11
RPJPD 2005-2025 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO BAB I 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Tebo yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan penyusanan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan perda. Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo hingga saat ini, berawal dari hasil rumusan

RPJPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG … I.pdf · RPJP merefleksikan semangat "seentak galah serengkuh dayung" dalam perannya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

Embed Size (px)

Citation preview

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Tebo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan

penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Tebo yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Undang-Undang 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk visi, misi dan arah

pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun

waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua

puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan

kewenangannya.

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta

perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan

pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah daerah bersama

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi

yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah

dan nasional.

Tahapan penyusanan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan

awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta

penetapan perda.

Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Tebo hingga saat ini, berawal dari hasil rumusan

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 2

perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya

seperti tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah maupun rencana

strategis daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukan dalam indikator makro

pembangunan seperti IPM, PDRB, LPE, yang mengalami peningkatan serta

LPP dan Laju Inflasi yang cenderung mengalami penurunan.

Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini serta masih

banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tebo, diperlukan upaya-

upaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan ke

dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi

jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan

masyarakat. RPJPD ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan

tahapan pembangunan lima tahunan, yaitu periode 2005-2010; 2010-2015;

2015-2020; 2020-2025 serta menjadi arah bagi calon kepala daerah dalam

merumuskan visi misi 5 (lima) tahunan. RPJPD yang ditetapkan melalui

peraturan daerah mengikat seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tebo,

baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat pada umum

lainnya.

Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukan bahwa

keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah daerah.

Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah

dan sasaran pokok pembangunan di masa 20 tahun mendatang, sekaligus

sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode

pemerintahan.

Substansi RPJPD Kabupaten Tebo memuat visi, misi dan arah

pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Visi merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang

dilaksanakan melalui beberapa misi dan dijabarkan melalui berbagai

strategis serta arah kebijakan pembangunan. Perumusan dan penyusunan

RPJPD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta top-

down dan bottom-up.

Pendekatan teknokratis menitikberatkan kepada metoda dan kerangka

berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah,

antara lain digunakan untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah periode

yang lalu berdasarkan pengelolaan data dan informasi, penelaahan dokumen

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 3

RTRW, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan

pembangunan, penelahan RPJPN, RPJMD Provinsi serta RPJPD

kabupaten/kota perbatasan, analisis isu-isu strategis pembangunan,

perumusan visi, misi, dan arah kebijakan, pelaksanaan forum konsultasi

publik penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tebo.

Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk partisipatif semua

pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi dan arah kebijakan merupakan

bentuk penjabaran dari pendekatan politik, yang diperkuat melalui

penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan pendekatan top-

down dan bottom-up.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (UU SPPN) didalamnya diatur perencanaan jangka

panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan.

Tindaklanjut berikutnya dari Undang-Udang Nomor 25 tahun 2004 sekaligus

mewujudkan kebutuhan bahkan keharusan perencanaan pembangunan

tersebut yaitu ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Kedua Undang-undang mengamanatkan agar pemerintah daerah menyusun

perencanaan pembangunan daerah termasuk menyusun RPJP Daerah yang

mengacu kepada RPJP Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dinyatan tujuan yang

ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional

Tahun 2005–2025. Tujuan tersebut adalah untuk: (i) mendukung koordinasi

antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (ii) menjamin

terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang,

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (iii)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan, (iv) menjamin tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (v)

mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang, termasuk

oleh Kabupaten Tebo diperkuat oleh perspektif baru dalam memahami

makna pembangunan. Perspektif baru memahami pembangunan sebagai

suatu yang bersifat multidimensi, multisektor dan multipihak. Prinsip

berkelanjutan harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 4

pelaksanaan pembangunan. Prinsip berkelanjutan bermakna pada upaya

untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan lintas generasi, yaitu generasi

kini dan masa datang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan jangka

panjang juga bersifat multidimensi dalam ruang dan waktu.

Atas pemikiran yang telah dikemukakan tersebut, keberadaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025

diharapkan menjadi sarana tercapainya tujuan-tujuan pembangunan secara

komprehensif. Dokumen RPJPD Kabupaten Tebo 2005-2025 dapat

membantu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi. Hal ini sejalan dengan semangat

"seentak galah serengkuh dayung" yang menjadi identitas dan jati diri

masyarakat Kabupaten Tebo.

RPJP merefleksikan semangat "seentak galah serengkuh dayung"

dalam perannya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RPJPD

nantinya juga bersifat mengikat melalui pengesahannya sebagai Peraturan

daerah. RPJPD memfasilitasi bagi tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara sistem pemerintahan, penyusunan RPJPD berada dalam

kerangka penyusunan dan penguatan pelaksanaan sistem perencanaan

pembangunan yang terpadu. Keterpaduan perencanaan ini meliputi antar

tingkat pemerintahan, dunia usaha, masyarakat serta segenap pelaku

pembangunan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 5

Gambar 1.1 Posisi RPJPD dalam Alur Perencanaan Pembangunan Menurut UU No. 25 Tahun 2004

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional, RPJPD Kabupaten Tebo tidak sebatas berkontribusi dalam

mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tebo. Lebih daripada itu,

RPJPD Kabupaten Tebo turut andil bagi pencapaian cita-cita pembangunan

Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005-

2025 dan cita-cita pembangunan nasional seperti tertuang dalam RPJP

Nasional 2005-2025.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan

mengenai kedudukan RPJP Nasional, dinyatakan bahwa RPJP nasional

merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu terciptanya

masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan.

Bersamaan dengan itu, RPJP Provinsi Jambi telah menyatakan cita-

cita pembangunan daerah yang esensinya sejalan dengan cita-cita

pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan ekonomi masyarakat Jambi

tertuang dalam seloko : “Laut sakti rantau batuah, aeknya bening ikannyo

jinak, rumput panjang kerbaunya gemuk, bungin dipulau menjadi emas, batu

gunung menjadi intan, lalang di tanah babuah padi, cekur di tanam kuning

isinyo, kayu di rimbo babungo perak, tanaman di perela babungo suaso.

Bumi senang padi menjadi, negeri aman kampungnyo ramai, pintak dapat

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 6

kendak boleh, pinto belaku, balak jauh penyakit pun lepeh”. Cita-cita

pembangunan ekonomi tersebut diiringi dengan cita-cita pembangunan

sosial dan kelembagaan bak seloko : “berkat kito tudung menudung bak

daun sirih, taup menaup bak benak ketam, jahit menjahit bak daun petai.

Betemu empang unak samo-samo di reteh, berjumpo empang batang samo-

samo di kabung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabbullah”.

Atas dasar pemikiran, pemahaman, pemaknaan, tanggungjawab dan

peran yang ingin dikontribusikan bagi pembangunan tersebut, Pemerintah

Kabupaten Tebo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Tebo 2005-2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil RPJPD Kabupaten Tebo adalah Pancasila dan

landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan

pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Kabupaten Tebo,

yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 7

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 8

2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 9

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJP dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya. RPJPD Kabupaten Tebo disusun dengan mengacu pada RPJPN

Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan

antara visi, misi arah dan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

di Kabupaten Tebo. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi,

arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi dan

Nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun

2005–2025 dengan memperhatikan sistematika RPJP Nasional, RPJP

Provinsi Jambi dan mempertimbangkan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, akan disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 10

Bab III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.2. Isu Strategis

Bab IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2005-2025

4.1. Visi Pembangunan

4.2. Misi Pembangunan

Bab V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2005 – 2025

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Untuk Masing-Masing Misi.

5.2. Tahapan dan Prioritas

Bab VI : KAIDAH PELAKSANAAN

1.5. Maksud Dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun

2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Penetapan RPJPD Kabupaten Tebo dimaksudkan untuk memberikan arah

sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pada tingkat nasional,

provinsi, dan khususnya di Kabupaten Tebo (pemerintah pada berbagai

tingkatan baik pusat, provinsi dan Kabupaten Tebo, masyarakat, dan dunia

usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten

Tebo sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati

bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan

bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di

dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah

(RPJPD) Kabupaten Tebo adalah menyediakan dokumen perencanaan

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

BAB I 11

daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah

pembangunan daerah dalam waktu duapuluh tahun.

Dokumen RPJPD Kabupaten Tebo ini bertujuan untuk mengendalikan

dan mengkoordinasikan kegiatan para pelaku pembangunan berdasarkan

arah kebijakan dan strategi serta prioritas sehingga dapat dicapai standar

kinerja yang telah disepakati bersama. Adanya RPJPD Kabupaten Tebo

bertujuan pula untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun

antara Pusat dan Daerah.

Dokumen RPJPD akan memberikan arah kebijakan untuk bersikap

dan bertindak bagi kebaikan bersama dengan mengedepankan kepentingan

publik guna mendorong dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

dan pelaksanaan penganggaran serta menjamin tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu,

dokumen ini harus menjadi rujukan dalam setiap perumusan kebijakan

jangka menengah dengan pilihan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia.