RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSKKPPDD RREENNJJAA …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dinas-sosial-2017.pdf · 2 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,

R E N J A D i n a s S o s i a l K o t a M a t a r a m 2 0 1 7 1

`

KATA PENGANTAR

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSKKPPDD

RREENNJJAA 22001177 [Type the document subtitle]

DDIINNAASS SSOOSSIIAALL

KKOOTTAA MMAATTAARRAAMMabstract of the document here. The abstract is typically a short

summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. Th e abstract is typically a short summary of the contents of the document.]


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Dinas Sosial Kota Mataram dapat menyelesaikan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kota Mataram Tahun

2017, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan

untuk periode 1 (satu) tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Dinas Sosial Kota Mataram

beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kesejahteraan

sosial serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

pada tahun 2017 secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Disadari bahwa teknis penyajian Rencana Kerja SKPD ini masih belum sempurna,

sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna

penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas

Sosial Kota Mataram dapat bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan khususnya di Kota

Mataram.

Mataram, Nopember 2016

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram,

H. L. INDRA BANGSAWAN, SH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19571011 199008 1 001

i

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR…………………………………………………………..... ....... i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………........... ii

BAB l. PENDAHULUAN …………………………………………….......... 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………….......... 1

1.2 Landasan Hukum…………………………………………......... 2

1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………........... 4

1.4 Sistimatika Penulisan……………………………………… ......... 4


BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra………………………………………………………….. 6

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial .…………………. ................ 10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi……......... 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………....... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..... 22

BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………... 23

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional………………………. 23

3.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Dinas Sosial

Kota Mataram …………………………………………………… 25

BAB lV. PENUTUP ………………………………………………………....... 34

ii


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang terarah dan

berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat

ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun

2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008,

yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dengan

empat tahapan pembangunan jangka menengah. dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan tahapan kedua.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-

2021 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu sendiri.

Kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram,

antara lain :

Program pelayanan admnistrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang

masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Program pembinaan anak terlantar.

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo.

Program pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narpidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya).

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.

Program peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial.

Program pembinaan para penyandang disabilitas dan korban narkotika.

1.2 Landasan Hukum


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017 mengacu pada

peraturan perundang-undangan sebagai rujukan yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan

dan Pengemis;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi

Penderita Cacat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi

Anak yang Bermasalah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas

Penyandang Masalah Tuna Sosial;

19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;

20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan;


21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan

Kemiskinan Di Kota Mataram;

22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.

23. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat

daerah Kota Mataram;

24. Peraturan Walikota Mataram Nomor 38 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kota Mataram.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017 dimaksudkan

untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau

hasil yang diharapkan dalam satu tahun kedepan.

Rencana Kerja (RENJA) secara garis besar berisikan tentang evaluasi kinerja tahunan

sebelumnya dan rencana kinerja tahun yang akan datang. Uraian dan evaluasi program dan

kegiatan tahun sebelumnya, berfungsi sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan

bidang sosial serta untuk dasar penilaian tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan baik secara kualitatif dan kuantitatif sedangkan Rencana

Kerja Tahunan yang akan berjalan merupakan pedoman rencana program dan target kinerja

tahun yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017 dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu tahun sesuai

tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Mataram untuk menghasilkan

suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial

Kota Mataram pada Tahun 2017.

2. Sebagai acuan Dinas Sosial Kota Mataram dalam menentukan lokasi,

indikator kinerja maupun kelompok sasaran periode satu tahun;

3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban

Walikota Tahun 2017 terutama dalam tugas urusan pemerintah yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram;

4. Diimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian

sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2017

disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini

menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam bab ini

menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan renja Dinas

Sosial Kota Mataram tahun 2017.

BAB IV : PENUTUP.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan bidang kesejahteraan

sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram pada tahun 2016 tidak mengalami

hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan

target rencana yang sebagian besar terpenuhi.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Mataram sampai dengan Tahun 2016

(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2016

SKPD : DINAS SOSIAL

No. Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD pada tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Capaian Kinerja SKPD (Renja SKPD Tahun Lalu / 2015)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Ket

Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD tahun

berjalan 2016

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

Target Renstra SKPD

(%)

K Rp. % K Rp. K Rp. K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

DINAS SOSIAL 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) dan PENYANDAG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA.

