RPJMD - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156876-[_Konten_]-Konten D852.pdf · kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018

i

KATA PENGANTAR

Di era otonomi daerah, salah satu perencanaan pembangunan yang

dibutuhkan daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan untuk menjadi pemandu atau

acuan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak salah arah, selain RPJPD

tahun 2005-2025 Kabupaten Pamekasan, adalah RPJMD Kabupaten Pamekasan

2013-2018. Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) di sini pada dasarnya adalah dokumen komprehensif lima tahunan, yang

memuat program-program prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan yang

sifatnya komprehensif dan berkesinambungan.

RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam

kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi

dan program Kepala Daerah, yang program dan kegiatannya direncanakan sesuai

dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan

mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018 ini adalah: (1) Terpetakannya isu prioritas

pembangunan dan program-program pembangunan yang strategis untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, (2) RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun

2013-2018 yang benar-benar kontekstual, namun tetap serasi dengan RPJPD

Kabupaten Pamekasan 2005-2025, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Timur, dan

(3) RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 yang dapat dijadikan acuan

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahunan Kabupaten

Pamekasan.

RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 ini telah berhasil disusun

tepat waktu sudah tentu berkat dukungan dari instansi pemerintah maupun elemen

masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih

kepada:

1. Bapak Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang telah

memberikan masukan untuk perbaikan RPJMD ini;


ii

2. Seluruh Tim Penyusun RPJMD yang telah bekerja keras dan memberikan masukan

dan kritik terhadap draft RPJMD;

3. Para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

4. Seluruh stakeholders yang telah memberikan kritik, masukan dan menyampaikan

aspirasinya untuk melengkapi RPJMD ini;

5. Seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan menyampaikan

aspirasinya dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini.

Kami berharap RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini dapat

bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga perangkat daerah, stakeholders, pihak

swasta, dan seluruh komponen masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan

tahunan yang lebih terfokus dan kontekstual, terutama dalam rangka mewujudkan

visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu: “Terwujudnya Pamekasan yang

Bersih , Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa

Didukung Aparat yang Profesional”

Pamekasan, 31 - Oktober - 2013

BUPAT I PAMEKAS AN

ACHMAD SYAFII


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GRAFIK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Hubungan Antar Dokumen 5

1.4. Sistematika Penulisan 8

1.5. Maksud dan Tujuan 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1

2.1. Aspek Geografis dan Demografi 1

2.1.1. Kondisi Geografis 2

2.1.2. Kondisi Demografis 11

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 14

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 15

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 15

2.2.1.2. PDRB ADHB 16

2.2.1.3. PDRB ADHK 17

2.2.1.4. PDRB Per Kapita 19

2.2.1.5. Laju Inflasi 19

2.2.1.6. Infrastruktur Perdagangan Daerah 20

2.2.1.7. Penduduk Miskin 21

2.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka 22

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 23

2.2.1.10. Ketahanan Pangan 24


iv

2.2.2. Kesejahteraan Sosial 25

2.2.2.1. Pendidikan 26

2.2.2.2. Kesehatan 28

2.2.2.3. Ketenagakerjaan 29

2.2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan 30

Perlindungan Anak

2.2.2.5. Penyelenggaraan Ketentraman dan 31

Ketertiban Umum

2.2.2.6. Seni Budaya dan Olahraga 32

2.3. Aspek Pelayanan Umum 33

2.3.1. Layanan Urusan Wajib 36

2.3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 37

2.3.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah 38

2.3.1.3. Rasio Guru/Murid 39

2.3.1.4. Rasio Pos Pelayanan Terpadu 40

2.3.1.5. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 41

2.3.1.6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 43

2.3.1.7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 43

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan 45

2.3.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional 45

2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional 45

2.3.2.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 46

2.3.2.4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB 47

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 48

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 48

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 49

2.4.3. Iklim Berinvestasi 51

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 54

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 1

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah 2


v

3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah 6

3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah 8

3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 10

yang Dipisahkan

3.1.1.4. Dana Perimbangan 11

3.1.1.5. Lain-lain Pendapatan yang Sah 12

3.1.2. Neraca Daerah 14

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 17

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 18

3.2.2. Analisis Pembiayaan 23

3.3 Kerangka Pendanaan 25

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta 25

Prioritas Utama

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan 26

3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah 27

3.3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah 30

3.3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah 32

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 1

4.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Permasalahan 6

Pembangunan Dan Pengembangan

4.2. Isu Strategis 10

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 1

5.1. Visi 1

5.2. Misi 3

5.3. Tujuan dan Sasaran 6

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1

6.1. Strategi 1

6.2. Arah Kebijakan 2

6.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 2


vi






BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

1

8.1. Program Layanan Umum Pemerintahan Daerah Dalam Rangka 1

Mendukung Pencapaian visi dan Misi

8.2. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi 2

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 1

10.1. Pedoman Transisi 2

10.2. Kaidah Pelaksanaan 2


vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar. I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan BAB I-7

Gambar. II.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah BAB II-1

Gambar. II.2 Peta Kabupaten Pamekasan BAB II-2


viii

DAFTAR TABEL

Tabel. II.1 Luas Wilayah Per Kecamatan BAB II-3

Tabel. II.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan BAB II-4

Tabel. II.3 Jumlah Curah Hujan BAB II-7

Tabel. II.4 Intentitas Hujan BAB II-7

Tabel. II.5 Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan BAB II-10

Tabel. II.6 Jumlah Sumber di Kabupaten Pamekasan BAB II-10

Tabel. II.7 Nama-nama Bendungan di Kabupaten Pamekasan BAB II-11

Tabel. II.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur BAB II-12

Tabel. II.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, BAB II-13

Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga

Tabel. II.10 Indikator Makro Pembangunan Daerah BAB II-14

Tabel. II.11 Perkembangan PDRB ADHB BAB II-17

Tabel. II.12 Perkembangan PDRB ADHK BAB II-18

Tabel. II.13 Pendapatan Per Kapita BAB II-19

Tabel. II.14 Data Pasar Daerah BAB II-21

Tabel. II.15 Indeks Daya Beli dan IPM BAB II-23

Tabel. II.16 Neraca Bahan Makanan BAB II-25

Tabel. II.17 Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan BAB II-27

Tabel. II.18 Indikator Derajat Kesehatan BAB II-28

Tabel. II.19 Data Pencari Kerja Menurut Pendidikan BAB II-30

Tabel. II.20 Jumlah Lulusan Latihan Kerja BAB II-30

Tabel. II.21 Data Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin BAB II-31

Tabel. II.22 Angka Kriminalitas BAB II-32

Tabel. II.23 Jenis Prestasi dan Infrastruktur di Bidang BAB II-33

Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan

Tabel. II.24 Organisasi Perangkat Daerah BAB II-34

Tabel. II.25 Perkembangan APS BAB II-37


ix

Tabel. II.26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah BAB II-38

Tabel. II.27 Jumlah Guru dan Murid BAB II-39

Tabel. II.28 Jumlah Posyandu dan Balita BAB II-40

Tabel. II.29 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan BAB II-41

Tabel. II.30 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu BAB II-42

Tabel. II.31 Jumlah Puskesmas, Balai Pengobatan dan Pustu BAB II-42

Tabel. II.32 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit BAB II-43

Tabel. II.33 Rasio Jumlah Dokter BAB II-44

Tabel. II.34 Rasio Jumlah Per Satuan Penduduk BAB II-44

Tabel. II.35 Jumlah Investor PMDN/PMA BAB II-45

Tabel. II.36 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA BAB II-46

Tabel. II.37 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja BAB II-46

Tabel. II.38 Distribusi Sektoral PDRB BAB II-47

Tabel. II.39 Pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Perkapita BAB II-48

Tabel. II.40 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi BAB II-49

Tabel. II.41 Panjang Jalan Kabupaten BAB II-50

Tabel. II.42 Jumlah Kendaraan Bermotor BAB II-50

Tabel. II.43 Jumlah Fasilitas Kamar dan Tempat Tidur BAB II-51

Tabel. II.44 Jumlah Pelanggan dan Pemakai Listrik BAB II-51

Tabel. II.45 Perkembangan Industri BAB II-52

Tabel. II.46 Perkembangan Nilai Produksi dan Investasi BAB II-53

Tabel. II.47 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas BAB II-54

Tabel. II.48 Rasio Ketergantungan BAB II-54

Tabel. III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah BAB III-3

Tabel. III.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD BAB III-6

Tabel. III.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah BAB III-14

Tabel. III.4 Analis Rasio Keuangan BAB III-16

Tabel. III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD BAB III-21

Tabel. III.6 Anggaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan BAB III-23

Aparatur

Tabel. III.7 Surplus Riil Anggaran BAB III-23

Tabel. III.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran BAB III-24


x

Tabel. III.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BAB III-24

Tabel. III.10 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta BAB III-25

Prioritas Utama

Tabel. III.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah BAB III-34

Tabel. III.12 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan BAB III-35

Keuangan Daerah

Tabel. III.13 Pendanaan Prioritas BAB III-36

Tabel. IV.1 Agregat PDRB BAB IV-7

Tabel. IV.2 Distribusi Prosentase PDRB ADHB BAB IV-8

Tabel. V.1 Keterkaitan Visi, Mis, Tujuan dan Sasaran BAB V-7

Tabel. VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan BAB VI-13

Tabel. VIII.1 Indikasi Rencana Program Layanan SKPD BAB VIII-3

Tabel. VIII.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan BAB VIII-6

Daerah

Tabel. IX.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB IX-2


xi

DAFTAR GRAFIK

Grafik. II.1 Pertumbuhan Ekonomi BAB II-16

Grafik. II.2 Perkembangan Inflasi BAB II-20

Grafik. II.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka BAB II-22

Grafik. II.4 Perkembangan IPM BAB II-24

Grafik. III.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah BAB III-4

Grafik. III.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah BAB III-5

Grafik. III.3 Realisasi Pajak Daerah BAB III-7

Grafik. III.4 Kontribusi Pajak Menurut Jenisnya BAB III-7

Grafik. III.5 Realisasi Retribusi Daerah BAB III-9

Grafik. III.6 Kontribusi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya BAB III-9

Grafik. III.7 Realisasi Bagian Laba BAB III-10

Grafik. III.8 Kontribusi Bagian Laba BAB III-11

Grafik. III.9 Realisasi Dana Perimbangan BAB III-11

Grafik. III.10 Kontribusi Dana Perimbangan BAB III-12

Grafik. III.11 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah BAB III-13

Grafik. III.12 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah BAB III-13

Grafik. III.13 Realisasi Belanja APBD BAB III-18

Grafik. III.14 Proporsi Realisasi Belanja APBD BAB III-20

Grafik. III.15 Proyeksi Pendapatan Daerah BAB III-27

Grafik. III.16 Proyeksi Kontribusi Sumber Pendanaan Daerah BAB III-28

Grafik. III.17 Proyeksi PAD BAB III-29

Grafik. III.18 Proyeksi Belanja Daerah BAB III-30

Grafik. III.19 Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung BAB III-31

Grafik. III.20 Proyeksi Surplus APBD BAB III-33

PEUERIilTAH I{ABT'PATEIT PAUENASAIT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 2I TAHUN 2013TENTANG

REITCAITA PEI}IBAITGUNAIT JAITGI(A MEISEITGATI DAENAIITAHUI{ 2(}13 - 2()18

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAIT,

Menimbang : batrwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15O ayat

(3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2013-2O18;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851) ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentangPerbendah araan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

2.

3.

4.

5.

6.

9.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem

Perencanaa:a Pembangunan Nasional (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor LA4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencanapembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2oo5-2a25

(t embaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47AOl;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 68, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Notnor a7251;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OAT tentangpengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor

84, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a73el;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang Pelayananpublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9

Nomor ll2, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturetn Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a|;

16.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peratrrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a090);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2AOT Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor474 1) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8fil;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 21, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103];

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun ?ALO tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 118, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5160);

23. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2AOT tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan;24. Peratrrran Presiden Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OlO -2014;

17.

18.

19.

20.

22.

21.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

26.

2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALL;

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2Afi tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor L Tahun

2AA9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun

2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2

Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun

2OOl tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam

Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO1 Nomor 17 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun

2OA4 tentang l".arangan Terhadap Pelacuran (Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 6 Seri

E);Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun

2AA6 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20A6

Nomor 19 Seri E);


2OO8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun

2OO8 Nomor 9 Seri E);


2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh

(kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8

Nomor 1O Seri E|;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun2OOB tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri

E);

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

40.

39.


2OA8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum

Daerah dan L,embaga Teknis Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 3 Seri D),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 201,3

Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OOB

Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasa.n Nomor 24 Tahun2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani

Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 Nomor 2 Seri Eh

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun2Ol2 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);


2AL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pameltasan 2OL2-2O32 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 6 Seri E );

Dengan Persetujuan Bersama

DETIAIY PERWAIfiLAIII RAIffAT DAERAIIKABUPATEIV PAITTEKASATV

danBUPATI PA}IEKASAII

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

BAB IKETENTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

+. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonsmi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggar€m / pengguna barang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD, adalah suatu renca.na keuangan tahunan daerah Kabupaten

Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnyadisebut RPJMD, adalah dokumen perenc€Lnaan pembangunan daerah

untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah

daerah.9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode l(satu) tahun.10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 5 {lima) tahun.

11. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD

adalah dokumen perencana€rn Saluan Kerja Perangkat Daerah untukperiode I (satu) tahun.

L2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewqiudkan visi.

L4. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerahuntuk mencapai tujuan.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatanyang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapaisasara! dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran ataukegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

L7. Indikator kinerja adalah alat ukuir untuk menilai keberhasilanpembanguna! secara kuantitatif dan kualitatif.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkatMusrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangkamen5rusun rencclna pembangunan daerah.

BAB IIRP.I}ID

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2AL3 - 2018 yang

merupakan landasan dan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan dan

melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 5 (tima) tahun.

Pasal 3RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dukungan pemerintah,

pemerintah provinsi dan partisipasi masyarakat

Pasal 4(1) RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih dengan

berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan

kondisi lingkungan strategis di Daerah.(21 RPJMD menjadi pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam men5rusun RKPD;

b. SKPD dalam menJrusun rencana strategis SKPD; dan

c. Seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan selama kurun waktu tahun 2AL3'2418.

Pasal 5(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB IBAB IIBAE} III

BAB IVBAB VBAE' VIBAB VIIBAB VIII

BAE} IXBAB X

Pendahuluan;Gambaran Umum Kondisi Daerah;Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta KerangkaPendanaan;

Analisis Isu-Isu Strategis;Visi, Misi, Tlrjuan Dan Sasaran;Strategi Dan Arah Kebijakan;Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai KebutuhanPendanaan;Penetapan Ind.ikator Kinerja Daerah; danPedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.

{21 Uraian secara rinci dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IIIPEITGEITDALIAIT DAIT ITIALUASI

Pasal 6(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam bentuk RKPD

dan kebijakan pengalokasian anggaran.(2) Kepala SKPD melaksanakan program RPJMD dalam bentukRenstra-SKPD.(3) Pemerintah Desa melaksanakan progretm RPJMD dalambentuk RPJM Desa.

BAB IVKETEN?UAIY PERALIIIAIT

Pasal 8(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai

RPJMD Tahun 2OO8-2O13 dinyatakan masih berlaku sampai dengandiundangkannya Peraturan Daerah ini.

{2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2013 - 2018menjadi pedoman penJrusunan rencana pembangunan sampai denganTahun 2AL8, dan diberlakukan sebagai RPJMD Transisi untuk pedomanpen5rusunan RKPD Tahun 2OLg sebelum ditetapkannya Peraturan DaerahRPJMD Tahun 201.9-2023.

BAB VITTTET{TUAIT PEITUTUP

Pasal IHal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai

teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan tsupati.

P.$.1 lOPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten

Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasanpadatanggal 31 Oktober 2013

Diundangkan di Pamekasan

padatanggal 9 iiesenber ?0?:i

SEKREIARIS DAERAIIry"Arurl

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTAHUN 2013 NOMOR 15

BIIPATT PAilEII SA![,

PENJEI,ASAITATAS

PERATURAIT DAERAII I(ABUPATEIY PAftIEKASAIT

NOMOR 21 TAIIUil 2013TENTANG

REITCAITA PEMBAITGUITAIS JAITGKA MENEIIGAIT DAERAIITArruil 2013-2018

I. I'MUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan trrjuan dalam mewujudkan

cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala

Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2OA4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OA8, perlu disusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun

mendatang.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang penJrusunannya

berpedom an pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa

Timur, serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2A13'2018,

memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan; Analisis

Isu-isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai

Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pamekasan Tahun 2O13-2O18 dilakukan secara partisipatif dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui musyawarah

rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pamekasan, serta mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018, akan digunakan sebagai pedoman dalam

penJrusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan

pada setiap tahun a.nggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku,

RKPD Tahun 2013 tetap berlaku.Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal ICukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelasPasal 5

Cukup JelasPasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelasPasal 1O

Cukup Jelas


BAB I - 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PAMEKASAN NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018

BAB I

PENDAHULUAN

encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi

Bupati dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD ini disusun menurut

sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 59 bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai

Politik yang pada saat mendaftarkan wajib menyerahkan naskah visi, misi, dan

program dari pasangan calon secara tertulis. Dengan dilantiknya Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih, harus dilakukan penyusunan RPJMD sesuai

dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) bahwa RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional

yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

R


BAB I - 2

Sementara itu berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah pada pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan

rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota

serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Propinsi, RPJMD dan RTRW

Kabupaten/Kota lainnya. Pada pasal 76 disebutkan bahwa Peraturan Daerah

tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah

terpilih dilantik.

RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan

tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025. RPJMD ini selanjutnya

menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten

Pamekasan. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) dan dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tiap tahun dan menjadi pedoman

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

pada setiap tahunnya.

Dalam proses penyusunan RPJMD dilakukan beberapa tahapan mulai dari

persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

penyusunan rancangan akhir dan penetapan perda RPJMD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini didasarkan pada peraturan

perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


BAB I - 3

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah;

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

14. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


BAB I - 4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Propinsi;

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kependudukan Tugas

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan

yang Berkeadilan;

31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m


BAB I - 5

ppn/04/2010; Nomor : pmk/95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dan Menteri Keuangan nomor : 28 Tahun 2010; nomor : 0199/m

ppn/04/2010; nomor : pmk 95/pmk 07/2010 Tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa

Timur Tahun 2009-2014;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan


BAB I - 6

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan

pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah,

sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJP Nasional

Tahun 2005-2025, RTRW Nasional, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJP

Provinsi Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi, RPJMD Provinsi Jawa Timur.

2. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka

waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan

umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah

yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5

(lima) tahun sekali;

3. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis

lingkungan internal dan eksternal, arah kebijkan, strategis serta indikasi

rencana program 5 (lima) tahun secara lintas sumber pembiayaan baik

pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN,

APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten;

4. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja

perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;

5. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja

perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD

dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang

dilengkapi kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;

6. RKPD berfungsi pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang

merupakan hasil Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat

Desa, Kecamatan dan Kabupaten.


BAB I - 7

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRESIDEN

RINCIAN APBN

RENJA K/L RKA-K/LRENSTRA K/L

RPJP/RTRWNASIONAL

RPJM NASIONAL

RKP RAPBN APBN

RPJP/RTRWDAERAH APBDRKP DAERAH RAPBDRPJM DAERAH

VISI, MISI, DAN PROGRAM

KEPALA DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD RKA SKPDRINCIAN

APBD

Untuk mengetahui hubungan antar dokumen perencanaan, baik jangka

panjang, menengah dan tahunan dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar. I.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Pedoman Pedoman

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Acuan Memperhatikan Diserasikan

Melalui Musrenbang

Dijabarkan Pedoman

Pedoman Pedoman

RPJMD Kabupaten Pamekasan diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah

terpilih untuk periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman

pada RPJPD Kabupaten Pamekasan dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Pamekasan digunakan sebagai pedoman dalam

perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke

depan, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 mengacu dan

mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan

pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola

tata ruang.

PE

ME

RIN

TA

H

PU

SA

T

PE

ME

RIN

TA

H

DA

ER

AH


BAB I - 8

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang: latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya,

sistematika penyusunan RPJMD, serta maksud dan tujuan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan tentang: aspek geografi dan demografi, aspek

kesejahteraan masyarakat ,aspek pelayanan umum, dan aspek

daya saing daerah.

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Mencakup gambaran tentang: kinerja keuangan masa lalu,

kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka

pendanaan.

BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis

Menguraikan tentang permasalahan pembangunan, dan isu

strategis.

BAB V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.


BAB I - 9

BAB VI : Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai sasaran

pembangunan serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Menguraikan tentang hubungan antara kebijakan umum yang

berisi arah kebijakan berdasarkan strategi yang dipilih dengan

target capaian indikator kinerja.

BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan

Pendanaan

Menguraikan tentang hubungan urusan pemerintah dengan

SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

SKPD, selain itu disajikan pula pencapaian target indikator

kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan

dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode

perencanaan.

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir

periode masa jabatan, hal ini ditunjukkan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.


BAB I - 10

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan

penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 dan

mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Oleh karena itu,

penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini disusun

dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tepat memperhatikan RPJPD

Kabupaten Pamekasan, RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJM

Nasional;

2. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan

pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun

waktu pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada

setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang

sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat

Kabupaten Pamekasan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan di Kabupaten Pamekasan serta menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar

wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan;

5. Sebagai dasar komitmen bersama antar eksekutif, legislatif dan

pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan

dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi dan

misi kepala daerah.


BAB I - 11

1.5.2. Tujuan

RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini disusun dengan tujuan:

1. Mewujudkan dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-

2018 yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis

(Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

serta sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah

daerah;

2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan melalui

penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan

kerangka anggaran yang bersifat indikatif;

3. Menjamin kerterkaitan serta konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan secara

tahunan.


BAB II - 1

Potensi Pengembangan

Wilayah

Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kondisi Topografi

Kondisi Klimatologi

Kondisi Geologi

Kondisi Hidrologi

Penggunaan Lahan

Kondisi Geografi Lainnya

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

agian ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang selaras dan mendukung

isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta

kebutuhan perumusan strategi.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat

penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Bagian ini menjelaskan

tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan

wilayah rawan bencana. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi

geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya seperti gambar

berikut:

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran

Potensi Pengembangan Wilayah dikaitkan dengan Kondisi Geografi

Lainnya, Penggunaan Lahan, Kondisi Hidrologi, Kondisi Geologi, Kondisi

Klimatologi, Kondisi Topografi, Letak, Luas dan Batas Wilayah

B


BAB II - 2

Berdasarkan gambar di atas pengembangan wilayah di Kabupaten

Pamekasan sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak,

luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi geologi serta aspek

penggunaan lahan.

Di samping itu dijelaskan pula tentang kondisi demografi seperti ukuran,

struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk

berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

2.1.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Pamekasan Merupakan salah satu kota di kawasan Madura.

Secara astronomis berada pada 6051’ – 7031’ Lintang Selatan dan 113019’ -

113058’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pamekasan secara administrasi

mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Barat : Kabupaten Sampang

Gambar II.2

Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan


BAB II - 3

Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah seluas 79.230 ha yang dapat dirinci

menurut kecamatan, yang paling luas adalah Kecamatan Batumarmar seluas

9.707 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling

kecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luasan 2. 647 ha atau 3,3% dari

luas wilayah secara keseluruhan.

Tabel II.1

Luas Wilayah per Kecamatan

Kabupaten Pamekasan

NO. KECAMATAN LUAS WILAYAH (ha) PROSENTASE (%)

1 Tlanakan 4.810,0 6,1%

2 Pademawu 7.189,0 9,1%

3 Galis 3.186,0 4,0%

4 Larangan 4.086,0 5,2%

5 Pamekasan 2.647,0 3,3%

6 Proppo 7.149,0 9,0%

7 Palengaan 8.848,0 11,2%

8 Pegantenan 8.604,0 10,9%

9 Kadur 5.242,0 6,6%

10 Pakong 3.071,0 3,9%

11 Waru 7.003,0 8,8%

12 Batumarmar 9.707,0 12,3%

13 Pasean 7.688,0 9,7%

JUMLAH/TOTAL 79.230,0 100,0%

Sumber : BPS Kab. Pamekasan

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13

kecamatan serta 178 desa dan 11 kelurahan, meliputi :

1. Kecamatan Tlanakan 17 desa;

2. Kecamatan Pademawu 20 desa, 2 kelurahan;

3. Kecamatan Galis 10 desa;

4. Kecamatan Larangan 14 desa;

5. Kecamatan Pamekasan 9 desa, 9 kelurahan;

6. Kecamatan Proppo 27 desa;

7. Kecamatan Palengaan 12 desa;

8. Kecamatan Pegantenan 13 desa;


BAB II - 4

9. Kecamatan Pakong 12 desa;

10. Kecamatan Kadur 10 desa;

11. Kecamatan Waru 12 desa;

12. Kecamatan Pasean 9 desa;

13. Kecamatan Batumarmar 13 desa.

Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup

bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui kemiringan

lahan dan ketinggian. Untuk lebih jelasnya terdapat pada uraian berikut :

A. Kemiringan Lahan

Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini

yaitu kemiringan 0-15˚ dengan luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan

untuk kemiringan 15-25˚ dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha,

sedangkan untuk kemiringan 25-40˚ dengan luas yaitu 2.253 ha, dan

untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40˚ dengan luas areal sebesar

2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha.

Tabel II.2

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan

Kabupaten Pamekasan

NO KECAMATAN KEMIRINGAN LAHAN (ha)

JUMLAH 0-15˚ 15-25˚ 25-40˚ >40˚

1 Tlanakan 4.810 - - - 4.810

2 Pademawu 7.189 - - - 7.189

3 Galis 3.186 - - - 3.186

4 Larangan 3.841 245 - - 4.086

5 Pamekasan 2.647 - - - 2.647

6 Proppo 6.882 267 - - 7.149

7 Palengaan 6.830 1.880 138 - 8.848

8 Pegantenan 5.733 1.873 513 485 8.604

9 Kadur 3.376 272 638 956 5.242

10 Pakong 1.993 532 113 433 3.071

11 Waru 4.774 1.509 - 720 7.003

12 Batumarmar 3.308 5.808 463 128 9.707

13 Pasean 5.395 1.905 388 - 7.688

JUMLAH/TOTAL 59.964 14.291 2.253 2.722 79.230



BAB II - 5

B. Ketinggian

Kabupaten Pamekasan terdiri atas wilayah daratan dengan ketinggian

yang bervariasi. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan

ini terdapat pada uraian berikut :

- Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki

ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan

Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar

7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan

Larangan sebanyak 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas

2.545,7 ha, Kecamatan Proppo sebanyak 4.676,5 ha, Kecamatan

Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha,

Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean

seluas 1.732,8 ha.

- Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki

ketinggian 50 -100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di

Kecamatan Tlanakan seluas 523,9 ha, Kecamatan Pademawu seluas

6,1 ha, Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas

1.891,9 Ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan

Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha,

Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas

2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan

Batumarmar seluas 1.759,3 Ha, dan Kecamatan Pasean seluas

1.874,3 ha.

- Ketinggian 100 – 150 m : total dari keseluruhan wilayah yang

memiliki ketinggian 100 - 150 m yaitu seluas 18.807,5 ha, yang

tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan

Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha,

Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas

1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 Ha, Kecamatan

Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas

1.943,2 ha.


BAB II - 6

- Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang


tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan

Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha,

Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha, Kecamatan Waru seluas

2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan

Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha.



tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan

Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha,

Kecamatan Waru seluas 601,1 ha, Kecamatan Batumarmar seluas

201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha.


memiliki ketinggian 250-300 m yaitu seluas 2.342,0 ha, yang


Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha,

Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas

9,3 ha.



tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan

Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan

Kecamatan Waru seluas 170,5 ha.


memiliki ketinggian 350 - 396 m yaitu seluas 120,3 ha, yang


Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha

(Sumber: RTRW Kabupaten Pamekasan 2012).


BAB II - 7

Keberadaan musim seperti daerah lain di Indonesia dalam satu tahun

berlaku dua musim, yaitu musim penghujan pada bulan Oktober – April dan

musim kemarau bulan April – Oktober.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pamekasan paling tinggi jatuh pada

bulan Pebruari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 223,92

mm, suhu udara berkisar antara 280 C sampai dengan 300 C.

Tabel II.3

Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata

Curah Hujan Per Bulan

Tahun 2012

Bulan Curah Hujan Maksimal

Hari Hujan Rata-rata

Curah Hujan (mm) 1 2 3 4

1 Januari 196,15 13 14,73

2 Pebruari 267,53 13 20,42

3 Maret 209,08 14 11,70

4 April 72,54 4 12,49

5 Mei 72,54 4 12,49

6 Juni 12,85 0,77 6,91

7 Juli - - -

8 Agustus - - -

9 September - - -

10 Oktober - - -

11 Nopember 104,15 6 17,50

12 Desember 223,92 12,85 16,88

Jumlah 96,56 5,64 8,70

Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan

Tabel II.4

Intentitas Hujan

KELAS INTENTITAS HUJAN KLASIFIKASI

I < 13,6 mm/hari Sangat rendah

II 13,6 – 20,7 mm/hari Rendah

III 20,7 – 27,7 mm/hari Sedang

IV 27,7 – 34,8 mm/hari Tinggi

V > 34,8 mm/hari Sangat tinggi Sumber data : Badan Meteorologi dan Geofisika Kab.Pamekasan


BAB II - 8

Berdasarkan tabel di atas di Kabupaten Pamekasan curah hujan tergolong

sangat rendah dengan intentitas hujan yakni di bawah 13,6 mm/hari.

Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada,

Kabupaten Pamekasan terdiri dari:

1. Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang

tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah

pemukiman terluas adalah Kecamatan Larangan 584,6 hektar, dan

terkecil adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2007).

2. Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah

drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area

yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00

hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah

irigasi hanya 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang

tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah

Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan

Pasean.

3. Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara

kawasan lainnya yaitu seluas 32.966,34 hektar. Kawasan ini tersebar

merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah

yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar

dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan

tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar.

4. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas

1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan

Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar,

Kecamatan Galis 285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan

Kecamatan Batumarmar 102,3 hektar.

5. Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan

memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga

kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan

Kecamatan Galis.


BAB II - 9

6. Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 hektar tersebar di 13

Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 360 hektar dan

terkecil di Kecamatan Pakong seluas 11,0 hektar.

7. Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10

Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan,

Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas

di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar.

8. Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur.

Berdasarkan keadaaan dan jenis tanah di Kabupaten Pamekasan terdapat

beberapa kelompok jenis tanah yaitu Kompleks Mediteran Merah, Kompleks

Brown Forest, Kompleks Mediteran, Litosol, Aluvial Kelabu Kekuningan,

Grumosol Kelabu, Kompleks Grumosol Kelabu, Asosiasi Hidromorf Kelabu,

Asosiasi Litosol, dan Aluvial Hidromorf .

Jenis tanah yang banyak terdapat di Kabupaten Pamekasan ini yaitu jenis

tanah Kompleks Mediteran Merah.

Di Kabupaten Pamekasan terdapat 69 sungai yang tersebar di 13

Kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan

dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan

pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:


BAB II - 10

Table II.5

Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan

NO. KECAMATAN JUMLAH SUNGAI

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tlanakan

Pademawu

Galis

Larangan

Pamekasan

Proppo

Palengaan

Pegantenan

Kadur

Pakong

Waru

Batumarmar

Pasean

6

13

4

20

2

5

4

2

1

1

2

8

1

TOTAL 69

Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan

Tabel II.6

Jumlah Sumber/Mata Air Di Kabupaten Pamekasan

NO. KECAMATAN SUMBER /MATA AIR

JUMLAH AREAL (HA)

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tlanakan

Pademawu

Galis

Larangan

Pamekasan

Proppo

Palengaan

Pegantenan

Kadur

Pakong

Waru

Batumarmar

Pasean

1

1

-

3

1

-

2

6

1

18

2

1

4

2

6

-

281

5

-

10

260

10

1.257

105

15

138

Total 40 2.089



BAB II - 11

Tabel II.7

Nama-Nama Dam/Bendungan Di Kabupaten Pamekasan

No. Dam /Bendungan Areal

(Ha)

DEBIET L/det.

Lokasi Penghujan

(Max)

Kemarau

(Min)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dam Samiran

Dam Klampar

Dam Toronan

Dam Blumbungan

Dam Grujugan

Dam Bulay

Dam Polagan

Dam Duko I

Dam Duko II

Dam Lancar

Dam Taman Pakong

Dam Cenlecen

Dam Batu Kerbuy

Dam Angsoka

Dam Batu Bintang

2.462

189

53

121

98

238

321

98

33

138

30

51

190

3

100

2.200

147

40

137

58

185

220

60

24

69

52

43

136

3

136

700

38

19

37

22

23

30

5

5

3

6

8

25

1

25

Ds. Kodik Kec. Proppo

Ds. Klampar – Proppo

Ds. Toronan – Pamekasan

Ds. Kowel – Pamekasan

Ds. Grujugan – Larangan

Ds. Bulay – Galis

Ds. Polagan – Galis

Ds. Duko – Larangan

Ds. Duko – Larangan

Ds. Lancar – Larangan

Ds. Seddur – Pakong

Ds. Cenlecen – Pakong

Ds. Bt. Kerbuy – Pasean

Ds. Bt. Kerbuy – Pasean

Ds. Bt. Bintang-Btmarmar

JUMLAH 4.125 3.510 947


2.1.2. Kondisi Demografi

Data kependudukan umumnya diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi

penduduk dan survey penduduk. Sensus Penduduk adalah pengumpulan

data penduduk yang dilakukan menyeluruh setiap 10 tahun sekali dilakukan

oleh BPS. Hasil sensus penduduk selain bermanfaat untuk mengetahui

jumlah penduduk pada waktu tertentu, juga berguna sebagai data utama

proyeksi penduduk pada tahun sesudahnya.

Registrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan rutin tentang kelahiran,

kematian dan perpindahan penduduk, biasanya dilakukan pada pertengahan

dan akhir tahun. Survey penduduk merupakan pengumpulan data penduduk

dengan teknik sampel seperti : Survei Sosial Ekonomi Nasional yang

dilakukan oleh BPS.

Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan hasil survey BPS,

pada tahun 2008 sebanyak 774.969 jiwa yang terdiri dari laki-laki 377.513


BAB II - 12

jiwa dan perempuan 397.456 jiwa, pada tahun 2009 sebanyak 785.870 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 382.458 jiwa dan perempuan 403.412 jiwa, pada

tahun 2010 sebanyak 795.918 jiwa yang terdiri dari laki-laki 386.951 jiwa

dan perempuan 408.967 jiwa, dan pada tahun 2011 sebanyak 807.828 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 391.600 jiwa dan perempuan 416.228 jiwa (*angka

diperbaiki), dan pada tahun 2012 sebanyak 818.662 jiwa yang terdiri dari

laki-laki 397.004 jiwa dan perempuan 421.658 jiwa (** angka sangat

sementara). Ini berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk dalam lima

tahun terakhir sebesar 10.923 jiwa atau 1,34 prosen.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin adalah

sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Tahun 2008 s.d 2012

Usia (Tahun)

2008 2009 2010 2011* 2012**

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah

0 - 4 33.083 31.678 64.761 33.517 32.153 65.670 31.609 30.433 62.042 34.318 33.174 67.492 34.639 33.507 68.146

5 - 9 31.666 30.419 62.085 32.081 30.875 62.956 35.296 33.857 69.153 32.848 31.856 64.704 33.151 32.159 65.310

10 - 14 38.320 36.421 74.741 38.822 36.967 75.789 40.850 38.946 79.796 39.750 38.141 77.891 38.480 36.964 75.444

15 - 19 39.162 36.499 75.661 39.675 37.046 76.721 40.266 37.431 77.697 40.623 38.223 78.846 40.976 38.479 79.455

20 - 24 32.419 33.838 66.257 32.844 34.345 67.189 32.038 33.956 65.994 33.629 35.436 69.065 34.185 35.776 69.961

25 - 29 30.560 34.365 64.925 30.960 34.879 65.839 32.454 36.905 69.359 31.700 35.988 67.688 32.107 35.915 68.022

30 - 34 31.319 34.400 65.719 31.730 34.916 66.646 31.638 34.845 66.483 32.488 36.025 68.513 32.841 36.403 69.244

35 - 39 29.493 30.965 60.458 29.879 31.429 61.308 30.628 31.837 62.465 30.594 32.427 63.021 30.707 32.882 63.589

40 - 44 26.262 29.088 55.350 26.606 29.524 56.130 26.594 29.519 56.113 27.242 30.462 57.704 27.972 31.216 59.188

45 - 49 24.234 26.407 50.641 24.551 26.803 51.354 24.181 26.536 50.717 25.138 27.654 52.792 25.851 28.465 54.316

50 - 54 19.125 20.371 39.496 19.376 20.675 40.051 19.364 20.513 39.877 19.839 21.333 41.172 20.545 22.489 43.034

55 - 59 15.256 16.071 31.327 15.456 16.312 31.768 15.115 15.312 30.427 15.825 16.830 32.655 16.697 17.754 34.451

60 - 64 10.658 11.529 22.187 10.798 11.702 22.500 10.017 11.657 21.674 11.056 12.074 23.130 11.661 12.606 24.267

65 - 69 6.977 9.275 16.252 7.067 9.414 16.481 7.164 9.616 16.780 7.237 9.713 16.950 7.522 9.941 17.463

70 - 74 4.348 6.712 11.060 4.404 6.813 11.217 4.381 7.312 11.693 4.509 7.029 11.538 4.737 7.217 11.954

75+ 4.631 9.418 14.049 4.692 9.559 14.251 5.356 10.292 15.648 4.804 9.863 14.667 4.933 9.885 14.818

Jumlah 377.513 397.456 774.969 382.458 403.412 785.870 386.951 408.967 795.918 391.600 416.228 807.828 397.004 421.658 818.662

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara

Sedangkan karakteristik penduduk berdasarkan kelompok umur

sebagaimana tabel di atas terkait dengan produktivitas usia penduduk.


BAB II - 13

Dengan diketahuinya data jumlah penduduk berdasarkan umur ini akan

mempermudah dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam hal

ketenagakerjaan serta berbagai alternatif penanganan masalah

kependudukan seperti lansia dan anak-anak.

Penduduk di Indonesi digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan

penduduk usia non produktif. Penduduk yang masuk ke dalam golongan usia

produktif adalah penduduk yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun.

Dikatakan sebagai usia produktif karena pada usia ini seseorang masih bisa

bekerja untuk memproduksi sesuatu sehingga bisa mendapat pengahasilan

untuk memenuhi kebutuhannya. Penduduk usia produktif mencapai angka

517.636 jiwa pada tahun 2012 (63.22 %). Ini berarti perlu peningkatan

lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat agar tingkat kesejahteraan

meningkat.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pendidikan yang berbasis

keterampilan dan wira usaha agar angkatan kerja yang timbul adalah

angkatan kerja yang telah siap untuk melakukan kegiatan produktif.

Sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif adalah 0-14 tahun

dan 65+ tahun. Dikatakan sebagai usia tidak produktif karena pada usia ini

seseorang masih atau sudah tidak bisa lagi berproduksi atau melakukan

pekerjaan sehingga seringkali mereka dianggap menimbulkan masalah sosial

tertentu.

Tabel II.9

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya

Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2012

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis

Kelamin

Rumah

Tangga

2008 377.513 397.456 774.969 94,98 201.297

2009 382.458 403.412 785.870 94,81 204.122

2010 386.951 408.967 795.918 94.62 206.506

2011* 391.600 416.228 807.828 94,62 209.791

2012** 397.004 421.658 818.662 94,15 213.585

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara


BAB II - 14

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebanyak

818.662 jiwa, dengan komposisi 397.004 jiwa penduduk laki-laki dan

421.658 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan ini disebut dengan sex

ratio. Sex ratio penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 adalah

94,15. Sedangkan dari keseluruhan jumlah yang ada ini membentuk suatu

pranata-pranata keluarga dengan apa yang disebut sebagai rumah tangga.

Di Kabupaten Pamekasan terdapat 213.585 rumah tangga pada tahun 2012.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, dapat

ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi. Berbagai indikator makro

ekonomi daerah, yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja

pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.10

Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

NO URAIAN TAHUN

2008 2009 2010 2011* 2012**

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,53 5,18 5,75 6,21 6,32

2 PDRB ADHB (Juta Rp) 3.965.510,07 4.385.414,21 4.916.858,68 5.615.288,48 6.360.325,89

3 PDRB ADHK (Juta Rp) 1.953.007,33 2.054.203,80 2.172.391,96 2.307.330,72 2.453.183,98

4 Penduduk Miskin (%) 26,32 24,32 22,47 20,94 19,15***

5 Tingkat Pengangguran

Terbuka (%) 3,42 2,18 3,53 2,89 2,30

6 Laju Inflasi (%) 8,15 5,14 6,02 7,53 6,53

7 Penduduk Pertengahan

Tahun (Jiwa) 774.969 785.870 795.918 807.828 818.662

8 Pendapatan Per Kapita

ADHB (Rupiah) 5.116.991,87 5.580.330,35 6.177.594,53 7.015.637,85 7.769.172,00

9 Angka Harapan Hidup (Thn) 63,19 63,59 63,99 64,39 64,56

10 Angka Rata-rata Lama

Sekolah (Thn) 5,72 5,73 6,11 6,32 6,52***

11 Angka Melek Huruf (%) 79,57 80,21 80,84 81,82 82,57***

12 Pengeluaran Per Kapita Riil

Disesuaikan (Rp. 000,-) 620 624 626 629 632***

13 Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) 63,13 63,81 64,60 65,48 65,72

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara *** Hasil Proyeksi


BAB II - 15

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dijelaskan indikator

tentang pertumbuhan ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB),

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB per kapita, Laju inflasi,

infrastruktur perdagangan daerah, penduduk miskin, tingkat pengangguran

dan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi riil atau biasa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi

merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009 terjadi penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,18 prosen dan pada tahun

2008 sebesar 5,53 prosen. Tetapi pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi

mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 5,75 prosen, dan pada tahun

2011 naik lagi menjadi sebesar 6,21 prosen. Sementara untuk tahun 2012

diprediksikan mengalami peningkatan menjadi 6,32 prosen.

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan

meningkatnya iklim investasi yang didukung dengan stabilitas ekonomi yang

semakin baik. Adapun tren pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan

Propinsi Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012 adalah sebagai berikut:


BAB II - 16

0123456789

10

2008 2009 2010 2011* 2012**

5.53 5.185.75 6.21 6.32

5.945.01

6.687.22 7.27

Kab. Pamekasan Prop. Jatim

Grafik II.1

Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Pamekasan dan Propinsi Jawa Timur

Tahun 2008 s.d 2012

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan dan BPS Prop. Jatim Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara

2.2.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB ADHB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan

gambaran secara menyeluruh mengenai produk barang dan jasa yang

diproduksi di suatu wilayah tertentu.

Adapun pencapaian PDRB ADHB dengan masing-masing sektor Kabupaten

Pamekasan adalah sebagai berikut :


BAB II - 17

Tabel II.11

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2008 s.d 2012 (Rp. 000.000,00)

NO LAPANGAN USAHA TAHUN

2008 2009 2010* 2011** 2012***

1 Pertanian 1.990.128,10 2.169.624,75 2.421.046,86 2.728.600,17 3.074.858,60

2 Pertambangan dan Penggalian

44.361,24 47.585,27 50.282,07 56.390,86 59.693,55

3 Industri Pengolahan 119.685,65 131.291,95 144.709,35 163.327,87 185.704,61

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih

39.364,59 42.265,20 46.231,51 50.543,04 55.728,96

5 Bangunan 190.041,54 218.448,32 250.128,29 300.148,23 332.191,50

6 Perdagangan Hotel dan Restoran

636.657,54 721.644,24 826.470,15 992.886,66 1.153.120,94

7 Angkutan dan Komunikasi

160.244,87 179.333,76 201.951,75 229.103,84 265.269,26

8 Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan

259.067,92 287.324,32 321.159,69 362.560.54 413.496,24

9 Jasa-jasa 525.958,62 587.896,40 654.879,01 731.727,27 820.262,22

NILAI PDRB ADHB 3.965.510,07 4.385.414,21 4.916.858,68 5.615.288,48 6.360.325,89

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki : **) Angka Sementara : ***) Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB Kabupaten

Pamekasan selam periode tahun 2008 s.d 2012 selalu mengalami kenaikan.

Dan dapat dilihat lagi bahwa sektor yang menjadi andalan dalam menunjang

pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan adalah sektor

pertanian, yang kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dan sektor

perdagangan, hotel dan restoran.

2.2.1.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB ADHK adalah pertumbuhan riil yang tidak terpengaruh oleh unsur

kenaikan harga atau inflasi. Adapun pencapaian PDRB ADHK 2000 dengan

masing-masing sektor Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:


BAB II - 18

Tabel II.12

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2008 s.d 2012 (Rp. 000.000,00)


2008 2009 2010* 2011** 2012***

1 Pertanian 946.126,26 986.284,32 1.032.433,95 1.077.740,48 1.129.269,21


24.636,92 25.659,35 26.059,64 27.740,49 28.181,56


4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 19.388,10 20.309,11 21.347,74 22.440,91 24.138,29

5 Bangunan 88.255,95 93.242,41 99.415,06 108.064,17 115.109,95


280.477,62 301.530,44 328.944,96 363.862,10 399.785,23

7 Angkutan dan Komunikasi 85.172,15 92.251,16 100.473,72 108.735,05 119.154,42

8 Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan

135.449,47 142.154,81 149.905,80 160.191,27 172.182,78

9 Jasa-jasa 315.389,63 333.149,36 351.921,20 372.821,65 395.167,89

NILAI PDRB ADHK 1.953.007,33 2.054.203,80 2.172.391,96 2.307.330,72 2.453.183,98


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka terbesar pendukung PDRB

ADHK masih dipegang oleh sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor

jasa-jasa baru diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Angka terbesar pendukung PDRB atas dasar harga konstan adalah sektor

pertanian, jasa-jasa, perdagangan hotel kemudian diikuti oleh sektor-sektor

yang lain yaitu keuangan persewaan dan jasa perusahaan, angkutan dan

komunikasi, bangunan dan lain-lain.

Sektor penyumbang konstribusi terbesar PDRB adalah Pertanian sebesar Rp.

1.129.269,21 juta rupiah, oleh karena itu Kabupaten Pamekasan dalam

sektor pertanian harus bisa mengembangkan atau paling tidak

mempertahankan.

Pertumbuhan ini menunjukkan adanya nilai tambah dari berbagai aktivitas

ekonomi atau masing-masing sektor berperan dalam pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan tabel tersebut, tampak

pada tahun 2008 jumlah PDRB ADHB mencapai Rp. 3.965.510,07 juta

rupiah, tahun 2009 sebesar Rp. 4.385.414,21 juta rupiah, tahun 2010

sebesar Rp. 4.916.858,68 juta rupiah dan meningkat lagi menjadi


BAB II - 19

Rp. 5.615.288,48 juta rupiah pada tahun 2011 atau meningkat rata-rata

14,20 prosen per tahun, sedangkan pada tahun 2012 dapat diprediksikan

terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp. 6.360.325,89 juta rupiah. Sedangkan

PDRB ADHK tahun 2008 mencapai Rp. 1.953.007,33 juta rupiah dan

meningkat menjadi Rp. 2.054.203,80 juta rupiah pada tahun 2009 dan pada

tahun 2010 meningkat lagi menjadi Rp. 2.172.391,96 juta rupiah dan pada

tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 2.307.330,72 juta rupiah, sedangkan pada

tahun 2012 dapat diprediksikan terjadi kenaikan menjadi sebesar

Rp. 2.453.183,98 juta rupiah.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan, PDRB per kapita merupakan

hasil perhitungan PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB

per kapita ADHB kabupaten Pamekasan selalu mengalami peningkatan

selama periode tahun 2008 s.d 2012. Sedangkan PDRB per kapita ADHK

2000 selama kurun waktu lima tahun juga mengalami kenaikan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.13

Pendapatan Perkapita

Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012

NO PENDAPATAN PERKAPITA

TAHUN

2008 2009 2010 2011* 2012**

1. Pendapatan Perkapita ADHB (rupiah)

5.116.991,87 5.580.330,35 6.177.594,53 7.015.637,85 7.769.172,00

2. Pendapatan Perkapita ADHK (2000) (rupiah)

2.520.110,27 2.613.923,16 2.729.253,40 2.882.558,92 2.996.012,58

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki : **) Angka Sangat Sementara

2.2.1.5. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang

secara umum dikonsumsi rumah tangga. Secara umum, hitungan perubahan

harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yaitu Indeks Harga

Konsumen (IHK). Selama periode tahun 2008 s.d 2011 laju inflasi tertinggi


BAB II - 20

8.15

5.146.02

7.53

6.53

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012

pada tahun 2008 yaitu sebesar 8,15 prosen, kemudian pada tahun 2009 laju

inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 5,14 prosen, pada tahun 2010

terjadi kenaikan menjadi sebesar 6,02 prosen, dan pada tahun 2011 naik

lagi menjadi sebesar 7,53 prosen, dan pada tahun 2012 diprediksikan laju

inflasi terjadi penurunan menjadi sebesar 6,53 prosen. Pada tahun 2010

angka inflasi mencapai angka tertinggi selama kurun waktu 4 (empat)

tahun, hal ini disebabkan oleh krisis keuangan global sehingga

mempengaruhi faktor-faktor ekonomi daerah. Berikut disajikan inflasi tahun

2008 s.d 2012 sebagai berikut:

Grafik II.2

Perkembangan Inflasi Kabupaten Pamekasan

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan

Berangkat dari pendorong inflasi adalah fenomena ekonomi global, maka

penguatan ekonomi berbasis lokal perlu terus ditumbuhkan mengingat

sektor ini relatif kurang berdampak terhadap rumusan kesejahteraan

sekalipun inflasi mengalami kenaikan.

2.2.1.6. Infrastruktur Perdagangan Daerah

Dalam menunjang perekonomian daerah telah dibangun pasar-pasar

daerah. Lebih jelasnya, jumlah pasar daerah sampai dengan tahun 2012

sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:


BAB II - 21

Tabel II.14

Data Pasar daerah di Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

NO KECAMATAN TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012 1 Tlanakan 0 0 0 0 0

2 Pademawu 0 0 0 0 0 3 Galis 2 2 2 2 2 4 Larangan 2 2 2 2 2 5 Pamekasan 4 4 4 4 4 6 Proppo 1 1 1 1 1

7 Palenga’an 1 1 1 1 1 8 Pegantenan 0 0 0 0 0 9 Kadur 0 0 0 0 0

10 Pakong 1 1 1 1 1 11 Waru 1 1 1 1 1 12 Batumarmar 1 1 1 1 1 13 Pasean 0 0 0 0 0

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pamekasan

Berdasarkan data pasar daerah Kabupaten Pamekasan selama dua tahun

terakhir, realisasi penerimaan pasar pada tahun 2011 sebesar

Rp. 1.457.162.100 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.513.433.900,00 atau

memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar

Rp. 56.271.800,00 atau 3,86 prosen. Angka ini tentu masih dapat

ditingkatkan dengan pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

2.2.1.7. Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan di Kabupaten Pamekasan sangat berkaitan dengan

masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Pamekasan terus mengalami penurunan, meskipun demikian

angka kemiskinan Kabupaten Pamekasan masih berada di atas angka

kemiskinan Propinsi Jawa Timur muaupun Nasional. Pada tahun 2010 angka

kemiskinan Kabupaten Pamekasan tercatat sebesar 22,47 prosen dan tahun

2011 terus berkurang seiring dengan intervensi program yang langsung

menyentuh pada masyarakat miskin yaitu sebanyak 20,94 prosen dengan

harapan tahun 2012 diproyeksikan turun menjadi 19 prosen.


BAB II - 22

0

1

2

3

4

5

20082009

20102011

2012

3.42

2.18

3.53

2.89

2.3

2.4

4.44.25 4.16 4.12

Kab. Pamekasan

Prop. Jatim

2.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan telah menunjukkan adanya

kenaikan, khususnya pada tahun 2011 berkorelasi positif dengan terciptanya

lapangan kerja serta menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Pada

tahun 2008 pengangguran terbuka sebesar 3,42 prosen mengalami

penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2009 yaitu 2,18 prosen dan

pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 3,53 prosen. Pada tahun

2011 tingkat pengangguran terbuka 2,89 prosen dan menurun pada tahun

2012 menjadi sebesar 2,30 prosen (angka sementara). Untuk lebih jelasnya,

perkembangan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan Propinsi

Jawa Timur tahun 2008 s.d 2012 terlihat sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.3

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : BPS Kab. Pamekasan dan BPS Prop. Jatim Keterangan : *) Angka Sementara

: **) Angka Sangat Sementara

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012

sebesar 2,30 prosen, hal ini realtif lebih rendah apabila dibandingkan

dengan tingkat Propinsi Jawa Tmur sebesar 4,12 prosen dan Nasional

sebesar 6,14 prosen.


BAB II - 23

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Pamekasan terus mengalami kenaikan, hal tersebut sangat

menggembirakan yang berarti dampak pembangunan di berbagai bidang

memberikan kinerja yang baik dan memberi gambaran bahwa kualitas

pembangunan manusia semakin tahun semakin baik. Ini dapat dilihat dari

data tahun 2008 yaitu sebesar 63,13, tahun 2009 menjadi sebesar 63,81,

tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 64,60, tahun 2011 meningkat

menjadi sebesar 65,48 dan tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 65,72

(angka sementara). Berikut perkembangan IPM Kabupaten Pamekasan dan

Propinsi Jawa Timur sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel II.15

Indeks Daya Beli, dan IPM Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

Tahun Indeks Daya Beli IPM

2008 59,97 63,13

2009 60,91 63,81

2010 61,35 64,60

2011* 62,21 65,48

2012** 62,48 65,72

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : *) Angka Sementara

: **) Angka Sangat Sementara


BAB II - 24

Grafik II.4

Perkembangan IPM

Kabupaten Pamekasan dan Propinsi Jawa Timur

Tahun 2008 s.d 2012

Sumber : BPS Kab. Pamekasan dan BPS Prop. Jatim Keterangan : *) Angka Sementara : **) Angka Sangat Sementara

IPM Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebesar 65,72 prosen, hal ini

relatif lebih rendah apabila dibandingkan tingkat Propinsi Jawa Timur

sebesar 72,15 prosen dan nasional sebesar 72,77 prosen. Pamekasan masih

harus mengejar ketertinggalan 6,43 Prosen rata-rata Propinsi dengan

peningkatan kualitas di layanan pendidikan dan kesehatan.

2.2.1.10. Ketahanan Pangan

Kondisi Ketahanan Pangan di samping dapat dilihat dari aspek ketersediaan

bahan pangan melalui data neraca bahan makanan, juga dapat dilihat dari

aspek kecukupan yang menunjukkan kondisi Pola Pangan Harapan di suatu

daerah.

Kondisi ketersediaan bahan pangan beserta konsumsinya pada tahun

2010-2011 dapat diketahui pada tabel Neraca Bahan Makanan (NBM)

berikut:

2008 2009 2010 2011* 2012**

63.1363.81

64.665.48 65.72

70.3871.06 71.62 72.15 72.15

Kab. Pamekasan Prop. Jatim


BAB II - 25

Tabel II.16

Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2011 s.d 2012

NO KOMODITAS 2011 2012

Ket Kons +/- Ket Kons +/-

1 Beras 82.185,3 82.218,3 + 92.512,8 70.915,1 +

2 Jagung 4.836,6 4.775,5 + 3.021,3 2.961,5 +

3 Ubi Jalar 1.247,5 1.193,9 + 1.577,3 1.520,8 +

4 Ubi Kayu 30.226,9 10.904,1 + 31.587,2 11.685,8 +

5 Gula Merah 160,1 159,2 + 88,0 80,0 +

6 Kacang Tanah 4.236,0 557,1 + 4.146,0 320,0 +

7 Kedelai 9.622,8 9.551,0 + 9.974,6 9.924,9 +

8 Daging 15.079,8 4.695,9 + 15.571,6 4.802,4 +

9 Telur 5.769,7 5.571,4 + 5.967,3 5.762,9 +

10 Ikan 19.303,0 11.859,2 + 20.309,2 13.366,6 +

Sumber : Dinas Terkait diolah Kantor Ketahanan Pangan

Berdasarkan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Pamekasan

tahun 2011-2012, diketahui bahwa ketersediaan produksi per tahun

komoditas beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula merah, dan kacang tanah

dibandingkan dengan angka konsumsi per tahun masih mengalami surplus.

Sedangkan komoditas kedelai, daging, telur dan ikan jumlah ketersediaan

produksi dibandingkan dengan angka konsumsi dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi konsumsi penduduk

terhadap komoditas tersebut. Ini berarti komoditas yang produksinya

surplus harus diupayakan perluasan market untuk mendorong peningkatan

produksi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain

aspek pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, Ketenagakerjaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, serta seni budaya dan olah raga.


BAB II - 26

2.2.2.1. Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada

suatu jenjang pendidikan dalam kelompok sesuai jenjang pendidikan

tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi

anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada

tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APK dan APM di Kabupaten

Pamekasan pada masing-masing jenjang pendidikan dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI pada tahun 2009 sebesar

111 prosen, tahun 2010 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan

sebesar 103,56 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi 113,30 prosen

dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 106 prosen. Pada jenjang

SMP/MTs tahun 2009 sebesar 86,63 prosen, pada tahun 2010 mengalami

kenaikan sebesar 94 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar

96,41 prosen dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 97 prosen.

Pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 66 prosen, pada tahun

2010 naik menjadi sebesar 80 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi

sebesar 86 prosen dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 80,6 prosen.

Selanjutnya dilihat dari hasil Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang

SD/MI pada tahun 2009 sebesar 97,50 prosen, pada tahun 2010 naik

sebesar 98,23 prosen, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar

111 prosen, dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 97 prosen. Pada

jenjang SMP/MTs tahun 2009 sebesar 73,63 prosen, tahun 2010 naik

menjadi sebesar 84 prosen, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar

86,03 prosen, dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 89 prosen.

Pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2009 sebesar 61 prosen, tahun 2010 naik

menjadi sebesar 75 prosen, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi

80,06 prosen, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar

76,5 prosen.


BAB II - 27

Sementara, untuk lebih mengetahui perkembangan kinerja bidang

pendidikan selama dua tahun terakhir tahun 2009 s.d 2012 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel II.17

Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan

Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 s.d 2012

NO. URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5

1 PENDIDIKAN

I. DATA SD/MI

1 Penduduk ( 7 - 12 ) Tahun Orang 99.471 44.390 91.048 91.048

2 Jumlah Murid (7 - 12) Tahun Orang 63.377 17.174 86.303 88.587

4 Angka Lulusan Orang 12.085 12.323 17.711 17.414

5 Angka Putus Sekolah Orang 367 230 118 98

6 Jumlah Gedung Sekolah Lembaga 781 753 1.069 3.745

7 Guru Orang 10.007 10.390 16.663 11.206

9 APK SD/MI % 111 103,56 113,30 106

10 APM SD/MI % 97,50 98,23 111 97

11 APS SD/MI % 64 50 95 97

II. DATA SMP/MTs





6 Jumlah Gedung Sekolah Lembaga 270 275 486 1.285

7 Guru Orang 5.145 5.145 10.342 6.744

9 APK SMP/MTs % 86,63 94 96,41 97

10 APM SMP/MTs % 73,63 84 86,03 89

11 APS SMP/MTs % 43 50 85 89

III. DATA SMA/MA/SMK





6 Jumlah Gedung Sekolah Lembaga 135 133 260 1.269

7 Guru Orang 3.513 3.370 6.120 2.642

9 APK SMA/MA/SMK % 66 80 86 80,6

10 APM SMA/MA/SMK % 61 75 80,06 76,5

11 APS SMA/MA/SMK % 85 67 66 76,5


BAB II - 28

NO. URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5

IV. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Garapan Kejar Paket A Orang 100 250 300 524

2. Garapan Kejar Paket B Orang 500 675 825 1.038

3. Garapan Kejar Paket C Orang 450 700 865 909

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan

2.2.2.2. Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan

kesehatan di masyarakat. Faktor kesehatan merupakan kebutuhan pokok

dalam kehidupan masyarakat. Untuk itulah Kabupaten Pamekasan

menetapkan peningkatan aksessibilitas dan kualitas serta pelayanan bidang

kesehatan masyarakat pada urutan ketiga prioritas pembangunan daerah.

Pembangunan kesehatan lebih diarahkan dalam upaya meningkatkan

kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat agar mampu secara mandiri

memelihara kesehatan individu dan keluarganya serta meningkatkan

pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat, khususnya

masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Lebih detil, indikator derajat kesehatan Kabupaten Pamekasan mulai tahun

2008 s.d 2012 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II.18

Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

No INDIKATOR Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Kunjungan Puskesmas visite rate Orang 122.407 271.505 569.789 598.538 449.058

2 Ratio tambal cabut gigi % 0,12 0,06 0,15 0,1 0,14

3 Cakupan Pemeriksaan Laboratorium

terhadap penduduk

Orang 31.887 31.384 31.216 32.894 33.266

4 Cakupan Penduduk Pemakai Air Bersih % 69 70 73 90 95

5 Cakupan Pemakaian Jamban Keluarga % 33,45 43,108 53,79 72,08 75,25

6 Cakupan Rumah Penduduk Memiliki SPAL

% 19,15 23,136 27,63 38,2 46,75

7 Pemeriksaan TP3 Pestisida % 100 100 100 100 100

8 Jumlah Rumah Sakit Umum Buah 1 1 1 1 1

9 Jumlah Rumah Sakit Swasta Buah 1 1 1 1 1

10 Jumlah Puskesmas Buah 20 20 20 20 20


BAB II - 29

No INDIKATOR Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

a. Puskesmas Perawatan Buah 15 15 15 15 15

b. Puskesmas Non Perawatan Buah 5 5 5 5 5

11 Puskesmas ISO 9001 : 2000 Buah 4 4 4 4 4

12 Puskesmas PLUS ( pelayanan dengan dr. Spesialis Anak dan dr. Spesialis Obsgyn )

Buah 3 3 3 3 3

13 Jumlah Pustu Buah 48 48 48 48 44

14 Jumlah Posyandu Buah 761 824 838 838 865

15 Jumlah Polindes Buah 159 204 155 155 155

16 Jumlah Pusling Buah - 34 - 34 33

17 Jumlah Rumah Bersalin Buah 2 2 2 2 2

18 Jumlah Balita Gizi Buruk Orang 81 58 28 81 93

19 Angka Kematian Bayi Orang 97 101 112 76 70

20 Angka Harapan Hidup Tahun 63,19 63,59 63,99 64,39 64,56

21 Jumlah Imunisasi Bayi di Puskesmas Orang 12.327 9.493 12.561 12.463 9.225

22 Jumlah Akseptor KB Orang 101.787 94.719 90.904 99.039 89.945

23 Jumlah Tenaga Medis

a. Dokter Umum Orang 38 26 32 33 38

b. Dokter Gigi Orang 13 14 14 14 13

c. Tenaga Keperawatan Orang 123 122 152 134 215

d. Sanitasi Orang 13 12 18 13 13

e. Tenaga Farmasi Orang 1 2 7 9 7

f. Bidan ( Include Bidan PPT ) Orang 192 217 153 135 264

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Kemajuan di bidang pembangunan akan sangat berpengaruh terhadap

perekonomian Kabupaten Pamekasan. Beberapa tahun terakhir

pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang

semakin kecil menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang

seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian,

peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi

guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif

menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-

masing sektor.

Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan SDM pekerja, terlihat dari

tingkat pendidikan penduduk yang bekerja itu sendiri. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut:


BAB II - 30

Tabel II.19

Pencari Kerja yang Terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja

Menurut Pendidikan Tahun 2008 s.d 2012

PENDIDIKAN TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012

Sekolah Dasar - 15 10 12 -

SMPT - 49 21 5 1

SMTA - 7300 547 232 44

Sarjana Muda/D3 - 4070 432 50 5

Sarjana - 4019 885 228 22

JUMLAH - 15.453 1.895 527 72

Sumber : Dinsosnakertran Kab. Pamekasan

Tabel II.20

Jumlah Lulusan Latihan Kerja yang Diselenggarakan LLS

Tahun 2008 s.d 2012

JENIS KEJURUAN TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012

Mengetik - 1 - - -

Menjahit 16 16 - 32 -

Bordir - - - 16 -

Bahasa Inggris 24 9 309 429 75

Rias - - - - -

Komputer 128 8 140 305 45

Bahasa Arab 27 2 110 54 100

Otomotif - - - - 16

Elektronika - - - 16 -

Genteng - - - - 16

JUMLAH 195 36 559 852 252


2.2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang

terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam

pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik

diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup

kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari

ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan

perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan


BAB II - 31

sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional selayaknya

memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk

berpartisipasi dalam pembangunan, memanfaatkan hasil-hasil

pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses

pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional

harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya

tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak

anak yang tidak terabaikan.

Partisipasi perempuan dalam pencarian kerja menurut pendidikan, dapat

disajikan pada tabel berikut :

TABEL II. 21

Pencarian Kerja yang Terdaftar Pada Kantor Tenaga Kerja

Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012

PENDIDIKAN JENIS KELAMIN

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

Sekolah Dasar - - -

SMP - 1 1

SMA 201 49 250

Sarjana Muda/D3 25 42 67

Sarjana 186 - 186

JUMLAH 412 92 504


2.2.2.5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di

wilayah Madura dengan jumlah penduduk sebanyak 818.662 jiwa serta

merupakan Kabupaten di Karesidenan Madura yang sekabupaten dengan

Kantor Bakorwil IV dan merupakan Kabupaten yang tidak mempunyai

Kepulauan di antara Kabupaten lainnya yaitu Sampang dan Sumenep. Dari

gambaran kondisi karakteristik tersebut bila dihadapkan pada era reformasi

dan semangat Otonomi Daerah membawa kecenderungan adanya harapan

dan tantangan di bidang stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Pamekasan.

Situasi Kamtibmas di Wilayah Kab. Pamekasan dapat dikatakan dalam

kondisi yang relatif aman dan kondusif. Hal tersebut merupakan harapan


BAB II - 32

dan tuntutan masyarakat di wilayah Polres Pamekasan untuk

menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang dalam hal ini diperlukan suatu kondisi yang

aman dan tertib. Guna menjawab harapan dan tuntutan masyarakat

dimaksud diperlukan penggelaran kekuatan operasional yang didukung

dengan kemampuan dan keterampilan personel Polri yang memadai.

Tabel II.22

Angka Kriminalitas di Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

NO. URAIAN SATUAN 2008 2009 2010 2011 2012*)

1. Narkoba Kasus 9 6 9 - 18

2. Pembunuhan Kasus 6 2 6 2 8

3. Kesejahteraan Seksual Kasus 7 7 2 9 1

4. Penganiayaan Kasus 5 2 19 2 2

5. Pencurian Kasus 170 195 130 174 177

6. Penipuan Kasus 55 46 40 56 25

7. Pemalsuan Uang Kasus 1 4 1 1 3

8. Jumlah Tidak Kriminalitas Selama 1 Tahun

Kasus 253 262 207 244 550**)

9. Angka Kriminalitas % 0,033 0,033 0,026 0,030 0,067

Sumber : Hasil Statistik Politik dan Keamanan

Ket : *) Data Polres Pamekasan Kondisi s.d Bulan Nopember 2012

**) Jumlah Tindak Kriminal Yang Dilaporkan s.d Nopember 2012

2.2.2.6. Seni Budaya dan Olah Raga

Strategi pembangunan urusan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan

diarahkan untuk peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;

peningkatan sarana dan prasarana olahraga; peningkatan prestasi olahraga;

pelestarian seni, budaya serta nilai-nilai budaya lokal serta peningkatan

kelembagaan organisasi seni, olahraga dan budaya.

Untuk mengetahui prestasi-prestasi bidang kepemudaan, olahraga dan

kebudayaan tersebut dapat dillihat pada tabel berikut :


BAB II - 33

Tabel II.23

Jenis Prestasi dan Infrastruktur di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan

Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

No Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Atlet yang berprestasi :

Tingkat Propinsi

Siswa 8 6 8 4 -

2 Jumlah Organisasi Cabang Olahraga Prestasi

organisasi 19 19 19 19 19

3 Jumlah kegiatan seni budaya Kegiatan

1 1 1 1 1

4 Jumlah Sanggar seni Budaya Sanggar

35 70 110 130 156

5 Pagelaran dan Duta seni keluar

daerah

Kali 1 1 1 1 1

6 Jumlah situs Purbakala dan situs sejarah yang Terindentifikasi

lokasi 10 17 27 27 38

7 Jumlah situs Purbakala dan situs sejarah yang Terpelihara

lokasa 6 6 6 6 9

8 Jumlah koleksi benda museum buah

- - 183 203 204

9 Jumlah hak paten Bidang Seni Budaya yang ada

buah 2 2 2 2 2

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efesiensi dan akurasi

pelayanan birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada kebutuhan

serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama. Dalam penyelenggaraan

otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan

mengurus pemerintahan sendiri baik urusan wajib maupun pilihan. Hal ini

merupakan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk merealisasikan

peningkatan kualitas pelayanan publik dimaksud.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti

pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan , kependudukan dan

sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan

dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan

pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk


BAB II - 34

diselenggarakan terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan

yang menjadi kekhususan daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah

menetapkan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, di dalamnya terdapat 21 (dua

puluh satu) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan, sebagaimana terdapat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintah Daerah. Adapun urusan beserta SKPD pelaksananya dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.24

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pamekasan

Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

KODE. URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1 2

1.00.00 URUSAN WAJIB

1.01.00 Pendidikan

1.01.01 Dinas Pendidikan

1.02.00 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo

1.03.00 Pekerjaan Umum

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

1.04.00 Perumahan

1.06.00 Perencanaan Pembangunan

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.07.00 Perhubungan

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.08.00 Lingkungan Hidup

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan

1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana

1.12.00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


BAB II - 35


1 2

1.13.00 Sosial

1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.00 Tenaga Kerja

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.16.00 Penanaman Modal

1.16.01 Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

1.18.00 Kepemudaan dan Olahraga

1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja

1.19.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20.00 Pemerintahan Umum

1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.02 Bupati & Wakil Bupati

1.20.03 Sekretariat Daerah

1.20.04 Sekretariat DPRD

1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.20.07 Inspektorat

1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah

1.20.11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

1.20.12 Kecamatan Pamekasan

1.20.13 Kecamatan Pademawu

1.20.14 Kecamatan Larangan

1.20.15 Kecamatan Galis

1.20.16 Kecamatan Tlanakan

1.20.17 Kecamatan Proppo

1.20.18 Kecamatan Palengaan

1.20.19 Kecamatan Pagantenan

1.20.20 Kecamatan Pakong

1.20.21 Kecamatan Kadur

1.20.22 Kecamatan Waru

1.20.23 Kecamatan Batumarmar

1.20.24 Kecamatan Pasean

1.21.00 Ketahanan Pangan

1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan


BAB II - 36


1 2

1.22.00 Pemberdayaan Masyrakat dan Desa

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1.24.00 Kearsipan

1.24.01 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip

1.25.00 Komunikasi dan Informatika

2.00.00 URUSAN PILIHAN

2.01.00 Pertanian

2.01.01 Dinas Pertanian

2.01.03 Dinas Peternakan

2.02.00 Kehutanan

2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.05.00 Kelautan dan Perikanan

2.05.01 Dinas Perikanan dan kelautan

2.06.00 Perdagangan

2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.07.00 Perindustrian

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Pamekasan

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan

terhadap pelayanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, pada bidang

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan,

perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil,

pemberdayaan perempuan, sosial, koperasi dan usaha kecil menengah,

penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik,

pemerintahan umum, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan

desa, serta kearsipan.

Berikut ini disajikan hasil analisis beberapa indikator kinerja pada fokus

layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut :


BAB II - 37

2.3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar

Ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat

dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Kenaikan jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya

partisipasi sekolah, tetapi dapat dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah

penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan perubahan infrastruktur

sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. APS adalah jumlah murid

kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih

menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar

kali seratus. Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun terakhir

kemampuan daya serap terhadap penduduk usia sekolah berdasarkan

jenjang masing-masing lebih jelas dapat dillihat pada tabel berikut :

Tabel II.25

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2009 s.d 2012

No Jenjang Pendidikan SATUAN 2009 2010 2011 2012

1. SD/MI

1.1 Jumlah Murid Usia 7-12 tahun Orang 63.377 17.174 86.303 88.587

1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun Orang 99.471 44.390 91.048 91.048

1.3 APS SD/MI % 64 50 95 97

2. SMP/MTs



2.3 APS SMP/MTs % 43 50 85 89

3. SLTA/SMK/MA



3.3 APS SMP/MTs % 85 67 66 76,5



BAB II - 38

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa APS SD/MI tahun 2009 sebesar

64 prosen, sedangkan pada tahun 2012 nilai APS SD/MI naik menjadi

sebesar 97 prosen. Sementara itu untuk APS SMP/MTs pada tahun 2009

sebesar 43 prosen, dan pada tahun 2012 naik menjadi sebesar 89 prosen.

Sementara itu untuk APS SLTA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar

85 prosen, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar

76,5 prosen.

2.3.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah lokal (ruang kelas) adalah perhitungan

antara jumlah ruang kelas dengan guru. Rasio ini mengindikasikan

kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Secara lengkap tentang ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah di

Kabupaten Pamekasan dari tahun 2009 – 2012 dapat dijelaskan dalam tabel

berikut :

Tabel II.26

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2009 s.d 2012

No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1. Jumlah Gedung Sekolah 788 753 770 782

1.2. Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 tahun 99.471 91.968 91.048 91.048

1.3. Rasio 0,79 0,82 0,85 0,86

2 SMP/MTs



2.3. Rasio 0,69 0,62 0,63 0,69

3 SMA/SMK/MA



3.3. Rasio 0,25 0,39 0,35 0,36



BAB II - 39

Dari tabel diatas dapat dijelaskan rasio ketersediaan sekolah SD/MI, yaitu

pada tahun 2009 sebesar 0,79 prosen, dan pada tahun 2012 naik menjadi

sebesar 0,86 prosen. Sementara itu untuk tingkat SMP/MTs pada tahun

2009 sebesar 0,69 prosen, dan pada tahun 2012 tidak mengalami

perubahan. Sementara itu untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2009

sebesar 0,25 prosen, dan pada tahun 2012 naik menjadi sebesar

0,36 prosen.

2.3.1.3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan

tertentu dibagi jumlah murid pada tingkat pendidikan kali seratus. Rasio ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu

pengajaran. Rasio guru/murid di Kabupaten Pamekasan dapat

menggambarkan secara jelas dalam tabel berikut :

Tabel II.27

Jumlah Guru dan Murid Kabupaten Pamekasan

Tahun 2009 s.d 2012

No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 10.007 10.390 16.663 11.206

1.2. Jumlah Murid 104.127 100.404 131.355 96.953

1.3. Rasio 9,61 10,35 12,69 11,56

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 5.145 5.145 10.342 6.744

2.2. Jumlah Murid 43.557 44.594 77.213 49.057

2.3. Rasio 11,81 11,54 13,39 13,75

3 SMA/SMK/MA

3.1 Jumlah Guru 3.513 3.370 3.576 3.704

3.2 Jumlah Murid 31.968 28.709 30.891 36.943

3.3 Rasio 10,99 11,74 11,58 10,03



BAB II - 40

Dari tabel diatas rasio ketersediaan guru SD/MI yaitu, pada tahun 2009

sebesar 9,61 prosen, dan pada tahun 2012 menigkat menjadi sebesar

11,56 prosen. Sementara itu untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2009

sebesar 11,81 prosen, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar

13,75 prosen. Sementara itu untuk tingkat SLTA/SMK/MA pada tahun 2009

sebesar 10,99 prosen, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi

sebesar 10,03 prosen.

2.3.1.4. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan

dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, diharapkan pula strategi

operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara

dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut perlu

dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya

peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang

anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat

kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Adapun perkembangan rasio jumlah posyandu terhadap balita di Kabupaten

Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.28

Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008 s/d 2012

Kabupaten Pamekasan

No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Posyandu 761 824 838 838 865

2 Jumlah Balita 59.152 60.601 62.042 62.042 68.146

3 Rasio 128,65 135,97 135,07 135,07 126,93


Sedangkan rasio jumlah Posyandu terhadap balita tahun 2012 per

Kecamatan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:


BAB II - 41

Tabel II.29

Jumlah Posyandu dan Balita

Menurut Kecamatan Tahun 2012

Kabupaten Pamekasan

No Kabupaten/Kota Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kecamatan Pamekasan 101 7.706 0,01

2 Kecamatan Pademawu 98 6.543 0,01

3 Kecamatan Larangan 68 4.751 0,01

4 Kecamatan Galis 32 2.597 0,01

5 Kecamatan Tlanakan 70 4.973 0,01

6 Kecamatan Proppo 82 6.599 0,01

7 Kecamatan Palenga’an 82 6.455 0,01

8 Kecamatan Pegantenan 75 5.584 0,01

9 Kecamatan Pakong 41 3.089 0,01

10 Kecamatan Kadur 36 4.177 0,01

11 Kecamatan Waru 59 4.956 0,01

12 Kecamatan Batumarmar 66 5.949 0,01

13 Kecamatan Pasean 55 4.776 0,01


2.3.1.5. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Peskesmas Pembantu (Pustu)

Sarana kesehatan seperti Puskesmas, Poliklinik maupun Puskesmas

Pembantu merupakan faktor penting dalam pembangunan kesehatan

utamanya berfungsi sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang

tersebar di pelosok. Dengan tersebarnya sarana kesehatan sampai ke

pelosok berarti memudahkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas

pembantu di Kabupaten Pamekasan:


BAB II - 42

Tabel II.30

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Pamekasan

No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Puskesmas 20 20 20 20 20

2 Jumlah Poliklinik 5 5 5 5 5

3 Jumlah Pustu 48 48 48 48 44

4 Jumlah Penduduk 774.969 785.870 795.918 807.828 818.662

5 Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk 2,51 2,67 2,51 2,65 2,44

6 Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk 0,63 0,67 0,63 0,66 0,61

7 Rasio Pustu Persatuan Penduduk 6,03 6,40 6,03 6,35 5,37


Sedangkan rasio puskesmas, balai pengobatan, dan puskesmas pembantu

per Kecamtan tahun 2012 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.31

Jumlah Puskesmas, Balai Pengobatan dan Pustu

Menurut Kecamatan Tahun 2012

Kabupaten Pamekasan

No Kecamatan Jumlah

Penduduk

Puskesmas Balai Pengobatan Pustu

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7=6/3) (8) (9=8/3)

1 Kecamatan Pamekasan 92.339 2 0,22 0 0,54 2 0,22

2 Kecamatan Pademawu 78.459 2 0,25 2 0,51 0 0,00

3 Kecamatan Larangan 31.298 2 0,64 0 0,64 0 0,00

4 Kecamatan Galis 57.224 1 0,17 0 0,35 0 0,00

5 Kecamatan Tlanakan 60.109 2 0,33 0 0,50 0 0,00

6 Kecamatan Proppo 79.264 1 0,13 0 0,63 0 0,00

7 Kecamatan Palenga’an 67.045 1 0,15 0 0,75 0 0,00

8 Kecamatan Pegantenan 77.450 2 0,26 0 0,52 0 0,00

9 Kecamatan Pakong 37.141 1 0,27 0 0,54 0 0,00

10 Kecamatan Kadur 50.103 1 0,20 0 0,80 0 0,00

11 Kecamatan Waru 59.711 2 0,33 0 0,33 0 0,00

12 Kecamatan Batumarmar 71.241 1 0,14 0 0,42 0 0,00

13 Kecamatan Pasean 57.278 1 0,17 0 0,52 0 0,00



BAB II - 43

2.3.1.6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional

yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh

pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Pamekasan adalah

sebagai berikut:

Tabel II.32

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk

Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Pamekasan

No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) 1 1 1 1 1

2 Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah

0 0 0 0 0

3 Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI 0 0 0 0 0

4 Jumlah Seluruh Rumah Sakit 2 2 3 3 3

5 Jumlah Penduduk 774.969 785.870 795.918 807.828 818.662

6 Rasio 0,25 0,27 0,38 0,40 0,37


Kabupaten Pamekasan Hanya Memiliki satu Rumah Sakit Umum milik

pemerintah ditambah dengan satu rumah sakit khusus paru, dua rumah

sakit swasta dan dua rumah sakit bersalin yang semuanya berada di

Kecamatan Pamekasan.

2.3.1.7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan

yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan julah penduduk yang ada.

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu,

idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah Dokter dan

Dokter spesialis di Kabupaten Pamekasan belum memenuhi kebutuhan

sesuai rasio jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan. Selain itu distribusi


BAB II - 44

dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Berikut ini disajikan tabel rasio dokter per satuan penduduk.

Tabel II.33

Rasio Jumlah Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Pamekasan

No URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Dokter 56 66 44 61 51

2 Jumlah Penduduk 774.969 785.870 795.918 807.828 818.662

3 Rasio 7,04 8,80 5,53 8,08 6,23


Dari tabel di atas pada tahun 2011 Kabupaten Pamekasan masih

membutuhkan dokter sekitar 259 orang. Ini berarti perlu dilakukan

rekruitmen secara bertahap dan berkelanjutan hingga kebutuhan terpenuhi.

Sedangkan rasio dokter tahun 2012 per Kecamatan disajikan sebagaimana

tabel berikut:

Tabel II.34

Rasio Jumlah Per Satuan Penduduk

Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Pamekasan No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Jumlah Dokter Rasio

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kecamatan Pamekasan 92.339 4 4,33

2 Kecamatan Pademawu 78.459 3 3,82

3 Kecamatan Larangan 31.298 4 12,78

4 Kecamatan Galis 57.224 1 1,75

5 Kecamatan Tlanakan 60.109 4 6,65

6 Kecamatan Proppo 79.264 3 3,78

7 Kecamatan Palenga’an 67.045 3 4,47

8 Kecamatan Pegantenan 77.450 3 3,87

9 Kecamatan Pakong 37.141 2 5,38

10 Kecamatan Kadur 50.103 1 2,00

11 Kecamatan Waru 59.711 3 5,02

12 Kecamatan Batumarmar 71.241 3 4,21

13 Kecamatan Pasean 57.278 2 3,49

Jumlah 818.662 36 4,40



BAB II - 45

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan untuk

pelayanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja

penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yaitu

bidang urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan

perdagangan.

Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan

pilihan pemerintahan daerah antara lain:

2.3.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten

Pamekasan sangat didukung adanya peran serta dari beberapa stakeholder

yang ada di wilayah, terutama adanya investor yang menanamkan dan

menjalankan modalnya di Kabupaten Pamekasan secara nyata sehingga

mampu memberikan kontribusi terhadap peneriman PAD.

Tabel II.35 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Pamekasan Tahun Uraian PMDN PMA Total

(1) (2) (3) (4) (5=3+4)

2008 Jumlah Investor 0 0 0




2012 Jumlah Investor 1.508 0 1.508

Sumber : Bappeda dan PM Kab. Pamekasan

2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan

jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek

investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM). Banyaknya investasi PMDN beskala nasional dengan banyaknya

investasi PMA besekala nasional yang ada di Kabupaten Pamekasan dihitung

dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun

pengamatan.


BAB II - 46

Tabel II.36

Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Pamekasan

Tahun Persetujuan Realisasi

Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi

2008 - - - 1.253.112.000.000,00

2009 - - - 1.254.835.000.000,00

2010 - - - 1.258.296.000.000,00

2011 - - - 3.297.296.000.000,00

2012 1.508 271.464.303.291 1.508 3.429.260.000.000,00


Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan

ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan

investor untuk meningkatkan investasinya di Pamekasan. Semakin banyak

realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam

memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi

yang telah direncanakan.

2.3.2.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga

kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh

PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi

PMA/PMDN yang terealisasi pada satu tahun.

Tabel II.37

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Pamekasan

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN

0 0 0 0 4.160

2 Jumlah Seluruh PMA/PMDN - - - - 1.508

3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja - - - - -



BAB II - 47

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan

mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk

menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

2.3.2.4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB

Struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan pada dasarnya adalah

berbasis agribisnis. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi Sektor Pertanian yang

besar terhadap PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar

dalam pembentukan PDRB. Pada urutan kedua sektor penyumbang PDRB

terbesar adalah jasa-jasa, dilanjutkan dengan Sektor Perdagangan, Hotel

dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta

Sektor Bangunan.

Tabel II.38

Distribusi Sektoral PDRB Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012 (Rp. 000.000,00)


2008 2009 2010* 2011** 2012***

1 Pertanian 1.990.128,10 2.169.624,75 2.421.046,86 2.728.600,17 3.074.858,60


44.361,24 47.585,27 50.282,07 56.390,86 59.693,55


4 Listrik, Gas, dan Air Bersih

39.364,59 42.265,20 46.231,51 50.543,04 55.728,96

5 Bangunan 190.041,54 218.448,32 250.128,29 300.148,23 332.191,50


636.657,54 721.644,24 826.470,15 992.886,66 1.153.120,94

7 Angkutan dan Komunikasi

160.244,87 179.333,76 201.951,75 229.103,84 265.269,26

8 Keu. Persewaan dan Jasa

Perusahaan 259.067,92 287.324,32 321.159,69 362.560.54 413.496,24

9 Jasa-jasa 525.958,62 587.896,40 654.879,01 731.727,27 820.262,22

NILAI PDRB ADHB 3.965.510,07 4.385.414,21 4.916.858,68 5.615.288,48 6.360.325,89



BAB II - 48

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah.

Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci

keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan

pembangunan daerah dalam mencapai

tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah

terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim

berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat

PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi

kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat

dillihat pada tabel berikut :

Tabel II.39

Pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

NO URAIAN TAHUN

2008 2009 2010* 2011** 2012***

1. PDRB ADHB (Juta Rp) 3.965.510,07 4.385.414,21 4.916.858,68 5.615.288,48 6.360.325,89

2. PDRB ADHK (Juta Rp) 1.953.007,33 2.054.203,80 2.172.391,96 2.307.330,72 2.453.183,98

3. Pendapatan Per Kapita

ADHB (Rupiah) 5.116.991,87 5.580.330,35 6.177.594,53 7.015.637,85 7.769.172,00

4. Pendapatan Per Kapita

ADHK (Rupiah) 2.520.110,27 2.613.923,16 2.729.253,40 2.882.558,92 2.996.012,58



BAB II - 49

Tabel II.40

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

NO URAIAN TAHUN

2008 2009 2010* 2011** 2012***

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,53 5,18 5,75 6,21 6,32

2 Laju Inflasi (%) 8,15 5,14 6,02 7,53 6,53


2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap

indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah

orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas

wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas

wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan

cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan

jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase

rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya

listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase

penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator

kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:


BAB II - 50

Tabel II.41

Panjang Jalan Kabupaten per Jenis Permukaan, Kondisi Jalan Tahun 2012

Kabupaten Pamekasan

Katagori Ukuran

Jenis Permukaan

Aspal 499.159 Km

Kerikil 10.150 Km

Tanah 3.050 Km

JUMLAH TOTAL 512.359 Km

Kondisi Jalan

Baik 192.004 Km

Sedang 278.482 Km

Rusak 26.180 Km

Rusak Berat 15.693 Km

JUMLAH TOTAL 512.359 Km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pamekasan

Tabel II.42

Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2012

Kabupaten Pamekasan

Uraian Satuan Jumlah

Jumlah Kendaraan Bermotor

Sepeda Motor Unit 123.243

Sedan / JIP Unit 1.052

Mini Bus / St. Wagon Unit 304

Pickup / Truck Unit 6.182

Bus Unit 286

Sumber : Dishub Kab. Pamekasan


BAB II - 51

Tabel II.43

Jumlah Fasilitas Kamar dan Tempat Tidur Hotel di

Kabupaten Pamekasan Tahun 2012

Nama Hotel Kelas Jumlah Kamar Jumlah Tempat Tidur

Garuda Melati 20 40

Ramayana Melati 32 60

Purnama Melati 26 56

Trunojoyo Melati 25 49

Kemuning Melati 21 53

Madura Indah Melati 8 15

Madinah Melati 25 50

Malindo Melati 16 32

Putri Melati 23 60

New Ramayana Melati 24 44

Losmen Varia Melati 30 60

Home Stay Asri Melati 23 40

Edocalton Melati 18 36

JUMLAH 291 595


Tabel II.44

Banyakanya Pelanggan, Pemakaian dan Nilai Listrik Terjual per Jenis

Pelanggan Tahun 2012

Jenis Pelanggan Bnayaknya Pelanggan

Pemakaian KWH Nilai (000 Rp)

Badan Sosial 3.857 7.907.931 4.261.712.631

Rumah Tangga 118.678 114.922.865 61.036.539.299

Usaha/Perhotelan 7.341 16.300.402 15.787.230.525

Industri 47 7.382.074 6.085.901.226

Gedung/Kantor Pemerintahan 230 2.164.544 2.411.084.890

Lain-lain 395 11.201.881 10.082.762.977

JUMLAH 130.548 159.879.697 99.665.231.550

Sumber : PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Pamekasan

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Kabupaten yang terletak di tengah-tengah Pulau Madura ini mempunyai

potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi kawasan industry

sebagai penyokong sentra bisnis dan perdagangan di wilayah Jawa Timur.


BAB II - 52

Seiring dengan adanya jembatan Suramadu mempermudah transportasi

darat sehingga otomatis dapat mempercepat laju perekonomian masyarakat

Madura pada umumnya dan masyarakat Pamekasan pada khususnya.

Untuk lebih jelasnya perkembangan industry di Kabupaten Pamekasan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.45

Tabel Perkembangan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2012

NO URAIAN SATUAN JUMLAH

I. Perkembangan Unit Usaha : 1. Industri Kecil dan Menengah

- Industri Kecil Unit 11.262

- Industri Menengah Unit 23

II. Perkembangan Tenaga Kerja :

1. Industri Kecil dan Menengah

- Industri Kecil Orang 38.517

- Industri Menengah Orang 125

III. Perkembangan Nilai Produksi dan Investasi :

1. P r o d u k s i Juta (Rp) 17.871.066,05

2. I n v e s t a s i : Juta (Rp) 3.297.296

IV. Perkembangan Industri Kecil dan Ketenagakerjaan:

1. Jumlah Industri Kecil Unit 11.262

2. Jumlah Tenaga Kerja Terserap Orang 38.517

3. Kondisi Industri Kecil :

- Baik Unit 8.852

- Cukup Baik/Sedang Unit 1.820

- Kurang Baik Unit 590

V. Perkembangan Perdagangan :

1. Penerbitan SIUP Buah 7.058

2. Jumlah Perdagangan

a. Besar Buah 58

b. Sedang Buah 878

c. Kecil Buah 6.130

3. Jumlah Usaha Perdagangan Orang 6.653

4 Jumlah Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Orang 269

5 Perkembangan Pendaftaran Perusahaan ; PT, Koperasi, Buah 7.058

CV, Firma, dan B U L

6 Jumlah BAP ( Biaya Administrasi Perusahaan ) (Rp) 93.560.000


BAB II - 53

NO URAIAN SATUAN JUMLAH

VI. Perkembangan Sentra Industri Kecil :

1. Jumlah Sentra Industri Kecil :

- Pengolahan Pangan Buah 40

- Sandang dan Kulit Buah 343

- Kimia dan Bahan Bangunan Buah 10

- Kerajinan Umum Buah 168

- Logam Buah 23

2. Jumlah Unit Usaha :

- Pengolahan Pangan Buah 4.769

- Sandang dan Kulit Buah 4.387

- Kimia dan Bahan Bangunan Buah 1.132

- Kerajinan Umum Buah 2.672

- Logam Buah 363

3. Jumlah Tenaga Kerja :

- Pengolahan Pangan Orang 16.021

- Sandang dan Kulit Orang 9.641

- Kimia dan Bahan Bangunan Orang 4.444

- Kerajinan Umum Orang 6.670

- Logam Orang 1.403

- Tenaga Penyuluh Lapangan (IKM) Orang 2

VII. Perkembangan Ekspor Non Migas dan Impor :

1. Ekspor Non Migas

- Volume Ton 974

- Nilai Penunjang Ekspor Juta (Rp) 2.948.566

- Jumlah Komoditi Komoditi 8

- Jumlah Eksportir (penunjang) Eksportir 8 Sumber : Disperindag Kab. Pamekasan

Tabel II.46

Perkembangan Nilai Produksi dan Investasi Kabupaten Pamekasan

Tahun 2012

Uraian Satuan 2011

Produksi Juta (Rp) 17.866.928.915

Investasi Juta (Rp) 3.297.296,37

PMDN Juta (Rp) 3.297.2969,37

PMA Juta (Rp) -

Sumber : Disperindag Kab. Pamekasan


BAB II - 54

2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapt dilihat dari sektor kelulusan

pendidikan masyarakat dan rasio ketergantungan. Untuk lebih jelasnya

dapat disediakan pada tabel berikut:

Tabel II.47

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang

Ditamatkan di Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 116.569 116.371 104.507 146.239 147.171

2. Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar/Sederajat

56.908 119.943 70.184 58.427 61.977

3. Tamat SD/Sederajat 256.209 201.827 233.067 165.738 169.551

4. Tamat SMP/Sederajat 94.845 87.532 94.942 101.763 102.985

5. Tamat SMU/Sederajat 48.089 57.920 58.416 57.018 60.055

6. Tamat SMK 11.717 15.369 11.647 20.564 21.385

7. Diploma I/II 3.520 4.009 2.184 3.616 6.031

8. Akademi/Diploma III 1.333 737 804 1.323 1.898

9. Universitas 8.742 8.274 10.491 16.573 21.029

JUMLAH 597.932 677.982 586.242 571.261 592.081


Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Tabel II.48

Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Pamekasan

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah penduduk usia < 15 tahun 201.587 204.415 210.991 210.087 208.900

2. Jumlah penduduk usia > 60 tahun 63.548 64.449 65.795 66.285 68.502

3. Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)

265.135 268.864 276.786 276.372 277.402

4. Jumlah penduduk Usia 15-59 tahun 509.834 517.006 519.132 531.456 541.260

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 52,00 52,00 53,32 52,00 51,25



BAB III - 1

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan

keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait

diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentag Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah. Dari Undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya.

Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan RPJMD 2013 – 2018

harus menerapkan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting),

berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified

Budgeting).

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Untuk dapat memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten

Pamekasan, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik

kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi

pengelolaannya.

P


BAB III - 2

3.1.1. KINERJA PENDAPATAN DAERAH

Struktur pendapatan daerah terdiri dari :

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain

Pendapatan Asli daerah yang sah.

(b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan

Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana

Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali Pemda Kabupaten

Pamekasan, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah

Pusat.

(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat,

Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesesuaian

dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah

daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini juga di luar

kendali Pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena pengalokasiannya

tergantung pada Pemerintah Pusat

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan

bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka

penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Di

samping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di

daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat

berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan

melalui Kementerian dan Provinsi.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kinerja pelaksanaan APBD

mengalami peningkatan yang signifikan, terutama ditopang dari Dana

Perimbangan. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 546.224.654.855,00 meningkat

menjadi Rp. 792.704.719.617,00 pada tahun 2012. Berikut disajikan tabel

rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2008 s.d 2012:


BAB III - 3

Tabel III. 1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008 s.d 2012

NO

URAIAN

TAHUN RATA-RATA

PERTUMBUHAN

(%)

2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.957.799.237,87 40.220.358.249,32 49.313.077.417,73 70.704.959.013,38 84.377.021.981,24 25,66

1.1.1 Pajak Daerah 5.929.501.643,00 6.892.279.331,00 7.224.651.386,00 9.563.301.396,10 11.630.845.325,42 19,23

1.1.2 Retribusi Daerah 19.828.940.667,25 22.868.513.902,07 32.051.520.343,07 9.282.566.261,24 16.467.708.278,01 (3,39)

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

683.485.274,81 902.037.953,99 1.145.277.055,45 2.229.327.005,00 2.190.408.788,29 44,10

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

10.515.871.652,81 9.557.527.062,26 8.891.628.633,21 49.629.764.351,04 54.088.059.589,52 82,87

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 571.827.137.373,00 621.082.847.039,00 679.134.374.721,00 847.789.459.085,29 916.330.767.848,00 12,05

1.2.1 Dana bagi Hasil Pajak 38.523.390.030,00 40.674.921.976,00 51.399.705.739,00 52.090.160.677,29 55.361.861.037,00 8,74

1.2.2 Dana bagi Hasil Pajak Bukan Pajak 4.193.372.825,00 20.875.447.864,00 27.290.294.744,00 36.701.028.061,00 50.376.338.580,00 220,27

1.2.3 Dana Alokasi Umum 447.934.892.000,00 458.239.639.000,00 475.711.035.000,00 513.246.316.000,00 625.872.640.000,00 7,94

1.2.4 Dana Alokasi Khusus 55.573.000.000,00 60.478.000.000,00 53.507.900.000,00 63.850.100.000,00 61.093.880.000,00 1,99

1.2.5 Dana Penyesuaian 5.521.639.600,00 13.849.800.000,00 37.400.136.400,00 145.505.685.560,00 86.043.555.000,00 291,66

1.2.6 Bagi Hasil Pajak Propinsi 20.080.842.918,00 26.965.038.199,00 33.825.302.838,00 36.396.168.787,00 37.582.493.231,00 17,43

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG

SAH 8.372.163.999,00 22.954.810.000,00 63.675.220.000,00 72.781.515.000,00 55.097.620.000,00 111,62

1.3.1 Pendapatan Hibah - - - - 248.030.000,00 -

1.3.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

4.018.500.000,00 22.954.810.000,00 63.675.220.000,00 72.781.515.000,00 54.849.590.000,00 252,99

1.3.3 Bagi Hasil Cukai 4.353.663.999,00 - - - - -

JUMLAH PENDAPATAN 617.157.100.609,87 684.258.015.288,32 792.122.672.138,73 991.275.933.098,67 1.055.805.409.829,24 14,22

Sumber : APBD Kab. Pamekasan


BAB III - 4

Untuk tahun 2008 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan

sebesar 617,16 milyar rupiah, pada tahun 2009 naik sebesar 684,26 milyar

rupiah, tahun 2010 naik sebesar 792,12 milyar rupiah, tahun 2011 naik

menjadi 991,28 milyar rupiah dan pada tahun 2012 realisasi pendapatan

naik menjadi 1.055,81 milyar rupiah atau 104,11% dari target yang telah

ditetapkan, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2008

yang hanya sebesar 617,15 milyar rupiah. Adapun komponen Pendapatan

Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang

Sah.

