

1. Menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas.


10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan arti pentingnya pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma.

2. Memahami pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma

70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California

2. Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Op. cit. hlm. 26.

3. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma.

PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran

25

3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:


26


PERTEMUAN KE-IX


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan Bantuan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka di Kepolisian. KOMPETENSI DASAR 1. Memahami pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana sesuai dengan undang-undang. 2. Mengerti pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Kepolisian. 3. Menjelaskan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil.

TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahamiBantuan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Di Kepolisian. 2. Mahasiswa mengerti berbagai alasan pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana sesuai dengan Undang - Undang. 3. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai hak hukum individu pada proses penuntutan dan persidangan. MATERI POKOK Pengertian bantuan hukum dalam perkara pidana sesuai dengan Undang-undang. 1. Hak setiap orang mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum. 2. Hak hukum individu pada proses penuntutan dan persidangan 3. Pelanggaran hak hukum individu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

27

METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat normatif sebagaimana

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan.



Kegiatan Awal

1. Menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas.


10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan arti pentingnya pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma.

2. Memahami pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma

70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” oleh Mulyana W. Kusumah, sebagaimana dimuat dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah

2. Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Op. cit. hlm. 26.

3. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma.

28



29


PERTEMUAN KE-X


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. KOMPETENSI DASAR 1. Mengetahui, mengerti dan memahami tanggung jawan negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat

tidak mampu. 2. Mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan pasal-pasal tindak pidana pornografi yang melindungi anak. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum. 3. Mahasiswa menggambarkan penerapan sanksi bagi pelanggar bantuan hukum.

30

MATERI POKOK Perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 1. Pasal-pasal perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2. Sanksi pidana dalam tindak pidana bantuan hukum. METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan






10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan pasal-pasal yang mengatur perlindungan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.


70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, hlm. 26.

2. Sartono dan Bhekti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar Advokat. 3. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta, 1977),.

31



32


PERTEMUAN KE-XI


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tanggung jawab negara dalam memberikan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. KOMPETENSI DASAR 1. Mengetahui, mengerti dan memahami tanggung jawan negara Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam

Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. 2. Mengetahui, mengerti dan memahami Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada

Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam

Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan menguraikan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam Perkara

Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. 3. Mahasiswa menggambarkan penerapan sanksi bagi pelanggar bantuan hukum.

33

MATERI POKOK 1. Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana 2. Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian.







10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana , dan . Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian.


70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 27.

2. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.199.

3. Faisal, 2012, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Jakarta, h. 127.

34

PENILAIAN Indikator Penilaian : 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

35


PERTEMUAN KE-XII


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tanggung jawab negara dalam Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami tanggung jawab Negara dalam Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di

Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian 2. Mahasiswa memiliki kemampuan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan

dan Penyidikan di Kepolisian 3. Mahasiswa menggambarkan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan

Penyidikan di Kepolisian. MATERI POKOK 1. Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, 2. Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian

36





Kegiatan Awal



10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian.


70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,

2. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,

3. Adnan Buyung Nasution, Legal Assistence and Access to Justice in Indonesia, 1976.

37



38


PERTEMUAN KE-XIII


STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi 2. Mahasiswa memiliki kemampuan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi 3. Mahasiswa menggambarkan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi

MATERI POKOK

Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi an



39





10 menit pengantar

Kegiatan Inti

1. Menjelaskan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi


70 menit inti

Kegiatan Akhir


20 menit evaluasi


1. Rusli Muhammad, 2012, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial, UII Yogyakarta Press, Yogyakarta

2. Binziad Kadafi, dkk, 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 158.

3. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta


1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban

40

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

41


PERTEMUAN KE-XIV


STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian akhir semester. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Akhir Semester. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. MATERI POKOK Pertemuan I - XIII METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis

42



Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang ujian akhir semester.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

Mahasiswa Menjawab soal ujian akhir semester 70 menit inti

Kegiatan Akhir

Dosen Mengumpulkan hasil ujian Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Akhir semester

10 menit evaluasi

ALATDAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:


Documents

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Hukum UNTAG …