Rks Arsitek

  • Published on
    01-Dec-2015

  • View
    242

  • Download
    79

Embed Size (px)

Transcript

  • RKS Arsitektur

    17

    SYARAT-SYARAT UMUM TEKNIS

    Pasal 1 PERATURAN-PERATURAN TEKNIS UNTUK PELAKSANAAN

    1.1. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini digunakan lembar-lembar ketentuan dan

    peraturan yang sesuai dengan bidang pekerjaan seperti yang tercantum dibawah ini yang dimaksud segala perubahannya hingga kini ialah :

    1. Peraturan-peraturan umum (Syarat Umum) AVE 41. 2. Peraturan Beton Indonesia (PB-NI-2/1971). 3. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKN-NI-5/1961). 4. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983. 5. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1987. 6. Pedoman Plumbing Indonesia, PBI 1979. 7. Peraturan Dinas Pemadam Kebakaran. 8. Peraturan Perusahaan Listrik Negara (PLN). 9. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 10. Peraturan Perusahaan Umum Telekomunikasi (TELKOM). 11. Peraturan Dit. Jen. Perawatan Depnaker tentang penggunaan Tenaga,

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 12. Persyaratan Umum dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI) 1980. 13. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sesuai

    Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Dep. Pekerjaan Umum tahun 1997 No. 295/KPTS/CK/97.

    14. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983. 15. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung, 1981

    beserta Pedomannya. 16. Standart Industri Indonesia (SII). 17. Standart Perusahaan Umum Listrik Negara (SPLN). 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 02/MEN/89 tentang pengawasan

    Instalasi Penyalur Petir. 1. 2. Pada pasal ini,termasuk segala perubahannya hingga kini. 1. 3. Pemborong harus mengikuti dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan dan

    peraturan-peraturan yang dinyatakan didalam butir 1. 4. Jika ternyata pada RKS terdapat kelainan dan penyimpangan dari peraturan-

    peraturan yang tercantum pada pasal 1. 1. Bab ini maka RKS ini yang mengikat.

    Pasal 2 IJIN-IJIN

  • RKS Arsitektur

    18

    Kontraktor harus memiliki ijin ijin dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang pekerjaannya, sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

    Pasal 3

    MANAGEMENT KONSTRUKSI 3. 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan setiap saat dilakukan oleh

    Konsultan Pengawas yang harus dapat dengan mudah mengawasi, memeriksa dan menguji setiap bagian pekerjaan bahan dan peralatan. Kontraktor harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

    3. 2. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan

    menjadi tanggung jawab Kontraktor. Pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka sebagian atau seluruhnya.

    3. 3. Jika Kontraktor perlu melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja dan perlu adanya

    pengawasan, maka Kontraktor menanggung biaya pengawasan yang jumlahnya diatur dalam BAB sebelumnya.

    3. 4. Wewenang Konsultan Pengawas dalam memberikan keputusan terbatas pada

    hal-hal yang jelas tercantum dalam Gambar Perencanaan dan RKS dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Penyimpangan dari padanya haruslah seizin Pelaksana Teknis Kegiatan (Pimpro).

    Pasal 4 PIMPINAN PELAKSANAAN (SITE MANAGER)

    4. 1. Kepala pelaksana (Site Manajer) yang ditunjuk Kontraktor harus ahli dan

    berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai site manager dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor untuk bertindak atas namanya serta senantiasa harus ditempat pekerjaan.

    4. 2. Dengan adanya Kepala pelaksana, tidak berarti Kontraktor lepas tanggung jawab

    terhadap kewajibannya sebagian maupun keseluruhan. 4. 3. Bila dikemudian hari menurut pendapat Konsultan Pengawas, Pelaksana kurang

    mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan maka Kontraktor akan diberitahukan secara tertulis untuk mengganti pelaksana. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat pemberitahuan Kontraktor harus sudah menunjukkan pelaksana baru atau penanggung jawab Kontraktor yang akan memimpin pelaksanaan.

    Pasal 5

    RENCANA KERJA

  • RKS Arsitektur

    19

    Kontraktor harus membuat rencana pelaksanaan (Time Schedule) berupa Barchart atau Curva-S selambat-lambatnya 2 (dua) minggu untuk disyahkan oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Pemberi Tugas (Pegelola Teknis). Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dan hanya dengan persetujuan Konsultan Pengawas bisa menyimpang dari rencana. Dan kerugian yang dideritanya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

    Pasal 6

    PEMBAGIAN HALAMAN

    Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan Kontraktor harus merundingkan dengan MK mengenai pembagian halaman pekerjaan, tempat penimbunan barang, tempat mendirikan kantor Konsultan Pengawasan, Kantor Pelaksana, los kerja dan lain sebagainya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

    Pasal 7

    LOS KERJA DAN GUDANG

    7.1 Kontraktor harus membuat ruangan-ruangan untuk menyimpan barang-barang dan alat-alat lainnya dan ruangan untuk kantor pelaksana.

