SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Hukum UNTAG …

SAP Hk. Advokasi & PemasyarakatanSATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2 Dosen : Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
HALAMAN PENGESAHAN SAP
Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2 Dosen : Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum
Tanggal Verifikasi : 1 Agustus 2013 Pejabat yang Memverifikasi : Sekretaris Bidang Akademik
Tanggal Pengesahan : 2 September 2013 Pejabat yang Mengesahkan : Ketua Program
Ketua Program Sekretaris Bidang Akademik Perwakilan Dosen
Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM Dr. Mashari, SH, M.Hum Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum NRP. 111124 NRP. 111124 NRP. 1111135
3
PERTEMUAN KE-I
Fakultas : Hukum Program : Magister Program Studi : Ilmu Hukum Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan pengertian advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas
sebagai etika dan profesi. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi. 3. Mahasiswa menggambarkan advokat, perkembangan mutakhir profesi beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi.
MATERI POKOK 1. advokat, 2. perkembangan mutakhir profesi beracara, 3. moralitas sebagai etika dan profesi.
4
mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Tahap Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Waktu
Kegiatan Awal
3. Menjelaskan tentang Nilai Nasionalisme dalam kaitannya dengan Hukum Advokasi & Pemasyarakatan
10 menit pengantar
2. Umpan balik mahasiswa
20 menit evaluasi
ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : Komputer, LCD, Wall Sreen, Pointer, Gambar Video, Boardmaker Sumber :
1. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005. 2. R. Subekti, hukum Aara Perdata, binna Ciptta , jakrta, 1982. 3. Lasdin Wilas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989.
PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa
5
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:
1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
6
PERTEMUAN KE-II
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tenttang Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat
dan Officium Nobile 2. Mahasiswa memiliki kemampuan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile 3. Mahasiswa menggambarkan Perlindungan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium
Nobile
MATERI POKOK 1. Status Advokat 2. Peran Yuridis Profesi Advokat 3. Profesi Advokat dan Officium Nobile
7
mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Awal
10 menit pengantar
1. Menjelaskan Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile
20 menit evaluasi
1. Mach. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dann Praktek, penerbit Mandar Maju,bandung,2001
2. E. Sumaryono,, Etika Profesi Hukum, Kanisuius, Yogykarta,, 1995. 3. Adnan Buyung Nasution, Legal Assistence and Access to Justice in Indonesia, 1976.
PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
8
3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:
9
PERTEMUAN KE-III
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat.. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat.. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi
Advokat.. 2. Mahasiswa memiliki Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat.. 3. Mahasiswa menggambarkan Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat..
MATERI POKOK 1. Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, 2. Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian
METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan
mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari;
10
2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Awal
10 menit pengantar
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Laarangan Bagi Advokat..
20 menit evaluasi
1. Vide Ddarmawan, Hukuum Acara Pidan Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989 2. Ny. retno Wulan Sutanntio, Hukum Acara Perdata dlam Tteori dan Praktek 3. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik
11
Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
12
PERTEMUAN KE-IV
STANDAR KOMPETENSI Mengetahui, mengerti, memahami, menganalisa dan menilai Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana dilihat dari latar belakang sejarah bantuan hukum. KOMPETENSI DASAR 1. Menggambarkan bantuan hukum dalam masyarakat dari aspek aces to justice. 2. Memahami bantuan hukum yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Memahami bantuan hukum dan manfaatnya bagi masyarakat miskin secara ekonomi. 4. Menganalisis latar belakang perlunya pengaturan bantuan hukum. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa memiliki kemampuan menggambarkan bantuan hukum di dalam masyarakat dari aspek acces to justise. 2. Mahasiswa dapat memahami bantuan hukum yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. 3. Mahasiswa dapatMemahami bantuan hukum dan manfaatnya bagi masyarakat miskin secara ekonomi 4. Mahasiswa dapat menganalisis latar belakang perlunya pengaturan bantuan hukum.
13
MATERI POKOK Latar Belakang Timbulnya Bantuan Hukum 1. Sejarah Bantuan hukum di Indonesia. 2. Konsep Bantuan hukum dan Perkembangannya 3. Ruang Lingkup dan Jenis jenis bantuan Hukum. 4. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan
mengkaitkannya dengan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan .
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Awal
1. Menjelaskan tentang tata krama kampus 2. Menjelaskan komponen penilaian dan metode
penilaian 3. Menjelaskan pokok-pokok materi yang akan
dibahas 4. Menjelaskan kompetensi yang akan diperoleh
mahasiswa 5. Motivasi sukses belajar 6. Pre-tes lisan
10 menit pengantar
2. Menjelaskan secara deskripstif Bantuan Hukum yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.
3. Menjelaskan pentingnya bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.
70 menit inti
4. Mahasiswa dapat menganalisis latar belakang perlunya pengaturan bantuan hukum di Indonesia.
5. Umpan balik dari mahasiswa Kegiatan Akhir
- Kesimpulan materi - Evaluasi kehadiran mahasiswa
20 menit evaluasi
ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : Komputer, LCD, Wall Sreen, Pointer, Gambar Video,
