KEPOLISIAN tJEGARA REPUnUI{ INDONESIA MARKAS nESIV~

terrtanq

PEDOMAN PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA I(EPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESiA

. Menimbcmg 13allwCl 911113 kelancaran pelaksanaan tuqas eli linqkunqan

Kepolisku: Neg3r<.l Rupublik Indonesia, khususnya dalarn rangka penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan, di!)a:ldang perlu rnenetapkan Surat Keputusan.

Mengingat 1. lJncJang - Undang Nornor 8 Tahun 19['1, If:i tang Hukum Acara l'icJana.

2. UnclLlng - Undanq NOl1lOr 17 Tahun 1985, tenlanq Ratifikasi UNCLOS Tahun 1982.

3. Undang - Undang Nornor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran Nasional Indonesia.

4. Uncla,lg - Undanq NOIllOI' 6 Tahun '1996, tentanq Perairan Indonesia.

5. Undang - Undang Republ.k Indonesia Nomor 2 Tahun /..002, tr~nlang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Undang - Undang Nemer 31 tahun ;(u04, tentanq Perikanan.

7. KE putusan Pesicen Republik lndonesia Nemer 70 Tanun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerj~l Kepolisian Negara l~epul)lil< Indonesia.

.' 8. KRplltusan .

,• f'

2

B. I\(~rl'llt IS~Hl Prcsidon 1~(~plllJlil< lndonosia Nornor no Tatum 2003 lentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / atau Jasa Pemerintahan, sebagaimana telah dilakukan perubahan keernpat dengan Pera1uran Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002, tcHlggal 17 Oktober 2002 tentang Orqanisasi dan Tata Kerja Satuan

. - satuan Organisasi pada Tingkat Mark:: s !3..=s:.1 Kepotisian Negara Republik'Indonesia, beserta peruoahvmya.

10. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / /002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Orqanisasi dan Tat? Kerja Satuan - :,l:1tLll-ln Orqanisasi pada Tlnqkat Keporisian Negara I~l~pllIJIII< "HJOI1USI<l lIJur<.t1l (Pokh.), beso: tu perubuhannya.

'1'1. Kepulusan Kapolri No. Pol. : Kep / S3 / XII / 2004, tanggal 31 Desember 2004 tentanp Struktur Program dan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

12. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / XII / 2005, tanqqal 30 Desember 2005 tentang Pokok - pokck Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan Kepoiisian Neqara Republik Indonesia.

13. Keputusan I<apolri No. Pol. : K2P / 54 / XII I 2005, tanggal . 31 Desember 2005 tentang 1(2polisian Ne~!ara Republik Indonesia Daeran sebaqai Kesatuan induk Peruh.

Memperhatikan Pertimbangan dan saran Staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. Mengesahkan bertakunya Pedornan Pengqunaan Unsur Operasionat Kepolisian Perairan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaqairnana tercantum dalarn larnoiran Surat Keputusan ini.

2. Sural Kepulusan ini merupakan I?edomo;, dan bersifat Naskah Semon tal a yang t erlaku dua tahun, untuk " rnendapatkan rnasukan gur Ic~ penyempurn.ian menjadi N;hl<all lC[;lp

3 11,11 I'JI yam] bcrhubunqan denqan VJI<el nbongan kcadaan yang nn.merlukan !J'.::,ngaluran lelJi'l lanjut akan diatur dengan ketentuan ter sendiri.

/4. Dengan.

.---- _.

3 SURAT ~~PUTUSAt\' :</\POLRI NO. POI.. : SKEF' 1~.31-\ I VillI 2006 I/\N(;(;.'\I '.' J(l ... n--'-'-:>c")C)(i

4. Deflgilll ditetapkannya SUI:::!t KC'i_'lItllfJan ini maka ketentuan terdahulu Y:H1g bertentanqan denqan Surat f<'-~plltusafl ini diIlY~ll;\kall lidak bcrlaku IClgi.

5. Surat Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditGl,;pkan.

2006 Jakarta

"--......-- ------ .

DAFTAR lSI

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / S3tl· / \J \\\ / ?-006, tanqqal ,50 - g 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan.

Halaman Surat Keputusan ..

I. BAB I PENDAHULLJAN .. 1

1. Umurn 1 2. Dasar 2 3. Maksud dan Tujuan.... 3 4. Ruang Lingkup . 4 5. Tata Urut .. 4 6. Pengertian 4

II. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN I~UNGSI............ 6

7. Tingkat Mabes Polri . 6 8. Tingklat Polda 7 9. Tingkat Polres 7

III. BAB III KONSEP UMUII1 OPERASIONAL. . 8

10. Bentuk Operasional .. .. 8 11. Unsur Operasional............................. . 10 12. Sentuk Penqqur.aan Unsur Operasional........... 10

IV. BAB IV PELAKSANAAN PENGGUt,JAAN 11.

13. Kegiatan Kepolisian 11 14. Operasi Kepolisian 13 15. Kerjasama Kepolisiall.............. .. 14 16. Penempatan Unsur Operasional Kepolisian Peraircln 14 17. Waktu Penugasan 14 18. Pemeliharaan 14 19. Wewenang unsur operasional Polair........ ....... 15

V. BAS V DUKUNGAN ADMINISTRASI 15

20. Administrasi Umurn " .. 15 21. Administrasi Operasional . 15 22. Adrninistrasi Personu ~5 23. Administrasi Logislil< .. 16 24. Administrasi Keuanqan 16

VI. BAB VI PENUTUP ... 16

LAMPIRAN PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL POLAIR ..

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLlI< INDONESIA MARKASBESAR

-------------_._--- - -..

PEDOMAN PENGGUNAAN UNSUH OPERASIONAI_ KEPOLISiAN PERAIRAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI/,---_._------------- --------,

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Indonesia merupakan neqara Kepulauan terbesar di Dunia denqan luas wilayah 6.139 Km 2 dan dua pertiganya merupakan wilayah perairan I taut dengan qaris pantai sepanjanq 81.000 Km dan sebanyak 17_504 pulau serta harnpir sebagian dari jurnlah penduduk pesisir yang hidup dari hasil iaut.

b. Kondisi ini mernbawa dampak yanq besar baqi xeamanan dan ketertiban masyarakat di per.iiran I laut, yang menuntut perneliharaan dan penqawasar: yang leb.h 0f8ktif dan lebih efesien.

c. Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) sebagai bagian integral Polri yang berada di bawah koordinasi dan pengendali Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Babinkarn Polri) yang bertugas mernelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, guna memberikan perlindunqan, pengayoman dan pelayanan r.ia syarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan perlu msnqoptimatkan pembinaan dan penggunaan kekuatannya.

d. Alat Utama (Alut) Polair berupa kapal dan psralatan lainnya yang terdiri dari berbagai jenis (ian ripe terus bertambah selaras denqan perkembangan tantangan tugas.

e. Guna dapat menjarnin operasionalisasi kekuatan Polair secara berdaya guna dan berhasil guna yang optimal, maka perlu disusun Buku Pedoman Pelaksanaan (selanjutnya disingkat Budomlak) tentang Penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan (selanjulnya disingkat Gunsurops Polair).

2

2. Dasar.

a. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 J tentanp Hukum /\cara Pidana.

b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun UNCLOS Tahun 1982.

1985, tentang Ratifikasi

c. Undang - ,Undang Nomor 21 Tahun Nasional InJonesia.

1992, tentanq Pelayaran

d. Unclang - Undanq Indonesia.

Nornor G Tahun 1996, teilt::Hlg Perairan

e. Undang - Undang Nomor 2 Tahun Negara Republik Indonesia.

2002, tentanq Kepolisian

f. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 200~, tentanq Perikanan.

g. Keputusan Pesiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegarCl Republik Indonesia.

h. K.eputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan PengarJaan Barang / atau Jasa Pernerintahan, sebagaimana telah dilakukan perubahan keernpat denqan Peraluran Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

i. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan ­satuan Organisasi pada Tinqkat Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahaunya.

j. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X I 2002, tangg--al 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan ­satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (polda), beserta perubahanr.ya.

k. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / Xli / 2004, tanggal 31 Desember 2004 tentang Struklur Program dan Ar.ggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/ I. KeputLls8n .......

LMI.PIRAN "A" SURAT Kf:PU-;'USAN KAPOLRI 3 blO,POL__:_.§ Kr~E.J=:Y~:!_I_¥1LLJ 2006 16fiG.Gf\l ., •••':2Qp __ ~ ce, 2006n

I. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / XII / 2005, tanggal 30 Desernber 2005 tentang Pokck-pokok Penyusunan Buku Pedornan eli L.ingkungan Kepolisian NClJara Republik Indonesia.

m. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / Xl; " 2005, tanggal 31 December 2005 tentang Kcpolisian 1\legara Republik Indonesia Daerah sebaqai Kesatuan luduk Penuh.

n. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 1·528 / XI / 2000, tanggal 30 November 2000 ten tang Naskah sernentara Buku Petunjuk Induk Operasi Kepolisian ..

O. Surat Keputusan Kapolri No. POl. : Sl.ep .I 1530 ! XI / 2000, tanqqal 30 Novernber 2000 tentang Manajernen Operasional Polri.

p. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 1 / I /2006, tanggal Januari 2006 tentang Rencana ~:erja Polri T.A. 2006.

3. Maksud dan Tujuan.

d. Maksud.

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman dalam penqqunaan unsur operasiona l Kepolisian Perairan oleh seluruh jajaran Polri yang terkait dengan pelaksanaan tugas Polair baik tingkat Pusat maupun Kewilayahan.

b. Tujuan.

Tujuan disusunnya pedornan rm agar dapat diperoleh keseraqarnan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaannya, sehingga tercapai hasil yang diharapkan secara optimal.

4. Ruang lingkup

Ruang lingkup oedoman ini meliputi pe!aksanaan P~(I,:;gumjan unsur operasional Kepolisian Perairan Kepolisian ~ Ip.gara Republik Indonesia.

/ 5. Tata ........

LArvlr.>IRAN "A" SURAl KEPUTUSAN KAPOLRI ----..._-. -_._.._-.-._-- _._--- -.--------r"',-----. NO. POL. • SKI:P I )'53/; I YI{ I L-1_Q9J~ -I ANCiCJ/\L .. _.___3.0_ .. ::__ ~__._~OOG

5. Tata Urut.

BAB PENDAHULUAN.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FlJNGSI UNSUR OPERASIONAL POL AIR.

BAB III KONSEP UMUM OPERASIONAL OPfRASIONAL.

BAB IV PELAKSANAAN PENGGUNAAN.

BAS V DUKUNGAN ADMINISTRASI.

BAB VI PENUTUP.

6. Pengertian .:... pengertian.

a. Operasional Polri adalah Sernua aktivitas atau pekerjaan kedinasan yang dilaksanakan 01811 anqqota IJolri baik dalarn kapasitasnya sebagai unsur lapangan yang menghasilkan kondisi keamanan dan' ketertiban di tenqah masyarakat maupun sebagai unsur stat yang menq.tasilkar: kondisi pendukunq bagi terselenqqaranya lembaga unsur lapanqan.

b. Unsur operasional Polair adalah kekuatan Polair yang terdiri dari kapal beserta kelengkapannya yang ditier: personel / ASK untuk menqoperasionalkan sesuai dengan tujuan yal1g telah ditentukan.

c. Kapal Polri adalah kapal yang dimiliki Polr: yang memakai tanda luar yang rnenunjukkan ciri khusus kecanqsaan negara RI, sebagai alat utama dalam melaksanakan tugas Polri dalam rangka mernberikan perlindungan, penqayornan jan pelayanan masyarakat maupun penegakan hukum serta pemeliharaan Kamtibmas di wilayah perairan sesuai denqan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional.

d. Komandan Kapal Polri adalah Scoranq anggota Polri yang diangkat dengan Skep Kapolri yang berianqqunq jawab memegang pimpinan di atas Kap81 Polri.

/ e. Kepala ........

5

e. Kepala Kamal" Mesin, yang selanjutnya disehut KKM adaiah Seorang anqqota Polri yang ditunjuk I dianG"at dengan Skep Kapolri sebaqai pembanlu utarna Kornandan kapal dalam segala persoaran teknis mesin kap»!

f. Anak Buall Kapal Polri, yang selanjutnya diseout ABK Polri adalah Sernua anggola Polri atau karyawan Sipil yang diternpatkan I diluqaskan di Kapal Polri.

g. Surat Perinlah Berlayar, yang setarjutnya disebut SPB adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Polri unluk menqopcrasionalkan Kapal Polri sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditentukan.

h. Surat Perintah Gerak, yang selanjutnya disebut SPG a'da!ah Suratperintah yang dikeluarkan oleh pejabat YClng berwenanq di lingkungan Polri untuk rnenqqerakkan Kapa: Polri menuju daerah tugas setelah mendapat SPB yang riitujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi Kapal Polri tersebut.

i. Laik Laut adalah Suatu kondisi dimana kapal dan kelengkapannya dalarn keadaan baik I siap layar dan bertugas (tidak bocor, tidak rusak) dan siap dioper asionalkan sesuai ketentuar. yanq berlaku.

j. Persenjataan Kapal Polri adalah Semua jeri is persenjataan yang melekat di alas kapal sesuai kaliber vang ditentukan dalarn klasifikasi Kapal Polri quna mendukunq pelaksanaan tugas.

k. Pengendalian adalah Kebijakan olah guna dan pengawasan kekuatan satuan tugas operasional guna mencapai sasaran oleh pejabat Polri yang ditunjuk sesuai kewenanqannya

I. Bawah Kendaf Operasi, yang selanjutnya rjist.i")~ 't BKO adalah Jenis bantuan taktis Polair yang diberikan kr-pada Satuan Kewilayahan dengan ketentuan kendali, keqiatan berada di satuan pengguna sedangkan kendali teknis dan dukungan logistik dilaksanakan oleh Satuan pusat.

I m. Dukungan .

LAMF'IRAN "An SURAT Kl~PUTiJS,'~N KAPOLRI6 N0~pm,. -:-~$f5E:P IJ;~~y J ,'!EI__L_.100§ J~N~~£J.61, '.. ,_, ~Jl'~_~ ('LV 2006

rn. Oukungan operasional Komandan KClpal dan ABK adalah Semua hak yanq diberikan kepada Komandan kapal beserta ASK dalarn rangka rnelaksanakan operasional Polri.

n. Bahan Dakar Minyak dan Pelumas Kapa Polair, yang selanjutnya disebut BMP adalah nahan bakar dan pelurnas kapal yan digunakan. untuk melaksanakankeqiatan - kegiatan operasional Kapal Polri.

II. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR C.PE~~ASIONAL.

7. Tingkat Mabes Polri.

a. Kedudukan.

Unsur operasional Kepolisian Perairan tinqkat Mabes Polri di bawah Oit Polair Polri.

b. Tugas.

Unsur operasional Kepolisian Perairan tingk~t Mabes Polri bertugas rnernbina dan dalarn batas kewenanqan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melindungi, mengayomi dan melayani, serta memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia,

c. Fungsi.

1) Penyelenggaraan pernbinaan teknis clan pelaksanaan penjagaan, pengawalan dan patroli perairan termasuk penegakan hukum yan~ meliputi pengejaran dan penanganan pertama tindak pidana serta kegiatan pencarian dan penyeiamatan (SAR) di wilayah perairan.

2) Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan fungsi tekuis kesarnaptaan rnasyarakat, terr,:E;'juk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan sistc.rr. kearnanan d: perairan.

II\MPlrv\tJ "1\" Sl JW\T I(I:PI JTUSAN KI\POI RI 7 ~ll,J)_<')b'n_..;_~;J.~IJ~L0~·;'· 'L_J-Y!fl I, L005 IANGG6L__3.fr- _~ c & 2006

3) Penyelenggaraan pengkajian feknologi pcrkapalan yang melipuli permesinan kapal, nayigasi dan kornunikasi serta bangunan kapal dalarn meniarnin mutu dan kelayakan suatu peralatan.

8. Tingkat Polda.

a. Kedudukan.

Unsur operasional Kepollsian Perairan tingkat Polda di bawah Oit Polair Polcla.

'I:j

b. Tugas.

Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Polda bertugas menyelenqqarakan fungsi Kepolisiar. Perairan vang mcncakup patroli terrnasuk penanganan pertama terh adr.p Tindak Pidana dan pencarian / penyelamatan kecelakaan di .~li!1yah perairan, dan pembinaan rnasyarakat pantai / perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam linqkunpan Folda.

c. Fungsi

1) Pernbinaan IUllqsi Kcpolisiun PCI(Jir(J~l ci .. ilarn lingl(ungan Polda.

,I 2) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalarn lingkungan Polda.

3) Penyelenggaraan patroli, termasuk peneqakan hukum, di wilayah perairan dan pernbinaan masyarakat pantai.

4) Penyelenggaraan bantuan pencarian d::m penyelamatan kecelakaan ( SAR ) di laut ateu di perairan.

9. Tingkat Polres.

a. Kedudukan.

Unsur operasional Kepolisian Peraran tinqkat Polres di bawah Sat Polair / Unit Polair Polres.

LAMPIRAN "A" SURAT KEPIJTUSAN KAPOLRI8 NO. POL~:SK[P/ _C)?'i 1.-L-V1JL I 2006 JAfiGG_~.:. : 30 __,- 1')& 2006

b. Tugas.

Unsur operasional Kepolisian Perairan ~ingkat Polres bertuqas menyelenggarakan fungsi Kepolisian ?erairan yang mencakup patroli termasuk penanqanan pertama terhadap Tindak Pidana dan pencarian I penyelarnatan kecelal<aan di wilayah perairan. dan .pembinaan rnasyarakat oantai/perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Pe.airan dalam lingkungan Polres.

c. Fungsi.

1) Pernbinaan fungsi Kepolisian l'cr<Jirl.m .Ialarn lingkpngan Polres.

2) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalarr. linqkunqan Polres.

3) Penyelenqqaraan patroli, tenr.asuk peneqakan hukum, di wilayah perairan.dari pembinaan rnasyarakat pantai.

4) Penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut atau d: perairan.

III. KONSEP UMUM OPERASIONAL.

10. Sentuk Operasional.

a. Kegiatan Kepolisian .

Pada dasarnya Kegiatan Kepolisian Ferairan merupakan pelaksanaan dar; Program Kerja yang d.selenqqarakan sepanjang tahun olen seluruh kekuatan unsur operasional Kepolisian Perairan yang tergelar dari tinqka. pusat sampai satuan kewilayahan dengan berorientasi pada prinsip kemandirian dan keterpaduan serta memperhatikan lapis kemampuan dalam menangani sasaran yang telah ditetapkan.

! I

9 !-AM~~8AN_~A"_~uF~AI-'S.-~PLJTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / Ci":.v'( / V((r / 2006 TANGGAL : ?C --~ 2006

b. Operasi Kepolisian.

1) Terpusat.

a) Diselenggarakan secara te.p: .sat dalam pengawasan dan pengenclalian K2p31a Kepolisian HI atau pejabat yang ditunjuk.

b) Pelibatan Kapal Pstroli sebaqai L1nSlJr tugas operasi.

-~." c) Pengendalian operasional olah gur.a Kapal Patroli Polisi adalah Kapolri I Ka Ops.

d) Penerbitan aominlstrasi dan dukungan logistik sebagai bekal tugas melekat pada orqanisasi operasi.

e) Pembinaan unsur operasional Polair oleh Oirektur Polair.

2) Kewilayahan.

a) Oiselenggarakan secara rutin balk yang bersifat rnandiri rnaupun operasi terpusat o.eh Kepolisian tinqkat Polda.

b) Pelibatan Kapal Pairoli Polisi aclalah merupakan tugas bantuan pusat dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda.

c) Pengendalian operasional olah guna Kapal patroli Polisi Mabes Polri adalah Kapolda atau Oir Polair Polda atas persetujuan Kapolda.

d) Setiap pergerakan kapal qunarnclakukan kegiatan Kepolisian diterbitkan administro.si oleh Kapolda atau Oir Polair PoIda.

e) Pembinaan unsur operasiorial Pol Air oleh Oirektur Polair.

f) Oukungan perbekalan tugas oleh anggaran rutin Oit Polair Polri.

I _ 1./ _ -~-

LAMPIRAN "A" SURAT KE?lJTUSAN KAPOLRI 10 No.ii2k: ~_~.EP--L ~;.'~_~J V/IL / 2006 IANOGAI •.. __~Q __ ~=_oLL ..100§

c. Kerja sarna f(epolisian.

Pelibatan Unsur operasional Pol Air dalam ranqka kerja sama Kepolisian dalarn negeri maupun luar negeri yang diproqrarnkan oleh Deeps Kapolri dalam bentuk :

1) Kerja sarna TNI dan Polri, maUIJL:n lmtas sektoral dalam Bakorl.amla. .

2) Latihan bersarna antar dua neqara atau If~bih.

3) Pengamanan perbatasan pada Border / l:lli8S batas.

4) Patroli perbatasan wilayah perairan.

5) Tukar - menukar informasi melalui Set NCB Interpol maupun para Pimpinan satuan kewilayahan' yang berbatasan dengan neqara tetangga.

6) Penyidikan kejahatan.

7) Kerja sarna denqan Pemda atau lstansi terkait.

11. Unsur operasional.

a. Alat utama Polair terdiri dari Kapal Kias A, Klas B dan Klas C .

b. Personel kapal terdiri Komandan Kapal, KKIv1, Panat, unit Penyidik dan ABK.

c. Spesifikasi teknis kapal sebaqaimana tersebu: c'alarn huruf (a) dan personel sebagaimana tersebut dalam huruf (b) diatur dalam Surat Keputusan Kapolri.

12. Bentuk penggunaan unsur operasional.

a. Deteksi / pemantauan.

b. Patroli, penjaqaan dan penqawalan wi!ayah perairan (pantai, teluk, rnuara, laut pedalaman) dan per-qaturnn laiu lintas perairan.

c. Peneqakan Hukum

" d. Alat .

~_ I

LAMPIRAN "An SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI 11 NQ POL._: SKr;:P i f:)'?01 / v/tr / 2006 J ANGGAl_; 30 - c>8 2006

d. Alat transportasi personel dan barang.

e. Ambulance di perairan.

f. SAR.

g. Latihan.

h. Survey ilmu pengetahuan.

Kepentingan lain terkait tuqas-tuqas Polri.

IV. PELAKSANAAN PENGGUNAAN.

13. Kegiatan Kepolisian.

a. Wewenang penggunaan.

1) Tingkat Mabes.

a) Perintah berlayar dikoluarkan ':Jleh Kababinkam Polri atau Oir Polair Polri atas r.ama dan atas persetujuan Kababinkam ?olri.

b) Perintah gerak dikeluarkan oleh Satuan pengguna yang menerima BKO atau Oir Polair Polda atas nama Kapolda.

c) l3ila lerjadi keadaan darurat / mernaksa demi keselarnatan / kearnanan kapal dan orang / baranq atau derni pertirnbangan teknis lain yang sangat mendesak atau untuk menyelamatkan kapal / orang lain, Komandan Kapal dapat rnengambil tindakan yang diperlukan secara bertanggung jawab meskipun lanqkah tersebur tidak sesuai / menyirnpang dari Surat Perintah rli atas. Narnun setelah selesai nielaksanakan hal tersebut agar Komandan kapal segera rnelaporkan kepada pemberi perintah / penqquna dengan cara langsung atau menqqunakan alat kornunikasi

~

a) Oalam rangka kegiatan Kepolisian kewilayahan perintah dikeluarkan oleh Kapolda I Waka Polda.

b) Perintah berlayar dikeluarkan oleh Oir Polair Polda atas nama .dan atas persetujuan Kapolda.

c) Perintah gerak dikeluarkan oleh satuan pengguna.

3) Tingkat Polres

a) Dalarn ranqka keqialan Kepolis.a.i kewilayahan, perintah dikeluarkan OIE·h Kapolres " Wakapolres .

b) Perintah berlayar dikeluarkan oloh Kasat Pol Air atas nama dan atas persetujuan V.apolre::;.

c) Perintah gerak dikeluarkan oleh satuan pengguna.

b. Pengendalian.

1) Tingkat Mabes Polri.

a) Penqendalian strateqis oleh Kapoh i atau pejabat yang ditunjuk

b) Pengendalian taktis oleh Kababir.kam Polri.

c) Pengendalian teknis oleh Dir Pol Air Folri.

c.:) Penqendalian lapanqar: oleh KaSIibdit Bin Ops Oit Polair Polri.

2) Tingkat Polda.

Periqendalian unsur operasional Kepolisian Pemiran dilakukan oleh Kapolda I Wakapolda.

3) Tingkat Polres

Pengendalian unsur operasional Keoolisian Perairan dilakukan oleh Kapolres I Wakapolres.

;.; .,

II\MFlIR/\N "1\" SUI<fI.T :<t:.Pl.ITUSAN KAPOI.RI13 NO 1)61 ..- : SKU> / 1';" './11' / ''I{II"/ 2006 ...--_ '-'- .__.._--._---_._~ --'- -- ­yANLGAL......:.__--4f". ~ 08 2006

14. Operasi KepoJisian.

a. Operasi kepolisian terpusat.

1) Wewenang penggunaan.

Wewenang pen~gunaan unsur operasional pol air orqanik pusat dalarn rangka operasi Kepolisian dikeluarkan oleh :

a) Kapolri / Wakapolri atau Deeps Kapolri atas nama Kapolri untuk melaksanakan operas: Kepolisian.

b) Kababinkarn / Wakababinkum i.ntuk perintah berlayar dalarn kegiatan Operasi l.epolisian. .

2) Penpenoatlan.

Operasi kepolisian terpusat di bawah kendali Kepala Operasi Kepolisian terpusat (Kaopspus).

b. Operasi Kepolisian Kewilayahan.

1) Wewenang penqqunaan.

Wewenang penqqunaan unsur operasional polair organik di Kewilayahan dalarn rangka operasi Kepolisian dikeluarkan oleh :

a) Kapolda selaku Kalak Ops / Wakapolda selaku Waka lak Ops : untuk perintah berlayar dalam rangka operasi Kepolisian kewilayahan.

b) Satuan pengguna dalam ranoka perintah gerak.

2) Pengendalian.

Operasi Kepolisian di kewilayahan di l.awah kendali Kapolda selaku Kalak Ops atau Wakapolcia selaku Waka lak Ops.

/15. Kerja ........

14

15. Kerja sarna Kepolisian.

a. Wewenang penqqunaan.

Wewenang penqqunaan unsur operasional polair dalarn rangka Kerja sama yang diprogramkan Mabes Polri dikeluarkan oleh:

1) Kapolri I Wakapolri atau Deops Kapolri atas nama Kapolri untuk melaksanakan operasi kepoiisian.

2) Direktur Pol Air Polri untuk perintah harlayar dalam kegiatan Operasi

3) Satuan penuquna dalarn rangka periutah gmak.

b. Pengendalian. Dalam rangka Kerja sarna dalarn neqeri maupun luar negeri yang diproqrarnkan Mabes Polri dikendnlikan Deeps Kapolri.

16. Penempatan Unsur Operasional Kepolistan Perairan.

Penempatan Unsur Operasional Kepo!isian Perairzn berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia.

17. Waktu penugasan.

Waktu penugasan unsur Operasional Kecolisian Perairan dalam rangka operasional Kepolisian dilaksanakan palinq lama tiga bulan (90 hari) dan dapat diperpanjanq seiama satu bulan (lG hari)

18. Perneliharaan.

a. Pemeliharaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan rneliputi :

1) Pemeliharaan ringan kategori Worksho!, I (Vv-l) dapat dilaksanakan di kewilayahan can di pusat.

2) . Pemeliharaan sedang dan oerat kateguri Workshop II (W-II) sampai dengan VVorksl-lop VI (W-VI) dilaksanakan di pusat.

I I • r I

15

b. Ketentuan pemeliharaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan sebagairnana dimaksud dalam huruf (i berpedoman pada aturan pemeliharaan Oit Polair Polri.

19. Wewenang unsur operasional Kepolisian Perairan.

a. Apabila berdasarkan pertirnbanqan taktik dan teknis tidak memungkinkan kapal untuk rnelakukan pelayaran, Komandan kapal berwenang untuk menolak, merubah dan menunda serta membatalkan rencana pelayaran.

b. Wewenang unsur operasionai Kepolisian perairan sebagaimana dimaksud dalarn huruf (3) bersitat independen serta tidak dapat dipengarul1i oleh si-ipapun.

v. DUKUNGAN ADMINSTRASI.

20. Administrasi urnum.

Oukungan administrasi umurn untuk keqiaian - keqiatan unsur operasional Polair berpedornan pada Peluniuk Aonunistrast Umum yang ada di lingkungan Polri.

21. Administrasi operasional.

Administrasi bidanq operasional rnengikuti ketentuan - ketentuan administrasi sesuai yang berlaku dalam fungsi Kepolisian antara lain, administrasi operasional, Intelejen / deteksi, arninistrasi penyidikan (rnlnduk) dan administrasi penanganan kapal tanqkapan.

22. Administrasi personel.

Administrasi personel Kepolisian Perairan tetap mengacu i<epada Kebijakan Kapolri (melalui pendekatan Bottom Up) dengan upaya pemberdayaan satuan kewilayallan.

/ 23. Administrasi

16

23. Administrasi logistilc

a. Dukunqan logislik dalarn rangka keqiatar1 Kepolisian baik di tingkat pusal maupun kewilayahan dipenuhi dari anggaran Kepolisian.

b. Dukungan logistik dalam ranqka operas: Kepolisian dipenuhi dari anqqarar: operasi.

C. Dukunqan logistik di luar operasional Kepolisiun dibebankan kepada pcngguna.

d. Dukungan logistik sebaqaimana diruaksud da.a:n anqka 1) dan angka 2) meliputi :

1) Loqistik kapal, berupa BMP (Bahan Bakar Minyak dan Pelurnas), arnunisi dan kelenqkapan lainnya oerdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Mabes Polri.

2) Logistik personel kapal berpedoman pada norma indeks yang berlaku.

24. Administrasi kouanqan.

Administrasi keuanqan, berupa uang mal.an / L12.nQ iauk pauk, LIang saku, LIang berlayar, uang pisah keluarqa, uang :\L'sehatan, LIang transportasi darat, uang kodal, L1cHiQ iambat dan asuransi berpedornan pada norma indeks yang berlakt:

VI. PENUTUP.

Dernikian Pedoman Penqqunaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan Polri ini disusun sebagai pedornan bagi pelaksanaan tugas cJi lingkungan Kepotisian Perairan, baik tinqkal Mabes Polri maupun Kewilayahan.

/ Masing ......

I.AMPIHAN "A" SURAl ~;:PUTUSAN KAPOLRI'17 .~S2.=E:-<il~-:=§~JiP--C.5_::LY. I Yilt' I 2006 IN'! ~.~_~l ...:__. .._3.f~__.- 08 __2006

\J ij 11ifj

Masing - masing Polcla dapal menjal.arkar: Pedornan Penggunaan Unsur t Operasional Kepolisian Perair.in Polri ini ke dalarn Pecioman Penggunaan Unsur ~ Ooerasionai Kepolisian Perairan eli lingkungan f::olda masinq - masinq sesuai .f karakteristik wilayahnya.

t t·

, 1

PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL. KEPOLISIAN PERAIRAN

Utama berupa Kapal Polri yang terdiri dari 3 (tiga) I<las yaitu 1<12s A, B dan bagai berikut : .

Kapal Polri Klas A terdiri dari :

1) Kapal Polri Klas A -I denqan spesifikasi tekn is sebaqai berikut :

a) Palljang kapal 72 M atau lebih

b) Lebar kapal 9 - 20 M

c) Sobot 700 ten atau lebih

d) Konstruksi Baja

e) Kapal Polri Klas A1 yang dilengkapi senpi organik kapal / kal -20 111m.

f) Jurnlah personel 45 0: ang

2) Kapal Polri Klas A2 dengan spesifikasi teknis seouqai benkut :

a) Panjang kapal 61 - 72 M

b) Lebar kapal 7,5 - 14 M

c) Displasement 100 % 500-700 ton

d) Konstruksi Baja

e) Kapal Polri Klas A2 yang dilengkapi sen pi organik kapal jenis Three Barel kal 20 I11Ill dan senpi jenis SMR 12,7 mm.

f) Jurnlah personel 38 orang

3) Kapal Polri Klas A3 dengan spesifikasi teknis sebaqai berikut :

a) Panjang kapal : 48': 6G M

b) Lebar kapal : 6,5 - -,:' M

c) Displasernent 100 % : 310 500 ton

d) Kc nstruksi : Eaja

/ e) Kapal ........

2 LAMPIHAf-J "B"SUHAT KE~}\JTUSAN KAPOLRI !iQ:-POL.-=_~·SKrfPJ_.2~Z=-1 Vt/I / 2006 T{\~G<i6~_;._._.._. _...l)(~ . .:._0 (~ 200Q

e)

f)

Kapal Polri Klas A3 yang dilenqkapi S811pi organik kapa/ jenis Three Barel kal 20 mm Jan senpi jenis SMR 12,7 mm.

Jumlah personal 32 c.anq

4) Kapal Polri Klas sebaqai berikut :

A (A1, A2, /\3) meng.gunal<c1n alat komunikasi

a)

b)

c)

d)

e)

f)

GMDSS Power + 400 watt- . MF I HF GMDSS '1· 400 watt

VHF AMOITTEL.:t.: 25 watt

VHF FM Marine 25 watt

HT Standart Marine 5 watt

All Band receiver mulai 1,9 w:l~l-· 30 NiH.

5) Kapal Polri Klas A (A1, A2, A3) menoqunakan 2:3t uaviqasi sebaqai berikut :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Radar Arva 9B ­ -120 NML

Radar X Band 9B - 120 NML

GPS Plotter

Echosounder a - 15.000 rnr:~ter

E:PII3I\!3

Gyro Kornpas

Kornpas magnet / Kornpas stan-tart

6) Alat keselamatan kapal Polri Klas A (A1,1-\2, A3) vanq terdiri dari :

a)

b)

c)

d)

e)

Sekoci

Perahu karet

Lift jaket I Baju pelampunq

Life craft

Alat selarn

, ;

! 7) Alat isyarat visual yang terdiri dari :

a)

b)

Send lamp

Bendera isyarat

lb. Kapa: ..

b. Kapal polri 1<ICls n tordiri dari •

1) Kapal Polri Klas 81 clengan spesifikasi tel<nis sebqgai berikut :

a) PanjCIIlg kapal 41 - 47 M b) Lebar kapal 5,b-10M c) Oisplasem8nt 100 % 20D - 300 ton d) Konstruksi Baja e) Kapal Polri Klas 131 yang dilenqkapl senpi organik kapat

jenis SNiR kal 12,7 mrn clan RPD kal 7,6 rnrn. f) ,lUInlah personel 32 orang

2) Kapal Polri Klas l32 denqau spcsillkasi teknis se:Jagai berikut :

a) P<:lnjallg kapal 36 - 'l·0 M b) Lebar kapa] 5 - 8 .\/1 c) Displaselllenl 100 (/'0 1OU - 200 tall d) Konstruksi Baja e) Kapal Polri Klas 132 yang diJenul<api senpi organik kapal

jenis SMI~ ka] "12,7 111/11 dan r~f)D Ka17,6 III Ill.

f) Jumlah personel 25 orang

3) Kapal Polri Klas B3 dengan spesifikasi teknis sebagai ber.kut :

a) Pctnjang :<apal 28 - ~'5 M b) Lebar kapal 4-/,'jM c) Displasemellt 100 % 50 - 100 tali d) Konstruksi

e) Kapal Polri Klas 133 yang Jik;n~kar::i senpi organik kapaljenis SMI~ kal 12,7 111m dan RPD kal 7,6 m.n.

f) Jumlah personel 17 orang

4) Kapal Polri Klas B (B 1, B2 B3) rnenqqunakan alat komunikasi sebagai berikut :

a) GMDSS Power ± 250 watt

b) IV'IF / HF- GMDSS ± 250 watt

c) VHF AMDITTEL 25 watt

/ d) VHF ,

'I .INylIJIB/',,-J. u; L0l)1i..~IJ\E IjJJJ:l.SAl:U.<APOLRI NO IlOI SI~FT) / 5'},( _. L .VIII.. / 2006 II\NC(3/\1 .. ' .."-'/ ~". __<:':__.OO..__.~~_-20()6

d) VHF FM Marin« 2~) watt

e) \-IT StandClrt Marine 5 WeILL

f) All Band Receiver rnulai 1,9 walt - 30 MH

5) Kapal Polri K!as B (l11, 82, f33) meng']unakan alat navigasi sebagaiberikut :

a) Hadar Arpa 98 - 120' Nfv1L (8)

b) f~adat' X Band gEl - 120 NML

c) GPS Plotter

d) Echosounder 0 .. 12.000 meter

e) F~PI8f~B

f) Gyro Kornpas

g) Kompas ruaqnot / f<ompas standar:

6} Alat kesel8lnat<l1l kapa! Polri KICls 8 (81, 82, 03) yang terdiri sebagai berikut :

a) Sckoci

b) fJerahu karet

c) Life jaket / Baju pelampunq

d) Life craft

c. Kapal Polri Klas C terdicj dari :

1) Kapal Polri I~las C'1 den~Ja;1 spesifikasi teknis sebagai berikut :

a) Panjang kapal 16 - 27 M b) Lebar kapal 4 - 6 M c} Displc1serncnt 100 (10 16 - 45 ton

d) Konstruksi All .rninium e) Kapal Polri Klas C1 yang dilengl<api scn,» organik kapal

jenis SMR kal 7,6 mm.

f) Jumlah personal 10 orang

,I 2) Kapal ........

