i

Rumpun Ilmu : 624/Bidang Sosial LainYang Belum tecantum

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI TAHAP II

MODEL KONSTRUK MASYARAKAT HUKUM DEMOKRASI (MHD)

DALAM MENCEGAH KECURANGAN/PELANGGARAN PEMILIHAN

KEPALA DAERAH DI SULAWESI TENGGARA

TIM PENELITI :

HERMAN, S.H., LL.M (KETUA) / NIDN 0006037603

Dr. KAMARUDDIN, SH, M.Hum (ANGGOTA) / NIDN 00220027002

SITTI AISAH ABDULLAH, S.H, M.H (ANGGOTA) / NIDN 0025038206

UNIVERSITAS HALU OLEOAGUSTUS 2018

ii

3

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan model pembentukan

pembentukan Masyarakat Hukum Demokratis (MHD) dan menciptakan Model

Konstruk Masyarakat Hukum Demokratis (MHD) dalam mencegah

kecurangan/pelanggaran pemilihan kepala daerah. Adapun yang menjadi kegunaan

dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai model

menumbuhkan Masyarakat Hukum Demokratis (MHD) dalam pilkada, untuk

mencegah kecurangan Pilkada dalam masyarakat, dan untuk mencegah konflik sosial

akibat pilkada dalam membentuk masyarakat harmonis. Secara praktis, hasil dari

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan

hukum pemilu di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis, yang akan

mengidentifikasi bentuk-bentuk kecurangan/pelanggaran dalam Pilkada yang

melibatkan masyarakat, beserta berbagai potensi sosial yang ada di masyarakat yang

dapat berkontribusi bagi pembentukan Masyarakat Hukum Demokratis. Selanjutnya

membuat desain Model Konstruk Masyarakat Hukum Demokratis dalam mencegah

kecurangan/pelanggaran pilkada. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah empirical yuridis yakni penelitian yang mengidentifikasi fakta hukum berbagai

bentuk kecurangan dalam Pilkada sebagai bahan untuk mendesain konstruk

Masyarakat Hukum Demokratis.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Demokratis, Kecurangan/Pelanggaran Pilkada.

iii

4

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ................................................................................................................ i

Halaman Pengesahan ........................................................................................................ii

Ringkasan .........................................................................................................................iii

Daftar Isi........................................................................................................................... iv

BAB 1 PENDAHULUAN.............................................................................................. 1

1.1. Latar belakang............................................................................................. 1

1.2. Rumusan Masalah ...................................................................................... 4

1.3. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 4

1.4. Urgensi Penelitian ........................................................................................ 5

1.5. Rencana Target Capaian Tahunan ............................................................... 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................... 7

2.1. Masyarakat, Ciri, Kelompok, Struktur dan Sistem Sosial ........................... 7

2.2. Kesadaran Konstitusi ................................................................................... 8

2.3. Negara Hukum Demokratis ......................................................................... 9

2.4. Roadmap Penelitian ................................................................................... 10

BAB 3 METODE PENELITIAN ................................................................................. 13

3.1. Tipe Penelitian ........................................................................................... 13

3.2. Bahan Hukum Penelitian ........................................................................... 13

3.3. Alat Pengumpulan Data ............................................................................. 14

3.4. Populasi dan Sampel .................................................................................. 14

3.5. Analisis Data .............................................................................................. 14

Bagan Alur Penelitian ....................................................................................... 15

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................................... 16

4.1. Penerapan Masyarakat Hukum Demokratis Dalam Membentuk Kesadaran

Hukum Demokratis Untuk Mencegah Kecurangan Pilkada ...................... 16

4.2. Konstruk Masyarakat Hukum Demokratis ................................................ 22

4.3. Mencegah Pelanggaran Hukum Dalam Bentuk Praktek Anti Demokratis 22

BAB V PENUTUP.......................................................................................................... 23

5.1. Kesimpulan ................................................................................................ 23

5.2. Saran........................................................................................................... 23

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................24

iv

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara langsung merupakan

sarana kedaulatan rakyat sebagai bentuk demokrasi sebagaimana klaim Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan

menurut Undang-undang. Gagasan ini menguatkan paham demokratis dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara yang setidaknya memiliki dua argumen dasar;

pertama, Konsep demokrasi dalam pembentukan pemerintahan menjadi Model yang

digunakan dalam praktik sistem ketatanegaraan dan Pemerintahan, kedua bahwa

keterlibatan partisipasi publik dalam pembentukan pemerintahan melalui pilkada

Langsung telah meneguhkan bekerjanya mekanisme publik.