Boardmaker Sumber :
1. Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
2. Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.
PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:
15
PERTEMUAN KE-V
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan perwujudan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi orang miskin. KOMPETENSI DASAR 1. Mempelajari perlunya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 2. Menganalisis kebutuhan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 3. Menganalisis implementasi dan aplikasi perwujudan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak
mampu secara ekonomi. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa memiliki pemahaman perlunya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 2. Mahasiswa memiliki pemahaman nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara
ekonomi. 3. Mahasiswa dapat menganalisis implementasi dan aplikasi perwujudan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi
masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. MATERI POKOK 1. Pemberian Bantuan Hukum. 2. Mekanisme pemberian Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin
16
3. Tanggung Jawab Negara Dalam memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap orang miskin yang menghadapi masalah hukum. 4. Konsep negara hukum sebagai landasan berpijak dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan
mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan.
Kegiatan Awal
1. Menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas
2. Menjelaskan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa
3. Gambaran tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
10 menit pengantar
1. Menjelaskan secara deskripstif empirik tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Menjelaskan nilai-nilai nasionalisme 3. Menjelaskan korelasi deskripsi empirik orde
dengan nilai-nilai nasionalisme 4. Umpan balik dari mahasiswa
70 menit inti
20 menit evaluasi
17
1. Abdul Hakim G. Nusantara, 1981, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural, Penerbit Alumni, Bandung.
2. Todung Mulya Lubis, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
18
PERTEMUAN KE-VI
STANDAR KOMPETENSI Menguraikan negara dan bantuan hukum di Indonesia. KOMPETENSI DASAR 1. Negara dan bantuan hukum di Indonesia. 2. Menakar substansi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Menjelaskan akses keadilan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 4. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.
TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa dapat mengetahui, mengerti dan memahami pengertian negara dan bantuan hukum 2. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami substansi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 3. Mahasiswa dapat menjelaskan akses keadilan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui bahwa negara menjamin hak konstitusional orang miskin. MATERI POKOK Memahami peraturan hukum perlindungan perempuan 1. Pengertian Negara dan bantuan hukum di Indonesia 2. Memahami Undang - Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.. 3. Pemahaman arti pentingnya perlindungan hukum terhadap orang miskin.
19
mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari; 2. Umpan balik, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan dan atau pendapat terkait dengan pokok bahasan. 3. Project Based Learning, yaitu mengerjakan tugas yang dikumpulkan dan didiskusikan pada tatap muka ke-empat
Kegiatan Awal
10 menit pengantar
1. Menjelaskan pengertian negara dan bantuan hukum
2. Latar belakang terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
3. Menjelaskan hak konstitusional 4. Umpan balik dari mahasiswa
70 menit inti
20 menit evaluasi
1. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
2. Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hokum
20
21
PERTEMUAN KE-VII
STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian tengah semester. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Tengah Semester. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. MATERI POKOK Pertemuan I – VI METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis
22
Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang ujian tengah semester.
10 menit pengantar
Kegiatan Inti Mahasiswa Menjawab soal ujian tengah semester 70 menit inti Kegiatan Akhir
Dosen Mengumpulkan hasil ujian Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Tengah semester
10 menit evaluasi
ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:
23
PERTEMUAN KE-VIII
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum Mata Kuliah : Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan Kode Mata Kuliah : MKL-14 SKS : 2 SKS
STANDAR KOMPETENSI Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. KOMPETENSI DASAR 1. Menjelaskan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau oganisasi kemasyarakatan. 2. Menjelaskan perlunya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. 3. Memahami penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin.
TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau oganisasi
kemasyarakatan. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam beradu argumentasi dalam suatu diskusi. 3. Mahasiswa akan terlatih dalam menganalisa suatu masalah. MATERI POKOK Perlindungan perempuan dan anak dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang 1.Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. 2.Perlunya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
24
Kegiatan Awal
10 menit pengantar
1. Menjelaskan arti pentingnya pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma.
2. Memahami pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma
70 menit inti
20 menit evaluasi
1. Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California
2. Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Op. cit. hlm. 26.
3. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma.
PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
25
3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:
26
PERTEMUAN KE-IX