2) Kap<J1 (Join Klas C2 den9C111 spesilikas: leknis seh::Jgai berikut :

a) Panjanq kapat 10 ~ 5 M 00

b) Lebar kapal 3 - .s M

c) Displasemon 100 %) 7 '15 ton0

d) I\.onslful\si VGR / Aluminium

e) Kapal Polri Klas C2 yang dilengkapi senp: organik kapal jenis SM[~ kal 12,7 111m.

f) .lumlah personel 6 oranq

3) Kapal Po.ri Klas C3 dengan spesifikasi teknis sebaqai berikut :

a) Panjang kapal 3 _ oj 0 M

b) Lebar kapal 1,8 - 4 M

c) Deplasement 100 % 3 - 7 ton

d) Konsluksi Alurrtoium

e) Kapal Polri KI(Js CJ yang dilengk'lp: senui organik kapal jenis SMI~ kal 7,() nun.

f) Jurnlah personel 3 orang

4) Kapal Polri Klas C (C1, C2, C3) menggur.akan alat komunikasi sebagai berikut :

a) GMDSS Power ~ 150-250 watt

b) MF / HF GMOSS + 100 watt

5) Kapal Polri Klas C (C1, C2, C3) menggunr1~8n alat navigasi sebagai berikut :

a) Radar X Band 48 - 64 NNiL

b) GPS Standarl Marine

c) Echocender

d) Gyro KOl11rCls

e) Kompas magnet / Kompas standart

6) Alat keselamatan Kapal Polri K!as C (C 1, C2, C3) yang terdiri dan : a) Leftjaket

b) Alat selam

" 7) Alat .

G

7) Alat isyarat visual yang tercliri oari :

a) Send lamp

b) Bandera isyarat

2. Dukunqan operaslonal bagi kapal Polri.

a. Rumus umurn pernakaian bahan bakar denqan norma pemakaian 88M kapaluntuk 1 (salu) jam operasicnal

K := J x P x St, x 'lIp

KeterangalJ~

t K ::: Konsumsi I3BM (l.rlei? 11)

P - Daya 11IC::;:1l (KW)

SK = Spesifik konsurnsi (220 gr I KWh)

1/p ::: Masa jenis bahan bakar (0,84 Kg I Itr)

J ::: Jurnlah mesin motor pokok pada kapal.

b. Dukungan bahan bakar nunyak (Solar) sebaqaimar.a diatur sebaqai berikut:

1) Klas A 1 : > 72 M

a) E~le 1_COilS LllllQUO I} 6480 x 220 x 2 . GR IKW/H Motor Pokok 2.851,2 gr

3.394,2 liter

b) E1Ji~LC on.§'!:~Q}J2li_on 160 x 220 x 2 _ .. (3R IKW/H Motor Bantu 70.400 gr

83.eOO gr 113,86 liter

2) Klas A2: 61 M (FF)B 61)

a) Fl!~[J;onSUDJ12_tiQD 3240 x 220 x 2 '" GR/KVV/H Motor Pokok 1 425 gr.

1.696,4 liter

b) Fuel Consumption 160 x 220 x 2 .... GR/K'lV/H Motor Bantu 700400 gr

83.800 gr 113,861ite r

I 3) Klas .

7 LAMPlRAN "B"SLIRA r KEPUTUSAN KAPOLRI NO ~rQL ::-: $K[(J ,'. .t; ,:?:./..-L-Y.flL_J.. 20Q~ '/\NCCI\I /.)().~ .(lld'. __ ... ~QQ.G

3) Klas A3 : 48 M (Pi3 48)

a) FtJe! Cr~!lSl"'-lplion Motor Pokok

b) Fuel~ 0 n.~~!!.!I?Jj9..u Motor Bantu

4) Klas 8" : 47 M (FPO 47)

a) Fuel ConslI,nption Motor Pokol\

b) Fuel ConslInlption Motor Bantu

5) Klas 82 : 35 M (f~r)!3 35).

a) Fueli~o ns ~!!lJQliQQ Motor Pckok

b) Fuel ConsLlI1JJ2tioD Motor Bantu.tr 80% Power COl\lil1uose rate

6) Klas 83 : 28 M (FPB 28)

a) Fuel ConsUfT1.Rtjrm Motor Pokok

b) Fuel ConSlilJJj:)tiQ.1J. Motor Bantu

(594,2 x 221,6) x 2 ...... GR/KW/H 131,674x2gr 263,349 gr 313,51 liter

(10ti x 207) .... '" GR/KW I/-: 2'1,735 gr 25875 liter

: 29. -;'56 :.: 30 Iitcr/H

: 4.040 x 220 x ? .. , GR/KW/l-j : 1.100 gr

1.5eO liter

80 \ 220 x 2 ....... GR/KW IH 35.;":00 gr 100 liter

20L;(j x 220 x 2 GR.'KW/H 89;' GuO gr 1.0(38,57 liter

80 x 220 x 2 ", GR/KVV/H 35.200 Qr 41,901itfr 52,38 liter

ROO x 220 x 2 ..... GR/KW/H 264.000 gr 314 liter.

16,5 x 220 x 2 .... GR/KW/H 7,250 gr 8,7 liter 9,7/iter:.= 10 liter

/ 7} Klas .

8

7) Klas C1 : 16 - 27 M

Fuel ConsulDQ1ion Molar Pokok

8)

Fuel Consumptiory Motor Pokok

Klas C2 : 10 -- 15 M

a)

b) Fuel Consllmption Motor Bantu

9) Klas C3 : 3 ­ 10M

Fuel ConSLinwtion Motor tempel

LAMPIRAN "B"SURAT KEPUTUSAN KAPOLR: NQ-,.P_9J.-,- __ ~ SI5I;.C.J _S.~:L_l_'f.fJL I 2006 I6NQG6L..:.. .:~(L--~:::.-~kL- 2006

: (200 x 3) x 320 ... GR/KW/H : 192.0009r : 274 liter

: 630 x 161 x 2 ..... GR/KW/H : 202.860 gr : 241.500 liter

: 25 x 220 GR IKW IH : 5.500 9r' : 6,54 liter : 8,18 liter

: 25)< 220 ........ GR/KW/H : 6,~,4 liter : 20 liter

"M~KAS BESAR KEPOL. R.\.

p.E RPUS TAKAAN

OW'SI PEMB~NAAN HUKUM ,-_,~~~~l'1iJ,~~!.' .