Namun Idealitas gagasan tersebut dalam implementasinya ternyata

menyertakan implikasi yang tak terduga. Praktik Demokrasi Langsung dengan

Voting, terjebak dalam realitas yang memaksa harus ada pihak yang dinyatakan

kalah, dan pihak yang dinyatakan Menang. Terminologi Kalah-Menang inilah yang

nampaknya tidak atau belum dapat di adaptasi secara matang dalam kesadaran hukum

dan demokratis masyarakat. Akibatnya praktik kecurangan terjadi dengan berbagai

bentuknya, yang bukan saja melibatkan masyarakat sebagai sukjek perilaku, bahkan

meletakkan masyarakat sebagai korban. Konflik sosial telah memecah kekerabatan

sehingga memutus interaksi sosial, dan berujung pada disharmoni dan instabilitas

2

sosial. Kesadaran hukum demokratis masyarakat nampak berubah dalam perilaku

masyarakat ”intrik”; yakni masyarakat yang berpikir dan bertindak dengan praktik-

praktik curang, dan atau melanggar hukum. Hal ini kita saksikan dalam berbagai

fakta Pilkada di hampir semua penyelenggaraan Pilkada di Indoensia.

Terdapat dugaan, bahwa; pertama, masyarakat hanya pihak yang menjadi

korban dari rekayasa pihak tertentu, yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan

tertentu dalam memengaruhi untuk memilih atau memenangkan pilihan tertentu;

kedua, mungkin pula terdapat individu-individu dari warga masyarakat yang melihat

peluang membulatkan dukungan masyarakat yang diorganisasi sedemikian rupa

dengan mempertemukannya pada pihak yang berkepentingan; dugaan keterlibatan

pihak penyelenggara yang kolutip dengan pihak peserta Pilkada dengan melibatkan

masyarakat. Kesemua alasan ini menstimulasi gagasan untuk mendesain konsep

Masyarakat Hukum Demokratis untuk mencegah kecurangan dengan berbagai

bentuknya dalam penyelenggaraan Pilkada, membangun masyarakat Anti-Konflik

melalui penguatan dan pelembagaan berbagai potensi kearifan sosial (Adat-agama-

kesusilaan-Tradisi) yang dimiliki masyarakat.

Pilkada Muna sebagai contoh yang melakukan Pilkada dengan dua kali

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi, dengan alasan bahwa kecurangan Pemilu terjadi pada proses

penyelanggaraan Pilkada.

Fakta hukum adanya konflik sosial terjadi seperti pembakaran Pasar Laino

Muna, Pembakaran Rumah Lurah daerah yang ditetapkan melaksanakan PSU dan

3

beberapa fakta lain yang teridentifikasi terjadi konflik akibat kecurangan dengan

berbagai bentuknya. Keprihatinan inilah yang mengantar riset ini menjadikan

Sulawesi Tenggara sebagai profil daerah penelitian yang akan melaksanakan

pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota.

Menjadi konsistensi kita bahwa bahwa demokrasi yang hendak kita dibangun

adalah demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democracy).1 untuk itu

maka pengejawantahan kedaulatan rakyat di dasarkan pada implementasi undang-

undang mengenai pemilihan umum (pemilu), baik itu pemilihan terikait pemilihan

umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan kepala daerah.

Pemilihan umum(general election) pada dasarnya merupakan sebagai salah satu

sarana penyaluran hak asasi warga Negara, sebagaimana Jimly Asshiddiqie.2

berpendapat, General elections merupakan wujud pemenuhan Hak asasi warga

Negara, dengan begitu maka penyelenggaraan negara dan pemerintahan seharusnya

menghindari absolutisme kekuasaan Negara sebagaimana diingatkan oleh Lord

1 Timbulnya paham ini, secara universal merupakan paham demokrasi yang kemudianmendapatkan antinominya sendiri yakni nomokrasi, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa konsepdemokrasi memiliki keterbatasan atau kelemahan bawaannya sendiri. Karena kelemahan bawaaninilah maka proses pengambilan keputusan dalam dinamika harus diimbangi oleh prinsip negarahukum, yang mengutamakan kedaulatan hukum, prinsip supremasi hukum, atau kekuasaan tertinggidi tangan hukum. Hal ini kemudian kembangkan gagasannya antara demokrasi dan nomokrasi,demokrasi dan nomokrasi harus berjalan seiring sehingga demokrasi akan mencapai titik hakikatnya.Selanjutnya dapat dibaca pada Jimly Asshiddiqie, PokokPokok Hukum Tata Negara Indonesia-PascaReormasi, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), Hal 143152.

