(rkpd) kota serang tahun 2016 pemerintah

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SERANG TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun Pemerintah Daerah

untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 1

(satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP).RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

RKPD Kota Serang Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018

dimana dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2016ini merupakan dokumen resmi

tahunan yang merupakan perencanaan tahun ke tiga dari perencanaan Jangka Menengah

Kota Serang tahun 2014-2018.

Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan

Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.

1. Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan

memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan. Selanjutnya rancangan awal

RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

2. Rancangan RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan

memperhatikan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi

pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Serang.


I-2

3. Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD Tahun 2014-2018 dan

memperhatikan masukan Musrenbang Kota Serang. Selanjutnya rancangan akhir

RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran

2016.

Penyusunan RKPD ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan

Kota serang Tahun 2016 sehingga akan semakin terencana dan terkontrol dalam

pelaksanaannya. Disamping itu keberadaan RKPD dalam lingkup pemerintahan

sangatlah penting, dikarenakan menjadi pedoman bagi SKPD didalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan

berdasarkan urusan yang dimilikinya.

Penyusunan RKPD Tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan

teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap

memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar

wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah. Selain itu juga, RKPD

Kota Serang Tahun 2016 memadukan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana

Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.

Pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi

dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh

pemangku kepentingan pembangunan di Kota Serang yang dilakukan antara lain

melalui mekanisme Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW,

Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sedangkan proses top-down antara lain

diimplementasikan dalam bentuk program unggulan.


I-3

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2016 mengacu pada perundangan-

undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia


4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007,



I-4

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia


4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4815);


I-5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi Tahun 2010-2025;

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita


26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;


I-6

27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-

2017;

28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016;

29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Serang;

30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;

31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang

Tahun 2010-2030;

32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018, serta memperhatikan RKPD Provinsi

Banten Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Hal ini

dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota

Serang dengan program pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Kebijakan

Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berikut ini disajikan matriks yang memberikan gambaran tentang hubungan antar

dokumen perencanaan sebagaimana dimaksudkan di atas:

No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten

Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

I TEMA PEMBANGUNAN

Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur untuk

Meletakkan Fondasi

Peningkatan Ekonomi

Kerakyatan dan Daya Saing

SDM untuk Kesejahteraan

Peningkatan Infrastruktur

Wilayah Guna Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi dan


I-7


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

Pembangunan yang

Berkualitas”

