Rks Computer

  • Published on
    09-Jul-2015

  • View
    105

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS

SOSIAL

Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729, 8311843, Fax. 8450704 SEMARANG 50241

BADAN/ DINAS/ KANTOR KEGIATAN : PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN : : :

: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti-Panti Sosial Pemda Jawa Tengah Pengadaan Computer Kota Semarang 2009

RENCANA KERJA DAN SYARAT SYARAT (DOKUMEN PENGADAAN BARANG) BAB I SYARAT - SYARAT UMUM INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN BARANG/ JASA Pasal I. 01 DASAR HUKUM Tatacara dalam penyelenggaraan pekerjaan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Namor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban clan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daearah; 7. Peratuan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 6 Tahun 2008, tanggal 07 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah 8. Peratuan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009; 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 1

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Stasndarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009; 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009; 13. Peratuan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 153 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2009; 14. Peratuan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2009, tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPA) Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009; PASAL I. 02 NAMA PEKERJAAN Pengadaan computer PASAL I. 03 PEMBERI PEKERJAAN Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. PASAL I. 04 SUMBER DANA 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 202.500.000,00 (DUA RATUS DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH). Pembayaran oleh Pemberi Pekerjaan akan diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak. PASAL I. 05 PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/ JASA 1. Foto copy Akte Perusahaan dan perubahannya; 2. Foto copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Sub Bidang pengadaan Computer untuk Usaha Kecil; 3. Foto copy NPWP dan PKP yang masih berlaku; 4. Foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku; 5. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan bermeterai Rp 6.000,- tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sangsi pidana; 6. Foto copy telah melunasi kewajiban Pajak Penghasilan Perusahaan tahun terakhir (SPT PPh tahun 2008) serta memiliki laporan bulanan pajak 1

2.

penghasilan untuk 3 bulan terakhir (PPh pasal 25/ pasal 21/ Pasal 23/PPN); (Bulan Juni, Juli, Agustus 2009) 7. Memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan computer dalam kurun waktu empat tahun terakhir termasuk pengalaman sub kontrak baik di lingkungan pemerintah/ swasta dibuktikan dengan foto copy SPK/ Kontrak yang dilegalisir pemberi kerja dan dilampiri foto copy Referensi Kerja dari Pemberi Pekerjaan serta dilampiri Foto copy Faktur Pajak dan SSP PPN dan PPH. Kecuali untuk perusahaan baru yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 8. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,- memiliki Kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam; 9. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan tidak membuat pernyataan tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya bermeterai Rp 6.000,-; 10. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri bermaterai Rp. 6.000.PASAL I. 06 DOKUMEN PENAWARAN DAN LOKASI KERJA 1. Calon Penyedia Barang/Jasa wajib membuat dokumen penawaran beserta lampiran penawaran dalam tiga rangkap, 1 asli dan 2 copy, apabila pada dokumen asli terdapat tanda tangan dan cap/ stempel perusahaan tidak lengkap dianggap gugur; Calon Penyedia Barang/ Jasa apabila memerlukan bisa meminta kepada Panitia untuk ditunjukkan lokasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) dimana Barang tersebut akan dibagikan. PASAL I. 07 BIAYA PENAWARAN Calon Penyedia Barang/ Jasa harus menanggung semua biaya yang berkenaan dengan penyiapan, dan pemasukan dokumen penawarannya, panitia pengadaan sama sekali tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut. BAB II DOKUMEN PELELANGAN PASAL II. 01 ISI DARI DOKUMEN LELANG 1. Dokumen lelang terdiri atas dokumen-dokumen di bawah ini harus dibaca, menjadi satu kesatuan dengan Addendum yang mungkin dikeluarkan pada saat penjelasan pekerjaan antara lain: a. Instruksi kepada peserta Lelang; b. Syarat Umum Kontrak (SUK); c. Spesifikasi Teknik; d. Format Surat Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya; e. Format Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan yang berlaku; f. Format Formulir Isian yang disediakan oleh Panitia. 2

2.

2.

Dokumen Penawaran berserta lampiran-lampirannya dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai Rp 6.000,- dan 2 (dua) copy. PASAL II. 02 KLARIFIKASI DAN ADDENDUM

Penyedia Barang/Jasa yang memerlukan klarifikasi atas Dokumen Lelang dapat memberitahukan pada saat dilaksanakannya Aanwijzing dan Panitia Pengadaan akan menanggapi setiap permohonan klarifikasi yang diterimanya sampai batas waktu Aanwijzing; 2. Salinan tanggapan dari Panitia akan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing dan merupakan Addendum Dokumen Lelang. Berita Acara Aanwijzing ditandatangani oleh Panitia dan sekurang kurangnya 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa; 3. Setiap Addendum yang dikeluarkan merupakan bagian dari Dokumen Lelang dan harus disampaikan kepada semua Peserta Lelang . 1. PASAL II. 03 WAKTU PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING) 1. Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) akan dilaksanakan pada : Hari Tanggal Waktu Tempat : : : Pukul :

2. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dapat diambil pada : Hari Tanggal Waktu Tempat : : : Pukul :

BAB III PENYIAPAN PENAWARAN PASAL III. 01 BAHASA PENAWARAN Penawaran yang disiapkan oleh Calon Penyedia Barang/ Jasa, serta semua surat-menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia, Calon Penyedia Barang/ Jasa dapat menggunakan bahasa lain sepanjang sesuai dengan spesifikasi yang diminta. PASAL III. 02 DOKUMEN PENAWARAN

3

(Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, Dokumen Kualifikasi dan Surat Jaminan Penawaran Asli) 1. Dokumen Administrasi : a. Foto copy Undangan; b. Surat Penawaran tidak mencantumkan harga penawaran bermaterai Rp. 6.000,- (Contoh Lihat Lampiran 1) c. Foto copy Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Umum (Bukan BPR) atau Asuransi untuk Pekerjaan Pengadaan Computer; d. Asli Referensi Bank dari Bank Umum/ Pemerintah (Bukan BPR) bersifat khusus untuk Pekerjaan Pengadaan Computer; e. Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- (Contoh Lihat Lampiran 2) Tunduk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku ; Sanggup membuat Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai borongan; Sanggup melaksanakan Pekerjaan tepat waktu; Sanggup mengadakan Voorfinanciering; Sanggpu mengganti semua barang yang telah dikirim apabila dalam kondisi rusak, cacat dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. f. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Sub Bidang Usaha Pengadaan Computer dengan Kualifikasi Kecil (K) yang masih berlaku; g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. Foto copy Pengusaha kena pajak (PKP); i. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; j. Neraca Perusahaan terakhir bermeterai Rp. 6.000,- (Per 31 Desember 2008); k. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan bukan Pegawai Negeri / TNI / POLRI bermaterai Rp. 6.000,- (Contoh Lihat Lampiran 3) l. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sangsi pidana bermaterai Rp. 6.000,- (Contoh Lihat Lampiran 4) m. Foto copy surat keterangan lunas pajak (surat keterangan fiskal) tahun 2008 yang diterbitkan tahun 2009; n. Foto copy bukti laporan pajak bulanan 3 bulan terakhir (PPh Ps. 21 atau PPh. Ps. 23/PPn atau PPh. Ps. 25.(Bulan Juni, Juli dan Agustus 2009); o. Memliki pengalaman pekerjaan Pengadaan Computer dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir termasuk pengalaman sub kontrak baik dilingkungan pemerintah/ swasta dibuktikan dengan foto copy SPK/ Kontrak yang dilegalisir pemberi kerja (apab