Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALA BAPPENAS
SALINANPERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN DAITAR RENCANA PROYEK KERJASAMA
PEMERlNTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang a. bahwa daIam rangka menyelenggarakan fungsikoordinasi, fasilitasi dan peIaksanaan pernbangunan,Kementerian Negara Perencanaan PembangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasionaldapat meIakukan pencarian sumber-sumberpembiayaan daIam dan Iuar negeri, serta pengalokasiandana untuk pernbangunan bersama-sama instansi terkait,serta fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansipemerintah di bidang perencanaan pernbangunannasionaI;
b. bahwa infrastruktur sebagai salah satu sarana penunjangpembangunan, perlu ditingkatkan kuantitas dankualitasnya meIaIui percepatan penyediaan infrastruktur;
c. bahwa percepatan penyediaan infrastruktursebagaimana dimaksud daIam huruf b, sesuai denganarah kebijakan dan fiskaI dapat diIaksanakan IangsungoIeh Pemerintah atau ditempuh dengan mendorongpartisipasi badan usaha;
d. bahwa daIam rangka meIaksanakan tugas pokok danfungsi di bidang perencanaan untuk mendorongpartisipasi badan usaha daIam penyediaan infrastruktur,perIu menyusun daftar rencana proyek kerjasamapemerintah dengan badan usaha dalam penyediaaninfrastruktur;
e. bahwa ...
Mengingat
- 2 -
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan PeraturanMenteri Negara Perencanaan PernbangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional tentang Tata Cara Penyusunan Daftar RencanaProyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usahadalam Penyediaan Infrastruktur;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lernbaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4406;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pernbangunan Nasional (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor ...
Menetapkan
-3 -
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4664;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentangTata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4761);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TataKerja Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentangKerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha DalamPenyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentangBadan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian NegaraPerencanaan Pernbangunan NasionallBadanPerencanaan Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARAPENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK KERJASAMAPEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAMPENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.
BABIKETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang mernegangkekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana ...
- 4 -
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
Z. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentukperseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputipekerjaan konstruksi untuk rnembangun ataumeningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ ataukegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ ataupemeliharaan infrastruktur dalam rangka rneningkatkankemanfaatan infrastruktur.
4. Rencana Pernbangunan [angka Menengah, yangselanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumenperencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yangdilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberianIzin Pengusahaan antara Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha.
6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untukPenyediaan Infrastruktur antara Menteri/KepalaLembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha yangditetapkan melalui pelelangan umum.
7. Rencana Proyek Kerjasama adalah proyek-proyekinfrastruktur yang direncanakan akan dikerjasamakandengan Badan Usaha untuk rnendukung pencapaiansasaran RPJM yang diindikasikan mampu menghasilkanpemulihan biaya
8. Daftar Rencana Proyek Kerjasama adalah dokumen yangmemuat Rencana Proyek Kerjasama Potensial, RencanaProyek Kerjasama Prioritas, dan Rencana ProyekKerjasama Siap Ditawarkan.
9. Rencana Proyek Kerjasama Potensial adalah RencanaProyek Kerjasama yang diusulkan oleh Menteri/KepalaLernbaga/Kepala Daerah yang direncanakan oleh
Menteri ...
- 5 -
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untukdikerjasamakan dengan Badan Usaha dan sesuai dengankriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
10. Rencana Proyek Kerjasama Prioritas adalah RencanaProyek Kerjasama Potensial yang telah disiapkan olehMenteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau UsulanProyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha yang telahsesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam PeraturanMenteri ini.
11. Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan adalahRencana Proyek Kerjasama Prioritas yang telah disiapkanuntuk dilelang oleh MenterilKepala Lernbaga/KepalaDaerah dan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkandalam Peraturan Menteri ini.
12. Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama adalahkegiatan koordinasi perencanaan yang meliputipengumpulan informasi, klasifikasi, penetapan danpemantauan atas proyek kerjasama yang diajukan olehMenteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atauWalikota dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
14. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsiatau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagidaerah kota.
15. Menteri/Kepala Lembaga adalah pirnpmanKementerian/Lernbaga yang ruang lingkup, tugas dantanggung jawabnya meliputi jenis infrastruktur yangdiatur dalam Peraturan Menteri ini.
16. Kernenterian/Lembaga adalah kementerianI Iembagapemerintah non kementerian negara/Iembaga negara,
17. Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan PernbangunanNasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan,
adalah ...
-6-
adalah menteri yang bertanggung jawab di bidangperencanaan pembangunan nasional.
18. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan keuangan negara.
19. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikanoleh MenterilKepala Lernbaga/Kepala Daerah kepadaBadan Usaha dalarn rangka pelaksanaan ProyekKerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembanganpelaksanaan rencana Proyek Kerjasama, mengidentifikasiserta mengantisipasi permasalahan yang timbuldan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakansedini mungkin.
Pasa12
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang
perencanaan untuk rnendorong kerjasama Pemerintahdan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
b. mendukung koordinasi perencanaan dan persiapanpelaksanaan pengernbangan Proyek Kerjasama;
c. melakukan pemantauan terhadap kemajuan penyiapanrencana Proyek Kerjasama;
d. membantu promosi Proyek Kerjasama; dane. memberikan informasi yang transparan kepada
masyarakat mengenai rencana Proyek Kerjasama.
BABIIDAITAR RENCANA PROYEK KER]ASAMA
Pasa13
(1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi koordinasi,fasilitasi dan pelaksanaan pernbangunan di bidanginfrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha, Menteri Perencanaan menyusun dan menetapkanDaftar Rencana Proyek Kerjasama.
(2) Daftar ...
- 7 -
(2) Daftar Rencana Proyek Kerjasama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Rencana Proyek Kerjasama Potensial;b. Rencana Proyek Kerjasama Prioritas; danc. Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan.
(3) Daftar Rencana Proyek Kerjasama sebagairnanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunmengikuti proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
(4) Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikankepada semua pemangku kepentingan.
Pasa14
jenis infrastruktur yang dimuat dalam Daftar Rencana ProyekKerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)terdiri atas :
a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut,sungai atau danau, bandar udara, jaringan reI danstasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa airbaku;
d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunanpengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringandistribusi, instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolahair limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dansarana persampahan yang meliputi pengangkut dantempat pernbuangan;
f. infrastruktur telekom unikasi,telekomunikasi;
meliputi jaringan
g. infrastruktur ...
-8-
g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit,transmisi atau distribusi tenaga listrik;
h. infrastruktur minyak dan gas burni,pengolahan, penyimpanan, pengangkutan,atau distribusi minyak dan gas bumi.
meliputitransmisi
BABIIITATA CARA PENGUSULAN DAN PENYUSUNAN RENCANA
PROYEK KER]ASAMA POTENSIAL
Bagian KesatuPengusulan Rencana
Pasal5
(1) Menteri Perencanaan menyampaikan surat kepadaMenteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untukmenyampaikan usulan Rencana Proyek Kerjasama.
(2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri/Kepala Lernbaga/Kepala Daerah menyampaikanusulan Rencana Proyek Kerjasama kepada MenteriPerencanaan.
Pasa16
(1) Usulan Rencana Proyek Kerjasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilengkapi dengandokumen studi pendahuluan dan lembar ringkasanproyek.
(2) Dokumen studi pendahuluan sebagairnana dimaksudpada ayat (1), paling kurang memuat informasi:a. latar belakang Proyek Kerjasama;b. deskripsi Proyek Kerjasama;c. manfaat Proyek Kerjasama; dand. informasi lain yang mengindikasikan bahwa proyek
layak untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha.
(3) Lembar ...
-9-
(3) Lembar ringkasan proyek sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan ringkasan dari dokumen studipendahuluan.
