of 60 /60

salam redaksi Istiqamah - · PDF filemencarikan contoh-contoh dampak ... cerpen, puisi, pantun, kritik, saran, dan karya lainnya. Untuk opini panjang ... Ketiga aspek ini saling berkait

Embed Size (px)

Text of salam redaksi Istiqamah - · PDF filemencarikan contoh-contoh dampak ... cerpen, puisi,...

  • salam redaksi

    content

    Assalamualaikum wr. wb.Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia yang tiada putus terlimpah, sehingga redaksi Arbaa Magazine dapat kembali hadir di ruang baca pembaca budiman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasululllah SAW. Sebagai media cetak yang bergelut di ranah edukatif, Arbaa Magazine senantiasa istiqamah menyuguhkan materi-materi dan kajian seputar pendidikan mutakhir. Keistiqamahan ini menjadi penting karena sekaligus menjadi branding majalah ini. Melalui edisi 39 ini, Arbaa Magazine mengajak pembaca budiman untuk mendiskusikan lebih dalam akan pentingnya pendidikan antikorupsi. Wacana ini

    menjadi penting mengingat praktik korupsi di negeri ini yang kian menggurita di hampir semua lini kehidupan berbangsa. Tentu kita berharap, agar di masa depan ada peranti-peranti penangkal praktik korupsi yang ampuh. Kita tentu percaya dengan kapasitas lembaga antibodi semacam KPK. Tetapi, dunia pendidikan kiranya juga ikut serta mengambil bagian dalam proses amputasi korupsi tersebut dengan menyiapkan generasi penerus yang antikorupsi. Di sinilah peran pendidikan antikorupsi perlu dimasifikasi.Wassalamualaikum wr. wb.

    Istiqamah

    3 | Pendidikan Antikorupsi4 | Masifikasi Pendidikan Antikorupsi6 | Berhenti untuk Berhenti8 | Peduli Kepada Mustadhafin10| Mengkaji Ranah Mendidik12| Pelajar Muhammadiyah Harus Mandiri

    14| Mengembalikan Makna Pendidikan16| Mantapkan Iman dengan PIK22| Menangi Lomba Robot Nasional32| Milad Setengah Abad, Mengabdi untuk Memberi50| Aksi Peduli Bawang52| Pesona Benteng Van Der WIjk

  • Arbaa Magazine

    REDAKSIPenerbit: SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya Sekolah Teladan Nasional Pemimpin Umum: Muhammad Sholihin, Wakil Pemimpin Umum: Edy Susanto, Marsudidono, Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana: Muhammad Syaikhul Islam, Sekretaris: Anang Pujimanto, Editor: Edy Susanto, B. Mulyana AZ, Staf Redaksi: Sulthon Aziz, Novita Utami, Luqman Nuryadin, Mukhlisin, Bendahara: Ika Lukita Ningrum, Bank Data: Anang Pujimanto, Fotografer: Nurul Hidayat, Reporter Cilik: Shafira Rahmaniar, Rieke Surya, Iklan: Ika Lukita N., Sirkulasi: Supriyanto, Kontributor Jakarta: Nafi Muthohirin, Desain dan Percetakan: www.grafiokreavisi.comAlamat Redaksi: Jl. Pucang Anom 93 Surabaya 60282, Telepon : (031)5037648 Fax.: (031)5037646Website: www.sdm4sby.com, e-mail: [email protected]

    TAJUK RENCANA

    Pendidikan antikorupsi adalah agenda mendesak bangsa. Mengapa? Sebuah pertanyaan yang klasik untuk dijawab. Pasalnya, persoalan korupsi bukan sesuatu yang jarang ditemukan di negeri ini. Ia telah menjadi endemi, mewabah dan meracuni segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya, diperlukan cara yang secara sistemik bisa mengusir penyakit moral ini.

    Lebih dari 10 tahun pasca gejolak reformasi, rasanya kehidupan bernegara di Indonesia kian terusik akibat banyak oknum pemerintahan yang terlibat jerat korupsi. Dari elite politik, pegawai pajak, jajaran kepolisian, pimpinan kejaksaan, pejabat pemerintahan, sampai yang terakhir para stakeholder pendidikan semuanya memainkan anggaran negara.

    Tak tanggung-tanggung, ber-dasar catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama 7 tahun pemerintahan SBY, total uang negara yang digasak para pejabat senilai Rp103 triliun. Ini baru yang memakai modus anggaran pembangunan, belum lagi yang lainnya. Tak ayal, bila hasil survei Transparancy International (TI) 2010, menyebut Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 110 dari 178

    Pendidikan Antikorupsinegara. Itu artinya, prestasi korupsi di tanah air sangat memalukan di hadapan publik internasional di banding negara lain.

    Sungguh ironis. Keadaan yang sesungguhnya tak enak didengar, tapi oleh para pejabat negara situasi seperti ini tetap dipelihara. Mustinya endemi korupsi ini diberantas, tapi malah bertahan dan tetap mendapat sorotan utama di kalangan media. Mungkin isunya seksi, makanya terus dirawat, terlebih elite pemerintah yang tersangkut korupsi bersikap bangga dan tebar pesona (coba perhatikan jika mereka sedang disorot media).

    Karena itu, mau tidak mau, penyakit kronis ini harus segera diusir. Dengan apa caranya?, satu-satunya cara, jika penegak hukum saja tidak mampu menahannya, melalui jalur pendidikan bisa dioptimalkan. Propaganda implementasi pendidikan berbasis antikorupsi sejauh ini tengah disuarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Kemendikbud, pada tahun 2012, pendidikan antikorupsi akan segera dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di berbagai sekolah dan universitas. Hal ini

    bertujuan agar sejak dini anak-anak sekolah sudah belajar pentingnya kejujuran, keadilan, dan memihak pada kebenaran. Sehingga nanti ketika dewasa, mereka tidak berlaku korupsi.

    Melalui jalur pendidikan, secara sistemik endemi korupsi akan bisa dihilangkan meski hasil yang akan dicapai tidak sebentar. Butuh waktu bertahun-tahun implementasi dari pendidikan antikorupsi ini akan menghasilkan karakter yang nyata, sebab regenerasi kepemimpinan besok, dipegang anak-anak yang sekarang bersekolah di SD, SMP atau SMA. Harapan akan bersihnya tindak korupsi di Tanah Air bergantung pada konsep kurikulum yang dibuat Kemendikbud, KPK, dan para stakeholder pendidikan sekarang.

    Pendidikan antikorupsi da-lam sekolah, bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya menekankan nilai kejujuran dengan membuka kantin kejujuran, berlaku adil saat guru memberi perhatian kepada murid (tidak berdasarkan pada suku, ras, agama, dan golongan), dan mencarikan contoh-contoh dampak negatif orang yang melakukan korupsi.

    Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, cerpen, puisi, pantun, kritik, saran, dan karya lainnya. Untuk opini panjang tulisan 1200 karakter. Sertakan foto (bukan pas foto) dan cantumkan identitas diri (CV). Untuk cerpen, panjang tulisan 600 karakter. Tulisan harus original dan belum pernah dipublikasikan. Karya dapat dikirimkan melalui e-mail atau langsung diserahkan ke redaksi.

  • 4|Arbaa Magazine 39 | Maret 2013

    Sajian utama

    Sesuai dengan rumusan UU Nomor 2 tahun 1989, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan

    bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jika ditelaah secara definitif, arti pendidikan nasional memiliki makna yang menyeluruh. Namun, substansi pendidikan tidak bisa diartikan pada tataran definitif saja karena keberhasilan prosesnya hanya bisa diukur melalui tiga aspek kecerdasan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

    Ketiga aspek ini saling berkait satu sama lain. Jadi dalam proses pendidikan hendaknya pendidik tidak terpatok pada satu aspek kecerdasan sehingga menutup kemungkinan peserta didik mengadopsi pelajaran dari lingkungan sekitar. Mereka bisa belajar dari alam, meneladani prilaku orang-orang di sekitar, dan yang tidak kalah penting anak didik dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Karena itu, anak didik dapat menyontoh apapun yang dilihat dan didengarnya. Makanya lingkungan pergaulan juga harus diperhatikan, bahkan akhir-akhir ini tayangan televisi yang memberitakan tentang kekerasan, pornoaksi, bahkan berita korupsi juga harus diwaspadai, kata Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Muti.

    Muti mengatakan, ramainya pemberitaan korupsi saat ini khususnya, tentu saja mengkhawatirkan bagi perkembangan anak didik. Setiap hari, tak kenal pagi, siang, dan malam baik di koran, televisi maupun radio pemberitaan korupsi seolah menjadi

    Masifikasi Pendidikan Antikorupsifenomena yang tidak terhindarkan. Sementara jam menonton televisi anak-anak kerap dibatasi di lingkungan keluarga mereka. Hal ini tentu saja berpotensi buruk, sifat anak-anak itu mudah menyontoh apa yang di sekitarnya. Untuk itu, peran orangtua dan guru sangat penting, kata Muti.

    Terlebih pemberitaan korupsi, pelakunya didominasi pejabat pemerintahan, bahkan tokoh agama sekalipun. Lantas bagaimana jika anak-anak menontonnya, dan mengatakan bahwa tindakan korupsi adalah dibenarkan. Untuk menjembatani hal ini, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan memberlakukan massifikasi pendidikan antikorupsi sejak dini. Proses pembelajaran tidak saja menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga para orangtua di rumah. Materi belajar bisa dimulai dengan mengajari anak-anak berkata jujur.

    Berkata jujur bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ramah kepada anak seperti bermain dengan siapa di sekolah tadi, apakah sudah ditabungkan uang tabungannya, atau sudah belajar tidak hari ini. Ini adalah contoh-contoh yang sederhana, mulai dasar dan cukup mengena bagi perkembangan pola berfikir anak didik ke depan, ungkap Muti.

    Di tengah massivitas pemberitaan korupsi yang tak berkesudahan, program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan nasional patut diapresiasi. Tujuan dimasukkannya materi ini dinilai signifikan karena muncul dari kekhawatiran para stakeholder pendidikan dan orangtua karena kebanyakan koruptor yang dipenjarakan semuanya adalah orang-orang berpendidikan tinggi, berintelektual unggul, dan berpangkat di puncak kepemimpinan. Mereka menilai ada persoalan serius berkenaan dengan

    moralitas mereka, meski berpendidikan tinggi. Karena itu, melalui pendidikan antikorupsi yang ditanamkan sejak dini ijtihad ini akan mendekonstruksi kurikulum pendidikan yang sepertinya tergejala penyakit korupsi.

    Salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dalam sebuah kesempatan Seminar di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur mengatakan, program pendidikan antikorupsi