2 Terjemahan: “Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hakasasi warga Negara yang sangat prinsipil, Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Law ofIndonesia, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, a division of The Thomson Corporation, 2009), Hal608

4

Acton, “Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutel,3Bahwa

kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pasti korup.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengajukan permasalahan pokok, yakni bagaimanakah

Penerapan Masyarakat Hukum Demokratis (MHD) membentuk kesadaran hukum

dalam mencegah kecurangan pilkada di Kabupaten Muna ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan

Masyarakat Hukum Demokratis untuk membentuk kesadaran hukum dalam

mencegah kecurangan/pelanggaran Pimilihan Kepala Daerah. Adapun yang menjadi

kegunaan dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

model dalam menumbuhkan Masyarakat Hukum Demokratis (MHD) dalam pilkada,

dalam menerapkan Masyarakat Hukum Demokratis dalam membentuk kesadaran

hukum dalam mencegah kecurangan/pelanggaran pildaka dalam masyarakat, dan

untuk mencegah konflik sosial akibat pilkada dalam membentuk masyarakat

harmonis. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan

yang berarti dalam penerapan hukum pemilu di Indonesia.

1

3 Manusia yang Mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yangmempunyai kekuasaan yang terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas.

5

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi pada beberapa hal dasar, pertama bahwa hasil

penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya bagi pemerintah, aparat penegak

hukum, masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan penelitian ini dapat

menerapakn masyarakat hukum demokratis untuk membentuk kesadaran hukum

dalam mencegah kecurangan/pelanggaran Pilkada sekaligus dapat menjadi solusi

bagi pemerintah serta instansi penyelenggara pilkada diseluruh Indonesia. Kedua

bahwa diharapkan menumbuhkan Kesadaran hukum demokratis dimasyarakat

sehingga dapat mencegah konflik sosial, menciptakan harmoni dan stabilitas sosial.

1.5 Rencana Target Capaian Tahunan

No. Jenis LuaranIndikator Capaian

TS TS+1 TS+2

1.Publikasi ilmiah

Internasional Tidak ada Tidak ada Accepted

Nasional terakreditasi Draft Draft Draft

2. Pemakalah dalamtemu ilmiah

Internasional Tidak ada Tidak ada Draft

Nasional Tidak ada Tidak ada Terdaftar

3. Keynote speakerdalam temu ilmiah

Internasional Tidak ada Tidak ada Draft

Nasional Tidak ada Tidak ada Draft

4. Visiting lecturer Internasional Tidak ada Tidak ada Draft

5.

Hak KekayaanIntelektual(HKI)

Paten Tidak ada Tidak ada Terdaftar

Paten sederhana Tidak ada Tidak ada Draft

Hak cipta Tidak ada Tidak ada Draft

Merek dagang Tidak ada Tidak ada Draft

Rahasia dagang Tidak ada Tidak ada Draft

Desainproduk

Tidak ada Tidak ada Draft

Indikasi geografis Tidak ada Tidak ada Draft

Perlindunganvarietas tanaman

Tidak ada Tidak ada Draft

Perlindungantopografisirkuit terpadu

Tidak ada Tidak ada Draft

6. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) Tidak ada Tidak ada Skala I

7. Model/purwarupa/desain/karyaseni/rekayasa social

Draft Penerapan Draft

8. Buku ajar (ISBN) Tidak ada Tidak ada Draft

9. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) Tidak ada Tidak ada Skala I

6

7

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masyarakat : Ciri, Kelompok, Struktur dan Sistem Sosial

Konsepsi masyarakat dapat dijelaskan dalam pandangan Ralph Linton4 yang

memahami masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama dan

bekerjasama, sehingga secara sosial dapat mengorganisasikan dirinya sebagai

salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Basrowi, 2005; Hal 39).

Terdapat unsur adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama

dan adanya kerja sama di antara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaan

menjadi bagian dari suatu kesatuan kelompoknya.

Demikian pula Syani5 mengemukakan ciri pokok sebuah masyaraakat

adalah 1) Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, 2)

manusia yang hidup bersama itu meruakan suatu kesatuan, 3) manusia yang hidup

nbersama itu merupakan suatu sistem Hidup bersama yaitu hidup bersama yang

menimbulkan kebudayaan oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya

masing-masing terikat dengan kelompoknya.

Struktur sosial menurut soekant6 mengacu pada hubungan-hubungan social yang

lebih fundamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat yang

memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisatoris.

4 Basrowi, 2005. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Ghalia.5 Syani, Ibid. hal. 42.6 Soekanto, Ibid, hal. 67.

8

Sedangkan Syani7melihat struktur sosial dalam dua hal, pertama perangkat struktur

sosial, yang menurutnya paling pokok adalah status sosial, sementara struktur dari

aspek fungsinya memandang peran individu yang tergabung dalam kehidupan

masyarakat mampu memelihara kontinuitas dari apa-apa yang bersifat struktural

selanjutnya dikemukakan pula ciri struktur sosial yang meliputi lima aspek, 1)

Struktur sosial mengacu pada hubungan sosial yang pokok yang dapat memberikan

bentuk dasar pada masyarakat; adanya batasan tindakan tertentu secara organisatoris,

seperti pada lembaga-lembaga, kelmpok dan proses sosial; 2) Struktur sosial

mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu; 3)

Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat dilihat dari

sudut pandang teoritis; 4) struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis

atau kenyataan yang membeku, sehingga dapat dilihat kerangka tatanan dari berbagai

bagian tubuhnya yang berbentuk struktur; 5) struktur merupakan tahapan perubahan

dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian, pertama, adanya

peranan empiris dalam proses (perubahan- perkembangan), kedua dalam proses

dimaksud, terdapat tahapan perhentian stabilitas, keteraturan dan integrasi sosial

yang berkesinambungan sebelum kemudian terancam proses ketidakpuasan dalam

tubuh masyarakat.

2.2 Kesadaran Konstitusi

Jimly berpendapat bahwa untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi

diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi

7 Syani, Ibid, hal. 68.

9

materi muatan konstitusi.8Kesadaran konstitusi yang diberikan oleh Jimly

Asshiddiqie memahamkan nilai kebangsaan yang melandasi kesadaran dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunitas kebangsaan yang ada telah

merupakan komunikasi bersama yang membenamkan kesadaran bersama kita sebagai

bangsa yang tidak lagi tergoyahkan dalam organisasi kenegaraan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Inilah pilar kehidupan berbangsa dan bernegaara yang kita jalani

sekarang ini.

2.3 Negara Hukum Demokratis

UUD 1945 meneguhkan prinsip konstitusional berbangsa dan bernegara;

pertama bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum (rechstaat) bukan

berdasar kekuasaan (machstaat), Kedua, bahwa Kedaulatan berada di tangan Rakyat

yang dilaksanakan menurut Undang-undang. Prinsip ini menegaskan fundamental

bernegara bahwa Indonesia adalah Negara hukum demokratis.

Kedaulatan rakyat menjadi legalitas kekuasaan Negara dan

pemerintahan9Penguatan demokrasi dalam penyelenggaraan negara harus

diimbangi dengan prinsip keadilan, nomokrasi, atau the rule of law.10Inilah yang

kemudian dikenal dengan prinsip Negara hukum, yang mengutamakan kedaulatan

hukum, prinsip supremasi hukum (supremacy of law) atau kekuasaan tertinggi di

8Jimly Asshiddiqie 2008, Membangun Budya sadar berkonstitusi (Makalah : SeminarMembangun Masyarakat Sdaar berkonstitusi : DPP Partai Golkar, Jakarta Juli). hal 10

9 Janedri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hal1

147

10 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit., Hal 146 11 Ibid, Hal

1010

tangan hukum.11Dicey mengemukakan unsur Negara Hukum, yakni: Pemisahan

Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Peraturan, Perlindungan Hak asasi Manusia dan

Peradilan Administrasi.

2.4 Roadmap Penelitian

Penelitian ini berfokus pada model penyelesaian konflik penyelenggaraan

pemilu kada. Penelitian terkait hal tersebut yang pernah dilakukan :

1. Penelitian Bungasan Hutapea

Penelitian berjudul Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di

Indonesia (the Dynamics of Law of Local Election for Regional Leaders in Indonesia)

(2015). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pilkada langsung sebagai

wujud demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dinamika hukum Pilkada di Indonesia

selama lebih dari dasawarsa telah memberikan peranan politik yang cukup berarti.

Namun penyempurnaan-penyempurnaan untuk mengatasi kekurangan Pilkada

langsung harus tetap dilakukan seperti perlu adanya pengaturan progres rekruitmen

pilkada langsung yang bersih dan transparan sehingga tujuan Pilkada langsung untuk

mencapai kedaulatan rakyat dapat tercapai, memperbaiki kualitas penyelenggaraan

pilkada termasuk integritas penyelenggara KPUD, membuat konstruksi berfikir yang

sama bahwa tindak pidana politik uang adalah criminal, sehingga siapapun pasangan

11 Ibid. Hal. 101

1111

calon kepala daerah termasuk pendukung, masing-masing dapat menerima dan

mengawasi dengan cara yang sama terhadap jenis tindak pidana politik uang,

melakukan perbaikan secara menyeluruh hal-hal fundamental dalam sistem politik,

demokrasi dan kedaulatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah hingga

penataan regulasi komprehensif, sehingga tidak ada celah salah tafsir dan multi tafsir

terhadap undang-undang partai politik12.

