Proses Penerusan Pinjaman kepada BUMN dan Pemda/BUMD, serta Mitigasi Risiko yang Diperlukan

Risiko Penerusan Pinjaman kepada BUMN dan Pemda/BUMD, serta Identifikasi Mitigasi RisikoPKN STAN, Januari 2016Tahapan KegiatanPengajuan UsulanPenilaian aspek pembiayaanPenetapan / persetujuan penerusan pinjaman Menkeu kepada BappenasPenerimaan Daftar Kegiatan dari BappenasPersetujuan Menteri Keuangan izin negosiasi dan penetapan T&CPelaksanaan negosisasi dengan calon LenderPenandatanganan Loan Agreement (LA)Penandatanganan Subsidiary Loan Agreement (SLA)Pengefektifan SLAPengefektifan LAPengusulan, pembahasan, dan pengalokasian anggaranPembangunan dan Penarikan Anggaran Penerusan PinjamanEvaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawabanPembayaran, pelunasan, dan penutupan perjanjianRisiko Potensial Penerusan PinjamanOperational RiskCredit Risk (default risk)Market Risk Currency Risk07/01/2016Direktorat Sistem Manajemen InvestasiOperational RiskOperational Risk adalah risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.Misal: Terganggunya penyelesaian pekerjaan yang menyebabkan tambahan biaya dan kelambatan penarikan pinjaman (disbursement)Mitigasi: Berkoordinasi dengan semua pihak terkait, menempatkan pegawai yang berpengalaman, dll.07/01/2016Direktorat Sistem Manajemen InvestasiCredit Risk (default risk)Credit risk merupakan risiko keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik pokok maupun bunga atau keduanya.Misal: Kegagalan membayar kembali utangMitigasi: penilaian kemampuan membayar kembali, monitoring kegiatan dan kemampuan keuangan perusahaan, dll.07/01/2016Direktorat Sistem Manajemen InvestasiCurrency RiskCurrency risk adalah risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.Misal: Perbedaan jenis mata uang penerusan pinjaman yang dibayar oleh debitur kepada Pemerintah dengan mata uang yang dibayar oleh Pemerintah kepada Lender.Mitigasi: Mata uang penarikan dana penerusan pinjaman disesuaikan dengan mata uang transaksi07/01/2016Direktorat Sistem Manajemen Investasi1Pengajuan Usulan Pembiayaan melalui Penerusan PinjamanPotensi RisikoOperational RiskMitigasi RisikoPersyaratan penerusan pinjamanPre-feasibility study kebutuhan pembiayaan, kesesuaian dengan RPJM/DRekomendasi Dekom dan RUPS untuk BUMNIzin dari DPRD dan komitmen pada APBD untuk Pemda/BUMDKesediaan menjaminkan income stream untuk Pemda/BUMDPenilaian dari konsultan independen per kegiatan/per debiturLaporan keuangan audited, RKAP, business plan, rencana penarikan danaProject management rencana konstruksi, rencana keuanganExisting procedures.d.a kecuali penilaian dari konsultan independenPenilaian Aspek PembiayaanPotensi RisikoOperational Risk, Default RiskMitigasi RisikoPenilaian feasibility study per proyekPenilaian kemampuan keuangan debiturEvaluasi FS kegiatan yang disampaikanPenilaian dari konsultan independen per kegiatan/per debiturLaporan keuangan audited, RKAP, business plan, rencana penarikan danaProject management rencana konstruksi, rencana keuanganExisting procedurePenilaian kelayakan (proyek dan debitur) dilakukan oleh tim internal DJPB cq. Dit. SMI2Penetapan / persetujuan penerusan pinjaman ( Surat Menkeu kepada Bappenas )Potensi RisikoOperational Risk, Default Risk, Currency Risk, Political RiskMitigasi RisikoPembatasan masa laku (reliazable period) usulan penerusan pinjaman Pengusulan ulang jika melewati realizable periodPemberitahuan kepada debitur atas proses usulan pembiayaanPermintaan daftar rencana pinjaman daerah yang telah disetujui DPRDLaporan keuangan audited, RKAP, business plan, rencana penarikan danaExisting procedurePersetujuan Menteri Keuangan dilakukan setelah penerimaan Daftar Kegiatan3Penerimaan Daftar Kegiatan dari Bappenas ( Surat dari Bappenas kepada Menkeu )Potensi RisikoOperational Risk, Political RiskMitigasi RisikoPenerimaan Daftar Kegiatan harus dilampiri penilaian readiness criteria dari BappenasPemberitahuan kepada debitur atas proses usulan pembiayaanTembusan Daftar Kegiatan kepada DJPBExisting procedureDaftar Kegiatan diterima oleh DJPPRPenilaian readiness criteria diterima setelah adanya permintaan dari Menkeu cq. Dirjen Perbendaharaan4Persetujuan Menteri Keuangan ( izin negosiasi dan penetapan T&C )Potensi RisikoOperational Risk, Default Risk, Currency RiskMitigasi RisikoRekomendasi kepada Menteri Keuangan melalui Komite Penilaian atau ND BersamaKomite Penilaian: melalui Berita Acara Penilaian KelayakanND Bersama: masukan penilaian