Grafik III. 1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008 s.d 2012

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kab Pamekasan 2008 – 2012

TARGET REALISASI SELISIH ( +/-) %

2008 596.353.328.504,01 617.157.100.609,87 20.803.772.105,86 103,49

2009 670.979.177.258,77 684.258.015.288,32 13.278.838.029,55 101,98

2010 758.653.621.529,23 792.122.672.138,73 33.469.050.609,50 104,41

2011 959.554.559.053,78 991.275.933.098,67 31.721.374.044,89 103,31

2012 1.014.121.663.261,64 1.055.805.409.829,24 41.683.746.567,60 104,11

-

200,000,000,000.00

400,000,000,000.00

600,000,000,000.00

800,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

1,200,000,000,000.00

2008 2009 2010 20112012

Target

Realisasi

Selisis (+/-)

%


BAB III - 5

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2012 sebesar 84,38

milyar rupiah atau 127,92% dari target yang telah ditetapkan, meningkat

cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya sebesar

36,96 milyar rupiah. Adapun komponen PAD meliputi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Grafik III. 2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2008 s.d 2012

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kab Pamekasan 2008 – 2012

TARGET REALISASI SELISIH ( +/-) %

2008 34.207.495.254,98 36.957.799.237,87 2.750.303.982,89 108,04

2009 39.454.414.587,99 40.220.358.249,32 765.943.661,33 101,94

2010 43.586.039.854,45 49.313.077.417,73 5.727.037.563,28 113,14

2011 55.760.074.535,00 70.704.959.013,38 14.944.884.478,38 126,80

2012 65.958.919.674,54 84.377.021.981,24 18.418.102.306,70 127,92

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun (2008-

2012) memiliki pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 23,53% dan

kontribusinya terhadap APBD rata-rata pertahun baru sebesar 6,63%.

-

10,000,000,000.00

20,000,000,000.00

30,000,000,000.00

40,000,000,000.00

50,000,000,000.00

60,000,000,000.00

70,000,000,000.00

80,000,000,000.00

90,000,000,000.00

2008 2009 2010 20112012

Target

Realisasi

Selisis (+/-)

%


BAB III - 6

Kontribusi dana transfer terhadap APBD dalam setiap tahunnya rata-rata

sebesar 88,29% dari total pendapatan Kabupaten Pamekasan, dan Lain-lain

pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 5,06% total pendapatan

Kabupaten Pamekasan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 4 tahun

terakhir berkisar 14,22% per tahun. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari

dana lain-lain pendapatan yang sah, yaitu sebesar 111,62% per tahun,

sementara pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya

sebesar 25,66% per tahun, sedangkan pendapatan dari dana transfer

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,05% per tahun.

Tabel III. 2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD

Kabupaten Pamekasan

NO. TAHUN PAD PERTUMBUHAN

APBD PROPORSI

(%)

Rp %

1. 2008 36.957.799.237,87 - - 617.157.100.609,87 5,99

2. 2009 40.220.358.249,32 3.262.559.011,45 8,83 684.258.015.288,32 5,88

3. 2010 49.313.077.417,73 9.092.719.168,41 22,61 792.122.672.138,73 6,23

4. 2011 70.704.959.013,38 21.391.881.595,65 43,38 991.275.933.098,67 7,13

5. 2012 84.377.021.981,24 13.672.062.967,86 19,34 1.055.805.409.829,24 7,99

Rata-rata Pertahun 11.854.805.685,84 23,54 828.123.826.192,97 6,33

3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah

Pencapaian Pajak Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.630.845.325,42,

angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah

pada tahun 2008 sebesar Rp. 5.929.501.643,00. Dengan demikian trend

peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2012 mencapai 96,15%, hal ini

terjadi karena adanya peningkatan yang cukup signifikan atas pajak

restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta adanya kebijakan

pemerintah pusat menyerahkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) kepada pemerintah daerah.

Dari sisi kontribusi, pajak penerangan jalan umum (PJU) memberikan

kontribusi terbesar hingga 91,00% pada tahun 2008, namun trend-nya

menurun hingga sekitar 71,81% pada 2012. Realisasi dan konstribusi Pajak

Daerah Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut ini.


BAB III - 7

Grafik III.3

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kabupaten Pamekasan 2008 – 2012

Grafik III. 4

Kontribusi Pajak Menurut Jenisnya


Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak PJUPajak Mineral BL & Batuan

Pajak ParkirPajak Air

TanahBPHTB

2008 51,166,400. 39,765,500. 44,940,960. 355,347,397 5,395,655,5 42,625,871.

2009 90,335,000. 41,280,000. 39,199,000. 311,001,922 6,305,781,9 104,681,424

2010 107,130,300 46,037,000. 34,855,000. 338,182,057 6,639,494,1 58,952,860.

2011 79,655,500. 739,043,938 36,992,960. 416,946,232 7,407,065,6 50,967,590. 17,375,000. 32,386,460. 782,868,050

2012 118,377,100 980,555,246 32,664,750. 521,743,932 8,352,588,3 391,270,942 26,130,000. 32,680,220. 1,174,834,7

-

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00 R

ibu

an

Ru

pia

h

1%

1%

1%

6%

91%

1%

0%

0%

0%

1%

8%

0%

4%

72%

3%

0%

0%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak PJU

Pajak Mineral BL & Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

BPHTB

2012

2011

2010

2009

2008


BAB III - 8

3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun telah

menunjukkan hasil yang terus meningkat. Pada tahun 2008 retribusi daerah

hanya sebesar 9,28 milyar rupiah dan mengalami peningkatan yang

signifikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 16,47 milyar rupiah. Dengan

demikian, peningkatan retribusi daerah dari tahun 2008-2012 mencapai

77,47% (Gambar III.5).

Perkembangan nilai retribusi daerah dari jenisnya menunjukkan bahwa

hampir semua jenis retribusi memiliki trend pertumbuhan yang positif

kecuali retribusi jasa umum yang mengalami penurunan yang signifikan

pada tahun 2011 meskipun pada tahun berikutnya kembali mengalami

kenaikan.

Dari sisi kontribusi terhadap total nilai retribusi, retribusi jasa umum yang

pada 2008 mendominasi hampir 93% dari penerimaan retribusi, mengalami

kenaikan hingga mencapai 96,13% pada tahun 2010. Pada tahun 2011

kontribusi dari jasa umum mengalami penurunan hingga sebesar 85,83%,

dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi sebesar 89,05%. (Gambar II.6).

Kinerja retribusi Kabupaten Pamekasan tersebut dapat dilihat secara positif

sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim usaha di

Kabupaten Pamekasan. Sedangkan menurunnya kontribusi nilai retribusi

jasa usaha menunjukkan menurunnya kinerja sektor jasa usaha sehingga

pemerintah daerah perlu memperkuat basis usaha ekonomi masyarakat

dengan perangkat aturan, akses permodalan dan pemasaran.


BAB III - 9

Grafik III.5

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012


Grafik III. 6

Kontribusi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya

Sumber: Diolah dari Data DPPKA Kabupaten Pamekasan 2008 - 2012

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

20082009

20102011

2012

Ju

taan

Ru

pia

hRetribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan tertentu

0.00%20.00%

40.00%60.00%

80.00%100.00%

2008

2009

2010

2011

2012

92.57%

95.04%

96.13%

85.83%

89.05%

3.9%

3.71%

2.78%

11.43%

8.03%

3.5%

1.26%

1.09%

2.74%

2.93%

100%

100%

100%

100%

100%

Total Retribusi Retribusi Perizinan tertentu

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Umum


BAB III - 10

3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun

terakhir ini. Pada tahun 2008, realisasi bagian laba atas penyertaan modal

yang dipisahkan sebesar Rp 683.485.274,81 dan meningkat menjadi

Rp 2.190.408.788,29 pada tahun 2012. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan ini terdiri dari dari komponen Penyertaan Modal

pada BUMD PT. Bank Jatim dan BPR Jatim

Grafik III. 7

Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang

Dipisahkan Tahun 2008 s.d 2012 (Jutaan Rupiah)


-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

20082009

20102011

2012

662.23 880.78 1,098.93

2,154.29 2,126.80

21.26 21.26 46.34 75.04

63.61

Bank Jatim

BPR Jatim


BAB III - 11

Grafik III. 8

Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang

Dipisahkan Menurut Jenisnya


3.1.1.4. Dana Perimbangan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Dana

Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan

menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi dana

perimbangan tahun 2008 sebesar Rp 546.224.654.855,00 dan meningkat

menjadi Rp 792.704.719.617,00 pada tahun 2012. Capaian dari komponen

dana perimbangan tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik III. 9

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008 s.d 2012


0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2009

2010

2011

2012

97%

98%

96%

97%

97%

3%

2%

4%

3%

3%

BPR Jatim

Bank Jatim

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

20082009

20102011

2012

Juta

an R

up

iah

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)


BAB III - 12

Grafik III.10

Kontribusi Dana Perimbangan Menurut Jenisnya


3.1.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah

dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya realisasi pada tahun 2012

sebesar Rp 178.723.668.231,00 jika dibandingkan pada tahun 2008 yang

hanya sebesar Rp 33.974.646.517,00. Termasuk dalam kelompok

pendapatan ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah dan Bantuan

Keuangan dari Propinsi. Capaian dari komponen Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2009

2010

2011

2012

8%

11%

13%

13%

13%

82%

79%

78%

77%

79%

10%

10%

9%

10%

8%

Dana Alokasi

Khusus

(DAK)

Dana Alokasi Umum

(DAU)

Bagi Hasil Pajak /

Bukan Pajak


BAB III - 13

Grafik III. 11

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2008 s.d 2012 (Jutaan Rupiah)


Grafik III. 12

Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah


-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

20082009

20102011

2012Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya

Bagi Hasil Cukai

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2008

2009

2010

2011

2012

0%

0%

0%

0%

0%

59%

42%

25%

14%

21%

16%

22%

28%

57%

48%

12%

36%

47%

29%

31%

13%

0%

0%

0%

0%

Bagi Hasil Cukai Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya Hibah


BAB III - 14

3.1.2. NERACA DAERAH

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Neraca Daerah terus mengalami

pertumbuhan yang cukup positif, rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009

sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Kabupaten Pamekasan

NO URAIAN 2009 2010 2011

RATA-RATA

PERTUMBUHAN (%)

1 ASSET 1.446.894.152.952,34 1.602.112.767.050,32 1.810.710.142.713,57 11.87

1.1 ASSET LANCAR 108.600.815.020,78 158.827.650.339,39 198.514.766.786,74 35.62

1.1.1.1 Kas Daerah 92.218.098.668,03 120.201.687.008,64 162.349.802.177,09 32.70

1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0.00

1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 80.117.879,00 55.315.473,80 28.740.475,00 (39.50)

1.1.1.4 Kas Lainnya 0,00 10.745.752.642,00 9.621.794.394,22 44.77

1.1.2.1 Piutang Pajak 0,00 677.224.764,00 757.205.072,00 55.91

1.1.2.2 Piutang Retribusi 0,00 11.085.876.731,00 9.921.143.353,00 44.75

1.1.2.3 Piutang Bagi Hasil 0,00 4.226.141.399,00 5.281.168.894,00 62.48

1.1.2.4 Piutang Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00 4.791.656,00 2.291.638,00 23.91

1.1.2.5 Piutang Laiannya 10.421.857.195,45 1.992.223.073,95 1.039.970.088,95 (64.34)

1.1.3 Persediaan 5.880.741.278,30 9.838.637.511,00 9.430.868.701,58 31.58

1.1.4 INVESTASI 19.523.782.971,67 15.912.290.808,51 10.869.154.843,41 (25.10)

1.1.4.1 Investasi Non Permanen 8.785.572.000,00 6.577.687.904,92 723.228.454,92 (57.07)

1.1.4.2 Investasi Permanen 10.738.210.971,67 9.334.602.903,59 10.145.926.388,49 (2.19)

1.2 ASET TETAP 1.399.543.370.250,79 1.399.543.370.250,79 1.549.922.373.557,48 5.37

1.2.1 Tanah 365.458.150.404,19 365.458.150.404,19 362.844.250.404,19 (0.36)

1.2.2 Peralatan dan Mesin 119.141.535.874,93 132.880.935.696,26 159.735.717.157,26 15.87

1.2.3 Gedung dan Bangunan 421.716.041.987,19 432.381.410.387,19 455.733.621.160,19 3.96

1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 369.191.786.024,12 440.706.083.503,12 537.784.196.706,72 20.70

1.2.5 Aset Tetap Lainnya 20.915.624.900,00 21.138.361.160,03 28.904.155.129,12 19.90

1.2.6 Kontruksi dan Pengerjaan 2.550.624.900,00 6.978.429.100,00 4.920.433.000,00 72.05

1.3 DANA CADANGAN 12.816.171.009,43 21.759.616.551,63 36.054.176.176,94 67.74

1.3.1 Dana Cadangan 12.816.171.009,43 21.759.616.551,63 36.054.176.176,94 67.74

1.4 ASET LAINNYA 9.720.620.100,00 6.069.839.100,00 1.810.710.142.713,57 14,846.86

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0.00

1.4.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

0,00 0,00 0,00 0.00

1.4.3 Kemitraan Dengan Pihak Kedua 0,00 0,00 0,00 0.00

1.4.4 Aset Tak Berwujud 1.331.092.000,00 1.351.092.000,00 2.140.104.000,00 29.95

1.4.5 Aset Lain-lain 8.389.528.100,00 4.718.747.100,00 13.201.567.349,00 68.01

JUMLAH ASET DAERAH 1.446.894.152.952,34 1.602.112.767.050,32 1.810.710.142.713,57 11.87

2 KEWAJIBAN 264.338.196,94 16.816.911.370,84 15.253.690.391,44 3,126.30

2.1 Kewajiban Jangka Pendek 94.342.446,94 14.828.213.920,84 15.219.691.241,44 785,772.32

2.2 Kewajiban Jangka Panjang 169.995.750,00 1.988.697.450,00 33.999.150,00 485.78


BAB III - 15

NO URAIAN 2009 2010 2011

RATA-RATA

PERTUMBUHAN (%)

3 EKUITAS DANA 108.506.472.573,84 143.999.436.418,55 1.795.456.452.322,13 589.78

3.1 Ekuitas Dana Lancar 108.506.472.573,84 143.999.436.418,55 183.295.075.545,30 30.00

3.1.1 SILPA 92.298.216.547,03 120.246.070.689,64 172.000.337.046,31 36.66

3.1.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan 0,00 782.908,80 3.062.316,90 195.57

3.1.3 Cadangan Piutang 10.421.857.195,45 17.986.257.623,95 17.001.779.045,95 33.55

3.1.4 Cadangan Persediaan 5.880.741.278,30 9.838.637.511,00 9.430.868.701,58 31.58

3.1.5 Dana Yang Harus Dikeluarkan untuk Hutang Jangka Pendek

(94.342.446,94) (4.072.312.314,84) (15.140.971.565,44) 2.244.16

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI 1.325.307.171.172,13 1.419.536.802.709,30 1.576.107.200.599,89 9.07

3.2.1 Diinvestasikan Jangka Panjang 19.523.782.971,67 15.912.290.808,51 10.869.154.843,41 (25.10)

3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.296.232.763.850,46 1.399.543.370.250,79 1.549.922.373.557,48 9.36

3.2.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 9.720.620.100,00 6.069.839.100,00 15.349.671.349,00 57.66

3.2.4 Dana Yang Harus Dikeluarkan untuk Hutang Jangka Panjang

(169.995.750,00) (1.988.697.450,00) (33.999.150,00) 485.78

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN 1.325.307.171.172,13 1.419.536.802.709,30 36.054.176.176,94 (45.18)

3.3.1 Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 12.816.171.009,43 21.759.616.551,63 1.810.710.142.713,57 4.145.60

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan(45.18)

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai

pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi

pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat

dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun

waktu 2008-2012, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah

Kabupaten Pamekasan mencapai 11,87 % yang menandakan bahwa jumlah

aset Pemerintah Kabupaten Pamekasan meningkat sebesar 11,87 % setiap

tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana

mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk

menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 35,62 %, komponen terbesar

adalah persediaan mencapai 31,58 %, persediaan yang merupakan aset

lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten

Pamekasan, sementara kas tumbuh sebesar 32,70%. Tingginya

pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah

Kabupaten Pamekasan berada pada kondisi sehat.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan

informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim


BAB III - 16

pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya

timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk

bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 2008-2012 dengan

rata-rata sebesar 3.126 %, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak

ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari

tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukan bahwa beban Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

selama kurun waktu tersebut dalam melaksanakan kewajiban finansial

jangka pendek yang cukup tinggi.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas,

rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current

ratio) yang menggambarkan kemampuan pemda dalam membayar

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat

ditagih, Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila

nilai rasio lebih dari satu. Rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio)

menggambarkan kemampuan pemda dalam memenuhi atau membayar

kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar

tanpa memperhitungkan nilai persediaan,

Tabel III. 4 Analisis Rasio Keuangan

Kabupaten Pamekasan

NO URAIAN TAHUN

2009 2010 2011

1 Rasio Lancar (current ratio) 1.151,13 10,71 13,04

2 Rasio quick (quick ratio) 1.088,80 10,58 12,42

3 Rasio total hutang terhadap total aset 0,00 0,01 0,01

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Kabupaten

Pamekasan selama kurun waktu tahun 2008-2012 sangat baik, yang berarti

bahwa pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2011

mencapai 13,04 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Pemerintah


BAB III - 17

Kabupaten Pamekasan adalah 13,04 kali lipat bila dibandingkan dengan

kewajiban yang jatuh tempo (Tabel III.4).

Rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun

2011 mencapai 12,42. Hal ini mengindikasikan apakah pemerintah

Kabupaten Pamekasan sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka

pendeknya dalam waktu dekat.

Rasio solvabilitas, menggambarkan kemampuan aset pemda dalam

menutupi seluruh utang pemda baik jangka pendek maupun jangka

panjang, yaitu perbandingan total utang dengan total aset, dalam Tabel

III.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio total kewajiban terhadap

total aset sebesar 0,01% artinya aset pemda sangat jauh lebih dari cukup

untuk menutup seluruh utang pemerintah Kabupaten Pamekasan.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Sesuai undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (Performance Based

Budgeting). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur

dipergunakan untuk belaja gaji pegawai, sedangkan belanja publik

ditekankan pada:

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai

dengan Visi dan Misi daerah;

2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai

bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus

pembiayaan secara proporsional;

3. Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai

program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan

tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;

4. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah

terjamin;


BAB III - 18

5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran

serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

perencanaan dan penganggaran.

3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai di Kabupaten Pamekasan,

maka proporsi belanja aparatur atau belanja pegawai meningkat, sehingga

berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang semakin besar apabila

dibandingkan dengan belanja publik atau belanja langsung. Hal ini dapat

disajikan sebagaimana tabel berikut:

Grafik III. 13

Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012


-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

2008 2009 2010 2011 2012

Belanja Tidak Langsung 368,573,227,67 416,346,869,51 528,507,060,62 577,141,071,82 634,989,536,38

Belanja Langsung 282,184,312,81 266,667,484,63 227,839,617,48 348,776,927,43 465,329,844,71

Total 650,757,540,48 683,014,354,15 756,346,678,10 925,917,999,26 1,100,319,381,

Ju

taa

n R

up

iah


BAB III - 19

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja

non kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga; subsidi; hibah;

bantuan sosial; belanja bagi basil; bantuan keuangan; dan belanja tidak

terduga.

Dari Gambar III.13 tersebut, terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung

pada tahun 2012 mencapai 95,93%, Persentase ini sedikit meningkat jika

dibandingkan tahun 2008 yang terealisasi 94,47%. Realisasi Belanja Hibah

diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi. Sedangkan Belanja Bantuan

Sosial disalurkan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan di bidang

kesehatan, pendidikan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), swadaya

masyarakat, pertanian, keagamaan, kepemudaan, olahraga, kewanitaan,

organisasi lainnya dan partai politik.

Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga

jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa;

dan belanja modal. Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2012 mencapai

84,43%, persentase ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2008 yang

terealisasi 84,72%. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi

belanja, anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu dan adanya

kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya sehingga menyebabkan

penyerapan anggaran di bawah target yang telah ditetapkan.


BAB III - 20

Grafik III. 14

Proporsi Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012


Gambaran lebih rinci tentang Anggaran dan realisasi belanja langsung dan

belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel III.5

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

100.00%

2008 2009 2010 2011 2012

Belanja Tidak Langsung 94.47% 89.43% 96.17% 96.63% 95.93%

Belanja Langsung 84.72% 91.28% 78.04% 70.68% 84.43%

Total 89.98% 90.15% 89.88% 84.89% 90.70%

Prosentase Capaian Keuangan


BAB III - 21

Tabel III. 5

Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

NO. URAIAN TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012

BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung Rencana 390.147.481.366,07 465.530.226.782,83 549.560.093.267,76 597.284.885.039,42 661.944.972.900,95

Realisasi 368.573.227.673,00 416.346.869.518,40 528.507.060.623,00 577.141.071.828,00 634.989.536.380,54

% 94,47 89,43 96,17 96,63 95,93

2.1.1 Belanja Pegawai Rencana 318.961.457.121,50 386.799.556.675,22 437.324.249.592,36 488.281.465.464,00 560.950.811.275,55

Realisasi 304.251.429.840,00 345.603.645.133,40 422.485.121.163,00 473.688.586.729,00 540.540.187.084,10

% 95,39 89,35 96,61 97,01 96,36

2.1.2 Belanja Bunga Rencana 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Realisasi 42.656.700,00 34.444.950,00 26.344.146,00 18.243.400,00 10.164.801,44

% 71,09 57,41 43,91 30,41 16,94

2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - -

2.1.4 Belanja Hibah Rencana 17.067.211.688,00 20.206.785.000,00 34.219.144.600,00 35.023.930.500,00 46.171.921.550,00

Realisasi 15.863.579.588,00 19.202.827.000,00 33.425.304.435,00 32.878.458.171,00 43.014.657.550,00

% 92,95 95,03 97,68 93,87 93,16

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rencana 12.315.994.005,00 17.034.739.732,20 37.288.590.000,00 33.120.130.000,00 12.099.108.000,00

Realisasi 10.957.413.000,00 13.339.105.700,00 34.915.738.260,00 31.994.877.594,00 11.200.953.415,00

% 88,97 78,31 93,64 96,60 92,58

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Rencana 17.987.818.551,50 2.288.343.098,40 2.288.343.098,40 2.288.343.098,40 2.288.343.098,40

Realisasi 17.816.447.100,00 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00

% 99,05 77,79 77,79 77,79 77,79

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan

Rencana 20.755.000.000,00 36.640.802.277,00 36.129.765.977,00 37.011.015.977,00 39.374.788.977,00

Realisasi 18.951.470.445,00 35.230.472.235,00 33.904.768.119,00 35.370.558.834,00 37.533.704.620,00

% 91,31 96,15 93,84 95,57 95,32


BAB III - 22

Desa

NO. URAIAN TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012 2.1.8 Belanja Tidak Terduga Rencana 3.000.000.000,00 2.500.000.000,00 2.250.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00

Realisasi 690.231.000,00 1.156.384.500,00 1.969.784.500,00 1.410.347.100,00 909.868.910,00

% 23,01 46,26 87,55 94,02 90,99

2.2 Belanja Langsung Rencana 333.078.875.594,63 292.146.797.854,50 291.954.032.508,50 493.473.744.704,00 551.138.505.052,00

Realisasi 282.184.312.813,00 266.667.484.635,00 227.839.617.481,00 348.776.927.438,69 465.329.844.712,78

% 84,72 91,28 78,04 70,68 84,43

Jumlah Belanja Rencana 723.226.356.960,70 757.677.024.637,33 841.514.125.776,26 1.090.758.629.743,42 1.213.083.477.952,95

Realisasi 650.757.540.486,00 683.014.354.153,40 756.346.678.104,00 925.917.999.266,69 1.100.319.381.093,32

% 89,98 90,15 89,88 84,89 90,70

Surplus/(Defisit) Rencana (126.873.028.456,69) (86.697.847.378,56) (82.860.504.247,03) (131.204.070.689,64) (198.961.814.691,31)

Realisasi (33.600.439.876,13) 1.243.691.134,92 35.775.994.034,73 65.357.933.831,98 (44.513.971.264,09)

% 26,48 (1,43) (43,18) (49,81) 22,37



BAB III - 23

Tabel III. 6

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kab. Pamekasan Tahun 2008 s.d 2012

NO URAIAN Total Belanja untuk

Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran) %

1 Tahun Anggaran 2010 528.507.060.623,00 886,792,442,780.84 50,09

2 Tahun Anggaran 2011 577.141.071.828,00 1,113,930,894,238.31 51,81

3 Tahun Anggaran 2012 634.989.536.380,54 1,267,620,125,082.96 59,60

Sumber : APBD Kab. Pamekasan

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, APBD Kabupaten Pamekasan

mengalami defisit walaupun masih dibawah ketentuan yang berlaku.

Kedepan, hal tersebut menjadi tantangan untuk mencari sumber pndapatan

daerah secara optimal baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi guna

pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Berikut disajikan

kemampuan keuangan Kabupaten Pamekasan tahun 2010 s.d 2012:

Tabel III. 7 Surplus/(Defisiit) Riil Anggaran Kabupaten Pamekasan

NO URAIAN TAHUN

2010 2011 2012

1 Realisasi Pendapatan Daerah 792.122.672.138,73 991.275.933.098,67 1.055.805.409.829,24

2 Dikurangi Realisasi Belanja Daerah 756.346.678.104,00 925.917.999.266,69 1.100.319.381.093,32

3 Surplus/(Defisit) Anggaran 35.775.994.034,73 65.357.933.831,98 (44.513.971.264,08)

4 Dikurangi Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

10.199.693.987,20 16.012.557.925,31 11.017.497.609,29

5 Surplus/(Defisit) Riil 25.576.300.047,53 9.345.375.906,67 (55.531.468.873,37)

Sumber: Diolah dari Data DPPK Kabupaten Pamekasan 2010 – 2012

Dalam rangka menutup defisit tersebut, pemerintah Kabupaten Pamekasan

mengupayakan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada

tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Berikut dapat dilihat

komposisi penutup defisit riil anggaran pada 3 (tiga) tahun terakhir:


BAB III - 24

Tabel III. 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Pamekasan (Rp. 000)

NO URAIAN TAHUN

2010 2011 2012

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

94.298.216.547,00 120.24 6.070.689,64 172.000.337.046,31

2 Pencarian Dana Cadangan 0,00 0,00 40.220.742.645,00

3 Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang di Pisahkan

0,00 2.300.000.000,00 135.274.000,00

4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

2.211.804.095,00 0,00 0,00

6 Penerimaan Piutang Daerah 159.750.000,00 0,00 0,00

Sumber : APBD Kabupaten Pamekasan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) selama 3 (tiga) tahun bersumber

dari: Pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana

perimbangan serta pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Lebih jelasnya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 9

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Pamekasan 2010 s.d 2012

NO URAIAN TAHUN

2010 2011 2012

1 Jumlah SILPA 120.246.070.689,64 172.000.337.046,31 156.283.246.380,34

2 Pelampauan Penerimaan PAD 5.727.037.563,28 14.944.884.478,38 17.413.573.845,70

3 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan

24.755.147.447,22 13.433.611.070,51 27.438.546.783,90

4 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.986.865.599,00 3.342.878.496,00 (4.172.902.523,00)

5 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya

85.167.447.672,26 164.840.630.476,73 112.764.096.859,63

6 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Sebelumnya

Terealisasikan

10.223.156,00 28.789.326,00

0.00

7 Kegiatan Lanjutan - 30.311.937.724,00 46.470.091.899,00

Sumber : APBD Kabupaten Pamekasan


BAB III - 25

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA

PRIORITAS UTAMA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan dibutuhkan

pendanaan untuk memenuhi belanja daerah. Guna mengetahui

perkembangan penggunaan belanja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.10

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta

Prioritas Utama Kabupaten Pamekasan (Rp. 000)

NO URAIAN 2010 2011 2012

RATA-RATA PERTUMBUHAN

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

A Belanja Tidak

Langsung 528.507.060.623,00 577.141.071.828,00 634.989.536.380,54 14.62

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

422.485.121.163,00 473.688.586.729,00 540.540.187.084,00 14.11

2 Belanja Bunga 26.344.146,00 18.243.400,00 10.164.801,44 (59.66)

3 Belanja Hibah 33.425.304.435,00 32.878.458.171,00 43.014.657.550,00 30.01

4 Belanja Bantuan Sosial

34.915.738.260,00 31.994.877.594,00 11.200.953.415,00 (69.17)

5 Belanja Bagi Hasil 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00 0

6 Belanja Bantuan Keuangan

33.904.768.119,00 35.370.558.834,00 37.533.704.620,00 8.28

7 Belanja Tidak Terduga

1.969.784.500,00 1.410.347.100,00 909.868.910,00 (49.69)

B Belanja Langsung

227.839.617.481,00 348.776.927.438,69 465.329.844.712,78 59.95

1 Belanja Pegawai 18.667.693.970,00 30.005.217.660,00 43.343.962.620,00 74.82

2 Belanja Barang dan Jasa

107.728.134.967,00 157.631.052.383,00 222.525.291.768,00 64.33

3 Belanja Modal 101.443.788.544,00 161.158.657.395,69 199.460.590.324,78 53.20

C Pembiaayaan Pengeluaran

10.199.693.987,20 6.012.557.925,00 11.017.497.609,00 (2.70)

1 Pembentukan Dana Cadangan

9.271.945.687,20 14.294.559.625,31 4.516.284.386,54 (41.32)

2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

700.000.000,00 1.650.000.000,00 6.349.425.922,75 352.67

3 Pembayaran Pokok Utang

67.998.300,00 67.998.300,00 151.787.300,00 123.22

4 Pembayaran Dana Titipan

159.750.000,00 0,00 0,00 (100)

TOTAL (A+B+C) 766.546.372.091,20 931.930.557.195,69 1.111.336.878702,32 29.42

Sumber Data : APBD Kabupaten Pamekasan


BAB III - 26

3.3.2. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Perhitungan kerangka pendanaan pada analisis penerimaan APBD tahun-

tahun sebelumnya perlu dilakukan. Analisis tersebut digunakan sebagai

dasar acuan untuk proyeksi penerimaan masing-masing sumber

pendapatan. Dari analisis yang telah dilakukan, untuk PAD selama 5 (lima)

tahun terakhir naik rata-rata 23.18 prosen per tahun, dana transfer

diproyeksikan naik rata-rata 12.72 prosen per tahun, sedangkan lain-lain

pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik rata-rata 10% per tahun.

Dalam membiayai pembangunan yang akan datang, perlu diproyeksikan

kerangka pendanaan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

beserta rencana penggunaannya. Berikut disajikan proyeksi kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah:

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah

yang akan dikelola Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama lima tahun ke

depan tahun anggaran 2013 s.d 2018 yang meliputi: proyeksi pendapatan

daerah, proyeksi belanja yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang

meliputi belanja tidak langsung maupun pembelanjaan langsung, serta

proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam

rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.

Penyusunan proyeksi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan

selama lima tahun ke depan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang

diperoleh berdasarkan analisis data historis keuangan daerah beberapa

tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan, belanja serta

pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi ke depan, prediksi belanja-

belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun

ke depan.


BAB III - 27

3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi sumber pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan dari tahun

anggaran 2013 hingga tahun 2018 seperti terlihat pada Gambar III.15.

berikut ini.

Grafik III.15

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Sumbernya (Jutaan Rupiah)

Grafik III.15. di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2018,

ketergantungan keuangan Kabupaten Pamekasan pada dana perimbangan

masih cukup tinggi yaitu sekitar 86,35% pada tahun 2013 dan diharapkan

perannya akan makin berkurang mencapai 82,86% pada tahun 2018,

sementara PAD yang ditargetkan mampu meningkat rata-rata 10,61% per

tahun, yang pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 8,59%, pada

akhir 2018 diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 12,84% (lihat

Grafik III.16).

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan Asli Daerah 102,698,2 126,503,6 155,827,2 191,947,9 236,441,5 291,248,6

Pendapatan Transfer 1,032,888 1,164,271 1,312,366 1,479,299 1,667,466 1,879,568

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 60,607,38 66,668,12 73,334,93 80,668,42 88,735,26 97,608,79

Total Pendapatan 1,196,193 1,357,443 1,541,528 1,751,916 1,992,643 2,268,425


BAB III - 28

Grafik III.16

Proyeksi Kontribusi Sumber Pendanaan Daerah (%)

Tahun 2013-2018

Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan proporsi PAD secara

signifikan, sebaliknya terjadi penurunan proyeksi pendapatan dari dana

perimbangan, hal tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan

perundangan, yaitu dalam Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah yang memberikan pengelolaan pendapatan BPHTB dan

PBB kepada daerah, sehingga masuk dalam kelompok PAD yang semula

merupakan kelompok pendapatan dari dana perimbangan pajak. Selanjutnya

pada tahun 2013 sampai dengan 2018 peningkatan PAD diproyeksikan akan

tumbuh sebesar 10,61% per tahun, dana perimbangan sebesar 12,72%

dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10 %, proyeksi pertumbuhan

pendapatan tersebut diperhitungkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan

masing-masing jenis pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta

proyeksi perkembangan ekonomi makro Kabupaten Pamekasan.

Dengan mendasarkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten

Pamekasan empat periode sebelumnya 23,18% (kondisi tidak normal atas

lonjakan penerimaan PAD karena masuknya dana BLUD dan BPHTP), maka

proyeksi pertumbuhan PAD pada pendapatan daerah dapat dilihat pada

gambar berikut.

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8.59%

9.32%

10.11%

10.96%

11.87%

12.84%

86.35%

85.77%

85.13%

84.44%

83.68%

82.86%

5.07%

4.91%

4.76%

4.60%

4.45%

4.30%

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Transfer

Pendapatan Asli Daerah


BAB III - 29

Grafik III. 17

Proyeksi PAD Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013 s.d 2018 (dalam Jutaan rupiah)

Untuk meningkatkan PAD seperti yang diproyeksikan di atas, masih banyak

yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Yaitu

dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi

objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi, dan pengelolaan sumber

daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya konkrit bagi

peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan

daerah Kabupaten Pamekasan. Salah satunya adalah memanfaatkan

peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang menurut Undang Undang

Pajak yang baru akan dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.

-

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pajak DaerahRetribusi DaerahHasil Pengololaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sahTotal PAD


BAB III - 30

3.3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang

didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung

dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-

rencana strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan lima tahun kedepan

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu

juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi

penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam

beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Hingga

tahun 2012, komposisi belanja daerah Kabupaten Pamekasan terdiri dari pos

belanja langsung (45,43%) dan pos belanja tidak langsung (54,57%).

Untuk lima tahun ke depan, belanja daerah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan diproyeksikan, sebagai berikut :

Grafik III.18

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013 s.d 2018 (dalam jutaan rupiah)

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja Tidak Langsung 756,073, 862,906, 984,835, 1,123,99 1,282,81 1,464,07

Belanja Langsung 470,921, 523,473, 582,601, 649,230, 729,011, 804,402,

Total 1,226,99 1,386,38 1,567,43 1,773,22 2,011,82 2,268,47


BAB III - 31

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Pamekasan 5 tahun ke depan akan lebih

banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja tidak langsung berisi belanja

pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial rata-rata adalah sebesar 66,02

% dari total Belanja Daerah, sedangkan belanja langsung yang merupakan

belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan dan

pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan, proyeksi komposisi

belanja langsung rata-rata adalah sebesar 33,98% dari total Belanja Daerah.

Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 13,08%

yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja langsung direncanakan

sebesar 11,30%, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung adalah

sebesar 14,13%.

Belanja Tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang rata-rata

mencapai 83,38% dari belanja tidak langsung atau 52,04% dari total belanja

daerah. Belanja pegawai ini merupakan belanja untuk pembayaran gaji/uang

representasi dan tunjangan seluruh pegawai dan anggota DPRD Kabupaten

Pamekasan dan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 15% setiap tahunnya.

Grafik III.19

Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (dalam %)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015 2016 2017 2018

87.5583.38 83.38 83.38 83.38 83.38

4.26 4.06 4.06 4.06 4.06 4.065.4 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah DesaBelanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga


BAB III - 32

NO BELANJA TIDAK

LANGSUNG

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Belanja Pegawai 87,55 83,38 83,38 83,38 83,38 83,38

2 Belanja Bunga 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Belanja Hibah 2,02 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96

4 Belanja Bantuan Sosial 4,26 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

Belanja Bagi Hasil

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa

0,30 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

5 Belanja Bantuan

Keuangan 5,40 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24

6 Belanja Tidak Terduga 0,45 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja hibah akan meningkat pada tahun 2017 sejalan dengan rencana

adanya Pemilukada pada tahun yang bersangkutan. Belanja bantuan sosial

yang merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan belanja tidak terduga

direncanakan disediakan secara konstan untuk mengantisipasi pembiayaan

bila terjadi keadaan darurat yang memerlukan biaya besar.

3.3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi

belanja daerah Kabupaten Pamekasan, maka jumlah pendapatan yang ada

tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau

terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan

daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.


BAB III - 33

Grafik III.20

Proyeksi Surplus/(Defisit) APBD Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013 s.d 2018 (dalam jutaan rupiah)

(Rp. 000.000)

NO. URAIAN TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 PENDAPATAN

DAERAH

1.177.133,00 1.357.443,00 1.541.528,00 1.751.916,00 1.992.643,00 2.268.425,00

2 BELANJA DAERAH 1.269.985,00 1.386.380,00 1.567.436,00 1.773.223,00 2.011.824,00 2.268.477,00

3 URPLUS/(DEFISIT) (92.852,00) (28.936,00) (25.907,00) (21.307,00) (19.181,00) (51,00)

4 PEMBIAYAAN

DAERAH

92.852,00 28.936,00 25.907,00 21.307,00 19.181,00 51,00

5 PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

106.674,00 42.087,00 39.058,00 34.458,00 32.332,00 13.202,00

6 PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

13.822,00 13.151,00 13.151,00 13.151,00 13.151,00 13.151,00

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan lima tahun ke depan dalam

pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin meningkatkan

peran pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan

berupaya untuk menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui

manajemen pengelolaan kegiatan yang lebih baik. Oleh karenanya proyeksi

rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah 13,08% lebih kecil dari rata-

1,226,994.95 1,386,380.09

1,567,436.58 1,773,223.37

2,011,824.65

2,268,477.02

(30,801.29) (28,936.88) (25,907.69) (21,307.17) (19,181.13) (51.07)

(500,000.00)

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN


BAB III - 34

rata pertumbuhan pendapatan daerah yang mencapai 13,65%. Sehingga

defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan semakin berkurang.

Tabel III.11

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (Rp. 000.000)

NO URAIAN PROYEKSI

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Pendapatan 1.177.133,00 1.357.443,00 1.541.528,00 1.751.916,00 1.992.643,00 2.268.425,00

2 Pencairan Dana

Cadangan

(sesuai Perda)

0 0 0 0 40.000,00 0

3 Sisa Lebih Riil

Perhitungan

Anggaran

106.674,00 42.087,00 39.058,00 34.458,00 32.332,00 13.202,00

Total

Penerimaan

1.283.807,00 1.399.530,00 1.580.586,00 1.786.374,00 2.064.975,00 2.281.627,00

Dikurangi:

4 Belanja dan

Pengeluaran

Pembiayaan

yang Wajib dan

Mengikat serta

Prioritas Utama

572.181,00 629.399,00 692.339,00 761.572,00 837.730,00 921.503,00

5 Kapasitas Riil

Kemampuan

Keuangan

781.299,00 853.578,00 944.835,00 1.059.130,00 1.201.440,00 1.373.316,00

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan Data Diolah

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas,

maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas

daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat

dimanfaatkan seefektif mungkin. Berikut disajikan rencana penggunaan

kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan:


BAB III - 35

Tabel III. 12

Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (Rp. 000)

NO URAIAN PROYEKSI TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

I Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

781.299,00 853.578,00 944.835,00 1.059.130,00 1.201.440,00 1.373.316,00

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I

II.a Belanja Langsung 469.298,00 523.473,00 585.601,00 649.230,00 729.011,00 804.402,00

II.b Pembentukan Dana Cadangan

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0

Dikurangi:

II.c Belanja Langung yang Wajib dan Mengikat

50.718,19 56.378,04 62.746,13 69.922,07 78.514,48 86.634,00

II.d Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat

13.151,00 13.151,00 13.151,00 13.151,00 13.151,00 13.151,00

II Total Rencana Pengeluaran (II.a+II.b-II.c-II.d)

409.428,81 457.943,96 510.703,87 870.156,93 641.345,52 704.616,90

Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran (I-II)

371.870,19 395.634,04 434.131,13 488.973,07 560.094,48 668.699,10

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II

III.a Belanja Tidak Langsung 800.686,00 862.906,00 984.935,00 1.123.000,99 1.282.000,81 1.464.000,07

Dikurangi

III.b Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat

385.825,81 467.271,96 550.703,87 634.027,92 721.906,33 795.300,97

III Total Rencana Pengeluaran (III.a-III.b)

414.860,19 370.395,04 434.131,13 488.973,07 560.094,48 668.699,10

Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I-II-III)

0 0 0 0 0 0

Sumber : Bappeda Kab. Pamekasan Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, dari tahun 2013 sampai

dengan tahun 2018, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berkisar

Rp. 470.921 juta sampai dengan Rp. 804.402,00 juta yang dalam

penggunaannya melalui pendekatan 3 (tiga) prioritas yaitu:


BAB III - 36

1. Prioritas Pertama, dialokasikan untuk pembangunan yang langsung

mencapai visi misi kepala daerah;

2. Prioritas Kedua, dialokasikan untuk pembangunan yang terkait dengan

urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah lainnya sebagai

pendukung visi misi kepala daerah;

3. Prioritas Ketiga, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung

seperti Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja

Tidak Langsung Lainnya yang dianggarkan menyesuaikan kemampuan

keuangan daerah.

Lebih jelasnya alokasi penggunaan dana untuk masing-masing prioritas per

tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.13 Pendanaan Prioritas

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s.d 2018 (Rp. 000)

URAIAN TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja Wajib dan Mengikat

572.181,00 629.399,00 692.339,00 761.572,00 837.730,00 921.503,00

Prioritas Pertama (Visi Misi)

409.428,81 457.943,96 510.703,87 870.156,93 641.345,52 704.616,90

Prioritas Kedua (Urusan Lainnya)

371.870,19 395.634,04 434.131,13 488.973,07 560.094,48 668.699,10

Prioritas Ketiga (Belanja Tidak Langsung Selain Gaji)

0 0 0 0 0 0

Jumlah 1.353.480,00 1.482.977,00 1.637.174,00 1.820,702,00 2.039.170,00 2.294.819,00

Sumber : DPPKA Kab. Pamekasan Data Diolah


BAB IV - 1

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang

diperkirakan terjadi lima tahun ke depan setelah memperhatikan permasalahan

yang dihadapi 5 (lima) tahun sebelumnya yang dihadapi Pemerintah Kabupaten

Pamekasan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana

pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui

permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan

kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Potensi ekonomi Kabupaten Pamekasan terutama bertumpu pada tiga

sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran

serta jasa-jasa.Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan upaya-upaya

sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan

pertumbuhan ekonomi rakyat.Upaya yang dilakukan sangat dipengaruhi baik

oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal terdiri dari kebijakan

Pemerintah Pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah Pulau dan

Kepulauan Madura, serta perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur

umumnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga sangat dipengaruhi

kondisi non ekonomi berupa situasi sosial politik yang kondusif dan stabil.

Sedangkan faktor internal terdiri dari serangkaian upaya yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mendukung dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiscal atau APBD, penguatan

kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM), koperasi, industri pengolahan, pariwisata dan

perdagangan, serta penyediaan infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan

pasar-pasar.


BAB IV - 2

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation”

antara kinerja pembangunan Kabupaten Pamekasan yang dicapai saat ini

dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang

dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan

visi dan misi kepala daerah yang telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan

pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman yang dihadapi Kabupaten Pamekasan.

Permasalah pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan

pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam

perumusan sasaran RPJMD. Indentifikaasi permasalahan pembangunan dapat

diverifikasi dari informais pada gambaran umum daerah dan sumber informasi

lainnya yang relevan.

Adapun permasalahan pembangunan secara umum yang terjadi di

Pamekasan dan kedepannya menjadi perhatian yang serius dari Pemkab

Pamekasan untuk ditindak lanjuti lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1) Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Kurangnya Sarana

Prasarana Pelayanan Medis

a) Pendidikan masih belum secara konsisten berfungsi sebagai eskalator

yang menjamin mobilitas vertikal warga masyarakat. Secara umum,

kondisi dan kualitas pendidikan masyarakat umumnya masih

membutuhkan banyak pembenahan, bukan saja dari segi

ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang belum merata,

tetapi juga akses dan kesadaran masyarakat akan arti penting

pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan. Kelangsungan

pendidikan anak seringkali masih terkendala kewajiban anak untuk

mencari nafkah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

dan orang tuannya.

Angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten

Pamekasan cenderung menurun. Angka rata-rata lama sekolah terus

membaik dari 4,73 (2006) menjadi 5,25 (2008), namun masih sangat

rendah karena hanya setingkat SD bukan setingkat pendidikan dasar.


BAB IV - 3

APK SD/MI dan SMA/SMK/MA masih fluktuatif. APK SD di tahun 2009

sebesar 111 prosen, tetapi tahun 2010 turun menjadi 103,56 prosen.

APK SMA di tahun 2009 sebesar 66 prosen, tahun 2010 naik menjadi

80 prosen, dan tahun 2011 naik kembali menjadi 86. Rasio

ketersediaan untuk jenjang SD sudah cukup memadai, tetapi untuk

jenjang SMP dan SMA masih kurang. Rasio guru, murid untuk jenjang

SD/MI/SMP/MTs sudah cukup memadai, namun untuk jenjang SMP

dan SMA/MA masih kurang.

b) Akses masyarakat (miskin) terhadap layanan kesehatan umumnya

masih kurang, meski sebagian besar telah ditangani melalui program

Jamkesmas/Jamkesda. Kebijakan subsidi kesehatan dalam banyak hal

hanya membantu mengganti biaya berobat, tetapi tidak mengganti

upah/penghasilan si miskin yang hilang selama mereka sakit. Fasilitas

layanan kesehatan yang ada, dalam banyak juga masih belum

sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Relatif Lambat

Dari tahun ke tahun sektor pertanian masih mendominasi PDRB

Kabupaten Pamekasan. Struktur ekonomi agraris yang menjadi sektor

ekonomi Pamekasan belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Pamekasan sehingga masih berada di bawah rata-rata

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2009 sampai

dengan tahun 2012 menjadi yang utama/yang terbesar Di sisi lain sektor

Perdagangan, restoran dan Hotel secara pelan dan pasti meningkat

walaupun belum cukup signifikan.

Dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

dan meningkatnya aktivitas perekonomian rakyat di Kabupaten

Pamekasan, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf

kesajahteraan dan peningkatan IPM secara signifikan. Sebagian besar

masyarakat Kabupaten Pamekasan umumnya masih berpendidikan

rendah, belum memiliki kemampuan atau daya beli yang layak, dan tidak


BAB IV - 4

pula didukung oleh kondisi kesehatan keluarga yang benar-benar

memadai, sehingga secara umum kondisi IPM masyarakat Kabupaten

Pamekasan masih membutuhkan berbagai pembenahan.

3) Tingginya Angka Kemiskinan Dan Masih Terbatasnya Perluasan

Dan Penyediaan Lapangan Kerja

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan

(TNP2K) pada tahun 2011, jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan

sebanyak 179.200 jiwa. Jumlah ini setara dengan 20,94 prosen penduduk

Pamekasan berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan yang

cukup tinggi ini disebabkan beberapa hal antara lain:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi

keluarga miskin belum optimal

b. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin

c. Aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usahan skala mikro masih

rendah

d. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin.

Beberapa sektor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kemiskinan

di Kabupaten Pamekasan adalah :

a. Pengembangan Sektor Koperasi dan UKM, melalui perkuatan modal

koperasi, volume usaha koperasi, peningkatan jumlah koperasi

utamanya sebagai koperasi sehat dan peningkatan jumlah anggota

koperasi.

b. Menumbuh kembangkan koperasi utamanya pada wilayah wilayah

pedesaan merupakan bentuk pemberdayan dan pengembangan

ekonomi kerakyatan berbasis kemampuan lokal, berkembangnya

koperasi pada banyak wilayah akan mendukung kelancaran arus

distribusi barang dan jasa serta akan meningkatkan jumlah uanmg

yang beredar dan berputar yang akan mendorong tingkat

pertumbuhan ekonomi.