2. Penelitian Bilal Dewansyah

Penelitian berjudul Model Kampanye Deliberatif Dalam Desain Pilkada

Serentak :Sebuah Gagasan Perubahan (Deliberative Campaign Model in Simultane

Local Election Design: An Idea of Change), (2015). Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Pilkada.13 Penelitian

dapat disimpulkan dalam dua hal, pertama, model kampanye deliberative menjadi

penting untuk diadopsi dalam mekanisme resmi Pilkada karena praktik kampanye

Pilkada saat ini bersifat adversarial, tidak memberikan informasi yang cukup dan

berimbang serta seringkali materi kampanye tidak rasional secara normatif. Selain itu,

kampanye deliberative pun dibutuhkan, mengingat bentuk-bentuk kampanye pilkada

yang diatur dalam hukum positif saat ini, walaupun memungkinkan terjadinya

deliberasi, namun tidak memberikan ruang pertukaran argument secara resiprokal

dan kritis sebagaimana layaknya deliberasi demokratis. Kedua,

kampanye deliberative/deliberasi public pada prinsipnya berbentuk forum debat

12 Jurnal rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, April2015, Hal 1 13 Ibid. Hal 21 14 Ibid. Hal. 39.

1212

antara calon kepala daerah dan wakilnya dengan partisipan yang merupakan

representasi dari calon pemilih yang diseleksi secara acak untuk menjamin

inklusifitas13.

3. Penelitian Diana Yusyanti

Penelitian berjudul Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju

Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah (Dynamic Process on the law of Local for

Regional Leaders Toward Democratic Way in Regional Autonomy), (2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi konflik yang sering kali terjadi. Hasil

penelitian yaitu agar tidak terjadi konflik pada Pemilihan Kepala Daerah, intinya,

adalah, Calon Kepala Daerah dan Partai Politik pendukung, jangan menyuap,

menyogok masyarakat, jangan sampai menyuap dan penyelenggara pilkada (KPUD

dan KPUD jangan mau terima suap, agar netral, dengan bermain politik uang

tersebut berarti menodai demokrasi.

13 Ibid. Hal 39

1313

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis yang akan mengidentifikasi

bentuk-bentuk kecurangan/pelanggaran dalam Pilkada yang melibatkan masyarakat,

beserta berbagai potensi sosial yang ada di masyarakat yang dapat berkontribusi bagi

pembentukan Masyarakat Hukum Demokratis. Selanjutnya membuat desain Model

Konstruk Masyarakat Hukum Demokratis dalam mencegah kecurangan/pelanggaran

pilkada. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah empirical yuridis

yakni penelitian yang mengidentifikasi fakta hukum berbagai bentuk kecurangan

dalam Pilkada sebagai bahan untuk mendesain konstruk Masyarakat Hukum

Demokratis .

3.2. Bahan Hukum Peneltian

Bahan Hukum dalam penelitian ini terbagi dari 3 (tiga), yakni bahan hukum

primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas Dokumen hukum berupa laporan kejadian

penyidikan, fakta hukum persidangan, Data pelanggaran dan kecurangan Pilkada.

Bahan hukum skunder terdiri atas keterangan responden dan informan

penelitian, meliputi keterangan masyarakat, pemerintah, penyelenggara, aparat hukum,

lembaga sosial masyarakat: tokoh adat-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda.

1414

Bahan hukum Tersier, adalah peraturan hukum yang relevan, norma adat dan

sosial masyarakat.

3.3. Alat Pengumpulan Data/Bahan Hukum

a. Wawancara : dilakukan terhadap pihak penyelenggara, warga masyarakat

pemilih, aparat tokoh agama, adat, Pemuda.

b. Angket : Kepada warga masyarakat Pemilih

c. Dokumentasi : Fakta hukum kecurangan/pelanggaran Pilkada Muna

d. Observasi

3.4. Populasi dan Sample

Populasi penelitian ini membedakan antara Responden dan Informan.

Responden adalah warga masyarakat, sedangkan informan adalah pihak tertentu,

meliputi aparat, penyelenggara, tokoh adat-agama-pemuda. Pengambilan sampel

dilakukan secara Purpossive sampling, yakni sample akan dikualifikasi secara

kategoris dengan prosentase hingga 30 % sample.

3.5. Analisis Data

Data sebagai analisis bahan hukum akan dikualifikasi berdasarkan fakta

hukumnya, selanjutnya menarik korelasi dengan indikator-indikator objektifnya,

selanjutnya diidentifikasi dengan melakukan analisis empiric yuridis, yakni perilaku

kecurangan yang didasarkan pada kualifikasi pelanggaran hokum sebagaimana diatur

dalam UU Penyelenggaraan Pilkada.

1515

Bagan Alur Penelitian

Mulai Tahap Persiapan Penelitian

Landasan Teori Tujuan Penelitian

Pemilihan BentukAnalisa

observasi

Penentuan Informasi

Pengolah Data1. Menetapkan Kriteria2. Melakukan Pengelolmpokan Data3. Membuat Bentuk Upaya dan Konsep Hasil

Penentuan Informasi

Hasil Produk

Model Karya Publikasi

Evaluasi

Kesimpulan dan Saran

1616

BAB IV PEMBAHASAN HASI PENELITIAN

4.1. Penerapan Masyarakat Hukum Demokratis dalam membentuk Kesadaran

Hukum Demokratis Untuk mencegah Kecurangan Pilkada

Penerapan Masyarakat Hukum Demokratis dalam membentuk Kesadaran

Hukum Demokratis Untuk mencegah Kecurangan Pilkada dipahami sebagai bentuk

Pelembagaan Masyarakat Hukum Demokratis Pelembagaan konstruk Masyarakat

Hukum Demokratis tersebut dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

FORUM POKADULU

KULTURASI1. Pendidikan Hukum Demokratis2. Revitalisasi Kearifan Lokal3. Pemberdayaan Sosial: Kesadaran Hukum Demokratis

KONSTRUK HUKUM DEMOKRATIS1. Sadar-Taat Hukum 1. Toleran2. Tertib Hukum 2. Solider

3.Tertib Hukum4.Tolong Menolong

Mencegah Pelanggaran HukumDalam Praktek Anti Demokrasi

1717

4.1.1. Forum Pokadulu

Forum Pokadulu merupakan wadah yang menghimpun Tokoh Adat, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, dan Kelompok Pemuda ke dalam Form Pokadulu Forum

inilah yang akan menjadi Kader Binaan Badan Kesbangpol kabupaten Muna, yang

akan mendapatkan Pembinaan secara terprogram dan berkelanjutan terhadap

pembinaan Hukum dan Demokrasi di masyarakat. Forum ini didesain sebagai bentukan

secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang bertugas melakukan Kulturasi

kesadaran Hukum Demokrasi kepada masyarakat. Forum ini berkedudukan di setiap

Kecamatan.

4.1.2. Kulturasi

Kulturasi dilakukan dengan tiga bentuk, pertama, Pendidikan Hukum

Demokratis, Kedua, Revitalisasi Tradisi sosial, dan Ketiga Pemberdayaan Sosial.

1. Pendidikan Politik Hukum dan Demokrasi

Pendidikan Politik Hukum dan Demokrasi akan diselenggaraakan dengan

berbagai bentuk program pengembangan kapasitas (Capacity Buiding) terhadap

Pengurus kelembagaan MHD yang selanjutnya secara berkelanjutan didesain untuk

semua segmen sosial masyarakat, hingga aparat birokrasi dan elemen sosial lainnya.

1818

Bentuk Kurikulum Formil Informila. Camp/

JamboreLeadershif

b. TrainingHukumDemokrasi

Kearifan LokalKesadaran Politik,Hukum danDemokrasi

a. Pendidikanformal:PenguatanMateri Tematik:Kearifan LokalkepadaPelajar/Mahasiswa

b. Kegiatan EkstraKurikule

ReformulasiTradisi lokaldalamTradisi sosialmasyarakatke dalamMasyarajatHukumDemokratis(MHD)

a) Bentuk Program

1) Leadership Camp (Jambore Leadership)

Program kegiatan ini akan diperuntukkan bagi pelajar, pemuda dan mahasiswa

dalam beragam bentuk kegiatan variatif dengan pengembangan aspek

leadership/kepemimpinan terutama bagi pelajar SMU, mahasiswa dan kelompok

pemuda. Kegiatan ini didesain sebagai Jambore Leadership Pemuda yang dirancang

sebagai kegiatan Tahunan dengan melibatkan publik pemuda secara luas, dengan

berbagai kompetisi kecakapan Demokrasi yang diintegrasikan sebagai komitmen pada

kearifan lokal setempat, yang diperlombakan antar kelurahan atau antar kecamatan se

kabupaten Muna.

2) Pendidikan Politik Demokratis

Kegiatan ini merupakan program yang didesain untuk membentuk kader

Trainer of Training yang secara berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan Politik,

Hukum dan Demokrasi, bagi terbentuknya kesadaran Hukum Demokratis di

1919

Masyarakat. Program ini secara bertahap akan merekrut pemuda disemua segmen

sosial se Daerah kabupaten Muna secara berkelanjutan.

b) Kurikulum

1) Kearifan Lokal Adat Muna

Kearifan Lokal dipandang memiliki kekuatan intrinsik dalam membentuk

kesadaran Hukum Demokratis. Riset ini menemukan nilai sosial yang terdapat pada

Adat Istiadat masyarakat Muna yang dapat Revitalisasi sedemikian rupa untuk

dikonversi sebagai kesadaran Hukum Demokratis dalam masyarakat.

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Adat Muna Bapak Laode Sirat

Imbo menyatakan bahwa “Terdapat nilai sosial dalam adat istiadat masyarakat Muna

yang dikenal dengan sebutan POKADULU yang diartikan sebagai“Arisan Tenaga”

yakni kebiasaan masyarakat menjalani kehidupan dengan rasa bersama dan gotong

royong, seperti dilakukan dalam pembukaan Lahan Kebun, membuat rumah dan

semacamnya” Arisan Tenaaga dimaksud dipahami bahwa secara bergantian

pembukaan lahan kebun itu dilakukan secara bergantian di antara semua warga

masyarkat”. Nilai Pokadulu inilah yang merupakan salah satu nilai sosial yang dapat

direvitalisasi ke dalam konsepsi kesadaran Hukum Demokratis di masyarakat.

Tujuan kegiatan ini akan membentuk Kader MHD secara berkelanjutan, yang

bertugas membangun kesadaran Hukum Demokratis di semua lapisan masyarakat. Hal

ini dipandang positif dalam membentuk harmonisasi dan stabilitas sosial masyarakat.

Kristalisasi nilai sosial dimaksud perlu dilakukan dengan Seminar budaya dan Adat

2020

Istiadat Muna dengan menghimpun berbagai pihak untuk berbagi pikiran dalam

mebentuk kesadaran sosial bersama. Hal ini telah diinisiasi dalam Rencana program

bersama dengan pemerintah Daerah secara langsung melalui Kesbangpol Kabupaten

Muna.

2) Kesadaran Hukum Demokratis

Muatan Kurikulum kesadaran Politik Hukum dan Demokrasi dipandang

penting untuk diletakkan secara benar dalam pemahaman semua segmen sosial

masyarakat agar ide Demokrasi dapat terbentuk sebagai kesadaran sosial. Mesti

terpahamkan dengan baik bahwa penyelenggaraaan demokrasi langsung dalam

pemilihan kepala Daerah merupakan penghargaan yang di berikan kepada Rakyat

sebagai pemegang kedaulatan dalam negara, dan pemilihan Kepala Derah adalah

memilih orang terbaik yang seharusnya duduk sebagai pemimpin, yang pada

pemimpin itulah terletak tanggungjawab penyelenggaraaan pemerintahan bagi

kesejahteraan seluruh Rakyat.

Riset ini melihat bahwa Rakyat tidak berdaya menghadapi kekuatan besar

partai politik. Kesadaran berdemokrasi tidak terorganisir, sehingga begitu mudah

dikalahkan oleh kekuatan anti demokrasi yang bekerja secara terstruktur dan massif.

Pada keprihatinan inilah riset ini hendak menyatakan diri untuk berkontribusi dengan

memasukkan kesadaran politik, hukum dan demokrasi sebagai kurikulum dalam

pendidikan politik dimaksud dalam membentuk ketahanan hukum dan demokrasi di

masyarakat Muna.

2121

2. Revitalisasi Tradisi Sosial

Revitalisasi sosial merupakan upaya memberi penguatan pada nilai kearifan

lokal dalam konsepsi kesadaran hukum demokratis dalam membentuk Masyarakat

Hukum Demokratis dimaksud. Dengan memelihara tradisi sosial masyarakat,

mengembangkan konsep sosial tersebut sehingga tetap memberi penguatan pada

konsepsi kesadaran bersama pada masyarakat. Hal ini diperlukan agar nilai intrinsik

yang terdapat pada kearifan lokal pada masyarakat Muna tersebut tetap merawat rasa

kebersamaan tersebut. Seperti penamaan Forum Pokadulu tersebut, tentunya memberi

pengaruh bagi penanaman kesadaran keoada masyarakat. Semangat Pokadulu inilah

yang diharapkan memberi spirit kebersamaan masyarakat dalaam berbagai aspek

kehidupan sosial, agar dapat terhindar dari praktik anti demokrasi dan tindakan

pelanggaran hukum, kriminal, dan tindakan melanggar hukum lainnya dalam praktik

demokrasi.

