Risalah_sidang_perkara Nomor 94,95.Phpu.d-x.2012 5 Desember 2012

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

---------------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 95/PHPU.D/X/2012

PERIHALPERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2012

ACARAPEMBUKTIAN

(II)

J A K A R T A

RABU, 5 DESEMBER 2012

i

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

--------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012PERKARA NOMOR 95/PHPU.D-X/2012

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Kapuas Tahun 2012

PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:

1. Ben Brahim S. Bahat2. Muhajirin

PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.D-X/2012:

1. Surya Dharma2. Taufiqurrahman

TERMOHON

KPU Kabupaten Kapuas

ACARA

Pembuktian (II)

Rabu, 5 Desember 2012, Pukul 13.45 – 15.23 WIBRuang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Achmad Sodiki (Ketua)2) Harjono (Anggota)3) Anwar Usman (Anggota)

Ery Satria Pamungkas Panitera PenggantiDewi Nurul Savitri Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012:

1. Ben Brahim S. Bahat2. Muhajirin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012:

1. Baron Ruhat Binti2. Labih Marat Binti3. Bachtiar Effendi

C. Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012:

1. Surya Dharma2. Taufiqurrahma

D. Saksi dari Pemohon 94/PHPU.D-X/2012:

1. Mansyah2. Saprudin3. Marniah4. Marsam5. Tugimin6. Sahrani7. Sahripin8. Bahri9. Salmah10. Ali Saputra

11. Nanang12. Susanto13. I Kade Sukasna14. I NyomanWeda15. Asmidi16. Ilham17. Muhammad Arianto Dwi

Putra18. Sutikno19. Syardiansyah

E. Termohon:

1. Novita2. Suprianto3. Riak Yones

4. Norawalia5. Misnadi

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Kharisma Harahap2. Mahyudin

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Wahyudin2. Yosef Badeoda3. Bambang Mulyono4. Yakob

i

1

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 94/PUPU.D-X/2012 dan Nomor95/PHPU.D-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untukumum.

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahterauntuk kita semua. Saya ingin memastikan apakah Pemohon 94/PHPU.D-X/2012, hadir? Hadir. 95/PHPU.D-X/2012? Hadir. Termohon? Hadir.Terkait? Hadir.

Ya, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan dengan memberikesempatan kepada Termohon dan Terkait untuk memberikantanggapan atas permohonan ini. Tapi terlebih dahulu akan saya …saksi, ada ahli? Ada ahli. Baiklah, kita dengarkan dulu Termohon samaTerkait.

Saya persilakan Saudara Termohon, pokok-pokoknya saja, Pak,ya, jangan dibacakan kalimat per kalimat. Silakan.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: M. KHARISMA P. HARAHAP

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon dalamPerkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012 pada persidangan tanggal 5Desember 2012 sebagai berikut.

Pertama dalam eksepsi. Bahwa kami Termohon menilaipermohonan yang diajukan oleh Termohon tidak memenuhi syaratformal sebagai permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihanumum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alasan sebagaiberikut, Yang Mulia.

Pertama, merujuk kepada ketentuan yang berkaitan dengankewenangan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf dUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang kedua, menurut kami sebagai Termohon, ketentuantersebut harus pula dihubungkan dengan Pasal 4 Peraturan MahkamahKonstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang isinya sebagai berikut. ObjekPerselisihan Hasil Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yangditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi;a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua

pemilukada atau,

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB

KETUK PALU 3X

2

b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepaladaerah.

Karena itu seharusnya permohonan Pemohon harus memenuhisyarat formal sebuah permohonan keberatan perselisihan rekapitulasihasil perhitungan suara dengan merujuk kepada ketentuan sebagaiberikut. Karena Pasal 75 huruf a dan b Undang-Undang MahkamahKonstitusi dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan MahkamahKonstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Akan tetapi, ketika kami Termohonmencermati uraian posita dan petitum permohonan yang diajukan olehPemohon, ternyata sama sekali tidak termuat di antaranya.1. Pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan

adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan olehKomisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benarmenurut Pemohon.

2. Pada petitum permohonan, Pemohon juga tidak menyampaikanpermintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benarmenurut Pemohon. Karena itu, kami mewakili Termohon memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenanuntuk menyatakan permohonan perkara a quo tidak dapat diterima.

Selain itu dalam permohonannya, Pemohon juga hanyamenguraikan peristiwa dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilukada,namun apabila kami Termohon mencermati kembali permohonan yangdiajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak terdapat uraian yangjelas dan rinci mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggarantersebut, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupunpelanggaran pidana dan juga tidak ada uraian apakah pelanggarantersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifatstruktur, sistematis, dan masif.

Eksepsi yang kedua, Yang Mulia. Permohonan Pemohon kabur.Menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kaburatau obscuur libel karena senyatanya permohonan yang diajukan olehPemohon tersebut sama sekali tidak memuat alasannya sama sepertialasan pada eksepsi yang pertama.

Yang kedua, dalam posita permohonannya, Pemohon juga hanyamenyebutkan beberapa dugaan pelanggaran, baik administratif maupunpelanggaran pidana dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupatidi Kabupaten Kapuas tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapanpelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan, dan di manapelanggaran tersebut dilakukan?

Selain itu, posita dan petitum permohonan Pemohon ternyatajuga kontradiktif atau saling bertentangan satu dengan yang lain.Karena di satu sisi, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusimenyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73 Tanggal 19 November2012. Akan tetapi, di sisi lain dalam posita permohonannya, Pemohonsama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan datarekapitulasi hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon yang

3

dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikatsurat Termohon tersebut.

Selain itu, dalam permohonannya, Pemohon ternyata juga tidakdapat menguraikan secara jelas korelasi atau hubungan antara dugaanpelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas denganperolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapasignifikankah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yangdidalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehansuara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012.

Dengan demikian, kami kembali memohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara iniberkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapatditerima.

Dalam pokok perkara tentang hasil rekapitulasi perhitungansuara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas (...)


Intinya apa itu?


Baik. Bahwa intinya Termohon mengakui, Yang Mulia, antara laintelah menerbitkan beberapa surat keputusan. Surat Keputusan Nomor73 tanggal 19 November 2012 yang sebelumnya telah dilakukan rapatPleno berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63 tahun … tanggal19 November 2012 dan Termohon juga mengakui telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 74 tanggal 19 November 2012 yangsebelumnya juga telah didahului berdasarkan Berita Acara Rapat PlenoNomor 64 tanggal 19 November 2012.

Bahwa surat keputusan tersebut terbit setelah sebelumnyaTermohon beserta jajarannya telah melakukan rekapitulasi hasilperhitungan suara, mulai dari tempat pemungutan suara, panitiapemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, dan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kapuas. Faktanya, pada saat perhitungan tersebutdilakukan di TPS, PPS, dan PPK berdasarkan bukti yang Termohonmiliki, Pemohon ternyata tidak berkeberatan, Yang Mulia, hanyaberkeberatan pada saat rapat Pleno. Itu pun dilakukan oleh Termohonhanya dengan menyerahkan surat tanpa mengisi formulir yang telahdisediakan dan rapat Pleno tersebut tidak dihadiri sampai selesai.Informasinya seperti itu, Yang Mulia.


Baik, terus?

4


Terus selain itu menurut kami hasil rekapitulasi yang sudahdilakukan oleh Termohon sudah benar dan otomatis penetapan tersebutpun menurut kami sudah benar karena hasil perhitungan suara yangdilakukan, perhitungan suara Calon Nomor Urut 3 telah melebihi 30%dan merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sehinggasesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Undang-UndangNomor 12/2008 penetapan yang diterbitkan oleh Termohon tersebuttelah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.


Ya, baik. Yang b apa?


Yang kedua tentang adanya dugaan pelanggaran administratifmaupun pidana pemilu, Yang Mulia. Yang pertama bahwa Termohonmengakui telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 364 tanggal 12November 2012, akan tetapi yang harus Termohon jelaskan adalahSurat Termohon 364 tersebut telah terbit atas dasar rekomendasi dariPanwaslu Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Nomor 124 tanggal 12November 2012, perihal rekomendasi, yang menjawab surat Termohontanggal 363 tanggal 12 November 2012, perihal mohon rekomendasi.

Nah, di dalam Surat 124 yang kemudian menjadi dasar rujukanSurat 364, itu disebutkan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalamdaftar pemilih tetap tetapi ingin menyalurkan hak pilihnya karena Surat364 itu terbit atas dasar permintaan, atas dasar laporan darimasyarakat yang diterima oleh Termohon, Yang Mulia, kemudiantimbulah kebijaksanaan berdasarkan 364 ini.

Dengan catatan yang pertama, pemilih harus memiliki danmenunjukkan kepada petugas KPPS, pengawas pemilu lapangan, dansaksi pasangan calon yang hadir KTP dan kartu keluarga asli. Yangkedua, mendatangi TPS dan melaporkan diri kepada petugas KPPSdalam rangka untuk mengganti data ganda atau meninggal duniasebatas wilayah desa atau kelurahan domisili yang bersangkutan.Karena itu menurut kami, Yang Mulia, apabila mencermati syarat yangtercantum di dalam Surat 36 tersebut, maka kalau toh ada pemilih yangtidak terdaftar kemudian menggunakan hak pilihnya, keyakinanTermohon jumlahnya jelas tidak terlalu siginifikan karena berdasarkandata pada formulir catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungansuara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkatkabupaten model DB-1/KWK.KPU jumlah pemilih yang tercatat dari TPSlain saja hanya sebanyak 237 pemilih.

5

Selanjutnya, Yang Mulia. Surat 364 tersebut menurut Termohontelah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 huruf e peraturan bersamakomisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, dan DewanKehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode EtikPenyelenggaraan Pemilihan Umum.


Baik, teruskan?


Selain itu, Yang Mulia, dalil pelanggaran yang disampaikan olehPemohon pada posita angka 8 dan … sampai dengan 17, jelas bukanlahdomain kami sebagai Termohon dalam kapasitas sebagai penyelenggarapemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b sudah …sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,kemudian Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah hal tersebut jelas merupakankewenangan dari Panwaslu Kabupaten Kapuas, Yang Mulia.

Karena itu pertanyaan kami, apakah dugaan pelanggaranpelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas tersebut sudah pernahdilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas. Kalaupun sudah pernah, apa hasil laporannya, hal ini yang lagi-lagi tidak jelasdiuraikan di dalam posita permohonan Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa menurut Termohon, pelanggaran sebagaimanadisebutkan dalam posita angka 8 sampai 17A permohonan Pemohon,jelas bukanlah pelanggaran yang dapat dikualifikasikan bersifatterstruktur, sistematis, dan massif. Dengan alasan merujuk kepadabeberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, di antaranya PutusanNomor 41 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur,Putusan Nomor 17 tanggal 11 Juni 2010 Pemilukada Kota Sibolga,Putusan Nomor 41 tanggal 6 Juli 2010 Pemilukada KabupatenMandailing Natal, dan Nomor 45 tanggal 7 Juli 2010 PemilukadaKabupaten/Kota Waringin Barat.

Kami mengambil kesimpulan berdasarkan beberapayurisprudensi tadi bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran bersifatterstruktur, sistematis, dan masif tersebut adalah pelanggaran yangharus memenuhi empat criteria. Di antaranya, pertama, melibatkansebagian … sedemikian banyak orang. Kedua, direncanakan secaramatang. Dan ketiga, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuksecara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Danyang keempat, terjadi di banyak wilayah secara merata yang melibatkansedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

6

Bahwa selain itu, dalam permohonannya, Pemohon ternyatatidak dapat menguraikan korelasi antaranya … antara adanya dugaanpelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas denganjumlah perolehan suara Pemohon. Sehingga timbul pertanyaan apakahdengan adanya dugaan penyelenggaraan tersebut, dapat berpengaruhsecara signifikan kepada perolehan suara Pemohon. Karena dalambeberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, selain Pemohon harusmembuktikan adanya pelanggaran pelaksanaan pemilukada yangbersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon juga harusmembuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut berpengaruhsecara signifikan terhadap perolehan suara dan hasil rekapitulasiperhitungan suara Pemohon vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor41 tanggal 6 Juli 2010 Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa karena dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu BupatiKabupaten Kapuas Tahun 2012 yang diuraikan oleh Pemohon dalampositanya … posita permohonannya, bukan merupakan pelanggaranyang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta Pemohon tidakdapat memberikan uraian tentang pengaruh dugaan pelanggarantersebut terhadap perolehan suara dan rekapitulasi hasil suaraPemohon, maka kembali kami, Yang Mulia, Termohon, memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agarpermohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memeriksa danmengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon seluruhnya. Dua,menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokokperkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Terimakasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.


Sekarang, yang Perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012, siapa?


Baik, Yang Mulia. Terima kasih.


Saya kira, hampir sama ya, jawabannya?


Hampir sama jawaban pada Perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012,Yang Mulia. Dalam eksepsi (…)

7


Yang enggak sama saja.


Permohonan juga sama. Dalam pokok perkara juga sama.


Sama, ya?


Kesimpulan pokok perkara, Yang Mulia, sama seperti halnyadalam jawaban di Perkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bahwapelanggaran yang didalilkan bukan pelanggaran yang bersifatterstruktur, sistematis, dan masif, dan di dalam permohonan juga tidakada uraian terkait dengan apakah dengan adanya pelanggaran tersebutberpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

Karena itu, kembali, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum Termohon,memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkanputusan dalam eksepsi … menerima eksepsi Termohon, menyatakanpermohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara,menolak permohonan Pemohon. Terima kasih. Hormat kami, KuasaHukum Termohon.


Baik. Saya persilakan, berikut, Saudara Pihak Terkait. Di sinihanya pokok-pokoknya saja.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami dari Tim Kuasa HukumPasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi-Ir. HersonBarthel Aden. Dengan ini, kami menyampaikan tanggapan atauketerangan Pihak Terkait kepada Majelis Hakim Konstitusi PerkaraNomor 94/PHPU.D-X/2012 dan Perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012.

Dengan hormat, untuk atas nama klien kami, Pasangan CalonNomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi-Ir. Herson Barthel Aden,dengan ini mengajukan keterangan selaku Pihak Terkait sebagaiberikut.

Kami akan membacakan pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.Bahwa intinya, posita yang telah diterima oleh kami, intinya adalahmengenai pelanggaran-pelanggaran, kaitannya dengan Pihak Terkait.

8

Oleh karena intinya pada pokoknya, kami menolak semua positayang dilakukan … yang diajukan oleh Pihak Pemohon, dengan alasansebagai berikut.

Bahwa sebagaimana dinyatakan Ketua Majelis Konstitusi dalamperkara ini, dalam sidang pertama kemarin bahwa proses pelanggaranpemilukada yang dapat disebut terencana, terstruktur, sistematis, danmasif, hanya dapat terjadi apabila terdapat begitu banyak pelanggaran.Dari awal kegiatan pemilukada, terdapat banyak pelanggaran padatahap pemungutan suara di berbagai tempat dan terjadi banyakpelanggaran di setiap tingkatan penghitungan suara, dari tingkat TPS,PPS, PPK, sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Kapuas.

Faktanya, proses Pemilukada Kabupaten Kapuas, dari tahappemungutan suara sampai dengan pada penghitungan suara berjalanaman dan damai dalam kondisi yang kondusif.

Ketiga. Faktanya Termohon KPU telah melakukan kegiatanPemilukada Kapuas dari saat pendataan pemilih, pendaftaran calonpeserta pemilukada, sampai dengan penetapan calon terpilih telahdilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat. Bahwa sejak pemungutan suara dan penghitungansuara dari tingkat TPS, PPS, dan PPK sama sekali tidak ada keberatanyang disampaikan oleh pasangan calon peserta pemilukada, termasukdari Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut2. Bahwa Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 danNomor Urut 2 baru melakukan keberatan pada saat Pleno rekapitulasihasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kapuas. Kamilampirkan dengan bukti PT-1.

Sehingga jelas tidak ada pelanggaran-pelanggaran yangdinyatakan terencana, terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimanadidalilkan oleh Para Pemohon keberatan. Selanjutnya akan disampaikanoleh rekan saya.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YOSEF BADEODA

Bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon keberatanPasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap klien kami adalah tidak benar.Dengan alasan sebagai berikut. Tuduhan pertama tentang kampanyeterselubung dilakukan oleh Istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 3adalah tidak benar karena kegiatan pelantikan tersebut murni kegiatanibu-ibu yang telah direncanakan sejak lama. Terkait dengan hal inibenar telah ada dua laporan diajukan kepada Panwaslu KabupatenKapuas dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena menurutpanwaslu laporan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat adanyapelanggaran Pemilukada di Kabupaten Kapuas.

Tuduhan kedua tentang politik uang dilakukan oleh PasanganCalon Nomor 3 adalah keliru dan tidak benar. Karena tidak ada politikuang berupa pemberian baju daster atau sarung yang dilakukan olehTim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Mengenai laporan ada baju daster

9

yang dibagikan oleh Nyonya Erni jelas sudah ada laporan ke panwasludan melalui surat panwaslu tentang tindak ... atas lanjut laporantanggal 12, panwaslu sudah menyatakan perbuatan tersebut tidakmemenuhi syarat adanya pelanggaran pemilu.

Tuduhan ketiga tentang kampanye di masa tenang dilakukanoleh Pasangan Calon Nomor 3, tidak benar. Karena kegiatan yangdilakukan klien kami dalam kapasitasnya selaku Bupati Kapuas karenamasa cuti terkait Pemilukada Kabupaten Kapuas sudah selesai dan adabukti surat tugas dan surat perjalanan dinas.

Tuduhan keempat tentang penyalahgunaan kesempatan yangdilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 di atas keliru dan tidak benar.Karena kegiatan peletakan batu pertama ataupun kunjungan ke desa-desa adalah kegiatan yang sudah direncanakan sejak lama dan benardilakukan oleh klien kami selaku Bupati Kapuas karena masa cutipemilukada yang diambil oleh klien kami telah berakhir. Vide bukti PT-4.

Tuduhan kelima tentang politik uang berupa pembagian dasteryang dilakukan oleh Tim Kampanye Calon Nomor Urut 3 keliru dan tidakbenar. Karena pembagian daster terkait dengan kegiatan ibu-ibupengajian dan sama sekali tidak terkait dengan Pemilukada Kapuas atautidak terkait dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.Terkait dengan hal ini telah ada laporan yang diajukan ke PanwasluKabupaten Kapuas dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjutikarena menurut panwaslu laporan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat adanya pelanggaran pemilu.

Tuduhan keenam tentang pengerahan orang-orang yang bukanpemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 keliru dantidak benar. Karena tidak mungkin hal itu dilakukan karena prosespendataan pemilih dilakukan oleh KPPS di setiap TPS. Jikalau hal itubenar dilakukan, maka setiap pasangan calon memiliki saksi di setiapTPS untuk melakukan keberatan atas hal tersebut. Ternyata di dua TPStersebut sama sekali tidak ada nota keberatan dari saksi pasangancalon yang ada, baik panwaslu maupun pemantau pemilu juga tidakpernah menerima laporan yang masuk terkait dengan hal tersebut.

Tuduhan tujuh tentang konspirasi antara Pasangan Calon NomorUrut 3 dan Termohon KPU di atas keliru dan tidak benar. Karena tidakmungkin dilakukan konspirasi antara Termohon KPU dengan PasanganCalon Nomor Urut 3. Penerbitan surat Termohon KPU tersebut adalahkewenangan Termohon KPU dan tidak ada kaitannya dengan PasanganCalon Nomor Urut 3, apa lagi surat Termohon Nomor 364 danseterusnya tanggal 12 November 2012 disampaikan kepada parapasangan calon hanya sebagai pemberitahuan semata. Sedangkan padapokoknya surat tersebut ditujukan kepada para penyelenggarapemilukada yang proses keberadaan surat itu dan sosialisasinyamenjadi urusan Termohon KPU. Sedangkan Pasangan Calon NomorUrut 3 sama sekali ... sama dengan Pemohon keberatan maupunpasangan calon lain hanya diberitahu sekedar untuk diketahui, sehingga

10

tidak ada keterkaitan apapun antara surat tersebut dengan PasanganCalon Nomor Urut 3.

Bahwa tuduhan yang dilontarkan Pemohon keberatan PasanganCalon Nomor Urut 1 terhadap klien kami tidak benar karena klien kamisama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan sebagaimanatelah dijelaskan di atas. Sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi butir dugaanpelanggaran dimaksud oleh Pemohon keberatan Pasangan Calon NomorUrut 2 antara lain sebagai berikut. Pelanggaran administrasi danseterusnya, Yang Mulia, tidak kami bacakan. Perbuatan-perbuatantersebut di atas merupakan pelanggaran dan kejahatan dalampemilukada yang tergolong masif, terstruktur.

Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohonkeberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap klien kami adalahtidak benar, dengan alasan sebagai berikut. Tuduhan bahwa TermohonKPU telah melakukan banyak pelanggaran administrasi dan pelanggaranpidana sebelum pemilu dan saat pemungutan suara karena banyakperbaikan data adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena PasanganCalon Nomor Urut 3 melihat sendiri KPU telah melakukan prosesPemilukada Kapuas dengan pentahapan yang sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku dan dari pentahapan yang dijalankan tidakada satu pun keberatan yang diajukan oleh para Pasangan CalonPemilukada Kapuas kecuali di tingkat KPU Kabupaten Kapuas.

Tuduhan melakukan politik uang juga tidak jelas siapa yangmelakukan politik uang dan bagaimana prosesnya. Apakah sudahdilaporkan ke panwaslu atau tidak, dan bagaimana tanggapan atautindak lanjut atas laporan tersebut dari panwaslu. Sampai saat ini tidakada laporan pidana yang dilaporkan oleh panwaslu kepada pihakkepolisian terkait politik uang. Penyebaran isu sara dan kampanye hitamoleh istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 3 tidak terbukti karenasudah ada keterangan dari panwaslu bahwa isu kampanye hitamtersebut tidak ada. Terkait dengan ini, benar telah dua laporan diajukankepada Panwaslu Kabupaten Kapuas dan laporan tersebut tidak dapatditindaklanjuti karena menurut panwaslu laporan tersebut tidakmemenuhi syarat-syarat adanya pelanggaran pemilukada. Dalam hal inibukti PT-2 dan bukti PT-5.

Tuduhan adanya rekayasa jahat untuk menggagalkanpencalonan Pasangan Calon Nomor 2 tidak ada dan tidak relevan lagikarena tidak terkait dengan Pemilukada Kabupaten Kapuas dankenyataannya yang bersangkutan sudah menjadi pasangan pesertaPemilukada Kabupaten Kapuas yang sah.

Bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon keberatan CalonNomor 2 terhadap klien kami, jelas tidak benar. Apa lagi dikatakansebagai pelanggaran dan kejahatan yang terstruktur dan masif karenaklien kami sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkantersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa lagi tidak ada bukti

11

hukum adanya kejahatan masif sebagaimana dituduhkan, sehinggapermohonan keberatan dari Pemohon, keberatan Pasangan Calon NomorUrut 2 harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.

Bahwa dengan adanya tuduhan yang tidak berdasar terhadapklien kami dalam permohonan keberatan dari Para Pemohon, keberatantersebut di atas, maka klien kami selaku Pasangan Calon pemenangPemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, mohon kepadaKetua Mahkamah Konstitusi u.p Majelis Hakim Konstitusi, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonankeberatan dalam Perkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012 dan seterusnya, danPerkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012, atau setidak-tidaknya menyatakanpermohonan keberatan Para Pemohon keberatan di atas, dinyatakantidak dapat diterima.

Demikian keterangan Pihak Terkait. Atas perhatiannya, kamimengucapkan terima kasih.


Baiklah. Jadi sudah selesai membacakan atau memaparkantanggapannya, sekarang saya persilakan Saudara Ahli lebih dulu untukmaju ke depan untuk disumpah.

23. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya.“Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai

Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengankeahlian saya.”

24. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagaiAhli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengankeahlian saya.


Terima kasih.


Ya, silakan. Langsung saja Saudara Ahli, silakan memberikanketerangannya.

12

27. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami akanmembacakan pendapat hukum perkara ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Panel Mahkamah Konstitusi, dariberbagai Putusan MK sebelumnya, sebenarnya sudah ada kriteria hukumkonstitusional perselisihan hasil pemilu yang setidak-tidaknya hingga hariini masih tetap berlaku. Salah satunya bahwa pelanggaran dalam prosespemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilukada, seperti moneypolitics, dugaan pidana pemilu dapat membatalkan hasil pemilukadasepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secaraterstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telahditetapkan secara konstitusional. Jadi dari kriteria hukum konstitusi ini,maka jikalau dalil Pemohon masih mencakup kampanye sara, tuduhanpolitik uang, maka hal ini bisa saja akan menunda validasi konstitusionalakan hasil pemilukada, namun pembuktiannya tetap harus dilakukansecara hati-hati.

Tentang terstruktur, sistematis, dan masif terlepas daribangunan hukum konstitusi yang terbangun selama ini, kami pun tetapmengembangkan bahwa struktur konstruksi masif dari sebuah asumsipelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut dapatterekonstruksi bahwa tidak perlu diukur pelanggaran terjadi denganmelebihi separuh atau mayoritas mutlak lokus pemilihan, atau perolehansuara kepala daerah. Namun sesungguhnya, konstruksi masif itu cukupberangkat dari mayoritas relatif syarat pemenangan calon.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa syarat minimalpemenangan adalah 30% suara. Jikalau dikonversikan, maka jikalauterbukti terjadi pelanggaran di lebih dari setengah dari 30% jumlah TPSTPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan atau 30% suara, makapelanggaran tersebut sudah terkategorikan masif. Konstruksi inidiakibatkan karena dengan asumsi sudah lebih dari 50% suara yangdiperolehnya dari syarat minimum undang-undang terpilihnya pasangancalon, yaitu 30% sebagai kemenangan mayoritas relatif adalahmelanggar prinsip konstitusionalitas pemilu. Pada konteks ini, makasignifikansi suara Pemohon perkara menjadi hal yang tidak penting lagiuntuk dipertimbangkan guna membatalkan hasil pilkada.

Di sisi lain, kami ingin mengurai pendapat yang juga kamikembangkan bahwa jikalau tuduhan pelanggaran afirmasinya adalahsifatnya terstruktur, maka suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur,maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif. Esensi darikonstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada,guna pemenangan pemilu. Prinsip konstitusi sesungguhnya bahwa segalastruktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntunganpemenangan pemilu, guna salah satu pasangan calon.

Oleh karenanya, jikalau kita masih sepakat bahwa strukturkekuasaan negara haruslah netral dalam sebuah kontestasi pemilu, maka

13

bukan hanya dalam struktur kekuasaan eksekutif saja, namun jugapenyelenggaraan pemilu juga harus netral bahkan profesional.

Fenomena kekuasaan eksekutif dari berbagai kasus, peluangbesar untuk menggunakan struktur kekuasaan. Lebih besar cenderungterjadi pada incumbent karena instrumen kebijakan untuk menggerakkanstruktur kekuasaan guna kepentingan pemenangannya atau pasanganyang akan dimenangkannya, baik karena kekerabatan biologis maupunideologis bahkan ekonomis pada periode berikutnya, sesungguhnyaberpotensi lebih besar walaupun sekali lagi harus tidak linier seperti itudari berbagai fenomena-fenomena pemilukada yang hedonis yang selalumenguntungkan incumbent.

Penggunaan struktur kekuasaan tidak saja melibatkan kepaladaerah, tapi bisa menggunakan satuan perangkat daerah lainnya,hingga camat bahkan lurah. Penggunaan struktur kekuasaan ini,biasanya diboncengi dengan praktik haram lainnya. Yaitu, politik uangyang memanfaatkan rendahnya pemahaman bernegara pemilih akansebuah proses pemilu.

Fenomena lain di kekuasaan penyelenggara pemilu bisa jadi jugaakibat ketidakprofesionalan penyelenggaraan pemilu, maka hal ini bisamembuatnya tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Bisa jadistruktur kekuat … struktur penyelenggara di kota si ... oleh pihak yangberkepentingan guna pemenangan pasangan calon. Bisa jadi denganmodusnya adalah menggiring penyelenggara pemilu guna meloloskanatau tidak meloloskan pasangan calon tertentu yang sesungguhnya takmemenuhin syarat yuridis, verifikasi, maupun jadwal yang sudahditetapkan guna memecah perolehan suara dari pasangan calontertentu. Bisa juga dengan modus tidak sempurnanya data pemilih yangcenderung kacau, yang memberikan ruang pihak-pihak tertentumemobilisasi pemilih yang tidak berhak, akhirnya muncul banyakpemilih hantu. Yang sesungguhnya merugikan seluruh pasangan calonbahkan rakyat pemilih secara keseluruhan.

Jikalau hal seperti ini terbukti dalam sidang ini, yaitu ada relasiantara penyelenggara pemilu dan pihak-pihak tertentu yangberkepentingan terhadap pemenangan pasangan calon. Maka secaralinear ini adalah desain sistematis, pembuktian masifitasnya,sesungguhnya bisa mengacu pada kriteria yang kami uraikansebelumnya.

Tentang kampanye sara. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwasalah satu syarat menjadi calon kepala daerah adalah setia kepadaPancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia, Proklamasi 17 Agustus, dan kepada Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945menyebutkan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatupemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa seperti

14

diketahui di dalam sejarah terbentuknya NKRI, NKRI dibanguntidak/atas/untuk dan atas nama satu suku tertentu, atau agamatertentu, atau ras tertentu, atau golongan tertentu saja. Tetapi NKRIterbangun untuk melindungi seluruh suku, agama, ras, dan golongan,baik mayoritas maupun minoritas yang hidup di tanah air Indonesia.Inilah kandungan makna melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya segenap kekuasaandijajaran kepengurusan atau pemerintahan negara, mulai Presiden,menteri, gubernur, bupati, walikota, hingga struktur pemerintahanterendah, haruslah bisa berdiri di atas seluruh golongan suku, agama,dan ras. Seluruh jajaran pemerintahan memiliki kewajibankonstitusional yang sama dalam memberikan pelayanan bagi siapa punpemeluk agama tertentu, suku tertentu, ras tertentu, dan golongantertentu dalam rangka memberikan pelayanan maksimal dalam bingkaiketertiban, keamanan, moral, dan moralitas menurut Undang-UndangDasar Tahun 1945.

Oleh karena itu pulalah, dalam Undang-Undang Dasar Tahun1945 tidak membatasi bahwa yang menjadi warga negara Indonesiaharuslah dari agama tertentu atau suku tertentu, atau ras tertentu.Bahkan golongan tertentu yang disebut dalam Pasal 26 Undang-UndangDasar Tahun 1945 bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yangdisahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orangbangsa Indonesia asli dalam relasi historis adalah multietnik, termasukterdiri dari berbagai macam agama dan kesemuanya adalah warganegara Indonesia.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskanbahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukumdan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itudengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini direpetisi lagi secara tegasmelalui perubahan kedua, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yangsama dalam pemerintahan. Oleh karenanya, maka segala warga negarawajib dilayani atau diurus oleh pemerintahan secara sama olehpemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya, guna mencapai pemerintahanyang bisa melayani secara sama tanpa diskriminatif dalam rangkamelindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, maka calonpemerintah tersebut haruslah orang yang setia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang memberikan kesempatan, sertamengurus dan melayani seluruh warga dari berbagai suku, agama, ras,dan golongan tanpa diskriminatif.

Oleh karena itu pulalah, maka konstitusi tidak meniscayakanbahwa untuk menjadi presiden atau kepala daerah haruslah dari suku,golongan, ras, atau agama tertentu saja. Namun, konstitusi hanyamenyebut bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harusseorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernahmenerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak

15

pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmaniuntuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakilpresiden.

Ketentuan ini sangatlah tidak diskriminatif yang memberikan hakdan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk menjadipresiden, termasuk menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, atauwalikota. Oleh karenanya, pemerintahan yang lahir dalam suatu prosespemilihan umum, atau pemilukada secara diskriminatif denganmendiskriminasi agama tertentu yang kebetulan dipeluk salah satucalon, maka secara linear bisa dikhawatirkan, maka pemerintahan yangterbentuk itu akan diskiriminatif dan tak mampu berdiri di atas semuawarga pemeluk agama.

Hal ini tentunya bisa mendestruksi proses pencapaian citranegara dalam pembukaan konstitusi kita, yaitu melindungi segenapbangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya masalahini menjadi sangat fundamental dalam bingkai konstitusi kita. Padakonteks inilah maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangatmengantisipasi dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak bebasdari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun danberhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifatdiskriminatif itu.

Pada dasar konstitusional inilah maka rekrutmen kepemimpinanseperti proses pemilukada sangatlah mengharamkan adanya kegiatantahapan, baik kampanye atau di luar kampanye yang menghinaseseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala daerah-wakilkepala daerah dan/atau partai politik. Larangn ini sesungguhnya sangatprinsipil dan fundamental karena dikhawatirkan jika seorang kepaladaerah terpilih dengan suara terbanyak dan salah satu faktor yangmembuatnya terpilih karena munculnya propaganda, kampanye atauajakan memilih dan/atau meninggalkan untuk memilih salah satu ataubeberapa pasangan calon karena isu yang berbau sara, maka dalamrasio yang wajar muncul perilaku atau cara ini potensi membuatpemerintahan yang terbentuk tersebut menjadi pemerintahan yangdiskriminatif.

Oleh karenanya larangan menghina sara ini memiliki derajat yangsama atau bahkan lebih fundamental dengan larangan politik uang.Seperti diketahui bahwa pasangan calon yang terbukti melakukan politikuang, bisa membatalkan pasangan calon, maka sesungguhnyapersoalan sara pun bisa membuat proses pemilukada yang sudahberlangsung harus tertunda bahkan gagal mendapatkan validasikonstitusional. Larangan penghinaan sara ini sesungguhnya tidak perluterintegrasi sebagai bagian dari pelanggaran terstruktur, sistematis, danmasif, untuk kemudian bisa menjadi penyebab tertundanya validasikontitusional hasil pemilukada.

Pelanggaran yang sifatnya sporadis atau insidental,sesungguhnya jikalau ada indikasi awal dalam rasio yang wajar, makabisa saja menyebabkan tertundanya validasi konstitusional hasil

16

pemilukada yang sudah ada. Modus ini bisa muncul dari beberapa pihakyaitu tim kampanye, simpatisan, kerabat, atau pasangan calon itusendiri dengan mengatasnamakan kemuliaan salah satu agama.Biasanya hal ini terindikasi karena yang bersangkutan didugamelakukan atau menginisiasi, melakukan sebelumnya, tidak sering,jarang, atau bahkan tidak pernah terdengar berbicara akan kemuliaansuatu agama di ruang public. Namun menjelang atau dalam rangkapemilukada, yang bersangkutan tiba-tiba menjadi aktif melakukan ataumenginisiasi pertemuan guna membicarakan kemuliaan suatu agama.Bisa jadi mungkin sulit tergolong larangan kampanye seperti sara,jikalau orang yang melakukannya memang orang yang murni selaluberbicara kemuliaan suatu agama, dan memang jauh sebelumnyaadalah orang yang dikenal secara luas memiliki rutinitas untukmenyampaikan syiar kemuliaan agama dan tidak ada maksud menghinayang lain.

Namun, jikalau kemudian tiba-tiba muncul tim kampanye,simpatisan, kerabat dekat, bahkan yang memiliki hubungan ikatan lahirbatin, suami atau istri dari/atau pasangan calon itu sendiri yangsebelumnya mungkin dikenal tidak memiliki rutinitas syiar,menyampaikan kemuliaan suatu agama, namun tiba-tiba melakukanbahkan intensif termasuk dalam menggunakan modus, menggunakanmulut orang-orang yang memang memiliki rutinitas syiar agamatertentu sebagai pembicaranya guna mengajak atau menolak untukmemilih pasangan calon karena suku, agama, golongan, atau rastertentu, maka hal ini bisa saja menjadi rasio yang wajar bahwa initindakan yang bermaksud mendiskriminasi atau potensi secarakonstitusional menghina sara sehingga merupakan bisa jadipelanggaran fundamental dalam proses pilkada.

Jikalau kemudian ada indikasi bahwa telah terjadi hal tersebutdalam suatu proses pilkada, misalnya penetapan tersangka yangdilakukan oleh seseorang dan yang terindikasi tersebut adalah bagiantim kampanye sah atau kerabat lahir batin, suami atau istri, dari ataubahkan pasangan calon itu sendiri, maka bisa saja konstitusi mengambillangkah untuk menghentikan sementara proses validasi konstitusionalpilkada tersebut. Prinsipnya bahwa perilaku yang potensil mendestruksiUndang-Undang Dasar bisa dinyatakan inkonstitusional.

Langkah yang bisa diambil bahwa jikalau kemudian ada indikasibahwa locus daerah untuk melakukan kampanye atau propagandaberbau sara, maka bisa saja mengambil langkah untuk melakukanpemungutan suara ulang sebatas di TPS TPS yang dinilai tidak steril dariaroma sara, namun jikalau ternyata kampanye isu sara ini terintegrasibagian dari pola terstruktur, sistematis, dan masif, makamendiskualifikasi hingga membatalkan pasangan calon sesungguhnyabisa dilakukan guna mencegah terbentuknya pemerintahan yangdiskriminatif, yang hanya memerintah atau mengurus suku, agama, rasatau golongan tertentu, bukan pemerintah yang melindungi segenap

17

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, seperti yang ditegaskanoleh konstitusi.

Tentunya bukan pemerintahan yang seperti ini yang diinginkanoleh sebuah proses rekrutmen kepemimpinan yang telah dibayar mahalbernama pemilu atau pemilukada. Sekian, wassalamualaikum wr. wb.


Baik, sudah dipaparkan dengan keahlian Saudara Dr. Irman.Saya persilakan Saudara Saksi, saksinya berapa? Saudara saya panggilsaja ya?

29. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pemohonnya?


Dari perkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012, Saudara Mansyah,Saudara Saprudin, maju ke depan disumpah dahulu. Saudara Marniah,Marsam, Tugimin, Sahrani, Sahripin, Bahri, Salmah, dan Ali Saputra.


Jadi, kita sumpah dan kita usahakan untuk bisa diperiksa Saksiyang dipanggil ini dahulu, ya. Karena nanti juga akan ada sidangberikutnya Hakim ini, oleh karena itu dilakukan penyumpahan dahulu.Beragama Islam semua? Islam semua, ya?


Mohon ikuti saya, ya.“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai

saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dariyang sebenarnya.”

33. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagaisaksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dariyang sebenarnya.


Terima kasih.

18


Baik, silakan kembali ke tempat sesuai dengan duduknya yangtadi.


Sekarang Bapak Mansyah. Mana Pak Mansyah? Di sini BapakMansyah akan menerangkan melakukan pembagian sarung, bajudaster, dan kerudung untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3.Betul itu, Pak?

37. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:MANSYAH

Betul, Yang Mulia.


Coba, ceritakan apa yang terjadi dan apa yang Bapak Mansyahlakukan, apakah betul melakukan pembagian, di mana, kapan, dandibagi pada siapa?


Dibagi kepada masyarakat, Yang Mulia.


Masyarakat di mana?


Di Anjir Membulau Barat, Yang Mulia.


Di Anjir Membulau Barat?


Inggih.

19


Kepada berapa orang itu, Pak?


Kurang lebih 100-an, Yang Mulia.


100? Jadi ada 100 sarung, baju daster, atau sarung, baju daster,kerudung itu kalau dijadikan satu=100 atau masing-masinglah?


Lebih, Yang Mulia.


Lebih. Bapak terima dari mana itu?


Dari Tim Sukses Urutan Nomor 3, Yang Mulia.


Namanya siapa?


H. Fahmi, Yang Mulia.


H. Fahmi. Kok itu diberikan kepada Bapak Mansyah? Apa H.Fahmi itu sebelumnya sudah berjanji akan memberikan atau BapakMansyah ini sebagai tim sukses juga dari Nomor Urut 3?


Tidak, Yang Mulia.

20


Tidak. Kok mau menerima, Pak Mansyah?


Disuruh, Yang Mulia.


Disuruh? Apa dapat upah atas suruhan itu?


Tidak juga, Yang Mulia.


Tidak juga. Disuruh, Bapak mau, begitu saja?


Inggih, Yang Mulia.


Itu ada berapa orang?


Cuma saya, Yang Mulia.


Bukan, yang dibagi, yang menerima. Kan Bapak Mansyahmembagi, enggak?


Ya. Membagi, Yang Mulia.

21


Jadi dikumpulkan semua kepada Bapak Mansyah?


Ya, Yang Mulia.


Di rumah Bapak?


Ya.


Terus dibagikan kepada masyarakat, ya?


Ya, Yang Mulia.


Masyarakat itu mencoblos di TPS mana?


Di TPS 5 kalau enggak salah.


TPS 5?


6,7, Yang Mulia.

22


5, 6, 7? Jadi tidak satu TPS saja?


Enggak, Yang Mulia.


Di 5, 6, 7 itu, Bapak ingat enggak siapa yang menang di situ?


Enggak ingat, Yang Mulia.


Enggak ingat. Setelah selesai pemungutan suara, lalu siapa tadiyang memberi Bapak tadi, Pak Haji siapa?


H. Fahmi, Yang Mulia.


H. Fahmi menanyakan apa kepada Bapak?


Enggak ada ngomong, Yang Mulia.


Terima kasih atau kurang suaranya yang dukung, tidakngomong?


Enggak ada.

23


Enggak ngomong. Apa lagi yang mau diceritakan?


Enggak ada, Yang Mulia.


Enggak ada, ya. Cukup, ya?


Cukup.


Kalau cukup, sekarang Pak Saprudin.

89. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:SAPRUDIN

Ya, Yang Mulia.


Pak Saprudin ini menerima sarung dari Mansyah untuk memilihPasangan Nomor Urut 3. Betul, Pak?


Betul, Pak.


Kapan itu diterima?


Tanggal 10.

24


Tanggal 10. Enggak tanya, kenapa kok dikasih? Yang dikasihapa, sarung?


Sarung.


Kalau yang lain, yang dasternya, kerudungnya?


Enggak.


Enggak. Cuma sarung? Waktu diberi oleh Pak Mansyah ini, adapesan-pesan apa?


Pesannya agar mencoblos Nomor Urut 3.


Nomor Urut 3. Bapak tahu sih Nomor Urut 3 itu siapa?


Pasangan dari Calon Bupati Mawardi.


Terus Bapak mencoblos nomor urut berapa akhirnya?


Saya terpaksa mencoblos Nomor Urut 3, Pak.

25


Oh, terpaksa. Sebelumnya ada rencana mencoblos Nomor Urut3, enggak?


Enggak.


Sebelumnya enggak ada rencana Nomor Urut 3 ini coblosnya?


Enggak.


Calon lain?


Ya.


Calon lain kenapa enggak jadi coblos?


Ya, menurut saya kan mengingkari janji karena sudah (…)


Karena sudah terima, ya?


Terima sarung.

26


Pak Saprudin agama Islam. Apa lagi yang mau dijelaskanmungkin?


Enggak ada lagi, Pak.


Enggak ada. Ini Bapak ini Pak RT, ya Pak?


Benar, Pak.


Pak RT. Apa seluruh RT itu juga dapat pemberian sarung, gitu?


Saya enggak tahu.


Enggak tahu?


Ya.


Apa memberikannya sendiri-sendiri atau dikumpulkan?


Itu sendiri-sendiri dari rumah ke rumah.

27


Oh, didatangi dari rumah ke rumah. Yang datang Pak Mansyahini?


Ya.


Ada lagi yang disampaikan keterangannya?


Enggak ada lagi.


Enggak ada. Tahu yang menang siapa di TPS ini, Bapak?


Di TPS saya, seingat saya Nomor urut 1, selisih 6.


Gimana?


Nomor Urut 1, selisih 6.


Nomor urut 1 yang menang?


Ya, Yang Mulia.

28


Tidak Nomor 3?


Enggak.


Padahal kan sudah banyak yang diberi?


Entahlah, anu masyarakat itu.


Oh, betul ya Nomor 1 yang menang?


Ya, dengan selisih 3.


Selisih 3 saja?


Ya … eh, 6.


6, selisih 6. Ada lagi, Pak?


Enggak ada lagi.

29


Enggak ada. Ibu Marniah, ya coba itu dibantu. Ibu Marniah initerima apa?

145. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:MARNIAH

Terima baju daster dengan kerudung, Yang Mulia.


Baju daster dan kerudung. Mengambil atau diantar ke rumah?


Diantar ke rumah, Yang Mulia.


Diantar ke rumah. Siapa yang antar?


Pak Mansyah.


Pak Mansyah. Dapat berapa Ibu?


Dapat baju=1, kerudung=1, Yang Mulia.


Baju=1, kerudung=1. Yang di rumah Ibu itu berapa yangmencoblos mestinya?


Dua orang saja, Yang Mulia.

30


Dua orang, yang dapat satu orang?


Yang dapat satu orang saja.


Baju dan kerudung itu untuk Ibu semua atau?


Ya untuk Ibu.


Yang di rumah yang satu lagi siapa?


Suami, Yang Mulia.


Suami. Suami enggak dapat?


Enggak dapat.


Kalau begitu suaminya enggak nyoblos Nomor 3?


Enggak coblos, Yang Mulia.

31


Suaminya enggak nyoblos?


Enggak.


Enggak nyoblos Nomor 3 atau enggak nyoblos semua?


Enggak nyoblos, Yang Mulia.


Oh, enggak nyoblos?


Ya.


Ibu nyoblos nomor berapa?


Nomor 3.


Nomor 3, coblos, ya?


Ya.

32


Ada lagi yang dijelaskan di sini?


Tidak tahu, Yang Mulia.


Oh, enggak tahu. Itu saja?


Itu saja, Yang Mulia.


Enggak diberi duit selain ini?


Enggak, Yang Mulia.


Enggak, ya sudah. Cukup Ibu?


Cukup.


Pak Marsam. Mana Pak Marsam? Ya, memberi keterangan apa,Pak?

183. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:MARSAM

Saya kemarin di (…)

33


Sudah, sudah.


Saya kemarin dikasih (suara tidak terdengar jelas) dengan PakMansyah, Pak.


Oh, dikasih. Kemarin itu tanggal berapa, ingat enggak?


Tanggal 10, Pak?


Tanggal 10, jam berapa?


Jam … jam 14.00.


Jam 14.00 siang?


Inggih.


Terus itu Pak Mansyah … siapa Pak … siapa yang memberi?


Pak Mansyah.

34


Itu datang ke rumah?


Ya, Pak.


Sendirian?


Inggih.


Dia bawa apa ke situ?


Bawa (suara tidak terdengar jelas).


Sarung?


Inggih.


Oh, itu untuk Bapak saja atau masih ada yang lain yang masihbanyak begitu?


Enggak ada, Pak, anu untuk saya langsung sendiri.

35


Oh, itu langsung ke rumah Bapak atau sebelumnya mampir kerumahnya orang lain?


Entahlah, Pak.


Enggak tahu?


Inggih.


Terus apa lagi yang mau diceritakan, Pak?


Katanya Pak Mansyah, “Kamu pilih Nomor Urut Nomor 3,”katanya, Pak.


Terus dipilih betul?


Inggih.


Apa sebelumnya memang berniat memilih Nomor 3?


Sebelumnya saya, Pak, mau ingin memilih yang lain kan.

36


Yang lain?


Inggih tapi setelah dapat sarung, saya paksa langsung pilihNomor 3, Pak.


Kalau yang memberi itu tidak Nomor 3 saja, nomor lainnya jugamember, pilih yang mana?


Enggak ada, Pak.


Oh, enggak ada?


Cuma Nomor 3 saja yang ada.


Ditunggu-tunggu enggak ada yang datang?


Inggih.


Oke. Apalagi, Pak, yang mau disampaikan, cukup?


Ya, Pak.

37


Ya. Yang menang siapa di TPS Bapak?


Entah, Pak, saya tidak tahu karena saya kan (…)


Oh tidak tahu, TPS berapa itu, Pak?


TPS 6.


TPS 6 Desa Anjir itu ya?


Inggih.


Oke. Cukup, Pak?


Sudah cukup, Pak.


Ya. Pak Tugimin?

233. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:TUGIMIN

Ya, Yang Mulia.

38


Ya. Apa Pak Tugimin?


Mengenai menerima sarung, Pak.


Terima sarung?


Ya.


Dari siapa?


Dari Pak Mansyah.


Jam berapa menerima, tanggal berapa?


Sekitar jam 09.00 … eh, jam 14.00, tanggal 9 pada hari Kamis.


Terimanya di mana itu?


Di … ketemunya di jalan, Pak.

39


Di jalan, terus, kok terus Bapak yang diberi?


Begini.


Ya, gimana?


Pak Mansyah jalan, ketemu, waktu itu bilangnya, “Kamu mausarung, ini sarung pakai kamu?”

“Ya,” bilang saya.


Terus dikasih gitu saja?


Dikasih. Setalah itu, “Kalau kamu pakai punya saya, kamunyobloslah Nomor 3,” gitu, Pak.


Oh, nyoblos betul?


Betul, Pak, saya coblos Nomor 3.


Memang dari awal rencananya nyoblos Nomor 3?

40


Tidak ada, Pak, cuma oleh karena diberi sarung, saya terpaksatidak mengingkari janji. Saya memang menyoblos Nomor 3.


Kalau enggak ada yang memberi nyoblos nomor berapa?


Ya enggak, Pak, tetap mencoblos Nomor 3, Pak.


Oh, ada atau tidak diberi tetep nyoblos Nomor 3? Apalagi PakTugimin yang mau disampaikan?


Tidak ada lagi, Pak, hanya yang sepengetahuan saya itu, YangMulia.


Oke, suwun Pak Tugimin.


Terima kasih, Pak.


Pak Sahrani, Bapak ini ya, Pak Sahrani ya?

261. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:SAHRANI

Ya, Pak.


Ya, dari Desa Anjir juga Pak ya?

41


Ya Desa Anjir Membulau Barat.


Ya. Apa yang Bapak terima dari seseorang lain?


Saya, Pak Mulia, menerima sarung dari Pak Mansyah.


Di mana diberikan?


Di jalanan ketemu Pak Mansyah.


Terus?


Karena menerima sarung ini, pesan Pak Mansyah, suruhmencoblos Nomor 3.


Bapak mencoblos Nomor 3?


Mencoblos Nomor 3.


Bapak ini berkeluarga, enggak? Punya istri?

42


Punya, Pak.


Nomor berapa istri Bapak yang dicoblos?


Nomor 3 juga.


Nomor 3 juga?


Ya.


Bapak yang suruh?


Ya.


Oh, “Coblos Nomor 3,” begitu?


Ya.


Terus, ikut juga?

43


Ikut.


Yang lain, Pak? Apa yang diterangkan?


Ndak ada lagi.


Tidak ada lagi. Ini Pak Ketua RT, ya?


Ya.


Pak Ketua RT 07. Lalu, Rt 07 itu ada TPS berapa, Pak?


TPS 7 juga.


TPS?


TPS 7.


TPS 7 juga? Siapa yang menang, Pak?

44


Menang, Pak Ben.


Ya?


Nomor 1.


Nomor 1?


Ya.


Kok, enggak Nomor 3?


Enggak.


Padahal kan sudah banyak yang diberi?


Ya.


Yang Nomor 1 yang menang?

45


Nomor 1.


Beda berapa dengan Nomor 3?


Dua.


Beda dua saja?


Ya.


Oke. Cukup, Pak Sahrani?


Cukup.


Cukup. Pak Sahripin.

311. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:SAHRIPIN

Siap, Yang Mulia.


Ya. Ini Anjir juga, ya?

46


Ya, Pak.


Ini Pak Kepala Desa ini?


Ya, Pak.


Menerima laporan tentang adanya pembagian baju daster,sarung, kerudung, oleh Mansyah dari … Bapak sendiri, terima, enggak?


Maksudnya, Pak?


Bapak terima sarung, enggak?


Enggak ada, Pak.


Oh, enggak ada. Tapi ada laporan?


Ya, Pak.


Yang lapor siapa, Pak?

47


Saya menerima laporan dari warga, Pak, atas pembagian sarung.Itu setelah selesai pilkada itu.


Oh, setelah selesai pilkada?


Ya, Yang Mulia.


Apa Bapak enggak tahu, pada saat ada pembagian sarung?


Kita enggak tahu, Yang Mulia.


Kan, di desa Bapak? Luas kan, desa Bapak?


Memang luas, cuma kita enggak memperhatikan, Yang Mulia.


Oh, enggak perhatikan? Ya, ya. Terus Bapak dapat kabar berapabanyak yang terima itu? Atau Bapak hanya dapat informasi?


Memang untuk kabar yang kita terima itu enggak jelas, YangMulia. Cuma kebetulan, yang lapor sama kita ada sekitar lima orang,Yang Mulia.

48


Lima orang?


Ya.


Kok, mereka mendadak lapor itu, kenapa?


Enggak tahu juga, Yang Mulia.


Enggak tahu juga?


Ya.


Lima orang itu, siapa yang lapor?


Pertama, Pak RT, Pak Saprudin, kemudian Masniah, Pak Marsam,Pak Tugimin, dan Pak RT (suara tidak terdengar jelas).


Terus, Bapak setelah dapat laporan itu, gimana?


Kita menyampaikan ke Tim Pak … Nomor 1, itu Pak (suara tidakterdengar jelas), Yang Mulia.

49


Timnya, ya?


Ya, Yang Mulia.


Oh, timnya. Di Desa Anjir, ini Pak, itu ada berapa TPS, Pak?


Ada tujuh, Yang Mulia.


Ada tujuh TPS? Kok, banyak sekali ini? Bapak hafal enggak, ditujuh TPS itu, kalau dijumlah semua, siapa yang menang?


Kalau jumlah keseluruhan, yang menang Nomor Urut 3, YangMulia.


Dari tujuh TPS, jumlah semuanya (…)


Jumlah semuanya, Nomor 3 yang menang.


Terus, banyak enggak bedanya dengan yang Nomor 2-nya? Yangperolehan Nomor 2.


Eggak tahu juga kita, Yang Mulia.

50


Ya?


Lupa juga kita.


Oh, lupa. Apa lagi, Pak Lurah, yang mau disampaikan? Terimakasih, Yang Mulia.


Cuma itu? cukup? Berikutnya, Pak Bahri.

356. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:BAHRI

Assalamualaikum, Yang Mulia.


Waalaikumsalam. Apa yang diketahui? Yang waktu itu yangdilihat?


Yang dilihat, Pak, ada satu bungkus baju daster, Pak.


Satu bungkus baju?


Daster.


Daster?

51


Ya.


Di mana itu? Di pasar, bajunya?


Bukan.


Oh, ndak. Di mana?


Di tempat kita.


Ya?


Di tempat kita, di rumah.


Oh, di rumah?


Ya.


Datang sendiri baju ini?

52


Orang yang mengantar.


Oh, orang yang mengantar?


Ya, ibu-ibu.


Bapak kenal? Siapa itu?


Ibu ini (…)


Ibu Eni? Ibu Eni siapa itu?


Ibu Afiadin, Afiadin.


Oh, Ibu Afiadin. Itu sebelumnya Bapak kenal sama Ibu Afiadin?


Ya, kenal. Sedikit-sedikitlah.


Kenal sedikit. Apa satu desa?

53


Ndak.


Enggak. Dari mana dia?


Enggak tahu. Kenal di jalan saja, Pak.


Terus, apa yang dilakukan Ibu Afiadin?


Katanya mau dikasih sama baju itu, tolong bagi-bagi, gitu. Maucoblos Nomor 3, gitu.


Oh. Terus Bapak mau itu? Terima itu?


Ya, mau kalau dikasih.


Oh. Bapak dikasih berapa?


Cuma baju saja.


Oh, satu saja? Terus, akhirnya Bapak coblos juga?

54


Ya.


Ini di Desa Selat Hulu?


Ya.


Selat Hulu dengan Desa Anjir tadi, jauh, enggak itu?


Ya, mungkin jauh, Pak.


Lho, Bapak Selat Hulu, Kecamatan Selat. Yang tadi, KecamatanKapuas Timur. Kapuas Timur sama Selat itu, jauh, enggak?


Jauh, Pak.


Berapa jam kalau pergi ke situ?


Ya, 30 menitlah, gitu.


Pakai apa itu? Jalan? Atau pakai motor?

55


Motor bisa.


Oh, pakai motor, 30 menit? Jadi, Bapak mendapatkan baju,daster ya, diantar ke rumah Bapak?


Ya.


Lalu, disuruh (…)


Bagi-bagi.


Lho, kok bagi-bagi? Wong hanya satu?


Dibagi-bagi. Kan, antar itu pulang bareng, Pak.


Ada tujuh lembar?


20 lembar.


Oh, 20 lembar?

56


Inggih.


Diberikan pada siapa saja itu?


Orang-orang masyarakat.


Masyarakat, tetangga Bapak?


Orang-orang lain itu, Pak.


Orang-orang lain, Bapak yang berikan?


Saya yang mengasih itu, namun diberikan, gitu kan, disuruh ibuitu.


Bapak pesan apa pada yang diberi itu?


Enggak ada, Pak ... anu ... coblos katanya, coblos Nomor 3, gitu.


Oh.

57


Itu saja.


Terus orang-orang pada mau dapat itu?


Mau.


Bapak bisa sebutkan nama-nama tujuh orang itu?


Enggak tahu, enggak tahu.


Enggak tahu? Enggak ingat namanya? Apa lagi, Pak?


Habis.


Habis, ya. Sudah habis, bajunya juga habis. Ibu Salmah. Apa BuSalma yang (...)

430. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:SALMAH

Ya, Yang Mulia.


Ya, coba.

58


Tadi mengenai baju daster.


He eh.


Saya mengambil baju daster pada Ibu Afiadin.


Oh, Bu Afiadin?


Ibu Afiadin.


Langsung, bukan dari Pak sebelah tadi?


Sama ini, kan suami saya ini.


Oh, enggak cerita dari tadi. Terus gimana?


Dibawanya satu karung baju itu.


Satu karung, tadi Bapaknya cerita tujuh buah?

59


Satu karung, yaitu 20 lembar dalam karung itu (...)


Oh, 20 lembar (...)


Cuma dengan karung dia bawa, Pak.


Yang (...)


Lalu disuruh (...)


He eh.


Bagi-bagi kepada anggota yasinan, “Kan hari ini hari Senin,tanggal 12,” katanya. Besok untuk mencoblos, jadi dibagi.


Di yasinan itu kumpul ataukah Bapak ... Ibu yang bagi-bagi?


Ibu ... saya yang disuruh membagi kepada anggota yasinanuntuk besok.


Oh, ke rumah (...)

60


Tapi kan disuruh sore hari, hari ini membagi waktu jam 10.00itu.


Terus Ibu antar kan ke rumah?


Enggak sempat diantar.


Terus ke mana Saudara?


Jadi ... apa namanya itu ... bapak-bapak datang yang mengambilke rumah saya.


Oh, langsung diambil bapak (...)


Langsung difoto.


Difoto?


Ya.


Siapa yang foto?

61


Siapa tuh bapak-bapak ... enggak tahu juga orangnya.


Oh, enggak tahu juga?


Enggak.


Kok orang-orang pada tahu kalau di rumah Ibu ada baju-bajudaster?


Ya, siapa yang mengatur, enggak tahu.


Enggak tahu tapi terus datang, begitu saja?


Ya, terus datang.


Oh, terus apa lagi Ibu yang mau diceritakan?


Enggak ada lagi.


Pak ... di kampung Ibu itu ada berapa TPS, sih? Enggak tahu?Ada berapa TPS? TPS? Ingat, enggak?

62


Oh, Tempat Pemungutan Suara?


He eh. Enggak tahu, enggak tahu? Ya, enggak tahulah.


Enggak tahu.


Siapa yang menang tahu, enggak?


Nomor 1.


Oh, Nomor 1 yang menang?


Ya.


Betul itu?


Ya.


Bukan Nomor 3?

63


Enggak.


Sudah dikasih kok enggak dimenangkan?


Enggak tahu juga.


Oh, enggak tahu juga. Ya, cukup, Bu?


Ya, terima kasih.


Ali Saputra. Mana Pak Ali Saputra? Pak Ali Saputra ini diKecamatan Kapuas Barat, Pak, ya?

488. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:ALI SAPUTRA

Ya.


Kapuas Barat sama Selat itu jauhnya berapa?


Jauh, Pak. Kalau Kapuas Barat bersama Selat itu sekitar 2 jamnaik motor.


2 jam naik motor? Oh. Apa yang Bapak (...)

64


Yang saya mau sampaikan di sini itu masalah pembagian uangdari Relawan Pasangan Nomor 3. Dan saya di situ dikasih cumaRp10.000,00, nilainya, Pak.


Cuma Rp10.000,00?


Ya.


Enggak mau tambah?


Enggak, Cuma jatahnya Rp10.000,00, tiap orang. Yang dikasihitu banyak, hampir 100 orang.


Kok tahu 100 orang?


Memang banyak, Pak, kami di terminal ojek itu yang dibagi.


Oh, di terminal ojek?


Ya.


Masa tukang pengojeknya sampai 100 orang?

65


Teman-teman yang lain yang bukan ojek juga dikasih, siapayang lewat dengan pesan, “Tolong ini uang Rp10.000,00, saya kasih,tolong dicoblos Nomor 3.”


Coblos Nomor 3. Siapa yang bagikan itu?


Pak Mulkani. Perangkat desa dari desa tetangga kami, itu DesaSei Pitung.


Perangkat desa?


Ya.


Bapak kenal orangnya itu?


Kenal banget, Pak, orangnya, Pak.


Oh. Kalau itu di pangkalan ojek, dikasih Rp10.000,00, berartimereka nyoblosnya enggak di satu TPS?


Ya, terbagi-bagi itu, Pak, banyak orang kan di situ.

66


Oh, ya. Apa lagi, Pak?


Cuma itu saja, Pak.


Cuma itu, ya.


Terima kasih, Pak.


Baik. Terusnya Nanang. Belum disumpah? Oh, ini sudah sepuluhtadi ini? Yang disumpah tadi sudah semua?


Masih ada waktu, enggak?


Sebentar-sebentar kita lihat waktunya dulu.


Maju ya, langsung saja maju. Saudara Nanang, Susanto, I KadeSukasna, I Nyoman Weda, Asmidi, Ilham, Muhammad Arianto. Ilham,Muhammad Arianto (...)


Ada yang agamanya Yudi dharma, ya (...)


Sutikno, Sardiansyah (...)

67


Ya, coba kumpul sana. Yang Islam kumpul sini (...)


Saudara itu, ya.


Sudah. Sekarang yang Islam supaya di ... mana, enggak ada?Oh, sedang dipanggil. Tunggu ya. Kalau begitu yang Yudi Dharma duluya. Coba tirukan lafal yang saya sampaikan. Lalu, bersikap kalaubersumpah menurut Agama Hindu Dharma, bagaimana? Siap ya,bertiga. Hindu Dharma, ya. Oh, Hindu … dua, itu ya.

“Om Atah Parama Wisesa. Saya bersumpah sebagai saksi akanmemberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yangsebenarnya.” Sudah, cukup.

524. SELURUH SAKSI BERAGAM HINDU DISUMPAH:

Om Atah Parama Wisesa. Saya bersumpah sebagai saksi akanmemberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yangsebenarnya.


Cukup, kembali. Yang (…)


Ini agama? Kristen, ya.


Kristen. Berjanji (…)


Coba tata cara bersumpahnya disiapkan, sudah?“Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang

sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolongsaya.” Cukup.

68

529. SAKSI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH:

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yangsebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolongsaya.


Ya. Yang Islam, mohon ikuti saya.“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai

saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dariyang sebenarnya.” Terima kasih.

531. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagaisaksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dariyang sebenarnya.


Mohon izin, Yang Mulia.


Ya.


Berdasarkan … sebelum saksi-saksi memberikan keterangan,Yang Mulia.


He em.


Berdasarkan daftar nama saksi yang diajukan oleh Pemohon,Saksi Nomor Urut 14 (…)


He em.

69


I Nyoman Weda. Keterangannya adalah merupakan Panwascam,Kecamatan Basarang, Yang Mulia.


Oke. Ya, nanti ada catatan di situ. Masih catatan (…)


Baik. Terima kasih, Yang Mulia.


Sekarang saya mulai dari Saudara Nanang, tadi, ya? Apa,ceritanya apa?

542. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:NANANG

Ceritanya, Pak. Saya dikasih dari Pak Mulkan … Pak Mulkani.


He em.


Sebesar uang Rp10.000,00 saja, Pak.


He em.


Jadi, menda … dia itu kan mendatangi ke rumah.


Oh, datang ke rumah?

70


Ya.


Jam berapa itu, Pak?


Sekitar jam … jam 11.00.


11.00 siang?


Ya.


Lalu, setelah datang, bawa uang Rp10.000,00 (…)


Ya.


Ngomong apa dia?


Dia ngomong, “Nang, ini nanti uang saya kasih … di coblosNomor 3,” katanya, Pak.


Coblos Nomor 3?

71


Ya.


He eh, terus?


Terus, saya coblosnya Nomor 3 saja, Pak.


Nomor 3?


Ya.


He eh. Di rumah Bapak itu ada berapa orang yang bisa milih?


Cuma dua orang.


Dua orang. Satu lagi siapa?


Istri.


Istrinya gimana? Enggak dapat?

72


Dapat juga.


Jadi, Rp20.000,00?


Ya.


Oh, terus dia nyoblos nomor berapa?


Nomor 3 juga, Pak.


Nomor 3. Bapak nyoblos di TPS berapa?


TPS 6.


TPS 6 siapa yang menang?


Ndak terlalu menang juga, cuma draw.


Draw?

73


Ya.


Waduh, berapa-berapa?


94.


Ya?


94-94, Pak.


94-94?


Ya.


Kan … ada 3, yang ke-3? Ada 3 calon, kan?


Yang Nomor 2-nya itu, dapat 10.


Oh, 10. Terus, yang 2 draw?

74


Ya.


Oh, cukup, Pak?


Cukup. Cuma itu saja, cukup.


Ya. Pak Susanto?

592. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:SUSANTO

Siap, Pak.


Ya. Apa Mas Santo yang mau disampaikan?


Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Saudara Nanang(…)


Enggak. Anda, cerita yang Anda alami sendiri.


Ya, memang kejadiannya memang ada bahwa Saudara Mulkanidari tanggal 30 sampai tanggal 12, ada di desa kami itu (suara tidakterdengar jelas) pemerintahan desa saya itu membagi uang kepadamasyarakat saya. Kebetulan juga saya diancam, “Jangan ikut campuruntuk masalah ini.”

75


Oh, Saudara kepala desa ini?


Ya, kepala desa.


Oh, Anda menyaksikan bahwa kaurnya itu (…)


Ya. Menyaksikan, Pak. Padahal fotonya juga ada, dia ikut terlibatuntuk apa itu (…)


(Suara tidak terdengar jelas) ini kan kaur (…)


Ya.


Anda kan kepala desanya?


Ya.


Anda enggak tanya sama Pak Mulkani ini? Enggak dipanggil?


Dipanggil. “Tapi jangan ikut campur”, katanya.

76


Oh, jangan ikut campur (…)


Ya.


Oh, gitu saja. He em, terus lapor enggak ini, Pak kepala desa ini?Ke siapa begitu?


Tidak ada, Pak. Memang ada ke panwaslu desa, tapi ya secaralisan gitu saja.


He em, tapi Bapak hanya tahu kalau ada pembagian uang (…)


Ya.


Tapi, siapa yang terima Bapak tahu enggak?


Banyak, Pak.


Banyak?


Ya.

77


He em, Pak Mulkani cerita apa pada saat itu? Disuruh siapa …begitu, cerita?


Katanya, dari … langsung Pak … (suara tidak terdengar jelas)karena mereka dekat sekali dengan Pak Muwardi.


Pak Muwardi, calonnya?


Nomor 3.


Oh, kok bisa tahu dekat itu, gimana? Apa satu kampung?


Oleh … dilihat dari yang ada-ada, mereka sering kunjungandengan ke Desa Sei Pitung ke tetangga seberang.


He em, jauh itu rumahnya? Jauh itu desanya?


Sekitar 500 meter menyeberang ke sungai.


Oh, seberang sungai ya?


Ya, seberang sungai.

78


Apalagi yang mau diceritakan?


Hanya itu, Pak.


Hanya itu. Inggih, terima kasih. I Kade Sukasna?

630. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:I KADE SUKASNA

Sore, Yang Mulia.


Panwas ini ya? Bapak ini … ya sekarang karena panwas ya, samajuga dengan I Nyoman Weda. Karena panwas mengatakan menerimalaporan. Siapa yang lapor?


Bapak Saudara Suryansyah, Yang Mulia.


Yang mana orangnya? Enggak ada?


Orangnya enggak ada, Yang Mulia.


Oh, siapa itu Saudara Suryansyah?


Suryansyah masyarakat biasa, Yang Mulia.

79


Ya?


Masyarakat biasa.


Masyarakat biasa, dia bukan tim sukses?


Bukan, Yang Mulia.


Bukan. Ini pertanyaan sekaligus sama dengan Pak Nyoman ya?Ya. Laporannya apa katanya?


Pada hari itu hari Senin, tanggal 12 November.


He em.


Tahun 2012.


Ya.


Saya menerima laporan dari Saudara Suryansyah.

80


Di mana laporannya?


Laporannya di Desa Bengi Jaya.


Di rumah Bapak?


Di tempat saya tinggal, ya benar, Pak, Yang Mulia.


Punya kantor enggak sih?


Kantornya ada di Sekretariat di Lunuk Ramba, Yang Mulia.


He em.


Karena yang melapor datang ke rumah.


Ke rumah.


Saya ... dilayani, Yang Mulia.

81


Ya, apa isi laporannya?


Isi laporan telah terjadi pada jam … pukul, Yang Mulia.


He em.


Pada pukul (…)


Pukul berapa?


Pada pukul 22.00 WIB, pada hari Jumat, tanggal 11 Novembertahun 2012.


Besoknya sudah pemungutan suara itu ya?


Pada hari Minggu, Yang Mulia.


Oh, baru satu hari. Apa laporannya isinya, Pak?


Laporannya isinya, Yang Mulia.

82


He em.


Kepala desa … Bapak Kepala Desa Naning.


He em.


Gugun telah memberikan uang sebesar Rp20.000,00 kepadaSaudara Misnah sebagai masyarakat biasa di Desa Naning.


Ya.


RT 02, Yang Mulia.


Ya, jadi Pak Kepala Desa Naning memberi uang kepada Misnah?


Ya, Yang Mulia.


Nah, itu yang diceritakan Misnah itu, dia sendiri ataukah diacerita orang lain juga bahwa terima uang Rp20.000,00?


Kalau menerima uang, memang dia cerita sendiri.

83


Cerita sendiri?


Ya, Yang Mulia.


Oh, sekarang Bapak sebagai panwas lalu laporan itu diapakan?


Pertama, laporan itu saya punya buku penerima laporan, YangMulia.


He em.


Kemudian, buku penerima laporan saya isi. Kemudian, sayapunya atasan panwascam bidang hukum. Kemudian, saya teleponbeliau dan beliau segera datang, Yang Mulia.


Oh, segera datang.


Inggih.


Setelah datang, apa yang dilakukan oleh atasan Bapak itu?


Setelah beliau datang, langsung kita turun ke TKP, Yang Mulia.

84


He em, malam itu juga?

688. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:I NYOMAN WEDA

Malam itu nanti dilanjutkan dengan Pak Nyoman, Yang Mulia.


Oh, di TKP Bapak ikut, enggak?


Ikut, Yang Mulia.


Oh, ya coba sekarang Pak (…)


TKP, sekarang terjadi pada hari Senin, Yang Mulia.


Hari Senin?


Hari Senin … hari Selasa, Yang Mulia.


Setelah coblosan berarti?


Hari Senin, tanggal 12 November, Yang Mulia.

85


Itu coblosannya?


Ya, pada saat ini terjadi pengolahan TKP.


Oh, ya.


Pada pukul 21.00, Yang Mulia (…)


He em, terus apa yang Bapak lakukan di situ?


Di situ kami turun lima orang, Yang Mulia. Ada ketua, ada wakilketua, ada bidang hukum, ada saya PPL, beserta saksi, Yang Mulia.


Itu panwascam yang lima orang itu dari panwascam?


Empat orang dari panwas (…)


He em.


Tiga orang dari panwascam, Yang Mulia. Satu PPL lapangan sayasendiri.

86


He em.


Dan satunya dari Saksi.


Siapa Saksi itu?


Bapak Suryansyah, Yang Mulia.


Pak Suryansyah. Kalau begitu Misnahnya sendiri sudah enggakada di situ?


Pada saat wawancara, Misnah ada, Yang Mulia. Kita memang kelokasi korban.


Oh, ya, ya.


Maaf, Yang Mulia.


Bukan korban. Dikasih kok korban?


Ya, Yang Mulia.

87


Ya, itu saja. Sekarang coba Pak Nyoman, apa yang ingindiceritakan?


Terima kasih, Yang Mulia.


Selamat sore, Yang Mulia.


Oke.


Nah, setelah saya menerima laporan dari atas nama I KadeSukasna, saya sebagai panwas kecamatan menindaklanjuti,menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung ke lapangan olah TKP.


He em.


Saya juga dibantu oleh Anggota dari Kepolisan Sektor Basarang.


He em.


Atas nama Saudara Badhar.


He em.

88


Setelah saya berangkat, empat orang TKP dan dibantu denganPPL saya.


He em.


Disitu ada pembuatan BAP.


He em.


Saya pertanyakan, “Saudara Misnah, anda benar mendapatkanuang Rp20.000,00 dan Rp40.000,00 untuk dua orang?”

“Benar, Pak.” Itu pengakuan pertama, nah sudah itu, “Untuk apauang itu?” Saya tanyakan.

“Uang itu untuk memilih yang Nomor 3.”


He em.


Nah itu. Sehingga pada saat itu, saya juga buatkan BAP-nyabahwa Saudara Misnah telah menerima uang dari Bapak Gugun atasnama Kepala Desa Naning. Nah itu, di situ ada beberapa rekaman yangdiambil dari anggota saya yang di bidang administrasi karena di situ adaketua panwas kecamatan, ada bidang administrasi, dan saya sendirimembidangi hukum. Nah, setelah pengolahan TKP, tepat pada jam02.00 WIB, saya sudah sampai ke Kabupaten Kepulauan Kapuas untukmenyerahkan BAP tersebut.


Berapa jauh itu dari (...)

89


Kurang lebih kalau kita dari KM 4 menuju Kepulauan Kapuas,kurang lebihlah sekitar 12 km.


12 km. Pakai apa? Motor?


Pakai sepeda motor, Yang Mulia.


Oke. Diserahkan ke?


Ke panwas kabupaten.


Kabupaten.


Setelah pukul 06.00 dini hari, saya serahkan BAP tersebutditerima, diterima BAP tersebut oleh Panwas Kabupaten Kapuas.Setelah tanggal 13 dini hari tanggal 12 … 13 dini hari, setelah pemilihansampai selesai, saya menerima panggilan dari panwas kabupaten untukmemenuhi beberapa persyaratan hukum yang masih belum terpenuhi.Karena tidak mungkin saya akan meninggalkan beberapa data di situuntuk memenuhi penulisan dalam BAP. Nah, itu.

Setelah saya … tanggal 14 saya panggil Saudara (suara tidakterdengar jelas) Misnah dan Bapak Suryansyah, dia hadir ke … apanamanya ini, ke sekretariat kita panwas kecamatan, di situ sayamelakukan … apa namanya ini … konfirmasi, ternyata Saudara Ubuntidak mengakui adanya uang Rp20.000,00 yang saya jadikan sebagaibarang bukti di panwas kabupaten. Dia berdalih bahwa uang yangRp40.000,00 itu dititip oleh suami Misnah … atas nama Misnah dariDesa Mintin .. dari Desa Mintin, desa tetangga kita dari Kabupaten

90

(suara tidak terdengar jelas). Nah, itu. (suara tidak terdengar jelas)Saudara Misnah pun setelah saya lakukan konfirmasi termasuk SaudaraSuryansyah, tetap tidak mengakui bahwa dana yang Rp40.000,00 ituadalah dana dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Keterbatasan panwas di situ tetap membikinkan BAP danmenyerahkan BAP tersebut pada tanggal 14 November di KabupatenKapuas. Nah, setelah dilakukan karena beberapa kali dilakukankonfirmasi berikutnya, Saudara yang bersangkutan atas nama Ubun,atas nama Sriansah, dan atas nama Misniah tidak berada di tempatbeserta istrinya serta keluarganya. Itu yang dapat saya sampaikan,Yang Mulia.


Tidak ada di tempat itu bagaimana maksudnya?


Boleh dikatakan rumah dalam posisi kosong, artinya kaburlahbahasa (…)


Bertiga?


Saudara Ubun bersama istri dan anak, Saudara Suryansyahbersama istri dan anak, sedangkan Misniah masih ada di lokasi dalamposisi (suara tidak terdengar jelas).


Ke mana, tidak tahu?


Kurang tahu saya, Yang Mulia.


Sampai sekarang?

91


Nah, mungkin kalau sekarang saya kan posisinya sudah ada disini beberapa hari.


Sampai kabar terakhir belum tahu sudah balik (…)


Belum tahu, Yang Mulia.


Jadi, sekarang ada di tangan panwas kecamatan, ya?


Posisinya (…)


Di kabupaten?


Di kabupaten.


Kabupaten. Jadi sampai sekarang mandek di kabupaten?


Mandek di kabupaten.


Cukup itu?

92


Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.


Asmidi.

761. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:ASMIDI

Siap, Yang Mulia.


Ya, silakan. Apa yang Saudara ketahui?


Saya ini diberi oleh Ramli, Ketua RT 18, Taman Baru Tengah,jumlah uang itu Rp180.000,00.


Kapan itu?


Itu tanggal 12, hari Senin.


Senin, jam berapa?


Apa yang (…)


Jam berapa? Jam.

93


Pukul 18.00.


18.00. Di mana?


Di rumah saya sendiri.


Di rumah Anda. Sekalian, silakan terus. Uang itu untuk apa?


Apa, Yang Mulia?


Uang itu apa?


Untuk mencoblos Nomor 3.


Kamu sendiri atau untuk orang lain juga?


Dan orang lain.


Siapa yang Kamu kasih?

94


Ini Pak Ilham.


Ilham.


Pertamanya saya sendiri, kedua Ilham, ketiga Syahrani.


Syahrani.


Keempat, Pangsah. Kelima, Udin, Madi, Uppi, Hasni, dan istrisaya sendiri.


Jadi masing-masing dapat berapa?


Rp20.000,00.


Rp20.000,00.


Ya, Yang Mulia.


Saudara nyoblos di mana?

95


Di Nomor 3.


Tempatnya di mana? Saudara nyoblos (…)


Tempatnya di (suara tidak terdengar jelas) (…)


TPS berapa?


TPS 9, Pak.


TPS 9. Desa Tamban?


Tamban Baru Tengah.


Tamban Baru Tengah. Ya, siapa yang menang?


Itu Nomor 3, Pak.


Nomor 3. Nomor 1 dapat berapa?

96


Nomor 1 dapat 23 suara, Pak.


Nomor 3?


Itu 111.


111. Banyak, ya. Oke, apa lagi yang Saudara ingin kemukakan?


Tidak ada lagi.


Tidak ada. Ramli ini Ketua RT 17?


18.


0h, 18. Di sini 17. Oke. Apa dia tim sukses?


Saya enggak tahu.


Tahu-tahu Saudara di kasih uang begitu saja?

97


Ya.


Di mana kasihnya? Di rumah Saudara?


Di rumah saya sendiri.


Baiklah, terima kasih.


Terima kasih, Yang Mulia.


Saudara Ilham. Saudara Ilham menerima uang dari Ramli juga?

815. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:ILHAM

Dari Pak Asmidi, Yang Mulia.


Pak?


Asmidi.


Asmidin?

98


Yang kasih uang sama kita.


Oh, Asmidi ya, kok Asmidin. Di mana … di mana kasihnya?


Saya menerima uang Rp20.000,00.


Rp20.000,00?


Rp20.000,00 dari Pak Asmidi, pesannya, “Mencoblos Nomor 3,”Yang Mulia.


Ya. Anda nyoblos di RT berapa … di TPS berapa?


TPS 8, Yang Mulia.


TPS 8, yang menang siapa di sana?


Yang nomor ... Calon Nomor 3, Yang Mulia.


Nomor 3?

99


Ya, Yang Mulia.


Dapat berapa di sana?


Calon Nomor 3 dapat 123, Yang Mulia.


23, yang lainnya, yang Nomor 1?


Yang Nomor 1=57.


57?


Yang Nomor 2=29, Yang Mulia.


Ya, oke. Saudara juga nyoblos Nomor 3?


Nomor 3, Yang Mulia.


Saudara sendiri apa bersama teman nyoblos nomor?

100


Ya, saya sendiri, Yang Mulia.


Sendiri-sendiri. Selain mendapat ... Saudara mendapat uang dariAsmidi itu sendirian apa bersama teman?


Sendirian, Yang Mulia.


Saudara Asmidi ke rumah Saudara?


Ke rumah saya sendiri.


Lah ya, Saudara Asmidi datang ke situ?


Ya.


Oh gitu, juga pesannya sama supaya nyoblos Nomor 3?


Ya, ya, Yang Mulia.


Apa lagi yang ingin Saudara kemukakan?

101


Tidak ada, Yang Mulia, cukup itu saja.


Baik. Terima kasih, Pak Ilham.


Ya, sama-sama, Yang Mulia.


Saya persilakan Saudara Muhammad Arianto Dwi Putra.

853. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:MUHAMMAD ARIANTO DWI PUTRA

Selamat sore, Yang Mulia.


Selamat sore. Silakan apa yang ingin disampaikan?


Yang saya ingin sampaikan, saya sebagai pelaku, saya inginmemaparkan apa yang terjadi di desa saya, Yang Mulia. Pada hari Senintanggal 12, jam 18.30, saya mendapat telepon dari Kepala DesaLamunti Permai A.1, Yang Mulia.


Terus?


Isi telepon saya disuruh ke rumah kepala desa pada jam 19.00tepat, Yang Mulia. Dan pada jam 19.00 tepat itu, saya ke tempat atauke rumah Pak kepala desa.

102


Supratman itu?


Ya, Supratman.


Terus?


Sesampainya saya di rumah Pak Supratman, saya disuruh masukdan dipersilakan duduk. Setelah saya duduk, Pak Supratman itumengeluarkan uang Rp1.500.000,00.


Saudara hitung, Saudara … terus setelah dikeluarkan?


Setelah dikeluarkan, kata Pak Supratman, “Ini Rp250.000,00untuk kamu, yang Rp1.250.000,00 tolong dibagikan untuk 25 KK untukPasangan Nomor Urut 3, Yang Mulia.”


Ya, Saudara hitung baru itu duit?


Setelah itu setelah uang diserahkan, sekitar jam 19.00 tepat …19.10, turunlah saya dari rumah Pak Kades, mulailah saya bergerakmembagikan uang tersebut.


Siapa saja yang kamu bagi?

103


Yang saya bagikan Solihin.


Solihin?


Anak Pananca, Bapak Sari … kalau namanya enggak tahu, Pakcuma sebutannya sebutan anaknya Bapak Sari.


Malam hari ya itu ngasihnya?


Malam hari, Pak.


Terus?


Bapak Iwan.


Ini rumahnya berdekatan?


Beda blok, Pak.


Beda blok, tapi satu lokasi?

104


Satu lokasi, satu desa.


Satu desa, terus?


Terus yang lainnya saya kurang hapal, Pak, Yang Mulia.


Sampai jam berapa Saudara bagi?


Itu pembagian uang itu sampai jam ... sekitar 2 jamlah, YangMulia.


Dua jam?


Dua jam.


Saudara sendirian bagi?


Sendirian.


Ngitung sendiri?

105


Ngitung sendiri.


Terus diterima masing-masing?


Diterima masing-masing.


Terus?


Dan sampai pada tanggal 13 pun saya masih membagikan uangitu, Yang Mulia, pada pagi jam 06.00.


Jam 06.00 menjelang pemilu?


Menjelang pemilu. Pertama, kepada Saudara Sutikno.


Sutikno.


Moh. Jani dan juga Abdul Kadir.


Di TPS berapa Saudara nyoblos?

106


Di TPS 3, Yang Mulia.


Siapa yang menang di sana?


Yang menang Nomor 1, Yang Mulia.


Nomor 1 ya, mungkin uangnya … uangnya kurang mungkin ya?


Kurang tahu, Yang Mulia.


Ya. Baik, apa lagi Saudara?


Selain saya, Pak Kades juga bilang sama saya, selain saya ituPak Sekdes juga membagikan uang, Yang Mulia.


Sekdes?


Ya, Pak Sekdes.


Tapi Saudara tahu membagi uangnya?

107


Kalau masalah membaginya saya juga tahu karena bersamaandengan saya, Yang Mulia.


Kok bersama, kan menerimanya sendiri-sendiri toh?


Maksudnya … menerimanya sendiri-sendiri, cuma waktupembagiannya itu berpencar.


Berpencar, tapi Saudara tahu Pak Sekdes bagi sendiri?


Tahu, Yang Mulia.


Lho, lah jaraknya kan jauh?


Jarak kami cuma satu blok, Yang Mulia.


Lah iya, kalau Saudara masuk ke rumahnya si A, masa Saudaratahu dia masuk rumahnya si D, gitu.


Soalnya saya masuk di situ, ketemu dengan saya.


Oh, cerita pada Saudara?

108


Cerita.


Baik. Sekdes, ya?


Sekdes. Namanya Ucup, Yang Mulia.


Baik. Apa lagi?


Hanya itu yang saya ketahui, Yang Mulia.


Baiklah. Terima kasih, Pak Dwi Putra.


Ya.


Saudara Sutikno. Tadi disebut-sebut ya, Sutikno ini.

925. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:SUTIKNO

Ya, Yang Mulia.


He em, silakan.

109


Saya sebagai penerima uang dari Riyanto ini.


He em. Terima berapa? Jumlahnya terima berapa?


Terimanya Rp50.000,00.


Rp50.000,00, ya?


Ya.


Terus?


Tanggal 13, hari Selasa itu, jadi dia bilang, “Ini uang suruh nantikamu nyocok Nomor Urut 3.”


Nomor Urut 3. Saudara juga nyocok Nomor 3?


Ya.


Oh. Istrinya gimana?

110


Ya, sama saja.


Istrinya juga tahu Anda terima uang?


Ya, tahu saja. Depan rumah.


Tapi dapat tambahan Rp50.000,00, enggak?


Enggak ada. Itu saja.


Oh, enggak ada? Jadi, Rp50.000,00 untuk dua orang?


Ya.


Di TPS berapa?


Di TPS … saya coblosnya?


He em.

111


Di TPS 2.


Yang menang siapa di sana?


Nomor 1 itu.


Oh, gitu ya. Nomor 1? Baik. Ada lagi? Cukup?


Cukup, Yang Mulia.


Terima kasih. Saudara Sardiansyah.

953. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012:SARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.


Silakan Saudara cerita apa yang Saudara alami.


Saya diberi uang oleh Zakaria sebesar Rp25.000,00, Yang Mulia.


Siapa Zakaria itu?

112


Salah satu pendukung Nomor Urut 3, Yang Mulia.


Kok tahu Saudara, Zakaria pendukung Nomor Urut 3?


Karena dia memerintah saya mencoblos Nomor Urut 3, YangMulia.


Oh, gitu. Terus, kapan Saudara menerima uang Rp25.000,00?


Saya menerima uang hari Senin, pukul (…)


Senin tanggal 13?


Pukul 20.00, tanggal 12, tahun 2012.


Oh, tanggal 12 ya?


Ya.


Sehari sebelumnya. Pencoblosannya hari apa?

113


Tanggal 13.


Tanggal 13. Hari Senin?


Ya, Yang Mulia.


Selasa atau Senin?


Selasa, Yang Mulia.


Selasa, tanggal 13. Saudara tanggal 12 terima uang?


Terima uang, Yang Mulia.


Di mana terimanya itu?


Dia bilang, “Coblos Nomor 3.”


Ya, Saudara menerima uang di rumah, atau di jalan, atau dijembatan?

114


Di halaman masjid, Yang Mulia.


Oh, di halaman masjid. Saudara sendirian di sana?


Ada orang empat, Yang Mulia.


Orang empat yang terima juga?


Ya, Yang Mulia.


Jumlahnya sama?


Sama, Yang Mulia.


Rp25.000,00, ya?


Ya, Yang Mulia.


Saudara mencoblos di TPS mana?

115


Di TPS 2, Yang Mulia.


Yang menang, nomor?


Yang menang Nomor Urut 1, Yang Mulia.


Baik. Apa lagi, Saudara Sardiansyah?


Itu saja yang saya sampaikan, Yang Mulia.


Baiklah, saya kira, sementara cukup karena ini nanti akan adasidang lagi dan nanti saksi-saksi setelah diberikan kesempatan padaTermohon maupun Terkait untuk memberikan … mengajukan saksijuga. Nanti ini dilanjutkan bisa, kalau waktunya masih ada, ya. Baik.

Jadi, ini akan dilanjutkan pemeriksaan sidang ini hari Kamis,tanggal 6 Desember, pukul 13.00 WIB untuk memberi kesempatankepada Termohon dan Terkait mengajukan bukti-bukti, saksi, dsb. Perlusaya ingatkan, terutama untuk Pemohon ya, maupun Terkait maupunTermohon, siapkan alat-alat bukti tertulis dengan baik. Jangan sampainanti waktunya habis, Saudara belum menyerahkan bukti. Itu akanditinggal.

Jadi, saya ingatkan supaya alat bukti itu diberi daftar urut, P-1,P-2, P-3, atau bagaimana? Termohon juga T-1 atau PT-1 untuk Terkait,ya? Supaya pada waktu habis pemeriksaan sidang-sidang ini, tinggalpengesahan bukti-bukti yang diajukan itu, ya. Cukup, ya? Saya ulang,hari Kamis, tanggal 6 Desember, pukul 13.00 WIB. Dengan demikian,sidang saya nyatakan selesai (…)

993. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHPU.D-X/2012: BARON RUHAT BINTIH

Yang Mulia, mohon izin. Bisa saya duluan, Yang Mulia?

116


Silakan.


Kami ingin mengkonfirmasi, Yang Mulia, sehubungan denganbukti P-7 yang kami ajukan, yaitu rekaman audio-visual dalamkampanye hitam, black campaign, H. Ali (suara tidak terdengar jelas).Jadi, kami mohon petunjuk kepada Yang Mulia, apakah bisa diputardalam persidangan yang berikutnya?


Nanti setelah diberi kesempatan ini, ya?


Baik, Yang Mulia. Terima kasih.


Baik. Silakan.

999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan sidang kemarin bahwakami telah mengajukan permohonan kepada Yang Mulia, mengenaikehadiran dari panwaslu. Kami telah mengajukan secara tertulis (...)

1000.KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya.

1001.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WAHYUDIN

Itu sudah ... apa namanya ... sudah kami sampaikan (...)


Sudah-sudah dikirim itu.


Ya.

117


Tinggal nanti biasanya ada penugasan dari Bawaslu siapa yangakan menghadiri sidang di sini, atau kadang-kadang Bawaslu sendirimau datang biasanya, ya toh? Ini sudah dikirim, sudah dihubungi itu.


Baik, terima kasih, Yang Mulia.


Mudah-mudahan secepatnya bisa hadir dalam sidang ini. Cukup.Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

Jakarta, 5 Desember 2012Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy HeryantoNIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di MahkamahKonstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB

KETUK PALU 3X

Documents

Risalah_sidang_perkara Nomor 94,95.Phpu.d-x.2012 5 Desember 2012