BAB IV - 5

c. Pengembangan Industri dan Perdagangan,melalui pengembangan

cluster/wilayah industri kecil/kerajinan/industri kreatif bercirikan

Madura yang Islami, melalui pengembangan industri dan

perdagangan dengan model ini, akan mempermudah pembinaan,

pengawasan, sehingga kualitas tetap dapat terjaga serta

menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat antar pengusaha

kecil/mikro dan menengah pada cluster/wilayah yang dikembangkan.

d. Belum Memadainya Infrastruktur Daerah (Jalan/Jembatan,

Infrastruktur Irigasi, Perumahan Dan Permukiman Termasuk Jalan

Desa/Lingkungan)

4) Pengaruh Berkembangnya Teknologi yang Semakin Maju

Pasca pembangunan Jembatan Suramadu dan penetrasi teknologi

informasi, termasuk televisi dan internet, dalam beberapa kasus tentu

akan melahirkan pergeseran gaya hidup dan aspirasi sosial-ekonomi

masyarakat yang cenderung lebih konsumtif, yang ujung-ujungnya akan

dapat menyebabkan terjadinya pengurasan sumber-sumber dana

masyarakat ke luar daerah. Generasi muda yang seharusnya menjadi

tulang punggung pembangunan di masa depan, bukan tidak mungkin

justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rawan menghadapi

godaan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang makin konsumtif

dan permisif.

5) Masih Lemahnya Perencanaan Pembangunan dan Belum

Mandirinya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Daerah

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

berbagai kegiatan serta pengawasan program pembangunan secara

umum masih belum berkembang optimal. Keterlibatan masyarakat dalam

proses perencanaan program yang bottom-up planing, seringkalil masih

belum berkembang akibat keterbatasan pendidikan dan kurangnya akses

masyarakat terhadap saluran untuk menyalurkan aspirasi sosial-politiknya.


BAB IV - 6

Demikian pula Kemandirian bagi tataran pemerintahan tercermin dalam

kemampuan pembiayaan dengan kempuan dan kekuatan sendiri, tanpa

harus bergantung dengan pihak luar.Kemandirian ini dapat dilihat dari

beberapa aspek yaitu rasio PAD terhadap APBD, rasio keuangan daerah,

optimalisasi PDRB, perimbangan perbandingan pendapatan perkapita

dengan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun rasio PAD terhadap APBD

yang ada di Kabupaten Pamekasan rata-rata sekitar 6,54 %.di masa yang

akan datang PAD kabupaten Pamekasan dapat mencapai 5,00% terhadap

APBD.

6) Kurang Optimalnya Pelayanan Reformasi Birokrasi Dan

Pelayanan Publik

Permasalahan yang terjadi dalam urusan pemerintahan umum antara

lain:

a. Belum dilaksanakannya secara merata Standar Pelayanan Minimum

(SPM);

b. Belum tersusunnya SOP;

c. Belum konsistennya penerapan Pola Pengembangan Karir sehingga

kelayakan pegawai di setiap SKPD dan rasio pelayanan tidak

seimbang, penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi dan

latar belakang pendidikan, mutasi pegawai terlalu cepat, aturan yang

berubah-rubah sehingga sulit mencapat tingkat profesionalitas

seperti yang diharapkan.

4.1. Faktor Penghambat Dan Pendorong Permasalahan Pembangunan Dan

Pengembangan

Dengan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki Kabupaten

Pamekasan sebagaimana telah diuraikan di atas, serta memperhatikan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 yang

diperkirakan tumbuh sebesar 6,32 prosen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan

tahun 2010 sebesar 5,75 prosen, maka pertumbuhan ekonomi tahun-tahun

yang akan datang diharapkan dapat tumbuh lebih pesat lagi. Pertumbuhan


BAB IV - 7

ekonomi sampai dengan tahun 2012 tersebut terutama didukung oleh kinerja

sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa, selengkapnya dapat

dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV.1

Agregat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2008 s.d 2011

NO LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010* 2011** 2012***

1 Atas Dasar Harga Berlaku

1. PDRB (Juta Rupiah) 3.965.510,07 4.385.414,21 4.916.858,68 5.615.288,48 6.360.325,89

2. PDRB Per Kapita (Rupiah) 5.116.991,87 5.580.330,35 6.177.594,53 7.015.637,85 7.769.172,00

3.

Pendapatan Regional (Juta

Rupiah)

3.606.940,10 3.988.874,10 4.471.965,97 5.107.212,80 5.607.303,70

4. Pendapatan Regional Perkapita

(Rupiah)

4.654.302,43 5.075.742,93 5.618.626,50 6.380.857,48 6.956.375,83

II

Atas Dasar Harga Konstan

(2000)

1. PDRB (Juta Rupiah) 1.953.007,33 2.054.203,80 2.172.391,96 2.307.330,72 2.453.183,98

2. PDRB Per Kapita (Rupiah) 2.520.110,27 2.613.923,16 2.729.253,40 2.882.558,92 2.996.012,58

3.

Pendapatan Regional (Juta

Rupiah)

1.776.411,53 1.868.457,55 1.975.840,56 2.098.566,86 2.205.951,97

4. Pendapatan Regional Perkapita

(Rupiah)

2.292.235,60 2.377.565,69 2.482.467,49 2.621.910,73 2.731.802,44

5. Jumlah Penduduk Pertengahan

Tahun

774.969 785.870 795.918 807.828 818.662

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara

Kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dalam kurun waktu Tahun 2008 -2012 dapat dilihat pada Tabel IV.2.


BAB IV - 8

Tabel IV.2

Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Pamekasan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2008 s.d 2012 (%)

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010* 2011** 2012***

1. Pertanian 50,19 49,47 49,24 48,59 48,34

2. Pertambangan & Penggalian 1,12 1,09 1,02 1,00 0,94

3. Industri Pengolahan 3,02 2,99 2,94 2,91 2,92

4. Listrik, Gas & Air Bersih 0,99 0,96 0,94 0,90 0,88

5. Konstruksi 4,79 4,98 5,09 5,35 5,22

6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran 16,05 16,46 16,81 17,68 18,13

7. Pengangkutan & Komunikasi 4,04 4,09 4,11 4,08 4,17

8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan

6,53 6,55 6,53 6,46 6,50

9. Jasa - Jasa 13,26 13,41 13,32 13,03 12,90

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara

Dalam tabel di atas jelas menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi dalam

perekonomian Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh tiga sektor

andalan yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta

sektor jasa-jasa.

Sumbangan sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB terutama

terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan yaitu sebesar 50,19 prosen

pada tahun 2008, sebesar 49,47 prosen pada tahun 2009, sebesar

49,24 prosen pada tahun 2010, sebesar 48,59 prosen pada tahun 2011, dan

sebesar 48,34 prosen pada tahun 2012.

Sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap

peningkatan PDRB terutama terjadi pada sub sektor perdagangan besar dan

eceran yaitu sebesar 16,05 prosen pada tahun 2008, sebesar 16,46 prosen

pada tahun 2009, sebesar 16,81 prosen pada tahun 2010, sebesar

17,68 prosen pada tahun 2011, dan sebesar 18,13 prosen pada tahun 2012.

Sedangkan sumbangan sektor jasa-jasa terhadap peningkatan PDRB

terutama terjadi pada sub sektor pemerintahan umum yaitu sebesar

13,26 prosen pada tahun 2008, sebesar 13,41 prosen pada tahun 2009,

sebesar 13,32 prosen pada tahun 2010, sebesar 13,03 prosen pada tahun

2011, dan sebesar 12,90 prosen pada tahun 2012.


BAB IV - 9

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013

sebesar 6,52 prosen, dan proyeksi tahun 2018 sebesar 7,51 prosen, strategi

yang diterapkan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan aksesibilitas, kualitas dan kuantitas pelayanan

dasar bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat Pamekasan

menjadi lebih cerdas dan sehat;

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, komoditas hasil

laut, serta usaha perikanan;

3. Membangun dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah(UMKM) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan

peningkatan produktivitas serta daya saing dan kemandirian UMKM di

pasar dalam dan luar negeri;

4. Meningkatkan kualitas hasil industri kecil dan menengah terutama produk-

produk unggulan daerah seperti batik Madura;

5. Mengembangkan dan memberikan perhatian secara khusus terhadap

komoditas unggulan melalui pemberdayaan masyarakat serta penyediaan

sarana dan prasarana pendukung pengembangan agribisnis;

6. Meningkatkan pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan

pemasaran;

7. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta

pengembangan promosi pariwisata secara konsisten dan

berkesinambungan terutama wisata religi;

8. Meningkatkan dan percepatan pembangunan dan pengembangan,

pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur yang menunjang

pembangunan sektor pertanian dan wilayah perdesaan.


BAB IV - 10

4.2. Isu Strategis

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan

yang akan dihadapi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013-2018, maka

dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang akan

muncul selama lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis yang mengemuka menjadi bahan pertimbangan dalam

merumuskan kebijakan utama pembangunan lima tahun ke depan yang sesuai

dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Beberapa informasi dari masing-masing isu strategis ini, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan layanan

kesehatan dengan pokok –pokok informasi sebagai berikut :

a. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pamekasan,

meningkat dari tahun ke tahun yaitu, sebesar 63,13 prosen pada

2008, sebesar 63,81 prosen untuk tahun 2009, pada tahun 2010

menjadi sebesar 64,60 prosen, sebesar 65,48 prosen pada tahun

2011, dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 65,72 prosen.

b. Peningkatan dari tahun ke tahun ini, merupakan hal positif, namun

demikian dikaitkan dengan level IPM yang harus ditempuh, masih

berada pada level “menengah bawah” oleh sebab itu, perlu dilakukan

upaya Lanjutan dalam rangka menuju level “menengah atas”

c. Peningkatan asesbilitas dan peningkatan kualitas pendidikan serta

optimalisasi layanan kesehatan dengan biaya yang murah terjangkau.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPM dilakukan melalui

optimalisasi menuju meningkatnya rata-rata pendidikan bagi masyarakat

Kabupaten Pamekasan, meningkatnya usia harapan hidup serta

meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.


BAB IV - 11

2. Perlunya perluasan penyediaan lapangan kerja dalam upaya

menekan angka kemiskinan, dengan pokok – pokok informasi sebagai

berikut :

a. Tingkat kesempatan kerja Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sebesar

96,58 prosen, dan terjadi peningkatan menjadi sebesar 97,82 prosen

pada tahun 2009. Adapun pada tahun 2010 terjadi penurunan

menjadi sebesar 96,47 prosen, pada tahun 2011 terjadi peningkatan

menjadi sebesar 97,11 prosen, dan pada tahun 2012 naik lagi

menjadi 97,70 prosen.

b. Kondisi data ini menggambarkan informasi positif, namun demikian,

masih diperlukan upaya lanjutan melalui penyediaan lapangan kerja

dalam rangka menekan angka pengangguran menjadi sekecil

mungkin.

c. Berdasarkan pendataan terakhir, angka kemiskinan Kabupaten

Pamekasan 20,94 prosen. Ini berarti masih memerlukan upaya untuk

menekan lebih rendah pada tahun – tahun mendatang.

d. Berbagai bantuan telah diberikan kepada masyarakat miskin melalui

pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan secara gratis

(terjangkau), pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, bantuan

bahan pangan pokok, serta berbagai program/kegiatan lainnya.

Namun karena kondisi keterbatasan APBD program yang dibebankan

belum mampu menangani secara menyeluruh

e. Untuk itu, dalam rangka menekan angka kemiskinan, masih

diperlukan keterlibatan para pelaku ekonomi dan atau masyarakat

peduli kemiskinan maupun upaya penguatan usaha mandiri melalui

program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.


BAB IV - 12

3. Laju pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal perlu didorong

supaya lebih cepat, dengan pokok – pokok informasi sebagai berikut :

a. Dominasi sektoral PDRB Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun

berada pada sektor pertanian, baru perdagangan dan jasa.

b. Struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan meerupakan struktur

ekonomi agraris, sehingga dalam menunjang pertumbuhan ekonomi

relatif lambat, upaya intensifikasi pertanian maupun jaring distribusi

dan pemasaran hasil produk pertanian perlu dikembangkan sehingga

tingkat pertumbuhan ekonomi juga dapat didorong dari sektor lain.

c. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sebesar

5,53 prosen, yang kemudian menjadi sebesar 5,18 prosen, pada

tahun 2009, dan selanjutnya berturut-turut meningkat sebesar 5,75

prosen pada tahun 2010, sebesar 6,21 prosen pada tahun 2011 dan

diproyeksi sebesar 6,32 prosen pada tahun 2012.

d. Dikaitkan dengan laju pertumbuhan masing-masing sektor masih

perlu dipacu lebih cepat. Untuk itu, diperlukan upaya lanjutan untuk

menggeser dominasi struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan dapat

melaju relatif lebih cepat dan kontribusi sektor lain utamanya

perdagangan dan jasa untuk tahun ke depan harus mampu

dikembangkan, karena pada sektor tesebut Kabupaten Pamekasan

masih memiliki peluang untuk tetap di atas Kabupaten Sampang dan

Sumenep.

e. Kurangnya penanaman investasi bentuk industri relatif sedikit,

berakibat cakupan penyerapan tenaga kerja relatif kecil, untuk itu,

diperlukan upaya lanjutan guna menarik investasi di Kabupaten

Pamekasan.


BAB IV - 13

4. Perkembangan Teknologi informasi menimbulkan kekhawatiran

terhadap pengikisan budaya agamis, dengan pokok – pokok

informasi sebagai berikut :

a. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta telah

beroperasinya Jembatan Suramadu dan akan tumbuhnya kawasan

industri/perdagangan, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap

perubahan pola kehidupan masyarakat Pamekasan, baik sosial

budaya maupun sosial ekonomi

b. Pada sisi lain masyarakat Pamekasan memiliki budaya agamis yang

perlu dipertahankan. Untuk itu, dalam merespons kondisi di atas,

diperlukan upaya lanjutan untuk tetap melestarikan budaya agamis di

lingkungan masyarakat Pamekasan.

5. Perlunya Pengelolaan Lingkungan Secara Arif Untuk Menghadapi

Globalisasi dan Perubahan Iklim, dengan pokok-pokok informasi

sebagai berikut:

a. Terjadinya globalisasi di berbagai sektor selain berdampak positif

namun juga mempunyai dampak negatif. Berkembangnya

perekonomian masyarakat dan berkembangnya investasi sering

berdampak terhadap banyaknya pengelolaan sumber daya alam yang

tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Perubahan

peruntukan suatu kawasan sering berdampak terjadinya pencemaran

dan polusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik-konflik

lingkungan.

b. Perubahan musim yang tidak menentu di berbagai belahan dunia

termasuk Indonesia menjadi indikasi bahwa perubahan iklim secara

global telah terjadi. La Nina dan El Nino sering terjadi sehingga

kekeringan dan banjir menjadi sesuatu yang tidak asing kita alami.

Perubahan iklim sering tidak diantisipasi secara berkelanjutan dan

masih banyak masyarakat dan instansi belum memahami pengelolaan

lingkungan yang arif dalam mengahadapi perubahan iklim.


BAB V - 1

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi

Kabupaten Pamekasan 5 (lima) tahun yang akan datang maka dibutuhkan

solusi-solusi strategis untuk memenuhi tuntutan dimaksud. Oleh karena itu

Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu menetapkan visi yang dapat

memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada

umumnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas

kepemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat.

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan

dengan visi jangka panjang Kabupaten Pamekasan, sebagaimana terdapat

dalam RPJPD Kabupaten PamekasanTahun 2005 – 2025, yaitu :

“Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing

Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju

Ridho Allah SWT”

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur

organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala

sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Pamekasan

sebagaimana yang dicita-citakan. Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten

Pamekasan tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013 – 2018 adalah :

“Terwujudnya Pamekasan yang Bersih , Sehat, Cerdas, dan

Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa Didukung Aparat yang

Profesional”


BAB V - 2

Penjelasan Visi:

- Bersih, artinya kondisi lingkungan masyarakat yang indah dan asri

serta bebas polusi.

- sehat, artinya mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Pamekasan. Pamekasan.

- cerdas, artinya mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan,

tidak tergantung dan tidak menjadi pihak yang tersub ordinasi pihak lain

serta meningkatnya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat,

berkurangnya angka buta huruf yang pada muaranya dapat

meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan.

- Sejahtera, artinya mencapai taraf kehidupan yang tentram, nyaman,

secara sosial-ekonomi dan psikologis tidak kekurangan dan mampu

memenuhi paling-tidak kebutuhan dasar seluruh anggota keluarganya.

- Iman dan taqwa, artinya berpegang pada ajaran agama dengan

senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari tuhan

Yang Maha Kuasa.

- Profesional, artinya terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang

aspiratif, partisipatif dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat secara adil.

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Pamekasan dengan visi RPJMD

Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan

yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : “Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur” dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah

:“Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka Visi RPJM

Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Rimur dan RPJMD Kabupaten Pamekasan,

mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil

makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang

Dasar 1945.


BAB V - 3

5.2. Misi

Berdasarkan visi tersebut di atas ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan

kualitas pendidikan;

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui

peningkatan fasilitas layanan kesehatan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik;

4. Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang

berwawasan lingkungan;

5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata

kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel);

6. Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana

serta murah.

Atas 6 (enam) Misi Kabupaten Pamekasan tersebut secara substansi

maknanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memperluas Pendidikan Berbasis Potensi Daerah dan

Pemerataan Kualitas Pendidikan, dimaksudkan memperluas dan

mempermudah aksesibilitas pendidikan, pemerataan pendidikan melalui

upaya peningkatan APM – APK untuk jenjang Pendidikan SD/MI sampai

dengan SMA/MA, utamanya pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun,

selain itu upaya peningkatan kualitas hasil pendidikan juga perlu

dioptimalkan, sehingga angka putus sekolah dapat ditekan, angka

melanjutkan meningkat, nilai rata UAN/UNAS meningkat dan rata – rata

sekolah bagi masyarakat Pamekasan juga meningkat, yang didukung

sarana prasarana kependidikan yang cukup memadai dan kualitas tenaga

kependidikan yang mempunyai kompetensi pendidik secara cukup.

Pendidikan yang berbasis potensi lokal pada masyarakat Pamekasan

tentunya tidak akan meninggalkan basis Madura yang islami dan nilai

nilai keagamaan lain yang baik serta budi pekerti yang luhur.


BAB V - 4

2. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Hidup Bersih dan Sehat

Melalui Peningkatan Fasilitas Layanan Kesehatan, dimaksudkan

bahwa layanan kesehatan bagi semua kalangan masyarakat utamanya

masyarakat miskin di Puskesmas/Pustu akan diupayakan terjangkau/

murah bahkan gratis, Kualitas dan kuantitas Puskesmas/Pustu secara

bertahap dan berkesinambungan akan ditingkatkan terus, kecukupan

tenaga medis dan para medis diupayakan lebih optimal pada tahun tahun

mendatang.

Pola layanan RSUD yang sudah berjalan melalui mekanisme BLUD akan

terus dikembangkan menuju Rumah Sakit yang mandiri, maju/modern

dan profesional, biaya layanan pasien miskin RSUD dan rawat inap kelas

3 diupayakan semurah mungkin bahkan gratis. Kecukupan dokter

spesialis dari tahun ke tahun akan diupayakan bertambah disesuaikan

dengan keperluan dan kebutuhan.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik, dimaksudkan

Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan dan

Jaringan Irigasi serta infrastruktur industri dan perdagangan akan

diupayakan lebih optimal, sehingga dukungan infrastrukur

pengembangan perekonomian, peningkatan alur/arus distribusi barang

dan jasa dapat lebih lancar, peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian dan perikanan kelautan dapat ditingkatkan, sekaligus

pembenahan kali/sungai dan jaringan irigasi diharapkan dapat

meningkatkan luas areal panen dan merupakan alat pengendalian banjir

di wilayah pertanian maupun permukiman.

4. Meningkatkan Pembangunan di Bidang Ekonomi Dengan

Prioritas Sektor Pertanian dan Optimalisasi Komoditas Unggulan

Daerah yang Berwawasan Lingkungan, dimaksudkan bahwa sektor

pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar perlu menjadi perhatian

yang serius dari semua pihak, peningkatan produksi dan produktivitas


BAB V - 5

dilakukan melalui perbaikan pola tanam, pemberantasan hama,

pemupukan secara baik dan irigasi yang cukup.

Pengembangan pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan

(tanaman tahunan) maupun tanaman keras dan peternakan di

Kabupaten Pamekasan tentunya disesuaikan dengan potensi masing –

masing wilayah (berbasis komoditas unggulan daerah/wilayah).

Pengembangan perekonomian daerah juga akan didukung melalui

pengembangan Koperasi/Usaha Mikro dan UKM serta pengembangan

industri kecil/kreatif/pengrajin melalui pola pemberdayaan masyarakat

dan desa sebagai basis ekonomi kerakyatan.

5. Melakukan Percepatan Reformasi Birokrasi di Segala Bidang,

dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Transparan dan

Akuntabel), dimaksudkan bahwa penataan kelembagaan dalam hal ini

organisasi SKPD secara periodik perlu dilakukan kajian/Analisis jabatan

dan atau review disesuaikan dengan perkembangnnya, penempatan

pegawai harus sesuai dengan kompetensinya, kecukupan pegawai perlu

dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan SKPD, demikian pula

pelatihan pegawai dalam bentuk pelatihan/pendidikan secara struktural

maupun fungsional perlu dilakukan terus , peningkatan etos kerja,

disiplin kerja dan budaya kerja juga perlu ditingkatkan, melalui

penerapan etika dan perilaku pegawai secara baik.

6. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Publik yang Cepat,

Sederhana Serta Murah, dimaksudkan bahwa layanan publik yang

baik, cepat, murah merupakan hak masyarakat untuk mendapat

pemenuhan dari lembaga publik dalam hal ini adalah Kabupaten

Pamekasan, karena layanan publik yang baik adalah salah satu ciri

berjalannya tugas kepemerintahan secara baik, oleh karena itu semua

SKPD yang mempunyai tugas terkait dengan layanan publik harus

menyusun standart pelayanan publik (SPP) dan disosialisasikan kepada

masyarakat/stakeholder dan pemangku kepentingan.


BAB V - 6

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup

strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan

tidak seluruhnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi tetap

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga

diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional yang ditetapkan dalam

RPJM nasional dan propinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa

Timur.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten

Pamekasan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik

dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja

sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan

diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan

rencana tingkat capaian (target).

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan,

perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini

ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan

Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan

terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat

dilihat dari tabel berikut:


BAB V - 7

Tabel V.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Pamekasan

VISI : Terwujudnya Pamekasan yang Bersih , Sehat, Cerdas, dan Sejahtera,

Berlandaskan Iman dan Taqwa Didukung Aparat yang Profesional”

NO MISI TUJUAN SASARAN

1

Memperluas

pendidikan berbasis

potensi daerah dan

pemerataan kualitas

pendidikan

Mewujudkan masyarakat

pamekasan yang cerdas,

terampil dan terdidik

berlandaskan iman dan taqwa

Meningkatnya akses dan

pemerataan, peningkatan

kualitas hasil pelayanan

pendidikan

Meningkatnya kualitas dan

relevansi pendidikan

2

Meningkatkan dan

mengoptimalkan

hidup bersih dan

sehat melalui

peningkatan fasilitas

layanan kesehatan


pamekasan yang sehat dengan

fasilitas dan layanan kesehatan

yang memadai.

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

Meningkatnya perilaku hidup

bersih dan sehat

Meningkatnya Layanan RSUD

Meningkatnya pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak, dan

Semakin mantapnya KB dan

KS

3

Mempercepat

pembangunan

infrastruktur publik

Meningkatkan infrastruktur

penunjang kehidupan dan

mobilitas masyarakat

Meningkatnya Pembangunan

dan rehabilitasi jalan dan

jembatan, jaringan irigasi dan

konservasi sumber daya air,

transportasi yang layak dan

memadai

Meningkatnya kualitas

permukiman

Meningkatnya sarana dan

prasarana transportasi

4

Meningkatkan

Pembangunan di

bidang ekonomi

dengan prioritas

sektor pertanian dan

optimalisasi

komoditas unggulan

daerah yang

berwawasan

lingkungan

Meningkatkan produksi dan

produktifitas sektor pertanian,

perkebunan dan perikanan


pertanian/peternakan

Meningkatnya Ketahanan

Pangan Daerah serta

Meningkatnya Kapasitas dan

Peran serta Masyarakat


kehutanan dan perkebunan


Perikanan


BAB V - 8


Mendorong pertumbuhan sektor

periwisata

Meningkatnya Kunjungan

Wisata

Menurunkan angka kemiskinan

dan kesenjangan sosial

Berkurangnya Angka

Kemiskinan dan kesenjangan

Sosial dan Kesenjangan Antar

Wilayah

Meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja melalui perluasan

lapangan kerja

Meningkatnya Kualitas dan

Kompetensi Tenaga Kerja

Serta Penyediaan Lapangan

Kerja

Memperkuat iklim usaha UMKM

dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan

penurunan angka kemiskinan

Meningkatnya Koperasi,

UMKM dan Etos

Kewirausahaan Dalam Rangka

Peningkatan Ekonomi

Masyarakat

Meningkatkan investasi dan

penanaman modal dalam rangka

menumbuhkan perekonomian

daerah

Meningkatnya investasi/

penanaman modal daerah

Menjaga dan melestarikan

lingkungan agar tetap asri,

sehat, kondusif dalam rangka

kelangsungan pembanguna

Meningkatnya daya dukung

lingkungan terhadap

perlaksanaan pembangunan

5

Melakukan

percepatan

reformasi birokrasi

di segala bidang,

dan tata kelola

kepemerintahan

yang baik

(transparan dan

akuntabel)

Meningkatkan transparansi,

partisipasi masyarakat dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Terwujudnya manajemen

perencanaan yang efektif dan

memperhatikan keinginan

masyarakat yang memadai

didukung kajian secara

memadai

Meningkatnya penataan

kawasan daerah sesuai RTRW

dan Peraturan Perundangan

lainnya

Terwujudnya sistem inovasi

daerah (SIDa) bagi terciptanya

daya saing daerah dan

kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan layanan publik

melalui tata kelola pemerintahan

yang baik

Terwujudnya reformasi

birokrasi yang profesional,

bebas KKN

Meningkatnya peran serta

lembaga legeslatif dalam

menyelenggarakan tugas

kepemerintahan dan

peningkatan layanan kepada

masyarakat


BAB V - 9


Meningkatnya fungsi

kesekretariatan dan

pengembangan lembaga

pemerintahan yang

profesional, efektif dan efisien

Mewujudkan pengelolaan

keuangan secara transparan dan

akuntabel


pengelolaan keuangan dan

aset daera


madani, kondusif dan berbasis

religius toleran dan bertanggung

jawab

Meningakatnya Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat,

serta Penegakan Supremasi

Hukum yang Berkeadilan,

Transparan, dan Profesional.

Meningkatkan kewaspadaan dan

upaya penanggulangan bencana

Meningkatnya upaya

penanngulangan bencana

secara efektif dan efisien

Mengembangkan potensi dan

bakat pemuda di bidang Olah

raga seni dan budaya

Meningkatnya potensi pemuda,

olahraga dan seni budaya

daerah

Memberdayakan masyarakat dan

desa untuk mendukung

pertumbuhan daerah

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dan desa untuk

mendukung pertumbuhan

daerah

Meningkatkan sistem

pengelolaan arsip agar dapat

termanfaatkan secara maksimal

Meningkatnya utilitas

kearsipan bagi masyarakat

luas

6 Meningkatkan

kemudahan

pelayanan publik

yang cepat,

sederhana serta

murah

Mewujudkan kepuasan

masyarakat terhadap layanan

Publik melalui media informasi

dan komunikasi yang baik

menuju masyarakat yang

bertanggungjawab berbasis

iman dan taqwa.

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik yang Benar-

benar Prima, serta Penerapan

SPM (Standar Pelayanan

Minimal) pada Seluruh

Lembaga Layanan Publik

Meningkatnya tertib

administrasi kependudukan

dan meningkatnya kualitas

layanan kependudukan


keimanan dan ketaqwaan

masyarakat serta keleluasaan

untuk menjalankan dan

memenuhi kewajiban syariat

agama sesuai dengan

keyakinannya.

Meningkatnya Penyelesaian

Ijin Lokasi tepat waktu

Meningkatnya sistem

komunikasi informasi dan

media massa


BAB VI - 1

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

trategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi

juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, informasi dan

perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan

layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya

upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta

pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused

management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan

bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah

daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama

yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategy

objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan

atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir

strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan

pembangunan daerah yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel dan

berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi

(learning process).

S


BAB VI - 2

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengerahkan perumusan strategi

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari

tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan

pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Kabupaten Pamekasan merupakan fokus/tema

pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Penahapan dan

fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak

diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema

dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari

satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah

ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan–permasalahan

yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah

kebijakan pembangunan sebagai berikut :

6.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

Misi pertama yaitu Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan

pemerataan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk Mewujudkan

masyarakat Pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan

iman dan taqwa. Terhadap pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil

pelayanan pendidikan dengan strategi pencapaian yaitu Pemerataan

pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan

biaya murah (gratis), yang didukung dengan sarana dan prasarana

pendidikan dan perpustakaan yang memadai, dengan arah kebijakan

antara lain :

- Menyelenggarakan sistem pendidikan murah dalam rangka

mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat;


BAB VI - 3

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang akan dicapai

melalui strategi Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung

dengan kompetensi tenaga pendidik yang memadai dengan arah

kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan;

- Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan;

- Meningkatkan layanan perpustakaan.


Misi Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui

peningkatan fasilitas layanan kesehatan memiliki tujuan pencapaian berupa

Terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan

layanan kesehatan yang memadai. Dalam mencapai tujuan tersebut

ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi

meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta

masyarakat serta arah kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan yang memadai;

- Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;

- Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat

(promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif);

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

2. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dengan strategi

optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih

dan sehat yang diikuti dengan arah kebijakan berupa Meningkatkan

peran serta aktif masyarakat bidang kesehatan.

3. Meningkatnya Layanan RSUD yang akan dicapai melalui strategi

Pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga medis dan

paramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara memadai


BAB VI - 4

yang diarahkan melalui kebijakan berupa Pengembangan RSUD melalui

pola BLUD.

4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

melalui strategi peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan

keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan

ketahanan keluarga dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan kelembagaan organisasi wanita; dan

- Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.

5. Pemantapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dicapai

melalui strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB

Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan KB dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Pemantapan Program KB; dan

- Meningkatkan Keluarga Sejahtera.


Misi ketiga yaitu Mempercepat pembangunan infrastruktur publik

mempunyai tujuan Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan

mobilitas masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penetapan

sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan,

jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang

layak dan memadai. Pencapaiannya dilakukan dengan strategi :

a) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

dengan arah kebijakan :

- Penyediaan sistem informasi/database infrastruktur;

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.

b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan

penanggulangan banjir dengan arah kebijakan Meningkatkan

kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan

konservasi sumber daya air.


BAB VI - 5

2. Meningkatnya kualitas permukiman dilakukan dengan strategi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman

dan arah kebijakan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

pemukiman perkotaan dan pedesaan.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan strategi

Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum

dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan;

- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum.


Misi Meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan

lingkungan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai

berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan

dan perikanan, tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut :

a) Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan yang dicapai

melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi

pertanian dengan arah kebijakan Meningkatkan Produksi,

Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian;

- Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani dengan arah kebijakan

Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya

Manusia Pertanian;

- Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat

propinsi maupun nasional dengan arah kebijakan Mewujudkan

dan mengembangkan agrobisnis yang berdaya saing.

b) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatnya

Kapasitas dan Peran serta Masyarakat dicapai melalui strategi

optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah dan arah



BAB VI - 6

- Penyediaan lumbung pangan menuju desa mandiri;

- Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan

peran serta masyarakat.

c) Meningkatnya Pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui

strategi Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan

Perkebunan serta arah kebijakan Meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan

rakyat.

d) Meningkatnya Pembangunan perikanan dicapai dengan strategi

Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan serta arah


- Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan;

- Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan

nelayan dan pengusaha kecil dan mikro.

2. Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan sasaran

Meningkatnya Kunjungan Wisata yang dapat dicapai melalui strategi

Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata serta arah kebijakan berupa

Pengembangan potensi pariwisata.

3. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan sasaran

Berkurangnya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Sosial dan

Kesenjangan Antar Wilayah yang didukung oleh strategi berupa

sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan

yang diarahkan melalui kebijakan Meningkatkan akses masyarakat

miskin pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan keberpihakan.

4. Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan

kerja yang memiliki sasaran berupa Meningkatnya Kualitas dan

Kompetensi Tenaga Kerja Serta Penyediaan Lapangan Kerja yang

dapat dicapai melalui strategi Pemberdayaan dan peningkatan

kapasitas tenaga kerja dengan arah kebijakan Mendorong

profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang

harmonis.


BAB VI - 7

5. Memperkuat iklim usaha UMKM dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan memiliki

sasaran berupa Meningkatnya Koperasi, UMKM dan Etos

Kewirausahaan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang

dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan koperasi sejalan

dengan pengembangan dunia usaha dengan arah kebijakan

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi

dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.

b) Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan

potensi baru dengan arah kebijakan yaitu :

- Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;

- Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil

produksi industri kecil, menengah dan kreatif.

c) Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan

jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan

luar daerah dengan arah kebijakan yaitu :

- Pengembangan dan penataan sarana dan prasarana

perdagangan;

- Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;

- Peningkatan perlindungan konsumen.

6. Meningkatnya investasi dan penanaman modal dalam rangka

menumbuhkan perekonomian daerah yang mempunyai sasaran

Meningkatnya investasi/ penanaman modal daerah. Pencapaian

sasaran ini dilakukan dengan strategi Mengembangkan iklim yang

kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru serta arah

kebijakannya yaitu Menciptakan iklim investasi yang kondusif.

7. Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif

dalam rangka kelangsungan pembangunan. Tujuan ini memiliki

sasaran Meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap perlaksanaan

pembangunan. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan dengan strategi

Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan dengan


BAB VI - 8

memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan dan arah kebijakan

sebagai berikut :

- Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

- Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan

kelestariannya;

- Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan ruang terbuka hijau;

- Peningkatan kebersihan lingkungan;

- Pengurangan beban pencemaran lingkungan.


Misi kelima yaitu Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala

bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan

akuntabel) yang mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

sebagai berikut :

1. Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan ini mempunyai sasaran

sebagai berikut :

a) Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, partisipatif,

inovatif dan memperhatikan keinginan masyarakat yang memadai

didukung kajian secara memadai yang dicapai melalui strategi dan

arah kebijakan sebagai berikut :

- Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara

sistematis dan terpadu dengan arah kebijakan Meningkatkan

koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi perencanaan

pembangunan lintas sektor serta Mengakomodasi aspirasi

masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan

daerah.

b) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan

Peraturan Perundangan lainnya yang dicapai melalui strategi dan

arah kebijakan sebagai berikut :

- Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang dengan arah kebijakan Penyusunan perencanaan tata


BAB VI - 9

ruang dan Meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

c) Terwujudnya sistem inovasi daerah (SIDa) bagi terciptanya daya

saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui

strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Melaksanakan litbang, pengkajian, pengoperasian, penerapan,

dan perekayasaan dalam menumbuhkembangkan inovasi bagi

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, dengan

arah kebijakan merumuskan kebijakan inovasi (road map,

grand design, dan action plan) berskala Kabupaten dan

melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan perekayasaan,

dan pengoperasian dalam rangka penguatan SIDa.

2. Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang

baik, tujuan ini dengan sasaran sebagai berikut :

a) Terwujudnya reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN yang

dicapai melalui strategi memperluas kesempatan aparatur dalam

meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dengan arah kebijakan

meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan

kompeten.

b) Meningkatnya peran serta lembaga legislatif dalam

menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan

layanan kepada masyarakat yang dicapai melalui strategi

meningkatkan fungsi lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif

dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dengan arah

kebijakan meningkatkan fungsi lembaga legislatif.

c) Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga

pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien yang dicapai

melalui strategi Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan

efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel,

transparan, dan bebas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan manjemen layanan administratif

kepada Sekda dan SKPD terkait;


BAB VI - 10

- Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam merumuskan

penanganan masalah lintas sektor;

- Menegakkan supremasi hukum.

3. Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel

dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang dapat dicapai melalui strategi :

a) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan

mengedepankan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan

sebagai berikut :

- Meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran;

- Meningkatkan kompetensi pengawasan.

b) Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan arah kebijakan sebagai

berikut :

- Mengitensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;

4. Terwujudnya masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius

toleran dan bertanggung jawab dengan sasaran Meningkatnya

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Penegakan Supremasi

Hukum yang Berkeadilan, Transparan, dan Profesional melalui strategi

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana

kondusif serta arah kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum;

- Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun

komunikasi politik yang terbuka dan saling menghormati;

- Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan

lingkungan.

5. Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana

dengan sasaran Meningkatnya upaya penanggulangan bencana secara

efektif dan efisien melalui strategi peningkatan sarana prasarana dan

kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana serta arah

kebijakannya sebagai berikut :


BAB VI - 11

- meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan

bencana;

- Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana.

6. Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga seni

dan budaya dengan sasaran Meningkatnya potensi pemuda, olahraga

dan seni budaya daerah melalui strategi dan arah kebijakan sebagai

berikut :

- Peningkatan peran serta generasi muda dengan arah kebijakan

Meningkatkan peran generasi muda;

- peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan dengan arah

kebijakan Meningkatkan prestasi olahraga dan meningkatkan

fasilitas olah raga;

- Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap seni, budaya dan

nilai-nilai tradisi dengan arah kebijakan Mengembangkan seni dan

budaya nilai tradisi.

7. Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan

daerah memiliki sasaran berupa Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah yang

dapat dicapai melalui strategi Peningkatan akses dan kapasitas

masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah yang diarahkan

melalui kebijakan Memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi

partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.

8. Meningkatnya sistem pengelolaan arsip agar dapat termanfaatkan

secara maksimal dengan sasaran Meningkatnya utilitas kearsipan bagi

masyarakat luas yang dicapai melalui strategi Memperluas akses

masyarakat dalam memanfaatkan arsip daerah serta arah kebijakannya

Memberikan layanan prima terhadap pengguna arsip.


BAB VI - 12


Misi Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana

serta murah yang bertujuan untuk Mewujudkan kepuasan masyarakat

terhadap layanan Publik menuju masyarakat yang bertanggung jawab

berbasis iman dan taqwa. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan

sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang benar-benar Prima, serta

Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Seluruh Lembaga

Layanan Publik dengan strategi Optimalisasi sarana prasarana layanan

publik dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan yg efektif dan efisien.

2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya

kualitas layanan kependudukan dengan strategi memberdayakan

fasilitas pendukung administrasi kependudukan sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas layanan yang diarahkan melalui kebijakan

Peningkatan layanan prima terkait dengan adminstrasi kependudukan.

3. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta

keleluasaan untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban syariat

agama sesuai dengan keyakinannya dengan strategi

mengkoordinasikan dan memobilisasi stake holder bidang keimanan

dan ketaqwaan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dengan

arah kebijakan Meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan hidup umat

beragama.

4. Meningkatnya Penyelesaian Ijin Lokasi tepat waktu dengan strategi

meningkatkan kapasitas sumber daya menuju stardart pelayanan ijin

lokasi dengan arah kebijakan Peningkatan layanan prima penerbitan

ijin lokasi.

5. Meningkatnya sistem komunikasi dan media massa dengan strategi

mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu

untuk mendukung informasi layanan publik, dengan arah kebijakan

mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada

pengembangan TI.


BAB VI - 13

Tabel VI.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pamekasan

Misi 1 : Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas

pendidikan

Tujuan : Terwujudnya masyarakat pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik

berlandaskan iman dan taqwa

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya akses dan

pemerataan, peningkatan

kualitas hasil pelayanan

pendidikan

1 Pemerataan pendidikan

sesuai kebutuhan

masyarakat, tidak

diskriminatif dengan biaya

murah (gratis), yang

didukung dengan sarana dan

prsarana pendidikan dan

perpustakaan yang memadai

1 Menyelengarakan system

pendidikan murah dalam

rangka mewujudkan

pemerataan dan

mencerdaskan masyarakat.

2 Meningkatkan sarana dan

prasarana pendidikan.

Meningkatnya kualitas dan

relevansi pendidikan

2 Peningkatan kualitas hasil

pendidikan yang didukung

dengan kompetensi tenaga

pendidikan yang memadai

1 Meningkatkan kualitas hasil

penyelenggaraan

pendidikan.

2 Meningkatkan kualitas SDM

tenaga Pendidikan.

3 Meningkatkan layanan

perpustakaan

Misi 2 : Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan

fasilitas layanan kesehatan.

Tujuan : Terwujudnya masyarakat pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan

kesehatan yang memadai.


Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

1 Peningkatan upaya pelayanan

kesehatan masyarakat dan

peran serta masyarakat

1 Meningkatkan ketersediaan

sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan yang

memadai


obat dan perbekalan

kesehatan.

3 Meningkatkan upaya

pelayanan kesehatan dasar

bagi masyarakat (promotif,

preventif, kuratif,

rehabilitatif)

4 Meningkatkan kualitas dan

kuantitas tenaga

kesehatan.


BAB VI - 14


Meningkatnya perilaku hidup

bersih dan sehat

1

optimalisasi sumber daya

dalam rangka mewujudkan

pola hidup bersih dan sehat

1

Meningkatkan peran serta

aktif masyarakat bidang

kesehatan

Meningkatnya Layanan RSUD

1

Pengembangan RSUD, melalui

dukungan kecukupan tenaga

medis dan peramedis serta

sarana dan prasarana rumah

sakit secara memadai

1

Mengembangkan RSUD

melalui pola BLUD

Meningkatnya pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak

1 Peningkatan iklim kondusif

bagi pengembangan

keberdayaan perempuan dan

anak melalui kemandirian

berusaha dan ketahanan

keluarga

1 Menguatkan kelembagaan

organisasi wanita

2 Meningkatkan perlindungan

perempuan dan anak

Mantapnya penyelenggaraan

KB dan KS

1

Pemantapan kapasitas

pelayanan KB di klinik KB

Pemerintah dan swasta

melalui penyediaan sarana

dan prasarana pelayanan KB

1 Memantapkan Progam KB

2

Meningkatkan Keluarga

Sejahtera

Misi 3 : Mempercepat pembangunan infrastruktur publik

Tujuan : Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat



dan rehabilitasi jalan dan

jembatan, jaringan irigasi dan

konservasi sumber daya air,

transportasi yang layak dan

memadai.

1 Peningkatan pembangunan

dan pemeliharaan jalan dan

jembatan

1 Menyediakan system

informasi/database

infrastruktur.


kuantitas jalan dan

jembatan

2 Peningkatan pembangunan

infrastruktur irigasi dan

penanggulangan banjir


kuantitas infrastruktur

irigasi serta pengelolaan

dan konservasi sumber

daya air.


permukiman

1 Peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan

prasarana pemukiman



pemukiman perkotaan dan

pedesaan

Meningkatnya sarana dan

prasarana transportasi

1 Peningkatan ketersediaan

kelengkapan jalan dan

angkutan umum

1 Memenuhi fasilitas

kelengkapan jalan

2 Meningkatkan sarana dan

prasarana pelayanan

angkutan umum


BAB VI - 15

Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan

lingkungan

Tujuan 1 : Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan

perikanan



pertanian/peternakan

(Urusan Pertanian)

1 Optimalisasi ketersediaan


produksi pertanian

1 Meningkatkan Produksi,

Produktivitas dan Luas

Panen Tanaman Pertanian

2 Optimalisasi Pembinaan

Kelompok Tani

2 Meningkatkan Kesejahteraan

dan Kualitas Sumber Daya

Manusia Pertanian

3 Optimalisasi promosi produk

unggulan daerah baik di

tingkat propinsi maupun

nasional

3 Mewujudkan dan

mengembangkan agribisnis

yang berdaya saing

Meningkatnya Ketahanan

Pangan Daerah serta

Meningkatnya Kapasitas dan

Peran serta Masyarakat (Ur

Ketahanan Pangan)

1 optimalisasi Sumber Daya

ketahanan pangan daerah

1 Menyediakan lumbung

pangan menuju desa mandiri

2 memberikan kesempatan

seluas-luasnya bagi

peningkatan dan peran serta

masyarakat


kehutanan dan perkebunan

(Ur Kehutanan)

1 Penguatan dan Perluasan

Sumber Daya Kehutanan dan

Perkebunan

1 Meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman

perkebunan dan menjaga

kelestarian hutan rakyat.


perikanan (Ur Kelautan

Perikanan)

1 Penguatan dan Perluasan

Sumber Daya Perikanan

1 Meningkatkan produksi dan

produktivitas perikanan.

2 Melaksanakan upaya

pemberdayaan masyarakat

petani dan nelayan dan

pengusaha kecil dan mikro.

Tujuan 2 : Mendorong pertumbuhan sektor periwisata


Meningkatnya Kunjungan

Wisata (Ur Pariwisata)

1 Promosi dan Eksplorasi

sektor pariwisata

1 Mengembangkan potensi

pariwisata.

Tujuan 3 : Menurunya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial


Berkurangnya Angka

Kemiskinan dan kesenjangan

Sosial dan Kesenjangan

Antar Wilayah . (Ur Sosial)

1 Sinergitas antar wilayah

untuk mendukung

pengentasan kemiskinan

1 Meningkatkan akses

masyarakat miskin pada

kegiatan ekonomi dan

meningkatkan keberpihakan


BAB VI - 16

Tujuan 4 : Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja


Meningkatnya Kualitas dan

Kompetensi Tenaga Kerja

Serta Penyediaan Lapangan

Kerja (Ur Tenaga Kerja)

1 Permberdayaan dan

peningkatan kapasitas tenaga

kerja

1 Mendorong profesionalitas

kerja dan menciptakan

hubungan industrial kerja

yang harmonis.

Tujuan 5 : Memperkuat iklim usaha UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat dan penurunan angka kemiskinan


Meningkatnya Koperasi,

UMKM dan Etos

Kewirausahaan Dalam

Rangka Peningkatan

Ekonomi Masyarakat (Ur

Koperasi, Perdagangan dan

Industri)

1 Peningkatan akses dan iklim

usaha UMKM dan koperasi

sejalan dengan

pengembangan dunia usaha

1 Menguatkan ekonomi

kerakyatan melalui

peningkatan kompetensi dan

daya saing usaha koperasi

dan UMKM

2 Pengopptimalan kapasitas

industri yang ada dan

mengembangkan potensi

baru

1 Mengembangkan sektor

industri kecil, menengah dan

kreatif

2 Meningkatkan fasilitasi

manajemen dan pemasaran

hasil produksi industri kecil,

menengah dan kreatif

3 Peningkatan sarana dan

prasarana perdagangan,

sistem dan jaringan distribusi

barang serta pengembangan

pasar dalam dan luar daerah

1 Mengembangkan dan

penataan sarana dan

prasarana perdagangan.

2 Mengadakan Pengawasan

distribusi dan ketersediaan

barang.


konsumen

Tujuan 6 : Meningkatnya investasi dan penanaman modal dalam rangka menumbuhkan

perekonomian daerah


Meningkatnya investasi/

penanaman modal daerah

(Urusan Penanaman Modal)

1 Pengembangan iklim yang

kondusif bagi investasi dan

pelaku usaha ekonomi baru

1 Menciptakan iklim investasi

yang kondusif


BAB VI - 17

Tujuan 7 : Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam

rangka kelangsungan pembangunan.


Meningkatnya daya dukung

lingkungan terhadap sarana

perlaksanaan pembangunan

1 Pelestarian Lingkungan Hidup

secara berkelanjutan dengan

memperhatikan kaidah-

kaidah lingkungan

1 Meningkatkan pengelolaan

dan perlindungan

lingkungan hidup

2 Memanfaatkan sumber daya

alam dengan memperhatikan

kelestariannya

3 Meningkatkan ketersedian

ruang terbuka hijau

4

Meningkatkan kebersihan

lingkungan

5

Mengurangi beban

pencemaran lingkungan

Misi 5 : Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola

kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)

Tujuan 1 : Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah


Terwujudnya manajemen

perencanaan yang efektif,

partisipatif, inovatif dan

memperhatikan keinginan

masyarakat yang memadai

didukung kajian secara

memadai

1 Penguatan pelaksanaan

perencanaan pembangunan

secara sistematis dan

terpadu

1 Meningkatkan koordinasi,

integrasi dan Sinkronisasi

perencanaan

pembangunan lintas

sektor

2 Mengakomodasi aspirasi

masyarakat khususnya

dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Meningkatnya penataan

kawasan daerah sesuai RTRW

dan Peraturan Perundangan

lainnya (Urusan Penataan

Ruang)

1 Optimalisasi perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

1 Penyusunan perencanaan

tata ruang

2 Meningkatkan koordinasi

pemanfaatan ruang dan

pengendalian

pemanfaatan ruang

Terwujudnya sistem inovasi

daerah (SIDa) bagi terciptanya

daya saing daerah dan

kesejahteraaan masyarakat

1 Penguatan litbang,

pengakjian, pengoperasian,

penerapan, dan perekayasaan

dalam menumbuh-

kembangkan inovasi bagi

percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi

1 Merumuskan kebijakan

inovasi (road map, grand

design, dan action plan)

berskala Kabupaten

2 Melaksanakan litbang,

pengkajian, penerapan,

perekayasaan, dan

pengoperasiandalam

rangka penguatan SIDa


BAB VI - 18

Tujuan 2 : Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik


Terwujudnya Reformasi

Birokrasi yang Profesional,

bebas KKN

1 Perluasan kesempatan

aparatur dalam

meningkatkan kualitas dan

kapasitasnya

1 Meningkatkan kapasitas

SDM aparatur yang

professional dan

kompeten.

Meningkatnya peran serta

lemabaga legeslatif dalam

menyelenggarakan tugas

kepemerintahan dan

peningkatan layanan kepada

masyarakat (Urusan Otonomi

Daerah)

1 Peningkatan fungsi lembaga

Legislatif sebagai mitra

eksekutif dalam

menyelenggaran tugas

kepemerintahan

1 Meningkatkan fungsi

lembaga Legislatif

Meningkatnya fungsi

kesekretariatan dan

pengembangan lembaga

pemerintahan yang

profesional, efektif dan efisien

1 Pengelolaan layanan

administrasi secara efektif

dan efisien berbasis budaya

pemerintahan yang bersih,

akuntabel, transparan, dan

bebas

1 Meningkatkan kualitas

dan manjemen layanan

administratif kepada

Sekda dan SKPD terkait

2 Meningkatkan kerjasama

antar daerah dalam

merumuskan penanganan

masalah lintas sektor

3 Menegakkan supremasi

hukum.

Tujuan 3 : Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel



pengelolaan keuangan dan

aset daerah (Urusan Otonomi

Daerah)

1

Peningkatan pengelolaan

keuangan dan aset daerah

dengan mengedepankan

kebutuhan masyarakat.

1 Meningkatkan

transparansi pelaksanaan

penganggaran

2 Meningkatkan kompetensi

Pengawasan

2

Optimalisasi Penerimaan

daerah

1

Mengitensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan

asli daerah


BAB VI - 19

Tujuan 4 : Terwujudnya masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius toleran dan

bertanggung jawab


Terciptanyan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat, serta

Penegakan Supremasi Hukum

yang Berkeadilan, Transparan,

dan Profesional.

1 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

mewujudkan suasana

kondusif

1 Meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap

politik dan hukum

2 Meningkatkan toleransi

dan kerukunan antar

umat beragama

3 Meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat serta

membangun komunikasi

politik yang terbuka dan

saling menghormati.

4 Meningkatkan partisipasi

masyarakat terhadap

keamanan lingkungan

Tujuan 5 : Meningkatnya kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana


Meningkatnya upaya

penanngulangan bencana

secara efektif dan efisien

1 peningkatan sarana

prasarana dan kapasitas

masyarakat dalam

penanggulangan bencana

1 meningkatkan

pengetahuan masyarakat

tentang penangulangan

bencana

2 Meningkatkan sarana

prasarna penanggulangan

bencana

Tujuan 6 : Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga sebi dan

budaya


Meningkatnya potensi

pemuda, olahraga dan seni

budaya daerah (Urusan

Kebudayaan & Urusan

Kepemudaan & Olahraga)

1 Peningkatan peran serta

generasi muda

1 Meningkatkan peran

generasi muda

2 peningkatan sarana dan

prasarana keolahragaan

2 Meningkatkan prestasi

olahraga dan

3 Meningkatkan fasilitas

olah raga

3 Peningkatan kepedulian

masyrakat terhadap seni,

budaya dan nilai-nilai tradisi

4 Mengembangkan seni dan

budaya nilai tradisi


BAB VI - 20

Tujuan 7 : Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan

daerah


Meningkatnya keberdayaan

masyarakat dan desa untuk

mendukung pertumbuhan

daerah (Urusan

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa)

1 Peningkatan akses dan

kapasitas masyarakat dan

desa dalam pembangunan

daerah

1 Memberikan ruang yang

seluas-luasnya bagi

partisipasi masyarakat

dan desa dalam

pembangunan

Tujuan 8 : Meningkatnya sistem pengelolaan arsip agar dapat termanfaatkan secara

maksimal


Meningkatnya utilitas

kearsipan bagi masyarakat

luas

1 Perluasan akses masyarakat

dalam memanfaatkan arsip

daerah

1 Memberikan layanan

perima terhadap

pengguna arsip

Misi 6 : Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah

Tujuan : Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik melaui media

informasi dan komunikasi yang baik menuju masyarakat yang

bertanggungjawab berbasis iman dan taqwa


Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik yang

Benar-benar Prima, serta

Penerapan SPM (Standar

Pelayanan Minimal) pada

Seluruh Lembaga Layanan

Publik (Urusan Otada)

1

optimalisasi sarana prasarana

layanan publik

1

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan yg efektif

dan efisien

Meningkatnya tertib

administrasi kependudukan

dan meningkatnya kualitas

layanan kependudukan

(Urusan Dukcapil)

1 Pemberdayaan fasilitas

penduduk administrasi

kependudukan sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas

layanan


primaa dminstrasi

kependudukan


keimanan dan ketaqwaan

masyarakat serta

keleluasaan untuk

menjalankan dan memenuhi

kewajiban syariat agama

sesuai dengan keyakinannya

1 Pengkoordinasian dan

memobilitasi stake holder

bidang keimanan dan

ketakwaan dalam rangka

mewujudkan masyarakat

madani

1 Meningkatkan ketaqwaan

dan kerukunan hidup

antar umt beragama

Meningkatnya Penyelesaian

Ijin Lokasi tepat waktu

1 Peningkatan kapasitas sumber

daya menuju standart

pelayanan ijin lokasi


prima apenerbitan ijin

lokasi.

Meningkatnya sistem

komunikasi informasi dan

media massa

1 Pengembangan sistem informasi

dan komunikasi secara terpadu

untuk mendukung informasi

layanan publik

1 Mengembangkan sistem

informasi da komunikasi

berbasis pada

pengembangan TI

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

ntuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran

pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana

untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna

mendapatkan program prioritas yang inheren di setiap strategi dibutuhkan kebijkaan

umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi merupakan program

pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap

sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan pada strategi terpilih sebagaimana bab terdahulu, maka pada bab ini

disajikan uraian kebijakan umum beserta program pembangunan daerah tahun 2014-

2018 Kabupaten Pamekasan.

Perumusan kebijakan umum ditujukan untuk memperoleh gambaran keterkaitan

antara bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rumusan

indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan

jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Lebih lanjut diharapkan sasaran yang sesuai dengan sasaran Millenium Development

Goals (MDGs), sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014,

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014, RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun

2014-2018, dan arah kebijakan masing-masing Misi yang telah ditetapkan oleh

Bupati/Wakil Bupati dapat tercapai.

Kebijakan umum yang akan ditempuh melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pemerataan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak

diskriminatif dengan biaya murah (gratis), yang didukung dengan

sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan yang memadai.

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil beberapa arah kebijakan antara

lain :

1) Menyelenggarakan sistem pendidikan murah dalam rangka mewujudkan

pemerataan dan mencerdaskan masyarakat.

U

Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

a. Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA/PAUD;

b. Angka Partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs;

c. Angka Partisipasi kasar jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;

d. Angka Partisipasi murni ntuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs;

e. Angka Partisipasi murni ntuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;

f. Angka rata-rata lama sekolah.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan beberapa program antara

lain:

a. Pendidikan anak usia dini;

b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

c. Program pendidikan menengah.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

Dengan indikator keberhasilan sebagi berikut:

a. Kondisi ruang kelas SD/MI baik;

b. Kondisi ruang kelas SMP/MTs baik;

c. Kondisi ruang kelas SMP/SMK/MA baik;

d. Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI;

e. Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs;

f. Ratio Kecukupan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.


lain:

a. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun;

b. Program pendidikan menengah.

2. Strategi Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan

kompetensi tenaga pendidikan yang memadai.


lain :

1) Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan.

Dengan indikator keberhasilan sebaga berikut:

a. Angka putus sekolah;

b. Angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI;

c. Angka kelulusan jenjang pendidikan SMP/MTs;

d. Angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;

e. Nilai Rata - rata kelulusan;

f. Angka rata-rata lama sekolah.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program

peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

2) Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan.


a. Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SD/MI;

b. Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs;

c. Rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;

d. Prosentase guru kualifikasi standart pendidikan;

e. Prosentase guru yang bersertifikasi.


peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

3) Meningkatkan layanan perpustakaan


a. Meningkatnya pengunjung Perpusakaan;

b. Meningkatnya jumlah/judul buku yang dipinjam;

c. Meningkatnya jumlah/judul buku yang dikoleksi;

d. Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling.


peningkatan budaya baca dan pengembangan layanan perpustakaan.

3. Strategi meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan

peran serta masyarakat.


lain :

1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang

memadai.


a. rasio puskesmas, pustu, polindes terhadap penduduk;

b. Rasio sarana pelayanan kesehatan sesuai standart terhadap penduduk;

c. Kecukupan alkes yang memadai;

d. Kecukupan sarana transportasi kesehatan yang memadai roda 2 roda 4.


pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,

puskesmas pembantu dan jaringannya.

2) Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.


a. Ketersediaan Obat dan bahan;

b. jumlah keg.pengawasan obat dan makanan;

c. jumlah kelompok produsen obat tradisional yang dibina.


lain:

a. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan;

b. Pengembangan dan pengawasan obat dan makanan.

3) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif,

preventif, kuratif, rehabilitatif).


a. Cakupan kunjungan ibu hamil k-4;

b. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani;

c. cakupan pertolongan persalinan oleh nakes;

d. Cakupan pelayanan nifas;

e. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani;

f. Cakupan kunjungan bayi;

g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

h. Cakupan pelayanan anak balita;

i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24

bulan;

j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;

k. Angka kematian bayi;

l. Jumlah kematian ibu (ibu hamil, melahirkan, nifas);

m. Kecamatan bebas rawan gizi;

n. Cakupan pelayanan lansia.


lain:

a. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas,puskesmas pembantu dan jaringannya;

b. Peningkatan layanan kesehatan;

c. peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.


a. Kecukupan tenaga dokter terhadap pendiuduk;

b. Rasio tenaga paramedic keperawatan dan non keperawatan terhadap

penduduk;

c. Rasio kecukupan nakes pada masing -masing sarana pelayanan

kesehatan;

d. Jumlah Kesesuaian kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan.


upaya kesehatan masyarakat.

4. Strategi optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola

hidup bersih dan sehat

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni

meningkatkan peran serta aktif masyarakat bidang kesehatan.


a. Cakupan desa siaga aktif;

b. Rasio posyandu dan Polindes terhadap (penduduk);

c. Cakupan PHBS di semua tatanan;

d. Prosentase penduduk yang menggunakan jamban;

e. Prosentase rumah bersanitasi;

f. Prosentase rumah tangga pengguna air bersih.


promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Strategi Pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga

medis dan peramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara

memadai


pengembangan RSUD melalui pola BLUD.


a. Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD;

b. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan;

c. Jumlah kunjungan Rawat Inap;

d. BOR (Bed Occupancy Rate);

e. TOI (Turn Over Interval);

f. ALOS (Average Length of Stay);

g. NDR (Net Death Rate);

h. GDR (Gross Death Rate);

i. CRR (Cost Recovery Rate);

j. Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD.


pengadaan,peningkatan, sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

mata/rumah sakit paru-paru.

6. Strategi Peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan

perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan

keluarga.


lain :

1) Penguatan kelembagaan organisasi wanita


a. GEM (Gender Empowerment Measurement) :

Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan);

Keterwakilan kaum perempuan di DPRD (laki-laki dan perempuan);

Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi

di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan).

b. GDI (Gender Development Indeks) :

Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan);

Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan);

Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan);

Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan).


peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Dengan indikator keberhasilan sebagi berikut:

a. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga;

b. Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh

pelayanan advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak).


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah

dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB


lain :

1) Pemantapan Progam KB;


a. Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif ;

Jumlah peserta KB aktif

Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)

b. Prosentase Perkawinan di bawah umur;

c. Rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan;

d. Total Fertility Rate;

e. Persentase Pencapaian peserta KB Baru;

f. Persentase peserta KB Pria;

Jumlah akseptor KB aktif

jumlah akseptor KB aktif laki-laki

g. Persentase PUS Unmet-need.


Keluarga Berencana

2) Meningkatkan Keluarga Sejahtera.


a. Peningkatan Keluarga Pra sejahtera menjadi sejahtera;

b. tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui

rekrutmen tenaga kelompok bina keluarga;

c. meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan

ibu,bayi dan anak.


lain:

a. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;

b. Program Promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat.

8. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan


lain :

1) Penyediaan system informasi/database infrastruktur


a. Tersedianya informasi dan data base infrastruktur.


pembangunan Jalan dan Jembatan.

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan


a. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, sedang dan rusak;

b. Proporsi jembatan dalam kondisi baik, sedang dan rusak


Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanggulangan

banjir


meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan

konservasi sumber daya air.


a. Rasio jaringan irigasi;

b. Meningkatnya luas DI yang dapat diairi dengan jaringan irigasi teknis;

c. Luas Genangan pada wilayah pertanian;

d. Luas Genangan pada wilayah permukiman.


pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya.

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pemukiman


meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan

pedesaan.


a. Prosentase rumah layak huni bagi masyarakat miskin;

b. Jumlah rumah tangga pengguna listrik;

c. Panjang jalan lingkungan/desa yang dibangun.


lingkungan sehat perumahan.

11. Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum


lain :

1) Pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan

Dengan indikator keberhasilan yaitu, tersedianya rambu-rambu jalan.

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni

program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum

Dengan indikator keberhasilan sebagai beriktu:

a. Jumlah ijin trayek;

b. Pemenuhan Uji Kir;

c. Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas;

d. Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit).


lain:

a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

b. Program peningkatan pelayanan angkutan.

12. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian


Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, produksi tanaman pangan dan hortikultura.


program peningkatan produksi pertanian /perkebunan

13. Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani


meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia pertanian.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah kelompok tani yang berprestasi

(Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional). Sedangkan untuk mencapai

keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni pemberdayaan penyuluhan.

14. Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat propinsi

maupun nasional

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni mewujudkan

dan mengembangkan agribisnis yang berdaya saing.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, Promosi produk pertanian ungglan daerah.


program peningkatan pemasaran hasil produksi.

15. Optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah


lain :

1) Penyediaan lumbung pangan menuju desa mandiri

Dengan indikator keberhasilan yaitu, lumbung pangan desa. Sedangkan

untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni

peningkatan ketahanan pangan.

2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta

masyarakat


a. Jumlah Pertemuan Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketahan

pangan masyarakat;

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat/kelompok tani pada program-

program Ketahanan Pangan;

c. Jumlah Masyarakat Yang Memahami Teknologi Olahan Bahan Pangan

Lokal.


pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

16. Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan


meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga

kelestarian hutan rakyat.


a. Produktivitas Perkebunan dan Kehutanan;

b. Luas hutan rakyat yang direhabilitasi ;

c. Jumlah petani tembakau yang mendapatkan bantuan;

d. Produktivitas tembakau.


lain:

a. Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan;

b. Rehabilitasi hutan dan lahan;

c. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan dan kesejahteraan

petani.

17. Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan


lain :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan.


a. Produktivitas hasil tangkapan laut;

b. Produktivitas budidaya ikan laut;

c. Produktivitas budidaya ikan air tawar;

d. Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun.


lain:

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;

b. Pengembangan Budidaya Perikanan;

c. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

2) Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan

pengusaha kecil dan mikro.


a. Luasan kawasan konservasi kawasan pesisir;

b. Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan.


lain:

a. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perakiraan iklim laut;

b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

18. Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata


pengembangan potensi pariwisata.


a. Jumlah Kunjungan Wisata;

b. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana wisata.


lain:

a. Pengembangan Pemasaran Priwisata;

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata;

c. Pengembangan kemitraan.

19. Sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan


meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi dan

meningkatkan keberpihakan.


a. Jumlah Rumah tangga miskin;

b. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);

c. Jumlah PMKS yang dibantu/ditangani;

d. Jumlah Bansos yang disalurkan.


lain:

a. Pengembangan industri kecil dan menengah;

b. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;

c. Peningkatan kesejahteraan petani;

d. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKAS lainnya.

Layanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,pembinaan anak terlantar,

pembinaan lingkungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga.

20. Permberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni mendorong

profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis.


a. Angka pengangguran terbuka;

Angkatan kerja;

Yang tidak bekerja.

b. Jumlah lapangan pekerjaan;

c. Jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih;

d. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan;

e. Jumlah perusahaan yang membuat/membentuk sarana hubungan industrial

(HI);

f. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jamsostek;

g. Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek;

h. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan

kerja (K3);

i. Angka kecelakaan kerja.


lain:

a. Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga kerja.

b. Peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan

ketenagakerjaan.

21. Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan koperasi sejalan

dengan pengembangan dunia usaha

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni penguatan

ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha

koperasi dan UMKM.


a. Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi;

b. Prosentase koperasi sehat;

c. Prosentase koperasi aktif;

d. Meningkatnya Sisa Hasil Usaha Koperasi;

e. Jumlah KSP/USP;

f. Jumlah Usaha Menengah;

g. Jumlah Usaha Kecil;

h. Jumlah Usaha Mikro;

i. Jumlah Volume (omzet usaha menengah);

j. Jumlah Volume (omzet usaha kecil);

k. Jumlah Volume (omzet usaha mikro);

l. Jumlah pameran produk unggulan.


pengembangan kewirausahaan kompetitif usaha kecil dan menengah.

22. Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan

potensi baru


lain :

1) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro

dan Menengah). Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

ditetapkan program yakni program pengembangan sistem pendukung usaha

bagi usaha mikro kecil menengah.

2) Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri

kecil, menengah dan kreatif.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah tenaga kerja yang terserap

pada sektor industri. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

ditetapkan program yakni pengembangan sistem pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil menengah.

23. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan

distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar daerah


lain :

1) Mengembangkan dan menata sarana dan prasarana perdagangan.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah volume perdagangan.


perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan.

2) Mengawasi distribusi dan ketersediaan barang.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

ditetapkan program yakni perlindungan konsumen dan pengaman

perdagangan.

3) Meningkatkan perlindungan konsumen.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah pengaduan konsumen yang

terlayani. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan

program yakni program perlindungan konsumen dan pengaman

perdagangan.

24. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha

ekonomi baru

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni menciptakan

iklim investasi yang kondusif.


a. Jumlah investasi PMA di daerah;

b. Jumlah realisasi PMDN;

c. Jumlah realisasi investasi local;

d. Prosentase penerbitan ijin tepat waktu;

e. Prosentase perusahaan yang memiliki ijin.


lain:

a. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi;

b. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

25. Strategi Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Dengan

Memperhatikan Kaidah-kaidah Lingkungan


lain :

1) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Dengan indikator keberhasilan yaitu, pemenuhan baku mutu air. Sedangkan

untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program

perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2) Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya

Dengan indikator keberhasilan yaitu, pemenuhan baku mutu udara.


program peningkatan pengendalian polusi.

3) Meningkatkan pengelolaan dan ketersedian ruang terbuka hijau

Dengan indikator keberhasilan yaitu pengelolaan dan pemenuhan ruang

terbuka hijau. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan

program pengelolaan ruang terbuka hijau.

4) Meningkatkan Kebersihan Lingkungan

Dengan indikator keberhasilan yaitu peningkatan pelayanan kebersihan

lingkungan dengan pengelolaan sampah secara tepat dan cepat. Sedangkat

untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program pengembangan

kinerja pengelolaan persampahan

5) Mengurangi Beban Pencemaran Llingkungan

Dengan indikato kberhasilan yaitu:

a. Jumlah usaha berpotensi menjadi sumber pencemaran;

b. Persentase perusahaan yang memiliki dokumen HO, UKL-UPL, AMDAL

dan izin lingkungan.

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

26. Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara

sistematis dan terpadu


lain :

1) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi perencanaan

pembangunan lintas sektor

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah dokumen

perencanaan/penelitian yang dihasilkan. Sedangkan untuk mencapai

keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program perencanaan

pembangunan daerah.

2) Mengakomodasi aspirasi masyarakat khususnya dalam perencanaan

pembangunan daerah.


a. Pemanfaatan dokumen perencanaan / penelitian yang dimanfaatkan;

b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka menengah, tahunan

(RKPD), dan Penyusunan KUA - PPAS tepat waktu.


perencanaan pembangunan daerah.

27. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang


lain :

1) Menyusun perencanaan tata ruang


a. Tersusunnya dokumen RBTL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

/ Urban Design;

b. Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi.


Perencanaan Tata Ruang.

2) Meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.


a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB;

b. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan.


pengendalian pemanfaatan ruang.

28. Memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan

kapasitasnya


meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang professional dan kompeten.


a. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. (dengan

target 5 tahun sebanyak 1000 PNS ditingkatkan kualitas/kompetensinya);

b. Prosentase PNS yang mengikuti diklat kedinasan (Diklat Pimpinan);

c. Prosentase PNS yang mengikuti diklat fungsional;

d. Prosentase aparatur /pegawai yang telah mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai

dengan jenjang kepangkatan;

e. Prosentase Jabatan Struktural yang telah terisi ;

f. Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.


lain:

a. Program Pendidikan Kedinasan;

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

29. Meningkatkan fungsi lembaga Legislatif sebagai mitra eksekutif dalam

menyelenggaran tugas kepemerintahan


meningkatkan fungsi lembaga Legislatif.


a. Jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD;

b. Jumlah Perda yang ditetapkan ;

c. Jumlah Jaring asmara.


peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

30. Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis

budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas


lain :

1) Meningkatkan kualitas dan manjemen layanan administratif kepada Sekda

dan SKPD terkait.


a. Prosentase penerapan e-gov;

b. Meningkatnya peringkat atas hasil evaluasi SAKIP;

c. Ketepatan waktu Penyusunan LKPJ, Lakip dan LPPD;

d. Persentase SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

menerapkan sesuai SK Bupati;

e. Prosentase SKPD yang sudah menyusun TAPKIN dengan tepat waktu

baik dan benar ;

f. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik

(SPP);

g. Jumlah media komunikasi;

h. Jumlah media informasi;

i. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

j. Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin;

k. Jumlah rumah ibadah yang dibantu.


lain:

a. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

b. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan;

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

2) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam merumuskan penanganan

masalah lintas sektor.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah perjanjian kerjasama dengan

pemda lainnya, instansi vertikal dan lembaga perguruan tinggi. Sedangkan

untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program

peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

3) Menegakkan supremasi hukum.


a. Jumlah produk hukum yang ditetapkan;

Perda

Peraturan Bupati

Keputusan Bupati

b. Jumlah permasalahan yang diselesaikan;

Jumlah Kasus

Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan

c. Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.


lain:

a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

b. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

31. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan

mengedepankan kebutuhan masyarakat.


lain :

1) Meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran


a. Opini audit BPK;

b. Jumlah ADD (Alokasi Dana Desa) yang disalurkan;

c. Jumlah Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa yang disalurkan;

d. Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD).


pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

2) Meningkatkan kompetensi Pengawasan


a. Jumlah Temuan APIP yang ditindak lanjuti;

b. Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti.


peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH.

32. Optimalisasi Penerimaan Daerah

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan Mengintensifikasi

dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Dengan indikator keberhasilan

sebagai berikut :

a. Peningkatan PAD;

b. Rasio Kemandirian PEMDA;

c. Rasio PAD terhadap total pendapatan;

d. Rasio PAD terhadap APBD (total belanja);

e. Rasio belanja modal terhadap total APBD.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni Program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

32. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana

kondusif


lain :

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum


a. Jumlah penyuluhan pencegahaan penyakit masyarakat;

b. Jumlah Angka Kriminal;

c. Persentase penegakan peraturan daerah (Jumlah pelanggaran

masyarakat terhadap perda);

d. Jumlah satpol PP.


lain:

a. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

2) Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah kegiatan forum komunikasi

antar ummat beragama. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

ditetapkan program yakni program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan.

3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun komunikasi

politik yang terbuka dan saling menghormati.


a. Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan;

b. Jumlah kegiatan silaturrahim, musyawarah, sarasehan ulama umara;

c. Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melaui apresiasi

lagu-lagu nasional/negara dan lambang Negara;

d. seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.


pendidikan politik masyarakat.

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah pembinaan terhadap

masyarakat, LSM, ORMAS. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan

tersebut, ditetapkan program yakni program pendidikan politik masyarakat.

33. Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam

penanggulangan bencana


lain :

1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penangulangan bencana

Dengan indikator keberhasilan yaitu, masyarakat terlatih pada daerah rawan

bencana. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan

program yakni program pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam.

2) Meningkatkan sarana prasarna penanggulangan bencana

Dengan indikator keberhasilan yaitu, regulasi penanggulangan dan

penanganan bencana. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

ditetapkan program yakni program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam.

34. Peningkatan peran serta generasi muda


meningkatkan peran generasi muda.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah pemuda berprestasi pada berbagai

bidang di tingkat nasional. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

ditetapkan program yakni program peningkatan peran serta kepemudaan.

35. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan


meningkatkan prestasi olahraga.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah cabang olah raga yang berprestasi.


program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

36. Peningkatan kepeduian masyrakat terhadap seni, budaya dan nilai-

nilai tradisi


lain :

1) Meningkatkan fasilitas olah raga

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah sarana dan prasarana yang

meningkat kualitasnya. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut,

ditetapkan program yakni program peningkatan sarana dan prasarana

olahraga.

2) Mengembangkan seni dan budaya nilai tradisi


a. Peningkatan dan pemasyarakatan Olah Raga (Jumlah grup olah raga);

b. Jumlah kegiaytan fasilitasi dan pengembangan kelompok seni termasuk

kelompok seni wanita;

c. Jumlah warisan tradisi yang terawatt.


pengelolaan kekayaan budaya.

37. Peningkatan akses dan kapasitas masyarakat dan desa dalam

pembangunan daerah

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni memberikan

ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan desa dalam

pembangunan.


a. Tingkat usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang ;

UPPKS

UED-SP

P3EL

BUMDES

b. Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa;

c. Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan;

d. Cakupan jaringan listrik pedesaan.


lain:

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa .

38. Memperluas akses masyarakat dalam memanfaatkan arsip daerah

Dalam mewujudkan strategi tersebut, diambil arah kebijakan yakni memberikan

layanan perima terhadap pengguna arsip.


a. Terpeliharanya arsip/dokumen daerah (jumlah arsip in aktif yang dikelola);

b. Monitoring kearsipan (Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem

kearsipan yang baku).


pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan.

39. Optimalisasi Sarana Prasarana Layanan Publik


Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.


a. Prosentase SPM yang diterapkan;

b. Prosentase SKPD yang mencapai target SPM;

c. Prosentase SKPD yang melaksanakan SOP;

d. Jumlah mobil keliling layanan masyarakat bidang administrasi

kependudukan, kesehatan, hukum, perpustakaan dan iberasi;

e. 52 SKPD dapat melaksanakan kegiatan rutin semaksimal mungkin.


pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarpras, peningkatan disiplin

aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan sistem

pencapaian dan pengembangan kinerja dan keuangan.

40. Memberdayakan Fasilitas Pendukung Administrasi Kependudukan

Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan


Meningkatkan layanan prima terkait dengan administrasi kependudukan.


a. Prosentase jumlah penduduk yang ber KTP;

b. Prosentase jumlah keluarga ber KK;

c. Prosentase jumlah penduduk yang ber akte kelahiran;

d. Jumlah pelayanan akte pencatatan sipil.


penataan administrasi kependudukan.

41. Mengkoordinasikan dan Memobilitasi Stake Holder Bidang Keimanan

dan Ketakwaan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani


Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan dalam mewujudkan kualitas

IMTAQ.


a. Jumlah sarana peribadatan dan keagamaan yang mendapat pembinaan;

b. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu.


lain:

a. Program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;

b. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social.

42. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Menuju Standar Pelayanan Ijin

Lokasi


Meningkatkan layanan prima terkait dengan ijin lokasi.


a. Penyelesaian ijin lokasi (kawasan luasan tanah pada suatu lokasi);

b. Prosentase penerbitan ijin tepat waktu uasaha dan ijin usaha lainnya secara

tepat waktu.


penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur.

Misi 1 : Memperluas Pendidikan Berbasis Potensi Daerah dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

NO ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA

1 5 6

1 Terwujudnya masyarakat 1 Meningkatnya akses 1 Pemerataan pendidikan 1 Menyelengarakan system 1 Ratio anak yang mengikuti pendidikan 1 Pendidikan anak usia dini

pamekasan yang cerdas, dan pemerataan, sesuai kebutuhan pendidikan murah dalam TK/RA/PAUD 2 Wajar dikdas 9 tahun

terampil dan terdidik berlan- peningkatan kualitas masyarakat, tidak rangka mewujudkan 2 Angka Partisipasi kasar untuk jenjang 3 Pendidikan menengah

daskan iman dan taqwa hasil pelayanan diskriminatif dengan biaya pemerataan dan mencer- pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. 4 Wajar dikdas 9 tahun

pendidikan (Urusan murah (gratis), yang daskan masyarakat 3 Angka Partisipasi kasar jenjang 5 Pendidikan menengah

Pendidikan) didukung dengan sarana pendidikan SMA/SMK/MA.

dan prsarana pendidikan 4 Angka Partisipasi murni ntuk jenjang

dan perpustakaan yang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

memadai 5 Angka Partisipasi murni ntuk jenjang

pendidikan SMA/SMK/MA.

6 Angka rata-rata lama sekolah.

2 Meningkatkan sarana dan 1 Kondisi ruang kelas SD/MI baik. 1 Wajar dikdas 9 tahun

prasarana pendidikan 2 Kondisi ruang kelas SMP/MTs baik. 2 Wajar dikdas 9 tahun

3 Kondisi ruang kelas SMP/SMK/MA 3 Pendidikan menengah

baik. 4 Wajar dikdas 9 tahun

4 Ratio Kecukupan ruang kelas untuk 5 Wajar dikdas 9 tahun

jenjang pendidikan SD/MI 6 Pendidikan menengah

5 Ratio Kecukupan ruang kelas untuk

jenjang pendidikan SMP/MTs.

6 Ratio Kecukupan ruang kelas untuk

jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

2 Meningkatnya kualitas 1 Peningkatan kualitas hasil 1 Meningkatkan kualitas 1 Angka putus sekolah. 1 Program Peningkatan

dan relevansi pendidikan yang didukung hasil penyelenggaraan 2 Angka kelulusan jenjang pendidikan Kualitas Penyelenggaraan

pendidikan (Urusan dengan kompetensi tenaga pendidikan. SD/MI. Pendidikan

Pendidikan) pendidikan yang memadai 3 Angka kelulusan jenjang pendidikan

SMP/MTs.

4 Angka kelulusan jenjang pendidikan

SMA/SMK/MA.

5 Nilai Rata - rata kelulusan

6 Angka rata-rata lama sekolah.

PROGRAM SKPD

7

TUJUAN

2

SASARAN

3

STRATEGI

4

NO ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA

1 5 6

PROGRAM SKPD

7

TUJUAN

2

SASARAN

3

STRATEGI

4

2 Meningkatkan kualitas 1 Rasio guru/murid untuk jenjang 1 Program Peningkatan Mutu

SDM tenaga Pendidikan. pendidikan SD/MI. Pendidik dan Tenaga

2 Rasio guru/murid untuk jenjang Kependidikan

pendidikan SMP/MTs.

3 Rasio guru/murid untuk jenjang

pendidikan SMA/SMK/MA.

4 Prosentase guru kualifikasi standart

pendidikan

5 Prosentase guru yang bersertifikasi.

3 Meningkatkan layanan 1 Jumlah pengunjung Perpustakaan 1 Peningkatan Budaya Baca

perpustakaan 2 Jumlah/judul buku yang dipinjam dan Pengembangan

3 Jumlah/judul buku yang dikoleksi Layanan Perpustakaan

4 Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling

Misi 2 : Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan.

NO

1

1 Terwujudnya masyarakat 1 Meningkatnya derajat 1 Peningkatan upaya 1 Meningkatkan 1 rasio puskesmas, pustu, polindes 1 pengadaan peningkatan

pamekasan yang sehat dengan kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan ketersediaan sarana terhadap penduduk. dan perbaikan sarana

fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat dan dan prasarana 2 Rasio sarana pelayanan kesehatan dan prasarana

yang memadai. peran serta pelayanan kesehatan sesuai standart terhadap penduduk puskesmas,puskesmas

masyarakat yang memadai 3 Kecukupan alkes yang memadai pembantu dan

4 Kecukupan sarana transportasi jaringannya

kesehatan yang memadai roda 2

roda 4

2 Meningkatkan 1 Ketersediaan Obat dan bahan 1 Pengadaan Obat dan

ketersediaan obat dan 2 jumlah keg.pengawasan obat dan perbekalan kesehatan

perbekalan kesehatan. makanan 2 Pengembangan dan

3 jumlah kelompok produsen obat pengawasan obat dan

tradisional yang dibina makanan

3 Meningkatkan upaya 1 Cakupan kunjungan ibu hamil k-4. 1 Pengadaan peningkatan

pelayanan kesehatan 2 Cakupan komplikasi kebidanan dan perbaikan sarana

dasar bagi masyarakat ditangani dan prasarana

(promotif, preventif, 3 cakupan pertolongan persalinan puskesmas,puskesmas

kuratif, rehabilitatif) oleh nakes pembantu dan

4 Cakupan pelayanan nifas jaringannya

5 Cakupan neonatus dengan 2 Peningkatan layanan

komplikasi ditangani kesehatan

6 Cakupan kunjungan bayi 3 Peningkatan pelayanan

7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal kesehatan lansia

Child Immunization (UCI)

8 Cakupan pelayanan anak balita.

9 Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 -

24 bulan

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

NO

1


2 3 4 5 6 7


11 Angka kematian bayi.

12 Jumlah kematian ibu (ibu hamil,

melahirkan, nifas)

13 Jumlah kecamatan bebas rawan gizi

14 Cakupan pelayanan lansia

4 Meningkatkan kualitas 1 kecukupan tenaga dokter terhadap 1 Upaya kesehatan

dan kuantitas tenaga pendiuduk masyarakat

kesehatan. 2 Rasio tenaga paramedic

keperawatan dan non keperawatan

terhadap penduduk.

3 Rasio kecukupan nakes pada masing

masing sarana pelayanan kesehatan

4 jumlah Kesesuaian kompetensi dan

kewenangan tenaga kesehatan

2 Meningkatnya perilaku hidup 1 Optimalisasi sumber 1 Meningkatkan peran 1 Cakupan desa siaga aktif. 1 Promosi kesehatan dan

bersih dan sehat daya dalam rangka serta aktif masyarakat 2 Rasio posyandu dan Polindes pemberdayaan

mewujudkan pola bidang kesehatan terhadap (penduduk) masyarakat

hidup bersih dan 3 Cakupan PHBS di semua tatanan

sehat 4 Prosentase penduduk yang

menggunakan jamban.

5 Prosentase rumah bersanitasi.

6 Prosentase rumah tangga pengguna

air bersih.

3 Meningkatnya Layanan RSUD 1 Pengembangan 1 Mengembangkan 1 Prosentase penduduk yang 1 pengadaan,peningkatan,

RSUD, melalui RSUD melalui pola memanfaatkan RSUD sarana rmh sakit/rmh

dukungan kecukupan BLUD 2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan sakit jiwa/rmh sakit

tenaga medis dan 3 Jumlah kunjungan Rawat Inap mata/rmh sakit paru-

peramedis serta 4 BOR (Bed Occupancy Rate) paru

sarana dan 5 TOI (Turn Over Interval)

prasarana rumah 6 ALOS (Average Length of Stay)

sakit secara memadai 7 NDR (Net Death Rate)

NO

1


2 3 4 5 6 7


8 GDR (Gross Death Rate)

9 CRR (Cost Recovery Rate)

10 Prosentase penduduk miskin yang

terlayani oleh RSUD

4 Meningkatnya pemberdayaan 1 Peningkatan iklim 1 Menguatkan GEM (Gender Empowerment Measure- 1 peningkatan peran serta

perempuan dan perlindungan kondusif bagi kelembagaan ment) : dan kesetaraan gender

anak (Urusan Pemberdayan pengembangan organisasi wanita 1 Proporsi penduduk (laki-laki dan dalam pembangunan

perempuan dan perlindungan keberdayaan perempuan)

Anak) perempuan dan anak 2 Keterwakilan kaum perempuan di

melalui kemandirian DPRD (laki-laki dan perempuan)

berusaha dan 3 Proporsi manager, staf administrasi,

ketahanan keluarga pekerja profesional dan teknisi di

lingkungan pemerintahan dan

swasta (laki-laki dan perempuan)

GDI (Gender Development Indeks) :

1 Proporsi penduduk (laki-laki dan

perempuan)

2 Usia harapan hidup (laki-laki dan

perempuan)

3 Angka Melek Huruf (laki-laki dan

perempuan)

4 Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan

perempuan)

2 Meningkatkan 1 Jumlah kasus kekerasan dalam 1 program pemberdayaan

perlindungan rumah tangga. perempuan dan

perempuan dan anak 2 Jumah anak dan perempuan korban perlindungan anak

tindak kekerasan yang memperoleh

pelayanan advokasi (Jumlah tindak

kekerasan terhadap perempuan dan

anak)

NO

1


2 3 4 5 6 7


5 Permantapan KB dan KS (Ur KB 1 Pemantapan 1 Memantapkan Progam Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif : 1 Program Keluarga

dan KS) kapasitas pelayanan KB 1 Jumlah peserta KB aktif Berencana

KB di klinik KB 2 jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)

Pemerintah dan 3 Prosentase Perkawinan dibawah

swasta melalui umur

penyediaan sarana 4 Rata-rata usia kawin pertama bagi

dan prasarana perempuan

pelayanan KB 5 Total Fertility Rate

6 Persentase Pencapaian peserta KB

Baru

Persentase peserta KB Pria :

1 Jumlah akseptor KB aktif

2 Jumlah akseptor KB aktif laki-laki

3 Persentase PUS Unmet-need

2 Meningkatkan Keluar- 1 Jumlah Keluarga Pra sejahtera 1 Program Penyiapan

ga Sejahtera menjadi sejahtera tenaga pendamping

2 Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga

kelompok bina keluarga melalui 2 Program Promosi

rekrutmen tenaga kelompok bina kesehatan ibu bayi dan

keluarga anak melalui kelompok

3 Jumlah pelaksanaan kegiatan dimasyarakat

pemberdayaan dan promosi

kesehatan ibu,bayi dan anak

MISI 3 : Mempercepat pembangunan infrastruktur publik

NO

1

1 Meningkatnya infrastruktur 1 Meningkatnya Pemba- 1 Peningkatan 1 Menyediakan system informasi/ 1 Tersedianya informasi dan data 1 Program Pembangunan

penunjang kehidupan dan ngunan dan rehabilitasi pembangunan dan database infrastruktur. base infrastruktur Jalan dan Jembatan

mobilitas masyarakat jalan dan jembatan, pemeliharaan 2 Meningkatkan kualitas dan 2 Proporsi panjang jalan dalam 2 Program rehabilitasi/

jaringan irigasi dan jalan dan kuantitas jalan dan jembatan kondisi baik, sedang dan rusak. pemeliharaan Jalan dan

konservasi sumber jembatan 3 Proporsi jembatan dalam kondisi Jembatan

daya air, transportasi baik, sedang dan rusak

yang layak dan

memadai. (Urusan 2 Peningkatan 1 Meningkatkan kualitas dan 1 Rasio jaringan irigasi. 1 Program pengembangan dan

Pekerjaan Umum) pembangunan kuantitas infrastruktur irigasi 2 Meningkatnya luas DI yang dapat pengelolaan jaringan irigasi,

infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan diairi dengan jaringan irigasi teknis rawa dan jaringan pengairan

dan penang- konservasi sumber daya air. 3 Luas Genangan pada wilayah lainnya

gulangan banjir pertanian

4 Luas Genangan pada wilayah

permukiman

2 Meningkatnya kualitas 1 Peningkatan 1 Meningkatkan ketersediaan 1 Prosentase rumah layak huni bagi 1 Program Lingkungan Sehat

permukiman (Urusan kualitas dan sarana dan prasarana masyarakat miskin. Perumahan

Perumahan) kuantitas sarana pemukiman perkotaan dan 2 Jumlah rumah tangga pengguna

dan prasarana pedesaan listrik.

pemukiman 3 Panjang jalan lingkungan/desa yang

dibangun

3 Meningkatnya sarana 1 Peningkatan 1 Memenuhi fasilitas keleng- 1 Tersedianta fasilitas perlengkapan 1 Program Rehabilitasi dan

dan prasarana ketersediaan kapan jalan jalan (rambu, Marka, dan Guardrill) Pemeliharaan Prasarana dan

transportasi (Urusan kelengkapan jalan 2 Meningkatkan sarana dan dan penerangan jalan umum (PJU) Fasilitas LLAJ

Perhubungan) dan angkutan prasarana pelayanan angkutan pada jalan Kabupaten/Kota 2 Program peningkatan

umum umum 2 Jumlah ijin trayek. pelayanan angkutan

3 Pemenuhan Uji Kir 3 Program Pembangunan

4 Menurunnya angka kasus Prasarana dan Fasilitas

kecelakaan lalu lintas Perhubungan

5 Jumlah sarana dan prasarana 4 Program Pembangunan

transportasi (unit) Sarana dan Prasarana

6 Tersedianya terminal barang Perhubungan

7

PROGRAM SKPDTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA

2 3 4 5 6

NO

1 7

PROGRAM SKPDTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA

2 3 4 5 6

7 Tersedianya angkutan umum yang 5 Program peningkatan dan

melayani wilayah yang telah Pengamanan Lalu Lintas

tersedia jaringan jalan untuk 6 Program Penataan dan

jaringan jalan kabupaten/kota Manajemen Rekayasa Lalu

Lintas

8 Tersedianya angkutan umum yang 7 Program Pengadaan Fasilitas

melayani jaringan trayek yang Operasional Kendaraan

menghubungkan daerah tertinggal Bermotor

dan terpencil dengan wilayah yang 8 Program Pembangunan/

telah tersedia jaringan jalan Pengadaan Sarana dan

kabupaten/kota Prasarana Perhubungan

9 Tersedianya halte pada setiap 9 Program Pengendalian dan

kabupaten/kota yang telah dilayani Pengamanan Lalu Lintas

angkutan umum dalam trayek

10 Tersedianya terminal angkutan

penumpang pada setiap kabupaten/

kota yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

11 Tersedianya unit pengujian kenda-

raan bermotor bagi kabupaten/kota

yang memiliki populasi kendaraan

wajib uji minimal 4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji

12 Tersedianya pelabuhan penyebera-

ngan pada kabupaten/kota yang

memiliki pelayanan angkutan

penyeberangan yang beroperasi

pada lintas penyeberangan pada

kabupaten/kota pada wilayah yang

memiliki alur pelayaran

MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah

yang berwawasan lingkungan

NO

1

1 Meningkatnya produksi 1 Meningkatnya Pembangunan 1 Optimalisasi ketersediaan 1 Meningkatkan Produksi, 1 Produksi tanaman pangan 1 peningkatan produksi

dan produktifitas sector pertanian/peternakan sarana dan prasarana Produktivitas dan Luas Panen dan hortikultura pertanian /perkebunan

pertanian, perkebunan (Urusan Pertanian) produksi pertanian Tanaman Pertanian 2 Jumlah kelompok tani yang 2 pemberdayaan penyuluhan

dan perikanan 2 Optimalisasi Pembinaan 2 Meningkatkan Kesejahteraan berprestasi (Tingkat 3 peningkatan pemasaran

Kelompok Tani dan Kualitas Sumber Daya Kabupaten, Provinsi, hasil produksi

3 Optimalisasi promosi produk Manusia Pertanian Nasional)

unggulan daerah baik di 3 Mewujudkan dan 3 Promosi produk pertanian

tingkat propinsi maupun mengembangkan agribisnis ungglan daerah

nasional yang berdaya saing

2 Meningkatnya Ketahanan 1 optimalisasi Sumber Daya 1 Menyediakan lumbung 1 Lumbung pangan desa 1 peningkatan ketahanan

Pangan Daerah serta ketahanan pangan daerah pangan menuju desa mandiri 2 Jumlah Pertemuan Koordi- pangan

Meningkatnya Kapasitas dan 2 memberikan kesempatan nasi analisis dan perumusan 2 Pemberdayaan Penyuluh

Peran serta Masyarakat (Ur seluas-luasnya bagi kebijakan ketahan pangan 3 Pertanian/Perkebunan

Ketahanan Pangan) peningkatan dan peran serta masyarakat Lapangan

masyarakat 3 Meningkatnya partisipasi

masyarakat/kelompok tani

pada program-program

Ketahanan Pangan

4 Jumlah Masyarakat Yang

Memahami Teknologi Olahan

Bahan Pangan Lokal.

3 Meningkatnya Pembangunan 1 Penguatan dan Perluasan 1 Meningkatkan produksi dan 1 Produktifitas Perkebunan dan 1 Pemanfaatan Potensi

kehutanan dan perkebunan Sumber Daya Kehutanan dan produktivitas tanaman Kehutanan. sumber daya hutan

(Ur Kehutanan) Perkebunan perkebunan dan menjaga 2 Luas hutan rakyat yang 2 rehabilitasi hutan dan lahan

kelestarian hutan rakyat. direhabilitasi 3 Peningkatan pemasaran hasil

3 Jumlah petani tembakau produksi perkebunan dan

yang mendapatkan bantuan kesejahteraan petani

bagi petani tembakau.

4 Produktifitas tembakau.

ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7

TUJUAN SASARAN STRATEGI

NO

1


2 3 4 5 6 7


4 Meningkatnya Pembangunan 1 Penguatan dan Perluasan 1 Meningkatkan produksi dan 1 Produktifitas hasil tangkapan 1 Pemberdayaan Ekonomi

perikanan (Ur Kelautan Sumber Daya Perikanan produktivitas perikanan. laut.

Perikanan) 2 Produktifitas budidaya ikan Masyarakat Pesisir

laut.

3 Produktifitas budidaya ikan 2 Pengembangan Budidaya

air tawar. Perikanan

4 Tingkat konsumsi 3 Optimalisasi pengelolaan dan

ikan/perkapita/tahun pemasaran produksi

perikanan

2 Melaksanakan upaya 1 Luasan kawasan konservasi 1 Peningkatan metigasi

pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir bencana alam laut dan

petani dan nelayan dan 2 Jumlah nelayan yang perakiraan iklim laut

pengusaha kecil dan mikro. mendapatkan bantuan bagi 2 Pemberdayaan ekonomi

nelayan. masyarakat pesisir

2 Mendorong pertumbuhan 1 Meningkatnya Kunjungan 1 Promosi dan Eksplorasi 1 Mengembangkan potensi 1 Jumlah Kunjungan Wisata 1 Pengembangan Pemasaran

sektor pariwisata Wisata (Ur Pariwisata) sektor pariwisata pariwisata. 2 Meningkatnya jumlah sarana Priwisata

dan prasarana wisata 2 Pengembangan Destinasi

Pariwisata

3 Pengembangan kemitraan

3 Menurunnya angka kemis- 1 Berkurangnya Angka 1 Sinergitas antar wilayah 1 Meningkatkan akses 1 Jumlah Rumah tangga 1 Pengembangan industri kecil

kinan dan kesenjangan Kemiskinan dan kesenjangan untuk mendukung masyarakat miskin pada miskin. dan menengah

sosial Sosial dan Kesenjangan pengentasan kemiskinan kegiatan ekonomi dan 2 Jumlah PMKS (Penyandang 2 Pembinaan pedagang kaki

Antar Wilayah . (Ur Sosial) meningkatkan keberpihakan Masalah Kesejahteraan lima dan asongan

Sosial) 3 Peningkatan kesejahteraan

3 Jumlah PMKS yang dibantu/ petani

ditangani 4 Pemberdayaan fakir miskin,

4 Jumlah Bansos yang komunitas adat terpencil dan

disalurkan PMKAS lainnya. Layanan

dan rehabilitasi kesejahtera-

an sosial,pembinaan anak

terlantar, pembinaan lingku-

ngan sosial, pemberdayaan

ekonomi keluarga.

NO

1


2 3 4 5 6 7


4 Meningkatnya kesejahte- 1 Meningkatnya Kualitas dan 1 Permberdayaan dan pening- 1 Mendorong profesionalitas 1 Angka pengangguran terbuka 1 Peningkatan kualitas dan

raan tenaga kerja melalui Kompetensi Tenaga Kerja katan kapasitas tenaga kerja kerja dan menciptakan Angkatan kerja produktifitas tenaga kerja.

perluasan lapangan kerja Serta Penyediaan Lapangan hubungan industrial kerja Yang tidak bekerja 2 Peningkatan kesempatan

Kerja (Ur Tenaga Kerja) yang harmonis. 2 Jumlah lapangan pekerjaan. kerja dan perlindungan dan

3 Jumlah tenaga kerja terdidik pengembangan

dan terlatih. ketenagakerjaan

4 Jumlah tenaga kerja yang

ditempatkan

5 Jumlah perusahaan yg mem-

buat/membentuk sarana

hubungan industrial (HI)

6 Jumlah perusahaan yang

menerapkan norma

Jamsostek

7 Jumlah tenaga kerja yang

ikut Jamsostek

8 Jumlah perusahaan yang

menerapkan norma Kesela-

matan dan Kesehatan kerja

9 Angka kecelakaan kerja

5 Memperkuat iklim usaha 1 Meningkatnya Koperasi, 1 Peningkatan akses dan 1 Menguatkan ekonomi kerak- 1 Jumlah Koperasi dan Jumlah 1 Peningkatan kualitas

UMKM dalam rangka UMKM dan Etos iklim usaha UMKM dan yatan melalui peningkatan Anggota Koperasi kelembagaan koperasi

meningkatkan kesejahte- Kewirausahaan Dalam koperasi sejalan dengan kompetensi dan daya saing 2 Prosentase koperasi sehat. 2 Pengembangan kewirau-

raan rakyat dan penurunan Rangka Peningkatan Ekonomi pengembangan dunia usaha usaha koperasi dan UMKM 3 Prosentase koperasi aktif. sahaan kompetitif usaha

angka kemiskinan Masyarakat (Ur Koperasi, 4 Meningkatnya Sisa Hasil kecil dan menengah.

Perdagangan dan Industri) Usaha Koperasi

5 Jumlah KSP/USP

6 Jumlah Usaha Menengah

7 Jumlah Usaha Kecil

8 Jumlah Usaha Mikro

9 Jumlah Volume (omzet

usaha menengah)

NO

1


2 3 4 5 6 7



usaha kecil)


usaha mikro)

12 Jumlah pameran produk

unggulan.

1 Optimalisasi kapasitas 1 Mengembangkan sektor 1 Jumlah Industri (Jumlah 1 Pengembangan sistem

industri yang ada dan industri kecil, menengah dan Usaha Mikro dan Menengah) pendukung usaha bagi usaha

mengembangkan potensi kreatif 2 Jumlah Tenaga Kerja yang mikro kecil menengah.

baru terserap pada Sektor Industri

2 Meningkatkan fasilitasi

manajemen dan pemasaran

hasil produksi industri kecil,

menengah dan kreatif

1 Peningkatan sarana dan 1 Mengembangkan dan pena- 1 Jumlah Volume Perdagangan 1 Perlindungan konsumen dan

prasarana perdagangan, taan sarana dan prasarana 2 Kontribusi sector perdaga- pengaman perdagangan

sistem dan jaringan distribusi perdagangan. ngan terhadap PDRB

barang serta pengembangan 2 Mengawasi distribusi dan 3 Jumlah Pengaduan Konsu-

pasar dalam dan luar daerah ketersediaan barang. men yang terlayani


konsumen

6 Meningkatnya investasi dan 1 Meningkatnya investasi/ 1 Pengembangan iklim yang 1 Menciptakan iklim investasi 1 Jumlah investasi PMA di 1 Peningkatan promosi dan

penanaman modal dalam penanaman modal daerah kondusif bagi investasi dan yang kondusif daerah kerja sama investasi.

rangka menumbuhkan (Urusan Penanaman Modal) pelaku usaha ekonomi baru 2 Jumlah realisasi PMDN 2 Peningkatan iklim investasi

perekonomian daerah 3 Jumlah realisasi investasi dan realisasi investasi.

lokal

4 Prosentase penerbitan ijin

tepat waktu

5 Prosentase perusahaan yang

memiliki ijin

NO

1


2 3 4 5 6 7


7 Menjaga dan melestarikan 1 Meningkatnya daya dukung 1 Pelestarian Lingkungan Hidup 1 Meningkatkan pengelolaan 1 Pemenuhan baku mutu air 1 Program Perlindungan dan

lingkungan agar tetap asri, lingkungan terhadap secara Berkelanjutan dan perlindungan lingkungan 2 Pemenuhan baku mutu udara Konservasi Sumber Daya

sehat, kondusif dalam perlaksanaan pembangunan dengan memperhatikan hidup 3 Pengelolaan dan Pemenuhan Alam

rangka kelangsungan kaidah-kaidah lingkungan 2 Memanfaatkan sumber daya Ruang Terbuka Hijau 2 Program Peningkatan

pembangunan. alam dengan memperhatikan 4 Peningkatan Pelaayanan Pengendalian Polusi

kelestariannya Kebersihan Lingkungan 3 Pengelolaan Ruang Terbuka

3 Meningkatkan pengelolaan Dengan Pengelolaan Hijau (RTH)

dan ketersediaan ruang Sampah Secara Tepat dan 4 Pengembangan Kinerja

terbuka hijau Cepat Pengelolaan Persampahan

4 Meningkatkan kebersihan 5 Jumlah Usaha Berpotensi 5 Pengendalian Pencemaran

lingkungan Menjadi Sumber Pencema- dan perusakan lingkungan

5 Mengurangi beban ran hidup

pencemaran lingkkungan 6 Persentase perusahaan yang

memiliki dokumen HO, UKL-

UPL, AMDAL dan Ijin Ling-

kungan

MISI 5 : Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik

(transparan dan akuntabel)

NO

1

1 Meningkatnya transparansi, 1 Terwujudnya manajemen 1 Penguatan pelaksanaan 1 Meningkatkan koordinasi, 1 Jumlah dokumen 1 Program perencanaan

partisipasi masyarakat dan perencanaan yang efektif, perencanaan pembangunan integrasi dan Sinkronisasi perencanaan / penelitian pembangunan daerah

akuntabilitas penyelengga- Partisipatif, Inovatif dan secara sistematis dan perencanaan pembangunan yang dihasilkan

raan pemerintahan daerah memperhatikan keinginan terpadu lintas sektor 2 Pemanfaatan dokumen

masyarakat yang memadai 2 Mengakomodasi aspirasi perencanaan / penelitian

didukung kajian secara masyarakat khususnya dalam yang dimanfaatkan

memadai perencanaan pembangunan 3 Penyusunan Perencanaan

(Urusan Perencanaan Pemb) daerah. Pembangunan jangka

menengah, tahunan (RKPD),

dan Penyusunan KUA - PPAS

tepat waktu

2 Meningkatnya penataan 1 Optimalisasi perencanaan, 1 Menyusun perencanaan 1 Tersusunnya dokumen RBTL 1 Program Perencanaan Tata

kawasan daerah sesuai pemanfaatan dan tata ruang (Rencana Tata Bangunan Ruang

RTRW dan Peraturan pengendalian tata ruang dan Lingkungan)/Urban

Perundangan lainnya Design

(Urusan Penataan Ruang) 2 Tersusunnya dokumen

RTRW, RDTRK dan Peraturan

Zonasi

2 Meningkatkan koordinasi 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau 1 Program Pengendalian

pemanfaatan ruang dan per Satuan Luas Wilayah ber Pemanfaatan Ruang

pengendalian pemanfaatan HPL/HGB

ruang 2 Rasio bangunan ber- IMB per

satuan bangunan

3 Terwujudnya sistem inovasi 1 Penguatan litbang, peng- 1 Merumuskan kebijakan 1 Jumlah inovasi (produk, proses 1 Program pengembangan

daerah (SIDa) bagi tercpta- kajian, pengoperasian, inovasi (road map, grand organisasi, perilaku, pasar) data/informasi

nya daya saing daerah dan penerapan, dan perekayasa- design, dan action plan) yang dihasilkan 2 Program perencanaan

kesejahteraan masyarakat an dalam menumbuhkan- berskala Kabupaten. 2 Jumlah hasil penelitian yang pembangunan ekonomi

kembangkan inovasi bagi 2 Melaksanakan litbang, peng- dimanfaatkan untuk kebijakan

percepatan dan perluasan kajian, penerapan, pereka- 3 Jumlah kajian terapan (action

pembangunan ekonomi yasaan, dan pengoperasian research) yang dilaksanakan

dalam rangka penguatan

SIDa

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA

NO

1

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


2 Meningkatnya layanan 1 Terwujudnya Reformasi 1 Perluasan kesempatan 1 Meningkatkan kapasitas SDM 1 Jumlah aparatur yang 1 Program peningkatan

publik melalui tata kelola Birokrasi yang Profesional, aparatur dalam aparatur yang professional memiliki kompetensi sesuai kapasitas sumberdaya

pemerintahan yang baik bebas KKN (Ur Kepegawaian) meningkatkan kualitas dan dan kompeten. bidang tugasnya. (dengan aparatur

kapasitasnya target 5 tahun sebanyak 2 Program Pendidikan

1000 PNS ditingkatkan Kedinasan

kualitas/kompetensinya) 3 Program Pembinaan dan

2 Prosentase PNS yang Pengembangan Aparatur

mengikuti diklat kedinasan

(Diklat Pimpinan).

3 Prosentase PNS yang

mengikuti diklat fungsional

4 Prosentase aparatur

/pegawai yang telah mengi-

kuti DiklatPim IV,III,II sesuai

dengan jenjang kepangkatan.

5 Prosentase Jabatan

Struktural yang telah terisi

6 Jumlah kasus pelanggaran

disiplin PNS.

2 Meningkatnya peran serta 1 Peningkatan fungsi lembaga 1 Meningkatkan fungsi 1 Jumlah perda yang 1 Program peningkatan

lembaga legeslatif dalam Legislatif sebagai mitra lembaga Legislatif ditindaklanjuti dalam APBD kapasitas lembaga

menyelenggarakan tugas eksekutif dalam 2 Jumlah Perda yang perwakilan rakyat daerah

kepemerintahan dan menyelenggaran tugas ditetapkan

peningkatan layanan kepada kepemerintahan 3 Jumlah Jaring asmara

masyarakat (Urusan

Otonomi Daerah)

3 Meningkatnya fungsi 1 Pengelolaan layanan 1 Meningkatkan kualitas dan 1 Prosentase penerapan e-gov. 1 Program optimalisasi

kesekretariatan dan administrasi secara efektif manjemen layanan 2 Meningkatnya peringkat atas pemanfaatan teknologi

pengembangan lembaga dan efisien berbasis budaya administratif kepada Sekda hasil evaluasi SAKIP. informasi

pemerintahan yang pemerintahan yang bersih, dan SKPD terkait 3 Ketepatan waktu Penyusunan 2 Program Peningkatan

profesional, efektif dan akuntabel, transparan, dan LKPJ, Lakip dan LPPD Profesionalism tenaga an

efisien (Urusan Otonomi bebas 4 Persentase SKPD yang telah pemeriksa dan aparatur

Daerah) memiliki Indikator Kinerja pengawas

Utama (IKU) dan menerap-

kan sesuai SK Bupati

NO

1

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


5 Prosentase SKPD yang sudah 3 Program peningkatan

menyusun TAPKIN dengan pengembangan sistem

tepat waktu baik dan benar pelaporan capaian kinerja

6 Jumlah Standar Pelayanan dan keuangan

Minimal (SPM) dan Standar

Pelayanan Publik (SPP)

7 Jumlah media komunikasi

8 Jumlah media informasi

9 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

10 Penyaluran Bantuan Beras

Untuk Rakyat Miskin

11 Jumlah rumah ibadah yang

dibantu

2 Meningkatkan kerjasama 1 Jumlah Perjanjian Kerjasama 1 Program Peningkatan

antar daerah dalam dgn Pemda lainnya, Instansi Kerjasama Antar Pemerintah

merumuskan penanganan Vertikal dan Lembaga Daerah

masalah lintas sektor Perguruan Tinggi

3 Menegakkan supremasi 1 Jumlah produk hukum yang 1 Program Penataan Peraturan

hukum. ditetapkan: Perundang-undangan

a. Perda 2 Program Mengintensifkan

b. Peraturan Bupati penanganan pengaduan

c. Keputusan Bupati masyarakat

2 Jumlah permasalahan yang

diselesaikan :

a. Jmlh Kasus

b. Jmlh Kasus yang dapat

diselesaikan.

3 Prosentase pengaduan

masyarakat yang di tindak

lanjuti.

NO

1

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


3 Terwujudnya pengelolaan 1 Meningkatnya kualitas 1 Peningkatan pengelolaan 1 Meningkatkan transparansi 1 Opini audit BPK 1 Program pembinaan dan

keuangan secara transpa- pengelolaan keuangan dan keuangan dan aset daerah pelaksanaan penganggaran 2 Jumlah ADD (Alokasi Dana fasilitasi pengelolaan

ran dan akuntabel aset daerah (Urusan OTODA) dengan mengedepankan Desa) yang disalurkan keuangan desa

kebutuhan masyarakat. 3 Jumlah Bantuan Keuangan

untuk kelurahan/desa yang

disalurkan

4 Jumlah Kekayaan Badan

Kredit Desa (BKD)

2 Meningkatkan kompetensi 1 Jumlah Temuan APIP yang 1 Program peningkatan sistem

Pengawasan ditindak lanjuti pengawasan internal dan

2 Jumlah Temuan BPK yang pengendalian pelaksanaan

ditindak lanjuti kebijakan KDH

2 Optimalisasi Penerimaan 1 Mengintensifikasi dan 1 Peningkatan PAD 1 Program peningkatan dan

Daerah Efektifikasi Pendapatan Asli 2 Rasio kemandirian PEMDA pengembangan pengelolaan

Daerah 3 Ratio PAD terhadap Total keuangan daerah

Pendapatan

4 Ratio PAD terhadap APBD

(Total belanja)

5 Ratio Belanja Modal terhadap

Total APBD

4 Terwujudnya masyarakat 1 Meningkatnya Ketentraman 1 Peningkatan peran serta 1 Meningkatkan kesadaran 1 Jumlah penyuluhan 1 Program peningkatan

madani, kondusif dan dan Ketertiban Masyarakat, masyarakat dalam masyarakat terhadap politik pencegahaan penyakit pemberantasan penyakit

berbasis religius toleran serta Penegakan Supremasi mewujudkan suasana dan hukum masyarakat masyarakat (pekat)

dan bertanggung jawab Hukum yang Berkeadilan, kondusif 2 Jumlah Angka Kriminal 2 Program pemeliharaan

Transparan, dan Profesional. 3 Persentase penegakan kantrantibmas dan

(urusan kesatuan bangsa dan peraturan daerah (Jumlah pencegahan tindak kriminal

politik dalam negeri) pelanggaran masyarakat

terhadap perda)

4 Jumlah satpol PP

NO

1

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


2 Meningkatkan toleransi dan 1 Jumlah kegiatan forum komu- 1 Program kemitraan

kerukunan antar umat kasi antar ummat beragama pengembangan wawasan

beragama kebangsaan

3 Meningkatkan kesadaran 1 Jumlah sosialisasi pemahaman 1 Program pendidikan politik

hukum masyarakat serta wawasan kebangsaan masyarakat

membangun komunikasi 2 Jumlah kegiatan silaturrahim,

politik yang terbuka dan musyawarah, sarasehan

saling menghormati. ulama umara

3 Jumlah kegiatan pemantapan

wawasan kebangsaan melaui

apresiasi lagu-lagu nasional/

negara dan lambang negara

4 seminar talk show, diskusi

peningkatan wawasan

kebangsaan

4 Meningkatkan partisipasi 1 Jumlah Pembinaan terhadap

masyarakat terhadap Masyarakat, LSM, ORMAS

keamanan lingkungan

5 Meningkatnya kewaspa- 1 Meningkatnya upaya 1 peningkatan sarana 1 meningkatkan pengetahuan 1 Masyarakat terlatih pada 1 Program pencegahan dini

daan dan upaya penanggu- penanggulangan bencana prasarana dan kapasitas masyarakat tentang daerah rawan bencana dan penanggulangan korban

langan bencana secara efektif dan efisien masyarakat dalam penangulangan bencana 2 Regulasi penanggulangan bencana alam

penanggulangan bencana 2 Meningkatkan sarana dan penanganan bencana

prasarna penanggulangan

bencana

6 Mengembangkan potensi 1 Meningkatnya potensi 1 Peningkatan peran serta 1 Meningkatkan peran generasi 1 Jumlah pemuda berprestasi 1 Program peningkatan peran

dan bakat pemuda di pemuda, olahraga dan seni generasi muda muda pada berbagai bidang di serta kepemudaan

bidang Olah raga seni dan budaya daerah (Urusan 2 peningkatan sarana dan 2 Meningkatkan prestasi tingkat nasional 2 Program Pembinaan dan

budaya Kebudayaan & Urusan prasarana keolahragaan olahraga 2 Jumlah cabang olah raga Pemasyarakatan Olahraga

Kepemudaan & Olahraga) 3 Meningkatkan fasilitas olah yang berprestasi 3 Program Peningkatan Sarana

raga 3 Jumlah sarana dan prasarana dan Prasarana Olahraga

yang meningkat kualitasnya

NO

1

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


3 Peningkatan kepedulian 4 Mengembangkan seni dan 4 Peningkatan dan 4 Program Pengelolaan

masyarakat terhadap seni, budaya nilai tradisi pemasyarakatan Olah Raga Kekayaan Budaya

budaya dan nilai-nilai tradis (Jumlah grup olah raga)

5 Jumlah kegiaytan fasilitasi dan

pengembangan kelompok seni

termasuk kelompok seni

wanita

6 Jumlah warisan tradisi yang

terawat

7 Memberdayakan 1 Meningkatnya keberdayaan 1 Peningkatan akses dan 1 Memberikan ruang yang 1 Jumlah usaha ekonomi 1 Program Peningkatan

masyarakat dan desa masyarakat dan desa untuk kapasitas masyarakat dan seluas-luasnya bagi masyarakat pedesaan yang Keberdayaan Masyarakat

untuk mendukung mendukung pertumbuhan desa dalam partisipasi masyarakat dan berkembang Pedesaan

pertumbuhan daerah daerah (Urusan pembangunandaerah desa dalam pembangunan a. UPPKS 2 Program peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat b. UED-SP partisipasi masyarakat dalam

dan Desa) c.P3EL membangun desa

d.BUMDES

2 Rumah tidak layak huni yang

dibangun secara swadaya dan

swakarsa

3 Jumlah dana Swadaya

masyarakat dalam

pembangunan

4 Cakupan jaringan listrik

pedesaan

8 Meningkatnya sistem 1 Meningkatnya utilitas 1 Perluasan akses 1 Memberikan layanan perima 1 Jumlah arsip/dokumen 1 Program pemeliharaan

pengelolaan arsip agar kearsipan bagi masyarakat masyarakat dalam terhadap pengguna arsip daerah (jumlah arsip in aktif rutin/berkala sarana dan

dapat termanfaatkan luas (Ur Kearsipan) memanfaatkan arsip daerah yang dikelola) prasarana kerasipan

secara maksimal 2 Monitoring kearsipan (Jumlah

satuan kerja yang menerapkan

sistem kearsipan yang baku)

MISI VI : Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah

NO

1

1 Mewujudkan kepuasan 1 Meningkatnya Kualitas 1 optimalisasi sarana 1 Meningkatkan penyeleng- 1 Prosentase SPM yang 1 Program pelayanan

masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Benar- prasarana layanan publik garaan pemerintahan yg diterapkan. adm.Perkantoran,Peningkata

layanan Publik melalui benar Prima, serta Penera- efektif dan efisien 2 Prosentase SKPD yang Sarpras, peningkatan disiplin

media informasi dan pan SPM (Standar Pelayanan mencapai target SPM. aparatur, peningkatan

komunikasi yang baik Minimal) pada Seluruh 3 Prosentase SKPD yang kapasitas Sumberdaya

menuju masyarakat yang Lembaga Layanan Publik melaksanakan SOP aparatur, pengembangan

bertanggungjawab (Urusan Otada) 4 Jumlah mobil keliling layanan sistem pencapaian dan

berbasis iman dan taqwa masyarakat: bidang admi- pengembangan kinerja

nistrasi kependudukan, dan keuangan

kesehatan, hukum,

perpustakaan dan literasi.

5 51 SKPD dapat melaksanakan

kegiatan rutin semaximal

mungkin

2 Meningkatnya tertib 1 Pemberdayaan fasilitas 1 Meningkatkan layanan prima 1 Prosentase jumlah penduduk 1 Penataan administrasi

administrasi kependudukan penduduk administrasi terkait dengan adminstrasi yang ber-KTP kependudukan

dan meningkatnya kualitas kependudukan sebagai upaya kependudukan 2 Prosentase jumlah keluarga

layanan kependudukan untuk meningkatkan kualitas yang ber-KK

(Urusan Dukcapil) layanan 3 Prosentase jumlah penduduk

yang ber-Akta Kelahiran

4 Jumlah Pelayanan Akte

Pencatatan Sipil

3 Meningkatnya kualitas 1 Penguatan koordinasi dan 1 Meningkatnya ketaqwaan 1 Jumlah sarana peribadatan 1 Pemberdayaan kesejahteraan

keimanan dan ketaqwaan memobilitasi stake holder dan kerukunan hidup antar dan keagamaan yang masyarakat

masyarakat serta keleluasaan bidang keimanan dan umat beragama mendapat pembinaan. 2 Pemberdayaan kelembagaan

untuk menjalankan dan ketakwaan dalam rangka 2 Jumlah lembaga keagamaan kesejahteraan sosial

memenuhi kewajiban syariat mewujudkan masyarakat yang dibantu

agama sesuai dengan madani

keyakinannya.

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


NO

1

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


4 Meningkatnya Penyelesaian 1 Peningkatan kapasitas 1 Meningkatkan layanan prima 1 Jumlah ijin lokasi (kawasan 1 Penataan dan pemyempur-

Ijin Lokasi tepat waktu sumber daya menuju penerbitan ijin lokasi luasan tanah pada suatu naan kebijakan sistem dan

(Urusan OTDA, Pemerintahan standart pelayanan ijin lokasi lokasi) prosedur pengawasan

umum, Adm. Keuangan

daerah, perangkat daerah) 2 Prosentase penerbitan ijin

tepat waktu uasaha dan ijin

usaha lainnya secara tepat

waktu

5 Meningkatnya sistem 1 Pengembangan sistem 1 Mengembangkan sistem 1 Tersedianya peningkatan 1 Program kerjasama informa-

komunikasi informasi dan informasi dan komunikasi informasi dan komunikasi pelaksanan dibidang TI si dan media massa

media massa. secara terpadu untuk berbasis pada pengmbangan 2 Tersediannya pengembagan 2 Program pengembangan

(urusan komunikasi dan mendukung informasi laya- TI. komunikasi, informasi dan komunikasi, informasi dan

informatika) nan publik media massa media massa

3 Tersedianya informasi dan 3 Program optimnalisasi

media massa pemanfaatan tekhnologi

4 Tersedianya pengembangan informasi

pos, telekomunikasi dan 4 Program pengembangan

informatika komunikasi, informasi dan

5 Tersedianya sistem komuni- media massa

kasi dan informasi 5 Program kerjasama informa-

6 Jumlah daerah/desa yang dan media massa

terlayani jaringan telepon 6 Program pengembangan pos,

7 Jumlah tower komunikasi telekomunikasi dan

8 Jumlah perbaikan-perbaikan informatika

terhadap sarana dan 7 Program penyusunan sistem

prasarana komunikasi 8 Program pembangunan

9 pelaksanaan diseminasi dan jaringan komunikasi dan

pendistribusian informasi prasarana komunikasi dan

nasional melalui media informatika

massa seperti majalah, 9 Program pembangunan/

radio dan televisi pengadaan sarana dan pra-

10 Media baru seperti website sarana komunikasi dan

(media online) informatika

NO

1

PROGRAM SKPD

2 3 4 5 6 7


11 Media luar ruang seperti 10 Program rehabilitasi/pemeli-

media buletin, leaflet, booklet, haraan sarana dan prasara-

brosur, spanduk dan baliho na dan informatika

12 Cakupan pengembangan dan 11 Program penyebarluasan

pemberdayaan kelompok informasi penyelenggaraan

informasi masyarakat pemerintah daerah dan

ditingkat kecamatan pembangunan daerah

13 Terlaksananya PPID

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

encana program prioritas Kabupaten Pamekasan berisi program-program

prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan

pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan

adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-progaram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu

indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana

Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta

kebutuhan pendanaannya.

8.1. Program Layanan Umum Pemerintahan Daerah (Rutin) Dalam

Rangka Mendukung Pencapaian Visi dan Misi

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah

bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus

diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan

program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan

seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan

utama dalam pelaksanaan perencanaan-perencanaan tiap tahun ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diuraikan di atas program-program prioritas terdiri dari

program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka

menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait dengan penyelenggaraan

layanan Pemerintah Daerah (Rutin) yang terdiri atas Program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitas

pindah/purna tugas PNS, program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

R

kinerja dan keuangan. Pada bagian ini disajikan program-program urusan

Pemerintah untuk mendukung mencapai visi dan misi pembangunan

Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 dimana terdiri dari 6 (enam) misi

sebagaimana diuraikan pada BAB V. untuk jelasnya program-program Rutin

dimaksud dipaparkan sebagaimana tabel VIII.1.

8.2. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi

Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas untuk mencapai

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018.

Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi

masing-masing SKPD. Masing-masing program dilengkapi dengan target

indicator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana

pembangunan akan dicapai. Secara lengkap program-program tersebut

disajikan pada tabel VIII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan

Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan layanan SKPD untuk

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.00.00 URUSAN WAJIB

1.01.00 Pendidikan

1.01.01 Dinas Pendidikan 2.038.823.200,00 2.140.764.360,00 2.247.802.578,00 2.360.192.706,90 2.478.202.342,25 2.602.112.459,36

1.02.00 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan 13.389.364.740,00 14.058.832.977,00 14.761.774.625,85 15.499.863.357,14 16.274.856.525 17.088.599.351,25

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 23.084.522.394,00 24.238.748.513,70 25.450.685.939,39 26.723.220.236,35 28.059.381.248,17 29.462.350.310,58

dr. H. Slamet Martodirdjo

1.03.00 Pekerjaan Umum

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 3.901.375.900,00 4.096.444.695,00 4.301.266.929,75 4.516.330.276,24 4.742.146.790,05 4.979.254.129,55

1.04.00 Perumahan

1.06.00 Perencanaan Pembangunan

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan 985.042.600,00 1.034.294.730,00 1.086.009.466,50 1.140.309.939,83 1.197.325.436,82 1.257.191.708,66

Daerah

1.07.00 Perhubungan

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 1.463.047.000,00 1.536.199.350,00 1.613.009.317,50 1.693.659.783,38 1.778.342.772,54 1.867.259.911,17

Informatika

1.08.00 Lingkungan Hidup

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 1.479.668.300,00 1.553.651.715,00 1.631.334.300,75 1.712.901.015,79 1.798.546.066,58 1.888.473.369,91

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan 350.122.260,00 367.628.373,00 386.009.791,65 405.310.281,23 425.575.795,29 446.854.585,06

Sipil

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan

1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan 1,585,374,830.00 1.664.643.571,50 1.747.875.750,08 1.835.269.537,58 1.927.033.014,46 2.023.384.665,18

Keluarga Berencana

Tabel VIII.1

KODE.2013 2014 2015 2016 2017 2018

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikasi Rencana Program Layanan SKPD untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah (Rutin) Dalam Rangka Mendukung

Pencapaian Visi dan Misi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE.2013 2014 2015 2016 2017 2018


Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD


1.12.00 Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

1.13.00 Sosial

1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 530,122,300.00 556.628.415,00 584.459.835,75 613.682.827,54 644.366.968,91 676.585.317,36

Transmigrasi

1.14.00 Tenaga Kerja

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 1,011,469,800.00 1.062.043.290,00 1.115.145.454,50 1.170.902.727,23 1.229.447.863,59 1.290.920.256,77

Menengah

1.16.00 Penanaman Modal

1.16.01 Kantor Pelayanan Terpadu dan 422,463,000.00 443.586.150,00 465.765.457,50 489.053.730,38 513.506.416,89 539.181.737,74

Penanaman Modal

1.18.00 Kepemudaan dan Olahraga

1.18.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan 17,471,725,640.00 18.345.311.922,00 19.262.577.518,10 20.225.706.394,01 21.236.991.713,71 22.298.841.299,39

Kebudayaan

1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 581,150,000,00 610.207.500,00 640.717.875,00 672.753.768,75 706.391.457,19 741.711.030,05

1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 1,140,125,550,.00 1.197.131.827,50 1.256.988.418,88 1.319.837.839,82 1.385.829.731,81 1.455.121.218,40

1.19.04 Badan Penanggulangan Bencana 708,300,000.00 743.715.000,00 780.900.750,00 819.945.787,50 860.943.076,88 903.990.230,72

Daerah

1.20.00 Pemerintahan Umum

1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.02 Bupati & Wakil Bupati

1.20.03 Sekretariat Daerah 6.716.276.500,00 7.052.090.325,00 7.404.694.841,23 7.774.929.583,32 8.163.676.062,49 8.571.859.865,58

1.20.04 Sekretariat DPRD 5,302,280,400.00 5.567.394.420,00 5.845.764.141,00 6.138.052.348,05 6.444.954.965,45 6.767.202.713,73

1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 224,431,300.00 235.652.865,00 247.435.508,25 259.807.283,66 272.797.647,85 286.437.530,24

Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE.2013 2014 2015 2016 2017 2018


Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD


1.20.07 Inspektorat 472,837,500.00 496.479.375,00 521.303.343,75 547.368.510,94 574.736.936,48 603.473.783,31

1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah 586,800,000.00 616.140.000,00 646.947.000,00 679.294.350,00 713.259.067,50 748.922.020,88

1.20.11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan 13,127,816,000.00 13.784.206.800,00 14.473.417.140,00 15.197.087.997,00 15.956.942.396,85 16.754.789.516,69

Keuangan dan Asset Daerah

1.20.12 Kecamatan Pamekasan 548,099,000.00 575.303.950,00 604.279.147,50 634.493.104,88 666.217.760,12 699.528.648,12

1.20.13 Kecamatan Pademawu 209,502,400.00 219.977.520,00 230.976.396,00 242.525.215,80 254.651.476,59 267.384.050,42

1.20.14 Kecamatan Larangan 584,906,500.00 614.151.825,00 644.859.416,25 677.102.387,06 710.957.506,42 746.505.381,74

1.20.15 Kecamatan Galis 114,232,500.00 119.944.125,00 125.941.331,25 132.238.397,81 138.850.317,70 145.792.833,59

1.20.16 Kecamatan Tlanakan 151,777,500.00 159.366.375,00 167.334.693,75 175.701.428,44 184.486.499,86 193.710.824,85

1.20.17 Kecamatan Proppo 117,164,000.00 123.022.200,00 129.173.310,00 135.631.975,50 142.413.574,28 149.534.252,99

1.20.18 Kecamatan Palengaan 93,707,500.00 98.392.875,00 103.312.518,75 108.478.144,69 113.902.051,92 119.597.154,52

1.20.19 Kecamatan Pagantenan 97,248,000.00 102.110.400,00 107.215.920,00 112.576.716,00 118.205.551,80 124.115.829,39

1.20.20 Kecamatan Pakong 145,607,500.00 152.887.875,00 160.532.268,75 168.558.882,19 176.986.826,30 185.836.167,61

1.20.21 Kecamatan Kadur 113,403,000.00 119.073.150,00 125.026.807,50 131.278.147,88 137.842.055,27 144.734.158,03

1.20.22 Kecamatan Waru 89,533,000.00 94.009.650,00 98.710.132,50 103.645.639,13 108.827.921,08 114.269.317,14

1.20.23 Kecamatan Batumarmar 105,145,500.00 110.402.775,00 115.922.913,75 121.719.059,44 127.805.012,41 134.195.263,03

1.20.24 Kecamatan Pasean 117,062,500.00 122.915.625,00 129.061.406,25 135.514.476,56 142.290.200,39 149.404.710,41

1.21.00 Ketahanan Pangan

1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan 221,388,942.00 232.458.389,10 244.081.308,56 256.285.373,98 269.099.642,68 282.554.624,82

1.22.00 Pemberdayaan Masyrakat dan

Desa

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 1,477,809,000.00 1.551.699.450,00 1.629.284.422,50 1.710.748.643,63 1.796.286.075,81 1.886.100.379,60

Pemerintahan Desa

1.24.00 Kearsipan

1.24.01 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip 186.405,400.00 195.725.670,00 205.511.953,50 215.787.551,18 226.576.928,73 237.905.775,17

1.25.00 Komunikasi dan Informatika

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE.2013 2014 2015 2016 2017 2018


Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD


2.00.00 URUSAN PILIHAN

2.01.00 Pertanian

2.01.01 Dinas Pertanian 438.052.815,00 459.955.455,75 482.953.228,54 507.100.889,96 532.455.934,46 559.078.731,19

2.01.03 Dinas Peternakan 363.750.000,00 381.937.500,00 401.034.375,00 421.086.093,75 442.140.398,44 464.247.418,36

2.02.00 Kehutanan

2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1.186.336.500,00 1.245.653.325,00 1.307.935.991,25 1.373.332.790,81 1.441.999.430,35 1.514.099.401,87

2.05.00 Kelautan dan Perikanan

2.05.01 Dinas Perikanan dan kelautan 1.033.705.700,00 1.085.390.985,00 1.139.660.534,25 1.196.643.560,96 1.256.475.739,01 1.319.299.525,96

2.06.00 Perdagangan

2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.07.00 Perindustrian 486,452,800.00 510.775.440,00 536.314.212,00 563.129.922,60 591.286.418,73 620.850.739,67

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

1 01

1 01 01 Program 1 Meningkatnya APK PAUD 61 61 260.000.000 63 273.000.000 65 286.650.000 67 300.982.500 69 316.031.625 71 331.833.206 71 Dinas Pendi-

Pendidikan Anak menjadi 71%, APM PAUD dikan

Usia Dini menjadi 50,42%,

2 Meningkatnya APK TK (%) 77 77 13.000.000 78 13.650.000 80 14.332.500 82 15.049.125 83 15.801.581 85 16.591.660 85

1 01 02 Program Wajib 1 Meningkatkan APM 98/107 98/107 63.644.521.800 99/108 66.826.747.890 100/110 70.168.085.285 104/112 73.676.489.549 108/114 77.360.314.026 112/116 81.228.329.727 112/116 Dinas Pendi-

Belajar

Pendidikan

SD/MI/SDLB pada kisaran dikan

Dasar Sembilan 112,00, APK SD :116, 3.182.226.090 3.341.337.395 3.508.404.264 3.683.824.477 3.868.015.701 4.061.416.486 -

Tahun 2 Meningkatkan APK SMP/MTS/ 97/89 97/89 98/90 98/90 99/92 102/93 104/95 104/95

SMPLB 104, APM SMP/MTS/

SMPLB 89, menjadi 95

3 Meningkatnya Prasarana 65 70 75 80 85 90 100 100

Ruang Kelas 60 ruang SD dan

SMP, 150 ruang kelas SD dan

SMP

1 01 03 Program 1 Meningkatnya APK SMA/SMK/ 75 77 9.467.858.960 80 9.941.251.908 83 10.438.314.503 86 10.960.230.229 90 11.508.241.740 94 12.083.653.827 96 Dinas Pendi-

Pendidikan SMALB menjadi 115,00 APM dikan

Menengah SMA/SMK/SMALB 100,00 473.392.948 497.062.595 521.915.725 548.011.511 575.412.087 604.182.691 -

2 Meningkatnya Prasarana 15 80 82 84 87 90 92 95 98

gedung SMA/SMK, 150 ruang

kelas SMA/SMK

1 01 04 Program 1 penguatan kelembagaan 100 100 90.770.000 100 95.308.500 100 100.073.925 100 105.077.621 100 110.331.502 100 115.848.077 100 Dinas Pendi-

Pendidikan Non pendidikan non formal 5 paket 4.538.500 4.765.425 5.003.696 5.253.881 5.516.575 5.792.404 - dikan

Formal

1 01 05 Program 1 Rasio guru/murid untuk jen- 80 80 271.400.000 85 284.970.000 85 299.218.500 90 314.179.425 90 329.888.396 95 346.382.816 100 Dinas Pendi-

Peningkatan Mutu jang pendidikan SD/MI/SDLB 13.570.000,00 14.248.500,00 14.960.925,00 15.708.971,25 16.494.419,81 17.319.140,80 - dikan

Pendidik dan 2 Rasio guru/murid untuk jen 1:40 1:40 1:38 1:36 1:34 1:32 1:32 1:32

Tenaga jang pendidikan SMP/MTs

Kependidikan /SMPLB

3 Rasio guru/murid untuk jen- 1:40 1:40 1:38 1:36 1:34 1:32 1:32 1:32

jang pendidikan SMA/SMK/

MA/SMALB

4 Prosentase guru kualifikasi 63% 63% 65 68 69 70 70 70

standart pendidikan

5 Prosentase guru yang 45 45 55 66 77 88 100 100

bersertifikasi.

1 01 06 Program 1 Meningkatnya pengunjung 10 10 103.043.120,00 15 113.347.432,00 20 124.682.175,20 25 137.150.392,72 30 150.865.431,99 35 165.951.975,19 35 Kantor per-

Pengembangan Perpusakaan 10.304.312,00 11.334.743,20 12.468.217,52 13.715.039,27 15.086.543,20 16.595.197,52 - pustakaan

Budaya Baca dan 2 Meningkatnya jumlah/judul 10 10 15 20 25 30 35 35 umum dan

Pembinaan buku yang dipinjam arsip

Perpustakaan 3 Meningkatnya jumlah/judul 10 10 15 20 25 30 35 35

buku yang dikoleksi.

4 Jumlah Mobil Perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1 1

Keliling

Target Rp

SKPD

Penanggung

JawabTargetTarget Rp Target

Urusan Wajib

Pendidikan

Tabel VIII.2

Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Periode 2013 - 2018

Indikator Kinerja Program

(outcome)

3

2013 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode RPJMD

Rp Target Rp Target Rp

2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 02

1 02 01 Program Obat 1 Ketersediaan obat dan bahan 70 70 12.133.244.000 73 12.739.906.200 75 13.376.901.510 78 14.045.746.586 80 14.748.033.915 85 15.485.435.611 85 Dinas

dan Perbekalan (%) 606.662.200,00 636.995.310,00 668.845.075,50 702.287.329,28 737.401.695,74 774.271.780,53 kesehatan

Kesehatan RSUD

1 02 02 Program Upaya 1 Kecukupan tenaga dokter 0,35 0,35 1.212.043.200 0,25 1.272.645.360 0,061 1.336.277.628 0,060 1.403.091.509 0,059 1.473.246.085 0,059 1.546.908.389 0,059 Dinas

Kesehatan terhadap penduduk 60.602.160,00 63.632.268,00 66.813.881,40 70.154.575,47 73.662.304,24 77.345.419,46 kesehatan

Masyarakat 2 Rasio tenaga paramedik 1,13 1,13 0,94 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 RSUD

keperawatan dan non

keperawatan dan non kepera-

watan terhadap penduduk

3 Rasio kecukupan nakes pada 40 40 45 48 50 55 60 60

masing -masing sarana

pelayanan kesehatan

4 Jumlah Kesesuaian kompe- 70 70 75 80 85 90 100 100

tensi dan kewenangan tenaga

kesehatan

1 02 03 Program Promosi 1 Cakupan desa siaga aktif 95 95 108.925.000,00 90 114.371.250,00 80 120.089.812,50 84 126.094.303,13 88 132.399.018,28 92 139.018.969,20 92 RSUD

Kesehatan dan 2 Rasio posyandu dan Polindes 868 868 5.446.250,00 872 5.718.562,50 878 6.004.490,63 878 6.304.715,16 878 6.619.950,91 878 6.950.948,46 878

Pemberdayaan terhadap (penduduk)

masyarakat 3 Cakupan PHBS di semua 60 60 65 70 75 80 85 85

tatanan

4 Prosentase penduduk yang 60 60 55 50 45 40 30 30

menggunakan jamban.

5 Prosentase rumah bersanitasi 20 20 25 28 32 35 40 40

6 Prosentase rumah tangga 70 70 75 81 85 90 90 90

pengguna air bersih.

1 02 04 Program pening- 1 Angka kematian bayi. 76,4 76,4 413.092.500,00 82,8 433.747.125,00 102 455.434.481,25 102 478.206.205,31 102 502.116.515,58 102 527.222.341,36 102 Dinas

katan layanan 2 Jumlah kematian ibu (ibu 29,2 29,2 20.654.625,00 47,4 21.687.356,25 102 22.771.724,06 102 23.910.310,27 102 25.105.825,78 102 26.361.117,07 102 kesehatan

Kesehatan hamil, melahirkan, nifas)

3 Kecamatan bebas rawan gizi 2,31 2,31 2,74 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

1 02 05 Program pening- 1 Cakupan pelayanan lansia 10 10 12 50.000.000 15 60.000.000 20 70.000.000 23 80.000.000 25 90.000.000 25 Dinas

katan pelayanan kesehatan

kesehatan lansia

1 02 06 Program penga- 1 Rasio puskesmas, pustu, 0,025 0,025 5.553.802.061 0,023 5.831.492.164 0,023 6.123.066.772 0,023 6.429.220.111 0,023 6.750.681.116 0,023 7.088.215.172 0,023 Dinas

daan,

peningkatan

polindes terhadap penduduk. 277.690.103,05 291.574.608,20 306.153.338,61 321.461.005,54 337.534.055,82 354.410.758,61 kesehatan

dan perbaikan 2 Rasio sarana pelayanan 50 50 55 60 65 70 80 80

sarana dan prasa- kesehatan sesuai standart

rana puskesmas/ terhadap penduduk

puskesmas pem- 3 Kecukupan alkes yang 42 42 45 50 55 60 70 70

bantu dan memadai

jaringannya 4 Kecukupan sarana transpor- 30 30 35 40 45 50 60 60

tasi kesehatan yang memadai

oda 2 dan roda 4

5 Cakupan kunjungan ibu hamil 91 91 93 95 95 95 95 95

k-4.

6 Cakupan komplikasi kebida- 71 71 74 80 80 80 80 80

nan ditangani

Kesehatan

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

7 Cakupan pertolongan 94 94 95 95 95 95 95 95

persalinan oleh nakes

8 Cakupan pelayanan nifas 93 93 93 95 95 95 95 95

9 Cakupan neonatus dengan 73 73 80 95 95 95 95 95

komplikasi ditangani

10 Cakupan kunjungan bayi 94 94 93 90 90 90 90 90

11 Cakupan Desa/Kelurahan 71 71 81 100 100 100 100 100

Universal Child Immunization

(UCI)

12 Cakupan pelayanan anak 86,45 86,45 86,45 - - - - -

balita.

13 Cakupan pemberian makanan 100 100 100 100 100 100 100 100

pendamping ASI pada anak

usia 6 - 24 bulan

14 Cakupan balita gizi buruk 100 100 100 100 100 100 100 100

mendapat perawatan

15 Angka kematian bayi. 70 70 70 102 102 102 102 102

16 Jumlah kematian ibu (ibu 11 11 11 102 102 102 102 102

hamil, melahirkan, nifas)

17 Kecamatan bebas rawan gizi 20 20 15 10 5 5 0 0

1 02 07 Program Penga- 1 Jumlah keg.pengawasan obat 5 5 5 50.000.000 10 60.000.000 10 70.000.000 15 80.000.000 15 90.000.000 15 Dinas

wasan Obat dan dan makanan kesehatan

Makanan 2 Jumlah kelompok produsen 75 75 100 150 160 175 175 175

obat tradisional yang dibina

1 02 08 Program penga- 1 Prosentase penduduk yang 40 40 19.154.306.450 50 20.112.021.773 60 21.117.622.861 70 22.173.504.004 80 23.282.179.204 90 24.446.288.165 90 Dinas

daan, peningka- memanfaatkan RSUD 957.715.322,50 1.005.601.088,63 1.055.881.143,06 1.108.675.200,21 1.164.108.960,22 1.222.314.408,23 kesehatan

tan sarana dan 2 Jumlah Kunjungan Rawat RSUD

prasarana rumah Jalan

sakit/rumah sakit 3 Jumlah kunjungan Rawat Inap

jiwa/rumah sakit 4 BOR (Bed Occupancy Rate)

paru-paru/rumah 5 TOI (Turn Over Interval)

sakit mata 6 ALOS (Average Length of

Stay)

7 NDR (Net Death Rate)

8 GDR (Gross Death Rate)

9 CRR (Cost Recovery Rate)

10 Prosentase penduduk miskin

yang terlayani oleh RSUD

1 02 09 Program pening- 1 dokumen capaian kinerja 100% 100% 341.000.000,00 100% 358.050.000 100% 375.952.500 100% 394.750.125 100% 414.487.631 100% 435.212.013 100% RSUD

katan pengemba- ( Lakip, evaluasi program, 17.050.000,00 17.902.500,00 18.797.625,00 19.737.506,25 20.724.381,56 21.760.600,64

ngan sistem pela- profil RS 5 kali, lap keuangan

poran capaian dan asset 5 kali, renja SKPD,

kinerja dan keua- surveylans 5 kali, lap rekam

ngan medik tahunan)

1 02 10 Program pemeli- 1 menurunnya komplain masya- 100% 100% 1.396.510.206,00 90% 1.466.335.716,30 80% 1.539.652.502,12 70% 1.616.635.127,22 60% 1.697.466.883,58 50% 1.782.340.227,76 50% RSUD

haraan sarana rakat terhadap kualitas laya- 69.825.510,30 73.316.785,82 76.982.625,11 80.831.756,36 84.873.344,18 89.117.011,39

dan prasarana nan rumah sakit

rumah Sakit

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 02 11 Program standa- 1 terakreditasinya rumah sakit 100% 100% 98.130.000,00 100% 103.036.500,00 100% 108.188.325,00 100% 113.597.741,25 100% 119.277.628,31 100% 125.241.509,73 100% RSUD

risasi pelayanan 4.906.500,00 5.151.825,00 5.409.416,25 5.679.887,06 5.963.881,42 6.262.075,49

kesehatan

1 03

1 03 01 Program rehabi- 1 Terciptanya kondisi jalan dan 70 70 2.600.000.000 73 2.730.000.000 75 2.866.500.000 77 3.009.825.000 80 3.160.316.250 85 3.318.332.063 85 Dinas

litasi/ pemeliha- jembatan yang fungsional dan 130.000.000 136.500.000 143.325.000 150.491.250 158.015.813 165.916.603 PU

raan Jalan dan mempertahankan kondisi

Jembatan jalan dan jembatan.

1 03 02 Program pengem- 1 Rasio Jaringan Irigasi 10.334.327.000 10.851.043.350 11.393.595.518 11.963.275.293 12.561.439.058 13.189.511.011 Dinas

bangan dan 2 Meningkatnya luas DI yang 516.716.350 542.552.168 569.679.776 598.163.765 628.071.953 659.475.551 PU

pengelolaan dapat dialiri dengan jaringan Dinas

jaringan irigasi, irigasi teknis Pertanian

rawa dan jaringan 3 Luas genangan pada wilayah 70 70 60 60 45 45 45 45

pengairan lainnya pertanian

4 Luas genangan pada wilayah

pertanian

5 Terlaksananya Rehab Jari- 39 39 55 70 80 90 100 100

ngan Irigasi Tersier (Unit)

1 03 03 Program Pemba- 1 Tersedianya informasi dan 50 50 52.241.688.200 60 54.853.772.610 70 57.596.461.241 75 60.476.284.303 80 63.500.098.518 90 66.675.103.444 90 Dinas

ngunan Jalan dan data base infrastruktur 2.612.084.410 2.742.688.631 2.879.823.062 3.023.814.215 3.175.004.926 3.333.755.172 PU

Jembatan

1 04

1 04 01 Program 1 Prosentase rumah layak huni 60 60 20.664.145.000 50 21.697.352.250 45 22.782.219.863 40 23.921.330.856 35 25.117.397.398 30 26.373.267.268 30 Dinas

lingkungan sehat bagi masyarakat miskin. 1.033.207.250,00 1.084.867.612,50 1.139.110.993,13 1.196.066.542,78 1.255.869.869,92 1.318.663.363,42 PU

perumahan 2 Jumlah rumah tangga 80 80 85 88 92 97 100 100

pengguna listrik.

3 Panjang jalan lingkungan 200 200 250 300 350 400 450 450

/desa yang dibangun

1 05

1 05 01 Program Peren- 1 Tersusunnya dokumen RBTL 26 26 300.000.000,00 30 350.000.000 35 400.000.000 40 450.000.000 40 500.000.000 40 550.000.000 Dinas

canaan Tata (Rencana Tata Bangunan dan PU

Ruang Lingkungan) / Urban Design Bappeda

2 Tersusunnya dokumen RTRW,

RDTRK dan Peraturan Zonasi

1 05 01 Program Pengen- 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau 10 10 15 50.000.000 20 60.000.000 70.000.000 30 80.000.000 30 90.000.000 Dinas

dalian Peman- per Satuan Luas Wilayah ber PU

faatan Ruang HPL/HGB Bappeda

2 Rasio bangunan ber- IMB per 70 70 75 80 85 90 95

satuan bangunan

1 06

1 06 01 Program Pengem- 1 Jumlah dokumen perencanaan 3 3 135.000.000 3 150.000.000 3 180.000.000 3 225.000.000 3 225.000.000 4 275.000.000 5 pkt Bappeda

bangan data/ /penelitian yang dihasilkan

informasi 2 Pemanfaatan dokumen peren- 3 3 3 3 3 3 4 5

canaan/penelitian yang

dimanfaatkan

Perencanaan Pembangunan

Perumahan

Penataan ruang

Pekerjaan Umum

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 06 02 Program peren- 1 Penyusunan Perencanaan 5 5 2.624.727.800 5 2.755.964.190 6 2.893.762.400 6 3.038.450.519 6 3.190.373.045 6 3.349.891.698 6 Bappeda

canaan pemba- Pembangunan jangka 131.236.390 137.798.210 144.688.120 151.922.526 159.518.652 167.494.585

ngunan daerah menengah, tahunan (RKPD),

dan Penyusunan KUA - PPAS

tepat waktu

1 06 03 Program Pengem- 1 Meningkatnya kapasitas dan 2pkt 2pkt 344.100.000 3pkt 361.305.000 3pkt 379.370.250 4pkt 398.338.763 4 pkt 418.255.701 4 pkt 439.168.486 4 pkt Bappeda

bangan dan akses sumberdaya air dan 17.205.000,00 18.065.250,00 18.968.512,50 19.916.938,13 20.912.785,03 21.958.424,28

Pengelolaan jaringan

Jaringan Irigasi ,

Rawa, dan jari-

ngan pengairan

lainnya

1 07

1 07 01 Program Pemba- 1 Terlaksananya Pembangunan 1,6 1,6 3.307.473.710 3,6 3.472.847.396 4,8 3.646.489.765 6,3 3.828.814.254 6,5 4.020.254.966 7,2 4.221.267.715 50 Dinas perhu-

ngunan Prasara- Prasarana dan fasiltas 165.373.686 173.642.370 182.324.488 191.440.713 201.012.748 211.063.386 - bungan,

na dan Fasilitas Perhubungan komunikasi,

Perhubungan dan informa-

2 Terlaksananya Pembangunan 1,2 1,2 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 70 ka

Sarana Dan Prasarana

Peruhubungan

1 07 02 Program Pengen- 1 Tersedianya fasilitas 40 2,3 679.652.000 3 713.634.600 3,2 749.316.330 3,5 786.782.147 3,9 826.121.254 4,1 867.427.317 60 Dinas perhu-

dalian dan Penga- keselamatan jalan 33.982.600 35.681.730 37.465.817 39.339.107 41.306.063 43.371.366 bungan,

manan lalu Lintas 2 Tersedianya rambu rambu 87 87 87 76 76 76 76 komunikasi,

jalan dan informa-

3 Jumlah ijin trayek. ka

4 Pemenuhan Uji Kir 1.223 1.223 1.223 11.030 11.030 11.030 11.030

5 Menurunnya angka kasus

kecelakaan lalu lintas

6 Jumlah sarana dan prasarana

transportasi (unit)

1 08

1 08 01 Program dan per- 1 Pemenuhan baku mutu air 10 10 223.120.000 10 234.276.000 10 245.989.800 10 258.289.290 10 271.203.755 10 284.763.942 10

lindungan konser- 11.156.000 11.713.800 12.299.490 12.914.465 13.560.188 14.238.197

vasi dan sumber

daya alalm

1 08 02 Program pengem- 1 Terlaksananya penanganan 35% 35% 3.068.765.750 50% 3.222.204.038 60% 3.383.314.239 75% 3.552.479.951 85% 3.730.103.949 95% 3.916.609.146 95%

bangan kinerja sampah tepat waktu (Jumlah 153.438.288 161.110.202 169.165.712 177.623.998 186.505.197 195.830.457

pengelolaan sampah yang terangkut ke

persampahan TPA)

1 08 03 Program Pening- 1 Terkendalinya polusi melalui 0% 0% 156.937.000 5% 235.405.500 10% 353.108.250 15% 529.662.375 20% 794.493.563 25% 1.191.740.344 25%

katan Pengen- tersedianya data polusi udara 78.468.500 117.702.750 176.554.125 264.831.188 397.246.781 595.870.172

dalian Polusi daerah industri 4 paket, data

kadar polusi limbah padat dan

limbah cair 4

Perhubungan

Lingkungan Hidup

badan

Lingkungan

Hidup

badan

Lingkungan

Hidup

badan

Lingkungan

Hidup

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 08 04 Program Pengelo- 1 Meningkatnya kapasits 5% 10% 310.000.000 10% 325.500.000 25% 341.775.000 35% 358.863.750 45% 376.806.938 55% 395.647.284 65%

laan Ruang pengelolaan RTH melalui 15.500.000 16.275.000 17.088.750 17.943.188 18.840.347 19.782.364

Terbuka Hijau penyediaan 1 paket dokumen

kebijakan pengelolaan RTH, 1

paket data pengawasan dan

pengendalian RTH.

2 Peningkatan Peran serta Melalui peran 200 200 200 200 200 200 1200

masyarakat dalam serta perempuan orang orang orang orang orang orang orang

pengelolaan RTH dalam gerakan

tanam pekara-

ngan oleh

perempuan

1 08 05 Program pengen- 1 Jumlah usaha berpotensi

dalian pencema- menjadi sumber pencemaran

ran dan perusa- 2 Persentase perusahaan yang

kan lingkungan memilliki Dokumen HO, UKL-

hidup IPL, AMDAL dan Ijin Lingku-

ngan

1 09

1 09 01 Prog.penataan

penguasaan

pemilikan penggu

an dan pemanfa

atan tanah

1 10

1 10 01 Program Penata- 1 Prosentase jumlah penduduk 1 paket 1 paket 1.322.449.500 1 paket 1.388.571.975 1 paket 1.458.000.574 1 paket 1.530.900.602 1 paket 1.607.445.633 1 paket 1.687.817.914 1 paket

an Administrasi yang ber-KTP 66.122.475,00 69.428.598,75 72.900.028,69 76.545.030,12 80.372.281,63 84.390.895,71

Kependudukan 2 Prosentase jumlah keluarga 253.769 254.180 255.959 257.511 260.086 262.686 265.313 266.597

yang ber-KK

3 Prosentase jumlah penduduk 241.578 242.691 245.361 248.030 250.510 253.015 255.545 256.136

yang ber-Akta Kelahiran

4 Jumlah Pelayanan Akte 244.756 245.848 246939 248030 249121 250.212 251.304 251.304

Pencatatan Sipil

1 11

1 11 01 Program pember- 1 GEM (Gender Empowerment 411.723.650,00 432.309.832,50 453.925.324,13 476.621.590,33 500.452.669,85 525.475.303,34

dayaan perem- Measurement) 20.586.182,50 21.615.491,63 22.696.266,21 23.831.079,52 25.022.633,49 26.273.765,17

puan dan perlin- 2 Proporsi penduduk (laki-laki

dungan anak dan perempuan)

3 Keterwakilan kaum perempu- 5 5 10 15 - - 20 20

an di DPRD (laki-laki dan

perempuan)

4 Proporsi manager, staf 10:01 10:01 8:01 8:01 7:01 6:01 5:01 5:01

administrasi, pekerja

profesional dan teknisi di

lingkungan pemerintahan dan

swasta (laki-laki dan

perempuan)

5 GDI (Gender Development

Indeks)

Kependudukan dan catatan sipil

Pemberdayaan Perempuan

badan

Lingkungan

Hidup

Dinas

Kepependudu

kan dan

pencatatan

sipil

Badan

Pemberdayaa

n Perempuan

dan Keluarga

Berencana

Pertanahan

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

6 Usia harapan hidup (laki-laki 55 55 52 58 60 62 63 63

dan perempuan)

7 Angka Melek Huruf (laki-laki 70 70 75 79 82 85 90 90

dan perempuan)

8 Rata-rata lama sekolah (laki- 12 12 13 14 15 16 17 17

laki dan perempuan)

9 Jumlah kasus kekerasan 0,0002

dalam rumah tangga.

10 Jumah anak dan perempuan 60,00

korban tindak kekerasan yang

memperoleh pelayanan

advokasi (Jumlah tindak

kekerasan terhadap

perempuan dan anak)

1 12

1 12 01 Program 1 Tingkat prevalensi peserta KB 226.800.000,00 238.140.000,00 250.047.000,00 262.549.350,00 275.676.817,50 289.460.658,38

Keluarga aktif : 11.340.000,00 11.907.000,00 12.502.350,00 13.127.467,50 13.783.840,88 14.473.032,92

Berencana a. jumlah peserta KB aktif 125,60 126,6 129 130 130

b. jumlah PUS (Pasangan Usia 126,61 130,6 134 140 140

Subur)

2 Prosentase Perkawinan

dibawah umur

3 Rata-rata usia kawin pertama 17 17 18 19 20 21 25 25

bagi perempuan

4 Total Fertility Rate

5 Persentase Pencapaian 80 80 82 83 84 85 87 87

peserta KB Baru

6 Persentase peserta KB Pria :

a. jumlah akseptor KB aktif 35,60 35,60 36,65 36,75 36,8 37 37,2 37,2

b. jumlah akseptor KB aktif 2,2 2,2 2,25 2,25 2,27 2,3 2,35 2,35

laki-laki

7 Persentase PUS Unmet-need 78 78 80 81,1

8 Peningkatan Keluarga Pra 154 154 155 155,20 156 158 159 159

sejahtera menjadi sejahtera

1 12 02 Program pembi- 1 Tersedianya Tenaga 100 100 121.956.000,00 120 128.053.800,00 130 134.456.490,00 140 141.179.314,50 150 148.238.280,23 160 155.650.194,24 160

naan peran serta Pendamping Kelompok Bina 6.097.800,00 6.402.690,00 6.722.824,50 7.058.965,73 7.411.914,01 7.782.509,71

masyarakat

dalam

Keluarga melalui Rekrutmen

pelayanan KB-KR tenaga Kelompok Bina

yang mandiri Keluarga

1 13

1 13 01 Program pelaya- 1 Jumlah PMKS (Penyandang 10% 10% 245.936.000,00 8 258.232.800,00 6 271.144.440,00 5 284.701.662,00 4 298.936.745,10 2 313.883.582,36 2

nan dan rehabili- Masalah Kesejahteraan 12.296.800,00 12.911.640,00 13.557.222,00 14.235.083,10 14.946.837,26 15.694.179,12

tasi

kesejahteraan

Sosial)

sosial 2 Jumlah Rumah tangga miskin 220.000 220.000 200.000 - 180.000 - 160.000 - 150.000 - 140.000 - 140.000

1 13 02 Program pembi- 1 Jumlah PMKS yang dibantu/ 60 60 3.529.750.000,00 70 3.706.237.500,00 80 3.891.549.375,00 90 4.086.126.843,75 95 4.290.433.185,94 97 4.504.954.845,23 97

naan lingkungan ditangani 176.487.500,00 185.311.875,00 194.577.468,75 204.306.342,19 214.521.659,30 225.247.742,26

sosial

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan

Pemberdayaa

n Perempuan

dan Keluarga

Berencana

Badan

Pemberdayaa

n Perempuan

dan Keluarga

Berencana

Dinas Sosial,

tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Dinas Sosial,

tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Sosial

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 14

1 14 01 Program 1 Jumlah tenaga kerja terdidik 430.780.000 452.319.000 474.934.950 498.681.698 523.615.782 549.796.571

Peningkatan dan terlatih. 21.539.000,00 22.615.950,00 23.746.747,50 24.934.084,88 26.180.789,12 27.489.828,57

Kualitas dan 2 Angka pengangguran terbuka 2,89 2,89 2,7 2.50 2,4 2,3 2,2 2,2

Produktivitas 3 Angkatan kerja 399.523 399.523 399.550 399.490 399.400 399.470 399.550 399.550

Tenaga Kerja 4 Yang tidak bekerja 11.559 11.559 10.778 10.882 10.990 10.880 9.800 9.800

5 Jumlah tenaga kerja yang 60,2 60,2 72,5 72,05 75,5 79,5 80,2 80,2

ditempatkan

1 14 02 Program 1 Jumlah perusahaan yang 10% 10% - 70 250.000.000,00 75 262.500.000,00 80 275.625.000,00 85 289.406.250,00 88 303.876.562,50 88

Perlindungan membuat/membentuk sarana 12.500.000,00 13.125.000,00 13.781.250,00 14.470.312,50 15.193.828,13

Pengembangan hubungan industrial (HI)

Lembaga 2 Jumlah perusahaan yang 40% 40% 45 50 55 60 65 65

Ketenagakerjaan menerapkan norma Jamsostek

3 Jumlah tenaga kerja yang ikut 25% 25% 30 35 40 50 55 55

Jamsostek

4 Jumlah perusahaan yang 70% 70% 80 85 90 95 98 98

menerapkan norma

Keselamatan dan Kesehatan

kerja (K3)

5 Angka kecelakaan kerja 10% 10% 8 7 5 3 1 1

1 15

1 15 01 Program 1 Jumlah koperasi aktif, 288 100% 100% 323.800.000 100% 339.990.000 100% 356.989.500 100% 374.838.975 100% 393.580.924 100% 413.259.970 100%

Peningkatan unit, Jumlah koperasi 16.190.000 16.999.500 17.849.475 18.741.949 19.679.046 20.662.998

kualitas pedesaan 121 koperasi

Kelembagaan

Koperasi

1 15 02 Program Pengem- 1 Jumlah Industri (Jumlah 100% 100% 357.400.000 100% 375.270.000 100% 394.033.500 100% 413.735.175 100% 434.421.934 100% 456.143.030 100%

bangan Sistem Usaha Mikro dan Menengah) 17.870.000 18.763.500 19.701.675 20.686.759 21.721.097 22.807.152

Pendukung Usaha 2 Jumlah Tenaga Kerja yang

bagi UMKM terserap pada Sektor Industri

1 15 03 Program Pengem- 1 Prosentase koperasi sehat. 100% 100% 273.800.000 100% 287.490.000 100% 301.864.500 100% 316.957.725 100% 332.805.611 100% 349.445.892 100%

bangan kewirau- 2 Prosentase koperasi aktif 13.690.000,00 14.374.500,00 15.093.225,00 15.847.886,25 16.640.280,56 17.472.294,59

sahaan dan 3 meningkatnya Sisa Hasil

keunggulan Usaha Koperasi

kompetitif UKM 4 Jumlah KSP/USP 1.130 1.135 1.140 1.149

5 Jumlah Usaha Menengah

6 Jumlah Usaha Kecil

7 Jumlah Usaha Mikro

8 Jumlah Volume (omzet usaha 38,05 38,40 38.80 3900 3930

menengah)

9 Jumlah Volume (omzet usaha

kecil)

10 Jumlah Volume (omzet usaha

mikro)

11 Jumlah pameran produk 4 6 8 10 12 14

unggulan

Dinas Sosial,

tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Dinas

Koperasi dan

PKM

Dinas

Koperasi dan

PKM

Dinas

Koperasi dan

PKM

Dinas Sosial,

tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Ketenagakerjaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 16

1 16 01 Program 1 Terlaksananya sosialisasi 100% 100% 174.400.000 100% 183.120.000 100% 192.276.000 100% 201.889.800 100% 211.984.290 100% 222.583.505 100%

peningkatan perizinan melalui media 8.720.000 9.156.000 9.613.800 10.094.490 10.599.215 11.129.175

pelayanan massa 5 paket

perizinan 2 Penyusunan database inves- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

tasi 5 paket, fasilitasi pelaya-

nan perizinan 5 paket dan

pendataan perizinan 5 paket

3 Pembuatan sistem informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

manajemen perizinan 3 paket

serta pengadaan sarana &

prasarana

4 Pengembangan media center 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan terpadu KPPT

pelayanan perizinan 3 paket

1 16 02 Program 1 Jumlah investasi PMA di - 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000

Peningkatan daerah

Promosi dan 2 Jumlah realisasi PMDN

Kerjasama 3 Jumlah realisasi investasi lokal

Investasi

1 16 03 Program 1 Jumlah realisasi investasi local - 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 100%

Peningkatan Iklim 2 Prosentase penerbitan ijin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Investasi dan tepat waktu

Realisasi Investasi 3 Prosentase perusahaan yang

memiliki ijin

1 17

1 17 01 Program 1 Jumlah kegiatan fasilitasi dan 10 keg 20% 271.475.000,00 20% 285.048.750,00 20% 299.301.187,50 20% 314.266.246,88 20% 329.979.559,22 20% 346.478.537,18 20%

Pengelolaan pengembangan kelompok seni 13.573.750,00 14.252.437,50 14.965.059,38 15.713.312,34 16.498.977,96 17.323.926,86

keragaman termasuk kelompok seni

budaya wanita

2 Jumlah warisan tradisi yang 75 75 80 85 85 90 90

terawat

1 18

1 18 01 Program 1 Jumlah pemuda berprestasi 20.000.000,00 22.000.000,00 24.200.000,00 26.620.000,00 29.282.000,00 32.210.200,00

peningkatan pada berbagai bidang di 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00 2.928.200,00 3.221.020,00

peran serta tingkat nasional

kepemudaan

1 18 02 Program 1 Meningkatnya Jumlah 3 paket 50.000.000,00 1 52.500.000,00 - 55.125.000,00 1 57.881.250,00 - 60.775.312,50 1 63.814.078,13 1

peningkatan wirausahawan muda 3 paket 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 3.038.765,63 3.190.703,91

upaya penum-

buhan kewirau-

sahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

1 18 03 Program 1 Jumlah cabang olah raga yang 15.000.000 25.000.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000 65.000.000

Pembinaan dan berprestasi

Pemasyarakatan

Olahraga

Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olah Raga

Kebudayaan

Kantor

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kantor

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kantor

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Dinas

Pemuda,

olahraga dan

kebudayaan

Dinas

Pemuda,

olahraga dan

kebudayaan

Dinas

Pemuda,

olahraga dan

kebudayaan

Dinas

Pemuda,

olahraga dan

kebudayaan

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 18 04 Program 1 jumlah sarana dan prasarana 30% 9.350.000.000,00 40 9.817.500.000,00 50 10.308.375.000 60 10.823.793.750 70 11.364.983.438 80 11.933.232.609 80

Peningkatan yang meningkat kualitasnya 467.500.000,00 490.875.000,00 515.418.750,00 541.189.687,50 568.249.171,88 596.661.630,47

Sarana dan 2 Peningkatan dan pemasyara-

Prasarana katan Olah Raga (Jumlah grup

Olahraga olah raga)

1 18 05 Program 1 Binaan dan prestasi 706.452.500,00 741.775.125,00 778.863.881,25 817.807.075,31 858.697.429,08 901.632.300,53

peningkatan 35.322.625,00 37.088.756,25 38.943.194,06 40.890.353,77 42.934.871,45 45.081.615,03

Pembinaan olah

raga serta

Prestasi

1 19

1 19 01 Program 1 Jumlah Pembinaan terhadap 0% 20% 265.000.000 20% 278.250.000 20% 292.162.500 20% 306.770.625 20% 322.109.156 20% 338.214.614 20%

Pendidikan Politik Masyarakat, LSM, ORMAS 13.250.000 13.912.500 14.608.125 15.338.531 16.105.458 16.910.731

masyarakat 2 Jumlah kegiatan pemantapan

wawasan kebangsaan melalui

apresiasi lagu-lagu nasional/

negara dan lambang Negara

3 Seminar talk show, diskusi

peningkatan wawasan

kebangsaan

1 19 02 Program 1 Jumlah permasalahan yg dpt 0% 20% 355.700.000 20% 373.485.000,00 20% 392.159.250,00 20% 411.767.212,50 20% 432.355.573,13 20% 453.973.351,78 20%

pencegahan dini di cegah 17.785.000,00 18.674.250,00 19.607.962,50 20.588.360,63 21.617.778,66 22.698.667,59

terhadap

permasalahan

masyarakat

1 19 03 Program 1 Jumlah kegiatan forum - 50.000.000 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313

kemitraan komunikasi antar ummat 2500000 2625000 2756250 2894062,5 3038765,625

pengembangan beragama

wawasan 2 Jumlah sosialisasi pemaha-

kebangsaan man wawasan kebangsaan

1 19 04 Program 1 Angka kriminalitas 7 7 936.347.000,00 7 983.164.350 6 1.032.322.568 5 1.083.938.696 5 1.138.135.631 4 1.195.042.412 5

peningkatan 46.817.350,00 49.158.217,50 51.616.128,38 54.196.934,79 56.906.781,53 59.752.120,61

keamanan dan 2 Persentase penegakan 25 orang per 26 27 28 29 30 28

kenyamanan peraturan daerah (Jumlah 10.000

lingkungan pelanggaran masyarakat

terhadap perda)

3 Jumlah satpol PP

4 Jumlah penyuluhan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

pencegahaan penyakit

masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Satuan Polisi

Pamong Praja

Satuan Polisi

Pamong Praja

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Dinas

Pemuda,

olahraga dan

kebudayaan

Dinas

Pemuda,

olahraga dan

kebudayaan

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 19 05 Program 1 Jumlah pelanggaran Perda 18 18 434.976.000,00 18 456.724.800 17 479.561.040 16 503.539.092 15 528.716.047 14 555.151.849 17

Pengawasan dan 21.748.800,00 22.836.240,00 23.978.052,00 25.176.954,60 26.435.802,33 27.757.592,45

Pengendalian

terhadap

penegakan

peraturan daerah

1 19 06 Program 1 Jumlah partisipasi yang diikuti 0% 147.915.000,00 100% 155.310.750 100% 163.076.288 100% 171.230.102 100% 179.791.607 100% 188.781.187 100%

Partisipasi 7.395.750,00 7.765.537,50 8.153.814,38 8.561.505,09 8.989.580,35 9.439.059,37

kegiatan

kepamongprajaan

1 19 09 Program 1 tersedianya sarana pencega- 2 327.384.000,00 3 343.753.200,00 3 360.940.860,00 3 378.987.903,00 397.937.298,15 417.834.163,06 10%

Pencegahan dan han bencana 16.369.200,00 17.187.660,00 18.047.043,00 18.949.395,15 19.896.864,91 20.891.708,15

kesiap siagaan 2 terbangunnya infrastruktur 4 4 5 6 5 4

pencegahan bencana

3 tersedia peta daerah rawan 1 1 1

bencana

4 terbentuk desa/ kelurahan 10 20 10

tangguh bencana

5 tersusun prosedur tetap 1 1

penanganan bencana

6 tersedia data informasi 1 1 1 1 1

bencana

1 19 10 Program kedaru- 1 terbentuk posko bencana 1 500.000.000,00 1 525.000.000,00 1 551.250.000,00 1 578.812.500,00 1 607.753.125,00 1 638.140.781,25 1

ratan dan logistik 2 tersedia logistik, peralatan 1 Paket 25.000.000,00 1 Paket 26.250.000,00 1 Paket 27.562.500,00 1 Paket 28.940.625,00 1 Paket 30.387.656,25 1 Paket 31.907.039,06 1 Paket

dan obat-obatan

3 terbentuk tim tanggap darurat 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

1 19 11 Program rehabi- 1 persentase rehabilitasi 90% 500.000.000,00 90% 525.000.000,00 90% 551.250.000,00 90% 578.812.500,00 90% 607.753.125,00 90% 638.140.781,25 90%

litasi dan rekon- kondisi sosial pasca bencana 25.000.000,00 26.250.000,00 27.562.500,00 28.940.625,00 30.387.656,25 31.907.039,06

struksi pasca 2 persentase rehabilitasi 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

bencana kondisi lingkungan berbasis

pokmas

1 20

1 20 01 Program pening- 1 Jumlah perda yang 30 30 5.569.640.000 15 5.848.122.000 20 6.140.528.100 25 6.447.554.505 30 6.769.932.230 35 7.108.428.842 35 sekretariat

katan kapasitas ditindaklanjuti dalam APBD 278.482.000 292.406.100 307.026.405 322.377.725 338.496.612 355.421.442 DPRD

lembaga perwaki- 2 Jumlah Perda yang ditetapkan 17 17 7 12 20 25 30 30

lan rakyat daerah 3 Jumlah Jaring asmara 3 3 3 3 3 3 3 3

1 20 02 Program 1 Prosentase penerapan e-gov 100 100 230.329.200 100 241.845.660 100 253.937.943 100 266.634.840 100 279.966.582 100 293.964.911

optimalisasi 11.516.460 12.092.283 12.696.897 13.331.742 13.998.329 14.698.246

pemanfaatan

teknologi

informasi

1 20 03 Program 1 Meningkatnya peringkat atas 70 70 161.973.000 73 170.071.650 75 178.575.233 80 187.503.994 85 196.879.194 90 206.723.154

Peningkatan hasil evaluasi SAKIP 8.098.650 8.503.583 8.928.762 9.375.200 9.843.960 10.336.158

Profesionalisme

tenaga pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Satuan Polisi

Pamong Praja

Satuan Polisi

Pamong Praja

Badan

Penanggulaan

gan Bencana

Daerah

Sekretariat

Daerah

Inspektorat

Daerah

Badan

Penanggulaan

gan Bencana

Daerah

Badan

Penanggulaan

gan Bencana

Daerah

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 20 04 Program 1 Ketepatan waktu Penyusunan 100 100 854.000.000 100 896.700.000 100 941.535.000 100 988.611.750 100 1.038.042.338 100 1.089.944.454

penataan daerah LKPJ, Lakip dan LPPD 42.700.000 44.835.000 47.076.750 49.430.588 51.902.117 54.497.223

0tonomi baru 2 Persentase SKPD yang telah 80 80 85 90 95 100 100 Bappeda

memiliki Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan menerapkan

sesuai SK Bupati

3 Prosentase SKPD yang sudah 75 75 80 85 90 95 100

menyusun TAPKIN dengan

tepat waktu baik dan benar

4 Jumlah Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dan Standar

Pelayanan Publik (SPP)

5 Indeks Kepuasan Masyarakat 50 50 55 60 65 70 80

(IKM)

6 Penyaluran Bantuan Beras

Untuk Rakyat Miskin

7 Jumlah rumah ibadah yang

dibantu

1 20 05 Program 1 Jumlah Perjanjian Kerjasama 10 paket 10 50.000.000 10 60.000.000 10 70.000.000 10 80.000.000 10 90.000.000 10

Peningkatan dgn Pemda lainnya, Instansi

Kerjasama Antar Vertikal dan Lembaga

Pemerintah Perguruan Tinggi

Daerah

1 20 06 Program Pena- 1 Jumlah produk hukum yang 395.000.000 414.750.000 435.487.500 457.261.875 480.124.969 504.131.217

taan Peraturan ditetapkan: 19.750.000 20.737.500 21.774.375 22.863.094 24.006.248 25.206.561

Perundang- a. Perda 18 15 15 15 15 15

undangan b. Peraturan Bupati 40 50 50 50 50 50

c. Keputusan Bupati 550 550 550 550 550 550

1 20 07 Program 1 Jumlah permasalahan yang 496.542.600 521.369.730 547.438.217 574.810.127 603.550.634 633.728.165

peningkatan diselesaikan : 24.827.130 26.068.487 27.371.911 28.740.506 30.177.532 31.686.408

sistem pengawa- a. Jmlh Kasus 2 2 2 2 2 2

san internal dan b. Jmlh Kasus yang dapat 2 2 2 2 2 2

pengendaalian diselesaikan.

pelaksanaan ke- 2 Prosentase pengaduan

bijakan KDH masyarakat yang di tindak

lanjuti.

1 20 08 Peningkatan dan 1 Peningkatan PAD 5.953.428.500 6.251.099.925 6.563.654.921 6.891.837.667 7.236.429.551 7.598.251.028

pengembangan 2 Rasio kemandirian PEMDA 297.671.425 312.554.996 328.182.746 344.591.883 361.821.478 379.912.551

pengelolaan 3 Ratio PAD terhadap Total 6,50% 6,60% 6,74% 6,85% 6,96% 7,25%

keuangan daerah Pendapatan

4 Ratio PAD terhadap APBD 6,51% 6,60% 6,73% 6,84% 6,95% 7,23%

(Total belanja)

5 Ratio Belanja Modal terhadap 20,06% 23% 27% 29% 32% 35%

Total APBD

6 Opini audit BPK

7 Jumlah Temuan APIP yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ditindak lanjuti

8 Jumlah Temuan BPK yang

ditindak lanjuti

Sekretariat

Daerah

Sekretariat

Daerah

Inspektorat

Daerah

Dinas

pendapatan,

pengelolaan

keuangan dan

asset Daerah

Sekretariat

Daerah

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 20 09 Pembinaan dan 1 Jumlah ADD (Alokasi Dana 16 132.079.150 16,95 138.683.108 17,79 145.617.263 18,68 152.898.126 19,62 160.543.032 20,60 168.570.184

fasilitasi Desa) yang disalurkan (juta) 6.603.958 6.934.155 7.280.863 7.644.906 8.027.152 8.428.509

pengelolaan 2 Jumlah Bantuan Keuangan 1,12 1,18 1,24 1,30 1,37 1,43

keuangan desa untuk kelurahan/desa yang

disalurkan (Juta)

3 Jumlah Kekayaan Badan Kredit

Desa (BKD)

1 20 10 Pemberdayaan 1 Jumlah sarana peribadatan 1140 10.107.687.000 1150 10.613.071.350 1200 11.143.724.918 1200 11.700.911.163 1200 12.285.956.722 1250 12.900.254.558

kesejahteraan dan keagamaan yang 505.384.350 530.653.568 557.186.246 585.045.558 614.297.836 645.012.728

masyarakat mendapat pembinaan.

1 20 11 Pemberdayaan 1 Jumlah lembaga keagamaan 6 932.727.700 6 979.364.085 7 1.028.332.289 8 1.079.748.904 8 1.133.736.349 8 1.190.423.166

kelembagaan yang dibantu 46.636.385 48.968.204 51.416.614 53.987.445 56.686.817 59.521.158

kesejahteraan

sosial

1 20 12 Penataan dan 1 Penyelesaian ijin lokasi 80% 348.675.000 85% 366.108.750 90% 384.414.188 95% 403.634.897 100% 423.816.642 100% 445.007.474

penyempurnaan (kawasan luasan tanah pada 17.433.750 18.305.438 19.220.709 20.181.745 21.190.832 22.250.374

kebijakan sistem suatu lokasi)

dan prosedur 2 Prosentase penerbitan ijin 80% 85% 90% 95% 100% 100%

pengawasan tepat waktu uasaha dan ijin

usaha lainnya secara tepat

waktu

1 20 13 Prog.Peningkatan 1 Jumlah aparatur yang memiliki 100% 3.177.147.000 100% 3.336.004.350 100% 3.502.804.568 100% 3.677.944.796 100% 3.861.842.036 100% 4.054.934.137 100% semua SKPD

kapasitas Sumber kompetensi sesuai bidang 158.857.350 166.800.218 175.140.228 183.897.240 193.092.102 202.746.707

Daya Aparatur tugasnya.

1 20 15 Prog. Pendidikan 1 Prosentase PNS yang 50% 1.210.000.000 55% 1.270.500.000 60% 1.334.025.000 65% 1.400.726.250 70% 1.470.762.563 75% 1.544.300.691 75%

Kedinasan mengikuti diklat fungsional 60.500.000,00 63.525.000,00 66.701.250,00 70.036.312,50 73.538.128,13 77.215.034,53

2 Prosentase aparatur/pegawai 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%

yang telah mengikuti DiklatPim

IV,III,II sesuai dengan jenjang

kepangkatan.

3 Prosentase Jabatan Struktural

yang telah terisi

1 20 16 Prog. Pembinaan 1 Jumlah kasus pelanggaran 25% 931.500.000,00 20% 978.075.000,00 15% 1.026.978.750,00 10% 1.078.327.687,50 5% 1.132.244.071,88 5% 1.188.856.275,47 5%

dan Pengemba- disiplin PNS. 46.575.000,00 48.903.750,00 51.348.937,50 53.916.384,38 56.612.203,59 59.442.813,77

ngan Aparatur 2 Pengelolaan administrasi, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

penataan dan pemberhentian

pegawai

3 Pengelolaan administrasi, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

kepangkatan dan gaji berkala

4 Pemulangan pegawai (Tali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Asih)

1 21

1 21 01 Program Pening- 1 Tersedianya kebutuhan 15% 20% 1.655.500.000 25% 1.738.275.000 30% 1.825.188.750 55% 1.916.448.188 60% 2.012.270.597 65% 2.112.884.127 70%

katan Ketahanan Pangan pokok masyarakat 82.775.000 86.913.750 91.259.438 95.822.409 100.613.530 105.644.206

Pangan perta- yang belum terpenuhi.

nian/perkebunan 2 tersedianya data PPH dan NBM 67% 67% 69% 71% 73% 75% 78% 80%

Ketahanan Pangan

Dinas

pendapatan,

pengelolaan

keuangan dan

asset Daerah

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kantor

Ketahanan

Pangan

Sekretariat

Daerah

Sekretariat

Daerah

Sekretariat

Daerah

Badan

Kepegawaian

Daerah

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

3 meningkatnya kelancaran 10% 15% 25% 30% 50% 60% 70% 75%

transportasi dalam mengupa-

yakan ketersediaan 9 bahan

pangan pokok yang terjang-

kau daya beli masyarakat

4 meningkatnya produksi 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75%

Pertanian,Peternakan dan

Perkebunan masyarakat)

5 meningkatkan pemanfaatan 10% 20% 30% 45% 50% 65% 70% 75%

pekarangan sebagai lumbung

pangan keluarga

6 meningkatnya pemahaman 10% 20% 25% 30% 45% 60% 70% 75%

Kelompok/KWT usaha Mikro

tentang B2SA)

7 meningkatkan pemahaman 20% 30% 40% 50% 60% 65% 70% 75%

masyarakat tentang tehnologi

olahan bahan pangan lokal

8 terwujudnya diversivikasi 10% 20% 30% 40% 55% 65% 70% 75%

ketahanan pangan masyarakat

9 berkurangnya penduduk 10% 20% 25% 30% 40% 50% 55% 60%

rawan pangan

10 Tersedianya kebutuhan 20% 20% 25% 30% 35% 45% 55% 60%

bahan pangan pokok masya-

rakat sebagai cadangan

pangan masyarakat

1 21 02 Program pember- 1 Terkoordinasinya analisa dan 20% 20% 155.000.000 30% 162.750.000 50% 170.887.500 60% 179.431.875 70% 188.403.469 80% 197.823.642 80%

dayaan penyuluh perumusan kebijakan Keta- 7.750.000 8.137.500 8.544.375 8.971.594 9.420.173 9.891.182

pertanian/perke- hanan Pangan masyarakat

bunan lapangan 2 Meningkatnya dan partisipasi 10% 15% 20% 30% 40% 55% 70% 75% Dinas

masyarakat/kelompok tani pertanian

pada program-program dinas

Ketahanan Pangan kehutanan &

perkebunan

1 22

1 22 01 Program 1 Tingkat usaha ekonomi 550.600.000,00 578.130.000,00 607.036.500,00 637.388.325,00 669.257.741,25 702.720.628,31

Peningkatan masyarakat pedesaan yang 27.530.000,00 28.906.500,00 30.351.825,00 31.869.416,25 33.462.887,06 35.136.031,42

Keberdayaan berkembang :

Masyarakat a. UPPKS

Pedesaan b. UED-SP

c. P3EL

d. BUMDES

1 22 02 Program 1 Penguatan Kapasitas Lembaga 5 pkt 40.000.000,00 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000

pengembangan Keuangan Mikro 36 org, Akses

lembaga ekonomi Modal Usaha bagi

pedesaan Pembangunan Ekonomi

Masyarakat 30 org

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kantor

Ketahanan

Pangan

Badan

Pemberdayaa

n Masyarakan

dan

Pemerintahan

desa

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

1 22 03 Program 1 Rumah tidak layak huni yang 2% 1.066.567.950,00 5% 1.119.896.347,50 7% 1.175.891.164,88 10% 1.234.685.723,12 12% 1.296.420.009,27 15% 1.361.241.009,74

pemberdayaan dibangun secara swadaya dan 53.328.397,50 55.994.817,38 58.794.558,24 61.734.286,16 64.821.000,46 68.062.050,49

masyarakat swakarsa

2 Jumlah dana Swadaya

masyarakat dalam

pembangunan

3 Cakupan jaringan listrik 70% 80 90 100 100 100

pedesaan

1 24

1 24 01 Program 1 Terpeliharanya arsip/dokumen 45.50% 45.50% 115.000.000 55.00% 120.750.000 60.00% 126.787.500 65.50% 133.126.875 70.00% 139.783.219 75.00% 146.772.380 75%

penyelamatan daerah (jumlah arsip in aktif 5.750.000 6.037.500 6.339.375 6.656.344 6.989.161 7.338.619

pelestarian doku- yang dikelola)

men/arsip daerah 2 Monitoring kearsipan (Jumlah 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

satuan kerja yang menerap-

kan sistem kearsipan yang

baku)

1 24 01 Penyebar Luasan 1 Pelayanan Mobil Pusling di ” 48 di “Car 48 103.045.120 48 108.197.376 48 113.607.245 48 119.287.607 48 125.251.987 48 131.514.587 48

Informasi penye- Car Freeday”, Lembaga Freeday” 5.152.256 5.409.869 5.680.362 5.964.380 6.262.599 6.575.729

lenggaraan peme- Pendidikan, Pemdes/Kel.

rintah daerah &

pembangunan

Daerah

1 25

1 25 02 Program 1 Tersedianya Informasi dan 0 7,58 40.000.000 17,20 42.000.000 16,91 44.100.000 60,06 46.305.000 78,72 48.620.250 100 51.051.263 100

kerjasama media massa 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013 2.552.563

informasi dan

media massa

1 25 03 Program 1 Tersedianya pengembangan 40 1 75.000.000 2 78.750.000 4,5 82.687.500 6,5 86.821.875 13 91.162.969 13 95.721.117 80

Pengembangan komunikasi, informasi dan 3.750.000,00 3.937.500,00 4.134.375,00 4.341.093,75 4.558.148,44 4.786.055,86

Komunikasi, media massa

Informasi dan

Media Massa

1 26

1 26 01 Program 1 Jumlah anggota 5000 5000 Org 5.200 5350 150.000.000 5600 175.000.000 5900 200.000.000 6000 225.000.000 6150 250.000.000 5000

Pengembangan orang/pengunjung 250/hari 250/hr pngnjng 270/hr 290/hr 300/hr 340/hr 360/hr 380/hr 400/hr

Budaya Baca dan Jumlah perpustakaan 1.247

Pembinaan unit

Perpustakaan 2 Jumlah buku 7.175 judul 7.175 judul Buku 8.000 8200 8350 8500 8750 8900 8900

13.760 esemplar 13.760 Exlempar 14.000 14500 14750 14950 15100 15500 15500

3 Peminjaman 650/hari

4 Buku Perpustakaan Keliling 3.000 Bk Pusling 3500 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 6500

5 Buku Perpustakaan Umum 7.000 Bk Perpus 7500 - 8000 - 8500 - 9000 - 9500 - 10000 10500

Umum

6 Pelayanan Perpustakaan 48 di Lembg 48 48 48 48 48 48 48

Umum Pendidik Pemdes

/Kelurahan

1 Paket Pely 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Perpustakaan

Umum

Kearsipan

Komunikasi dan Informatika

Perpustakaan

Kantor

Perpustakaan

Umum dan

arsip Daerah

Kantor

Perpustakaan

Umum dan

arsip Daerah

Kantor

Perpustakaan

Umum dan

arsip Daerah

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

2

2 01

2 01 01 peningkatan 1 Produksi tanaman pangan 13 9.072.547.000 20 9.526.174.350 20 10.002.483.068 20 10.502.607.221 20 11.027.737.582 20 11.579.124.461 100 Dinas Perta-

produksi dan hortikultura 453.627.350 476.308.718 500.124.153 525.130.361 551.386.879 578.956.223 nian,

pertanian 2 Tercapainya Produksi Dinas Kehuta-

/perkebunan Tanaman Pangan (Ton) nan dan

Padi 158.195 162.941 167.829 172.864 178.050 183.391 188.893 188.893 Perkebunan,

Jagung 162.999 167.889 172.926 178.114 183.457 188.961 194.630 194.630

Ubi Kayu 34.994 36.004 37.125 38.239 39.366 40.568 41.785 41.785

Kedelai 2.028 2.089 2.151 2.216 2.282 2.351 2.421 2.421

Kacang Tanah 4.226 4.352 4.483 4.618 4.756 4.899 5.045

3 Tercapainya Produksi

Tanaman Hortikultura (Ton)

Bawang Merah 15.532 16.329 16.819 17.323 17.843 18.378 18.930 18.930

Cabe Rawit 26.060 26.842 27.647 28.476 29.331 30.211 31.117 31.117

Cabe Besar 2.950 3.038 3.129 3.223 3.320 3.420 3.522 3.522

Jeruk 257 265 273 281 289 298 307 307

Durian 294 2.200 2.266 2.334 2.404 2.476 2.550 2.550

Rambutan 8.314 8.564 8.821 9.085 9358 9.839 9.926

4 Jumlah petani tembakau yang 140 145 150 160 170 180

mendapatkan bantuan

5 Produktifitas tembakau 19236ton 19295ton 19325ton 19375ton 19410ton 19450ton

2 01 02 Program Pening- 1 Promosi produk pertanian 3 3 150.000.000 4 157.500.000 4 165.375.000 5 173.643.750 5 182.325.938 6 191.442.234 24 Dinas Perta-

katan Pemasaran unggulan daerah 7.500.000 7.875.000 8.268.750 8.682.188 9.116.297 9.572.112 nian,

Hasil Produksi Kali Dinas Kehuta-

Pertanian/ nan dan

Perkebunan Perkebunan,

Dinas Peter-

2 01 03 program Pening- 1 jumlah kelompok tani berpres- 3 kelompok 3 611.767.000 4 642.355.350 4 674.473.118 4 708.196.773 4 743.606.612 4 780.786.943 4

katan kesejahte- tasi tingkat kabupaten, propin- 30.588.350 32.117.768 33.723.656 35.409.839 37.180.331 39.039.347

raan petani si dan nasional

2 01 04 Program 1 Tercapainya peningkatan 3% 683.927.500 3,50% 718.123.875 4% 754.030.069 4,50% 791.731.572 5,00% 831.318.151 5,50% 872.884.058 6% Dinas Peter-

peningkatan prosentase pertumbuhan 34.196.375 35.906.194 37.701.503 39.586.579 41.565.908 43.644.203 nakan

produksi populasi ternak

peternakan

2 01 05 Program 1 Terlaksananya pembinaan 13 115.000.000 13 120.750.000 15 126.787.500 16 133.126.875 17 139.783.219 18 146.772.380 18 Dinas Peter-

pemberdayaan terhadap kelompok tani kel.tani 5.750.000,00 kel.tani 6.037.500,00 kel.tani 6.339.375,00 kel.tani 6.656.343,75 kel.tani 6.989.160,94 kel.tani 7.338.618,98 kel.tani nakan

penyuluhan berbasis ternak

peternakan 2 Jumlah Pertemuan Koordinasi

analisis dan perumusan

kebijakan ketahan pangan

masyarakat

2 01 06 Program 1 Tersedianya sarana dan pra- 3 Unit 3 Unit 225.000.000,00 7 unit 236.250.000 8 unit 248.062.500 10 unit 260.465.625 10 unit 273.488.906 10 unit 287.163.352 45 unit Dinas Kehuta-

Peningkatan sarana tehnologi pertanian/ 11.250.000,00 11.812.500,00 12.403.125,00 13.023.281,25 13.674.445,31 14.358.167,58 nan dan

penerapan tehno- perkebunan tepat guna Perkebunan

logi pertanian /

perkebunan

PILIHAN

Pertanian

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

2 02

2 02 01 Program 1 Produktifitas Perkebunan dan Hanya terdapat 1 1 sentra 55.000.000 1 sentra 60.000.000 1 sentra 65.000.000 1 sentra 70.000.000 1 sentra 75.000.000 1 sentra 80.000.000 5 sentra

Pemanfaatan Kehutanan. sentra

Potensi Sumber pengembangan

Daya Hutan lebah madu

2 02 02 Program 1 Luas hutan rakyat yang Masih tingginya 1000 Ha 1.560.183.000 1000 Ha 1.638.192.150 1000 Ha 1.720.101.758 1000 Ha 1.806.106.845 1000 Ha 1.896.412.188 1000 Ha 1.991.232.797 5000 Ha

Rehabilitasi Hutan direhabilitasi luas lahan kritis di 78.009.150 81.909.608 86.005.088 90.305.342 94.820.609 99.561.640

dan Lahan Kabupaten

Pamekasan seba-

nyak 30.000 Ha

2 03

2 03 01 Program 1 Penyusunan regulasi menge- Belum adanya 1 paket 68.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 750.000.000 1 paket 750.000.000 6 paket

pengawasan dan nai kegiatan penambangan perda tentang

penertiban kegia- bahan galian C penambangan

tan rakyat yang bahan galian C

berpotensi 2 Monitoring dan pengendalian Semua pihak

merusak lingku- kegiatan penambangan bahan terkait masih

ngan galian C belum sepenuh-

nya ikut berpar-

tisipasi dlm hal

pengawasan &

pengendalian

penambangan

3 Inventarisasi, sosialisasi dan Penambang liar 5 paket 1 1 1 1 1

pembinaan bagi kegiatan masih banyak

penambangan bahan galian C

yang belum berijin

4 Pengadaan alat pemetaan Kerusakan

GPS lingkungan akibat

penambangan

masih tinggi

5 Pemanfaatan air tanah yang Belum optimalnya

berijin pemanfaatan air

tanah yang berijin

2 03 02 Program 1 Meningkatnya ketersediaan Masih banyaknya 1 paket 74.000.000 1 paket 1.000.000.000 1 paket 1.050.000.000 1 paket 1.102.500.000 1 paket 1.157.625.000 1 paket 1.215.506.250 6 paket

pembinaan dan tenaga listrik untuk masyarakat di 50.000.000 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313

pengembangan masyarakat di daerah ter- daerah terpencil

bidang pencil baik melalui PLN atau yang belum

ketenagalistrikan menggunakan pembangkit teraliri listrik

listrik tenaga surya (PLTS)

2 Terjaganya dan tersedianya Masih tingginya

pasokan energi listrik melalui penggunaan listrik

program gerakan hemat listrik yang berebihan

dan air

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Sekretariat

Daerah

Sekretariat

Daerah

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

2 03 03 Program 1 Tersedianya data Potensi Belum

tersedianya

0% - 100% 300.000.000 100% 315.000.000 100% 330.750.000 100% 347.287.500 100% 364.651.875 100%

peningkatan bahan galian data dan infor- 15.000.000 15.750.000 16.537.500 17.364.375 18.232.594

kualitas dan

Akses masi potensi

Informasi SDA di Kab.