    7.2 Cara menimbun bahan-bahan di lapangan maupun di gudang harus memenuhi

    syarat teknis dan dapat dipertanggung jawabkan.

    Pasal 8 TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

    Kontraktor bertanggung jawab atas :

    8.1 Pelitian/kebenaran hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana harus sesuai dengan RKS dan Gambar Perencanaan serta Addendumnya.

    8.2 Pengangkutan bahan dan personil yang diperlukan untuk melaksanakan

    pekerjaan serta wajib menjaga atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan Kontraktor selama waktu pelaksanaan maupun masa pemeliharaan.

    8.3 Kesehatan/Kesejahteraan/penginapan karyawan selama pelaksanaan pekerjaan.

    8.4 Kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

    8.5 Keamanan/kerusakan dari peralatan yang dipakai selama pelaksanaan pekerjaan.

    8.6 Penerangan pada tempat pelaksanaan pekerjaan.

    8.7 Penjagaan keamanan lapangan pekerjaan.

    Tidak memperkenankan :

  • RKS Arsitektur

    20

    a. Pekerja menginap dan memasak dilokasi pekerjaan, kecuali dengan ijin

    Konsultan Pengawas. b. Membawa masuk penjual makanan/minuman, rokok dan sebagainya ke

    lokasi pekerjaan. c. Keluar masuk dengan bebas.

    Pasal 9

    SYARAT-SYARAT DAN PEMERIKSAAN MATERIAL

    9. 1. Semua material yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri :

    - Untuk pekerjaan konstruksi, kandungan lokal minimal 80 % (delapan puluh)

    prosen. - Untuk pekerjaan mekanikal/elektrikal, kandungan lokal minimal 70 % (tujuh

    puluh) prosen.

    9. 2. Konsultan Pengawas berwenang menanyakan asal bahan, dan Kontraktor wajib memberitahukan.

    9. 3. Semua material yang akan digunakan harus diperiksakan kepada Konsultan

    Pengawas untuk mendapat persetujuan.

    9. 4. Material yang didatangkan oleh Kontraktor dilokasi pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh Konsultan Pengawas harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam sejak jam penolakan.

    9. 5. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan Kontraktor tetapi ternyata

    ditolak oleh Konsultan Pengawas harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas.

    9. 6. Apabila Konsultan Pengawas merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut,

    Konsultan Pengawas berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian bahan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan Kontraktor apapun hasil penelitian bahan tersebut.

    9. 7. Kontraktor harus menjaga mutu pekerjaan secara sempurna.

    Pasal 10 LAPORAN-LAPORAN

  • RKS Arsitektur

    21

    Pelaksana wajib membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dari pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkannya kepada Direksi untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengamatan/pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan, secara berkesinambungan.

    Pasal 11

    DOKUMENTASI

    Kontraktor harus membuat dokumentasi pelaksanaan pekerjaan berupa foto-foto berwarna ukuran postcard pada bagian-bagian pekerjaan yang penting :

    1. Sebelum pekerjaan dimulai. 2. Saat pekerjaan pembesian sloof, kolom, balk, plat dan euifel. 3. Setiap laporan bulanan 4. Setelah pekerjaan berakhir, Kontraktor harus menyerahkan album foto sebanyak 3

    (tiga) set. 5. Untuk setiap pengajuan termijn pemborong harus melampirkan foto kemajuan

    pekerjaan.

    Pasal 12

    RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) DAN GAMBAR KERJA

    12.1. Rencana Kerja dan syarat-syarat serta gambar kerja digunakan sebagai pedoman

    dasar ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan.

    12.2. Gambar-gambar detail merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan syarat-syarat.

    12.3. Jika terdapat perbedaan antara Gambar dengan hal diatas, maka Kontraktor

    menanyakan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dalam hal menyangkut masalah tersebut.

    12.4. Jika terdapat kekurangan penjelasan dalam Gambar maka Kontraktor harus

    membuat Gambar tersebut atas biaya Kontraktor, sebelum dilaksanakan harus mendapat ijin dari Konsultan