Kurikulum SMK Negeri 1 Surabaya

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)

SATUAN PENDIDIKAN:SMK NEGERI 1 SURABAYAMATA PELAJARAN :KOMPETENSI KEJURUANKOMPETENSI KEAHLIAN:PemasaranMATA PELAJARAN:Menerapkan Praktik-Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat KerjaKELAS/SEMESTER:X/ 1 JUMLAH PERTEMUAN :9 Pertemuan

I .STANDAR KOMPETENSI: Menerapkan Praktik-Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat KerjaII.KOMPETENSI DASAR: Melaksanakan prosedur kerjaIII.INDIKATOR: Kognitif Produk (Konten)1. Mendefinisikan pengertian keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja 2. Mengidentifikasi unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Proses (Study Skills, Learning Strategies)1. Menjelaskan pentingnya keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja2. Menjelaskan tujuan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan dan pekerja 3. Menjelaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan 4. Mengidentifikasi prosedur kerja dengan aman dan tertib 5. Mengidentifikasikan unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 6. Menyusun tabel pengamatan 7. Melaksanakan observasi 8. Menganalisis data hasil pengamatan 9. Menyimpulkan hasil 10. Mempresentasikan hasil .

Psikomotor1. Mengoreksi unsur-unsur penunjang dan standar kesehatan, keamanan dan keselamatan di tempat kerja di suatu perusahaan 2. Menyusun laporan hasil observasi dan mengkomunikasikannya di depan kelas

Afektif 1. Menerapkan sikap cermat, dan teliti dalam mendefinisikan pengertian keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja2. Menerapkan sikap jujur, kreatif dan komunikatif dalam mengidentifikasi unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

IV.TUJUAN PEMBELAJARAN Kognitif Produk (Konten)1. Siswa mampu mendefinisikan pengertian keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja2. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Proses (Study skills, Learning strategies)1. Siswa mampu menjelaskan pentingnya keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja2. Siswa mampu menjelaskan tujuan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan dan pekerja 3. Siswa mampu menjelaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan 4. Siswa mampu mengidentifikasi prosedur kerja dengan aman dan tertib 5. Siswa mampu mengidentifikasikan unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 6. Siswa mampu menyusun tabel pengamatan 7. Siswa mampu melaksanakan observasi 8. Siswa mampu menganalisis data hasil pengamatan 9. Siswa mampu menyimpulkan hasil 10. Siswa mampu mempresentasikan hasil .

Psikomotor1. Siswa mampu mengoreksi unsur-unsur penunjang dan standar kesehatan, keamanan dan keselamatan di tempat kerja di suatu perusahaan 2. Siswa mampu menyusun laporan hasil observasi dan mengkomunikasikannya di depan kelas3.

Afektif 1. Karakter Siswa mampu menerapkan sikap cermat, dan teliti dalam mendefinisikan pengertian keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja Siswa mampu menerapkan sikap jujur, kreatif dan komunikatif dalam mengidentifikasi unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

2.Ketrampilan Proses Siswa diberikan penugasan berupa observasi. Keudian siswa diminta untuk menyusun laporan mengenai prosedur keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja

V.MATERI AJAR

Pertemuan ke 1 menjelaskan pentingnya keamanan, kesehatan dan keselamatan kerjaPertemuan ke 2menjelaskan tujuan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan dan pekerPertemuan ke 3 menjelaskan Undang-Undang KetenagakerjaanPertemuan ke 4mengidentifikasi prosedur kerja dengan aman dan tertibPertemuan ke 5mengidentifikasikan unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Pertemuan ke 6menyusun tabel pengamatanPertemuan ke 7melaksanakan observasi Pertemuan ke 8menganalisis data hasil pengamatanPertemuan ke 9menyimpulkan hasil dan mempresentasikan hasil

VI.ALOKASI WAKTU: 2 X 45 MENIT

VII.MODELDAN METODE PEMBELAJARAN 1.Model pembelajaran: Kooperatif2.Metode pembelajaran: Diskusi dan Pemberian tugas

VIII.PROSES BELAJAR MENGAJAR :Pertemuanke- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9

NoKegiatan PembelajaranPenilaian

1234

1Pendahuluana. Orientasi1. Membuka pelajaran dengan salam secarankomunikatif.2. Memeriksa kehadiran siswa secara komunikatif, disiplin dan tanggung jawab.b. Apersepsi1. Guru memberikan umpan kepada siswa-siwanya tentang materi yang akan dibahas sehingga dapat menarik minat dan kreatifitas dari siswa.2. Guru juga menjabarkan tujuan pembelajaran kepada siswa secara tanggung jawab.c. Motivasi1. Memperhatikan minat siswa secara toleransi dan demokratis.2. Menumbuhkan sikap berani siswa dalam menyampaikan pendapat.3. Menimbulkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang disampaikan.

2Kegiatan Intia. EksplorasiMelaksanakan prosedur kerjab. Elaborasi1. Memberikan pelatihan dengan soal-soal latihan.2. Membahas soal latihan dengan siswa agar siswa mengetahui letak kesalahan dari jawabannya di dalam soal-soal latihan.c. Konfirmasi Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan mengajukan pendapatnya.

