of 13 /13
1 RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III BIDANG PERADILAN MILITER TENTANG PEMANTAPAN SISTEM KAMAR UNTUK MEWUJUDKAN KESATUAN HUKUM DAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME HAKIM Pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”. Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI. 2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. 3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. 4. Pengarahan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI. 5. Pengarahan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. 6. Pengarahan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI. Membaca : Paparan makalah yang disampaikan oleh Tuada Uldilmil MARI (H. M. Imron Anwari, SH., Sp,N. MH.) tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer dan Akibatnya. Mendengar : 1. Tanggapan para peserta 2. Penjelasan : a. Pemakalah. b. Narasumber. 3. Permasalahan-permasalahan yang disampaikan dalam Komisi III.

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III BIDANG PERADILAN … RUMUSAN PIDANA MILITER 2012(1).pdf · penyelesaian percepatan perkara dan memperhatikan kepentingan Korban termasuk kerugian

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III BIDANG PERADILAN … RUMUSAN PIDANA MILITER 2012(1).pdf ·...

  • 1

    RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III BIDANG PERADILAN MILITER

    TENTANG PEMANTAPAN SISTEM KAMAR UNTUK MEWUJUDKAN KESATUAN

    HUKUM DAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME HAKIM

    Pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah

    Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4

    (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema

    “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”.

    Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI.

    2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

    Yudisial.

    3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non

    Yudisial.

    4. Pengarahan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI.

    5. Pengarahan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.

    6. Pengarahan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan

    Militer Mahkamah Agung RI.

    Membaca : Paparan makalah yang disampaikan oleh Tuada Uldilmil MARI

    (H. M. Imron Anwari, SH., Sp,N. MH.) tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer dan Akibatnya.

    Mendengar : 1. Tanggapan para peserta

    2. Penjelasan :

    a. Pemakalah.

    b. Narasumber.

    3. Permasalahan-permasalahan yang disampaikan dalam

    Komisi III.

  • 2

    Menimbang : A. Bidang Teknis

    1. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer

    menimbulkan akibat baik aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa,

    maupun berdampak positif dan negatif bagi Kesatuan. Oleh sebab itu

    pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap penjatuhan pidana pemecatan

    perlu disusun dengan cermat sehingga alasan penjatuhan hukuman

    tambahan pemecatan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    Norma dasar bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada

    Terdakwa berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan atau tanpa

    pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata adalah ketentuan

    sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang mengatur bahwa

    pemecatan dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk

    memasuki Angkatan Bersenjata, selain itu harus memperhatikan ketentuan

    Pasal 39 KUHPM. Pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit pada

    prinsipnya merupakan hukuman yang dirasakan sangat berat, yang secara

    nyata dapat menimbulkan kerugian bagi kesatuan dalam hal prajurit tersebut

    memiliki keahlian khusus yang dapat secara langsung mempengaruhi tugas

    pokok kesatuan. Hal lain yang perlu disoroti terkait dengan penjatuhan pidana

    tambahan pemecatan dari Dinas Militer adalah yang berkaitan dengan

    kewenangan Hakim dalam melakukan pengawasan dan pengamatan

    terhadap Prajurit TNI yang telah dipecat dari Dinas Militer dan menjalani

    pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum, mengingat kewenangan

    pengamatan oleh Hakim Pengawas sudah tidak ada lagi terhadap prajurit TNI

    yang telah dipecat dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

    Dengan tidak adanya pengamatan secara berlanjut terhadap prajurit TNI yang

    menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum, maka dapat

    menimbulkan efek negatif apabila kelak setelah keluar dari Pemasyarakatan

    Umum dengan keahliannya dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif dan

    tidak bertanggung jawab.

    2. Upaya mediasi di lingkungan Peradilan Militer sampai saat ini tidak diatur

    dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

    sedangkan ketentuan tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana

  • 3

    Perma Nomor 01 Tahun 2008 dalam Pasal 4 hanya mengatur semua

    sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Kedepan

    diharapkan lembaga mediasi ini dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara

    pidana, termasuk penyelesaian perkara pidana di lingkungan Peradilan Militer.

    Proses pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Militer didasari pada

    penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) kepada

    Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (Vide Pasal 123

    ayat (1) butir f Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan

    Militer). Makna penyerahan perkara sebagai dimaksud dalam pasal tersebut

    Pengadilan Militer diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili

    perkara tersebut yang berarti Pengadilan Militer diberikan kewenangan

    sepenuhnya untuk menyelesaikan perkara yang dilimpahkan oleh Papera baik

    melalui persidangan. Prinsip mediasi seyogianya dilaksanakan diluar

    persidangan yang menjadi kewajiban Kepala Pengadilan Militer atau dapat

    menunjuk Hakim mediasi. Tujuan mediasi pada prinsipnya untuk

    penyelesaian percepatan perkara dan memperhatikan kepentingan Korban

    termasuk kerugian yang diderita oleh Korban (victim). Oleh sebab itu yang

    menjadi persoalan bagaimana penerapan mediasi yang tepat di lingkungan

    Peradilan Militer dan perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan

    melalui lembaga mediasi, termasuk siapa saja yang terlibat dalam mediasi

    tersebut dan apa produk hukum dari Pengadilan terhadap mediasi tersebut.

    3. Perma Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang penyesuaian

    batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang mengatur

    tentang tindak pidana ringan terhadap kejahatan dalam Pasal 364, 373, 379,

    384, 407 ayat (1) dan Pasal 482 KUHP yang ditentukan dengan nilai barang

    atau uang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

    Pemeriksaan di persidangan atas perkara tersebut oleh Hakim Tunggal

    sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 ayat (1) jo ayat (3) sampai Pasal

    210 KUHAP. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut tidak diatur

    dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

    sebab sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor

    31 Tahun 1997 acara pemeriksaan cepat dengan Hakim Tunggal hanya

    berlaku pada perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya. Pada

  • 4

    prinsipnya pemeriksaan dengan Hakim Tunggal dalam perkara tertentu untuk

    percepatan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan di lingkungan Peradilan

    Militer apabila berpedoman pada Perma Nomor 02 Tahun 2012, namun

    demikian perlu ditentukan secara eksplisit tindak pidana ringan apa saja yang

    dapat diperiksa dan diadili di lingkungan Peradilan Militer, mengingat

    kejahatan dalam KUHPM tidak dikenal perkara dengan kualifikasi tindak

    pidana ringan. Oleh sebab itu pemeriksaan perkara dengan Hakim Tunggal di

    lingkungan Peradilan Militer dapat menerapkan ketentuan tindak pidana

    ringan sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012.

    4. Penerapan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

    jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terkait

    dengan pembatasan Kasasi terhadap perkara pidana yang diancam dengan

    pidana penjara 1 tahun ke bawah. Di lingkungan peradilan militer ancaman

    pidana penjara 1 tahun ke bawah sering diikuti dengan pidana tambahan

    berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini menimbulkan persoalan

    mengingat hukuman tambahan pemecatan dirasakan lebih berat

    dibandingkan dengan hukuman badan, sehingga perlu dipertimbangkan

    adanya pengecualian upaya hukum kasasi terhadap penerapan Pasal 45 A

    ayat (2) huruf b dalam hal adanya pidana tambahan pemecatan bagi Prajurit

    TNI.

    B. Bidang Non Teknis Peraturan Panglima TNI No. 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata

    cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI, dalam Pasal 10 ayat (1)

    menyatakan Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat

    izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Persoalan yang timbul di

    lapangan izin cerai bagi Prajurit TNI melalui prosedur yang berjenjang

    dilaksanakan melalui penelitian oleh Bintal Satuan sebelum diajukan kepada

    pejabat yang berwenang, sehingga Prajurit TNI yang mengajukan permohonan

    cerai khususnya di Pengadilan Agama mendapat hambatan karena belum

    adanya izin dari Komandan Satuan. Ada kalanya putusan perceraian oleh

    Pengadilan Agama dijatuhkan sebelum adanya surat izin dari Komandan Satuan

  • 5

    mengingat izin cerai dari Kesatuan terlalu lama, dan akibatnya menimbulkan

    persoalan dalam pembinaan personel dan administrasi yang dilaksanakan oleh

    Satuan. Untuk mengatasi persoalan tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran

    Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang

    petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 yang

    mengatur batas waktu 6 bulan yang diberikan oleh Pengadilan Agama sebelum

    memutus perkara tersebut untuk menunggu surat izin dari Komandan Satuan,

    namun surat edaran tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Disamping itu

    yang menjadi persoalan Pengadilan Agama terbeban karena terjadi penumpukan

    perkara menunggu lamanya waktu yang diperlukan untuk selesainya perkara

    perceraian yang salah satu pihaknya adalah Prajurit TNI, dan perlu diperhatikan

    lagi di Pengadilan Agama masalahnya tidak hanya sampai pada perceraian,

    namun akan berlanjut pada penentuan/gugatan harta gono-gini, hak asuh anak

    dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu diambil langkah-langkah agar SEMA

    tersebut dapat dilaksanakan dan juga menjadi pedoman bagi Peradilan Agama

    maupun pejabat di lingkungan TNI yang berwenang mengeluarkan izin tepat

    pada waktunya.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat beberapa

    permasalahan sebagai berikut:

    A. Bidang Teknis: 1. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan adanya penjatuhan pidana tambahan

    pemecatan terhadap prajurit TNI sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM?

    2. Apakah Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di

    Pengadilan dapat diterapkan di lingkungan Peradilan Militer ?

    3. Apakah Perma Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang

    penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP,

    dengan Hakim Tunggal dapat diterapkan di lingkungan Peradilan Militer ?

    4. Apakah Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, dapat

    dikecualikan dalam hal upaya hukum kasasi terhadap adanya penjatuhan

    pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap Prajurit TNI?

  • 6

    B. Bidang Non Teknis Apakah surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Komandan Kesatuan

    terhadap prajurit TNI yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan

    Agama dapat dikeluarkan dalam tenggang waktu 6 bulan sesuai dengan SEMA,

    mengingat keterlambatan tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap

    percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama?

    PEMBAHASAN A. Bidang Teknis

    1. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit

    TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa pidana badan, hal ini

    dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa di samping

    itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat

    menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan.

    Norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang

    pengadilan adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa

    berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap

    berada dikalangan Militer. Ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diberikan

    definisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga Hakim diberikan kebebasan

    untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan

    hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

    Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI juga

    didasarkan penilaian Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh

    Terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kalangan

    Militer. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim Militer tidak dapat dialihkan

    kepada Hakim Peradilan Umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

    Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer harus tercakup dan

    tersirat dalam pertimbangan hukum putusan Hakim dan hal yang paling essensial

    apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka keberadaan Terpidana dalam

    kalangan Militer setelah selesai menjalani pidana akan menggoyahkan sendi-

    sendi ketertiban dalam masyarakat Militer.

    Hakekat yang menjadi dasar mengapa Hakim Peradilan Umum tidak

    berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan Prajurit TNI dari Dinas