Terwujudya pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

15.02 Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya pelatihan berusaha bagi keluarga miskin 500 org - - - 60 org 238.865.000 60 org 224.915.000 60 org 100%

Manajemen Usaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya manajemen usaha bagi keluarga miskin

- 1 tahun 30.905.000 100% 20 org 10.720.000 20 org 6.740.000 20 org 100%

16 PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandag

Terlaksananya KIE konseling dan kampanye

1 tahun - - - 1 tahun 62.700.000 10 bln - 1 tahun 100%

R E N J A D i n a s S o s i a l K o t a M a t a r a m 2 0 1 7 1 0

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

sosial bagi PMKS

16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

- 1 kgt 197.089.000 100% 1 kgt 76.040.000 1 kgt 10.800.000 1 kgt 100%

16.10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1 tahun 1 tahun 207.366.000 100% 1 tahun 79.925.000 1 tahun 78.219.450 1 tahun 100%

16.12 Pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)

Terlaksananya pelatihan bagi PRSE

210 org 30 org 57.745.000 100% 30 org 47.640.000 30 org 47.210.000 30 org 100%

17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Terwujudnya pembinaan anak terlantar

17.02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar


17.07 Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)

Terlaksananya pengangan anak jalanan

1 tahun 1 tahun 388.870.200 100% 1 tahun 548.050.000 10 bln 411.420.000 1 tahun 100%

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Terlasananya Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

725 42 org 149.875.000 100% 45 org 208.832.355 30 org 136.790.000 45 org 100%

19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Terwujudnya pembinaan panti asuhan/panti jompo

19.08 Bimbingan sosial bagi PMKS lansia

Terlaksananya bimbingan sosial bagi PMKS Lansia

500 org 1 tahun 233.090.000 100% 1 tahun 88.010.000 - 29.180.000 1 tahun 100%

20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPI, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Terwujudnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya

20.01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha eks

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan



penyandang penyakit social berusaha bagi eks penyandang penyakit social

21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraa sosial

21,01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

- 1 kgt 16.380.000 100% 1 tahun 11.380.000 1 tahun - 1 tahun -

21.03 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM kesejahteraaan sosial masyarakat

430 org 100 org 371.880.000 100% - - - - - - -

22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

22.02 Pelatihan teknik penaggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas

Terlaksananya pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas


24 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terwujudnya peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial

24.01 Peningkatan Proram Keluarga Harapan (PKH)

Terlaksananya peningkatan program keluarga Harapan (PKH)


24.02 Peningkatan Program Keserasian Sosial

Terlaksananya program keserasian sosial



2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks Kinerja Kunci (IKK). Dinas

Sosial Kota Mataram sampai saat ini masih mengacu pada SPM Kementerian Sosial RI.

Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada tabel 2.2 di bawah ini :


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET

SPM

TARGET

IKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN

TAHUN 2015

PROYEKSI TAHUN

2016

CATATAN

ANALISIS

Thn 2017 Thn 2018 Thn. 2019 Thn 2020

Thn 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti

5,61 % 8,42 % 11,22 % 14,03 % 16,83 % 100 % 100 %

2 Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti

3,13 % 3,67 % 4,20 % 4,72 % 5,24 % 100 % 100 %

3 Persentase respontime penanganan korban bencana alam/sosial

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4 Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya

13,53 % 15,29 % 17,06 % 18,82 % 20,59 % 100 % 100 %

5 Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami perubahan prilaku

3,68 % 4,17 % 4,66 % 5,39 % 6,13 % 100 % 100 %

6 Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri

3,80 % 4,30 % 4,81 % 5,57 % 6,33 % 100 % 100 %

7 Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

0,19 % 0,29 % 0,39 % 0,49 % 0,58 % 100 % 100 %

8 Persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program pemberdayaan dan penanganan PMKS

50,95 % 54,14 % 57,32 % 60,51 % 63,69 % 100 % 100 %


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Aparatur Sipil Negara adalah merupakan pilar utama pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu

diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara,

sehingga akan terbentuk aparatur yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta

dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dinas Sosial Kota Mataram merupakan salah satu Institusi yang memiliki posisi

cukup strategis dan ikut menentukan keberhasilan Visi dan Misi Kota Mataram dikarenakan

Dinas Sosial Kota Mataram merupakan salah satu sub sistem dari rangkaian sistem

pemerintahan yang ada . Oleh karena itu tugas yang dipikul harus memiliki keseimbangan

dan keterkaitan antara tugas yang diemban oleh Dinas Kota Mataram lainnya maupun

koordinasi dengan Dinas Lembaga Vertikal/Provinsi serta melakukan koordinasi diantara

sektor lintas Provinsi atau kewilayahan (Regional) maupun Pusat.

Masalah kesejahteraan social memiliki kaitan dengan kondisi perilaku budaya,

sosial dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan peningkatan

kesejahteraannya, Dinas Sosial tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut

secara eksklusif. Sehingga dalam penanganannya juga melibatkan banyak pihak–pihak lain,

diantaranya instansi/dinas terkait, instansi vertikal, pemerintah pusat, tokoh agama, pemuka

masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri sehingga pada akhirnya permasalahan

sosial tersebut baik secara sistematis dan bertahap dapat ditangani secara lebih baik dan

akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai rencana kinerja.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka

dalam kegiatan tahun 2017. Dinas Sosial akan lebih menitikberatkan pada kegiatannya,

dalam upaya memberikan inovasi, perbaikan maupun peningkatan kesejahteraan dan

merehabilitasi mental dengan melakukan penyuluhan, maupun bimbingan kepada

masyarakat.

Berdasarkan program–program yang pernah dilaksanakan sebelumnya, program

tahun 2017 akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai bagian dari rencana strategis

Dinas Sosial, namun disadari sepenuhnya bahwa pelaksanaaan kegiatan tersebut masih

memiliki beberapa kendala diantaranya :

a. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Sosial Kota

Mataram masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri yang

digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya

tampung dari panti sosial dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakoptimalan penanganan

masalah sosial di Kota Mataram, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat

terbatas.

b. Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik


Indonesia melalui Permensos RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan apabila

SPM Bidang Sosial telah diterapkan di Kota Mataram maka secara anggaran tentunya

dapat meningkatkan penanganan permasalahan sosial di Kota Mataram.

c. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat pendidikan, perdagangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan ketertarikan masyarakat di luar kota

Mataram untuk datang ke Kota Mataram, sehingga secara tidak langsung hal tersebut

dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) di Kota Mataram, terutama PMKS gelandangan, pengemis, anak jalanan,

wanita tuna susila.

d. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan

atau perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibilities) belum

dilakukan dan pada tahun 2017 direncanakan untuk tahap sosialisasi pembentukan

CSR.

e. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini

Dinas Sosial Kota Mataram masih belum memiliki Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.

f. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Mataram

yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Mataram.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh

pada pencapaian penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota

Mataram, dimana apabila Dinas Sosial Kota Mataram hanya mengandalkan sumber dana

APBD Kota Mataram, tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal

tersebut, Dinas Sosial Kota Mataram melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai

pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial RI,

Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Mataram, Organisasi Sosial,

Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kota Mataram juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan

kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung

oleh faktor-faktor berikut :

a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Mataram terhadap penanganan

permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan

dengan masuknya penanganan masalah sosial sebagai salah satu Misi dari Kota

Mataram Tahun 2016-2021 dan penanganan PMKS merupakan salah satu priortitas

daerah.

b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Mataram

terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kota Mataram yang sangat tinggi,

diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di Kota Mataram.


c. Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial,

Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat

begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.

d. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kota

Mataram cenderung meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Mataram saat ini memang sangat membutuhkan dan

mendapatkan perhatian. Penanggulangan PMKS perlu ditindaklanjuti secara komprehensif,

dimana permasalahan kesejahteraan sosial tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan

ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya, pendidikan yang rendah. Hal ini

menyebabkan Dinas Sosial Kota Mataram perlu memformulasikan program dan kegiatan

pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir berbagai permasalahan tersebut.

Selain penyelesaian teknis, tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian administrasi

baik dari proses perencanaan sampai dengan proses disahkannya dokumen–dokumen

anggaran oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami

penundaan.

Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan dapat

diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil capaian kinerja

masing – masing kegiatan.

Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila kekurangan

dan keterbatasan prasarana/sarana serta alat penunjang kegiatan tugas dasar dipenuhi

sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas diseluruh lini baik

intern maupun ekstern Institusi agar sesuai dengan Visi dan Misi,

Dinas Sosial Kota Mataram pada tahun 2017 akan melaksanakan kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi. Program yang diusulkan pada tahun anggaran 2017 akan

lebih diarahkan untuk melaksanakan optimalisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat

dan meningkatkan sarana dan prasarana baik sarana dan prasarana kerja dan kepentingan

masyarakat umum.

Spesifikasi data base yang mencatat kondisi siapa dan berapa jumlah masyarakat yang

membutuhkan penanganan sosial, yang mana semua itu membutuhkan informasi, investigasi

dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi data yang tinggi sehingga dapat

mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara

optimal.

Demikian halnya dengan perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh

data-data serta kondisi yang ada (existing). Dalam pelaksanaan program/anggaran pada

tahun–tahun sebelumnya, beberapa kasus pada aktivitas telah diketahui titik–titik

kelemahannya.

Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga penanganannya

perlu dilakukan secara terpilah dan komprehensif.


2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD 2017 dengan Renja Tahun 2017 relatif tidak memiliki perbedaan

dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses membandingkan

antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat mendasar dalam proses penyusunan

KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.

Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program dan

kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi dan keselarasan

pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

Nama SKPD : Dinas Sosial Kota Mataram

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp.) PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

LOKASI TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.01

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran

406.707.255 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


406.707.255

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Dinas Sosial

1 Tahun

1.950.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Dinas Sosial

1 Tahun

1.950.000

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Sosial

1 Tahun 58.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


Dinas Sosial

1 Tahun 58.000.000

01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Sosial

1 Tahun 45.700.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional`


Dinas Sosial

1 Tahun 45.700.000

01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

Dinas Sosial

1 Tahun 22.647.255 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

Dinas Sosial

1 Tahun 22.647.255

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Sosial

1 Tahun 12.500.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Dinas Sosial

1 Tahun 12.500.000

01.12 Penyedian komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Sosial

1 Tahun 5.000.000 Penyedian komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


Dinas Sosial

1 Tahun 5.000.000

01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan Dinas 1 Tahun 36.400.000 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Dinas 1 Tahun 36.400.000


perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor

Sosial perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor

Sosial

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Sosial

1 Tahun 5.760.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Dinas Sosial

1 Tahun 5.760.000

01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi ke luar daerah

Dinas Sosial

1 Tahun 95.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Dinas Sosial

1 Tahun 95.000.000

01.19 Penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan

Dinas Sosial

7 dokume

n

9.500.000 Penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan

Dinas Sosial

7 dokume

n

9.500.000

01.26 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Dinas Sosial

1 Tahun 114.250.000 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Dinas Sosial

1 Tahun 114.250.000

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

105.424.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


105.424.000

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

Kota Mataram

21 unit 102.424.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kota Mataram

21 unit 102.424.000

02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Mataram

1 Tahun 3.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Kota Mataram

1 Tahun 3.000.000

15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Terwujudnya pemberdayaan Fakir Miksin, KAT dan PMKS Lainnya

701.920.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Terwujudnya pemberdayaan Fakir Miksin, KAT dan PMKS Lainnya

701.920.000

15.02 Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Kota Mataram

50 org 406.920.000 Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi

Kota Mataram

50 org 406.920.000


keluarga miskin

15.08 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Terlaksananya pendataan keluarga miskin

Kota Mataram

1 Tahun 295.000.000 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)


Kota Mataram

1 Tahun 295.000.000

16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terpenuhinya layanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

284.320.000 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL


284.320.000

16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Terlaksananya KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS

Kota Mataram

1 Tahun 130.090.000 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


Kota Mataram

1 Tahun 130.090.000

16.10 Penanganan masalah-maslaha strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa


Kota Mataram

1 Tahun 99.800.000 Penanganan masalah-maslaha strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa


Kota Mataram

1 Tahun 99.800.000

16.12 Pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)


Kota Mataram

30 org 54.430.000 Pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)


Kota Mataram

30 org 54.430.000

17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR


Kota Mataram

665.400.000 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR


Kota Mataram

665.400.000

17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Terlaksananya ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Kota Mataram

149 org 148.610.000 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar


Kota Mataram

149 org 148.610.000

17.07 Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)


Kota Mataram

1 Tahun 516.790.000 Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)


Kota Mataram

1 Tahun 516.790.000

19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Kota Mataram

217.760.000 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Kota Mataram

217.760.000

19.08 Bimbingan sosial bagi PMKS Terlaksananya Kota 50 Org 217.760.000 Bimbingan sosial bagi PMKS Terlaksananya Kota 50 Org 217.760.000


Lansia bimbingan sosial bagi PMKS Lansia

Mataram Lansia bimbingan sosial bagi PMKS Lansia

Mataram

20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPI,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Kota Mataram

329.497.500 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPI,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Kota Mataram

329.497.500

20.01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Kota Mataram

45 org 329.497.500 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial


Kota Mataram

45 org 329.497.500

21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Kota Mataram

154.537.500 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kota Mataram

154.537.500

21.03 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kota Mataram

60 org 154.537.500 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat


Kota Mataram

60 org 154.537.500

22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Terwujudnya pencegahanan dini dan penanggulangan korban bencana

Kota Mataram

16.767.500 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Terwujudnya pencegahanan dini dan penanggulangan korban bencana

Kota Mataram

16.767.500

22.02 Pelatihan teknik penaggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas


Kota Mataram

30 org 16.767.500 Pelatihan teknik penaggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas


Kota Mataram

30 org 16.767.500


24 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kota Mataram

494.070.000 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kota Mataram

494.070.000

24.01 Peningkatan program keluarga harapan (PKH)

Terlaksananya peningkatan program keluarga harapan (PKH)

Kota Mataram

1 Tahun 251.320.000 Peningkatan program keluarga harapan (PKH)


Kota Mataram

1 Tahun 251.320.000

24.02 Peningkatan program keserasian sosial


Kota Mataram

1 Tahun 30.875.000 Peningkatan program keserasian sosial


Kota Mataram

1 Tahun 30.875.000

24.03 Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Terwujudnya penguatan nilai-nilai kepahlawanan

Kota Mataram

1 Tahun 122.425.000 Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Terwujudnya penguatan nilai-nilai kepahlawanan

Kota Mataram

1 Tahun 122.425.000

24.04 Peningkatan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)

Terwujudnya peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS

Kota Mataram

1 Tahun 52.475.000 Peningkatan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)


Kota Mataram

1 Tahun 52.475.000

24.05 Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR)

Terwujudnya peningkatan Corporate Sosial Responcibility (CSR)

Kota Mataram

1 Tahun 36.975.000 Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR)


Kota Mataram

1 Tahun 36.975.000

26 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN KORBAN NARKOTIKA

Terwujudnya pembinaan para penyandang disabilitas dan korban narkotika

Kota Mataram

100.825.000 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN KORBAN NARKOTIKA


Kota Mataram

100.825.000

26.01 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika

Kota Mataram

115 org 100.825.000 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika


Kota Mataram

115 org 100.825.000


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kota Mataram mengusulkan program dan kegiatan tahun 2017 yang

diusulkan berdasarkan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang

direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Program dan kegiatan yang

diusulkan melibatkan juga masyarakat melalui forum yang disebut Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai dari Tingkat

Kelurahan, Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang

dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan

yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;

b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena

berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara

wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap

tugas dan tanggungjawab;

c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur

anatomi psikologi maupun fisiologis;

d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh

komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal

pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak

(interaksi) dengan dunia luar;

e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan

fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan

dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi


dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan

norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;

f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik

secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang

menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya; dan/atau

g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga

atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran,

perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang

yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi

sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat

meliputi:

a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan

seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan

masyarakat.

b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara

yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya.

d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani

risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Dinas Sosial Kota Mataram.

Tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial Kota Mataram sejalan dengan Visi dan

Misi Dinas Sosial Kota Mataram.

V I S I

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

M I S I

Meningkatkan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dalam perlindungan sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan dan Rehabilitasi

Sosial.

Meningkatkan optimisme, kesadaran hidup, masyarakat yang harmonis.


Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat.

Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta memperkokoh

sistem perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat.

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan dari faktor–faktor kunci keberhasilan yang dilakukan berdasarkan visi

dan misi tersebut diatas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa visi dan misi harus

mampu eksis dan unggul dengan cara secara terus–menerus / kontinyu melaksanakan

perbaikan kearah yang lebih bagus dimana perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan

yang konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tesebut maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin

dicapai dengan melaksanakan visi dan misi tersebut adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Mewujudkan kamandirian, rasa percaya diri, kemauan dan

kemampuan sosial ekonomi bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

c. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup

masyarakat.

d. Meningkatkan kualitas dan peran serta Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar

b. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial.

c. Meningkatnya kepercayaan diri penyandang disabilitas.

d. Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS (BWBLP) dan tumbuhnya kepercayaan diri

dan kemandirian pada Orang Dengan HIV / Aids (ODHA).

e. Meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin.

f. Meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan PMKS.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Mataram serta mencermati

kondisi dewasa ini, dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Dinas Sosial Kota

Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir perencanaan.


Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, dapat dirumuskan indikator kinerja yang ingin dicapai

yaitu :

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya kualitas

pelayanan bagi PMKS lanjut

usia terlantar dan anak

terlantar

Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti

Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti

Meningkatnya kualitas

pelayanan bagi korban

bencana alam/sosial

Persentase respontime penanganan korban bencana alam/sosial

2. Mewujudkan kemandirian, rasa percaya diri, kemauan dan kemampuan sosial ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya kepercayaan

diri penyandang disabiltas

Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya

Meningkatnya perubahan

prilaku pada PMKS (BWBLP)

dan tumbuhnya kepercayaan

kepercayaan diri dan

kemandirian pada Orang

Dengan HIV/Aids (ODHA)

Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami perubahan prilaku

Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri

3. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup masyarakat

Meningkatnya kualitas hidup

bagi keluarga miskin

Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

Meningkatkan kualitas dan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Meningkatnya partisipasi

PSM dan Karang Taruna

dalam penanganan PMKS.

Persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program pemberdayaan dan penanganan PMKS

3.2.3 Program dan Kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial

Kota Mataram Tahun 2017, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Mataram oleh Dinas Sosial Kota Mataram. Adapun

program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017 terdiri dari 11 program dan 30

kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.477.228.755.


Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan Tahun 2017 yang

disusun oleh Dinas Sosial Kota Mataram adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

i. Penyusunan dokumen perencanaan

j. Penyediaan Administrasi Keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan:

a. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

b. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa.

b. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial.

c. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

5. Program Pembinaan Anak Terlantar, untuk kegiatan :

a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

6. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan kegiatan :

a. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia

7. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya), dengan kegiatan :

a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan:

a. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, dengan kegiatan:

a. Pelatihan Teknik Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bagi Satuan Linmas.


10. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial, dengan

kegiatan :

a. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)

b. Peningkatan Program Keserasian Sosial.

c. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan.

d. Peningkatan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)

e. Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR)

11. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika,

dengan kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban

Narkotika.


Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2017

SKPD : DINAS SOSIAL KOTA MATARAM

Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.01.01 DINAS SOSIAL

1.06.1.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


406.707.255 APBD Kota

Mataram

663.130.000

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Dinas Sosial 1 Tahun

1.950.000 APBD Kota Mataram

1 Tahun

2.000.000

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


Dinas Sosial 1 Tahun 58.000.000 APBD Kota Mataram

1 Tahun 64.500.000

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional


Dinas Sosial 21 unit 45.700.000 APBD Kota Mataram

26 unit 51.000.000

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Sosial 1 Tahun 22.647.255 APBD Kota Mataram

1 Tahun 40.000.000

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



1 Tahun 15.000.000

1.06.1.06.01.01.12 Penyedian komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor



1 Tahun 8.000.000

1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


1 Tahun 40.000.000

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Dinas Sosial 4 buah 5.760.000 APBD Kota Mataram

7 buah 10.080.000


1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



1 Tahun 150.000.000

1.06.1.06.01.01.19 Penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Sosial 7 dokumen


7 dokumen

20.000.000

1.06.1.06.01.01.26 Penyediaan administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangaan


1 Tahun 262.550.000

1.06.1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


105.424.000 APBD Kota

Mataram

123.000.000

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kota Mataram

21 unit 102.424.000 APBD Kota Mataram

26 unit 115.000.000

1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Kota Mataram

1 Tahun 3.000.000 APBD Kota Mataram

1 Tahun 8.000.000

1.06.1.06.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Terwujudnya pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

701.920.000 APBD Kota

Mataram

772.112.000

1.06.1.06.01.15.02 Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Kota Mataram

50 orang 406.920.000 APBD Kota Mataram

75 orang 450.000.000

1.06.1.06.01.15.09 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)


Kota Mataram


1 Tahun 321.112.000

1.06.1.06.01.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL


284.320.000 APBD Kota

Mataram 312.752.000

1.06.1.06.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


Kota Mataram


1 Tahun 130.090.000

1.06.1.06.01.16.10 Penanganan masalah-maslaha strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa


Kota Mataram


1 Tahun 115.000.000

1.06.1.06.01.16.12 Pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)

Terlaksananya pelatihan bagi PRSE Kota Mataram


35 Orang 67.662.000


1.06.1.06.01.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR


Kota Mataram

665.400.000 APBD Kota

Mataram

731.940.000

1.06.1.06.01.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar


Kota Mataram

149 orang


175 Orang

175.000.000

1.06.1.06.01.17.07 Penanganan Anak Jalanan (ANJAL) Terlaksananya pengangan anak jalanan

Kota Mataram


1 Tahun 556.940.000

1.06.1.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Terwujudnya pembinaan panti asuhan/panti jompo

Kota Mataram

217.760.000 APBD Kota

Mataram 250.424.000

1.06.1.06.01.19.08 Bimbingan sosial bagi PMKS Lansia Terlaksananya bimbingan sosial bagi PMKS Lansia

Kota Mataram


75 Orang 250.424.000

1.06.1.06.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPI, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Terwujudnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Kota Mataram

329.497.500 APBD Kota

Mataram

352.447.250

1.06.1.06.01.20.01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial


Kota Mataram


51 Orang 352.447.250

1.06.1.06.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kota Mataram

154.537.500 APBD Kota

Mataram

177.718.125

1.06.1.06.01.21.03 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat


Kota Mataram


85 Orang 177.718.125

1.06.1.06.01.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Kota Mataram

16.767.500 APBD Kota

Mataram

20.121.000

1.06.1.06.01.22.02 Pelatihan teknik penaggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas


Kota Mataram


30 Orang 20.121.000

1.06.1.06.01.24 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kota Mataram

494.070.000 APBD Kota

Mataram

549.670.000


1.06.1.06.01.24.01 Peningkatan program keluarga harapan (PKH)


Kota Mataram


1 Tahun 251.320.000

1.06.1.06.01.24.02 Peningkatan program keserasian sosial Terlaksananya program keserasian sosial

Kota Mataram


1 Tahun 30.875.000

1.06.1.06.01.24.03 Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan Terwujudnya penguatan nilai-nilai kepahlawanan

Kota Mataram


1 Tahun 140.000.000

1.06.1.06.01.24.04 Peningkatan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)


Kota Mataram

1 Tahun 52.475.000 APBD

Kota Mataram

1 Tahun 52.475.000

1.06.1.06.01.24.05 Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR)


Kota Mataram


1 Tahun 75.000.000

1.06.1.06.01.26 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN KORBAN NARKOTIKA


Kota Mataram

100.825.000 APBD Kota

Mataram

115.948.750

1.06.1.06.01.26.01 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika


Kota Mataram

115 orang


130 Orang

115.948.750


BAB IV

PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun guna meningkatkan kesejahteraan

dan pelayanan masyarakat yang diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam

rencana kerja.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017 ini merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang memuat kerangka kerja tahunan Dinas

Sosial Kota Mataram.

Dalam mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan, diwajibkan

untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga

keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kota Mataram Tahun

2017, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program

dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien,

transparan dan akuntabel sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator

yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang

telah direncanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram.

3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mataram, Nopember 2016

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram

H. LALU INDRA BANGSAWAN, SH Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19571011 199008 1 001


Documents

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSKKPPDD RREENNJJAA …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dinas-sosial-2017.pdf · 2 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,