1

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 1 (Satu)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem norma hukum di Republik

Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem

norma hukum di Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Materi Pembelajaran : Statistika dan dinamika sistem norma, hukum sebagai sistem norma dinamik yang vertikal dan horizontal,

umum dan individual, abstrak dan konkrit, terus menerus dan sekali-selesai, serta tunggal dan berpasangan,

norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, daya laku dan daya guna norma hukum, hierarkhi norma

hukum dan norma hukum negara, norma fundamental negara dan aturan dasar negara/aturan pokok negara,

peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, serta sistem norma hukum menurut UUD NRI Tahun 1945.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem norma hukum di Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang norma hukum, norma hukum dalam negara, dan sistem norma hukum di Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3. Penutup (10

Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi

Mencatat pokok-pokok materi

LCD (Hand-Out, Hard

2

Menitt) pertemuan ke-2. pertemuan ke-2. Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 2 (Dua)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami lembaga negara, lembaga pemerintah dan perundang-undangan (sebelum dan

sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)

D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan lembaga negara dan

perundang-undangan (sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)

E. Materi Pembelajaran : Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, presiden penyelenggara pemerintahan dan perundang-

undangan, dewan perwakilan rakyat pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama presiden, serta lembaga-lembaga negara lainnya, menteri-menteri negara, kepala lembaga pemerintah

nonkementerian, direktorat jenderal kementerian, bdan hukum negara, pemerintah daerah dan kepala daerah.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

3

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang lembaga negara, lembaga pemerintah dan perundang-undangan (sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang lembaga negara, lembaga pemerintah dan perundang-undangan (sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945)

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-3.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-3.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan. I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1

(Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007,

2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya), Penerbit

Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 3 (Tiga)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

4

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan negara Republik Indonesia.

E. Materi Pembelajaran : Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 1 Tahun 1950, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR

No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004, dan UU No. 12 Tahun 2011, serta jenis peraturan perundang-

undangan di tingkat pusat, tingkat daerah, peninggalan Belanda, peninggalan zaman orde lama, dan

peninggalan zaman orde baru.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-4.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-4.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran

pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-3.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

5

NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 4 (Empat)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami fungsi dan materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan fungsi dan materi muatan

berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

E. Materi Pembelajaran : Fungsi dan materi muatan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan

presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga pemerintahan nonkementerian, peraturan direktur

jenderal kementerian, badan hukum negara, peraturan daerah dan pearturan kepala daerah.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang ungsi dan materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang ungsi dan materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-5.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-5.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

6

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 5 (Lima)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik.

E. Materi Pembelajaran : Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (menurut I.C. van der Vlies), asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang patut (menurut A. Hamid S. Attamimi), asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik menurut UU No. 12 Tahun 2011, serta penerapan asas pembentukan

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

7

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-6.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-6.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 6 (Enam)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan

8

peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pembentukan undang-undang.

D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pembentukan undang-

undang. E. Materi Pembelajaran : Proses pembentukan undang-undang (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011), proses penyiapan Rancangan

Undang-undang dari pemerintah, proses penyiapan Rancangan Undang-Undang dari dewan perwakilan rakyat,

proses penyiapan Rancangan Undang-Undang dari dewan perwakilan rakyat daerah, pengajuan Rancangan

Undang-Undang dari dewan perwakilan rakyat daerah kepada dewan perwakilan rakyat, proses pembahasan

Rancangan Undang-Undang di dewan perwakilan rakyat, serta pengesahan Rancangan Undang-Undang,

pengundangan dan penyebarluasan.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang memahami proses pembentukan undang-undang.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang memahami proses pembentukan undang-undang.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-7.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-7.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran

pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-6.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

9

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPA 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 7 (Tujuh)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pembentukan

peraturan pemerintah pengganti undang-undang. E. Materi Pembelajaran : Proses pembentukan, penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta

proses pemberian persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh dewan perwakilan

rakyat.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

10

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-8.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-8.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : KriminologiKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 8 (Delapan)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan proses pembentukan peraturan

pemerintah dan peraturan presiden.

11

E. Materi Pembelajaran : Proses pembentukan peraturan pemerintah, penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah, proses

pembentukan peraturan presiden penetapan dan pengundangan peraturan presiden, serta penetapan dan

pengundangan peraturan perundang-undangan lainnya.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.

Penutup(10 Menit)

Memyimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk pertemuan ke-10 dan persiapan Ujian Tengah Semester untuk pertemuan ke-9

Mencatat pokok-pokok materi untuk pertemuan ke-10 dan point-point persiapan Ujian Tengah Semester pada pertemuan ke-9

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undangabn

12

Kode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 9 (Sembilan)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami filosofi, tujuan, manfaat, dan substansi Ujian Tengah Semester secara benar.

D. Indikator : Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Tengah Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.

E. Materi Pembelajaran : Ujian Tengah Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen

akademik.

F. Metode Pembelajaran : Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Tengah Semester secara keilmuan hukum dan praktik

Hukum kriminologi.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran:

No. Tahap Kegiatan Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelaja

ran

1.

Pendahuluan(5 Menit)

Membuat dan membagikan materi Ujian Tengah Semester, menjelaskan yang dianggap perlu.

Menerima dan mengecek kelengkapan materi Ujian Tengah Semester.

Materi ujian

(exam material)

2.Penyajian(85 Menit)

Memonitor (mengawasi) penyelesaian Ujian Tengah Semester oleh mahasiswa

Menyelesaikan Ujian Tengah Semester

Materi ujian

(exam material)

3.Penutup

(10 Menit)Menerima hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester dari mahasiswa

Mengumpulkan hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester kepada dosen

Materi ujian

(exam material)

H. Evaluasi : Memeriksa hasil penyelesaian Ujian Tengah Semester dan menetapkan Nilai Ujian Tengah Semester.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi : Seluruh sumber pembelajaran/referensi untuk materi pembelajaran pada pertemuan ke-1 sampai dengan

pertemuan ke-8.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

13

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 10 (Sepuluh)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara mendalam mengenai perilaku manusia dan

lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma

hukum, serta menjadi profesional hukum yang mampu melaksanakan kebijakan sosial dalam rangka

penanggulangan kejahatan.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami kerangka (kenvorm) atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan memahami kerangka (kenvorm)

atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

E. Materi Pembelajaran : Judul dan pembukaan peraturan perundang-undangan (frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan

pembentuk peraturan perundang-undangan, konsiderans, dasar hukum, dan diktum), batang tubuh peraturan

perundang-undangan (ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan

peralihan jika diperlukan dan ketentuan penutup), penutup peraturan perundang-undangan, serta penjelasan

peraturan perundang-undangan.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang kerangka (kenvorm) atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang kerangka (kenvorm) atau bentuk luar dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

14

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-11.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-11.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran

pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan ke-10.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 11 (Sebelas)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami pengundangan dan daya ikat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan pengundangan dan daya ikat

serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

E. Materi Pembelajaran : Landasan dan tujuan pengundangan, tempat pengundangan dan jenis peraturan yang diundangkan, proses

pengundangan, hubungan antara pengundangan dan daya ikat, serta penyebarluasan.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

15

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang pengundangan dan daya ikat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang pengundangan dan daya ikat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-12.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 12 (Dua Belas)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

16

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami pendelegasian kewenangan dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan pendelegasian kewenangan

dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan.

E. Materi Pembelajaran : Pendelegasian wewenang dalam peraturan perundangan-undangan serta penyidikan dalam peraturan

perundang-undangan.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang pendelegasian kewenangan dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang pendelegasian kewenangan dan penyidikan dalam peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-13.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

17

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 13 (Tiga Belas)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami Bahasa Hukum dalam peraturan perundang-undangan. D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan Bahasa Hukum dalam

peraturan perundang-undangan.

E. Materi Pembelajaran : Sejarah singkat Bahasa Hukum Indonesia, hubungan bahasa dan bahasa hukum, masalah dalam Bahasa Hukum

Indonesia, hubungan bahasa dan ketertiban masyarakat, kegunaan mempelajari bahasa hukum dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, bahasa hukum dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan, ragam baha peraturan perundang-undangan, serta peran praktisi hukum dan

perancang peraturan perundang-undangan.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang Bahasa Hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2. Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang Bahasa Hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

18

memberikan pendapat.

3.Penutup

(10 Menit)Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-14.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-12.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran

pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-13.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

6. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

7. Amran Halim, “Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia”, dalam Politik Bahasa Nasional 2, PN Balai Pustaka,

Jakarta, 1980.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 14 (Empat Belas)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang.

D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan naskah akademik dalam

pembentukan Rancangan Undang-Undang.

19

E. Materi Pembelajaran : Dasar hukum dan fungsi proses, sistematika, substansi serta petunjuk teknis penyusunan naskah akademik

dalam pembentukan peraturan perundang-undanngan. F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab dan diskusi.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi tentang naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian

(85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.Penutup

(10 Menit)

Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-15.

Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-15.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan

lisan di akhir pertemuan.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKS

20

Waktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 15 (Lima Belas)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengkritik dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Materi Pembelajaran : Relevansi, urgensi, dasar hukum dan proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan.

F. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media Pembelajaran

1.

Pendahuluan

(5 Menit

Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

2.

Penyajian (85 Menit)

Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

3.

Penutup(10 Menit)

Memyimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk persiapan Ujian Akhir Semester pada pertemuan ke-16

Mencatat point-point persiapan Ujian Akhir Semester pada pertemuan ke-16

LCD (Hand-Out, Hard Copy, Soft Copy).

H. Evaluasi : Tugas mandiri, memberikan tugas mandiri dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran

pertemuan ke-14 sampai dengan pertemuan ke-15.

I. Sumber Pembelajaran/Referensi: 1. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, F ungsi dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius,

Yogyakarta, 2007, 2. Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses

dan Teknik Pembentukannya), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan I(ndonesia, IN-

HILL CO, Jakarta, 1992. 4. A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan I

ndonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

5. Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.

21

6. Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, Legislative Drafting: P elembagaan Metode Partisipatif dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang Corruption Watch (MCW) Bekerjasama dengan Aliansi

Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Malang, 2008.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)

A. Identitas Mata KuliahNama Mata Kuliah : Ilmu Perundang-undanganKode/SKS : HPD 61406/2 SKSWaktu Pertemuan : 100 MenitPertemuan Ke : 16 (Enam Belas)

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

B. Standar Kompetensi : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai secara normatif dan teoretik mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalamnya proses perancangan dan penyusunannya, serta serta menjadi profesional hukum yang mampu secara teknis yuridis membentuk

peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

C. Kompetensi Dasar : Mahasiswa memahami filosofi, tujuan, manfaat, dan substansi Ujian Akhir Semester secara benar.

D. Indikator : Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Akhir Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.

E. Materi Pembelajaran : Ujian Akhir Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen

akademik.

F. Metode Pembelajaran : Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Akhir Semester secara keilmuan hukum.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran :

No. Tahap Kegiatan Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa

Media Pembelajaran

1.Pendahuluan

(5 Menit)

Membuat dan membagikan materi Ujian Akhir Semester, menjelaskan yang dianggap perlu.

Menerima dan mengecek kelengkapan materi Ujian Akhir Semester.

Materi ujian (exam

material)

2. Penyajian(85 Menit)

Memonitor (mengawasi) penyelesaian Ujian Akhir Semester oleh mahasiswa

Menyelesaikan Ujian Akhir Semester.

Materi ujian (exam

material)

3. Penutup(10 Menit)

Menerima hasil penyelesaian Ujian Akhir Semester dari mahasiswa

Mengumpulkan hasil penyelesaian Ujian Akhir

Materi ujian(exam

material)

22

Semester kepada dosen.

H. Evaluasi : Memeriksa hasil penyelesaian Ujian Akhir Semester dan menetapkan Nilai Ujian Akhir Semester. menetapkan

Nilai Akhir mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. I. Sumber Pembelajaran/Referensi : Seluruh sumber pembelajaran/referensi untuk

materi pembelajaran pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-15.

Palembang, Agustus 2016Koordinator Dosen Pengampu,

Dr. Febrian, S.H., M.S.NIP. 196201311998031001