Sasaran MDG's

Sasaran Program MDG’s

Djoti Atmodjo

AKREDITASI RUMAH SAKIT

<footer>Djoti - Atmodjo

Sejarah akreditasi RS di US

1917 Dr. E.A. Codman ( Ahli Bedah )1918 The American College of Surgeons menyusun Hospital Standardization Programme1951 Terbentuknya Joint Commission on

Accreditation of Hospital1953 – 1965

Standar diubah 6 kali


Dr. E.A.Codman adalah dokter bedah dari Boston Tahun 1917 Dr.E.A Codman dan beberapa ahli bedah lain kecewa dengan hasil operasi yang seringkali buruk Mereka berkesimpulan bahwa penyulit itu terjadi karena kondisi yang tidak memenuhi syarat di Rumah Sakit Untuk itu perlu ada penilaian dan penyempurnaan tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembedahan Ini adalah upaya pertama yang berusaha mengidentifikasikan masalah klinis, dan kemudian mencari jalan keluarnya


Tujuan akreditasiUmum : meningkatkan mutu pelayanan RS

Khusus :

1. Memberikan jaminan, kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat

2. memberikan pengakuan kepada RS yang telah menerapkan standar yang ditetapkan

3. Menciptakan lingkungan internal RS yang kondusif untuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuai standar struktur, proses dan hasil (outcome)

UU 44/2009 Pasal 29

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;a. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;


Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala mInimal 3 (tiga) tahun sekali

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 40 :


Akreditasi RS

Mutu


Deming :Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumenCrosby :Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan

M U T U


Pengertian Akreditasi RS

Pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan

Otonomi Daerah


Kemkes

Badan Pengawas RS Tenaga Pengawas RS

Ijin RS

R

S

Permenkes – Kepmenkes - Pedoman

UU Rumah Sakit UU Kesehatan

UU Praktik Kedokteran UU Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden

MDG’s

Standar sebagai acuan

Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit sebagai basis manajemen RS

Standar TKP.2Seorang manajer senior atau direktur bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Elemen Penilaian TKP.2 1. Pendidikan dan pengalaman senior manajer sesuai dengan persyaratan di dalam deskripsi posisi. 2. Manajer senior atau direktur mengelola operasional rumah sakit sehari-hari, termasuk mereka yang bertanggung jawab yang digambarkan di dalam deskripsi posisi3. Manajer senior atau direktur mengajukan rekomendasi tentang kebijakan-kebijakan kepada governing body4. Manajer senior atau direktur menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang telah disetujuinya5. Manajer senior atau Direktur harus patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku6. Manajer senior atau Direktur bertindak terhadap laporan dari lembaga pengawasan dan regulator


Pasal 36Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik

UU 44 / 2009Tentang Rumah Sakit


Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.


Fungsi manajemenPlanningOrganizingActuatingControling


MEMBANGUNTATA KELOLA RUMAH SAKIT

YANG BAIK

Tujuan

Misi

Rencana strategis

Fungsi operasi

Fungsi manajemen

Indikator

Rencana Kerja & Anggaran

Sasaran

Visi

Program Kerja Unit Evaluasi

Laporan bulanan

TATA KELOLA RUMAH SAKIT

SMART

Tujuan

Misi

Rencana strategis

Rawat JalanRawat InapKamar OperasiFarmasiLaboratoriumDll unit kerja

Fungsi manajemen

Indikator


Sasaran

Visi


Laporan bulanan


SMART

Tujuan

Misi

Rencana strategis

Fungsi operasi

PlanningOrganizingActuatingControlling

Indikator


Sasaran

Visi


Laporan bulanan


SMART

OrganizationFinished Goodsand Services

RESOURCE INPUT TRANSFORMATIONPROCESS

PRODUCT OUTPUTS

InformationMaterialsTechnologyFacilitiesMoneyPeople

Workactivity

Customer feedback

Organization

( Schermerhorn : Organizational Behaviour, 1997 )

How an organization operates as an open system

ResourceInput

TransformationProses

ProductOutput

Indikator Produktivitas Indikator Mutu Indikator Efisiensi Indikator Keuangan

EvaluasiKinerja


Standar

Supaya bisa diukur

<footer>Djoti Atmodjo

Membangun SistemManajemen mutu

Manajemen RS


MembangunManajemen RS

Indikator Produktivitas

Indikator Mutu Indikator Efisiensi Indikator Keuangan

EvaluasiKinerja

E B MEvidenceBaseManagement

Akreditasi RS

Pedoman Pelayanan

Input Proses Output/Outcome

S P O

Sistem di Unit Kerja

Kebijakanpelayanan

EvaluasiPedoman

Pengorganisasian

Tatalaksana

Standar Standar

Standar

Survei kepuasan Indikator Mutu :

Indikator KlinikIndikator Mutu Yan

I K P :K T D : Sentinel EventK N C

Standar SDM

Standar Fasilitas

Peraturan dan perundanganPedoman


Rawat Jalan

FarmasiKamar Operasi

Gawat Darurat Rawat Inap Rawat Intensif

Gizi

Rehab MedRadiologi

Laboratorium Yan Darah

Rekam MedisDikat

Sanitasi

CSSD

IPS RSLinen/laundry

Kmr Jenasah

Unit Kerja

SASARAN MDG’S

Gambaran Umum

Nation political commitment 189 negara Indonesia menandatangani kesepakatan pembangunan MDGs (tahun 2000)