3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan sebagai upaya melakukan pendampingan

kepada masyarakat melalui forum Pokadulu tersebut. Berbagai program dapat

dikembangkan dengan kerjasama masyarakat, Pemerintah Daerah dan Perguruan

Tingga sebagai langkah pemberdayaan sosial. Perlu dipahami bahwa tersebut akan

berlangsung secara dinamis mengingat perkembangan teknologi dalam dinamika

sosial dipastikan akan menyertai pengembangannya, sehingga masyarakat tetap dapat

2222

beradaptasi dengan kemajuan dengan tetap memegang komitmen nilai-nilai bersama

tersebut.

4.2. Konstruk Masyarakat Hukum Demokratis

Konstruk Masyarakat Hukum Demokratis diidealisasikan sedemikian rupa

sebagai gabungan masyarakat yang memiliki dan menunjukan cirri masyarakat

Hukum Demokratis. Dimana Masyarakat hukum dengan indikator, Sadar, Taat dan

Tertib Hukum dalam Prilaku sosialnya, sedangkan Masyarakat Demokratis adalah

masyarakat yang menunjukkan sikap dan prilaku Dremokratis, seperti Saling

Menghargai, Toleran, Tolong Menolong, Gotong royong.

Konstruk MHD ini akan membentuk ketahanan Hukum dan Demokrasi di

masyarakat sehingga akan membantu meminimalisir berbagai potensi konflik yang

sering di masyarakat.

4.3. Mencegah Pelanggaran Hukum Dalam Praktek Anti Demokrasi

Pelanggaran dan berbagai kecurangan dalam kehidupan Demokrasi

menunjukkan kualitas demokrasi kita yang begitu rendah. Hal tersebut terjadi antara

lain ketidakberdayaan akibat keterbatasan masyarakat berhadapan dengan arus besar

tindakan anti-Demokrasi yang massif dan meluas.

Implikasi dari fakta demikian berada pada masyarakat sebagai pemegang

kadaulatan rakyat. Konstruk Masyaraakat Hukum Demokratis ini diharapkan dapat

sedikit berkontribusi dalam ikhtiar mencegah kecurangan dan pelanggaran hukum di

masyarakat melalui terbentuknya kesadaran Hukum dan Demokrasi di masyarakat.

2323

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penerapan Masyarakat Hukum Demokratis dalam membentuk Kesadaran

Hukum Demokratis Untuk mencegah Kecurangan Pilkada sebagai bentuk

Pelembagaan konstruk Masyarakat Hukum Demokratis di Kabupaten Muna dapat

melalui Forum Pokadulu yang merupakan wadah yang menghimpun Tokoh Adat,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Kelompok Pemuda. Kearifan Lokal

dipandang memiliki kekuatan intrinsik dalam membentuk kesadaran Hukum

Demokratis. Riset ini menemukan nilai sosial yang terdapat pada Adat Istiadat

masyarakat Muna yang dapat Revitalisasi sedemikian rupa untuk dikonversi

sebagai kesadaran Hukum Demokratis dalam masyarakat.

5.2. Saran

Muatan Kurikulum kesadaran Politik Hukum dan Demokrasi dipandang

penting untuk diletakkan secara benar dalam pemahaman semua segmen sosial

masyarakat agar ide Demokrasi dapat terbentuk sebagai kesadaran sosial.

2424

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2008. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi (Makalah :

Seminar Membangun Masyarakat Sadar Berkonstitusi). Jakarta. DPP Partai

Golkar, Jakarta Juli.

. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Bhuana

Ilmu Populer.

. 2009. The Constitutional Law of Indonesia, (Malaysia: Sweet & Maxwell

Asia, a division of The Thomson Corporation.

Barnett, Hilaire. 2002.Constitutional and Administrasi Law, Ed 4.London:

Cavendish Publishing Limited.

Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Ghalia.

Daniel S Lev, 1973/II, Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia. Jurnal Prisma, No. 6.

Edisi Desember.

Durkheim, Emile. 2010. the Division of Labor in society Dalam Esmi Warasih,

Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang : Universitas

Diponegoro.

Gaffar, Janedri M. 2012. Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan

Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konpress.

. 2013. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press. Jurnal

rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 4, Nomor 1,

April 2015.

2525

Mu’iz Ruslan, Utsman Abdul. 2000, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Solo: Era

Intermedia.

Parsons Talcott, 2011. Sosiologi, Teks, Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana.

Surbakti, 2010, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo.

Warasih, Emmi. 2010. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang,

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010

Wikantiyoso, Respati Dan Pindo Tutuko. 2009. Kearifan Lokal Dalam Perencanaan

Dan Perancangan Kota, Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota Yang

Berkelanjutan, Malang : Group Konservasi Arsitektur Dan Kota.