3Penutupa. Melakukan tanya jawab tentang materi yang disampaikan secara bersahabat dan komunikatif.b. Menyimpulkan materi yang disampaikan secara komunikatif.c. Memberikan tugas kepada para siswa dengan toleransi, disiplin dan tanggung jawab.d. Menyampaikan salam penutup secara komunikatif.

IX.PENILAIAN HASIL BELAJAR a.Teknik Penilaian: 1. Tes tertulis2. Pengamatan

b.Bentuk Instrumen:Tes Subyektifc. Instrumen Penilaian No.IndikatorBentuk SoalSoalJawabanSkor

1.

2. Mendefinisikan pengertian keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja

Mengidentifikasi unsur-unsur penunjang keamanan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Uraian

Uraian Jelaskan pengertian tentang :a. keamananb. kesehatan, dan c. keselamatan kerja

Sebutkan unsur-unsur penunjang yang mendukung keberhasilan keamanan,kesehatan dan keselamatan kerja ?a. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukun terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun non materilb. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan sebagai unsu-unsur yang menunjang terhadap adanya jiwa raga dan lingkungan kerja yang sehat. Kesehatan kerja meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohanic. Keselamatan kerja adalah suatu keadaan dimana seseorang merasa aman dan sehat dalam melaksanakan tugasnya

a. Adanya kesadaran menjaga keamanan dan kesehatan kerjab. Teliti dalam bekerjac. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan

75

25

Total skor maksimal 100

PedomanPenskoran :

X .SUMBER BELAJAR :

a. SumberBelajar: `Modul

b. Media Belajar: Media Papan tulis white board dan LCD Proyektor

XI. Daftar Pustaka : Sutrisno, Ruswandi,K.2007. Modul prosedur keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja. Sukabumi: Yudhistira Puspitasari, Devi. 2008. Penjualan Jilid 1 untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah KejuruanLEMBAR KERJA SISWA ( LKS )1. Buatlah kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 orang anggota2. Pilihlah salah satu untuk menjadi ketua kelompok 3. Berangkatlah masing-masing kelompok pada sebuah perusahaan terdekat dengan perusahaan yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lainnya.4. Mintalah surat penelitian pada sekolah5. Temuilah pimpinan perusahaannya atau karyawan yang menangani masalah K36. Kemudian tanyakanlah dari pertanyaan bentuk angket berikut dan cek list () hasil jawabannya.7. Setiap siswa harus memegang angket tersebut.8. Diakhiri dengan pembuatan laporan penelitian dan didiskusikan di kelas secara bergiliran disertai pertanyaan berikut :Sebutkan syarat-syarat ruang kerja yang memenuhi standar SSLK (Standar-Standar Lingkungan Kerja) !Sebutkan unsur-unsur penunjang apa saja yang menciptakan kesehatan lingkungan di tempat kerja !

ANGKET PENELITIAN (Research)Upaya Pelaksanaan Prosedur PencegahanKeamanan, Kesehatan dan Keselamatan KerjaNama Perusahaan: Nama Pimpinan: Jumlah Karyawan: Bidang Produksi:Alamat:No.PertanyaanJawabanKeterangan

YaTidak

1. Untuk menggulangi terjadinya kecelakaan di tempat kerja apakah ada hal-hal berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan

2. Standarisasi

3. Inspeksi

4. Riset teknis

5. Riset medis

6. Riset psikologis

7. Riset statistik

8. Pendidikan

9. Latihan

10. Persuasi

11. Asuransi

2. Pernahkah terjadi kecelakaan terganggunya kesehatan kerja yang diakibatkan oleh hal-hal berikut

1. Suara yang terlalu bising

2. Suhu yang terlalu tinggi/rendah

3. Penerangan yang kurang memadai

4. Ventilasi yang kurang memadai

5. Radiasi

6. Getaran mekanik

7. Tekanan udara terlalu tinggi/rendah

8. Bau-bauan

9. Kelembaban udara

10. Kecelakaan lalu lintas

3. Pernahkah terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor psikologis karyawan, diantaranya faktor-faktor berikut

1. Kerja yang tidak sesuai kemampuan

2. Suasana kerja yang tidak menyenangkan

3. Pikiran yang tertekan oleh kolega atau pimpinan

4. Pekerjaan yang cenderung membahayakan

5. Perkelahian di tempat kerja

........................., .....................................2012Narasumber Peneliti,

Surabaya, Agustus 2012MengetahuiKepala Sekolah SMK N 1 Surabaya Guru Mata Pelajaran

Drs. Sugiono,M.PdDra.Hj.BintaryPurwaningsih M.Si NIP.19590705 198603 1 027 NIP. 19610425 198603 2 008