Tujuan mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan

8 MISI MDGs

8 MISI MDGs

Sasaran MDGs terkait Standar Akreditasi Baru

Sasaran I : Penurunan angka kematian bayi dan Peningkatan kesehatan ibu

Sasaran II: Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS

Sasaran III: Penurunan angka kesakitan TB

Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan

kesehatan ibu

Standar SMDGs I

Maksud dan Tujuan

Rumah sakit melaksanakan PONEK

Proses persalinan dan perawatan bayi harus dilakukan dalam sistem terpadu dalam bentuk pelayanan obstetrik dan neonatus komprehensif (PONEK) di rumah sakit dan pelayanan obstetrik dan neonatus dasar (PONED) di Puskesmas

Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu

Langkah – langkah PONEK

1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna

2. Mengembangkan kebijakan dan SPO sesuai dengan standar

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi.

4. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam)

1. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan Inisisasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif

2. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.

3. Meningkatkan fungsi Rumah Sakit dalam Perawatan Metode Kangguru (PMK) pada bayi BBLR.

4. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB) 10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu

Langkah – langkah PONEK

Elemen Penilaian SMDG I

1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana PONEK

2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program PONEK termasuk pelaporannya

3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan PONEK

4. Terbentuk dan berfungsinya Tim PONEK Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan teknis Tim PONEK sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan PONEK pada rumah sakit

sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS

Standar SMDGs II

Maksud dan Tujuan

Rumah sakit melaksanakan Penanggulangan HIV/AIDS sesuai pedoman rujukan ODHA

kemudahan akses bagi ODHA untuk mendapatkan layanan pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan, sehingga diharapkan lebih banyak ODHA yang memperoleh pelayanan yang berkualitas di rumah sakit yang ditetapkan sebagai RS rujukan ODHA.

PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS

Langkah – langkah penanggulangan HIV/AIDS

Meningkatkan fungsi pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing);

Meningkatkan fungsi pelayanan ART (Antiretroviral Therapy); Meningkatkan fungsi pelayanan PMTCT (Prevention Mother to Child

Transmision); Meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO); Meningkatkan fungsi pelayanan pada Orang Dengan HIV AIDS

(ODHA) dengan faktor risiko Injection Drug User (IDU); dan Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang, yang meliputi:

pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.

1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/AIDS

2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS termasuk pelaporannya

3. Adanya kebijakan Rumah Sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS

4. Terbentuk dan berfungsinya Tim HIV/AIDS Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan

teknis Tim HIV/AIDS sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit

sesuai dengan kebijakan yang berlaku7. Terlaksananya pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dgn

faktor risiko IDU, penunjang sesuai dengan kebijakan

Elemen Penilaian SMDGs II

Other diseases:Tuberkulosis

Standar SMDG’s III.

Maksud dan Tujuan

Rumah sakit melaksanakan Penanggulangan TB sesuai pedoman strategi DOTS

Penerapan strategi DOTS di rumah sakit dalam meningkatan angka: penemuan kasus (care detection rate, CDR), keberhasilan pengobatan (cure rate), dan keberhasilan rujukan (success referal rate).

Other diseases:Tuberkulosis

Elemen Penilaian SMDGs III

1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan DOTS TB

2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan DOTS TB termasuk pelaporannya

3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan DOTS TB sesuai dengan standar

4. Terbentuk dan berfungsinya Tim DOTS TB Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan teknis Tim DOTS TB sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan TB DOTS pada rumah

sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku

KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM

SE MENKES 884/Menkes/VII/2007 Perihal Ekspansi TB Strategi DOTS di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan / Pengobatan Penyakit Paru

SE Dirjen Bina Yanmed YM.02.08/III/673/07 perihal:

Penatalaksanaan TB di Rumah Sakit.

Keputusan MENKES No.129/Menkes/SK/II/2008

Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RUMAH SAKIT

5 Strategi DOTS

1. Komitmen politik dengan meningkatkan dan kesinambungan pembiayaan

2. Penemuan kasus melalui pemeriksaan bakteriologi yang terjamin kualitasnya

3. Pengobatan yang terstandarisasi dengan supervisi dan dukungan terhadap pasien

4. Pasokan obat yang efektif dan terjamin kontinuitasnya 5. Sistim monitoring evaluasi dan penilaiannya


IV. SASARAN MILENIUM DEVELOPMENT GOALSSASARAN I. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBUSASARAN II. PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDSSASARAN III.PENURUNAN ANGKA KESAKITAN TB


IV. SASARAN MILENIUM DEVELOPMENT GOALSSASARAN I. PONEK

SASARAN II. SASARAN III. Penyakit


Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan

Partisipasi pimpinan RS menyusun rencana pelayanan

Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan

Terbentuknya Tim Terlaksananya pelatihan Terlaksananya rujukan


I. KELOMPOK STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PADA PASIENBAB 1. AKSES KE PELAYANAN DAN KONTINUITAS PELAYANAN (APK)BAB 2. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)BAB 3. ASESMEN PASIEN (AP)BAB 4. PELAYANAN PASIEN (PP)BAB 5. PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH (PAB)BAB 6. MANAJEMEN DAN PENGGUNAAN OBAT (MPO)BAB 7. PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (PPK)

