risalah_sidang_Perkara Nomor 66, 71, dan 79.PUU-VIII.2010, tgl. 31 Maret 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 66, 71, 79/PUU-VIII/2010

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18

TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

(VI)

J A K A R T A

KAMIS, 31 MARET 2011

i

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 66, 71, 79/PUU-VIII/2010

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4)], [Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4)], serta [Pasal 28 ayat (1)] PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010 - Frans Hendra Winarta - Bob P. Nainggolan - Maruli Simorangkir

- Murad Harahap - Lelyana Santosa - Nursyahbani Katjasungkana

- David Abraham - Firman Wijaya - SF. Marbun

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010 - H.F. Abraham Amos - Djamhur - Togar Efdonat Sormin

- Harisan Aritonang - Edi Prastio

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010 - Husen Pelu - Andrijana - Abdul Amin Monoarfa

- Nasib Bima Wijaya - Siti Hajijah - R. Moch. Budi Cahyono

- Joni Irawan - Supriadi Budisusanto

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait (VI)

Kamis, 31 Maret 2011 Pukul 09.59 – 12.22 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD (Ketua) 2) Achmad Sodiki (Anggota) 3) Harjono (Anggota) 4) Muhammad Alim (Anggota) 5) Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota) 6) M. Akil Mochtar (Anggota) 7) Maria Farida Indrati (Anggota) Cholidin Nasir Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir/Berbicara: Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) - Frans Hendra Winarta

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) - Firman Wijaya

Ahli dari Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) - H. A. S. Natabaya - Maruarar Siahaan - Todung Mulya Lubis

Pemohon Perkara Nomor (71/PUU-VIII/2010) - H. F. Abraham Amos - Harisan Aritonang

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010) - Taufik Basari - Suhardi Somomoeljono - Ronggur Hutagalung

-

Ahli dari Pemohon (Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010) - Saldi Isra Saksi dari Pemohon (Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010) - Desmaniar

iii

Pemerintah - Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia) - Heni Susila Wardaya (Kasubdit Penyiapan Pendampingan Persidangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Pihak Terkait - Otto Hasibuan (Peradi) - Humphrey Djemat (AAI) - Machtiar Siwa (Dewan Kehormatan IPHI) - Ropaun Rambe (DPP Peradin) - Indra Sahnun Lubis (Presiden KAI & Ketua Umum IPHI) - Leonard Simorangkir (Peradi) - Elza Syarief (Peradi) - Victor Nadapdap (Peradi) - Sutrisno (Peradi) - Happy Sihombing (Peradi) - Hasanuddin Nasution (SPI) - Abdurrahman Tarjo (HAPI) - Susilo Lestari (Ikadin) - Petrus Balapationa (KAI) - Erman Umar (KAI) - Gatot (KAI)

Saksi dari Pihak Terkait - Achiel Suyanto - Tazman Gultom - Thomas Edison Tampubolon - Dr. H. Fauzie yusuf Hasibuan - Dr. Lintong Oloan Siahaan - Denny Kailimang - H. M. Lutfie Hakim - Tamsil Syoenoer - Fred Tumbuan

2

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dan para Saksi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 66, Nomor 71, dan Nomor 79 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Pemohon Nomor 66.

2. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FIRMAN WIJAYA Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, nama saya, Pemohon Nomor 66, Firman Wijaya.

3. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

HENDRA WINARTA Kami hari ini, Ketua Majelis dan Mejelis Yang Terhormat, sudah mem…, ada 3 orang Saksi Ahli yang hadir dan saya harap supaya bisa ditanya hari ini karena waktu yang sangat singkat, mereka…, karena mereka hampir semuanya adalah dosen, sehingga waktunya itu terbatas sekali. Jadi kami mohon supaya bisa ditanya Ahlinya, ada 3 orang, Sudah hadir semuanya, yaitu Prof. Natabaya, Pak Maruarar Siahaan, dan Dr. Todung Mulya Lubis. Saya sendiri adalah Frans Winarta, Pemohon Pertama dari Perkara Nomor 66.

Terima kasih.

4. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, berikutnya.

5. PEMOHON (PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010): H. F. ABRAHAM AMOS Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pemohon 1, Abraham Amos untuk Perkara Uji Materiil Nomor 71. Terima kasih.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.59 WIB

KETUK PALU 3X

3

6. PEMOHON (PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010): HARISAN ARITONANG Saya Pemohon 4, Nomor Perkara 71, Harisan Aritonang.

7. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): TAUFIK BASARI Saya Taufik Basari, Kuasa Hukum Pemohon 79.

8. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): RONGGUR HUTAGALUNG Saya Ronggur Hutagalung, Kuasa Pemohon 79.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SUHARDI SOMOMOELJONO Suhardi Somomoeljono, Yang Mulia. Kemudian, pada sidang pada hari ini kami juga sesuai dengan surat yang sudah masuk melalui Mahkamah Konstitusi, akan menghadirkan Pihak Terkait dari DPP HAPI, yang diwakili nanti oleh Saudara Suherman Kartadinata atau Abdurrahman Tarjo, dan Saksi Fakta Saudara Desmaniar yang dari Riau sudah juga datang pada hari ini.

Terima kasih.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Berikutnya Pihak Terkait…, Pemerintah dulu, Pemerintah.

11. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA) Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir

saya sendiri Mualimin Abdi dan Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Silakan Pihak Terkait.

4

13. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Otto Hasibuan dari Peradi. Saya memanfaatkan kesempatan ini juga untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sebagaimana kita dengar dalam persidangan ini, cukup banyak dibicarakan tentang keberadaan daripada International Bar Association, baik oleh Pemohon, baik para Saksi Ahli. Oleh karena itu kami telah mencoba menghubungi President of the International Bar Association dan berkenan Presidennya itu sendiri adalah Mr. Akimura…, Akira Kawamura berkenan akan hadir menjadi Saksi dalam persidangan ini, namun karena jadwalnya dia seluruh dunia terus berkeliling, mohon dijadwalkan untuk kesaksiannya itu pada tanggal 25, itu kita kan sidang setiap minggu, jadi minggu ketiga nanti tanggal 25 berkenan hadir di sini. Jadi 25 April sebagai Saksi Ahli. Ya, pagi hari, karena malamnya dia harus pergi ke Dubai lagi. Dan untuk itu juga sekali lagi kami mohon, apakah penterjemahnya nanti disiapkan oleh…, oleh Mahkamah Konstitusi atau kami yang menyiapkannya? Mohon, Yang Mulia.

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD Penterjemah nanti disiapkan oleh MK.

15. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Ya, terima kasih.

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tanggal 25 itu hari Senin, ya?

17. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Ya.

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD Nanti kita (…)

19. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Di samping itu juga kami juga (…)

5

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bahasanya Bahasa Inggris apa Bahasa Jepang?

21. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Bahasa Inggris.

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bahasa Inggris.

23. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Biasanya kami juga meminta juga kesediaan daripada President of Law Asia, sedangkan kolega kami sekarang berada di Hongkong untuk membicarakannya, tapi saya belum confirmed. Kalau memungkinkan, kami akan datangkan pada tanggal yang sama nantinya.

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.


Terima kasih.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik (…)

27. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Apabila ini bisa dipenuhi, agar kami bisa memberi kabar kepada beliau untuk datang.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, boleh, silakan.

29. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Terima kasih, Yang Mulia.

6

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kita jadwal tanggal 25. Silakan, Pihak Terkait berikutnya.

31. PIHAK TERKAIT (AAI): HUMPHREY DJEMAT Ya, Majelis Hakim Yang Mulia, saya Humphrey Djemat dari Asosiasi Advokat Indonesia.

32. PIHAK TERKAIT (DEWAN KEHORMATAN IPHI): MACHTIAR SIWA Terima kasih, Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, saya Dr. Machtiar Siwa dari IPHI Dewan Kehormatan.

Terima kasih.

33. PIHAK TERKAIT (PRESIDEN KAI & KETUA UMUM IPHI): INDRA SAHNUN LUBIS Majelis Hakim Yang Terhormat, saya Indra Sahnun Lubis, Pimpinan dari Kongres Advokat Indonesia. Hari ini kami akan menambahkan Saksi Fakta sebanyak 2 orang, Majelis Hakim. Terima kasih.

34. PIHAK TERKAIT (PERADIN): ROPAUN RAMBE

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ropaun Rambe dari Dewan

Pimpinan Pusat Peradi. Terima kasih.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan yang di belakang.