MATERI AJARIlmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) merupakan bagian dari ilmu Kesehatan Masyarakat. Keilmuan K3 merupakan perpaduan dari multidisiplin ilmu antara ilmu-ilmu kesehatan, ilmu perilaku, ilmu alam, teknologi dan lain-lain baik yang bersifat kajian maupun ilmu terapan dengan maksud menciptakan kondisi sehat dan selamat bagi pekerja, tempat kerja, maupun lingkungan sekitarnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.Perkembangan dan kebutuhan ilmu/keahlian K3 berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), percepatan pembangunan melalui industrialisasi serta tuntutan kebutuhan pekerjaan yang semakin meningkat dalam hal efisiensi, produktivitas, tingkat kesehatan dan keselamatan. Perkembangan ini semakin dipacu dengan kebijakan dari Pemerintah yang mendukung pendidikan tinggi untuk membuka program pendidikan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pendekatan yang bersifat multidisipliner. Kebijakan di tingkat internasional dengan telah dilansirnya ISO 18000 juga semakin mendorong percepatan ini.Ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) bertujuan agar para pekerja di lingkungan kerjanya masing-masing selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat dan terutama bekerja secara produktif dalam meningkatkan kinerja Perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan Karyawan Perusahaan. Demikian pula untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kemauan serta kerja sama para karyawan agar menjunjung tinggi peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja demi kesejahteraan Perusahaan yang berarti kesejahteraan keluarga karyawan. Dengan keadaan karyawan melaksanakan kegiatan operasinya dengan aman, nyaman, handal dan efisien, sehingga kerugian Perusahaan dapat dicegah dan dikurangi.Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu kegiatan preventif untuk mencegah hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja di lapangan. Isi dari Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Krja, antara lain:Pembebanan dan pengangkutan material yang minimalMempunyai ruang gerak yang aman dan tidak licinMempunyai ruang yang cukup luas untuk peletakan antar mesin dan peralatanTersedianya fasilitas untuk efakuasi di lapangan verjaTersedianya ruangan yang terisolasi khusus untuk pengerjaan proses yang berbahayaTersedianya peralatan pencegah kebakaran disetiap mesin dan peralatan.Perkembangan ilmu K3 juga didasari oleh undang-undang No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang berisi:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 1970TENTANGKESELAMATAN KERJABAB ITENTANG ISTILAH-ISTILAHPasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :1. "Tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnyayang merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut;2. "Pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;3. "Pengusaha" ialah :a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri danuntuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatuusaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempatkerja;c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badanhukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan diluar Indonesia.4. "Direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.5. "Pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.6. "Ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.BAB IIRUANG LINGKUPPasal 21. Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :a) dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas,peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaanatau peledakan;b) dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, ataudisimpan atau bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit,beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;c) dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan ataupembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunanperairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya ataudimana dilakukan pekerjaan persiapan.d) dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaanhutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan danlapangan kesehatan;e) dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam ataubijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau minieral lainnya, baik dipermukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;f) dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat,melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara;g) dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok,stasiun atau gudang;h) dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;i) dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;j) dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi ataurendah;k) dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;l) dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;m) terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap,gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;n) dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;o) dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi,atau telepon;p) dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset(penelitian) yang menggunakan alat teknis;q) dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan ataudisalurkan listrik, gas, minyak atau air;r) diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.3. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).BAB IIISYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJAPasal 31. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaranatau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;e. memberi pertolongan pada kecelakaan;f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinarradiasi, suara dan getaran;h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physikmaupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanamanatau barang;o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan danpenyimpanan barang;q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yangbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.2. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.Pasal 41. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.2. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.3. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.BAB IVPENGAWASANPasal 51. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.Pasal 61. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.2. Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.3. Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.Pasal 7Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.Pasal 81. Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.2. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.3. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturanperundangan.BAB VPEMBINAANPasal 91. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempatkerja;b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalamtempat kerja;c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.4. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.BAB VIPANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPasal 101. Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.2. Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.BAB VIIKECELAKAANPasal 111. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.BAB VIIIKEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJAPasal 12Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dankeselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukanolehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.BAB IXKEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJAPasal 13Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.BAB XKEWAJIBAN PENGURUSPasal 14Pengurus diwajibkan :a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempattempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.BAB XIKETENTUAN-KETENTUAN PENUTUPPasal 151. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga)bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.Pasal 16Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undangundang ini.Pasal 17Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 12 Januari 1970PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,SOEHARTODiundangkan di Jakartapada tanggal 12 Januari 1970Sekretaris Negara RepublikIndonesia,ALAMSYAHDaftar Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lainya dan berlaku di Indonesia antara lain:UNDANG-UNDANG1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja2. Undang-undang Uap Tahun 1930 (STOOM ORDONNANTIE)PERATURAN PEMERINTAH1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan4. Peraturan Uap Tahun 1930 (STOOM VERORDENING)KEPUTUSAN PRESIDEN1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan KerjaKEPUTUSAN DAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA &/ATAU MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-75/MEN/2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) di Tempat Kerja2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-187/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi Dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan Kerja18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1985 tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1980 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Perusahaan31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1978 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Penerbangan Dan Pengangkutan Kayu33. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1976 tentang Wajib Hyperkes Bagi Dokter PerusahaanINSTRUKSI DAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA &/ATAU MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. Ins. 11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran2. SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-01/MEN/1997 tentang Ambang Batas Faktor Kimia Di Udara Lingkungan KerjaKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep-311/BW/2002 Tentang Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik2. Keputusan Direktur Jenderal Binawas No. Kep-407/BW/1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift