Rumusan KEBIJAKAN PERTANAHAN tentang Reklamasi Pantai

Embed Size (px)

Text of Rumusan KEBIJAKAN PERTANAHAN tentang Reklamasi Pantai

  • 8/13/2019 Rumusan KEBIJAKAN PERTANAHAN tentang Reklamasi Pantai

    1/2

    RUMUSAN KEBIJAKAN PERTANAHAN

    TENTANG REKLAMASI PANTAI

    No PERMASALAHAN SAAT INI SOLUSI USULAN KEBIJAKAN PERTANAHAN

    1 Reklamasipantai yangdilakukanolehInstansiPemerintah/swasta :

    a. TidaksemuakegiatansudahtertuangdalamRTRW

    karenabelumseluruhwilayahKab/Kota

    menyusunperencanaan WP3K.(Pasal 7 UU

    27/2007).

    b. Belumsesuaidenganketentuandalam UUNo 2/2012.

    c. BPNmemberikanpertimbanganteknismelaluim

    ekanismeIzinLokasi/PenetapanLokasisetel

    ahterbentukdaratan

    a. Mendorong Pemerintah Daerah untukmelaksanakan ketentuanPasal 7 UU No

    27/2001.

    b. Dalamrangkapelaksanaan UU No2/2012,segeramenyusunperaturanpelaksana

    ansecarakhususkarenaobyekpenetapanlokas

    ibelumterbentuk (masihberupaperairan).c. DalamrangkapelaksanaanPermenag/Ka. BPN

    No. 2/1999joPerkaban No 2/2011,

    perludilakukanmenyempurnaan yang

    memungkinkanIzinLokasi/PTP diberikan di

    wilayahperairan

    AtastanahhasilreklamasipantaiyangdilakukanolehInstansiPemerint

    ahdiberikanHakPengelolaankepada

    Pemerintah Daerah dan di

    atasnyadiberikanHakPakaikepadaIn

    stansiPemerintah yang

    menggunakantanah.

    AtastanahhasilreklamasipantaiyangdilakukanolehSwastadiberikanHakP

    engelolaankepadaPemerintah

    Daerah dan di

    atasnyadiberikanHakGunaBanguna

    n, HakPakaiatauHakGuna Usaha

    kepadaSwasta yang

    menggunakantanah,

    sesuaidenganrencanapenggunaanta

    nahnya.

  • 8/13/2019 Rumusan KEBIJAKAN PERTANAHAN tentang Reklamasi Pantai

    2/2

    2 Reklamasipantai yang

    dilakukanolehmasyarakat/perorangan :

    a. Tidaksemuakegiatansudahtertuangdalam RTRW

    karenabelumseluruhwilayahKab/Kota

    menyusunperencanaan WP3K. (Pasal

    7 UU 27/2007).

    b. Tidakdapatmelaksanakanketentuanyang diaturdalamPerkaban No

    2/2011, mengenai PTP dalamrangka

    IPPT

    karenamasihberupawilayahperairan

    a.MendorongPemerintah DaerahuntukmelaksanakanketentuanPasal 7 UU

    No 27/2001.

    b.DalamrangkapelaksanaanPerkaban No2/2011, perludilakukanmenyem-purnaan

    yang memungkinkan PTP dalamrangka

    IPPT dapatdiberikan di wilayahperairan

    Ataskawasan yang

    banyakdilakukanreklamasipantaiolehmasyarak

    atdiberikanHakPengelolaankepadaPemerintah

    Daerah dan di

    atasnyadiberikanHakGunaBangunan,

    HakPakaiatauHakGuna Usaha

    kepadamasyarakat yang menggunakantanah,

    sesuaidenganRZWP-3-K.