II. KELOMPOK STANDAR MANAJEMEN RUMAH SAKITBAB 1. PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)BAB 2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)BAB 3. TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, DAN PENGARAHAN (TKP)BAB 4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)BAB 5. KUALIFIKASI DAN PENDIDIKAN STAF (KPS)BAB 6. MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (MKI)

III. SASARAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKITSASARAN I. KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIENSASARAN II. PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIFSASARAN III.PENINGKATAN KEAMANAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAISASARAN IV.KEPASTIKAN TEPAT LOKASI,TEPAT PROSEDUR,TEPAT PASIEN OPERASISASARAN V. PENGURANGAN RISIKO INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN SASARAN VI. PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH


Pedoman upaya peningkatan mutu RS Pedoman keselamatan pasien Pedoman K3 RS Pedoman perinatal risiko tinggi PONEK SPO pelayanan kedokteran Pelayanan rekam medis

IMPLEMENTASI MDG’S DI RS

Elemen Penilaian SMDG I

1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana PONEK

2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program PONEK termasuk pelaporannya

3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan PONEK

4. Terbentuk dan berfungsinya Tim PONEK Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan teknis Tim PONEK sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan PONEK pada rumah sakit

sesuai dengan kebijakan yang berlaku.






KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1051/MENKES/SK/XI/2008

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)24 JAM DI RUMAH SAKIT

Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal 11 November 2008

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tahun 2000 disepakati bahwa terdapat 8 Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) pada tahun 2015. Dua diantara tujuan tersebut mempunyai sasaran dan indikator yang terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan anak yaitu :

1.Mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar dua per tiga dari AKB pada tahun 1990 menjadi 20 dari 25/1000 kelahiran hidup.

2.Mengurangi angka kematian ibu sebesar tiga per empat dari AKI pada tahun 1990 dari 307 menjadi 125/100.000 kelahiran hidup.

PENGERTIAN

Rumah Sakit PONEK 24 Jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.

VISI

Pada tahun 2015 tercapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) yaitu :

Mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar dua pertiga dari AKB pada tahun 1990 menjadi 20 dari 25/1000 kelahiran hidup

Mengurangi angka kematian ibu sebesar tiga per empat dari AKI pada tahun 1990 menjadi 125/100.000 kelahiran hidup

MISI

Menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal yang bermutu melalui standarisasi Rumah Sakit PONEK 24 jam, dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di indonesia

TUJUAN

1.Adanya kebijakan Rumah Sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan PONEK.

2.Terbentuknya Tim PONEK Rumah Sakit.3.Tercapainya kemampuan teknis Tim PONEK sesuai standar.4.Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pengelola dan

penanggung jawab program pada tingkat kabupaten / kota, propinsi, dan pusat dalam manajemen program PONEK.

Sistem Rujukan

SASARAN

1.Seluruh pimpinan Rumah Sakit tingkat Kabupaten / Kota2.Seluruh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota3.Pengelola program kesehatan ibu dan anak di seluruh

Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota

FUNGSI RUMAH SAKIT

1.PelayananRumah Sakit harus dapat menangani kasus rujukan yang tidak mampu ditangani oleh petugas kesehatan di tingkat pelayanan primer (dokter, bidan, perawat).2.Pendidikan

Rumah Sakit harus terus menerus meningkatkan kemampuan baik petugas rumah sakit, luar rumah sakit maupun peserta pendidikan tenaga kesehatan sehingga mampu melakukan tindakan sesuai dengan standar dan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus darurat.3.PenelitianRumah Sakit harus mempunyai program evaluasi kinerja baik rumah sakit maupun wilayah kerja dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

MONITOR DAN EVALUASI KINERJA

1.Fasilitas fisik2.Kinerja kelompok kerja di unit gawat darurat, kamar bersalin,

kamar operasi (harus mampu dilakukan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit, setelah diputuskan), dan kamar neonatal

3.Case Fatality Rate, angka kematian penyakit yang harus menurun setiap tahun dengan percepatan 20 %

4.Angka rasio kematian ibu harus (< 200/100.000 kelahiran hidup), rasio kematian perinatal (<20/1000 kelahiran hidup) di rumah sakit

TARGET

a.Angka Kematian Ibu (AKI) < 100/100.000 kelahiran hidupb.Angka Kematian Neonatal < 18/1000 kelahiran

PONEK RUMAH SAKIT

1.Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis

2.Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi

3.Pelayanan Kesehatan Neonatal4.Perawatan Intensif Neonatal

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1.Pelayanan Darah2.Perawatan Intensif3.Pencitraan4.Laboratorium

KRITERIA RUMAH SAKIT PONEK 24 JAM

A.KRITERIA UMUM RUMAH SAKIT PONEK Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus emergensi

baik secara umum maupun emergency obstetrik-neonatal Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di

rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus

Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal

Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal

Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu Mempunyai standar respon time di UGD selama 10 menit, di kamar

bersalin kurang dari 30 menit, pelayanan darah kurang dari 1 jam

Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum

Memiliki kru/awak yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu, meskipun on call

Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter/petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat

Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK,

seperti Laboratorium dan Radiologi selama 24 jam, obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia

Perlengkapan Semua perlengkapan harus bersih (bebas debu, kotoran,

bercak, cairan dll) Permukaan metal harus bebas karat atau bercak Semua perlengkapan harus kokoh (tidak ada bagian yang

longgar atau tidak stabil) Permukaan yang dicat harus utuh dan bebas dari goresan

besar Roda perlengkapan (jika ada) harus lengkap dan berfungsi

dengan baik Instrumen yang siap digunakan harus disterilisasi Semua perlengkapan listrik harus berfungsi baik (saklar, kabel

dan steker menempel kokoh) Bahan

Semua bahan harus berkualitas tinggi dan jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan unit ini

Elemen Penilaian SMDGs II

1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/AIDS

2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS termasuk pelaporannya

3. Adanya kebijakan Rumah Sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS

4. Terbentuk dan berfungsinya Tim HIV/AIDS Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan

teknis Tim HIV/AIDS sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit

sesuai dengan kebijakan yang berlaku7. Terlaksananya pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dgn

faktor risiko IDU, penunjang sesuai dengan kebijakan


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 832/Menkes/SK/X/2006

TENTANGPENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ORANG DENGAN HIV / AIDS (ODHA) DAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT RUJUKAN ODHA DAN SATELITNYA

Meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan bagi ODHA di rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya.

TUJUAN UMUM

TUJUAN KHUSUS

a. Meningkatkan fungsi pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing).

b. Meningkatkan fungsi pelayanan ART (Antitetroviral Therapy).

c. Meningkatkan fungsi pelayanan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmision).

d. Meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO).

e. Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan faktor risiko IDU.

f. Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencacatan, dan pelaporan.

Pengertian dan proses pelayanan kesehatan bagi ODHA adalah memberikan perawatan komprehensif, dukungan dan pengobatan.

Pelayanan kesehatan bagi ODHA diawali dengan melakukan konseling dan melanjutkan dengan terapi medis (ARV dan IO), dengan selalu didampingi dengan konseling bagi ODHA dan keluarganya / pendampingnya.

PELAYANAN KESEHATAN BAGI ODHA

Pelayanan kesehatan bagi ODHA meliputi 5 pelayanan, yaitu :

1. VCT (Voluntary Counseling and Testing).2. ART (Antitetroviral Therapy).3. PMCT (Prevention Mother to Child Transmision)4. Infeksi Oportunistik (OI)5. Pelayanan penunjang yang meliputi : pelayanan gizi,

laboratorium, dan perawatan, pencacatan, dan pelaporan.

Elemen Penilaian SMDGs III

1. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan DOTS TB

2. Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan DOTS TB termasuk pelaporannya

3. Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan DOTS TB sesuai dengan standar

4. Terbentuk dan berfungsinya Tim DOTS TB Rumah Sakit5. Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan teknis Tim DOTS TB sesuai standar6. Terlaksananya fungsi rujukan TB DOTS pada rumah

sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku


PELAYANAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS DI RUMAH SAKIT

TUJUAN UMUM

Pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis Dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit disusun dengan tujuan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan tuberkulosis di rumah sakit

TUJUAN KHUSUS

Sebagai pedoman manajerial dalam program penanggulangan TB di rumah sakit dengan strategi DOTS.Sebagai indikator mutu penerapan standar pelayanan rumah sakit (SPRS) dalam program penanggulangan TB melalui akreditasi.Sebagai salah satu alat ukur kinerja rumah sakit dalam penanggulangan TB melalui indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM-RS)

SASARAN

Pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis Dengan Strategi DOTS Di Rumah Sakit diperuntukkan bagi seluruh rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Setiap pelayanan TB dengan strategi DOTS bagi pasien TB harus berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional.

Setiap Pelayanan TB harus berdasarkan International Standard for Tuberculosis (ISTC) atau Standar Diagnosis, Pengobatan dan Tanggung Jawab Kesehatan Masyarakat.

Direktur / Wakil Direktur berfungsi sebagai administrator. Fungsi administrator antara lain :

Membuat kebijakan dan melaksanakannya.Mengintegrasikan, merencanakan, dan mengkoordinasikan pelayanan.Melaksanakan pengembangan staf dan pendidikan / pelatihan.Melakukan pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan medis / kedokteran termasuk medico legal.Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi etika kedokteran dan mutu profesi, penetapan Standar Pelayanan Medis dan SPO.Membentuk Tim DOTS yang dipimpin oleh Ketua / pimpinan yang berfungsi.

TIM DOTS

Pimpinan rumah sakit membentuk Tim DOTS sebagai wadah khusus dalam pengelolaan pasien TB di rumah sakit.Pembentukan Tim DOTS di rumah sakit bersifat fungsional ditetapkan melalui surat keputusan direktur rumah sakit.Tim DOTS di rumah sakit berada dibawah koordinasi Direktur / Wakil Direktur Pelayanan Medik.

Ketua Tim DOTS Rumah Sakit

Ketua Tim DOTS adalah seorang dokter spesialis paru atau penyakit dalam atau dokter spesialis atau dokter umum yang bersertifikat Pelatihan Pelayanan Tuberkulosis dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit (PPTS DOTS)Ketua Tim DOTS merangkap sebagai anggota.

FASILITAS DAN PERALATAN

1.Tersedia ruangan khusus pelayanan pasien TB (Unit DOTS) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan TB di RS meliputi kegiatan diagnostik, pengobatan, pencatatan dan pelaporan, serta menjadi pusat jejaring internal / eksternal DOTS.

2.Ruangan tersebut memenuhi persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI-TB) di rumah sakit.

3.Tersedia peralatan untuk melakukan pelayanan medis TB.4.Tersedia ruangan / sarana bagi penyelenggaraan KIE terhadap

pasien TB dan keluarga.5.Tersedia ruangan laboratorium yang mampu melakukan

pemeriksaan mikroskopis dahak.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1.Ada kebijakan / ketentuan / pedoman dan prosedur tertulis yang harus menjadi acuan pokok bagi semua staf medik dalam melaksanakan tugas sehari – hari.

2.Ada kebijakan / ketentuan / pedoman tentang jejaring internal dan eksternal dalam pelayanan pasien.

3.Ada kebijakan / ketentuan / pedoman tentang pelayanan pasien TB bagi orang miskin.

4.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang OAT, ketersediaan obat, bila terjadi kekosongan.

5.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang Pelayanan pasien TB di rawat jalan.

6.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang Pelayanan pasien TB di rawat inap.

1.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang Pelayanan pasien TB di Unit Gawat Darurat.

2.Kebijakan / ketentuan / prosedurtentang pengelolaan pasien dengan MDR, HIV.

3.Kebijakan / ketentuan / prosedurtentang pasien yang mangkir.4.Kebijakan / ketentuan / prosedur tentang rujukan pasien ke UPK lain.5.Kebijakan tentang cross check pasien.6.Kebijakan tentang OAT termasuk dalam pengelolaan instalasi farmasi

rumah sakit.7.Kebijakan tentang OAT masuk dalam formularium RS (baik obat

program maupun diluar program, Jamkesmas, Askes, dll).8.Ada kebijakan bahwa staf medik membantu pimpinan rumah sakit

dalam perencanaan, penggunaan, dan pemeliharaan persediaan fasilitas dan peralatan pelayanan medis.

1.Ada kebijakan dan prosedur mekanisme untuk mengawasi, memonitor dan mengevaluasi penerapan standar pelayanan TB di rumah sakit.

2.Ada kebijakan dan prosedur mekanisme untuk menentukan standar pelayanan minimal, atau indikator keberhasilan pelayanan TB di rumah sakit. (Angka pemeriksaan mikroskopik dahak, menurunnya angka drop out, angka kesalahan baca laboratorium, angka konversi, angka keberhasilan rujukan dan sebagainya).

3.Ada kebijakan dan prosedur tentang pemenuhan standar pencegahan dan pengendalian infeksi TB di Rumah Sakit (standar manajerial, administrasi, lingkungan, dan alat pelindung diri).

4.Ada kebijakan dan prosedur bagi rumah sakit yang digunakan sebagai lahan pendidikan, pelatihan dan penelitian terkait TB.

TRANSFORMASI AKREDITASI RUMAH SAKITMENUJU STANDAR AKREDITASI JCI

Standar Akreditasi Rumah Sakit

9393

9494

URUTAN BAB DALAM PENETAPAN KELULUSAN

1. Sasaran keselamatan pasien rumah sakit (SKP)2. Hak pasien dan keluarga (HPK)3. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)5. Millenium Development Goal’s (MDG’s)6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)7. Asesmen Pasien (AP)8. Pelayanan Pasien (PP)9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)


Pratama

Masing2 babdan rata 2 group mayornilai = > 80 %

Masing2 babdan rata2 group minornilai = > 20%


Madya




Utama




Paripurna



Proses penilaian



Jumlah maksimal 60Capaian 50/60 x 100% =

83,33%

Standar


Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif

( P O N E K ) 24 jam


Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan

Partisipasi pimpinan RS menyusun rencana pelayanan

Pimpinan RS berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan

Terbentuknya Tim Terlaksananya pelatihan Terlaksananya rujukan


Rawat Jalan

FarmasiKamar Operasi

Gawat Darurat Rawat Inap Rawat Intensif

Gizi

Rehab MedRadiologi

Laboratorium Yan Darah

Rekam MedisDikat

Sanitasi

CSSD

IPS RSLinen/laundry Kmr Jenasah

T I M


LINGKUP PELAYANAN1. Administrasi dan manajemen2. Pelayanan medik3. Pelayanan gawat darurat4. Pelayanan Keperawatan5. Pelayanan Rekam Medik

6. Pelayanan Farmasi 7. K 3 8. Pelayanan Radiologi 9. Pelayanan Laboratorium10. Pelayanan Kamar Operasi11. Pelayanan Pengendalian Infeksi12. Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi13. Pelayanan Rehabilitasi Medik14. Pelayanan Gizi15. Pelayanan Intensif16. Pelayanan Darah




17. Rawat jalan18. Rawat inap19. Sanitasi20. Sterilisasi21. Linen dan laundry22. Diklat23. Pemeliharaan Sarana




1. Rawat jalan2. Rawat Inap3. Sanitasi RS4. Sterilisasi5. Linen dan laundry6. IPS7. Diklat



PRODUCT OUTPUTS


Workactivity

Customer feedback

Organization




Standar1. Falsafah dan tujuan2. Administrasi dan Pengelolaan3. Staf dan Pimpinan4. Fasilitas dan Peralatan5. Kebijakan dan Prosedur6. Pengembangan Staf dan Program

Pendidikan7. Evaluasi dan Pengendalian Mutu

Parameter


Standar1. Falsafah dan tujuan2. Administrasi dan Pengelolaan3. Staf dan Pimpinan4. Fasilitas dan Peralatan5. Kebijakan dan Prosedur6. Pengembangan Staf dan Program

Pendidikan7. Evaluasi dan Pengendalian Mutu

Parameter

ResourceInput

Transformation process

Output / Outcome

ResourceInput

TransformationProses

ProductOutput

Indikator Produktivitas Indikator Mutu Indikator Efisiensi Indikator Keuangan

EvaluasiKinerja


Standar

Supaya bisa diukur



Manajemen RS


Input Proses Output

Survei kepuasan pasien Indikator Mutu :


I K P :K T D Sentinel EventK N C

Kinerja

Standar Standar

Outcome

Standar

Mutu dan keselamatan pasien


Manajemen RS


Strategi awal

Miliki semua referensiPeraturan perundang-undangan

Pedoman


Fungsi manajemenPlanningOrganizingActuatingControling

Tujuan

Misi

Rencana strategis

Fungsi operasi

Fungsi manajemen

Indikator


Sasaran

Visi


Laporan bulanan


SMARTPONEK

HIV AIDS DOTS

TB


Organisasi RS


Pasal 33Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 971/MENKES/PER/XI/2009

TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEJABAT

STRUKTURAL KESEHATAN


Direktur RS

KOMITE MEDIS

Sub Kom KredensiSub Kom Audit MedisSub Kom Etik dan DisiplinSub Kom Farmasi & TerapiSub Kom Rekam MedisSub Kom Transfusi Darah

Panitia Mutu dan Keselamatan PasienPanitia Etik dan Disiplin RSPanitia K3Panitia Dalin RSPanitia Peristi

Unit Kerja


Direktur RS

KOMITE MEDIK

Subkom KredensialSubkom Mutu ProfesiSubkom Etika dan Disiplin

Panitia Mutu dan Keselamatan PasienPanitia Etik dan Disiplin RSPanitia K3Panitia PPI RSPanitia DOTS TBPanitia PONEK

Kepala Unit Kerja

Permenkes 755/2011

Bukan merupakan wadah staf medis

Tata kelola klinisyang baik


Subkomite terdiri dari: subkomite kredensial yang bertugas menapis

profesionalisme staf medis; subkomite mutu profesi yang bertugas

mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan

subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.


Dokumen RS

Pelayanan berfokus pada pasien

Keselamatan pasien

MDG’sManajemen RS:Mutu dan

keselamatan pasienKomunikasi dan

informasi

Manajemen fasilitas dan keselamatan

Tata kelola, kepemimpinan dan pengarahan

Kualifikasi dan pendidikan staf

Pencegahan dan pengendalian Infeksi


Dokumen Rumah Sakit

Pedoman Organisasi Rumah SakitPedoman Upaya Peningkatan Mutu Rumah SakitPedoman Keselamatan PasienProgram Penanggulangan Bencana (Disaster Plan)Hospital Bylaws (Corporate Bylaws)Peraturan Kepegawaian ( Kesepakatan Kerja Bersama )Pedoman Penyusunan Anggaran Rumah SakitRencana Strategis Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ( RBA / RKA )Perhitungan unit costKetentuan tarip rumah sakitKetentuan tertulis tentang pertemuan formal (rapat)Informasi pelayananTata tertib rumah sakitHak dan kewajiban pasien, dokter, rumah sakitMedikolegal dan etikKerjasama dengan pihak ketiga


(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Pasal 13

Standar pelayanan RS : Panduan pelayanan RS Panduan asuhan kesehatan


Panduan pelayanan RS• Menyesuaikan kebutuhan pasien dengan kemampuan RS

melalui skrining pada kontak pertama• Rumah sakit memperhatikan kebutuhan klinik pasien

pada waktu menunggu atau penundaan untuk pelayanan diagnosis dan pengobatan

• Rumah sakit berusaha mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan


Panduan Asuhan Kesehatan Tata cara transfer pasien yang tepat di rumah sakit Rujukan pasien Rencana pemulangan Persetujuan tindakan kedokteran Penolakan pelayanan

Pelayanan berfokus pada pasien Medical

• Skrining• Identifikasi• Asesmen• SPO Yan Ked• Informed consent• Transfer• Manajemen nyeri• Rujukan• Transportasi• Laboratorium• Radiologi• Resusitasi• Dialisis• Manajemen nutrisi• Pemantauan efek simpang

obat

Informasi penundaan pelayanan

Kebutuhan privasiMelindungi hartaPerlindungan terhadap

kekarasan fisikPenolakan resusitasiPenolakan pengobatanInformasi hasil

pengobatanTanggapan keluhanPerlindungan pada usia

lanjut, penderita cacat, anak-anak & yang beresiko disakiti.

Penyuluhan


UNIT KERJA



PRODUCT OUTPUTS


Workactivity

Customer feedback

Organization





Pedoman Penyusunan Dokumen AkreditasiKARS 2009

Jenis dan macam dokumen dikelompokkan: Kebijakan Pedoman Prosedur Program Bukti tertulis kegiatan Dokumen pendukung lainnya: sertifikat

pelatihan, sertifikat ijin, kaliberasi, dll.


Pedoman Penyusunan Dokumen AkreditasiKARS 2009

Jenis dan macam dokumen dikelompokkan: Kebijakan Pedoman pengorganisasian Pedoman pelayanan Prosedur Program Bukti tertulis kegiatan Dokumen pendukung lainnya: sertifikat

pelatihan, sertifikat ijin, kaliberasi, dll.

Pedoman Pelayanan


S P O

Unit Kerja ( Irja, IGD, Irna, ICU, NICU, Kamar Operasi, dll )

Kebijakanpelayanan

EvaluasiPedoman

Pengorganisasian

Tatalaksana

Standar Standar

Standar




Standar SDM

Standar Fasilitas

Peraturan dan perundanganPedoman


Unit Kerja

Evaluasi

Standar Standar

Standar




Laporan Rapat

SDM Fasilitas Produktivitas

Tindak lanjut

Setiap bulan


Persiapan Unit KerjaKebijakan pelayananPedoman pengorganisasianPedoman PelayananSPOBukti pelaksanaanProgram ( Rencana Kerja Tahunan )Laporan bulananRapatOrientasiPelatihan

Kerangka acuan / TORBukti kegiatan (jadwal, tanda tangan kehadiran)Pre test dan Post testLaporan kegiatan

Pedoman Pengorganisasian

PendahuluanGambaran umum RSVisi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan RSStruktur Organisasi RSVisi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan Unit KerjaStruktur Organisasi Unit KerjaUraian JabatanTata Hubungan KerjaPola ketenagaan dan kualifikasi personilProgram orientasiPertemuan/rapatPelaporan


Pedoman Pelayanan

Landasan hukumPengertian dan batasanStandar KetenagaanStandar FasilitasTata laksana



STANDAR FASILITAS

Denah ruangRuang yang tersediaFasilitas di dalam masing-masing ruangAlat kesehatan di dalam masing-masing ruangObat dan bahan habis pakai di dalam masing-masing ruang

STANDAR KETENAGAANJumlah tenaga menurut kualifikasi

Distribusi tenaga

TATA LAKSANABerorientasi pada pasienPelayanan yang berkelanjutan (continuum of care)Merupakan tata laksana untuk seluruh kegiatan dalam unit kerja


Evaluasi :

• Laporan bulanan

• Rapat Undangan (kecuali

rutin) Daftar hadir Notulen Rekomendasi / Usul


PROGRAM KERJA UNIT

<footer>Djoti Atmodjo 143143

INDIKATOR MUTU

Dimensi waktu

Respons timeWaktu tungguAngka keterlambatan

Ratio

Angka kematian spesifikAngka infeksi nosokomialAngka infeksi luka operasi


RATIO

Setidaknya meliputi :EffectivenessEfficiencySafetyAppropriateness


EFFECTIVENESS

Angka kematian eklampsia ( 0% )Angka kematian gastroenteritis pada anak ( 0% )Angka pengulangan pemeriksaan radiologi

SAFETY & EFFECTIVENESS

Angka operasi ulang tak terencanaAngka perawatan ulang ( 0% )Angka luka bakar pada elektroterapeutik ( 0% )


EFFICIENCY

Angka keterlambatan ambulans ( < 10% )Angka perawatan > 5 hari post SC elektifAngka perawatan > 3 hari partus pervaginam ( < 2% )

APPROPRIATENESS

Angka kematian penyakit jantung pada kehamilan ( 0% )


Infeksi jarum infus timbul dalam waktu 3 x 24 jamDekubitus terjadi dalam waktu 2 x 24 jam

Sensus harian


ILO terjadi dalam waktu sampai 30 hariDapat mulai timbul dalam waktu 3 x 24 jam

Sensus harian


Response time gawat darurat < 5 menit

Sensus harian

Indikator mutu

Standar

Dinilai

ANALISA MASALAHCause and Effect ( Fish Bone) Diagram

Masalah

Lingkungan SDM Fasilitas

Pelanggan Prosedur


Siklus PDCA

Action

Check

Plan

Do

(1)MenentukanTujuan dansasaran

(2)MenetapkanMetode untukMencapai tujuan

Menyelenggarakanpendidikan danlatihan (3)

(4)MelaksanakanPekerjaan

(6)Mengambiltindakan yang tepat

(5)Memeriksaakibat pelaksanaan


Plan Do

CorrectiveAction

Check Action

Follow-up

Improvement

Relationship Between Control and ImprovementUnder P-D-C-A Cycle


PLAN

Rencanakan perubahan yang akan diujicoba

DO

Pelaksanaan uji coba

STUDY

Evaluasi dampak uji

coba

ACT

Implementasi perubahan

yang terbukti ekeftif


UNIT DIKLATProgram pendidikan

Program orientasi umumVisi, Misi, Nilai, FalsafahOrganisasiPeraturan kepegawaianPencegahan dan Pengendalian InfeksiK3Keselamatan pasienEtika, etiket dan disiplinRahasia kedokteran

Program pelatihanProgram pengembangan

UNIT PEMELIHARAAN SARANAProgram pemeliharaan fasilitasPerijinan dan sertifikasi

SemuaUnit Kerja

Manajemen fasilitas dan keselamatan


Pedoman

Undang – Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Pedoman - pedoman


Pedoman

Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pemberian ASI Peraturan Bersama tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama

Waktu Kerja di Tempat Kerja Pedoman penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal

emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam di RS Panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal Standar pelayanan keperawatan neonatus di sarana kesehatan Pedoman pelaksanaan program RS sayang ibu dan bayi Pedoman rawat gabung Pedoman pelayanan kesehatan BBLR dengan perawatan

metode kanguru di RS dan jejaringnya Pelayanan tuberkulosis dengan strategi DOTS di RS


TATA KELOLA KLINISYANG BAIK

ClinicalGovernance

Clinical audit

Education & Training

Riskmanagement

Account-ability

Research &development

ClinicalEffective-

ness


Pengelolaan penyakit

Standar prosedur operasional

BedahAnestesi

Persetujuan tindakan kedokteran

PedomanProgram

TERJADI!!!Kecacatan/kematian atau reaksi tubuh yang tidak

diharapkan

TIDAK TERJADI!!!Kecacatan/kematian atau reaksi tubuh yang tidak

diharapkan

MISCONDUCT(Tidak sesuai kaidah teknis

medis)

GOOD CONDUCT(Sesuai kaidah teknis medis)

Analisis linier (pada good system) menetapkan malpraktik

PELANGGARANDISIPLIN

(Pasien tidak dirugikan)

Pidana dan/atau perdata (-)Hukum disiplin (+)

Pidana dan/atau perdata (-)Hukum disiplin (-)

BUKANMALPRAKTIK

Pidana dan/atau perdata (+)Hukum disiplin (+)MALPRAKTIK

(Pasien dirugikan)

KONDISI IDEAL

SI-060805


TATA KELOLA KLINIS YANG BAIK

UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KedoketranUU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanUU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitPermenkes 269/2008 Tentang Rekam MedisPermenkes 290/2008 Tentang Persetujuan Tindakan KedokteranPermenkes 1438/2010 Tentang Standar Pelayanan KedokteranPermenkes 755/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah SakitKeputusan PB IDI 221/2002 Tentang Penerapan KodekiPeraturan Konsil No. 17/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Manual Konsil


Yang berkaitan dengan KOMITE MEDIK

Standar Prosedur Operasional (Permenkes 1438/2010)

Medical Staff Bylaws Pedoman Persetujuan Tindakan Kedokteran

Indikasi tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis

Formulir “informed” (Manual KKI) Formulir persetujuan / penolakan

Pedoman Subkomite Kredensial Pedoman Subkomite Mutu Profesi Pedoman Subkomite Etika dan Disiplin

Permenkes 755/2011

Pasal 13 Ayat 3

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien

Penjelasan Pasal 13 Ayat 3

Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan

Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. SPO memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi


Pasal 44

1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.

3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan” adalah :

Penjelasan

Peraturan Menteri Kesehatan

Pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran

Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannnya; dan

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah :batasan kemampuan (knowledge, skill and proffesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiriyang dibuat oleh organisasi profesi

Penjelasan

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah :batasan kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap profesional (professional attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi

Penjelasan

batasan kemampuan minimal capacityUU RS

Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah :

Suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.SPO memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi

Penjelasan

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

d. menerima imbalan jasa


UU Praktik Kedokteran

Pasal 44 Pasal 50 dan 51?

Standar Pelayanan Kedokteran

Standar Prosedur Operasional

Permenkes 1438 Tahun 2010

Prinsip Dasar

Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO)

PNPK merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri

Permenkes 1438 / 2010

BENTUK SPO

Panduan praktik klinis (Clinical Practice Guideline)Alur klinis (Clinical Pathways)AlgoritmeProsedurProtokolStanding Orders


PENDEKATAN PENGELOLAAN PASIEN• Diagnosis kerja• Kondisi klinis

Standar pelayanan di RS :Panduan Praktik Klinis• Definisi• Anamnesis• Pemeriksaan fisis• Kriteria diagnosis• Diagnosis banding• Pemeriksaan penunjang• Terapi• Edukasi• Prognosis• Kepustakaan

Alur klinisAlgoritmeProtokolProsedurStanding orders

S P O

dapat dilengkapi dengan



Input

PROFESI DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN

OutputProcess

Work activity

Standar ProfesiStandar Fasilitas Kendali mutu

Kendali biaya

Audit MedisOrganisasi Profesi

( Pasal 49 )

Standar Prosedur Operasional

( Pasal 50, 51 )

Standar Pelayanan Kedokteran( Pasal 44 )

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran

Sarana / fasilitas yankes

Tata Kelola Klinis


Pasal 46Rumah Sakit bertanggung jawab

secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit


TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

SEMOGA BERMANFAAT



SEMOGA BERMANFAAT



SEMOGA BERMANFAAT

Documents

Sasaran MDG's