    Militer, adalah disebabkan karena wewenang penjatuhan pidana tambahan

  • 7

    pemecatan bersifat khas Militer dan menjadi kewenangan Hakim Militer,

    walaupun mungkin dapat terjadi dalam hal seorang Prajurit TNI diperiksa di

    Pengadilan Umum dalam perkara koneksitas, Hakim Militer juga turut duduk

    dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka penjatuhan pidana

    pemecatan dapat dilaksanakan. Selain itu akibat yang ditimbulkan dengan

    adanya pidana tambahan pemecatan tersebut ditinjau dari aspek sosiologis

    maupun psikologis akan berpengaruh langsung kepada Terdakwa, sedangkan

    dampak bagi Kesatuan berpengaruh dalam pembinaan personel diantaranya

    dapat menimbulkan efek jera terhadap Pajurit TNI yang lain, sehingga akan

    menimbulkan kepatuhan para Prajurit terhadap peraturan yang ada. Ukuran

    layak dan tidak layak selain berpedoman kepada peraturan yang berlaku juga

    indikator yang digunakan adalah bahwa terdakwa pernah melakukan tindak

    pidana (residivis) dan/atau melakukan tindak pidana berlanjut. Oleh sebab itu

    ketentuan pasal 26 KUHPM wajib dicantumkan dalam setiap putusan pengadilan

    dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, apabila

    dalam putusan tersebut tidak mencantumkan ketentuan pasal 26 KUHPM

    berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

    2. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-

    Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Perwira Penyerah

    Perkara mempunyai wewenang menyerahkan perkara ke Pengadilan dengan

    mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) yang akan

    digunakan sebagai dasar oleh Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara di

    lingkungan Pengadilan Militer. Skeppera yang dikeluarkan oleh Papera tersebut

    pada prinsipnya menyerahkan kepada Pengadilan Militer guna menyelesaikan

    perkara tersebut. Sedangkan bagi Oditur dengan adanya Skeppera tersebut

    diberi kewenangan untuk melaksanakan penuntutan terhadap perkara

    sebagaimana yang tercantum dalam Skeppera tersebut.

    Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

    tidak dikenal lembaga mediasi, sebagaimana Undang-Undang Peradilan Umum,

    Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Perma

    Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam Pasal 4

    hanya dikenal dalam perkara perdata melalui Hakim mediasi. Proses mediasi

    dalam perkara pidana dimungkinkan dalam hal Terdakwa mengakui

  • 8

    perbuatannya, mampu membayar ganti rugi kepada korban, dan perkara yang

    ancaman pidananya tergolong ringan. Sebagai contoh perkara kealpaan yang

    menyebabkan orang lain luka-luka dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP. Dalam kasus

    seperti ini upaya mediasi dapat dilakukan di luar persidangan yang diprakarsai

    oleh Kepala Pengadilan atau Hakim mediasi yang ditunjuk. Dari penjelasan

    tersebut di atas maka mediasi dalam perkara pidana bertujuan untuk percepatan

    penyelesaian perkara dan juga memperhatikan kepentingan Korban. Oleh sebab

    itu untuk mengikat agar mediasi tersebut dilaksakan seyogianya ada produk

    Pengadilan berupa “Penetapan”. Dengan demikian perlu diatur tata cara dan

    proses mediasi yang akan berlaku di lingkungan Pengadilan Militer, di samping

    itu perlu segera ditentukan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan

    melalui cara mediasi. Mengingat mediasi yang akan diterapkan di lingkungan

    Peradilan Militer tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,

    maka diperlukan payung hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung yang

    mengatur tentang tata cara dan prosedur mediasi di lingkungan Peradilan Militer,

    dan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui cara mediasi

    sebagai wujud dari restorative justice.

    Mediasi tersebut juga sebagai upaya atau kehendak terdakwa dan korban

    untuk tidak menyelesaikan perkaranya di pengadilan mengingat proses

    berperkara di pengadilan memakan waktu yang cukup lama, sehingga ada

    pandangan keadilan tidak saja diperoleh di persidangan namun dapat diperoleh

    di luar persidangan.

    3. Dalam KUHAP acara pemeriksaan tindak pindana ringan diatur dalam

    paragrap 1 bagian ke-6 dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana

    ditentukan dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP disidangkan

    dengan Hakim Tunggal, sedangkan ketentuan tindak pidana ringan tidak diatur

    secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

    Militer. Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada

    dasarnya pemeriksaan sidang Pengadilan Militer dilaksanakan oleh Majelis

    Hakim, namun demikian pengecualian persidangan dengan Hakim tunggal

    dimungkinkan dalam kaitannya perkara-perkara pemeriksaan cepat, sesuai

    ketentuan Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 31

    Tahun 1997 diatur acara pemeriksaan cepat yang hanya berlaku bagi

  • 9

    pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan pemeriksaan

    oleh Hakim tunggal. Oleh sebab itu Perma Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27

    Februari 2012 dalam rangka percepatan penyelesaian perkara seyogyanya dapat

    diterapkan juga dalam lingkungan Peradilan Militer.

    4. Hak setiap warga negara dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar

    1945 pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dan Undang-Undang Nomor 9

    tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut memberikan jaminan

    kepada setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum

    (equality before the law). Jaminan tersebut seharusnya tidak memberikan

    batasan kepada setiap warga negara maupun prajurit yang akan membela hak-

    haknya dalam melakukan penegakan dan upaya hukum. Sebagaimana kita

    ketahui pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer merupakan

    hukuman yang berat bagi setiap prajurit. Dengan adanya ketentuan Pasal 45 A

    huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun

    2009 yang telah membatasi upaya hukum kasasi, hal tersebut pada prinsipnya

    akan membatasi hak prajurit dalam upaya melakukan pembelaan diri yang

    berkaitan dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan. Dengan

    adanya prinsip bahwa hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer

    merupakan hukuman yang dirasakan sangat berat, maka sudah selayaknya

    ketentuan pasal 45 A huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-

    Undang Nomor 3 Tahun 2009 dikecualikan terhadap prajurit yang dijatuhkan

    pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer untuk melakukan upaya hukum

    kasasi.

    B. Bidang Non Teknis Izin cerai bagi Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima

    TNI Nomor 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara pernikahan,

    perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI. Pasal 10 ayat (1) mengatur Prajurit TNI

    yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari

    pejabat yang berwenang. Dalam pelaksanaanya mengingat lamanya dikeluarkan

    izin perceraian oleh pejabat yang berwenang melebihi tenggang waktu 6 bulan,

    sehingga masih terjadi sebelum surat izin dikeluarkan oleh pejabat yang

    berwenang gugatan perceraian telah diputus oleh Pengadilan Agama. Hal ini

  • 10

    menimbulkan kesulitan bagi Kesatuan dalam menertibkan administrasi personel

    misalnya untuk menentukan status perkawinan yang masih tercatat di Kesatuan

    terhadap istri yang sah. Oleh sebab itu dengan dikeluarkannya Surat Edaran

    Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang petunjuk

    pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 diharapkan

    Pengadilan Agama yang menangani gugatan perceraian Prajurit TNI seyogianya

    memperhatikan apakah prajurit tersebut sudah mendapat izin cerai dari

    Komandan Satuan yang berwenang, sehingga tidak menimbulkan persoalan

    dikemudian hari dalam pembinaan prajurit. Surat Edaran Mahkamah Agung

    tersebut oleh Pengadilan Agama seyogianya dijadikan pedoman untuk

    mengantisipasi terjadinya penyimpangan administrasi terkait dengan izin cerai

    dari pejabat yang berwenang sebagai syarat formal yang harus dipenuhi oleh

    setiap Prajurit TNI. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya

    putusan perceraian oleh Peradilan Agama sebelum ada surat izin dari atasan

    yang berwenang, maka perlu dilakukan koordinasi antara Pengadilan Agama

    yang menerima gugatan perceraian Prajurit TNI untuk dapat menginformasikan

    secara formal kepada Kepala Pengadilan Militer agar persyaratan surat izin cerai

    dari Komandan Satuan dapat segera diterbitkan tidak melampaui tenggang

    waktu 6 bulan sebagaimana ditentukan oleh surat edaran dimaksud. Agar

    koordinasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer dapat berjalan

    dengan baik, maka lebih tepat kiranya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung

    yang bersifat penekanan kembali kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

    5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 yang berisi perlunya memberikan informasi

    kepada Pengadilan Militer dalam hal ada Prajurit TNI yang mengajukan gugatan

    perceraian di Pengadilan Agama. Tujuan yang diharapkan dengan

    diinformasikannya gugatan perceraian Prajurit TNI di Pengadilan Agama, maka

    Pengadilan Agama tidak terbebani menunggu surat izin cerai yang dikeluarkan

    oleh Kesatuan, sehingga diharapkan Kepala Pengadilan Militer dapat membantu

    mengatasi hambatan-hambatan yang berkaitan dengan percepatan

    dikeluarkannya surat izin cerai oleh Pejabat yang berwenang.