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan Bantuan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka di Kepolisian. KOMPETENSI DASAR 1. Memahami pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana sesuai dengan undang-undang. 2. Mengerti pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Kepolisian. 3. Menjelaskan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil.
TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahamiBantuan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Di Kepolisian. 2. Mahasiswa mengerti berbagai alasan pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana sesuai dengan Undang - Undang. 3. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai hak hukum individu pada proses penuntutan dan persidangan. MATERI POKOK Pengertian bantuan hukum dalam perkara pidana sesuai dengan Undang-undang. 1. Hak setiap orang mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum. 2. Hak hukum individu pada proses penuntutan dan persidangan 3. Pelanggaran hak hukum individu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.
27
Kegiatan Awal
10 menit pengantar
1. Menjelaskan arti pentingnya pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma.
2. Memahami pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma
70 menit inti
20 menit evaluasi
1. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” oleh Mulyana W. Kusumah, sebagaimana dimuat dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah
2. Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Op. cit. hlm. 26.
3. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma.
28
29
PERTEMUAN KE-X
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. KOMPETENSI DASAR 1. Mengetahui, mengerti dan memahami tanggung jawan negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat
tidak mampu. 2. Mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan pasal-pasal tindak pidana pornografi yang melindungi anak. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum. 3. Mahasiswa menggambarkan penerapan sanksi bagi pelanggar bantuan hukum.
30
MATERI POKOK Perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 1. Pasal-pasal perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2. Sanksi pidana dalam tindak pidana bantuan hukum. METODE PEMBELAJARAN 1. Contextual Instruction, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan
10 menit pengantar
20 menit evaluasi
1. Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, hlm. 26.
2. Sartono dan Bhekti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar Advokat. 3. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta, 1977),.
31
32
PERTEMUAN KE-XI
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tanggung jawab negara dalam memberikan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. KOMPETENSI DASAR 1. Mengetahui, mengerti dan memahami tanggung jawan negara Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam
Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. 2. Mengetahui, mengerti dan memahami Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada
Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam
Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan menguraikan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam Perkara
Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian. 3. Mahasiswa menggambarkan penerapan sanksi bagi pelanggar bantuan hukum.
33
MATERI POKOK 1. Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana 2. Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian.
10 menit pengantar
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana , dan . Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian.
20 menit evaluasi
1. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 27.
2. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.199.
3. Faisal, 2012, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Jakarta, h. 127.
34
PENILAIAN Indikator Penilaian : 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
35
PERTEMUAN KE-XII
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan tanggung jawab negara dalam Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami tanggung jawab Negara dalam Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di
Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian 2. Mahasiswa memiliki kemampuan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan
dan Penyidikan di Kepolisian 3. Mahasiswa menggambarkan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan
Penyidikan di Kepolisian. MATERI POKOK 1. Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, 2. Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian
36
Kegiatan Awal
10 menit pengantar
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian.
20 menit evaluasi
1. Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
2. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
3. Adnan Buyung Nasution, Legal Assistence and Access to Justice in Indonesia, 1976.
37
38
PERTEMUAN KE-XIII
STANDAR KOMPETENSI Menjelaskan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi. KOMPETENSI DASAR Mengetahui, mengerti dan memahami Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Mahasiswa mengetahui, mengerti dan memahami Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi 2. Mahasiswa memiliki kemampuan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi 3. Mahasiswa menggambarkan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi
MATERI POKOK
39
10 menit pengantar
1. Menjelaskan Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi
20 menit evaluasi
1. Rusli Muhammad, 2012, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial, UII Yogyakarta Press, Yogyakarta
2. Binziad Kadafi, dkk, 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 158.
3. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
40
Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
41
PERTEMUAN KE-XIV
STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian akhir semester. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Akhir Semester. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. MATERI POKOK Pertemuan I - XIII METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis
42
Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang ujian akhir semester.
10 menit pengantar
Kegiatan Akhir
10 menit evaluasi
ALATDAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Hukum UNTAG …