Bagian KeduaKriteria dan Penilaian Usulan
Pasal7
Usulan Rencana Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria, yangmeliputi:a. kesesuaian dengan rencana pernbangunan jangka
rnenengah nasionall daerah dan rencana strategiskementerianl pemerintah daerah;
b. kesesuaian lokasi proyek yang akan dikerjasamakandengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
c. keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah;d. perkiraan potensi pemulihan biaya (cost recovery);e. telah memiliki dokumen studi pendahuluan.
Pasa18
(1) Menteri Perencanaan melakukan penilaianRencana Proyek Kerjasama berdasarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
usulankriteria
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri Perencanaan menyusun RencanaProyek Kerjasama Potensial.
Bagian Ketigajangka Waktu Pencantuman
Pasal9
(1) jangka waktu pencantuman suatu Proyek Kerjasamadalam Rencana Proyek Kerjasama Potensial paling lama 2(dua) tahun.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Rencana Proyek Kerjasama Potensial belum
dapat ...
- 10 -
dapat ditingkatkan menjadi Rencana Proyek KerjasamaPrioritas, maka Proyek Kerjasama tersebut dihapus dariRencana Proyek Kerjasama Potensial.
BABIVTATA CARAPENYIAPANDAN PENYUSUNANRENCANA
PROYEKKERJASAMAPRIORITAS
Bagian KesatuPenyiapan Rencana Proyek Kerjasama Prioritas
Pasal10
(1) Menteri Perencanaan menyampaikan Rencana ProyekKerjasama Potensial sebagaimana dimaksud dalam pasal8 ayat (2) kepada MenterilKepala Lembaga/KepalaDaerah.
(2) Berdasarkan Rencana Proyek Kerjasama Potensialsebagaimana dimaksud pada ayat (1), MenterilKepalaLembaga /Kepala Daerah melakukan penyiapan atasrencana Proyek Kerjasama.
Bagian KeduaKelengkapan Dokumen
Pasalll
(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyampaikandokumen penyiapan rencana Proyek Kerjasama danlembar ringkasan proyek kepada Menteri Perencanaan.
(2) Dokumen penyiapan rencana Proyek Kerjasamamencakup:a. pra-studi kelayakan;b. kajian risiko;c. kajian Dukungan Pemerintah, dalam hal
diperlukan;d. kajian modalitas/bentuk kerjasama.
(3) Dokumen ...
- 11 -
(3) Dokumen pra studi kelayakan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a mencakup :a. kajian aspek hukum;b. evaluasi teknis;c. analisis biaya dan manfaat sosial;d. analisis finansial/keuangan.
(4) Lembar ringkasan proyek sebagairnana dimaksud padaayat (1) merupakan ringkasan dari dokumen penyiapanrencana Proyek Kerjasama.
Bagian KetigaKriteria dan Penilaian Rencana Proyek Kerjasama Prioritas
Pasal12Dokumen penyiapan rencana Proyek Kerjasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi kriteria,yang meliputi :a. tercantum dalam Rencana Proyek Kerjasama Potensial
atau diusulkan oleh penanggung jawab ProyekKerjasama yang berasal dari proyek yang diprakarsaioleh Badan Usaha dan telah memenuhi persyaratansebagairnana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah denganBadan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
b. layak secara teknis, hukum dan finansial berdasarkanhasil pra-studi kelayakan yang telah dilakukan;
c. telah dilakukan identifikasi risiko dan alokasinya;d. telah diidentifikasi modalitas/bentuk kerjasama yang
akan digunakan;e. telah diidentifikasi kebutuhan Dukungan Pemerintah,
dalam hal diperlukan.
Pasal13
(1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian terhadapdokumen penyiapan rencana Proyek Kerjasamaberdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal12.
(2) Berdasarkan ...
- 12 -
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), Menteri Perencanaan menyusun RencanaProyek Kerjasama Prioritas.
Bagian Keempatjangka Waktu Pencantuman
Pasal14
(1) jangka waktu pencantuman suatu Proyek Kerjasamadalam Rencana Proyek Kerjasama Prioritas paling lama 3(tiga) tahun.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Rencana Proyek Kerjasama Prioritas belumdapat ditingkatkan menjadi Rencana Proyek KerjasamaSiap Lelang, maka Proyek Kerjasama tersebut dihapusdari Rencana Proyek Kerjasama Prioritas.