  • 11

    KESIMPULAN A. Bidang Teknis

    1. Pidana tambahan pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer memiliki aspek

    sosiologis maupun psikologis yang akan berpengaruh langsung kepada diri

    pribadi Terdakwa, sedangkan dampak pada Kesatuan berpengaruh dalam

    pembinaan personel diantaranya dapat menimbulkan efek jera terhadap

    Pajurit TNI yang lain. Dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana

    pemecatan dari Dinas Militer Hakim wajib mencantumkan ketentuan Pasal 26

    KUHPM, apabila ketentuan Pasal 26 KUHPM tidak dicantumkan dalam

    putusan dapat berakibat putusan batal demi hukum.

    2. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara pidana di lingkungan Pengadilan Militer

    pada prinsipnya dapat dilaksanakan diluar persidangan oleh Kepala

    Pengadilan Militer atau Hakim mediasi yang ditunjuk dalam perkara-perkara

    tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan

    perkara-perkara lain yang oleh pendapat Ketua Pengadilan dapat

    diselesaikan melalui mediasi, yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian

    perkara dan melindungi kerugian yang timbul dari pihak korban. Adapun

    produk yang dikeluarkan Pengadilan dari hasil mediasi tersebut berupa

    “Penetapan”. Oleh sebab itu diperlukan payung hukum berupa Peraturan

    Mahkamah Agung yang mengatur tata cara dan prosedur mediasi di

    lingkungan Peradilan Militer, dan tindak pidana apa saja yang dapat

    diselesaikan melalui cara mediasi.

    3. Acara pemeriksaan dengan Hakim Tunggal di lingkungan Peradilan Militer

    hanya dikenal dalam perkara pemeriksaan cepat (perkara lalu lintas dan

    angkutan jalan) sesuai ketentuan Pasal 211 sampai dengan Pasal 214

    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dengan berlakunya Perma Nomor

    02 Tahun 2012 dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, maka

    pemeriksaan dengan Hakim Tunggal dapat diterapkan di lingkungan

    Peradilan Militer, namun demikian perlu ditentukan secara jelas perkara apa

    saja yang dapat diselesaikan dengan Hakim Tunggal, sehingga diperlukan

    payung hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang

    hal tersebut.

  • 12

    4. Ketentuan Pasal 45 A huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo

    Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang telah membatasi upaya hukum

    kasasi, perlu adanya pengecualian bagi Prajurit TNI yang dijatuhi pidana

    tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat mengajukan upaya hukum

    kasasi, oleh sebab itu perlu didukung dengan Surat Edaran Mahkamah

    Agung RI.

    B. Bidang Non Teknis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17

    April 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun

    1983 adanya batas waktu 6 bulan yang diberikan oleh Pengadilan Agama

    dikeluarkannya surat izin cerai oleh pejabat yang berwenang di lingkungan TNI,

    seyogianya dipedomani sebagai syarat formal yang harus dipenuhi oleh setiap

    Prajurit TNI. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi antara Pengadilan Agama

    dengan Pengadilan Militer, sehingga surat izin cerai yang dikeluarkan oleh

    pejabat yang berwenang di lingkungan TNI tidak melampaui batas waktu yang

    sudah ditentukan.

    SARAN Berkenaan dengan uraian pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas,

    bersama ini disampaikan saran / rekomendasi kepada Yang Mulia Ketua

    Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

    1. Mohon menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai penekanan

    kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17

    April 1984, yang berisi agar Pengadilan Agama menginformasikan kepada

    Pengadilan Militer dalam hal adanya gugatan perceraian oleh Prajurit TNI di

    Pengadilan Agama, guna membantu percepatan penyelesaian perkara.

    2. Mohon menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi

    pengecualian penerapan Pasal 45 A huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

    2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

    terhadap Prajurit TNI yang mendapat hukuman tambahan dipecat dari Dinas

    Militer berhak mengajukan upaya Hukum Kasasi.

  • 13

    3. Mohon menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai payung hukum

    dalam rangka pelaksanaan mediasi dalam perkara pidana di lingkungan

    Peradilan Militer.