Text of SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Hukum UNTAG …

A. Sungai - untag-sby.ac.id

“Perpaduan antara ilmu manajemen, strategi bisnis dan · erja di dunia ang eri perkuliahan ... eri perkuliahan dan dapat menambah a. 8 Universitas Multimedia Nusantara Magister

Magister Kenotariatanetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/163187/potongan/Chapter1FulLtext.pdf · mengukir kenangan yang indah selama perkuliahan. ... 3. Kewenangan Pejabat Pembuat

BAB 1 PASCASARJANA - pasca.um.ac.idpasca.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Kurikulum-Magister-dan... · Untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan dan pembimbingan tesis dan ... melainkan

Analisa Perbandingan - UNTAG SMG

Otonomi Daerah - untag-smd.ac.id

BABV - untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/Hukum Perjanjian...SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) ... Internasional dan Hukum Nasional Indonesia ... Menjelaskan

BORANG EVALUASI DIRI · 2019. 3. 27. · [BORANG EVALUASI DIRI MAGISTER ILMU HUKUM] March 25, 2019 Dokumen Akreditasi Magister Ilmu Hukum FH-UH, 2019 iv Prasarana dan sarana perkuliahan

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP Hukum Siber.pdf · PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 ... Mahasiswa mampu

PANDUANUNGGAHMANDIRI - untag-sby.ac.id

TUGAS AKHIR - untag-sby.ac.id

BABII TINJAUANPUSTAKA - untag-sby.ac.id

Perlindungan Hutan 2 - UNTAG

BABII DASARTEORI - untag-sby.ac.id

No Keterangan Tanggal Program Magister Terapan POLITEKNIK ... Prodi MTRI 2019 .pdf · GelombangI Gelombang I Catatan: Pelaksanaan Perkuliahan. Visi Menghasilkan lulusan magister terapan

Magister Ilmu Hukum UNTAG Semarang - Magister Hukum … · Hukum Transaksi Elektronik & C ber Crimes Politik Hukum Ketena ak -aan MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI KEILMUAN HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER TERAPAN KESEHATAN - poltekkes … · Proses perkuliahan tutorial discussion dan/ atau mini lecture. ... Bank BNI akan memberikan bukti pembayaran yang di dalamnya

STANDAR 1.VISI, MISI, TUJUANDAN SASARAN, SERTASTRATEGI ... 3-A_1.pdf · Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (VMTS) Program Studi Magister ManajemenUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag

Abstrak - untag-sby.ac.id

LAMPIRAN - untag-sby.ac.id

TESIS - untag-sby.ac.id

MAKALAH - untag-sby.ac.id

Small Business - UNTAG

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/Hukum Internasional.pdf · SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah : Hukum Internasional Kode Mata Kuliah

MODUL - Untag Banyuwangi

untag-smd.ac.iduntag-smd.ac.id/files/SURAT REKOMENDASI.pdf · untag-smd.ac.id

JADWAL PERKULIAHAN MBKM · 2020. 9. 25. · jadwal perkuliahan semester gasal 2019/2020 fakultas taknik program studi magister teknik sipil hari waktu tatap muka kmk smt mata kuliah

Risk budgeting - UNTAG

(UNTAG) Tugas Bu Inge

Documents

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Hukum UNTAG …

Text of SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Hukum UNTAG …