Rakyat yang Berdaulat,

Mandiri, Berkepribadian,

dan Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat

II PRIORITAS

PEMBANGUNAN

1. Menghadirkan kembali

Negara untuk

melindungi segenap

bangsa dan memberikan

rasa aman kepada

seluruh warga Negara

(2) Perlindungan sosial,

pemberdayaan ekonomi, dan

antisipasi kerawanan sosial

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan

Kesejahteraan Sosial

2. Membuat Pemerintah

selalu hadir dengan

membangun tata kelola

pemerintahan yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya

(9) Pemantapan reformasi

birokrasi dan tata kelola

pemerintahan daerah

(10) Mensukseskan

pelaksanaan Pilkada Banten

(9) Reformasi Birokrasi

dan Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Publik

3. Membangun Indonesia

dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam

kerangka Negara

kesatuan

(5) Peningkatan konektivitas

dan daya dukung kawasan

pusat pertumbuhan

(3) Pemantapan ketahanan

pangan melalui peningkatan

produksi dan produktivitas

pangan, peningkatan

keamanan pangan dan

penguatan logistik pangan

(2) Pengendalian Tata

Ruang Wilayah Perkotaan

dan Lingkungan Hidup

(7) Peningkatan Produksi

dan Mutu Hasil Pertanian

dan Kelautan

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


4. Memperkuat kehadiran

Negara dalam

melakukan reformasi

sistem dan penegakkan

hukum yang bebas

korupsi, bermartabat,

dan terpercaya



pemerintahan daerah



Kelembagaan Publik

5. Meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia

(7) Optimalisasi

infrastruktur pelayanan

kesehatan dan integrasi

peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat

(4) Pengembangan

Sumberdaya Manusia dan

Inovasi Teknologi

(5) Peningkatan

Aksesibilitas dan Kualitas

Layanan Pendidikan

(6) Peningkatan


Layanan Kesehatan

6. Meningkatkan

produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar

Internasional sehingga

bangsa Indonesia bias

(1) Peningkatan kapasitas

tenaga kerja dan

pengurangan tingkat

pengangguran

(4) Peningkatan daya saing

(1) Peningkatan

Infrastruktur Wilayah dan

Kawasan Cepat Tumbuh

(3) Peningkatan Peluang

Investasi dan Daya Saing


I-8


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya

dan pemasaran investasi dan

komoditas

Daerah

(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi



dan Kelautan

7. Mewujudkan

kemandirian ekonomi

dan menggerakkan

sektor-sektor strategis

ekonomi domestic


pendidikan berbasis

kompetensi pasar kerja

(8) Pengendalian tata ruang,

kelestarian lingkungan hidup

dan sumber daya air,

mitigasi, dan adaptasi

bencana

(1) Peningkatan



8. Melakukan revolusi

karakter bangsa




(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


9. Memperteguh

kebhineka-an dan

memperkuat restorasi

sosial Indonesia




(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan


I-9

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum

penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,

sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota

Serang Tahun 2016

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah yang meliputi

aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah,

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun

berjalan dan Realisasi RPJMD; danPermasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah

Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan tentang tujuan dan sasaran serta prioritas

pembangunan daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas

daerah.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.


I-10

1.5. MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen

rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota

Serang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2016. RKPD tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Serang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)

SKPD tahun 2016.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai landasan operasional bagi

seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016 agar terarah pada

pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan

sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah.


I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG










masyarakat.

















I-2





2016.






Pembangunan Daerah.





















I-3



















4438);




4700);








I-4















4585);














4815);


I-5























2011 Nomor 310);








I-6



2017;




Daerah Kota Serang;




Tahun 2010-2030;


















Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

I TEMA PEMBANGUNAN


Infrastruktur untuk

Meletakkan Fondasi

Peningkatan Ekonomi







I-7


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

Pembangunan yang

Berkualitas”



dan Berkeadilan


II PRIORITAS

PEMBANGUNAN


Negara untuk

melindungi segenap


rasa aman kepada





(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



selalu hadir dengan


pemerintahan yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya



pemerintahan daerah

(10) Mensukseskan




Kelembagaan Publik



memperkuat daerah-


kerangka Negara

kesatuan



pusat pertumbuhan




pangan, peningkatan

keamanan pangan dan







dan Kelautan

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



Negara dalam

melakukan reformasi


hukum yang bebas


dan terpercaya



pemerintahan daerah



Kelembagaan Publik



(7) Optimalisasi





(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(5) Peningkatan


Layanan Pendidikan

(6) Peningkatan


Layanan Kesehatan

6. Meningkatkan


daya saing di pasar




tenaga kerja dan

pengurangan tingkat

pengangguran


(1) Peningkatan






I-8


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

maju dan bangkit


Asia lainnya


komoditas

Daerah

(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi



dan Kelautan

7. Mewujudkan

kemandirian ekonomi

dan menggerakkan


ekonomi domestic


pendidikan berbasis






bencana

(1) Peningkatan




karakter bangsa




(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


9. Memperteguh

kebhineka-an dan


sosial Indonesia




(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


Gambar 1.1



I-9


BAB I PENDAHULUAN




Serang Tahun 2016



DAERAH











pembangunan daerah.



daerah.

BAB VI PENUTUP



I-10









SKPD tahun 2016.








I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG










masyarakat.

















I-2





2016.






Pembangunan Daerah.





















I-3



















4438);




4700);








I-4















4585);














4815);


I-5























2011 Nomor 310);








I-6



2017;




Daerah Kota Serang;




Tahun 2010-2030;


















Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

I TEMA PEMBANGUNAN


Infrastruktur untuk

Meletakkan Fondasi

Peningkatan Ekonomi







I-7


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

Pembangunan yang

Berkualitas”



dan Berkeadilan


II PRIORITAS

PEMBANGUNAN


Negara untuk

melindungi segenap


rasa aman kepada





(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



selalu hadir dengan


pemerintahan yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya



pemerintahan daerah

(10) Mensukseskan




Kelembagaan Publik



memperkuat daerah-


kerangka Negara

kesatuan



pusat pertumbuhan




pangan, peningkatan

keamanan pangan dan







dan Kelautan

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



Negara dalam

melakukan reformasi


hukum yang bebas


dan terpercaya



pemerintahan daerah



Kelembagaan Publik



(7) Optimalisasi





(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(5) Peningkatan


Layanan Pendidikan

(6) Peningkatan


Layanan Kesehatan

6. Meningkatkan


daya saing di pasar




tenaga kerja dan

pengurangan tingkat

pengangguran


(1) Peningkatan






I-8


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

maju dan bangkit


Asia lainnya


komoditas

Daerah

(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi



dan Kelautan

7. Mewujudkan

kemandirian ekonomi

dan menggerakkan


ekonomi domestic


pendidikan berbasis






bencana

(1) Peningkatan




karakter bangsa




(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


9. Memperteguh

kebhineka-an dan


sosial Indonesia




(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


Gambar 1.1



I-9


BAB I PENDAHULUAN




Serang Tahun 2016



DAERAH











pembangunan daerah.



daerah.