Sumberdaya alam Pamekasan

2 Tersedianya Sistem Informasi

Geografis potensi sumber

daya alam di Kabupaten

Pamekasan

2 04

2 04 01 Program promosi 1 Jumlah Kunjungan Wisata 1.150.000.000,00 1.207.500.000 62.444 1.267.875.000 65.000 1.331.268.750 66.000 1.397.832.188 67.000 1.467.723.797 68.000

Pariwisata 57.500.000,00 60.375.000,00 63.393.750,00 66.563.437,50 69.891.609,38 73.386.189,84

2 04 02 program pening- 1 Meningkatnya jumlah sarana Terbatasnya 784.599.000,00 60% 823.828.950 70 865.020.398 80 908.271.417 90 953.684.988 100 1.001.369.238 100

katan perekono- dan prasarana wisata jumlah sarana 39.229.950,00 41.191.447,50 43.251.019,88 45.413.570,87 47.684.249,41 50.068.461,88

mian masyarakat dan prasarana

dan pengemba- wisata

ngan destinasi

pariwisata

2 04 03 Program pengem- 1 Peningkatan koordinasi dan Kurang optimal- 625.420.000,00 100 750.000.000,00 765.000.000,00 100 870.000.000,00 100 875.000.000,00 100 935.000.000,00 100 935.000.000,00

bangan kemitraan kerjasama nya jaringan

kerjasama

antra pemerintah

dan pelaku usaha

2 05

2 05 01 program pengem- 1 Produktifitas hasil tangkapan 20.603,3 20.603,3 1.936.000.000 20.815,5 2.032.800.000 21.045,4 2.134.440.000 21.223,9 2.241.162.000 21.436,8 2.353.220.100 21.601,8 2.470.881.105 21.601,8

bangan perikanan laut. ton ton 96.800.000 ton 101.640.000 ton 106.722.000 ton 112.058.100 ton 117.661.005 ton 123.544.055 ton

tangkap 2 Produktifitas budidaya ikan 370,1 370,1 490,2 610,5 730,4 850, 4 969,1 969,1

laut. ton ton ton ton ton ton ton ton

2 05 02 Pengembangan 1 Produktifitas budidaya ikan air 132,4ton 132,4ton 2.105.977.150 223,4 ton 2.211.276.008 314,5 ton 2.321.839.808 404, 3 2.437.931.798 496,1 ton 2.559.828.388 589,4 ton 2.687.819.808 589,4 ton

Budidaya tawar. 105.298.858 110.563.800 116.091.990 ton 121.896.590 127.991.419 134.390.990

Perikanan

2 05 03 Optimalisasi 1 Tingkat konsumsi 24,00 24,00 225.000.000 24,25 236.250.000,00 24,98 248.062.500,00 25,67 260.465.625,00 25,89 273.488.906,25 26,02 287.163.351,56 26,02

pengelolaan dan ikan/perkapita/tahun Kg/th Kg/th 11.250.000 Kg/th 11.812.500 Kg/th 12.403.125 Kg/th 13.023.281 Kg/th 13.674.445 Kg/th 14.358.168 Kg/th

pemasaran

produksi

perikanan

2 05 04 Pemberdayaan 1 Jumlah nelayan yang 64 klp 64 klp 587.500.000 85 klp 616.875.000 106 klp 647.718.750 126 klp 680.104.688 149 klp 714.109.922 172 klp 749.815.418 172 klp

masyarakat dan mendapatkan bantuan 29.375.000 30.843.750 32.385.938 34.005.234 35.705.496 37.490.771

pengawasan 2 Luasan kawasan konservasi 500,3 ha 500,3 ha 510,1 ha 521 ha 540 ha 562 ha 579,9 ha 579,9 ha

sumber daya kawasan pesisir

kelautan

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Sekretariat

Daerah

Dinas

perikanan

dan kelautan

Dinas

perikanan

dan kelautan

Dinas

perikanan

dan kelautan

Dinas

perikanan

dan kelautan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target Rp

SKPD

Penanggung


Urusan Wajib


(outcome)

3


Akhir Periode RPJMD


2014

1

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun dasar)


Rp Target Rp

2 06

2 06 01 Program 1 Produk makanan dan 100 meningkat 193.889.000 10% 203.583.450 10% 213.762.623 10% 224.450.754 10% 235.673.291 10% 247.456.956 60%

Perlindungan minuman aman di konsumsi lokasi 10% 9.694.450,00 10.179.172,50 10.688.131,13 11.222.537,68 11.783.664,57 12.372.847,79

Konsumen dan 2 Produk halal yang berlabel

pengamanan

perdagangan

2 06 02 Program 1 Terjalin kontak dagang produk 50% 4.284.082.000 60% 4.498.286.100 65% 4.723.200.405 70% 4.959.360.425 80% 5.207.328.447 90% 5.467.694.869 90%

Peningkatan lokal 214.204.100 224.914.305 236.160.020 247.968.021 260.366.422 273.384.743

Efisiensi 2 Promosi produk unggulan 10 paket 2 2 2 2 2

Perdagangan daerah

Dalam Negeri

2 06 03 Program 1 Terjalinnya koordinasi dengan 100% 100% 150.000.000 100% 157.500.000 100% 165.375.000 100% 173.643.750 100% 182.325.938 100% 191.442.234 100%

peningkatan budi sejumlah Pabrikan Rokok 7.500.000 7.875.000 8.268.750 8.682.188 9.116.297 9.572.112

daya tembakau

dan cengkeh

2 06 04 Program 1 Kontribusi industri rumah Banyak 50% 432.714.000 60% 454.349.700 70% 477.067.185 75% 500.920.544 80% 525.966.571 80% 552.264.900 80%

Pembinaan tangga terhadap PDRB sektor perusahaan rokok 21.635.700 22.717.485 23.853.359 25.046.027 26.298.329 27.613.245

Industri perda- Industri yg luas gudang

gangan tembakau produksi kurang

dan rokok 200m2

2 Pertumbuhan Industri Harga pita cukai

meningkat setiap

tahun

3 Cakupan bina kelompok

pengrajin

2 07

2 07 01 Pengembangan 1 Jumlah Industri (Jumlah 1.585.479.000,00 1.664.752.950,00 14.228 1.747.990.597,50 1.835.390.127,38 1.927.159.633,74 2.023.517.615,43

industri kecil dan Usaha Mikro dan Menengah) 79.273.950,00 83.237.647,50 87.399.529,88 91.769.506,37 96.357.981,69 101.175.880,77

menengah. 2 Jumlah Tenaga Kerja yang

terserap pada Sektor Industri

Perindustrian

Perdagangan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah. ini ditujukan dari

akumulasi pencapain indikator outcome program pembangunan daerah setiap 5 (lima)

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJPD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap

tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan kinerja daerah

selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASPEK KESAJAHTERAAN RAKYAT

I. KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

1.1 Pertumbuhan PDRB ADHB (juta rupiah) 6.360.325,89 6.555.370,33 6.750.414,76 7.140.503,63 7.585.363,70 8.030.223,76 8.475.083,83

1.2 Pertumbuhan PDRB ADHK (juta rupiah) 2.453.183,98 2.503.573,78 2.553.963,57 2.654.743,16 2.751.213,40 2.847.683,64 2.944.153,88

1.3 Pertumbuhan ekonomi (%) 6,32 6,50 6,67 7,02 7,27 7,53 7,78

1.4 Laju inflasi (%) 6,53 6,23 5,83 5,52 5,42 5,32 5,22

1.5 PDRB per kapita (Juta Rp.) 7.769.172,00 8.039.861,83 8.310.551,66 8.851.931,32 9.386.798,68 9.921.666,04 10.456.533,39

1.6 Angka Kemiskinan (%) 19,15 19,32 19,50 19,84 18,52 17,86 17,20

1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,08 2,86 2,64 2,42 2,10 1,94 1,78

1.8 Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 65,72 66,23 66,74 67,75 68,43 69,10 69,78

II. KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pendidikan

1.1 Angka melek huruf (%) 83 84 86 90 91 92 93

1.2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7 8 9 12 12 12 12

1.3 Angka partisipasi kasar (APK)

Ø APK SD/MI/Paket A (%) 106 107 108 110 112 114 116

Ø APK SMP/MTs/Paket B (%) 97 97 98 98 99 102 104

Ø APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 81 84 88 95 96 97 98

1.4 Angka partisipasi Murni (APM)

Ø APM SD/MI/Paket A (%) 97 98 99 100 104 108 112

Ø APM SMP/MTs/Paket B (%) 89 89 90 90 92 93 95

Ø APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) 77 80 83 90 91 92 93

1.5 Rata-rata Lama Sekolah 12 13 14 15 16 17 18

Tabel IX.1

NO.FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BERDASARKAN ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2. Kesehatan

2.1 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran (0/00) 70 58,25 46,50 23 23 23 23

2.2 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran (0/00) 108,96 107,22 105,48 102 102 102 102

2.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran (0/00) 32 32 32 32 32 32 32

2.4 Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,62 64,94 65,26 65,58 65,90 66,22 66,54

2.5 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 2,27 2,17 2,07 1,97 1,87 1,77 1,67

2.6 Penduduk Yang Menggunakan Jamban (%) 72,25 71,69 71,13 70 71 72 73

2.7 Rumah Tangga yang Berperilaku Bersih dan Sehat (%) 8,5 10,38 12,25 16 18,80 21,60 24,40

2.8 Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total berbasis 38 61,00 84,00 130 136 142 148

Masyarakat (%)

3. Ketenagakerjaan

3.1 Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 76,72 77,72 78,72 79,72 80,72 81,72 82,72

III. SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

1. Kebudayaan

1.1 Jumlah grup kesenian/sanggar seni (buah) 156 160 163 170 175 180 185

2. Pemuda dan Olahraga

2.1 Jumlah Klub olahraga (buah) 17 17 17 17 17 17 17

2.1 Jumlah gedung olahraga (unit) 2 2 2 2 2 2 2

ASPEK PELAYANAN UMUM

I. PELAYANAN URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar SD/MI :

1.1.1 Angka partisipasi sekolah (%) 97 100 100 100 100 100 100

1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (%) 0,86 0,87 0,87 0,88 0,95 0,98 1,00

1.1.3 Rasio guru terhadap murid (%) 11,56 11,76 11,96 12,35 12,55 12,75 12,94

1.1.4 Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan 61 64 67 70 73 76 79

bersertifikasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.1.5 Angka partisipasi murni dan paket A (%) 97 98 99 100 101 102 103

1.1.6 Angka partisipasi kasar (%) 103 104 104 105 106 106 107

1.1.7 Rasio Kelompok pemukiman permanen yang dilayani 0,8 0,8 0,8 0,85 0,9 0,9 0,9

SD/MI dalam jarak kurang dari 3 KM (%)

1.1.8 Rasio SD/MI memiliki 1 guru untuk setiap 32 peserta 1:29 1:29 1:30 1:30 1:30 1:31 1:31

didik (%)

1.1.9 Rasio SD/MI memiliki 6 guru (%) 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3

1.1.10 Rasio SD/MI memiliki 2 guru dengankualifikasi akademik 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

S1 dan D-IV (%)

1.1.11 Rasio SD/MI memiliki 2 guru yang telah lulus sertifikasi (%) 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6

1.1.12 Rasio kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV dan 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%)

1.1.13 Rasio Pengawas SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV 1,1 1,1 1,0 1 1 0,9 0,9

dan telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%)

1.1.14 Rasio SD/MI yang mendapat kunjungan pengawas satu 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

kali sebulan dan tiap kunjungan dilakukan lebih

dari 3 jam untuk supervise dan pembinaan (%)

1.1.15 Rasio siswa dijenjang SD/MI/paket A terhadap penduduk 0,9 0,8 0,8 0,80 0,8 0,8 0,7

usia 7-12 Tahun SMP/MTs (%)

1.1.16 Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%) 89 100 100 100 100 100 100

1.1.17 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75

SMP/MTs (%)

1.1.18 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs (%) 13,75 14,40 15,04 15,69 16,34 16,98 17,63

1.1.19 Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan 77,2 79,8 82,4 85 88 90 93

bersertifikasi (%)

1.1.20 Angka partisipasi kasar dan paket B (%) 93,6 94,4 95,2 96 96,8 97,6 98,4

1.1.21 Angka partisipasi murni (%) 83,6 84,4 85,2 86 86,8 87,6 88,4

1.1.22 Rasio Kelompok pemukiman permanen yang dilayani 100 100 100 100 100 100 100

SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 KM (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.1.23 Rasio SMP/MTs memiliki 1 guru untuk setiap mata 100 100 100 100 100 100 100

pelajaran (%)

1.1.24 Rasio SMP/MTs memiliki guru berkualifikasi akademik S1 100 100 100 100 100 100 100

dan D-IV lebih dari 70 (%)

1.1.25 Rasio SMP/MTs dengan guru berkualifikasi akademik S1 84 86 88 90 92 94 96

dan D-IV dan memiliki sertifikat lebih dari 35 (%)

1.1.26 Rasio SMP/MTs dengan guru berkualifikasi akademik S1 70 70 80 80 80 90 90

dan D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing

satu orang untuk mata pelajaran BI, MTK, IPA dan

bahasa Inggris (%)

1.1.27 Rasio kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D-IV 100 100 100 100 100 100 100

dan telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%)

1.1.28 Rasio SMP/MTs yang mendapat kunjungan pengawas 100 100 100 100 100 90 90

satu kali sebulan dan tiap kunjungan dilakukan lebih

dari 3 jam untuk supervise dan pembinaan (%)

1.1.29 Rasio siswa dijenjang SMP/MTs/paket B terhadap 80 80 80 80 80 80 90

penduduk usia 13-15 Tahun (%)

1.1.30 Rasio siswa tingkat I dijenjang SMP/MTs (%) 94 96 98 100 100 100 100

1.2. Pendidikan menengah

1.2.1. Angka partisipasi sekolah (%) 76,5 81,5 86,5 91,5 96,5 100 100

1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 0,36 0,40 0,43 0,47 0,51 0,54 0,58

sekolah SMA/SMK/MA (%)

1.2.3 Rasio guru terhadap murid (%) 10,03 11,39 12,06 12,74 12,94 13,14 13,34

1.2.4 Prosentase guru SMA/SMAL B/SMK berkualifikasi S1/D4, 74 76 78 80 82 84 86

dan bersertifikasi (%)

1.2.5 Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan 74 76 78 80 82 84 86

e-pembelajaran (e- learning) (%)

1.2.6 Prosentase APK PLB setara SMALB (%) 77 78 79 80 81 82 83

1.2.7 Angka partisipasi kasar (%) 82 83 84 85 86 87 88

1.2.8 Angka partisipasi murni (%) 77 78 79 80 81 82 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.3 Fasilitas pendidikan

1.3.1 Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik (%) 72 73 74 75 76 77 78

1.3.2 Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik (%) 65 67 68 70 72 73 75

1.3.4 Ruang Kelas SMK/SMK/MA Dalam Kondisi Baik (%) 64 67 69 71 73 75 78

1.3.5 Prosentase SD/SMP yang memiliki Komputer dan Bisa di 37 39 40 42 44 45 47

gunakan siswa untuk akses internet (%)

1.3.6 Rasio SD/MI yang rombongan belajarnya tidak melebihi 1:29 1:29 1:30 1:30 1:30 1:31 1:31

32 siswa

1.3.7 Rasio SMP/MTs yang rombongan belajarnya tidak 1,7 1,6 1,6 1,5 1,44 1,38 1,32

melebihi 36 siswa (%)

1.3.8 Rasio SMP/MTs yang memenuhi meja, kursi serta papan 64 66 68 70 72 74 76

tulis untuk setiap rombongan belajarnya (%)

1.3.9 Rasio SMP/MTs yang memiliki ruang lap. IPA dengan 62 68 74 80 90 90 100

meja kursi untuk 36 siswa (%)

1.3.10 Rasio SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan IPA (%) 74 76 78 80 84 88 92

1.3.11 Rasio SD/MI memiliki ruang guru, meja dan kursi untuk 82 88 99 100 100 100 100

guru, kepala sekolah dan staff (%)

1.3.12 Rasio SMP/MTs memiliki ruang kepala sekolah terpisah 65 70 75 80 85 90 95

dengan ruang guru (%)

1.3.13 Rasio SD/MI yang memiliki set alat peraga dan bahan 68 72 76 80 84 88 92

IPA secara lengkap (%)

1.3.14 Rasio SD/MI yang memenuhi jumlah buku pengayaan 71 74 77 80 83 86 89

dan referensi (%)

1.4 Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)

1.4.1 APK PAUD (%) 59 61 63 65 67 69 71

1.4.2 APK TK (%) 75 77 78 80 82 83 85

1.5 Angka Putus Sekolah

1.5.1 SD/MI (%) 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2

1.5.2 SMP/MTs (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1.5.3 SMA/SMK/MA (%) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.6 Angka kelulusan

1.6.1 SD/MI (%) 95 95 96 96 96 97 97

1.6.2 SMP/MTs (%) 98 99 99 99 99 99 100

1.6.3 SMA/SMK/MA (%) 100 100 100 100 100 100 100

1.7 Nilai Rata-rata Ujian Nasional

1.7.1 SD/MI (%) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

1.7.2 SMP/MTs (%) 9,26 9,28 9,30 9,32 9,34 9,36 9,38

1.7.3 SMA/SMK/MA (%) 9,09 9,14 9,18 9,23 9,28 9,32 9,37

1.8 Guru Bersertifikasi

1.8.1 SD/MI (%) 61 64 67 70 73 76 79

1.8.2 SMP/MTs (%) 77 80 82 85 88 90 93

1.8.3 SMA/SMK/MA (%) 74 76 78 80 82 84 86

1.9 Sekolah yang Memiliki Akreditasi Minimal B

1.9.1 SD/MI (%) 85 86 86 87 88 88 89

1.9.2 SMP/MTs (%) 72 73 74 75 76 77 78

1.9.3 SMA/SMK/MA (%) 75 77 78 79 80 81 83

1.10 Angka Melek huruf usia 15-24 tahun (%)

1.11 Rasio APM perempuan terhadap Laki-laki pada semua 74 76 78 80 82 84 86

jenjang pendidikan (%)

1.12 Rasio melek huruf perempuan terhadap Laki-laki pada 62 65 67 70 73 75 78

jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2. Kesehatan

2.1 Rasio posyandu per satuan balita (%) 865 868 872 878 878 878 878

2.2 Rasio puskesmas per satuan penduduk (%) 0,026 0,025 0,025 0,023 0,023 0,023 0,022

2.3 Rasio pustu per satuan penduduk (%) 0,19 0,16 0,12 0,055 0,056 0,056 0,057

2.4 Rasio rumah sakit per satuan penduduk (%) 0,9 0,68 0,45 0,0035 0,0035 0,0034 0,0034

2.5 Rasio dokter per satuan penduduk (%) 0,44 0,35 0,25 0,061 0,060 0,059 0,059

2.6 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (%) 1,31 1,13 0,94 0,57 0,56 0,56 0,55

2.7 Prosentase Gizi kurang pada balita (%) 15 15 15 15 15 15 15

2.8 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (%) 70 76,40 82,80 102 102 102 102

2.9 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (%) 11 29,20 47,40 102 102 102 102

2.10 Prosentase Gizi Buruk pada Balita (%) 1,88 2,31 2,74 3,6 3,6 3,6 3,6

2.11 Cakupan penemuan dan Perawatan TBC (%) 114 109 105 95 95 95 95

2.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.13 Penderita DBD yang ditangani (%) 100 96 93 85 87 89 91

2.14 Kunjungan Puskesmas (%) 20 20 25 25 25 25 25

2.15 Cakupan kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas (%) 90,26 91 93 95 95 95 95

2.16 Cakupan Pelayanan anak Balita (%) 86,45 86,45 86,45 - - - -

2.17 Cakupan Desa Siaga aktif (%) 99 95 90 80 84 88 92

2.18 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup (%) 37 36 35 32 32 32 32

2.19 Anak usia 0-1 tahun yang di Imunisasi Campak (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.20 Prosentase kelahiraan yang ditolong tenaga Medis (%) 94 94 95 95 95 95 95

2.21 Prevalensi TBC per 100.000 penduduk (0/0000) 124 124 125 125 128 131 134

2.22 Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani (kasus) 67 71 74 80 80 80 80

2.23 Jumlah Linakes (unit) 94 94 95 95 95 95 95

2.24 Jumlah Pelayanan nifas (orang) 92 93 93 95 95 95 95

2.25 Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani (kasus) 65 73 80 95 95 95 95

2.26 Jumlah kunjungan bayi (kali) 96 94 93 90 90 90 90

2.27 Jumlah desa UCI (desa) 61 71 81 100 100 100 100

2.28 Jumlah pemberian makanan pendamping ASI anak usia 100 100 100 100 100 100 100

6-24 bulan keluarga miskin (%)

2.29 Cakupan penderita gizi buruk yang mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.30 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2.31 Penemuan Penderita AFP (kasus) ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

2.32 Penemuan dan penangan penderita pneumonia balita (%) 90 90 100 100 100 100 100

2.33 Penemuan dan penangan pasien baru TB BTA positif (%) 80 80 85 90 90 90 91

2.34 Penemuan dan Penangan DBD (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.35 Penemuan penderita diare (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100

Miskin (%)

2.37 Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus 100 100 100 100 100 100 100

diberikan (%)

2.38 Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan 100 100 100 100 100 100 100

penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam (%)

2.39 Cakupan pelayanan kesehatan remaja (%) 84 84 87 90 90 90 90

3. Pekerjaan Umum

3.1 Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) 660.885 674.700 682.515 690.330 698.145 705.960 713.775

3.2 Panjang Jaringan Irigasi (Ha) 3.278 3.478 3.678 3.878 4.078 4.278 4.478

3.3 Proporsi Jembatan Dalam Keadaan Baik (%) 77 78 79 80 81 82 83

3.4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km) 467.081 473.008 478.936 484.863 490.790 496.718 502.645

3.5 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran 19 20 21 22,25 23 24 25

pembuangan air (Km)

3.6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 38.500 40.500 42.500 44.500 46.500 48.500 50.500

tersumbat (m)

3.7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha) 2.734,08 2.856,72 2.979,36 3.102 3.224,64 3.347,28 3.469,92

3.8 Panjang jalan Kabupaten yang bias dilalui Kendaraan 502.159 505.559 508.959 512.359 515.759 519.159 522.559

roda 4 (Km)

3.9 Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok 54 56 58 60 62 64 66

sehari-hari (%)

3.10 Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian Rakyat 37 38 39 40 41 42 43

Pada system irigasi yang ada (%)

3.11 Rasio ketersediaan Jalan yang menghubungkan Pusat- 74 76 78 80 82 84 86

pusat kegiatan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



4. Perumahan

4.1 Proporsi Rumah Tangga Yang mendapat sumber air 22 23 24 25 26 27 28

bersih per jumlah Rumah Tangga (%)

4.2 Rumah tangga pengguna listrik (Unit) 126.600 130.561 134.522 138.483 142.444 146.405 150.366

4.3 Proporsi Rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi 27 28 29 30 31 32 33

yang layak (%)

4.4 Proporsi Rumah sehat (%) 7 8 9 10 11 12 13

4.5 cakupan lingkungan Permukiman sehat dan aman yang di 12 13 14 15 16 17 18

dukung dengan PSU (%)

4.6 Lingkungan Pemukiman (Ha) 28.000 28.142 28.282 28.423 28.564 28.705 28.845

4.7 Proporsi Cakupan Pelayanan PDAM per jumlah Rumah 44 46 48 50 52 54 56

tangga (%)

4.8 Tersedianya drainase skala kawasan daan skala kota (%) 77 78 79 80 81 82 83

4.9 Tersedianya pedoman Harga standard bangunan gedung 100 100 100 100 100 100 100

Negara (%)

4.10 Penerbitan IUJK 10 hari setelah persyaratan lengkap (lembar) 338 366 394 422 450 478 506

4.11 Tersedianya system Informasi jasa konstruksi (%) - - 8 10 12 14 16

5. Penataan Ruang

5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 30 30 30 30 30 30 30

HPL/HGB (%)

5.2 Rasio bangunan ber- 1MB (unit) 377 409 441 473 520 567 615

5.3 Ruang publik yang berubah peruntukannya (unit) 15 15 15 15 15 15 15

5.4 Dokumen Tata Ruang Wilayah ada ada ada ada ada ada ada

5.5 Dokumen Tata Ruang Wilayah Kecamatan ada ada ada ada ada ada ada

5.6 Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat Melalui ada ada ada ada ada ada ada

konsultasi public dalam proses penyusunan RTR dan

Program pemanfaatab Ruang

5.7 Terlaksananya transparansi dalam proses pengurusan ijin ada ada ada ada ada ada ada

pemanfaatan ruang

5.8 Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan terkait tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada

pelanggaran bidang penataan ruang

1 2 3 4 5 6 7 8 9



6. Perencanaan Pembangunan

6.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

ditetapkan dengan PERDA

6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

ditetapkan dengan PERDA

6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

ditetapkan dengan PERKADA

6.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6.5 Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra SKPD) 43 43 45 45 45 45 45

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (dokumen)

7. Perhubungan

7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP) 23.985 57.958 91.932 159.878 167.293 174.708 182.123

7.2 Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) 1.223 3.675 6.127 11.030 11.280 11.530 11.780

7.3 Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit) 231 231 231 231 231 231 231

7.4 Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Buah) 3 3 3 4 5 5 6

7.5 Jumlah Dermaga (Buah) 2 2 2 3 3 3 4

7.6 Jumlah Pelabuhan Laut (Buah) 4 4 3 2 2 2 3

7.7 Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit) - 10.610 10.610 10.610 20.988 31.366 41.744

7.8 Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (hari) 1 1 1 1 1 1 1

7.9 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.) 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500

7.10 Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit) 87 84 82 76 79 82 85

8. Lingkungan Hidup

8.1 Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1 2 2 2 2 2 3

8.2 Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah 8 9 9 10 11 11 12

kecamatan)

8.3 Peningkatan kualitas akses informasi SDA, 3 3 3 3 3 3 3

keanekaragaman hayati dan LH

1 2 3 4 5 6 7 8 9



8.4 Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan 4 4 4 4 4 4 4

ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)

8.5 Penanganan sampah (%) 72 72 73 73 73 74 74

8.6 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 0,00012 0,00047 0,00081 0,00116 0,00151 0,00185 0,00220

penduduk (%)

8.7 Rasio Kawasan Tertutup Pepohonan yang dilakukan 0,00271 0,01023 0,01774 0,02526 0,03278 0,04029 0,04781

dengan reboisasi dan Hutan Rakyat (%)

8.8 Jumlah Pelayanan status mutu air (kali) 10 10 10 10 10 10 10

8.9 Jumlah Pelayanan status mutu udara ambien (kali) 1 1 2 2 2 3 3

9. Pertanahan

9.1 Luas Lahan Bersertifikat (Ha) 33.480 34.920 36.360 37.800 39.240 40.680 42.120

9.2 Penyelesaian izin lokasi (%) 100 100 100 100 100 100 100

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Penduduk berKTP per satuan penduduk (orang) 643.741 636.626 633.068 629.510 635.176 640.841 646.507

10.2 Bayi berakte kelahiran (orang) 47.450 49.006 50.561 52.117 53.673 55.228 56.784

10.3 Pasangan berakte nikah (orang) 84.246 94.871 105.497 116.123 126.749 137.375 148.000

10.4 Kepemilikan KTP (orang) 612.513 618.179 623.844 629.510 635.176 640.841 646.507

10.5 Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran (orang) 244.756 245.848 246.939 248.030 249.121 250.212 251.304

10.6 Ketersediaan database kependudukan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

10.7 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP nasional (orang) 612.513 618.179 623.844 629.510 635.176 640.841 646.507

10.8 Keluarga Yang Memiliki Kartu KK (orang) 255.194 255.966 256.739 257.511 258.283 259.056 259.828

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga 37,5 37,8 38,0 38,2 38,4 38,6 38,9

pemerintah (%)

11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 27,3 28,0 28,8 29,6 30,4 31,2 31,9

11.3 Rasio KDRT (%) 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

1 2 3 4 5 6 7 8 9



11.4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 52,20 54,80 57,40 60,00 62,60 65,20 67,80

anak dari tindakan kekerasan (%)

11.5 Partisipasi Perempuan di Legislatif DPRD (%) 5,34 5,78 6,23 6,67 7,11 7,56 8,00

11.6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 52 55 57 60 63 65 68

mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan

terlatih di puskesmas (%)

11.7 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan 321 321 321 321 321 321 321

anak korban kekerasan (kasus)

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

12.2 jumlah akseptor KB baru (orang) 39.308 39.388 39.468 39.548 39.668 39.808 39.948

12.3 Jumlah peserta KB aktif (Orang) 118,31 120,74 123,17 125,60 128,03 130,46 132,89

12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (orang) 152,01 153,08 154,14 155,20 156,26 157,32 158,39

12.5 Pemasangan Kontrasepsi KB (orang) 36,80 37,90 39,00 40,10 41,20 42,30 43,40

12.6 Jumlah kader Bina Ketahanan Keluarga (orang) 630,00 660,00 690,00 720,00 750,00 780,00 810,00

12.7 Prosentase penggunaan alat Kontrasepsi Pada Pasangan 72,35 73,40 74,45 75,50 76,55 77,60 78,65

Nikah (%)

12.8 Prosentase wanita 15-49 tahun yang berstatus Kawin 72,35 73,40 74,45 75,50 76,55 77,60 78,65

dan menggunakan alat KB (%)

12.9 Penggunaan Kondom Pada Pemakai kontrasepsi (%) 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60

12.10 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya berusia di 7,70 8,05 8,40 8,75 9,10 9,45 9,80

bawah 20 Tahun (orang)

12.11 Cakupan pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB 124,34 125,09 125,85 126,61 127,37 128,13 128,88

aktif (orang)

12.12 Cakupan pasangan Usia subur yang ingin ber KB tidak 14,84 14,31 13,78 13,25 12,72 12,19 11,66

terpenuhi (unmet need)

12.13 Cakupan anggota Bina keluarga Balita (BKB) berKB (%) 60,60 61,24 61,89 62,53 63,17 63,82 64,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9



12.14 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan 78,58 79,42 80,26 81,10 81,94 82,78 83,62

Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber KB (%)

12.15 Rasio petugas Lapang KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

petugas di setiap desa/kelurahan (%)

12.16 Rasio pembantu Pembina Keluarga berencana (PPKBD) 100 100 100 100 100 100 100

satu petugas di setiap desa/kelurahan (%)

12.17 Cakupan penyedia informasi Data Mikro tiap 100 100 100 100 100 100 100

desa/kelurahan (%)

13. Sosial

13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti 230 231 232 233 234 235 236

rehabilitasi (Unit)

13.2 PMKS yg memperoleh bantuan social (Orang) 15 15 15 15 27 39 51

13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 15 15 15 15 27 39 51

(Kasus)

13.4 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%) 100 100 100 100 100 100 100

13.5 Prosentase panti sosial yang melaksanakan standard 100 100 100 100 100 100 100

operasional pelayanan kesejahteraan sosial (%)

13.6 Prosentase panti sosial yang yang menyediakan sarana 60 60 60 60 60 60 60

dan prasarana kesejahteraan sosial (%)

14 Ketenagakerjaan

14.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus) 50 50 50 50 50 50 50

14.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 77 78 79 79,72 81 82 83

14.3 Tingkat pengangguran terbuka (%) 3 3 3 3,03 3 3 3

14.4 Persentase Penduduk dengan Tingkat konsumsi dibawah 21 20 19 18,14 17 16 15

Garis Kemiskinan Nasional (%)

14.5 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis 72 73 74 75 76 77 78

masyarakat (orang)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



14.6 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan 51 54 57 60 63 66 69

kewirausahaan (orang)

14.7 Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian 40 40 41 41 41 42 42

bersama (kasus)

14.8 Jumlah buruh yang menjadi peserta Jamsostek (orang) 50 50 50 50 50 50 50

14.9 Jumlah pemeriksaan perusahaan (orang) 300 300 300 300 300 300 300

14.10 Jumlah Pengujian peralatan perusahaan (kali) 5 5 5 5 5 5 5

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1 Persentase koperasi aktif (%) 69 70 71 72 73 74 75

15.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) 1.136 1.140 1.145 1.149 1.153 1.158 1.162

15.3 Jumlah BPR/LKM (Unit) 49 51 53 55 57 59 61

15.4 Persentase Koperasi Desa aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100

16. Penanaman Modal

16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) 1.448 1.512 1.576 1.640 1.704 1.768 1.832

16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam 196.109.000 224.893.000 253.677.000 282.461.000 311.245.000 340.029.000 368.813.000

Milyar Rupiah )

16.3 Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang) 488 612 736 860 984 1.108 1.232

16.4 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 165.887.000 184.305.000 202.723.000 221.141.000 239.559.000 257.977.000 276.395.000

17. Kebudayaan

17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 6 6 7 8 9 10 10

17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit) 1 1 1 1 1 1 1

17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 34 37 41 45 49 53 56

dilestarikan (buah)

17.4 Cakupan kajian seni (%) 5 5 5 5 5 5 5

17.5 Cakupan Misi Kesenian (kali) 1 1 1 1 1 1 1

17.6 Cakupan SDM Kesenian (%) 80 80 80 80 80 80 80

17.7 Jumlah organisasi Kesenian (lembaga) 67 70 74 77 77 77 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9



18. Kepemudaan dan Olahraga

18.1 Jumlah organisasi pemuda (lembaga) 530 530 530 530 530 530 530

18.2 Jumlah organisasi olahraga (lembaga) 17 17 17 17 17 17 17

18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) 217.939 217.940 217.942 217.944 217.946 217.948 217.949

18.4 Jumlah kegiatan olahraga (kali) 3 4 4 4 4 4 5

18.5 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah) 3 3 3 3 3 3 3

Keterangan: Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka,

Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda,

Gedung KNPI, Bumi Perkemahan (unit)

18.6 Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu 2 2 2 2 2 2 2

tangkis, basket) (buah)

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1 2 2 2 2 2 3

(Ormas/LSM)

19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol) 1 2 2 2 2 2 3

19.3 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (0/00) 31 32 32 33 34 34 35

19.4 Penegakan PERDA (kali) 63 64 66 67 68 70 71

19.5 Cakupan patroli petugas Satpol PP (kecamatan) 13 13 13 13 13 13 13

19.6 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 100 100 100 100 100 100 100

ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)

19.7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (Kec.) 13 13 13 13 13 13 13

19.8 Terlaksananya sosialisasi, pelatihan dan simulasi 4 4 4 10 10 10 10

penanggulangan bencana (kali)

19.9 Tersedianya sarana pencegahan bencana (unit) 87 89 90 92 94 95 96

19.10 Terbangunnya infrastruktur pencegahan bencana (paket) 10 12 13 14 15 16 15

19.11 Terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana (desa) 13 14 16 17 18 20 22

19.12 Pembentukan penanggulangan bencana (pena) sekolah - - - 10 10 10 10

19.13 Rehabilitasi kondisi sosial masyarakat pascabencana (kali) 1 1 1 5 5 5 5

19.14 Pemulihan kondisi lingkungan berbasis pokmas 10 10 10 50 50 50 50

pascabencana (desa/kel)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



20. Pemerintahan Umum

20.1 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

20.2 Kemiskinan (%) 20,50 20,28 20,06 19,84 19,62 19,40 19,18

20.3 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi ada ada ada ada ada ada ada

pemerintah

20.4 Sistim Informasi Manajemen Pemda (unit) 4 4 5 5 5 6 5

20.5 Rasio jumlah pegawai terhadap penduduk per 1000 11,38 11,52 11,66 11,80 11,94 12,08 12,22

penduduk (0/00)

20.6 Opini Audit BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

20.7 Rasio penggunaan e-Proc. (%) 60 65 70 75 80 85 90

20.8 Aparatur yang memperoleh pembinaan dan

Pengembangan karir tepat Waktu (%)

Ø Pejabat Eselon 9 9 9 9,5 9,5 9,6 9,6

Ø PNS Kenaikan Pangkat 27 28 29 30 31 32 33

Ø PNS Kenaikan Gaji Berkala 46 46 47 48 49 50 50

20.9 PNS yang mengikuti Diklat yang seharusnya diikuti (%) 11 11 11 10,8 11 11 11

20.10 SPM yang diterapkan (%) 68 62 56 50 44 38 32

20.11 SKPD yang Mencapai target SPM (lembaga) 32 38 44 50 54 58 62

20.12 SKPD yang menerapkan Standard SOP (lembaga) 43 43 45 45 45 45 45

20.13 Pengaduan yang ditindaklanjuti (%) 38 42 46 50 54 58 62

20.14 Jumlah Pelayanan berstandard Internasional (ISO) (lembaga) 7 7 8 8 8 9 9

21. Ketahanan Pangan

21.1 Regulasi ketahanan pangan (Perkada) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

21.2 Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) 108.530 109.810 111.091 112.371 113.651 114.932 116.212

21.3 Ketersediaan lumbung pangan desa (unit) 58 62 66 70 74 78 82

21.4 Ketersediaan Informasi, Pasokan, Parga dan Akses 38 42 46 50 54 58 62

Pangan di Daerah (unit)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



21.5 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) 59 61 63 65 67 69 71

21.6 Penanganan Daerah Rawan pangan (%) 35 40 45 50 55 60 65

21.7 Ketersediaan energy dan protein perkapita 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

21.8 Pencapaian Skor pola pangan harapan (SPPH) (%) 72 73 74 75 76 77 78

21.9 Stabilitas harga dan Pasokan Pangan (%) 38 42 46 50 54 58 62

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 67 69 71 73 75 77 79

pemberdayaan masyarakat (LPM)

22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (lembaga) 47 49 51 53 55 57 59

22.3 LPM Berprestasi (%) 176 178 180 182 184 186 188

22.4 PKK aktif (Unit) 189 189 189 189 189 189 189

22.5 Posyandu aktif (Unit) 767 769 771 773 775 777 779

22.6 Desa yang telah menyusun RPJM Des (unit) 178 178 178 178 178 178 178

22.7 Desa yang telah menyusun RKP Des (unit) 178 178 178 178 178 178 178

23. Statistik

23.1 Buku " Pamekasan Dalam Angka" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

23.2 Buku "PDRB kabupaten Pamekasan" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

23.2 Buku "IHK Kabupaten Pamekasan" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

24. Kearsipan

24.1 Pengelolaan arsip secara baku (Box) 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450

24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang) Tenaga 58 58 59 60 61 62 62

Arsiparis

25. Komunikasi dan Informatika

25.1 Prosentase Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) (%) 74 74 73 72 74 75 77

25.2 Warung masyarakat Informasi (%) 86 83 79 72 74 75 77

25.3 Pusat Komunitas Kreatif (buah) 5 6 6 7 8 8 9

25.4 M-CAP (Mobile Capacity Acces Point) (unit) 1 1 1 1 1 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9



25.5 M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit) 3 4 5 6 7 7 8

25.6 Data Center (buah) 1 1 1 1 1 1 1

25.7 Media Center (buah) 1 1 1 1 1 1 2

25.8 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (%) - - 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

25.9 Jumlah surat kabar nasional/lokal (unit) 15 15 15 15 16 17 18

25.10 Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit) 11 10 9 6 6 7 7

25.11 Web site milik pemerintah daerah (buah) 35 36 38 40 40 40 40

25.12 Proporsi Rumah tangga yang memiliki computer (%) 75 64 53 30 34 38 42

25.13 Pemanfaatan system Informasi manajemen dalam 6 7 8 10 11 12 13

Pengelolaan pemerintah (Unit )

25.14 Disseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui 100 100 100 100 100 100 100

Media massa (majalah, Radio dan TV ) (%)


Media Baru seperti (Web site/ interknit ) (%)

25.16 Disseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui - 38 39 40 41 42 43

Media tradisional seperti Pertunjukan Rakyat (%)


Media interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah atau

diskusi (%)


Media luar ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur

dan baliho (%)

25.19 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok 8,62 9,08 9,54 10 10 10 11

informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)

26. Perpustakaan

26.1 Jumlah perpustakaan (Unit) 2 3 4 5 6 7 8

26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang) 25.200 26.280 27.360 28.440 29.520 30.600 31.680

26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 36.300 38.350 40.400 42.450 44.500 46.550 48.600

(Jumlah Judul)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



II. PELAYANAN URUSAN PILIHAN

1. Pertanian dan Peternakan

1.1. Luas tanam tanaman pangan

1.1.1. Padi sawah (Ha) 12.933 13.039 13.146 13.252 13.358 13.465 13.571

1.1.2. Padi ladang (Ha) 11.664 11.759 11.855 11.951 12.047 12.143 12.238

1.1.3. Jagung (Ha) 45.598 45.973 46.347 46.722 47.097 47.471 47.846

1.2. Luas Panen tanaman pangan

1.2.1. Padi sawah (Ha) 12.364 12.466 12.567 12.669 12.771 12.872 12.974

1.2.2. Padi ladang (Ha) 11.664 11.759 11.855 11.951 12.047 12.143 12.238

1.2.3. Jagung (Ha) 45.598 45.973 46.347 46.722 47.097 47.471 47.846

1.3. Produktivitas tanaman pangan

1.3.1. Padi sawah (Kwintal/Ha) 65 67 69 71 72 74 76

1.3.2. Padi ladang (Kwintal/Ha) 64 66 68 70 71 73 75

1.3.3. Jagung (Kwintal/Ha) 35 36 37 38 39 40 41

1.4. Produksi tanaman pangan

1.4.1. Padi sawah (Ton) 81.956 84.498 87.041 89.583 92.125 94.668 97.210

1.4.2. Padi ladang (Ton) 76.191 78.554 80.918 83.281 85.644 88.008 90.371

1.4.3. Jagung (Ton) 162.950 168.004 173.059 178.114 183.169 188.224 193.278

1.5. Luas Panen Tanaman Hortikultura

1.5.1. Buah-Buahan (Ha)

Ø Jeruk 12.016 12.197 12.377 12.557 12.737 12.917 13.098

Ø Durian 1.633 1.657 1.682 1.706 1.730 1.755 1.779

Ø Rambutan 26.627 27.027 27.426 27.826 28.226 28.625 29.025

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.5.2. Sayuran (Ha)

Ø Bawang Merah 609 843 1.076 1.309 1.542 1.775 2.009

Ø Cabe Rawit 4.820 4.892 4.965 5.037 5.109 5.182 5.254

Ø Cabe Besar 437 444 450 457 464 470 477

1.5.3. Tanaman Obat (M2)

Ø Jahe 485.139 492.421 499.704 506.986 514.268 521.551 528.833

Ø Kunyit 498.488 505.970 513.453 520.936 528.419 535.902 543.384

1.6. Produksi Tanaman Hortikultura

1.6.1. Buah-Buahan (Ton)

Ø Jeruk 257 265 273 281 289 297 305

Ø Durian 2.143 2.209 2.274 2.339 2.404 2.469 2.535

Ø Rambutan 8.313 8.571 8.828 9.086 9.344 9.601 9.859

1.6.2. Sayuran (Ton)

Ø Bawang Merah 17.064 17.150 17.237 17.323 17.409 17.496 17.582

Ø Cabe Rawit 26.051 26.860 27.668 28.476 29.284 30.092 30.901

Ø Cabe Besar 2.948 3.040 3.131 3.223 3.315 3.406 3.498

1.6.3. Tanaman Obat (Ton)

Ø Jahe 903 931 959 987 1.015 1.043 1.071

Ø Kunyit 527 543 560 576 592 609 625

1.7. Populasi Ternak

1.7.1. Sapi Potong (Ekor) 142.445 155.441 169.431 184.679 201.301 219.418 239.165

1.7.2. Kambing (Ekor) 62.450 62.503 62.556 62.609 62.662 62.715 62.768

1.7.3. Domba (Ekor) 21.480 21.490 21.500 21.495 21.505 21.515 21.508

1.7.4. Ayam Buras (Ekor) 771.520 771.560 771.600 771.640 771.680 771.720 771.760

1.7.5. Ayam Ras (Ekor) 910.121 909.921 909.721 909.421 909.221 909.021 908.821

1.7.6. Itik (Ekor) 48.484 49.404 51.233 56.704 59.444 62.184 64.924

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.8. Produksi Ternak

1.8.1. Sapi Potong (ton) 3.278,473 3.560,078 3.610,547 2.804,401 2.914,994 3.025,587 3.136,180

1.8.2. Kambing (ton) 268,485 322,182 214,788 293,477 153,805 202,805 202,805

1.8.3. Domba (ton) 67,5 81,000 108,000 67,573 67,592 67,611 67,630

1.8.4. Ayam Buras (ton) 511,492 501,055 508,013 511,783 511,81 511,837 511,864

1.8.5. Ayam Ras (ton) 1.868,685 1.758,206 1.829,727 1.685,846 1.686,291 1.686,736 1.687,181

1.8.6. Itik (ton) 280,024 107,959 159,880 294,113 304,019 313,9025 12,887

1.8.7. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) 12,18 12,274 12,372 12,497 12,617 12,747 12,887

1.15 Perkebunan

1.15.1 Produksi tanaman tembakau ( ton ) 7.280 7.520 7.760 8.000 8.240 8.480 8.720

1.15.2 Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%) 12 13 13 12,78 13 13 13

1.15.3 Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (orang) 239.070 253.133 267.196 281.259 295.322 309.385 323.448

1.15.4 Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah 7 8 9 10 11 12 13

pengembangan perkebunan (unit)

1.15.5 Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun) 1 1 3 5 7 9 11

3. Kehutanan

3.1. Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen) 52 52 54 56 58 60 61

3.2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan 3 3 4 5 6 7 8

(jumlah dokumen laporan)

3.3. Pembedayaan masyarakat local di sekitar kawasan hutan 10.133 10.133 10.457 10.780 11.103 11.427 11.750

(orang)

3.4. Penghijauan dan reboisasi ( jumlah batang pohon bibit) 850.168 850.168 956.439 1.062.710 1.168.981 1.275.252 1.381.523

3.5. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan 1.803 1.803 1.882 1.960 2.038 2.117 2.195

kehutanan (jumlah orang)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



4. Kelautan dan Perikanan

4.1. Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton) 1.172 1.232 1.244 1.257,06 1.270 1.282 1.295

4.2. Peningkatan hasil Tangkapan laut (Ton) 19.178 20.158 20.363 20.569,08 20.775 20.980 21.186

4.3. Tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg) 23 24 25 24,98 25 26 26

4.4. Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan (Ton) 9.123 10.087 10.341 10.595,09 10.849 11.104 11.358

4.5. Cakupan Bina kelompok Nelayan 53 65 68 71,00 74 77 80

5. Pariwisata

5.1 Kunjungan wisata 30.474 37.955 50.200 62.444 74.688 86.933 99.177

6. Perdagangan

6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 16,01 16,11 16,21 16,31 16,41 16,51 16,61

6.2 Jumlah Pasar Daerah dan Tradisional 34 41 43 45 47 49 50

7. Perindustrian

7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 3 3 4 3,75 4 4 4

7.2 Pertumbuhan Industri, (unit) 9.576 12.656 13.442 14.228 15.014 15.800 16.587

7.3 Cakupan bina kelompok pengrajin (lembaga) 16 17 19 21 23 25 26

8. Ketransmigrasian

8.1 Pelaksanaan Sosialisasi Program Transmigrasi (kali) 15 15 15 15 15 15 15

8.2 Jumlah Peserta Sosialisasi Program Transmigrasi (KK) 240 260 280 300 320 340 360

8.3 Jumlah Masyarakat yang Mnedaftar Sebagai Calon 150 150 150 150 150 150 150

Transmigrasi (KK)

8.4 pelaksanaan Bimbingan Bagi Calon Transmigrasi (kali) 5 5 5 5 5 5 5

8.5 Jumlah Transmigrasi yang diberangkatkan ke Lokasi 50 50 50 50 50 50 50

Penempatan (KK)

8.6 Prosentase Pemberangkatan Transmigrasi (%) 100 100 100 100 100 100 100

8.7 Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan 5 5 5 5 5 5 5

Daerah Lokasi Penempatan Transmigrasi (lokasi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



8.8 pelaksanaan Survey/Penjajakan ke Lokasi Daerah 5 5 5 5 5 5 5

Penempatan Transmigrasi (kali)

8.9 Prosentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (%) 100 100 100 100 100 100 100

8.10 Jumlah Lembaga Swadaya Masyrakat yang Mendukung 7 8 9 10 11 12 13

Program Ketransmigrasi (lembaga)

8.11 Tingkat Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (%) 100 100 100 100 100 100 100

ASPEK DAYA SAING DAERAH

I. Kemampuan Ekonomi


Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah,


1.1. Pendapatan Regional ADHB (Juta Rupiah) 5.281.116 5.685.691 6.090.266 6.494.841,44 6.899.417 7.303.992 7.708.567

1.2. Pendapatan Regional Perkapita ADHB (Rupiah) 6.591.483 7.077.912 7.564.340 8.050.768,58 8.537.197 9.023.625 9.510.054

1.3. Pendapatan Regional ADHK (Juta Rupiah) 2.151.288 2.239.011 2.326.735 2.414.458,07 2.502.182 2.589.905 2.677.629

1.4. Pendapatan Regional Perkapita ADHK (Rupiah) 2.675.429 2.771.910 2.868.390 2.964.871,16 3.061.352 3.157.833 3.254.313

II. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1. Perhubungan

1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%) 71 72 72 73 73 74 74

1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 137.633 145.048 152.463 159.878 167.293 174.708 182.123

(Orang/Barang)

2. Penataan Ruang

2.1. Ketaatan terhadap RTRW (%) 80 80 80 80 80 80 80

2.2. Luas wilayah produktif (Juta Ha) 51.203 51.203 51.203 51.203 51.203 51.203 51.203

2.3 Luas wilayah industri (Ha) 1.271 1.271 1.271 1.271 1.271 1.271 1.271

2.4 Luas wilayah perkotaan (Ha) 25.035 25.035 25.035 25.035 25.035 25.035 25.035

1 2 3 4 5 6 7 8 9




Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,


3.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit) 11 11 12 12 12 13 13

3.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit) 3 3 4 4 4 5 5

3.4 Jumlah Penginapan/hotel (buah) 14 15 15 16 17 17 18

4. Komunikasi dan Informatika

4.1 Rasio ketersediaan daya listrik (%) 77 78 79 80 81 82 83

4.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) 82 83 83 84 85 85 86

4.3 Rasio desa berlistrik (%) 100 100 100 100 100 100 100

4.4 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%) 77 78 79 80 81 82 83

III. IKLIM BERINVESTASI

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,


1.1 Angka kriminalitas (%) 0,023 0,022 0,021 0,020 0,019 0,018 0,017

1.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (jenis) 12 12 13 13 13 13 13

1.5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda) 5 5 6 6 6 6 7

IV. SUMBER DAYA MANUSIA

1 Ketenagakerjaan

1.2 Rasio ketergantungan (%) 53,12 53,02 52,92 52,82 52,72 52,62 52,52


BAB X - 1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah

pembangunan yang dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan

datang (2013-2018), bagaimana mencapainya dan apa yang hendak dicapai sesuai

dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018 ini mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Propinsi (RPJPProp) Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawatimur Tahun 2009-

2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan

Tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur, guna

kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan di waktu yang

akan datang.

Untuk mencapai keterpaduan dan sikronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilakukan melalui regulasi,

forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya

Pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik antara lain : efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas

dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan

arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan. RPJMD

Kabupaten Pamekasan 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan penyusunan

Rrencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten

Pamekasan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk waktu 1 (satu) tahun.


BAB X - 2

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan wujud dalam rangka menjaga kesinambungan

pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka

menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan

tahun 2018, sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tidak boleh

memutus proses pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang telah

ditetapkan semula. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan

pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, Pemerintah Kabupaten

Pamekasan tetap menyusun RKPD Kabuapten Pamekasan Tahun 2018

diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 serta dengan

mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati

Pamekasan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2017

untuk menyusun RPJMD Tahun 2018-2023.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

1. RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan pedoman bagi satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra

SKPD)

Dalam pelaksanan urusan pembangunan, SKPD berkewajiban untuk

menyusun Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan kerja perangkat daerah yang disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018,

yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) SKPD;

2. RPJMD Kabupaten Pamekasan digunakan dalam penyusunan RKPD

RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan pedoman

dalam menyusun RKPD Kabupaten Pamekasan setiap tahun selama 5

(lima) tahun ke depan, dan RKPD merupakan implementasi RPJMD yang

program dan kegiatan SKPD-nya harus sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan

mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;


BAB X - 3

3. Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan RPJMD

Rancangan awal draf RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018

dalam penyusunannya telah melibatkan stakeholder atau pemangku

kepentingan dalam upaya menghasillkan RPJMD Kabupaten Pamekasan

yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi

kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan

tahunan;

4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima)

tahun dan tahunan

RPJMD KAbupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan dasar

untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih

untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan, yang di dalamnya terdapat visi

dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi,

tujuan, sasaran kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018;

5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah sasaran dan indikator

kinerja Kabupaten, SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung

tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, di

samping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan

masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;

6. SKPD merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam

rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan

dalam dokumen RPJMD ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD

serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

seperti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;


BAB X - 4

7. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD setiap

tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat

digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja

pembangunan selanjutnya.

Pamekasan, 31 - Oktober - 2013

BUPATI PAMEKASAN

ACHMAD SYAFII

Documents

RPJMD - perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156876-[_Konten_]-Konten D852.pdf · kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun