Rks Puskeswan

BAB IDATA PROYEK

Pasal 1 : Nama Kegiatan ditentukan oleh Owner seperti berikut ini :

Pasal 2 : Nama pekerjaan dari proyek ditentukan oleh Owner seperti berikut ini :PEMBANGUNAN PUSKESWAN TERPADU SAMPOINIET

Pasal 3 : Tempat dan lokasi pekerjaan ditentukan oleh Owner seperti berikut ini :Kec. Sampoiniet – Kabupaten Aceh Jaya

Pasal 4 : Sumber Dana Proyek berasal dari :OTSUS Tahun Anggaran 2012

BAB IIKETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

Pasal 1 : Penanggung Jawab Pelaksanaan1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan Penyedia Jasa

Pelaksana Konstruksi, maka Kontraktor Pelaksana untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Fisik.

2. Tugas dan kegiatan Kontraktor Pelaksana adalah seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi atau menurut perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam Kontrak Kerja Fisik.

3. Tugas dan kegiatan Kontraktor Pelaksana adalah seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi atau menurut perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam Kontrak Kerja Fisik.

4. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan struktur organisasi pelaksana lapangan proyek kepada Owner yang didalamnya tercantum beberapa tenaga ahli Kontraktor Pelaksana dengan posisi minimal seperti berikut :1. Project Manager2. Site Manager3. Supervisor Lapangan4. Surveyor5. Drafman6. Tenaga Administrasi Dan Operator Computer7. Kepala Tukang

5. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur organisasi lapangan proyek yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam kerja.

6. Pengantian tenaga ahli oleh Kontraktor Pelaksana selama proses pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Konsultan Supervisi.

7. Konsultan Supervisi berhak mengajukan kepada Owner untuk pengantian tenaga ahli Kontraktor Pelaksana yang berada dilokasi pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

8. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana harus mampu memberikan keputusan yang bersifat teknis dan administratif di lokasi pekerjaan.

Pasal 2 : Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing)

1. Kontraktor harus membuat Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.

SPESIFIKASI TEKNIS

Pembangunan Puskeswan Terpadu Sampoiniet

1

2. Shop Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Perencana.

3. Shop Drawing tidak boleh merubah disain, mengurangi kuantitas, dan mengurangi kualitas pekerjaan.

Pasal 3 : Gambar Hasil Pelaksanaan ( As Built Drawing )

1. Kontraktor harus membuat Gambar Hasil Pelaksanaan (As Built Drawing) yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan sebelum serah terima tahap pertama.

2. As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Perencana.

3. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyerahkan 5 set As Built Drawing yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi, Perencana, Owner, dan Pemilik/Pengguna Bangunan.

4. Satu set As Built Drawing yang telah disetujui harus disimpan di tempat yang baik pada bangunan oleh Owner atau pengguna bangunan.

Pasal 4 : Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan (Operation Hand-Book)

1. Kontraktor harus membuat Buku Petunjuk Penggunaan atau system operasi (Operation Hand-Book) sebelum masa serah terima untuk semua peralatan yang ada dalam bangunan seperti :1. Instalasi Listrik2. Instalasi Air Bersih3. Instalasi Pemadam Kebakaran

2. Operation Hand-Book harus diserahkan kepada Owner dan pengguna bangunan dengan memberikan penjelasan yang diperlukan.

3. Operation Hand-Book harus disimpan dengan baik dalam bangunan pada tempat yang ditentukan oleh Owner atau pengguna bangunan.

Pasal 5 : Kesalahan Pekerjaan Dan Pekerjaan Cacat

1. Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki dengan biaya sendiri semua kesalahan dan cacat pekerjaan.

2. Kesalahan-kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dikarenakan kurang memahami Gambar dan kurangnya kontrol terhadap pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya.

3. Kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana karena lemahnya pengawasan dan kontrol oleh Konsultan Supervisi dan bukan atas dasar perintah tertulis dari Konsultan Supervisi tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya.

4. Kerusakan dan cacat pada bangunan akibat pemakaian atau sebab-sebab lain tanpa ada unsur-unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan dalam masa pemeliharaan bangunan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya dengan biaya sendiri kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

5. Konsultan Supervisi berhak setiap saat memerintahkan Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki kesalahan pekerjaan atau pekerjaan cacat.

6. Hasil perbaikan terhadap kesalahan pekerjaan dan pekerjaan cacat harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 6 : Rencana Waktu Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana waktu penyelesaian pekerjaan (time schedule) keseluruhan kepada Owner sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

SPESIFIKASI TEKNIS


2

2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaiankan pekerjaan sesuai dengan rencana waktu penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh Owner kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

3. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan rencana waktu penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh Owner kepada Konsultan Supervisi.

4. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan rencana waktu penyelesaian pekerjaan mingguan pada tahap pelaksanaan pekerjaan kepada Konsultan Supervisi.

5. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana penyelesaian pekerjaan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

6. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan karena kesalahan dalam menyusun waktu pemnyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

Pasal 7 : Request Material dan Request Pekerjaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan penggunaan material bangunan (request material) sebelum material bangunan tersebut dipakai.

2. Request Material yang diajukan Kontraktor Pelaksana harus disertai dengan contoh material dan disetujui oleh Konsultan Supervisi, Perencana, dan Owner.

3. Persetujuan Request Material yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dianggap sah dan diakui apabila disetujui minimal oleh Konsultan Supervisi atau Perencana.

4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan menyerahkan satu set contoh material yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi.

5. Material bangunan yang tidak disetujui oleh Konsultan Supervisi, Perencana dan Owner tidak boleh dipakai sebagai material bangunan dan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.

6. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan permohonan (request pekerjaan) untuk pekerjaan yang akan dikerjakan.

7. Request Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

8. Kontraktor pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika request pekerjaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Supervisi.

9. Item-item pekerjaan yang memerlukan Request Pekerjaan ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 8 : Metode Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Metode Pelaksanaan terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan.

2. Metode Pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika Metode Pelaksanaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Supervisi.

4. Item-item pekerjaan yang memerlukan Metode Pelaksanaan ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 9 : Rencana Material Dan Peralatan

SPESIFIKASI TEKNIS


3

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana material dan peralatan mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi.

2. Semua material dan peralatan sesuai dengan rencana material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan.

3. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

Pasal 10 : Rencana Tenaga Kerja

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana pengunaan tenaga kerja mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi.

2. Semua tenaga kerja sesuai dengan rencana tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan.

3. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

Pasal 11 : Pekerjaan Diluar Jam Kerja

1. Pekerjaan-pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan alasan mempercepat proses penyelesaian pekerjaan harus atas persetujuan Konsultan Supervisi.

2. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh personil Konsultan Supervisi untuk pengawasan pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

3. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja normal atau pada malam hari.

Pasal 12 : Laporan Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana wajib membuat laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan kepada Konsultan Supervisi tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

2. Format laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

3. Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi serta diketahui oleh Owner.

4. Konsultan Supervisi berhak untuk melakukan pemeriksaan langsung kelapangan akan kebenaran data yang ada dalam laporan harian, laporan minnguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.

5. Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dibuat dalam rangkap 4 (empat). Salah satu tembusan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan harus berada pada lokasi pekerjaan.

Pasal 13 : Surat Menyurat Dan Komunikasi

1. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan harus melalui dan diketahui oleh Konsultan Supervisi kecuali ditentukan lain oleh Owner.

2. Surat menyurat atau perizinan yang berhubungan dengan Instansi lain di luar proyek tidak perlu melalui dan diketahui oleh Konsultan Supervisi. Kontraktor Pelaksana tetap wajib memberikan informasi tentang hal tersebut kepada Konsultan Supervisi.

SPESIFIKASI TEKNIS


4

Pasal 14 : Rapat Koordinasi Dan Rapat Lapangan (Site Meeting)

1. Rapat koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dipimpin oleh Owner atau Konsultan supervisi.

2. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat koordinasi dengan diwakili minimal oleh Supervisor lapangan.

3. Konsumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Kontraktor Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner.

4. Rapat lapangan (site meeting) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau Konsultan Supervisi.

5. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat lapangan dengan diwakili minimal oleh Supervisor lapangan.

6. Konsumsi rapat lapangan tersebut disiapkan oleh Kontraktor Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner.

Pasal 15 : Penanggung Jawab Pengawasan

1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan Penyedia Jasa Konsultasi, maka Konsultan Supervisi untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Konsultan Supervisi.

2. Tugas dan kegiatan Konsultan Supervisi adalah seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi atau menurut perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam Kontrak Kerja konsultan Supervisi.

3. Konsultan Supervisi harus mengajukan struktur organisasi pengawasan lapangan proyek kepada Owner dimana didalamnya tercantum beberapa tenaga ahli Konsultan Supervisi dengan posisi minimal seperti berikut :1. Site Engineer2. Inspector3. Tenaga Administrasi Dan Operator Computer

4. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur organisasi pengawasan lapangan proyek yang diajukan oleh Konsultan Supervisi harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam kerja.

5. Konsultan Supervisi harus menyerahkan Struktur Organisasi pengawasan lapangan proyek yang telah disetujui oleh Owner kepada Kontraktor Pelaksana.

6. Pengantian tenaga ahli oleh Konsultan Supervisi selama proses pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Owner.

7. Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan kepada Owner untuk pengantian tenaga ahli Konsultan Supervisi yang berada dilokasi pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

8. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Konsultan Supervisi harus mampu memberikan keputusan yang bersifat teknis di lokasi pekerjaan.

9. Konsultan Supervisi harus membuat laporan mingguan dan laporan bulanan kepada Owner atas segala hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana.

10. Bentuk, format dan isi laporan Konsultan supervisi adalah berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan Owner serta Konsultan Manajemen jika ada.

Pasal 16 : Instruksi Konsultan Supervisi

SPESIFIKASI TEKNIS


5

1. Kontraktor Pelaksana harus mematuhi dan melaksanakan semua instruksi atau perintah yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

2. Semua instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi harus dalam bentuk tulisan.

3. Instruksi Konsultan Supervisi dalam bentuk lisan dibenarkan dan harus diikuti oleh Kontraktor Pelaksana selama disertai oleh alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

4. Instruksi dari Konsultan Supervisi dapat berupa hal-hal seperti disebutkan dibawah ini :

a. Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga membahayakan bagi konstruksi, atau pekerjaan finishing yang kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari Spesifikasi Teknis dan Gambar Bestek.

b. Perintah untuk menyingkirkan material/bahan bangunan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

c. Perintah untuk mengantikan Pelaksana lapangan dari Kontraktor Pelaksana yang dianggap kurang mampu.

d. Perintah untuk melakukan penambahan tenaga kerja dengan alasan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 17 : Perubahan-Perubahan Disain

1. Atas instruksi dan persetujuan Owner, Perencana dan Konsultan Supervisi berhak mengadakan perubahan-perubahan pada Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis.

2. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis harus disampaikan secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana untuk dilaksanakan.

3. Perubahan-perubahan pada Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan oleh Konsultan Supervisi, Perencana dan Owner secara lisan atau tidak tertulis tidak wajib untuk dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Resiko karena melaksanakan Instruksi tidak tertulis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

4. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis tidak boleh menambah biaya pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dari biaya pelaksanaan yang ada dalam Kontrak Kerja.

5. Perhitungan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya karena perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis dilakukan oleh Perencana dan disetujui oleh Owner.

5. Kontraktor berhak memeriksa hasil perhitungan akan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya yang dilakukan oleh Perencana.

6. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity, Konsultan Supervisi tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak tetapi harus mendiskusikannya dengan Perencana kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

7. Perencana dengan persetujuan Owner berhak menentukan acuan mana yang harus dipegang bila terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan bill of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

Pasal 18 : Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Spesifikasi Teknis ini ditentukan kemudian oleh Perencana dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu ketentuan yang mengikat dan wajib diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek.

2. Hal-hal yang ditentukan kemudian oleh Perencana tersebut tetap mengaju pada Gambar Bestek dan Kontrak Kerja yang telah ada.

SPESIFIKASI TEKNIS


6

BAB IIIPEKERJAAN PERSIAPAN

Pasal 1 : Papan Nama Proyek1. Kontraktor harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek yang memuat

tentang identitas proyek.2. Papan nama proyek mengunakan ukuran minimal 150 cm x 250 cm kecuali

ditentukan lain oleh Owner.

3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa papan kayu tebal minimal 2 cm atau multiplek dengan tebal minimal 12 mm. Penggunaan bahan dan material lain harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

4. Papan nama proyek belatar belakang putih dengan tulisan warna hitam, kecuali untuk logo atau simbul dapat dipakai warna yang bervariasi.

5. Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi Penyandang Dana, Instansi Pemilik Bangunan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi, dan Dinas terkait setempat.

6. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 2 : Kantor Lapangan Konsultan Supervisi (Direksi Keet)

1. Kontraktor Pelaksana harus membuat kantor Konsultan Supervisi (Direksi Keet) untuk keperluan operasional pengawasan.

2. Direksi Keet mempunyai ukuran minimal 16 m2.

3. Direksi Keet tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama.

4. Direksi Keet minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1 unit pintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik.

5. Lantai Direksi Keet minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton.

6. Jika Direksi Keet harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Direksi Keet harus dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.

7. Dinding Direksi Keet minimal papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm.

8. Atap Direksi Keet dari bahan seng BJLS 0,20 mm.

9. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi.

10. Direksi harus dilengkapi minimal dengan satu papan tulis, dua buah meja kerja, dan empat unit kursi duduk.

11. Posisi dan letak Direksi Keet ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Direksi Keet tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 3 : Kantor Lapangan Kontraktor Pelaksana

1. Kontraktor Pelaksana harus membuat Kantor Lapangan untuk keperluan operasional pelaksanaan pekerjaan.

2. Kantor Lapangan mempunyai ukuran minimal 16 m2.

SPESIFIKASI TEKNIS


7

3. Kantor Lapangan tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama.

4. Kantor Lapangan minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1 unit pintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik.

5. Lantai Kantor Lapangan minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton.

6. Jika Kantor Lapangan harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Kantor Lapangan harus dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.

7. Dinding Kantor Lapangan minimal papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

8. Atap Kantor Lapangan dari bahan seng BJLS 0,20 mm.


10. Kantor Lapangan harus dilengkapi minimal dengan satu papan tulis, dua buah meja kerja, dan empat unit kursi duduk.

11. Posisi dan letak Kantor Lapangan ditentukan bersama antara Kontraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 4 : Kamar Mandi Dan WC

1. Kontraktor Pelaksana harus membuat Kamar Mandi dan WC untuk keperluan Staf Kontraktor Pelaksana, Staf Konsultan Supervisi, dan para pekerjan dan buruh.

2. Kamar Mandi dan WC mempunyai ukuran minimal 12 m2.

3. Kamar Mandi dan WC tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama.

4. Lantai Kamar Mandi dan WC minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton.

5. Dinding Kamar Mandi dan WC 1 meter dari lantai dibuat dari pasangan batu bata dan diplaster sedangkan bagia atasnya boleh dibuat dari dinding papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

6. Atap Kamar Mandi dan WC dari bahan seng BJLS 0,20 mm.


8. Kamar Mandi dan WC harus dilengkapi dengan Kloset jongkok, kran air, bak tampungan air, dan saluran pembuangan air kotor. Kamar Mandi dan WC juga harus dilengkapi dengan Septictank dan saluran resapan.

9. Posisi dan letak Kamar Mandi dan WC ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 5 : Gudang Penyimpanan Material

1. Kontraktor Pelaksana harus membuat Gudang penyimpanan material untuk melindungi material yang tidak segera dipakai.

2. Gudang Penyimpanan Material mempunyai ukuran minimal 40 m2.

3. Gudang Penyimpanan Material tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama.

SPESIFIKASI TEKNIS


8

4. Lantai Gudang Penyimpanan Material minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton.

5. Untuk tempat penyimpanan material semen lantainya harus dibuat benar-benar terlindung dari rembesan air.

6. Jika Gudang Penyimpanan Material harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Gudang Penyimpanan Material dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.

7. Dinding Gudang Penyimpanan Material minimal papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm.

8. Atap Gudang Penyimpanan Material dari bahan seng BJLS 0,20 mm.


10. Posisi dan letak Gudang Penyimpanan Material ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Gudang Penyimpanan Material tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

11. Gudang Penyimpanan Material sebaiknya tidak diletakkan didalam lokasi pekerjaan kecuali dalam keadaan memaksa dan sulit mencari lokasi lain.

Pasal 6 : Barak Pekerja

1. Kontraktor Pelaksana harus membuat Barak Pekerja untuk keperluan pekerja yang menginap dilokasi pekerjaan.

2. Barak Pekerja harus sanggup menampung semua pekerja yang menginap dilokasi pekerjaan atau minimal berukuran 50 m2.

3. Pada Barak Pekerja harus disediakan juga dapur untuk keperluan kosumsi sehari-hari para pekerja.

4. Barak Pekerja tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama.

5. Lantai Barak Pekerja minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton.

6. Jika Barak Pekerja harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Gudang Penyimpanan Material dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.

7. Dinding Barak Pekerja minimal papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm.

8. Atap Barak Pekerja dari bahan seng BJLS 0,20 mm.


10. Posisi dan letak Barak Pekerja ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi.

11. Barak Pekerja tidak boleh diletakkan didalam lokasi pekerjaan.

Pasal 7 : Instalasi Air Bersih dan Instalasi Listrik Sementara

SPESIFIKASI TEKNIS


9

1. Kontraktor Pelaksana atas biaya sendiri harus menyediakan Instalasi air bersih dan Instalasi listrik sementara selama berlangsungnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk keperluan operasional dan keperluan pekerjaan-pekerjaan konstruksi.

Pasal 8 : Penjaga Keamanan Lokasi Pekerjaan

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tempat/pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan beserta minimal 2 orang penjaga keamanan yang bekerja selama 24 jam.

2. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan bentuk dan dimensinya ditentukan oleh Kontraktor Pelaksana.

3. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan tidak boleh berada di dalam

lokasi pekerjaan.

BAB IVPEKERJAAN AWAL

Pasal 1 : Pembersihan Lapangan

1. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi pekerjaan dari segala sesuatu yang dapat menggangu pelaksanaan pekerjaan seperti hasil bongkaran bangunan lama, pepohonan, semak belukar, dan tanah humus.

2. Yang dimaksud dengan Muka Tanah Dasar pada Gambar Bestek adalah muka tanah yang telah bersih dari pepohonan, semak belukar, dan lapisan tanah humus.

3. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengupasan tanah humus tidak boleh dipakai sebagai material timbunan atau diolah kembali untuk dipakai sebagai material bangunan.

4. Material yang dihasilkan dari bongkaran bangunan lama dan pengupasan lapisan humus harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan dibuang sejauh mungkin dari lokasi pekerjaan atau ketempat yang tidak menggangu lingkungan hidup.

Pasal 3 : Penentuan Letak Bangunan ( Setting Out )1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan Seetting Out atau pengukuran kembali akan

kebenaran posisi bangunan yang akan dibangun seperti yang telah ada dalam Lay Out bangunan pada Gambar Bestek.

2. Hasil pekerjaan Seetting Out tidak boleh berbeda dengan Lay Out bangunan yang ada dalam Gambar Bestek kecuali ditentukan lain oleh Perencana.

3. Perubahan-perubahan posisi bangunan karena alasan keterbatasan lahan atau berubahanya kondisi existing lahan harus disetujui oleh Perencana dan Owner.

4. Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar hasil pekerjaan Seeting Out dan disetujui oleh Perencana dan Konsultan Supervisi.

Pasal 4 : Pemasangan Bouwplank

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pemasangan Bouwplank sebagai acuan tetap pada semua bangunan yang akan dikerjakan termasuk septictank dan bangunan pelengkap lainnya.

2. Jarak pemasangan bouwplank dari bangunan yang akan dibangun minimal 1 m dan maksimal 2 m.

3. Bouwplank harus mempunyai posisi dan elevasi yang tetap terhadap bangunan yang akan dibangun dan tidak boleh berubah posisi dan elevasinya sebelum struktur bangunan yang paling rendah seperti pondasi dan sloof selesai dikerjakan.

4. Posisi penempatan bouwplank harus sesuai dengan hasil pekerjaan Seeting Out.

5. Hasil pekerjaan pemasangan bouwplank harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

SPESIFIKASI TEKNIS


10

BAB VPEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN

Pasal 1 : Galian Pondasi

1. Sebelum dilakukan pekerjaan galian pondasi Kontraktor Pelaksana harus memastikan lokasi disekitar pengalian bersih dari pepohonan, semak belukar, dan tanah humus.

2. Posisi galian pondasi harus tepat benar dengan posisi perletakan tapak pondasi dan ini harus dibuktikan dengan pekerjaan pengukuran posisi perletakan pondasi dengan alat Theodolit atau cara manual dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

3. Pekerjaan galian pondasi tidak boleh merusak struktur tanah disekitar galian pondasi.

4. Bentuk galian dan kedalaman galian pondasi sesuai dengan Gambar Bestek.

5. Pengalian pondasi harus mempunyai lebar yang cukup untuk membangun maupun memindahkan rangka/beskiting yang diperlukan dan juga untuk mengadakan pembersihan.

6. Perubahan-perubahan dari gambar Bestek yang diperlukan untuk kemudahan pekerjaan pengalian pondasi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

7. Kesalahan pengalian sehingga kedalaman galian melebihi dari kedalaman yang diperlukan, maka kelebihi kedalaman tersebut harus diurug kembali dengan biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana.

8. Dasar galian yang telah selesai digali harus dipadatkan kembali dengan alat pemadat sehingga mencapai kepadatan yang cukup.

9. Jika pada saat pengalian ditemukan akar-akar tumbuhan lama atau puing-puing bangunan lama maka akar dan puing tersebut harus diangkat serta diurug kembali denga pasir urug hingga mencapai elevasi kedalaman yang diperlukan.

10. Hasil galian pondasi yang akan dipakai kembali untuk urugan pondasi harus ditempatkan dengan jarak tertentu sehingga tidak masuk kembali kedalam lubang galian dan tidak menggangu pekerjaan konstruksi pondasi.

11. Dimensi, ukuran, dan kedalaman galian harus tetap dan tidak berubah sebelum pekerjaan konstruksi pondasi selesai dikerjakan.

12. Kontraktor Pelaksana harus membuat dinding penahan tanah sementara jika tanah disekitar galian adalah tanah agresif, labil, dan mudah runtuh sehingga membahayakan pekerjaan pengalian.

13. Pengalian dengan alat berat dibenarkan selama tidak merusak struktur tanah disekitar galian.

14. Hasil pekerjaan galian pondasi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 2 : Urugan Galian Pondasi

1. Urugan pondasi dikerjakan setelah pekerjaan konstruksi pondasi selesai dikerjakan.

2. Untuk urugan pondasi dapat digunakan tanah hasil galian pondasi atau material lain yang disetujui oleh Konsultan supervisi.

3. Tanah urugan pondasi harus dipadatkan dengan alat pemadat Stemper atau alat lain yang disetujui oleh Konsultan supervisi

4. Pemadatan dilakukan lapis berlapis dengan ketebalan minimal setiap lapisanya adalah 30 cm.

5. Hasil pekerjaan urugan pondasi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 3 : Galian Bangunan Bawah Tanah

SPESIFIKASI TEKNIS


11

1. Yang dimaksud dengan bangunan bawah tanah adalah Septictank, Resapan dan bangunan pelengkap lainnya.

2. Bentuk dan kedalaman galian harus sesuai dengan Gambar Bestek.

3. Hasil pekerjaan galian harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 4 : Galian Pipa Dan Instalasi Listrik 1. Yang dimaksud dengan galian pipa adalah semua pekerjaan yang berhubungan

dengan Instalasi Air Kotor, Instalasi Air Bersih, dan Instalasi Limbah Kimia.

2. Bentuk dan kedalaman galian harus sesuai dengan Gambar Bestek.

3. Kedalaman galian pipa minimal 40 cm dari muka tanah dasar kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek.

4. Galian pipa tidak boleh menggangu struktur dan konstruksi bangunan lain yang ada disekitarnya.

Pasal 5 : Timbunan Tanah

1. Sebelum dilakukan pekerjaan timbunan Kontraktor Pelaksana harus memastikan lokasi disekitar pengalian bersih dari pepohonan, semak belukar, dan tanah humus.

2. Material timbunan adalah tanah gunung yang gembur tidak berbungkah-bungkah, bukan tanah liat, bukan tanah sawah, bukan hasil bongkaran bangunan lama, dan bukan pasir laut.

3. Material timbunan adalah tanah yang mudah dipadatkan.

4. Untuk penimbunan dalam bangunan tidak boleh dilakukan dengan alat berat.

5. Timbunan harus dipadatkan dengan alat Stemper atau alat lain yang disetujui oleh Konsultan supervisi lapis berlapis dengan ketebalan tiap lapis minimal 30 cm.

6. Kepadatan timbunan pada lapisan terbawah harus mencapai 95% dari standar proctor laboratorium pada kadar air optimum dengan pemeriksaan kepadatan standar.

7. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 6 : Pasir Urug

1. Pasir Urug hanya dipergunakan untuk urugan dan timbunan serta alas pekerjaan Lantai Kerja Beton (Line Concrete).

2. Pasir Urug tidak untuk digunakan pada pekerjaan beton struktural dan beton non struktural.

3. Pasir Urug terdiri dari butiran-butiran yang keras dan bersifat kekal.

4. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 10 % dari berat keringnya.

BAB VIPEKERJAAN PONDASI

Pasal 1 : Batu Gunung

1. Batu gunung yang dipergunakan adalah dari kualitas baik dari jenis yang keras (batu granit), tidak berlubang dan forius.

2. Batu gunung tidak boleh mengandung atau menempel tanah dan ukuran minimal 25 cm sedangkan ukuran maksimal 30 cm.

SPESIFIKASI TEKNIS


12

3. Untuk pekerjaan batu kosong (aanstamping) dipakai ukuran minimal 10 cm sedangkan ukuran maksimal 15 cm.

Pasal 2 : Pondasi Batu Gunung

1. Sebelum pasangan batu gunung dikerjakan Kontraktor Pelaksana harus memastikan galian pondasi sudah selesai 100%.

2. Pada lapisan paling dasar diberi lapisan pasir urug setebal minimal 5 cm atau sesuai dengan Gambar Bestek. Lapisan pasir urug harus dipadatkan dengan kepadatan yang cukup.

3. Diatas lapisan pasir urug diberi pasangan batu kosong (aanstamping) dengan ketebalan minimal 10 cm atau sesuai dengan Gambar Bestek.

4. Pasangan batu gunung diprofilkan atau dipasang diatas pasangan batu kosong dengan campuran perekat 1 Pc : 4 Ps. Setiap permukaan batu gunung harus benar-benar merekat satu dengan yang lain oleh perekat dari campuran semen dan pasir.

5. Bentuk dan ukuran pasangan batu gunung harus sesuai dengan Gambar Bestek.

6. Permukaan hasil pekerjaan pasangan batu gunung harus benar-benar rata dan hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan waterpassing.

7. Dalam pasangan batu gunung harus ditanam angkur-angkur besi dengan diameter minimal 12 mm untuk keperluan penjangkaran ke sloof-sloof bangunan kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek.

8. Hasil pekerjaan pasangan batu gunung harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 3 : Pondasi Tapak Beton Bertulang

1. Sebelum pondasi tapak dikerjakan Kontraktor Pelaksana harus memastikan galian pondasi sudah selesai 100%.

2. Kontraktor harus membuang semua air tanah yang ada dalam galian pondasi sebelum memulai pekerjaan pondasi tapak.

3. Pekerjaan pengecoran pondasi tapak tidak boleh dikerjakan dalam kondisi galian pondasi tergenang air.

4. Pada bagian paling dasar pondasi dilapisi dengan pasir urug dengan ketebalan minimal 5 cm atau sesuai dengan Gambar Bestek. Lapisan pasir urug harus dipadatkan dengan kepadatan yang cukup.

5. Diatas lapisan pasir urug dikerjakan pekerjaan lantai kerja (line concrete) dengan ketebalan minimal 5 cm dari campuran 1 Pc : 3 Ps : 6 Kr. Pekerjaan lantai kerja tidak boleh dilakukan dalam kondisi galian pondasi tergenang air.

6. Perakitan tulangan pondasi tapak dilakukan langsung diatas lantai kerja atau dapat juga dilakukan di bengkel kerja Kontraktor pelaksana. Jumlah dan diameter tulangan pondasi tapak sesuai dengan Gambar Bestek.

7. Bentuk dan dimensi pondasi tapak sesuai dengan Gambar Bestek.

8. Hasil pekerjaan pondasi tapak harus benar-benar tegak lurus dalam arah horizontal dan tegak lurus arah vertikal hal ini dibuktikan dengan pekerjaan theodolit atau pengukuran manual.

9. Semua pondasi tapak beton bertulang dibuat dari beton dengan mutu K-225.

10. Hasil pekerjaan pondasi tapak beton bertulang harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

BAB VIIPEKERJAAN BETON

Pasal 1 : Pasir Beton

SPESIFIKASI TEKNIS


13

1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam.

2. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila lebih dari 5% maka pasir tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan.

3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton.

4. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari.

5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton.

6. Tidak mengandung zat alkali atau zat-za lain yang dapat merusak beton.

7. Pasir yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton.

8. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Pasir Beton dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada Spesifikasi Teknis ini.

Pasal 2 : Kerikil Beton

1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam serta bersifat kekal.

2. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dari berat kering, apabila lebih dari 1% maka kerikil tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan.

3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton.

4. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari.

5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton.

6. Tidak mengandung zat alkali atau zat-zat lain yang dapat merusak beton.

7. Kerikil yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton.

8. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Kerikil Beton dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada Spesifikasi Teknis ini.

Pasal 3 : Batu Pecah1. Hasil produksi mesin pemecah batu (Stone Cruser) bukan hasil pekerjaan manual

(manusia).2. Batu pecah berasal dari batuan kali.

3. Terdiri dari butiran yang keras dan bersifat kekal.

4. Tingkat ketahanan terhadap keausan butiran minimal 95%.

5. Jumlah butiran Lonjong dan Pipih minimal 5%.

6. Tidak boleh mengandung lumpur dan zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat alkali.

7. Ukuran butiran terkecil minimal 1 cm dan ukuran butiran terbesar maksimal 3 cm.

8. Batu pecah yang akan dipakai untuk material campuran beton harus melalui proses pemeriksaan di Laboratorium beton.

Pasal 4 : Semen Portland

1. Terdaftar dalam merk dagang.

SPESIFIKASI TEKNIS


14

2. Merk Semen Portland yang dipakai harus seragam untuk semua pekerjaan beton structural maupun beton non struktural.

3. Mempunyai butiran yang halus dan seragam.

4. Tidak berbungkah-bungkah/tidak keras.

5. Untuk pekerjaan beton dan komponen struktur yang berhubungan langsung dengan tanah dan air dipakai Semen Portland Type II.

6. Untuk pekerjaan beton dan komponen struktur yang tidak berhubungan dengan air dan tanah dipakai Semen Portland Type I.

7. Semua peraturan tentang pengunaan semen portland di Indonesia untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini.

Pasal 5 : Air

1. Secara visual air harus bersih dan bening, tidak berwarna dan tidak berasa.

1. Tidak mengandung minyak, asam alkali, garam dan zat organic yang dapat merusak beton.

2. Air setempat dari sumur dangkal atau sumur bor serta yang didatangkan dari tempat lain kelokasi pekerjaan harus mendapat persetujuan Konsultan Supervisi sebelum digunakan.

Pasal 6 : Zat Additive

1. Pemakaian zat additive pada campuran beton untuk segala alasan yang berhubungan kemudahan dalam pengerjaan beton atau Workability harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

2. Penggunaan zat additive dalam campuran beton harus melalui proses penelitian dan percobaan dilaboratorium beton dengan biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana.

3. Kontraktor Pelaksana harus menunjukan standar, aturan, dan syarat yang berlaku secara umum mengenai zat additive yang akan dipakai.

4. Kerusakan dan kegagalan struktur akibat penggunaan zat additive yang dapat dibuktikan secara teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

Pasal 7 : Tulangan Beton

1. Bebas dari karatan. Toleransi terhadap karatan pada baja tulangan ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

2. Baja tulangan diatas diameter 12 mm adalah Baja Ulir.

3. Baja tulangan dibawah diameter 12 mm adalah Baja Polos.

4. Baja tulangan sengkang/begel diameter 6 mm dan 8 mm adalah baja polos.

5. Semua baja tulangan mempunyai tegangan tarik/luluh baja minimal 3200 kg/cm2 atau 320 MPa.

6. Kebenaran akan tegangan tarik/luluh baja tulangan harus dibuktikan dengan percobaan pada Laboratorium Beton.

7. Baja tulangan mempunyai bentuk dan penampang yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai Gambar Bestek.

8. Baja tulangan harus disimpan sedemikian rupa sehingga terlindung dari hubungan langsung dengan tanah dan terlindung dari air hujan.

9. Semua peraturan tentang baja di Indonesia untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini.

SPESIFIKASI TEKNIS


15

Pasal 8 : Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain)

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton struktural dengan mutu K-175 sampai mutu K-225 Kontraktor Pelaksana harus membuat Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain).

2. Mutu beton untuk masing-masing komponen struktur adalah seperti berikut : 1. Kolom K-225.2. Kolom Praktis K-1753. Semua Balok K-225.4. Pondasi Tapak K-2255. Plat Atap K-225.

3. Job Mix Disain adalah hasil pekerjaan ahli beton pada Laboratorium Beton.

4. Laporan Job Mix Disain untuk masing-masing mutu beton minimal harus mencantumkan :a. Laporan hasil penelitian Pasir Beton.b. Laporan hasil penelitian kerikil beton.c. Laporan hasil penelitian batu pecah.d. Komposisi pasir beton.e. Komposisi batu pecah.f. Komposisi air beton.g. Komposisi zat additive jika digunakan.h. Nilai slump rencana.i. Nilai Faktor air semen.

5. Job Mix Disain yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum dilaksanakan.

Pasal 9 : Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula)

6. Berdasarkan Job Mix Disain Kontraktor Pelaksana membuat Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula) beton struktural dengan mutu K-175 sampai mutu K-225.

7. Job Mix Formula tidak boleh berbeda dengan Job Mix Disain terutama dari segi komposisi material beton.

8. Hasil perhitungan Job Mix Formula harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

4. Kontraktor Pelaksana harus membuat media standar berupa bak-bak dari kayu atau timba-timba plastik yang dipakai untuk mentakar komposisi material berdasarkan perhitungan Job Mix Formula.

5. Pentakaran komposisi material campuran beton dengan bak-bak standar dilokasi pekerjaan tidak boleh mengurangi dan berbeda dengan komposisi material beton yang ada dalam Job Mix disain.

6. Tidak tercapainya mutu beton seperti yang diinginkan karena kesalahan dalam perhitungan Job Mix Formula sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

Pasal 10 : Beton Ready Mix (Beton Siap Curah)

1. Penggunaan beton Ready Mix oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

2. Kontraktor Pelaksana tetap diwajibkan untuk menyerahkan Job Mix Disain kepada Konsultan Supervisi terhadap semua mutu beton structural yang menggunakan Beton Ready Mix.

3. Job Mix Disain harus disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum digunakan.

SPESIFIKASI TEKNIS


16

4. Kualitas beton yang dihasilkan oleh Batching Plant tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

Pasal 11 : Perakitan Tulangan

1. Perakitan tulangan balok, kolom, dan pondasi dapat dilakukan di bengkel kerja oleh Kontraktor Pelaksana atau langsung pada lokasi konstruksi.

2. Dimensi, model, bengkokan, dan panjang penyaluran tulangan harus sesuai dengan Gambar Bestek atau standar yang ada dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI).

3. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan gambar dan daftar bengkokan, dimensi, model, dan panjang penyaluran tulangan pada bengkel kerja untuk menghidari kesalahan dalam pekerjaan perakitan tulangan.

4. Tulangan balok, kolom, dan pondasi yang telah selesai dirakit jika tidak langsung dipasang harus diletakan ditempat yang terlindungi dari hujan dan tidak boleh besentuhan langsung dengan tanah.

5. Untuk tulangan plat lantai dan plat atap dirakit langsung diatas bekisting yang telebih dahulu telah selesai dikerjakan.

6. Pada tulangan kolom, balok, pondasi tapak, plat atap, dan plat lantai harus diberi balok-balok beton tahu dengan tebal yang disesuaikan dengan tebal selimut beton.

7. Beton tahu harus ditempatkan pada semua sisi tulangan yang bersentuhan dengan bekisting. Jarak pemasangan beton tahu minimal 30 cm dan maksimal 60 cm untuk balok dan kolom, sedangkan untuk plat lantai dan plat atap setiap 1 m2 harus ada minimal 4 buah beton tahu. Mutu beton beton tahu minimal sama dengan mutu beton konstruksi penempatan.

8. Untuk tulangan plat lantai dan plat atap harus diberi support atau penyanga untuk keperluan menjaga kestabilan jaring tulangan dari besi tulangan dengan diameter yang lebih besar dari diameter tulangan plat. Setiap 1 m2 plat harus ada minimal 4 buah support atau penyangga.

9. Semua tulangan utama balok dan kolom harus terikat dengan baik oleh sengkang dengan alat ikat kawat beton.

10. Jaring tulangan plat harus terikat dengan baik satu dengan yang lain dengan alat ikat kawat beton.

11. Tulangan yang telah selesai dirakit tidak boleh dibiarkan terlalu lama dalam bekisting.

Pasal 12 : Acuan / Bekisting

1. Bahan utama bekisting adalah multiplek 9 mm yang diperkuat oleh balok-balok kayu penyangga dari kayu kelas kuat III.

2. Kontraktor pelaksana harus mengajukan gambar-gambar rencana pelaksanaan untuk bekisting balok, kolom, plat lantai, dan plat atap serta konstruksi lain yang dianggap perlu oleh Konsultan supervisi.

3. Penggunaan bekisting system bongkar pasang dari bahan besi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

4. Permukaan bekisting harus dilumuri atau dioleskan dengan cairan Residu atau cairan Ter supaya hasil campuran beton tidak menempel pada bekisting waktu akan dibuka sehingga dapat menghasilkan permukaan beton yang rapi.

5. Bentuk bekisting harus menghasilkan konstruksi akhir sesuai rencana.

6. Hasil pekerjaan bekisting harus diperiksa kembali kebenaran elevasi , kelurusannya terhadap arah vertikal oleh Kontraktor Pelaksana dengan alat Theodolit dan Waterpass. Pemeriksaan secara manual tidak dibenarkan.

SPESIFIKASI TEKNIS


17

7. Hasil pekerjaan bekisting harus disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran beton.

8. Bekisting yang telah dicor beton tidak boleh dibuka kurang dari 28 hari terhitung sejak waktu pengecoran kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi karena alasan penggunaan zat additive yang dapat mempercepat proses pengerasan beton.

9. Pekerjaan membuka bekisting tidak boleh merusak permukaan beton jika hal ini terjadi Kontraktor Pelaksana harus memperbaikinya.

Pasal 13 : Pengecoran Beton (Casting Concrete)

1. Sebelum memulai pekerjaan pengecoran Kontraktor Pelaksana harus memastikan Acuan/bekisting telah selesai 100% dan telah disetujui oleh Konsultan Supervisi.

2. Sedapat mungkin untuk melakukan sekali pengecoran untuk setiap bagian konstruksi sehingga dapat menghindari sambungan-sambungan beton.

3. Pengecoran dalam kondisi cuaca hujan tidak dibenarkan kecuali Kontraktor Pelaksana menjamin bahwa bekisting dan hasil pengecoran tidak berhubungan langsung dengan air hujan.

4. Pengecoran beton harus dilakukan dengan Concrete Mixer (molen) dan tidak diperbolehkan melakukan pengecoran dengan cara pengadukan manual kecuali untuk beton-beton dengan mutu dibawah K-175.

5. Urutan pemasukan material beton dimulai dengan kerikil beton, pasir beton, semen, air dan zat additive jika ada. Urutan ini bisa dirubah dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

6. Lama pengadukan material beton dalam Concrete Mixer minimal 1,5 menit kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

7. Hasil pengadukan beton dalam Concrete Mixer apabila diputusan oleh Konsultan Supervisi sudah cukup langsung dituang dalam wadah yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kontrator Pelaksana.

8. Beton segar hasil pengadukan molen dapat diangkut dengan kereta dorong oleh pekerja kelokasi bekisting untuk dituang.

9. Beton segar harus segera dituang kedalam bekisting dan tidak boleh dibiarkan lebih dari 10 menit berada dalam wadah kereta sorong atau bak tampungan beton. Penggunaan zat additive seperti Super Plasticizer juga tidak membolehkan beton segar terlalu lama dalam wadah tampungan kecuali disetujui oleh Konsultan Supervisi.

10. Untuk pengecoran pada daerah tinggi (lantai 2) dapat dipakai media angkut Lift .

11. Beton segar yang telah dituangkan harus dipadatkan dengan Concrete Vibrator sampai mencapai kepadatan optimum.

12. Tinggi jatuh penuangan beton untuk bekisting kolom minimal 1,5 meter.

13. Penuangan beton dalam balok, plat lantai, plat atap, dan kolom tidak boleh menciptakam sangkar kerikil atau penumpukan kerikil pada posisi tententu pada saat bekisting dibuka.

14. Jika terjadi sangkar kerikil Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki bagian itu dengan mempergunakan beton campuran zat kimia khusu untuk sambungan (joint) seperti Produk SIKA dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

15. Pengecoran beton tidak boleh dilakukan langsung diatas tanah Kontraktor Pelaksana harus membuat lantai kerja dari campuran 1 Sm : 3 Ps : 6 Kr sehingga air semen tidak meresap dalam tanah dan bentuk penampang beton sesuai dengan yang direncanakan.

SPESIFIKASI TEKNIS


18

16. Antara pengecoran pertama dengan pengecoran kedua untuk konstruksi yang sama tidak boleh lebih dari 1 hari.

17. Untuk pengecoran dengan Beton Ready Mix (beton curah) alat-alat untuk pengecoran seperti Mixer Dump Truck, Concrete Pump, Air Pump dan Concrete Vibrator harus tersedia dilapangan.

18. Hasil pekerjaan pengecoran dengan Ready Mix sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

Pasal 15 : Perawatan Beton ( Curing )

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap beton yang telah selesai dituang dalam bekisting.

2. Perawatan dapat berupa menutup permukaan beton dengan karung goni kemudian menyiram air secara rutin kepermukaan beton sampai beton berumur satu minggu. Penggunaan metode lain untuk perawatan beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 16 : Quality Kontrol

a. Slump Test

1. Pemeriksaan kekentalan beton (kosistensi) harus dilakukan setiap beton dituangkan dari Concrete Mixer atau minimal setiap 5 m3 pekerjaan beton pada setiap mutu beton.

2. Pemeriksaan kekentalan beton dilakukan dengan metode Slump Test dimana nilai

slump yang diperoleh harus sesuai dengan nilai slump rencana yang ada pada Job Mix Disain.

b. Benda Uji Beton

1. Kontraktor Pelaksana harus mengambil benda uji beton dalam bentuk kubus dan slinder standar. Ukuran kubus adalah 20 x 20 cm dan ukuran silinder tinggi 30 cm dan diameter 15 cm.

2. Benda uji beton harus diambil minimal 20 benda uji untuk setiap mutu beton yang

berbeda.

3. Benda uji beton harus dirawat dalam bak dan terendam dalam air sampai berumur 28 hari.

4. Pada benda uji beton harus dicantumkan mutu beton, nama benda uji dan tanggal pengambilan benda uji yang tidak mudah hilang dan luntur.

c. Kuat Tekan Beton

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pemeriksaan terhadap kuat tekan beton yang telah selesai mereka kerjakan.

2. Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium Beton dengan minimal 20

benda uji kubus atau silinder untuk setiap mutu beton.

3. Pemeriksaan kuat tekan beton pada Laboratorium Beton oleh Kontraktor Pelaksana harus didampingi oleh Konsultan Supervisi. Pemeriksaan kuat tekan beton tanpa didampingi oleh Konsultan Supervisi hasilnya dianggap tidak sah. Semua biaya untuk pemeriksaan kuat tekan beton ini harus di tanggung oleh Kontraktor Pelaksana termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi.

