SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 130 Tahun 2013 (Penataan... · tentang Pedoman Pelaksanaan…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/KMK.01/2013

TENTANG PENATAAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, dibutuhkan sumber daya manusia yang ideal dari sisi komposisi, kompetensi/potensi, dan kinerja;

b. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

- 3 -

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Dalam Jabatan dan Peringkat Bagi Penetapan Pelaksana Dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENATAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pelaksanaan penataan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.

KETIGA : Ruang lingkup Penataan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mencakup pejabat struktural eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, pejabat fungsional, dan pelaksana.

KEEMPAT : Penataan Pegawai diselenggarakan oleh tim penangan Penataan Pegawai tingkat pusat dan tim penangan Penataan Pegawai tingkat unit eselon I.

KELIMA : Penataan Pegawai dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penataan Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

- 4 -

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal; 3. Direktur Jenderal Anggaran; 4. Direktur Jenderal Pajak; 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 10. Inspektur Jenderal; 11. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan;

12. Kepala Badan Kebijakan Fiskal; 13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 14. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi

Informasi.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENATAAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.01/2013

TENTANG PENATAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KEUANGAN

-2-

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................. 2

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 3

B. Dasar Hukum ................................................................................... 4

C. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 6

D. Ruang Lingkup ................................................................................. 6

E. Pengertian ........................................................................................ 6

BAB II : PERSIAPAN PENATAAN PEGAWAI

A. Pengumpulan Data Pendukung ...................................................... 9

B. Pemetaan Pegawai .......................................................................... 11

1. Pengukuran Kompetensi/Potensi ......................................... 11

2. Penilaian Kinerja .................................................................. 17

3. Kategorisasi Hasil Pengukuran Kompetensi/

Potensi dan Penilaian Kinerja ............................................... 18

4. Penyusunan Box .................................................................. 19

C. Penyusunan Alternatif Strategi Penataan Pegawai .......................... 21

1. Exit Strategy ......................................................................... 21

2. Development Strategy ........................................................... 24

3. Entry Strategy ...................................................................... 28

D. Penetapan Strategi Penataan Pegawai dalam Box ........................... 28

BAB III : PELAKSANAAN PENATAAN PEGAWAI

A. Tahap Pembentukan Tim Penangan Penataan Pegawai ................... 29

B. Tahap Pelaksanaan Strategi Penataan Pegawai .............................. 32

BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring .................................................................................... 54

B. Evaluasi ......................................................................................... 55

BAB V : PENUTUP .................................................................................. 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

-3-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan merupakan

konsekuensi logis dari pelaksanaan reformasi keuangan negara. Tujuan

reformasi birokrasi Kementerian Keuangan adalah menciptakan

birokrasi yang efisien dan efektif, serta aparatur negara yang bersih,

profesional, dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan

pelayanan publik yang prima.

Program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan meliputi

penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan

manajemen sumber daya manusia (SDM). Dalam implementasinya,

program reformasi birokrasi mengidentifikasi adanya masalah di bidang

SDM, antara lain distribusi pegawai yang tidak merata, baik dari segi

komposisi, maupun kompetensi. Pada suatu unit terdapat kelebihan

pegawai, sebaliknya pada unit lain terdapat kekurangan pegawai.

Kondisi ini terjadi karena pola penempatan pegawai belum sepenuhnya

berdasarkan analisis kebutuhan