dari DJPPR, DJPK, DJPBExisting procedurePermohonan melalui Nota Dinas Bersama DJPPR dan DJPB5Pelaksanaan Negosiasi dengan calon Lender Potensi RisikoOperational Risk, Default Risk, Currency RiskMitigasi RisikoProses pembahasan (technical discussion) melibatkan stakeholder terkait (DJPPR, DJPB, DJPK, Bappenas, BI, KPPN Khusus PH, BUMN, Pemda/BUMD)Batasan perubahan materi negosiasi dari yang tertuang di surat permohonan izin kepada MenteriKomite Penilaian: pada Berita Acara Penilaian KelayakanND Bersama: pada masukan penilaian dari DJPPR, DJPK, DJPBExisting procedureTechnical discussion melibatkan stakeholder terkait (DJPPR, DJPB, DJPK, Bappenas, BI, KPPN Khusus PH, BUMN, Pemda/BUMD)6Penandatanganan Loan Agreement Potensi RisikoFiscal RiskMitigasi RisikoPengecekan kembali hasil pembahasan teknis (technical discussion)Batasan perubahan materi negosiasi dari yang tertuang di surat permohonan izin kepada MenteriKomite Penilaian: pada Berita Acara Penilaian KelayakanND Bersama: pada masukan penilaian dari DJPPR, DJPK, DJPBExisting procedures.d.a. kecuali poin 27Penandatanganan Subsidiary Loan Agreement Potensi RisikoOperational RiskMitigasi RisikoPengecekan kembali hasil pembahasan teknis (technical discussion)Pengecekan penilaian readiness criteriaBatasan perubahan materi negosiasi dari yang tertuang di surat permohonan izin kepada MenteriKomite Penilaian: pada Berita Acara Penilaian KelayakanND Bersama: pada masukan penilaian dari DJPPR, DJPK, DJPBExisting procedures.d.a. kecuali poin 38Pengefektifan Subsidiary Loan Agreement Potensi RisikoOperational Risk, Currency RiskMitigasi RisikoPengecekan terpenuhinya precedent conditions Pengecekan ketentuan di dalam Loan AgreementKomparisi pihak debiturLegal opinion dari divisi/bagian hukum debiturExisting procedures.d.a. 9Pengefektifan Loan Agreement Potensi RisikoOperational Risk, Currency Risk, Fiscal RiskMitigasi RisikoPengecekan terpenuhinya precedent conditions Pengecekan ketentuan di dalam Loan AgreementLegal opinion dari KemenkumhamNotice pengefektifan dari LenderExisting procedures.d.a. 10Pengusulan, pembahasan, dan pengalokasian anggaran Potensi RisikoOperational Risk, Fiscal RiskMitigasi RisikoPengecekan kelengkapan dokumen pengusulan anggaranPengusulan alokasi anggaran sesuai kebutuhanPembahasan alokasi anggaran Koordinasi dengan DJA dan debiturPemotongan usulan alokasi apabila diperlukanMemonitor status/posisi pengusulanExisting procedures.d.a. 11Pembangunan dan Penarikan Anggaran Penerusan Pinjaman Potensi RisikoOperational Risk, Currency RiskMitigasi RisikoPengecekan kelengkapan dokumen pencairan danaPengecekan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenangKoordinasi dengan KPPN Khusus Pinjaman dan HibahMemonitor pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana Koordinasi dengan DJPPR dan debiturSOP pencairan danaVerifikasi dokumen pencairanExisting procedures.d.a. 12Evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Potensi RisikoDefault Risk, Operational RiskMitigasi RisikoMemonitor pelaksanaan kegiatan dan pencairan danaEvaluasi laporan keuangan dan kinerjaKoordinasi dengan stakeholder Bappenas, internal Kemenkeu, Kementerian Teknis Koordinasi dengan debiturSOP monitoring dan evaluasiOn-desk & on-site monitoringInvestigasi atas permasalahan yang terjadiEvaluasi dan tindak lanjut bagi BUMN dan Pemda/BUMDExisting procedures.d.a. 13Pembayaran, pelunasan, dan penutupan perjanjian Potensi RisikoDefault Risk, Operational RiskMitigasi RisikoMonitoring pelaksanaan penagihanRekonsiliasi piutang secara periodikUpdate database perjanjianKoordinasi dengan DJPPR dan LenderKoordinasi dengan debitur dan BPUSOP pembayaran kembali dan penutupan perjanjianEvaluasi pelaksanaan penagihan, pencatatan, dan penutupan perjanjianExisting procedures.d.a. 14Mitigasi Risiko LainnyaJika di kemudian hari ditemukan informasi yang menyesatkan telah disampaikan oleh debitur, apa yang perlu dilakukan Pemerintah? Jika perlu sanksi, jelaskan jenis sanksi apa yang menurut Saudara paling tepat? (Administratif/pidana/material)Apabila dalam proses penilaian/persetujuan/ penyusunan perjanjian penerusan pinjaman terdapat potensi kerugian / memicu konflik sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat, apa yang harus dilakukan Pemerintah? Jelaskan metode yg paling tepat dilakukan Pemerintah.Perlukah Menteri Keuangan meminta dokumen tambahan lainnya di luar yang telah dipersyaratkan? Apabila perlu, dokumen apa saja?