4. Hasil pemeriksaan kuat tekan beton harus menghasilkan kuat tekan beton karakteristik yang sesuai dengan yang direncanakan.

SPESIFIKASI TEKNIS


19

5. Kuat tekan beton yang kurang dari 95% dari kuat tekan beton rencana dianggap gagal dan beton yang telah selesai dikerjakan dilapangan harus dibongkar.

6. Kontraktor Pelaksana tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaan pengecoran beton jika hasil pemeriksaan kuat tekan beton menghasilkan kuat tekan yang berbeda dengan kuat tekan beton rencana.

7. Perencanaan ulang untuk Job Mix Disain harus dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk beton yang gagal dalam uji kuat tekan jika dalam pemeriksaan oleh Konsultan Supervisi bersama dengan Kontraktor Pelaksana kegagalan kuat tekan disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan campuran dan bukan karena kesalahan pada tahap pelaksanaan.

8. Pemeriksaan kuat tekan beton selain dengan uji tekan pada laboratorium beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

9. Laporan hasil pemeriksaan kuat tekan beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 17 : Sambungan Antar Beton

1. Penyambungan-penyambungan antara beton lama dengan beton baru sebaiknya dihindari pada konstruksi beton kecuali sambungan antar kolom tiap lantai.

2. Jika penyambungan terpasak dilakukan permukaan beton lama harus dibersihkan dan dikasarkan sebelum disambung dengan beton baru.

3. Penyambungan pada posisi tengah kolom dan tengah bentang balok tidak diperbolehkan.

5. Untuk sambungan pada balok dan plat lantai harus dilakukan pada posisi 80 cm dari tumpuan sedangkan untuk kolom harus disambung pada posisi tumpuan kedua (lantai 2).

6. Bentuk akhir dari konstruksi beton lama (plat lantai dan balok) harus dibuat sedemikian rupa sehingga ketika disambung beton baru akan menumpu pada beton lama.

7. Penyambungan pada kondisi beton lama yang sudah berumur lebih dari 3 hari harus dilakukan dengan Bonding Agent hal ini harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

8. Penggunaan zat-zat kimia untuk memperkuat sambungan harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

BAB VIIIPEKERJAAN LANTAI

Pasal 1 : Pasir Urug Bawah Lantai

1. Sebelum pekerjaan lantai dilakukan pekerjaan timbunan tanah dalam ruangan harus sudah selesai 100%.

2. Diatas timbunan tanah dilakukan pekerjaan lapisan pasir urug setebal minimal 15 cm kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek.

3. Pasir urug yang dipakai harus benar-benar mempunyai susunan butiran yang seragam.

4. Lapisan pasir urug harus dipadatkan sampai mencapai kepadatan yang diinginkan dengan alat Stemper atau alat pemadat mekanik lain. Tidak dibenarkan melakukan pemadatan secara manual.

5. Hasil pekerjaan lapisan pasir urug harus benar-benar rata dan elevasi hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing.

6. Untuk lantai 2 (dua) tidak diperlukan lagi pekerjaan lapisan pasir urug.

SPESIFIKASI TEKNIS


20

Pasal 2 : Beton Cor Bawah Lantai

1. Pekerjaan beton cor bawah lantai dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 6 Kr dilakukan diatas lapisan pasir urug dengan ketebalan minimal 7 cm.

2. Permukaan hasil pekerjaan beton cor bawah lantai harus benar-benar rata dan elevasi hal ini dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing.

Pasal 3 : Lantai Keramik Ruangan

1. Lantai keramik ruangan adalah dari material yang berkualitas baik dengan Ukuran 40 x 40 cm merk Nero Granito atau yang setara dengannya.

2. Keramik lantai mempunyai permukaan yang rata dengan bentuk yang benar-benar siku pada setiap sisi-sisinya.

3. Ukuran Keramik harus mengikuti ukuran yang ditentukan pada Gambar Pola Lantai yang ada dalam Gambar Bestek.

4. Kontraktor harus memperlihat contoh warna, corak, motif, dan ukuran granit untuk minimal dua merk yang berbeda kepada Perencana untuk disetujui.

5. Warna, corak dan motif keramik lantai ditentukan dalam Gambar Bestek atau oleh Perencana pada masa pelaksanaan konstruksi.

6. Motif keramik pada lantai teras, lantai selasar, dan lantai tangga adalah Unpolish (permukaan kasar). Ukuran berdasarkan ukuran pada Gambar pola lantai.

7. Pada Lantai tangga pada ujung-ujung tangga harus dipasang granit anti slip (stepnoshing).

8. Warna keramik lantai dapat diganti oleh Kontraktor Pelaksana dalam tahap pelaksanaan dengan alasan warna yang telah ditentukan dalam Gambar Bestek sulit didapatkan atau tidak dikeluarkan lagi oleh pabrik.

9. Warna keramik lantai harus seragam untuk setiap jenis warna yang sama.

10. Tebal keramik minimal 5 mm.

11. Keramik lantai dipasang diatas lapisan beton cor bawah lantai 1 Pc : 3 Ps : 6 Kr dengan memakai spesi semen setebal minimal 2,5 cm dari campuran 1 Pc : 2 Ps.

12. Pemasangan keramik lantai harus dimulai dari bagian tengah bidang lantai atau sesuai dengan pola lantai yang ada pada Gambar Bestek.

13. Potongan-potongan keramik yang terpasak dilakukan karena mengikuti pola lantai harus sama dimensinya sepanjang bidang lantai yang memerlukan potongan.

14. Celah-celah yang terbentuk antar keramik akibat pemasangan keramik dan sebagai tempat isian perekat antar keramik dalam bidang tebalnya adalah maksimal 2 mm.

15. Pemasangan lantai keramik harus memperhatikan elevasi lantai antar ruang dan harus mengikuti elevasi lantai pada Gambar Bestek.

16. Hasil pemasangan keramik lantai harus benar-benar rata, tidak bergelombang dan tidak melengkung keatas. Elevasi lantai keramik hasil pasangan harus diperiksa kedatarannya dengan waterpassing.

Pasal 4 : Keramik Lantai Km/Wc

1. Finishing lantai Km/Wc dengan bahan keramik 20 x 20 cm atau sesuai dengan Gambar Bestek.

2. Keramik yang dipakai adalah dari merk Roman atau merk lain yang setara dengannya.

SPESIFIKASI TEKNIS


21

3. Warna keramik lantai adalah Cream dan Corak keramik lantai adalah kulit jeruk atau unpolish kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek.


5. Kontraktor harus memperlihat contoh warna, corak, motif, dan ukuran keramik untuk minimal dua merk yang berbeda kepada Perencana untuk disetujui.

6. Keramik lantai dipasang diatas lapisan beton cor bawah lantai 1 Pc : 3 Ps : 6 Kr dengan memakai spesi semen setebal minimal 2,5 cm dari campuran 1 Pc : 2 Ps.

7. Pada lantai 2 keramik dipasang langsung diatas plat lantai dengan spesi semen campuran 1 Pc : Ps dan tebal minimal 2,5 cm.

8. Pemasangan Keramik lantai harus dimulai dari bagian tengah bidang lantai atau sesuai dengan pola lantai yang ada pada Gambar Bestek.

9. Potongan-potongan keramik yang terpasak dilakukan karena mengikuti pola lantai harus sama dimensinya sepanjang bidang lantai yang memerlukan potongan.

10. Celah-celah yang terbentuk antar keramik akibat pemasangan keramik dan sebagai tempat isian perekat antar keramik dalam bidang tebalnya adalah maksimal 2 mm.

11. Pemasangan keramik harus memperhatikan elevasi lantai antar ruang terutama pada hubungan lantai KM/WC dengan lantai ruang lain, sehingga air dari KM/WC tidak melimpah ke ruangan lain.

12. Elevasi lantai KM/WC harus lebih rendah dari lantai ruang lain dan sesuai dengan elevasi lantai pada Gambar Bestek.

13. Hasil pemasangan keramik lantai harus benar-benar rata, tidak bergelombang dan tidak melengkung keatas. Elevasi lantai keramik hasil masangan harus diperiksa kedatarannya dengan waterpassing.

BAB IXPEKERJAAN DINDING DAN PASANGAN

Pasal 1 : Batu Bata

1. Batu bata harus mempunyai dimensi dan ukuran yang standar sesuai Peraturan Bahan Bangunan yang berlaku.

2. Batu bata mempunyai dimensi seperti berikut : lebar 10 cm, panjang 20 cm, dan tebal 5 cm kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bahan Bangunan.

3. Batu bata adalah dari hasil pembakaran yang sempurna dari pabrik batu bata dimana kondisinya tidak rapuh dan tidak mudah hancur ketika diangkut dan diturunkan pada lokasi pekerjaan.

4. Batu bata bentuknya harus sempurna tidak melengkung dan permukaanya benar-benar rata untuk semua sisinya.

5. Batu bata mempunyai Kuat Tekan minimal 30 kg/cm2.

6. Perubahan-perubahan pada dimensi dan ukuran batu bata karena mengikuti dimensi dan ukuran yang berlaku pada daerah tertentu harus disetujui oleh Konsultan supervise.

7. Toleransi hanya diperbolehkan untuk dimensi dan bukan untuk kualitas.

Pasal 2 : Keramik Dinding KM/WC

1. Keramik dinding juga dipasang pada KM/WC atau sesuai dengan Gambar Bestek.

SPESIFIKASI TEKNIS


22

2. Ukuran Keramik dinding KM/WC adalah 20 x 25 cm kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek.

3. Permukaan keramik dinding untuk semua lokasi pemasangan adalah polish (halus/licin) kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek.

4. Warna keramik dinding untuk semua lokasi pemasangan adalah cream kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek .


6. Kontraktor harus memperlihat contoh warna, corak, dan ukuran keramik untuk minimal dua merk yang berbeda kepada Perencana untuk disetujui.

7. Keramik dipasang langsung pada dinding pasangan bata atau tembok yang belum diplaster atau dihaluskan permukaannya dengan perekat spesi beton 1 Pc : 2 Ps setebal minimal 1 cm.

8. Celah-celah antar keramik yang timbul akibat pemasangan dan untuk keperluan perekat dalam arah tebal minimal 2 mm.

9. Untuk pemasangan keramik pada bak air bersih sudut-sudut harus ditumpulkan dengan memakai bobon keramik dengan panjang sesuai dengan panjang keramik bak air.

10. Hasil pemasangan keramik harus benar-benar rata, tidak bergelombang dan tidak melengkung keatas. Kedataran pemasangan keramik harus diperiksa dengan pekerjaan waterpassing.

Pasal 3 : Pasangan Dinding Batu Bata ½ Bata Campuran 1 Pc : 2 Ps

1. Pasangan batu bata ½ bata campuran 1 Pc : 2 Ps dikerjakan hanya pada dinding-dinding yang langsung berhubungan dengan air seperti dinding KM/WC, bak air, dan pasangan bata yang tertanam dalam tanah.

2. Perekat atau spesi yang dipakai adalah dari campuran 1 Pc : 2 Ps dengan ketebalan maksimal 1,5 cm dan minimal 1 cm.

3. Batu bata harus disiram terlebih dahulu dengan air sebelum dipasang.

4. Batu bata harus dipasang dengan posisi lapis demi lapis saling bersilangan dan tidak satu garis sambungan.

5. Untuk dinding selain kamar mandi dan tempat whuduk tinggi pasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps minimal 40 cm.

6. Untuk dinding kamar mandi dan tempat whuduk tinggi pasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps minimal 150 cm.

7. Pasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps harus kedap air (trasram).

8. Pasangan batu bata tidak boleh melengkung dalam arah vertikal dan dalam arah horizontal.

9. Setiap tinggi 30 cm pemasangan bata harus disediakan benang-benang untuk ketepatan elevasi dan kedataran permukaan.

10. Hasil pemasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

Pasal 4 : Pasangan Dinding Batu Bata ½ Bata Campuran 1 Pc : 4 Ps

1. Pasangan batu bata ½ bata campuran 1 Pc : 4 Ps dikerjakan pada semua dinding kecuali dinding-dinding yang langsung berhubungan dengan air.

2. Perekat atau spesi yang dipakai adalah dari campuran 1 Pc : 4 Ps dengan ketebalan maksimal 1,5 cm dan minimal 1 cm.

SPESIFIKASI TEKNIS


23

3. Batu bata harus disiram terlebih dahulu dengan air sebelum dipasang.

4. Batu bata harus dipasang dengan posisi lapis demi lapis saling bersilangan dan tidak satu garis sambungan.

5. Pasangan batu bata tidak boleh melengkung dalam arah vertikal dan dalam arah horizontal.

6. Setiap tinggi 30 cm pemasangan bata harus disediakan benang-benang untuk ketepatan elevasi dan kedataran permukaan.

7. Hasil pemasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 4 Ps harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

Pasal 5 : Plesteran Campuran 1 Pc : 2 Ps

1. Sebelum dilakukan plesteran terlebih dahulu permukaan hasil pemasangan bata harus disiram dengan air dengan merata.

2. Plesteran dari campuran 1 Pc : 2 Ps .

3. Tebal plesteran dinding minimal 1,5 cm.

4. Plesteran campuran 1 Pc : 2 Ps dilakukan pada pasangan dinding bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps.

5. Plesteran harus menghasilkan permukaan yang rata untuk semua bidang dinding yang diplester.

6. Plesteran tidak boleh meninggalkan sambungan-sambungan antara plesteran lama dengan plesteran baru yang tidak rata.

7. Lama antara plesteran lama dengan plesteran baru tidak boleh lebih dari satu hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

8. Hasil pekerjaan plesteran harus benar-benar halus permukaannya sehingga ketika dilakukan pekerjaan cat dinding tidak menimbulkan bekas.

Pasal 6 : Plesteran Campuran 1 Pc : 4 Ps

1. Sebelum dilakukan plesteran terlebih dahulu permukaan hasil pemasangan bata harus disiram dengan air dengan merata.

2. Plesteran dari campuran 1 Pc : 4 Ps .

3. Tebal plesteran dinding minimal 1,5 cm.

4. Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps dilakukan pada pasangan dinding bata dengan campuran 1 Pc : 4 Ps.

5. Plesteran harus menghasilkan permukaan yang rata untuk semua bidang dinding yang diplester.

6. Plesteran tidak boleh meninggalkan sambungan-sambungan antara plesteran lama dengan plesteran baru yang tidak rata.

7. Lama antara plesteran lama dengan plesteran baru tidak boleh lebih dari satu hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

8. Hasil pekerjaan plesteran harus benar-benar halus permukaannya sehingga ketika dilakukan pekerjaan cat dinding tidak menimbulkan bekas.

8. Hasil pekerjaan plesteran harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

BAB XPEKERJAAN KOZEN KAYU

SPESIFIKASI TEKNIS


24

Pasal 1 : Deskripsi Sistem

a. Umum

Pekerjaan jendela Kayu untuk eksterior dan interior termasuk pekerjaan yang berkaitan, sperti : angkur yang ditanam, struktur penguat dan komponen pelengkap yang lainnya.

b. Kriteria Perencanaan

1. Faktor KeamananKecuali disebutkan lain, bagian-bagian aluminium termasuk ketahan kaca, memenuhi faktor keamanan tidak kurang dari 1,5 x maksimum tekanan angin yang disyaratkan.

2. ModifikasiDapat dimungkinkan tanpa merubah profil atau merubah penampilan, kekuatan atau tahan dari material dan harus tetap memenuhi kriteria perencanaan.

3. Pergerakan Karena TemperaturAkibat pemuaian dari material yang berhubungan tidak boleh menimbulkan suara maupun terjadi patahan atau sambungan yang terbuka, kaca pecah, sealant yang tidak merekat, dan hal-hal lain. Sambungan kedap air harus mampu menampung pergerakan ini.

Pasal 7 : Pelapisan Perwarnaan Kayu

Sistem Pelapisan

1. Anodise yang dilengkapi dengan lapisan resin transparan (glossy).

1.1. Warna (glossy) : Bronze (YB-1C), Black (YK-1C), silver (YS-1C) atau sesuai catalog warna dari YKK alumico Indonesia.

1.2. Warna (Non Glossy) : Bronze (YB-1n), Balck (YK-1N), Silver (YS-1N) atau sesuai catalog warna dari YKK Alumico Indonesia.

Sifat-sifat teknis :

a. Lapiasan Anodic Oxide Film : 10 μmb. Lapisan Resin Film : 12 μmc. Tahan alkali (1% Na OH) tidak terjadi perubahan setelah 96 jam.d. Tahan Asam (5% H2SO4) tidak terjadi perubahan setelah 96 jam.e. Tahan Karat (40g / 1 NaCl, 026 g / 1 CnC12 PH3), tidak terjadi perubahab

setelah 96 jam.f. Tahan air panas (100 C), tidak terjadi perubahan setelah 5 jam.g. Terhadap Air Semen (PC), tidak terjadi perubahan setelah 96 jam.

2. Anodisasi tanpa lapisan resin transparan (DOF).

Warna : Bronze (YB-1), Black (YK-1), silver (YS-1) atau sesuai katalog warna dari YKK alumico Indonesia.

Sifat-sifat teknis :

a. Lapiasan Anodic Oxide Film : minimum 18 μmb. Tahan alkali (1% Na OH) tidak terjadi perubahan setelah 48 jam.d. Tahan Asam (5% H2SO4) tidak terjadi perubahan setelah 48 jam.e. Tahan Karat (40 g / 1 NaCl, 026 g / 1 CnC12 PH3), tidak terjadi perubahab

setelah 48 jam.f. Tahan air panas (100 C), tidak terjadi perubahan setelah 5 jam.g. Terhadap Air Semen (PC), tidak terjadi perubahan setelah 5 jam.h. Terhadap air semen (PC), tidak terjadi perubahan setelah 24 jam.

SPESIFIKASI TEKNIS


25

Pasal 11 : Pengiriman dan Penyimpanan Di Site

1. Pengiriman barang-barang harus hati-hati dan tidak boleh terjadi kerusakan.

2. Setiap unit pintu, jendela maupun curtain wall yang dikirim ke lapangan harus ada tanda / bukti sudah diperiksa kwalitasnya oleh QC pabrik.

3. Material yang disimpan di lapangan (site) harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerusakan / cacat.

BAB XIPEKERJAAN KUDA-KUDA RANGKA ATAP

Pasal 1 : Rangka Baja Ringan

1. Material utama rangka atap yang digunakan pada bangunan ini dari konstruksi rangka kuda-kuda Baja Ringan (light steel).

2. Rangka Baja ringan yang digunakan adalah dengan ketebalan tidak kurang dari 3 mm dan mempunyai jaminan/refrensi dari Pabrik Pembuat.

3. Rangka Baja ringan yang didatangkan kelokasi pekerjaan tidak boleh dalam keadaan cacat dan rusak.

Pasal 2 : Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan

1. Pemasangan rangka atap baja ringan dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dengan tingkat kerapian yang tinggi .

2. Sambungan untuk rangka-rangka tersebut memakai baut dengan spesifikasi dan petunjuk pemasangan yang ada pada standart yang dikeluarkan oleh pabrik.

3. Jarak pemasangan antara kuda-kuda baja ringan antara 1 s/d 1,50 meter atau disesuaikan dengan spesifikai pabrik.

4. Jarak pemasangan gording baja ringan disesuaikan dengan alur lekukan penutup atap seng yang digunakan.

5. Hasil pemasangan rangka atap baja ringan harus lurus dan rapi dan tidak bergelombang.

BAB XIIPEKERJAAN PENUTUP ATAP

Pasal 1 : Penutup Atap

1. Material utama penutup atap yang digunakan pada bangunan ini dari seng Primadex type Long Span tebal 3,5 mm atau setara.

2. Rangka untuk rabung/bubungan atap digunakan rabung seng Primadex tebal 4 mm atau setara.

3. Bahan atap disimpan dalam keadaan tetap kering, tidak berhubungan dengan tanah, apabila diletakkan pada daerah yang terbuka/tidak tertutup, maka akan mengakibatkan terjadinya flat-flat/water stain (cacat air).

4. Perlu diperhatikan bahwa bekas potongan atap, paku, dan kotoran lain harus dibersihkan dari atap dan talang selama pekerjaan berlangsung dan pada akhir pekerjaan setiap harinya. Korosi dan kemungkinan kerusakan pada lapisan galvalume/seng dapat terjadi ketika besi atau bahan dasar tembaga dibiarkan tinggal dan tetap berhubungan dengan galvalume pada keadaan lembab.

Pasal 2 : Pemasangan Penutup Atap

SPESIFIKASI TEKNIS


26

1. Pemasangan dan Perletakan atap yang pertama harus dipasang berlawanan arah angin. Maksud dari berlawanan arah angin adalah tepi ujung yang mempunyai kaki atap harus dipasang berlawanan arah angin, kemudian baru ditimpa dengan atap yang tepi ujung yang tanpa kaki atap dan seterusnya diikuti oleh lembaran-lembaran yang berikutnya.

2. Pemasangan paku seng maupun skrup-skrup pada atap harus selalu pada puncak gelombang dan dikunci hingga puncak gelombang tersebut tidak dapat bergerak.

3. Sewaktu pemasangan dianjurkan agar tukang yang sedang bekerja harus beralaskan papan yang dibuat seperti tangga diletakkan diatas gording untuk menghindari atap diinjak langsung yang dapat mengakibatkan atap tersebut rusak.

4. Bubungan ditutup dengan bahan rabung seng Primadex. Tindisan antara satu lebaran bubungan dengan lembaran bubungan lainnya harus sesuai dengan persyaratan pabrik.

5. Pemasangan harus rapi dan memenuhi syarat-syarat sehingga tidak mengakibatkan kebocoran.

BAB XIIIPEKERJAAN PLAFOND

Pasal 1 : Gypsum Board

1. Material utama plafond adalah Gypsum Board ukuran standard 1200 mm x 2400 mm, tebal 9 mm dengan warna dasar putih.

2. Gypsum Board adalah hasil produksi pabrik dengan kualitas terbaik dan harus mempunyai Merk Dagang.

3. Gypsum board yang didatangkan kelokasi pekerjaan tidak boleh dalam keadaan cacat dan rusak.

Pasal 2 : List Profil Gypsum

1. List profil gypsum adalah dari ukuran minimal 9,5/15 cm dengan warna dasar putih.

2. List profil gypsum adalah dari bahan yang sama dengan plafond gypsum board.

3. List profil gypsum yang didatangkan kelokasi pekerjaan tidak boleh dalam keadaan cacat atau rusak.

Pasal 3 : Rangka Plafond

1. Rangka plafond adalah material baja ringan (Furring) anti karat dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

2. Cara pemasangan rangka plafond sesuai dengan denah rangka plafond Gambar Bestek atau sesuai petunjuk Konsultan Supervisi.

3. Rangka plafond harus digantung pada konstruksi kuda-kuda atau pada plat lantai beton bertulang atau balok lantai dengan alat gantung besi diameter 8 mm yang dijangkarkan dengan baut atau sesuai dengan Gambar Bestek.

4. Setiap 2 m2 luas plafond harus dipasang minimal 4 pengantung plafond.

Pasal 4 : Pemasangan Plafond

1. Pemasangan Plafond Gypsum Board dilakukan langsung pada rangka baja ringan anti karat dengan alat sambung paku gypsum.

2 Celah-celah yang terjadi akibat pemasangan harus dirapikan dengan dempul Gypsum dan Stiker Gypsum untuk menghindari penampakan sambungan.

3. Pada sudut-sudut ruangan dipasang list profil gypsum ukuran 9,5/15 cm.

SPESIFIKASI TEKNIS


27

5. Cara pemasangan harus mengikuti denah rangka plafond yang ada dalam Gambar Bestek.

6. Hasil pemasangan plafond harus menghasilkan permukaan akhir yang rata dan tidak melendut.

7. Plafond yang telah selesai dipasang kalau terpasak dibongkar karena alasan tertentu tidak boleh dipotong sembarangan tetapi harus dibongkar perlembar standardnya pada posisi penjangkaranya pada rangka plafond dan hal ini harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

8. Harus ada koordinasi yang baik antara pekerjaan plafond dengan pekerjaan instalasi listrik, instalasi air bersih, dan instalasi air kotor sehingga plafond yang telah dipasang tidak dibongkar kembali.

BAB XIVPEKERJAAN CAT

Pasal 1 : Referensi

1. Seluruh Pekerjaan Cat harus sesuai dengan standard-standard sebagai berikut :

a. Petunjuk-petunjuk yang diajukan oleh pabrik pembuat.b. NI-3 1970c. NI-4

Pasal 2 : Persyaratan Material

1. Cat dasar dan cat akhir yang akan dipakai adalah buatan pabrik dari kualitas terbaik.

2. Cat harus dalam bungkus dan kemasan asli dimana tercantum merk dagang, spesifikasi, dan aturan pakai.

3. Cat yang dipakai adalah dari Merk Super Vinilex atau merk lain yang setara dengannya.

4. Kontraktor Pelaksana harus memperlihatkan contoh material cat minimal dari dua merk yang berbeda untuk disetujui oleh Perencana.

5. Jenis cat dan warna yang akan dipakai pada semua posisi bangunan kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek adalah seperti dalam table berikut ini :

Tabel. Penempatan dan warna cat.

Konstruksi Merek Cat Type Warna

Dinding Luar Super Vinilex

Cat Tembok Exterior

Grey Muda /disesuaikan

Dinding Dalam Super Vinilex

Cat Tembok Interior

Cream Muda /disesuaikan

Plafond Triplek Super Vinilex

Cat Tembok Interior

Putih/disesuaikan

Pasal 3 : Pelaksanaan

1. Kontraktor harus memastikan permukaan dinding bata dan permukaan beton harus benar-benar kering sebelum dilakukan pekerjaan pengecatan.

2. Semua pekerjaan pengecatan dilakukan dengan cara manual oleh tukang ahli.

3. Dinding dan permukaan beton harus didempul atau diplamur terlebih dahulu sebelum dilakukan pekerjaan cat dasar.

4. Dinding yang telah diplamur harus digosok sampai rapi dan rata permukaanya dengan kertas amplas.

SPESIFIKASI TEKNIS


28

5. Urutan pekerjaan cat adalah seperti berikut ini kecuali ditentukan lain dalam Bill of Quantity atau Konsultan Supervisi :

a. Cat Tembok Exterior : 1 Kali Plamur Tembok, 1 Kali Cat dasar, dan 2 Kali Cat warna.

b. Cat Tembok Interior : 1 Kali Plamur Tembok, 1 Kali Cat dasar, dan 2 Kali Cat warna.

c. Cat Plafond Interior : 1 Kali Dempul Gypsum, dan 2 Kali Cat warna.d. Cat Minyak : 1 Kali Dempul, dan 2 Kali Cat warna.

BAB XVPEKERJAAN LISTRIK

A. PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Pasal 1 : Umum

1. Persyaratan ini merupakan bagian dari pernyataan teknis ini. Apabila ada klausul lain dari persyaratan ini yang dituliskan kembali, berarti menuntut perhatian khusus pada klausul-klausul yang ada atau menghilangkan klausul-klausul tersebut atau bukan berarti menghilangkan klausul-klausul lainnya dari syarat-syarat umum.

2. Gambar-gambar dan spesifikasi perencanaan ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila ada sesuatau bagia pekerjaan atau bahan atau peralatan yang diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik dan hanya dinyatakan dalam salah satu gambar perencanaan atau spesifikasi perencanaan saja. Kontraktor Pelaksana harus tetap melaksanakannya sesuai dengan standard teknis yang berlaku.

Pasal 2 : Gambar-Gambar

1. Gambar-gambar perencana tidak dimaksudkan untuk menunjukkan semua accessories dan fixture secara terpirinci. Semua baguian diatas walaupun tidak digambarkan atau disebutkan secara spesifik harus disediakan dan dipasang oleh Kontraktor Pelaksana sehingga sistem dapat bekerja dengan baik.

2. Gambar-gambar instalasi menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan instalalasi. Sedang pemasangan harus dikerjakan denan memperhatikan kondisi dari proyek. Gambar-gambar Arsitektur dan struktur/Sipil harus dipakai sebagai referensi untuk Kontraktor Pelaksana dan detail ”finishing” dari proyek.

3. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana harus mengajukan gambar-gambar kerja dan detail (working drawing) yang harus diajukan kepada Konsultan Supervisi untuk mendapatkan persetujuan. Setiap shop drawing yang diajukan Kontraktor Pelaksana untuk disetujui Konsultan Supervisi dianggap bahwa Kontraktor Pelaksana telah mempelajari situasi dan telah berkonsultasi dengan pekerjaan instalasi lainnya.

4. Kontraktor Pelaksana harus membuat catatan-catatan yang cermat dari penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan, catatan-catatan tersebut harus dituangkan dalam satu set lengkap gambar (kalkir) dan lima set lengkap blue print sebagai gambar-gambar sesuai pelaksanaan (as built drawings). As built drawings harus diserahkan kepada Konsulatan Supervisi segera setelah pekerjaan selesai 100 %.

Pasal 3 : Koordinasi

1. Kontraktor Pelaksana pekerjaan instalasi dalam melaksanakan pekerjaan ini, harus bekerja sama dengan Kontraktor Pelaksana bidang atau disiplin lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

SPESIFIKASI TEKNIS


29

2. Koordinasi yang baik perlu diadakan untuk mencegah agar pekerjaan yang satu tidak menghalangi/menghambat pekerjaan lainnya.

Pasal 4 : Daftar Bahan Dan Contoh

1. Dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah Kontraktor Pelaksana menerima pemberitahuan meneruskan pekerjaan, kecuali apabila ditunjuk lain oleh Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana diharuskan menyerahkan daftar dari material-material yang akan digunakan. Daftar ini harus dibuat rangkap 4 (empat) yang didalamnya tercantum nama-nama dan alamat manufacture, katalog dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu oleh Konsulatan Supervisi . Persetujuan oleh Konsultan Supervisi akan diberikan atas dasar di atas.

2. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan contoh bahan-bahan yang akan dipasang kepada Konsultan Supervisi. Semua biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan pengembalian contoh-contoh ini adalah menjadi tanggungan Kontraktor Pelaksana .

3. Bahan-bahan yang digunakan adalah sesuai dengan yang dimaksud di dalam spesifikasi teknis ini dan harus dalam keadaan baru. Pekerjaan haruslah dilakukan oleh tenaga kerja yang ahli dibidangnya masing-masing.

4. Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk mengecek kembali atas segala ukuran/ kapasitas peralatan (equipment) yang akan dipasang. Apabila terdapat keragu-raguan, Kontraktor Pelaksana , harus segera menghubungi Konsultan Supervisi untuk berkonsultasi.

Pasal 5 : Commision Dan Testing

1. Kontraktor Pelaksana pekerjaan instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran-pengukuran yang dianggap perlu untuk memeriksa/mengetahui apakah seluruh instalasi yang dilaksanakan dapat berfungsi dengan baik dan telah memenuhi persyaratan persyaratan yang berlaku.

2. Semua tenaga, bahan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan testing tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor Pelaksana . Hal ini termasuk pula peralatan khusus yang diperlukan untuk testing dari sistem ini seperti yang dianjurkan oleh pabrik, juga harus disediakan oleh Kontraktor Pelaksana .

Pasal 6 : Peralatan yang disebut Dengan Merk Dan Penggantinya

1. Bahan-bahan, perlengkapan, peralatan, accessories dan lain-lain yang disebut dan dipersyaratkan dengan nama dan dipersyaratkan ini, maka Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan sesuai dengan peralatan/merk tersebut diatas.

2. Penggantian dapat dilakukan dengan persetujuan dan ketentuan-ketentuan dari Konsultan Supervisi.

Pasal 7 : Perlindungan Pemilik

1. Atas penggunaan bahan material, sistem dan lain-lain oleh Kontraktor, Pemilik dijamin dan dibebaskan dari segala claim ataupun tuntutan yuridis lainnya.

Pasal 8 : Contoh

1. Kontraktor harus menyerahkan contoh/brosur dari bahan-bahan/ material yang akan dipasang disini untuk dimintakan persetujuan Konsultan Supervisi. Semua biaya berkenaan dengan penyerahan dan pengambilan contoh-contoh ini menjadi tanggungan Kontraktor Pelaksana.

Pasal 9 : Pengetesan

1. Jika semua peralatan-peralatan yang sesuai dengan spesifikasi ini sudah dikirim dan dipasang dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan pengetesan dengan baik, Kontraktor harus melaksanakan pengujian secara keseluruhan dari peralatan-peralatan yang terpasang, dan jika sudah ditest dan temyata

SPESIFIKASI TEKNIS


30

memenuhi fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kontrak, maka seluruh unit lengkap dengan peralatannya dapat diserahkan kepada pemilik dengan dilampirkan berita acara test lapangan yang disetujui Konsultan Supervisi.

Pasal 10 : Masa Garansi dan Serah Terima Pekerjaan

1. Peralatan-peralatan instalasi harus digaransikan selama satu tahun terhitung dari penyerahan kedua.

2. Selama masa garansi, Kontraktor Pelaksana pekerjaan instalasi ini diwajibkan untuk mengatasi segala kerusakan- kerusakan dari pada instalasi yang dipasangnya tanpa ada biaya tambahan.

3. Selama masa garansi tersebut, Kontraktor Pelaksana pekerjaan instalasi ini masih harus menyediakan tenaga-tenaga yang diperlukan yang dapat dihubungi setiap saat.

4. Penyerahan pekerjaan pertama baru dapat diterima setelah dilengkapi dengan bukti-bukti hasil pemeriksaan atas instalasi, dengan pemyataan baik yang ditandatangani bersama oleh instalatur yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan Konsultan Supervisi lapangan serta dilampirkan sertifikat pengujian yang sudah disahkan oleh Badan Instansi yang berwenang.

5. Jika pada masa garansi tersebut, Kontraktor Pelaksana pekerjaan instalasi tidak melaksanakan atau tidak memenuhi teguran-teguran atas perbaikan, penggantian, kekurangan selama masa garansi, maka Konsultan Supervisi lapangan berhak menyerahkan pekerjaan perbaikan/kekurangan tersebut pada pihak lain atas biaya dari Kontraktor Pelaksana yang melaksanakan pekerjaan instalasi tersebut.

Pasal 11 : Laporan

a. Laporan Harian

Kontraktor Pelaksana wajib membuat "Laporan Harian" dan "Laporan Mingguan" yang memberikan gambaran dari kegiatan- kegiatan yang dilakukan di lapangan secara jelas. Laporan tersebut dibuat dalam rangka 3 (tiga) meliputi:

1. Kegiatan Fisik.2. Catalan dan perintah Konsultan Supervisi yang disampaikan baik secara

lisan maupun tertulis.3. Hal-hal yang menyangkut masalah :

- Material (masuk/ditolak)- Jumlah tenaga kerja- Keadaan cuaca- Pekerjaan tambah / kurang.

Berdasarkan laporan harian, dibuat laporan mingguan dimana laporan tersebut berisi ikhtisar dan catatan prestasi atas pekerjaan minggu lalu dan rencana pekerjaan minggu depan. Laporan ini harus ditandatangani oleh Manager Proyek dan diserahkan pada Konsultan Supervisi untuk diketahui/disetujui.

b. Laporan Pengetesan

Kontraktor harus menyerahkan kepada Konsultan Supervisi dalam rangkap 5 (lima) mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pengetesan kabel-kabel (meger dan pemberian tegangan).2. Hasil pengetesan peralatan-peralatan instalasi.3. Hasil pengukuran-pengukuran dan lain-lain.

Semua pengetesan dan atau pengukuran tersebut harus disaksikan oleh Konsultan Supervisi pekerjaan ini.

SPESIFIKASI TEKNIS


31

Pasal 12 : Penanggung Jawab Pelaksana

1. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan Kontraktor Pelaksana harus menempatkan seorang penanggung jawab pelaksanaan yang ahli dan berpengalaman dan harus selalu berada di lapangan/site, yang bertindak selaku wakil dari Kontraktor Pelaksana dan mempunyai kemampuan memberikan keputusan teknis, dan bertanggung jawab penuh dalam menerima segala instruksi-instmksi dari Konsultan Supervisi.

2. Penanggung jawab tersebut harus berada ditempat pekerjaan selama jam kerja dan pada saat diperlukan dalam pelaksanaan, atau pada pada saat yang dikehendaki ohh Konsultan Supervisi petunjuk.

Pasal 13 : Perubahan , Penambahan Dan Pengurangan Pekerjaan

1. Pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari gambar-gambar rencana yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Konsultan Supervisi.

2. Dalam merubah gambar rencana lersebut, Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan gambar perubahan yang dimaksud Konsultan Supervisi pengawas lapangan dalam rangkap lima untuk disetujui.

3. Pengaduan dan perubahan material, gambar rencana dan lain sebagainya, harus diajukan oleh Kontraktor Pelaksana kepada Konsultan Supervisi secara tertulis. Perubahan-perubahan material dan gambar rencana yang mengakibatkan pekerjaan tambah kurang harus disetujui secara tertulis oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 14 : Pembobokan, Pengelasan dan Pengeboran

1. Kontraktor Pelaksana tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang dilakukan dalam rangka pemasangan instalasi ini maupun pengembaliannya seperti keadaan semula adalah termasuk pekerjaan Kontraktor Pelaksana instalasi ini.

2. Pembobokan dan Pengeboran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Konsultan Supervisi.

Pasal 15 : Pekerjaan Listrik

1. Pekerjaan listrik yang termasuk pekerjaan instalasi ini adalah selumh sistem listrik secara lengkap, sehingga instalasi ini dapat bekerja dengan sempuma dan aman.

2. Pekerjaan tersebut harus dapat menjamin bahwa pada saat penyerahan pertama (serah terima pekerjaan pertama), instalasi pekerjaan tersebut sudah dapat dipergunakan pemilik.

Pasal 16 : Pemeriksaan Routines

1. Selama masa pemeliharaan, harus diselenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan routine.

2. Pekerjaan pemeliharaan dan pemeriksaan routine tersebut, harus dilaksanakan tidak kurang dari dua minggu sekali.

B. PERSYARATAN TEKNIK KHUSUS SISTEM ELEKTRIKAL

Pasal 1 : Umum1. Pekerjaan sistem elektrikal meliputi pengadaan semua bahan, peralatan dan

tenaga kerja, pemasangan , pengujian perbaikan selama masa pemeliharaan dan training bagi calon operator, sehingga seluruh sistem elektrikal dapat beroperasi dengan baik dan benar.

Pasal 2 : Lingkup Pekerjaan

SPESIFIKASI TEKNIS


32

a. Lingkup pekerjaan sistem elektrikal :

1. Pengadaan dan pemasangan dan penyambungan instalasi kabel utama dari panel distribusi menuju ke ruang panel disetiap lantai, lengkap dengan seluruh instalasinya termasuk armature, saklar dan stop kontak.

2. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan berbagai type dan ukuran kabel tegangan rendah sesuai dengan gambar rencana.

3. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan panel-panel tegangan rendah dan panel kapasitor sesuai dengan gambar rencana.

4. Pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak, meliputi:

a. Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis armatur lampu dan jenis lampu sesuai gambar rencana.

b. Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis stop kontak biasa, stop kontak daya dan stop kontak khusus.

c. Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis saklar, grid switch dan saklar tukar.

d. Pengadaan dan pemasangan berbagai cable ladder, cable tray dan cable trunking.

e. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan pipa instalasi pelindung kabel serta berbagai accessories lainnya seperti : box untuk saklar dan stop kontak, junction box, fleksibel conduit, bends/elbows, socket dan lain-lain.

f. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan kabel instalasi penerangan dan stop kontak.

5. Pekerjaan sistem penerangan luar (Outdoor Lighting)

a. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan luar lengkap dengan tiang, pondasi, armature dan accessories lainnya.

b. Pengadaan dan pemasangan lampu jalan lengkap dengan tiang, pondasi, armature dan accessories lainnya.

c. Pengadaan dan penerangan lampu facade lengkap dengan tiang armature dan accessories lainnya.

d. Pengadaan dan pemasangan instalasi penerangan luar lengkap dengan conduit, pelindung kabel dan accessories lainnya.

6. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan sistem pentanahan lengkap dengan box kontrol, elektroda pentanahan dan accessories lainnya.

7. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan sistem penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya.

8. Pengadaan, pemasangan pekerjaan lainnya yang menunjang sistem ini agar dapat beroperasi dengan baik (seperti pekerjaan bak kontrol, kabel rack, support equipment dan accessories lainnya.

Pasal 2 : Koordinasi

1. Adalah bukan tujuan spesifikasi ini atau gambar-gambar rencana untuk menggambarkan secara detail tentang semua masalah dari peralatan-peralatan, dan sambungan-sambungannya. Kontraktor Pelaksana harus melengkapi dan memasang selumh peralatan-peralatan bantu yang dibutuhkan.

2. Gambar-gambar rencana hanya menunjukkan secara umum tentang posisi dari peralatan-peralatan, pemipaan, ducting dan lain-lain. Kontraktor Pelaksana harus mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi bangunan tanpa tambahan-tambahan biaya.

SPESIFIKASI TEKNIS


33

3. Setiap pekerjaan yang disebut pada spesifikasi tapi tidak ditunjukkan pada gambar atau sebaliknya, harus dilengkapi dan dipasang.

Pasal 3 : Standar-Standar

Sebagai dasar perencanaan mengikuti standard dan peraturan yang berlaku :

a. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) edisi tahun 2000.

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik (PIL) dan tentang Syarat-syarat Penyambungan Listrik (SPL).

c. Standard Industri Indonesia (SII) dan Standard Nasional Indonesia (SNI).

d. Standard PLN dalam wilayah daerah setempat.

e. Keputusan Dirjen Cipta Karya DPU dan SNI tentang standard penerangan buatan.

f. Petunjuk pengajuan rencana instalasi dan pelengkapan bangunan.

g. Standard negara lain yang berlaku di Indonesia seperti : IEC, VDE, DIN, NEMA, JIS, NFPA, dan lain-lain.

Pasal 4 : Pekerjaan Terkait

Referensi bagi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan ini adalah :

a. Penerangan dan stop kontak

b. Sistem Pembumian

c. Daftar merk/produk material

Pasal 5 : Gambar-Gambar Kerja Dan Petunjuk Instalasi

a. Kontraktor Pelaksana harus mengirimkan, sebelum instalasi di pasang hal-hal sebagai berikut :

1. Gambar kerja (Shop Drawing) yang menunjukkan secara detail tentang pemasangan (instalasi) peralatan-peralatan serta hubungan-hubungannya dengan pekerjaan lain.

2. Gambar-gambar kerja yang menunjukkan posisi-posisi elevasi, pengkabelan serta detail-detail pemasangan peralatan pada posisinya atau pada mangannya.

3. Prosedur pemasangan yang disarankan oleh pabrik pembuat peralatan.

4. Brosur-brosur/katalog yang lengkap tentang ukuran-ukuran peralatan (mesin-mesin) berat, cara-cara pemasangan dan persyaratannya, serta wiring diagram dari peralatan-peralatan utama.

b. Kontraktor Pelaksana juga diharuskan membuat gambar kerja pada bagian-bagian tertentu yang dianggap perlu dan ditunjukkan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 5 : Gambar Instalasi Terpasang Dan Petunjuk Operasi

1. Kontraktor Pelaksana diharuskan membuat dan menyerahkan gambar- gambar instalasi terpasang (As Built Drawing) yang telah disetujui Konsultan Supervisi, kepada Pemberi tugas sebanyak 3 set yang terdiri dari 1 set transparant dan 2 set cetak biru. Bila pekerjaan telah selesai dan paling lambat 30 hari kalender setelah serah terima pertama.

SPESIFIKASI TEKNIS


34

2. Kontraktor Pelaksana juga harus menyerahkan 3 set buku yang berisi petunjuk operasi dan perawatan dari selumh instalasi, dan peralatan kepada Pemberi tugas paling lambat 30 hari kalender setelah serah terima pertama.

3. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab untuk mendidik operator yang ditunjuk Pemberi tugas, sampai yang bersangkutan terbukti sanggup menjalankan/ mengoperasikan seluruh sistem dengan baik.

Pasal 6 : Masa Pemeliharaan Dan Garansi

1. Setelah serah terima kedua Kontraktor Pelaksana/Supplier harus memberikan garansi terhadap peralatan-peralatan yang dipasang serta mengadakan service/pemeliharaan selama masa yang ditentukan yaitu:

a. Garansi selama 1 tahunb. Pemeliharaan selama 6 bulan.

2. Selama masa pemeliharaan Kontraktor Pelaksana diwajibkan :

a. Menyelesaikan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pekerjaan.b. Memelihara dan merawat peralatan yang dipasang secara berkala sesuai

dengan persyaratan pabrik.c. Melatih operator yang ditugaskan oleh Pemberi Tugas, sehingga petugas

tersebut mahir dalam menjalankan dan merawat peralatan-peralatan yang dipasang.

Pasal 7 : Pendidikan dan Latihan

1. Kepada tiga orang yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas tentang operasi dan perawatan lengkap dengan 3 copy operating/ maintenance dan repair manual, segala sesuatunya atas biaya Kontraktor Pelaksana.

Pasal 8 : Persyaratan Bahan dan Material

a. Umum

1. Semua material yang disupply dan dipasang oleh Kontraktor Pelaksana harus baru dan material tersebut harus cocok untuk dipasang di daerah tropis.

2. Material-material haruslah dari produk dengan kualitas baik dan dari produksi yang terbaru. Untuk material-material yang disebut dibawah ini, maka Pemilik harus menjamin bahwa barang tersebut adalah baik dan baru dengan jalan menunjukkan surat order pengiriman dari dealer/agen/pabrik.

a. Peralatan panel : switch, circuit breaker, meter dan kontaktor serta relay protection.

b. Peralatan lampu : Armature, bola lampu, ballast, dan kapasitor.

c. Peralatan instalasi : Stop kontak, saklar, junction box, dan lain-lain.

d. Kabel.

b. Daftar Material

1. Untuk semua material yang ditawarkan, maka Kontraktor Pelaksana wajib mengisi daftar material yang menyebutkan : merk, type, kelas lengkap dengan brosur/katalog yang dilampirkan pada waktu tender.

2. Tabel daftar material ini diutamakan untuk komponen-komponen yang berupa barang-barang produksi.

SPESIFIKASI TEKNIS


35

c. Penyebutan Merk / Produk Pabrik

1. Apabila pada spesifikasi teknis ini atau pada gambar disebutkan beberapa merk tertentu atau kelas mutu (quality performance) dari material atau komponen tertentu terutama untuk material-material Listrik utama, maka Kontraktor Pelaksana wajib melakukan didalam penawarannya material yang dalam taraf mutu/pabrik yang disebutkan itu.

2. Apabila nanti selama proyek berjalan terjadi, bahwa material yang disebutkan pada tabel material tidak dapat diadakan oleh Kontraktor Pelaksana, yang diakibatkan oleh sesuatu alasan yang kuat dan dapat diterima Pemilik, Direksi Lapangan dan Perencana, maka dapat dipikirkan penggantian merk/type dengan suatu sanksi tertentu kepada Kontraktor Pelaksana.

d. Daftar Merk/Produk Material

1. Panel TR : EGA, TSA, Simetri, Sier, Guna Era, Altrak.

2. -Kabel TR : Kabel indo, Kabel Metal, Supreme, IKI Sumindo.-Kabel TR-FRC : Radox, Kabel Metal Eicuflamex, Pyrotenax, Sumitomo,

Fuji, Nelson, Pirelli.

3. Capasitor Bank : Nokia, Merlin Gerin, ABB, Siemens, AEG, Lifasa.

4. Komponen Panel Tegangan Rendah :

a. ACB, MCCB, MCB : ABB, Siemens, Merlin Gerin, AEG, itsubishi.

b. Diazed Fuse : AEG, Siemens, ABB, Mitsubishi, MG.

c. Trafo Arus : AEG, Siemens, ABB, Mitsubishi, SEG, MG.

d. Peralatan Meter :- Volmeter : AEG, Siemens, ABB, Mitsubishi,

MG.- Ampermeter : AEG, Siemens, ABB, Mitsubishi,

MG.- CosQ-meter : AEG, Siemens, ABB, Mitsubishi,

MG.- Frekwensi Meter : AEG, Siemens, ABB, Mitsubishi,

MG.- Relay-relay pengaman : Telemecanique, Omron, Siemens,

AEG, SEG

e. Timer switch dilengkapi back-up power battery atau spring kapasitas min. 72 hours : Legrand, Siemens, Theben.

f. Surge arrester/Lightning Arrester : OBO Better-man, Dehn.

5. Komponen Lampu :

a. Tube lamp : Phillips, General Electric (GE), Osram, National.b. Capacitor : Phillips, Notocon, National, Siemens,

Bosch.c. Ballast Type Low Loss : Phillips, ATCO (Low Loss).d. Fitting : Phillips, BJB, Vosloh.E. Starter : Phillips, BJB, Vosloh.

6. Stop Kontak/Switch : MK,Clipsal, Legrand, ABB, Berker, National

7. Conduit Instalasi : EGA, Clipsal.

8. Armature Lampu TL : Phillips, Artolite, Spectra, Siemens, Lucolite.

9. Armature Lampu Down Light : Artolite, Lucolite, Siemens, Spectra.

10. Lampu Exit Battery : Menvier, PNE, Maxspid.

11. Lampu Emergency + Battery : Menvier, PNE, Maxspid.

12. Rak Kabel : Nobi, Dhemar, Three stars,

SPESIFIKASI TEKNIS


36

Interack, Metosu.

13. Grounding System : Cadweld, Poly Phase, Term oweld, Ex-Local dengan conductivity Cu > 99,9.

14. Fire Resistance kabe : Radox, Eicuflamex, Wilson, Fuji, Pirelli.

C. PANEL TEGANGAN RENDAH

Pasal 1 : Persyaratan Bahan Dan Material

1. Meliputi pengadaan bahan, peralatan, pemasangan, penyambungan, pengujian dan perbaikan selama masa pemeliharaan, ijin-ijin, tenaga teknisi dan tenaga ahli.

2. Dalam lingkup ini termasuk seluruh pekerjaan yang tertera di dalam gambar dan spesifikasi teknis ini maupun tambahan-tambahan lainnya.

Pasal 2 : Persyaratan Bahan Dan Material

1. Panel-panel daya dan penerangan lengkap dengan semua komponen yang harus ada seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Panel-panel yang dimaksud untuk beroperasi pada 220/380 V, 3 phase, 4 kawat, 50 Hz dan Solidly Grounded dan harus dibuat mengikuti standard IEC, VDE/DIN, BS, NEMA dan sebagainya.

2. Panel-panel yang disebut dibawah ini adalah tipe tertutup (Metal enclosed), free standing untuk pasangan dalam (indoor use) lengkap dengan semua komponen-komponen yang ada :a. Panel Gensetb. LVMDPc. LV-SDP

3. Panel-panel yang disebut dibawah ini adalah type tertutup (metal enclosed). Wall mounting untuk pasangan dalam (indoor use) lengkap dengan semua komponen-komponen yang ada :a. Panel-panel pencahayaan dan stop kontakb. Panel-panel daya plumbingc. Panel-panel daya air conditioningd. Panel-panel lain.

4. Panel-panel yang disebut dibawah ini adalah type tertutup (metal enclosed} untuk pasangan luar (Outdoor Use) lengkap dengan semua komponen-komponen yang ada :a. LP-OL (semua yang tercantum dalam gambar rencana).

5. Panel-panel lainnya yang tidak tertulis di dalam spesifikasi teknis ini, tetapi tercantum dalam mgambar rencana.

Pasal 3 : Karakteristik Panel

a. Tegangan kerja : 400 voltb. Tegangan uji : 3.000 voltc. Tegangan uji impulse : 20.000 voltd. Frekwensi : 50 Hz

Pasal 4 : Konstruksi Panel

1. Switchgear tegangan rendah harus dapat dioperasikan dengan aman oleh petugas, misalnya seperti pengoperasian sakelar daya (MCCB), pemutus tenaga

SPESIFIKASI TEKNIS


37

(CB), pemasangan kembali indikator-indikator, pengecekan tegangan, pengecekan gangguan dan sebagainya.

2. Switchgear tegangan rendah terdiri dari lemari-lemari yang digunakan untuk pemasangan peralatan-peralatan atau penyambungan-penyambungan. Setiap lemari hanya dapat dibuka bila semua peralatan bertegangan dalam lemari tersebut telah off /mati.

3. Peralatan yang merupakan bagian dari sistem pengamanan/ interiock harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin terjadi kecelakaan akibat kesalahan-kesalahan operasi yang dibuat oleh petugas.

4. Panel/kubikel dibuat dari pelat baja tebal tidak kurang dari 2,00 mm dan diberi penguat besi siku atau besi kanal dengan ukuran standard, sehingga dapat dipertukarkan dan diperluas dengan mudah dan masing-masing terpisah satu sama lain dengan alat pemisah.

5. Tiap kubikel terdiri dari bagian sebagai berikut :

a. Ruangan busbar disebelah atas dilengkapi dengan penutup yang dapat dilepaskan dengan baut setelah switchgear dimatikan.

b. Ruangan peralatan dilengkapi dengan pintu di sebelah muka, yang dihubungkan dengan sebuah handel pembuka peralatan sedemikian rupa, sehingga hanya dapat dibuka bila bagian dalam ruangan tersebut telah off/mati.

c. Letak engsel maupun handel dan kunci dari pintu harus disesuaikan ketinggiannya.

6. Finishing dari panel harus dilaksanakan sebagai berikut:

a. Semua mur dan baut harus tahan karat, dilapisi Cadmium

b. Semua bagian dari baja harus bersih dan sandlasted setelah pengelasan, kemudian secepatnya harus dilindungi terhadap karat dengan cara galvanisasi atau "Chromium Plating" atau dengan "Zinc Chromate Primer".

c. Pengecatan finish dilakukan dengan empat lapis cat oven wama abu-abu atau wama lain yang disetujui Direksi.

7. Circuit Breaker untuk penerangan boleh menggunakan Mini Circuit Breaker (MCB) dengan breaking capacity minimal 8 -10 KA simetris.

8. Circuit Breaker lainnya harus dari type Moulded Case Circuits Breaker (MCCB) atau No Fuse Breaker (NFB), sesuai dengan yang diberikan pada gambar rencana dengan breaking capacity seperti ditunjukkan dalam gambar rencana.

9. Circuit Breaker harus dari type automatic trip dengan kombinasi thermal dan instantaneous magnetic unit.Main CB dari setiap panel harus dilengkapi dengan shunt trip terminals dan kabel control harus tahan api.

10. Panel/Cubicle harus dilengkapi dengan Relay pengaman terhadap kesalahan hubungan ketanah (Earth/GroundFoult Relay), dan kelengkapan Relay pengaman lainnya (Over Current Relay, Over Voltage Relay dan lain-lain)seperti terdapat pada gambar.

11. Main busbars dalam panel harus dipasang horizontal dibagian bawah/atas dan mempunyai kemampuan hantar arus kontinu minimal sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari rating ampere frame main pemutus dayanya.

12. Busbars dari bahan tembaga mumi dengan minimum konduktivitas 99,99 .Busbars harus dicat sesuai code wama dalam PUIL 2000;a. Phasa : Merah, kuning, hitamb. Netral : Biruc. Ground : Hijau - Kuning.

SPESIFIKASI TEKNIS


38

13. Magnetic Contactor harus dapat bekerja tanpa getaran maupun dengan kumparan contactor harus sesuai untuk tegangan 220 Volt, 50 HZ dan tahan bekerja kontinu pada 10 tegangan lebih dan harus pula dapat menutup dengan sempuma pada 85 tegangan nominal. Magnetic Contactor harus dari Telemekanik dan yang setaraf.

14. Pemberian Tanda Pengenal

Tanda pengenal harus dipasang, yang menunjukkan hal-hal berikut:a. Fungsi peralatan dalam panelb. Posisi terbuka atau tertutupc. Arah putaran dari handel pengontrol dari switchd. Dan lain-lain.Tanda pengenal ini harus jelas dan tidak dapat hilang.

15. Pengujian

Pengujian ini perlu dilakukan bila pabrik tidak menunjukkan sertifikat pengujian yang diakui oleh PLN (LMK):a. Test kekuatan tegangan impulsb. Test kenaikan temperaturc. Test kekuatan hubung singkatd. Test untuk alat-alat pengamane. Pemeriksaan apakah peralatan sudah sesuai dengan yang dimaksudf. Pemeriksaan alat-alat interlock dan fungsi kerja handel-handelg. Pemeriksaan kekuatan mekanis dari handel dan alat interlockh. Pemeriksaan kontinuitas rangkaian.

D. KABEL DAYA TEGANGAN RENDAH

Pasal 1 : Umum

1. Kabel daya tegangan rendah yang dipakai adalah bermacam-macam ukuran dan type yang sesuai dengan gambar rencana (NYY,NYFGBY,FRC,NYM,NYA,06/1 KV) kabel daya tegangan rendah ini harus sesuai dengan standard SII atau SPLN.

Pasal 2 : Instalasi Dan Pemasangan Kabel

a. Bahan

1. Semua kabel yang dipergunakan untuk instalasi listrik harus memenuhi peraturan PUIL 2000/LMK. Semua kabel/kawat harus baru dan harus jelas ditandai dengan ukurannya, jenis kabelnya, nomor dan jenis pintalannya.

2. Semua kawat dengan panampang 6 mm2 keatas haruslah terbuat secara disiplin (stranded). Instalasi ini tidak boleh memakai kabel dengan penampang lebih kecil 2,5 mm2 kecuali untuk pemakaian remote control.

3. Kecuali dipersyaratkan lain, konduktor yang dipakai adalah dari type :

a. Untuk instalasi penerangan adalah NYM/NYA dengan conduit Hight Impact PCV.

b. Untuk kabel distribusi NYY, NYFGbY, FRC dan penerangan taman dengan menggunakan kabel NYFGbY.

c. Untuk kabel-kabel dari diesel genset menuju ke LVMDP menggunakan kabel jenis NYY.

d. Untuk kabel-kabel dari LVMDP menuju ke panel-panel hydrant, pressurization fan, menggunakan kabel jenis FRC.

e. Untuk FRC digunakan merk : Radox, Eicuflamex, Wilson, Fuji, Pirelli.Pyrotenax.

4. Semua kabel NYY yang ditanam didalam perkerasan (tembok, jalan, beton, ail)

SPESIFIKASI TEKNIS


39

harus berada di dalam conduit Galvanis yang disesuaikan dengan ukurannya.

b. "Splice" / Pencabangan

1. Tidak diperkenankan adanya "Splice" ataupun sambungan-sambungan baik dalam feeder maupun cabang-cabang, kecuali pada outlet atau kotak-kotak penghubung yang bisa dicapai (accessible).

2. Sambungan pada kabel circuit cabang harus dibuat secara mekanis dan harus teguh secara electric, dengan cara-cara "Solderless Connector". Jenis kabel tekanan, jenis compression atau soldered.

3. Dalam membuat "Splice" konector harus dihubungkan pada konductor-konduktor dengan baik, sehingga semua konductor tersambung, tidak ada kabel-kabel telanjang yang kelihatan dan tidak bisa lepas oleh getaran.

4. Semua sambungan kabel baik di dalam junction box, panel ataupun tempat lainnya harus mempergunakan connector yang terbuat dari tembaga yang diisolasi dengan porselen atau bakelite ataupun PVC, diametemya disesuaikan dengan diameter kabel.

c. Bahan Isolasi

1. Semua bahan isolasi untuk splice, connection dan lain-lain seperti karet, PVC, asbes, tape sintetis, resin, splice case, compostion dan lain-lain harus dari type yang disetujui, untuk penggunaan, lokasi voltage dan lain-lain tertentu itu harus dipasang memakai cara yang disetujui menurut anjuran perwakilan Pemerintah dan atau Manufacturer.

2. Semua penyambungan kabel harus dilakukan dalam kotak-kotak penyambung yang khusus untuk itu (misalnya junction box dan lain-lain). Kontraktor Pelaksana harus memberikan brosur-brosur mengenai cara- cara penyambungan yang dinyatakan oleh pabrik kepada Perencana.

3. Kabel-kabel harus disambung sesuai dengan wama-wama atau nama-namanya masing-masing, dan harus diadakan pengetesan tahanan isolasi sebelum dan sesudah penyambungan dilakukan. Hasil pengetesan harus tertulis dan disaksikan oleh Konsultan Supervisi.

4. Penyambungan kabel tembaga harus mempergunakan penyambungan-penyambungan tembaga yang dilapisi dengan timah putih dan kuat.

5. Penyambungan kabel yang berisolasi PVC harus diisolasi dengan pipa PVC / protolen yang khusus untuk listrik.

6. Bila kabel dipasang tegak lurus dipermukaan yang terbuka, maka harus dilindungi dengan pipa baja dengan tebal minimal 2,5 mm.

d. Saluran Penghantar dalam Bangunan

1. Untuk instalasi penerangan di daerah tanpa menggunakan ceiling gantung, saluran penghantar (conduit) ditanam dalam beton.

2. Untuk instalasi penerangan di daerah yang menggunakan ceiling gantung saluran penghantar (conduit) dipasang diatas kabel tray dan diletakkan di atas ceiling dengan tidak membebani ceiling.

3. Untuk instalasi saluran penghantar diuar bangunan, dipergunakan saluaran beton, kecuali untuk penerangan taman, dipergunakan pipa galvanized dengan diameter sesuai standansasi. Saluran beton dilengkapi dengan hand-hole untuk belokan-belokan.

4. Setiap saluran kabel dalam bangunan dipergunakan pipa conduit minimum 5/8" diametemya. Setiap pencabangan ataupun pengambilan keluar harus menggunakan junction box yang sesuai dan sambungan yang lebih dari satu

SPESIFIKASI TEKNIS


40

harus menggunakan terminal strip di dalam junction box.

5. Junction box yang terlihat dipakai junction box ex. Jerman Eropa, tutup blank plate stainless steel, type "star point".

6. Ujung pipa kabel yang masuk dalam panel dan junction box harus dilengkapi dengan "Socket/lock nut", sehingga pipa tidak mudah tercabut dari panel. Bila tidak ditentukan lain, maka setiap kabel yang berada pada ketinggian muka lantai sampai dengan 2 m harus dimasukkan dalam pipa PVC dan pipa harus diklem ke bangunan pada setiap jarak 50 cm.

e. Pemasangan Kabel dalam Tanah

1. Kabel tegangan rendah harus ditanam minimal sedalam 80 cm.

2. Kabel yang ditanam langsung dalam tanah harus dilindungi dengan batas merah, diberi pasir, ditanam min. sedalam 80 cm.

3. Untuk yang lewat jalan raya ditanam sedalam 100 cm dan dilapisi pipa Galvanized.

4. Kabel-kabel yang menyeberang jalur selokan, dilindungi dengan pipa galvanized atau pipa beton yang dilapisi dengan pipa PVC type AW, kabel harus berjarak tidak kurang dari 30 cm dari pipa gas, air dan lain-lain.

5. Galian untuk menempatkan kabel yang dipasang dalam tanah harus bersih dari bahan-bahan yang dapat merusak isolasi kabel, seperti : batu, abu, kotoran bahan kimia dan lain sebagainya. Alas galian (lubang) dilapisi dengan pasir setebal 10 cm, kemudian kabel diletakkan, diatasnya diberi bata dan akhimya ditutup dengan tanah urug.

6. Penyambungan kabel dalam tanah tidak diperkenankan secara langsung, harus mempergunakan peralatan khusus untuk penyambungan kabel dalam tanah.

7. Penanaman dan penyambungan kabel harus diberikan marking yang jelas pada jalur-jalur penanaman kabelnya. Agar memudahkan didalam pengoperasian, pengurutan kabel dan menghindari kecelakaan akibat tergali/tercangkul.

Pasal 3 : Pengujian Testing

1. Factory Test

a. Pengetesan Individuil

Pengetesan mi dilakukan pada setiap potong kabel dan terdiri dari pengetesan sebagai berikut:- Pengetesan ukuran tahanan hantaran- Pengetesan dielektrik- Pengukuran loss factor

b. Pengetesan Khusus

Pengetesan ini dilakukan terhadap sample dari kabel yang akan dipakai. Pengetesan tersebut terdiri dari test sebagai berikut:- Test tegangan impuls- Mekanikal test- Pengukuran loss factor pada bermacam-macam temperature- Pengetesan dielektrik- Pengetesan perambatan (Creep Test)

2. Site Test

1. Pengetesan setelah penanaman kabel. Setelah kabel ditanam, penyambungan-penyambungan dan pemasangan kotak akhir, maka dilakukan pengetesan dielektrik/insulation test.

SPESIFIKASI TEKNIS


41

2. Marking kabel untuk pemasangan kabel di dalam tanah harus jelas dan tidak dapat dihapus.

E. PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK

Pasal 1 : Lampu Dan Armaturenya

1. Lampu dan armaturenya harus sesuai dengan yang dimaksudkan, seperti yang dilukiskan dalam gambar-gambar elektrikal.

a. Semua armatur lampu harus mempunyai terminal pentanahan (grounding).

b. Semua lampu Fluorescent dan lampu gas discharge lainnya harus dikompensasi dengan "power factor correction capasitor" yang cukup kuat terhadap kenaikan temperatur dan beban mekanis dari diffuser itu sendiri.

c. Reflector terutama untuk ruangan office harus memakai bahan tertentu, sehingga diperoleh derajat pemantulan yang sangat tinggi.

d. Box tempat ballast, kapasitor, dudukan starter dan terminal block harus cukup besar dan dibuat sedemikian rupa sehingga panas yang ditimbulkan tidak mengganggu kelangsungan kerja dan umur teknis komponen lampu itu sendiri.

e. Ventilasi di dalam box harus dibuat dengan sempuma. Kabel-kabel dalam box harus diberikan saluran atau klem tersendiri, sehingga tidak menempel pada ballast atau kapasitor.

f. Box terbuat dari pelat baja tebal minimum 0,7 mm, dicat dasar tahan karat, kemudian di finish dengan cat akhir dengan oven wama putih.

g. Box terbuat dari glass - fibre reinforced polyster dengan brass insert harus tahan terhadap bahan kimia, maupun gas kimia serta cover dari clear polycarbonate harus tahan terhadap bahan kimia, maupun gas kimia.

h. Pelat sisi dari armatur lampu tipe Recessed Mounted atau Surface Mounted harus mempunyai ketebalan minimum 0,7 mm.

i. Ballast harus dari jenis "Low Loss Ballast" dan harus pula dipergunakan single lamp ballast (satu ballast untuk satu lampu fluorescent).

j. Untuk lampu TL yang di-dimmer, ballast harus dari jenis "High-Frequency Electronic light regulating ballast", yang dapat men-dimmer lampu-lampu fluorescent TL, dan harus pula dipergunakan single electronic ballast (satu elektronik ballast untuk satu lampu fluorescent).

k. Armatur Down Light terdiri dari dudukan dan diffuser, dimana dudukan hrrus dari bahan aluminium silicon aloy atau dari moulded plastic. Diffuser harus dari bahan gelas susu atau satin etached opal plastic. Armatur down ligh tersebut harus tahan terhadap bahan kimia maupun gas kimia.

l. Konstruksi armatur Down Light harus kuat untuk dipasang dengan lampu PL-9 W/SL-18 W.

m. Lubang-lubang ventilasi harus ada dan ditutup dengan kasa nylon untuk mencegah masuknya serangga. Diffuser terpasang pada dudukan ulir, tidak boleh dengan memakai paku sekrup.

n. Skedul Lampu Penerangan, harus mengacu ke gambar rencana dan desain Arsitek.

Pasal 2 : Kotak Kontak Biasa

1. Kotak kontak dinding yangdipakai adalah Kotak kontak satu phasa, Rating 250 Volt, untuk pemasangan di dinding.

2. Kotak kontak 1 (satu) phasa dilengkapi dengan saklar dan pilot lamp untuk

SPESIFIKASI TEKNIS


42

pemasangan rata dengan dinding dengan rating 250 volt,

3. Bahan dari Cover Plate.

4. Kotak kontak yang dipakai adalah Kotak kontak satu phasa untuk pemasangan rata dinding dengan ketinggian 30 cm/80 cm di atas lantai dan harus mempunyai terminal phasa, netral dan pentanahan.

Pasal 3 : Kotak Kontak Biasa

1. Kotak kontak khusus yang dipakai adalah Kotak kontak tiga phasa dan harus mempunyai terminal phasa, netral dan pentanahan . Rating 3 Phasa, 415 Volt, 16 A, 32 A dan 63 A yang dilengkapi MCB dan switch.

Pasal 4 : Saklar Dinding

1. Saklar harus dari tipe untuk pasangan rata dinding, tipe rocker, dengan rating 250 Volt dari tipe single gang, double gangs atau multiple gangs (grid switches), saklar hotel single gang atau double gangs dipasang dengan ketinggian 1,20 m atau ditentukan lain.

Pasal 5 : Isolating Switches

1. Isolating switches harus dipasang pada dinding dan dilengkapi dengan indicating lamp. Rating isolating switch harus lebih tinggi dari rating MCB / MCCB pada feeder di panelnya. Rating tegangan adalah untuk 1 fasa 250 Volt, fasa 415 Volt.

Pasal 6 : Box Untuk Saklar Dan Kotak Kontak

1. Box harus dari bahan baja atau moulded plastic dengan kedalaman tidak kurang dari 35 mm.

2. Kotak dari metal harus mempunyai terminal pentanahan saklar atau Kotak kontak dinding terpasang pada box harus menggunakan baut, pemasangan dengan cara yang mengembang tidak diperbolehkan.

Pasal 7 : Kabel Instalasi

1. Pada umumnya kabel instalasi penerangan dan instalasi Kotak kontak harus kabel inti tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (NYA, NYM, NYY).

2. Kabel harus mempunyai penampang minimal dari 2,5 mm2 kode wama insulasi kabel harus mengikuti ketentuan PUIL 2000 sebagai berikut:a. Fasa R : merahb. Fasa S : kuningc. Fasa T : hitamd. Netral : birue. Grounding : hijau/kuning

Pasal 8 : Pipa Instalasi Pelindung Kabel

a. Pipa instalasi pelindung kabel feeder yang dipakai adalah pipa PVC kelas AW atau GIP. Pipa, elbow, socket, junction box, clamp dan accessories lainnya harus sesuai yang satu dengan lainnya, yaitu tidak kurang dari diameter 19 - 25 mm.

b. Pipa flexible harus dipasang untuk melindungi kabel antara kotak sambung Qunction box) dan armature lampu.

b. Sedangkan pipa untuk instalasi penerangan dan kotak kontak dengan pipa PVC khusus untuk power high impact conduit-heavy gange, minimum diameter 19 - 25 mm.

SPESIFIKASI TEKNIS


43

a. Seluruh instalasi rigid conduit dilengkapi dengan coupling spacer bar saddle, adaptor female and male thread, male and female bushe, locknut dan perlengkapan lainnya.

b. Conduite khusus harus harus digunakan type Explosion Proof, Class IP - 65.

Pasal 10 : Testing / Pengujian

1. Testing dilakukan dengan disaksikan oleh pengawas lapangan yang disahkan oleh lembaga yang berwenang pengujian meliputi :

a. Test ketahanan isolasib. Test kekuatan tegangan impulsc. Test kenaikan temperaturd. Continuity test.

F. SISTEM PEMBUMIAN

Pasal 1 : Gedung – Gedung

1. Sistem pembumian peralatan-peralatan dari bahan metal (panel-panel, housing peralatan, cable rack, pintu-pintu besi, tangki-tangki dan lain-lain) harus dihubungkan pada elektroda pembumian baik secara terpadu atau secara terpisah (individual).

2. Elektroda pembumian terbuat dari batang tembaga diameter 1" dan harus ditanam minimal sedalam 6 m , sehingga dapat dicapai tahanan pembumian maksimal 2 Ohm.

3. Untuk peralatan-peralatan yang terletak di lantai atas, dapat dibuat hubungan pembumian terpadu, yaitu dengan mengikuti standard-standard yang berlaku dalam PUIL 2000.

4. Ketentuan-ketentuan yang harus diikut antara lain sebagai berikut:

Penampang Konduktor daya yang digunakan (mm2)

Penampang Konduktorpembumian

(mm2)< = 10 mm2 16 mm2 35 mm2 70 mm2

120 mm2 > = 150 mm2

6 mm210 mm216 mm250 mm270 mm295 mm2

BAB XVIPEKERJAAN SANITARY

Pasal 1 : Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan sanitary meliputi semua pekerjaan yang berhubungan dengan peralatan :

a. Pemasangan Closet Duduk.b. Pemasangan Kran Airc. Pemasangan Floor Drain.

Pasal 2 : Material

1. Merk material ditentukan seperti berikut ini atau yang setara denganya :

a. Closet Duduk : Merk TOTTO

SPESIFIKASI TEKNIS


44

b. Kran Air : Merk TOTTOc. Floor Drain Nikel : Merk SILVER STAW

2. Kontraktor harus mengajukan contoh material dan brosur minimal dua merk yang berbeda untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi.

BAB XVIILAIN - LAIN

Pasal 1 : Semua hal yang tidak ditentukan dalam spesifikasi ini akan ditentukan kemudian oleh Konsultan Perencana dan Owner dan menjadi suatu ketentuan yang mengikat serta harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.

Calang, Februari 2012

SPESIFIKASI TEKNIS


45

Konsultan Perencana :CV. Platonic Design

Wan Alamsyah, STDirektur

Mengetahui,Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Kab. Aceh Jaya

Ir. H. Teuku Rusdi, MscPembina TK I/ Nip.19611022 198603 1 008

SPESIFIKASI TEKNIS


46

Documents

Rks Puskeswan