BAB VI PENUTUP



I-10









SKPD tahun 2016.








I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG










masyarakat.

















I-2





2016.






Pembangunan Daerah.





















I-3



















4438);




4700);








I-4















4585);














4815);


I-5























2011 Nomor 310);








I-6



2017;




Daerah Kota Serang;




Tahun 2010-2030;


















Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

I TEMA PEMBANGUNAN


Infrastruktur untuk

Meletakkan Fondasi

Peningkatan Ekonomi







I-7


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

Pembangunan yang

Berkualitas”



dan Berkeadilan


II PRIORITAS

PEMBANGUNAN


Negara untuk

melindungi segenap


rasa aman kepada





(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



selalu hadir dengan


pemerintahan yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya



pemerintahan daerah

(10) Mensukseskan




Kelembagaan Publik



memperkuat daerah-


kerangka Negara

kesatuan



pusat pertumbuhan




pangan, peningkatan

keamanan pangan dan







dan Kelautan

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



Negara dalam

melakukan reformasi


hukum yang bebas


dan terpercaya



pemerintahan daerah



Kelembagaan Publik



(7) Optimalisasi





(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(5) Peningkatan


Layanan Pendidikan

(6) Peningkatan


Layanan Kesehatan

6. Meningkatkan


daya saing di pasar




tenaga kerja dan

pengurangan tingkat

pengangguran


(1) Peningkatan






I-8


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

maju dan bangkit


Asia lainnya


komoditas

Daerah

(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi



dan Kelautan

7. Mewujudkan

kemandirian ekonomi

dan menggerakkan


ekonomi domestic


pendidikan berbasis






bencana

(1) Peningkatan




karakter bangsa




(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


9. Memperteguh

kebhineka-an dan


sosial Indonesia




(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


Gambar 1.1



I-9


BAB I PENDAHULUAN




Serang Tahun 2016



DAERAH











pembangunan daerah.



daerah.

BAB VI PENUTUP



I-10









SKPD tahun 2016.








I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG










masyarakat.

















I-2





2016.






Pembangunan Daerah.





















I-3



















4438);




4700);








I-4















4585);














4815);


I-5























2011 Nomor 310);








I-6



2017;




Daerah Kota Serang;




Tahun 2010-2030;


















Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

I TEMA PEMBANGUNAN


Infrastruktur untuk

Meletakkan Fondasi

Peningkatan Ekonomi







I-7


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

Pembangunan yang

Berkualitas”



dan Berkeadilan


II PRIORITAS

PEMBANGUNAN


Negara untuk

melindungi segenap


rasa aman kepada





(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



selalu hadir dengan


pemerintahan yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya



pemerintahan daerah

(10) Mensukseskan




Kelembagaan Publik



memperkuat daerah-


kerangka Negara

kesatuan



pusat pertumbuhan




pangan, peningkatan

keamanan pangan dan







dan Kelautan

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan



Negara dalam

melakukan reformasi


hukum yang bebas


dan terpercaya



pemerintahan daerah



Kelembagaan Publik



(7) Optimalisasi





(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(5) Peningkatan


Layanan Pendidikan

(6) Peningkatan


Layanan Kesehatan

6. Meningkatkan


daya saing di pasar




tenaga kerja dan

pengurangan tingkat

pengangguran


(1) Peningkatan






I-8


Tahun 2016

RKPD Kota Serang

Tahun 2016

maju dan bangkit


Asia lainnya


komoditas

Daerah

(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi



dan Kelautan

7. Mewujudkan

kemandirian ekonomi

dan menggerakkan


ekonomi domestic


pendidikan berbasis






bencana

(1) Peningkatan




karakter bangsa




(4) Pengembangan


Inovasi Teknologi

(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


9. Memperteguh

kebhineka-an dan


sosial Indonesia




(8) Penanggulangan

Kemiskinan dan


Gambar 1.1



I-9


BAB I PENDAHULUAN




Serang Tahun 2016



DAERAH











pembangunan daerah.



daerah.

BAB VI PENUTUP



I-10









SKPD tahun 2016.







Documents

(rkpd) kota serang tahun 2016 pemerintah