(3) Ketentuan penghapusan sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak berlaku, dalam hal terdapat perubahancakupan atas Rencana Proyek Kerjasama Prioritastersebut.
BABVTATA CARA PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA
PROYEK KER]ASAMA SlAP DITA W ARKAN
Bagian KesatuPersiapan
Pasal15
(1) Menteri Perencanaan menyampaikan Rencana ProyekKerjasama Prioritas kepada Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2).
(2) Berdasarkan Rencana Proyek Kerjasama Prioritassebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/KepalaLcmbaga/Kepala Daerah melakukan persiapan lelangProyek Kerjasama.
Bagian Kedua ...
- 13 -
Bagian KeduaKelengkapan Dokumen
Pasal16
(1) Menteri/Kepala Lernbaga/Kepala Daerah menyampaikandokumen persia pan Ielang Proyek Kerjasama dan lembarringkasan proyek kepada Menteri Perencanaan.
(2) Dokumen persiapan lelang sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas :a. laporan pelaksanaan penjajakan minat investasi;b. jadwal pelelangan;c. dokumen lelang;d. persetujuan prinsip pemberian Dukungan
Pemerintah dari Menteri Keuangan, dalam haldiperlukan.
(3) Dokumen Ielang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, paling kurang memuat hal- hal sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usahadalam Penyediaan Infrastruktur.
(4) Lembar ringkasan proyek sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan ringkasan dokumen persiapan lelangProyek Kerjasama.
Bagian KetigaKriteria dan Penilaian Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan
Pasal17
Dokumen persiapan lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (2) harus memenuhi kriteria, yang meliputi :a. potensi minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam
proyek kerjasama;b. kewajaran rencana atau jadwal pelelangan;c. keberadaan dan kesiapan tim pelelangan;d. kelengkapan dokumen pelelangan;e. adanya ketersediaan dan/atau persetujuan prinsip
Dukungan Pemerintah dari Menteri Keuangan, dalamhal diperlukan.
Pasa118 ...
- 14 -
Pasal18
(1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian terhadapdokumen persiapan Ielang rencana Proyek Kerjasamaberdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal17.
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), Menteri Perencanaan menyusun RencanaProyek Kerjasama Siap Ditawarkan.
BABVIUSULAN RENCANA PROYEK KERJASAMA
ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
Pasal19
(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyampaikanusulan rencana Proyek Kerjasama atas Prakarsa BadanUsaha kepada Menteri Perencanaan.
(2) Pengajuan usulan rencana Proyek Kerjasama atasPrakarsa Badan Usaha wajib memenuhi ketentuansebagairnana dimaksud dalam Bab IV tentang Tata CataPenyiapan dan Penyusunan Rencana Proyek KerjasamaPrioritas.
BAB VIIPEMANfAUAN ATAS PERKEMBANGAN DAITAR RENCANA
PROYEK KERJASAMA
Pasa120
(1) Menteri Perencanaan melakukan Pemantauan atasperkernbangan Daftar Rencana Proyek Kerjasama.
(2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyampaikanperkernbangan rencana Proyek Kerjasama kepadaMenteri Perencanaan.
(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan
Kerjasama ...
- 15 -
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur.
BAB VIIIKETENTUAN PERALlHAN
Pasa121
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:a. Daftar Rencana Proyek Kerjasama yang ditetapkan oleh
Menteri Perencanaan sebelum ditetapkannya PeraturanMenteri ini, tetap berlaku;
b. Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak PeraturanMenteri ini berlaku, Daftar Rencana Proyek Kerjasamayang telah ditetapkan wajib disesuaikan denganketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri1nl.
BABIXKETENTUAN PENUTUP
Pasa122
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Maret 2009
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
PASKAH SUZEITA
Salinan sesuai dengan aslinyaKep la BiroHukum
,
~~D lthy S. Simatupang