36. PIHAK TERKAIT (PERADI): LEONARD SIMORANGKIR Saya…, Yang Mulia, saya Leonard Simorangkir dari Peradi.

37. PIHAK TERKAIT (PERADI): ELZA SYARIEF Saya Elza Syarief dari Peradi.

38. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP

Saya Victor Nadapdap dari Peradi.

7

39. PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO Saya Sutrisno dari Peradi.

40. PIHAK TERKAIT (KONGRES ADVOKAT INDONESIA): ERMAN UMAR Saya dari Kuasa Hukum Kongres Advokat Indonesia, 3 orang, saya Erman Umar, yang hadir yang lain Saudara Petrus Balapationa dan Saudara Gatot. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua KAI, kami hari ini menghadirkan 4 orang Saksi Fakta.

Terima kasih.


42. PIHAK TERKAIT (SPI): HASANUDDIN NASUTION Yang Mulia, saya Hasanuddin Nasution dari Serikat Pengacara Indonesia, Pihak Terkait.


44. PIHAK TERKAIT (IKADIN TEGUH SAMUDRA): SUSILO LESTARI Yang Mulia, kami dari Ikadin (…)

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mana Ikadin?

46. PIHAK TERKAIT (IKADIN TEGUH SAMUDRA): SUSILO LESTARI Yang Mulia (…)

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, situ.

48. PIHAK TERKAIT (IKADIN TEGUH SAMUDRA): SUSILO LESTARI Kami dari Ikadin, terima kasih.

8

49. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, ada lagi?

50. PIHAK TERKAIT (HAPI): ABDURRAHMAN TARJO

Yang Mulia, saya Abdurrahman Tarjo, Pihak Terkait dari HAPI. Terima kasih.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): HAPPY SIHOMBING

Yang Mulia, saya Happy Sihombing dari Kuasa Hukum Peradi.


Ada lagi? Cukup? Oke baik, lengkap ya. Baik, sekarang kita akan mendengar…, jadi begini tadi ada…, dulu ada Saksi/Ahli…. ada Ahli yang sudah memberikan keterangan di depan sidang ini yaitu Prof. Natabaya, Dr. Maruarar, dan Dr. Mulya Lubis dan pada waktu itu belum ditanya.

Nah, untuk itu kita setujui saja sekarang usul permohonan dari Pemohon. Kalau ada yang ingin mendalami kepada 3 orang ini kita dahulukan, agar nanti beliau bertiga ini selesai. Tetapi sebelum itu kita undang Ahli yang baru datang hari ini untuk mengambil sumpah, Prof. Saldi Isra, maju, Pak. Kemudian ya, kemudian ada Saksi…, ya Ahli saja dulu disumpah, Pak. Diambil sumpah, Pak.

53. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Silakan diikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

54. SAKSI-SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM

Silakan diikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai

Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

55. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

9

56. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk. Kemudian Saksi dari Pihak Terkait yang diajukan oleh KAI hari ini ada Musidah, Erwin, Amon Beroperay, kemudian Tommy Sihotang. Kemudian yang diajukan oleh HAPI Pihak Terkait, Desmaniar. Ya, Terkait Peradi sudah kan, sudah diambil..., yang Terkait Peradi dulu sudah disumpah Saudara Achiel, Tazman, Fauzie Yusuf, Lintong, Denny Kailimang, Lutfie Hakim, dan Tamsil Syoenoer. Sudah dulu ya, sudah disumpah semua kan ini kan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SUHARDI SOMOMOELJONO Lutfie Hakim belum, Yang Mulia.

58. KETUA: MOH. MAHFUD MD Lutfie Hakim, silakan maju. Ada lagi yang belum disumpah? Baik. Silakan, Pak. Yang muslim dulu silakan, Pak Alim.

59. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ikuti lafal sumpah yang saya tuntukan, yang Muslim. Luruskan tangannya ke bawah, Pak. Ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

60. SAKSI-SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

61. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

62. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ibu Maria. Yang lain duduk.

10

63. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti laFal janji yang saya ucapkan.

Saya berjanji sebagai Saksi, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

64. SAKSI-SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN

Saya berjanji sebagai Saksi, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

65. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. 66. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sekarang kita fokuskan dulu ketiga Ahli ini, Pak Natabaya, Pak Maruarar, dan Pak Mulya Lubis. Saya persilakan apa ada yang ingin mendalami dari keterangan ketiga Ahli ini yang pernah disampaikan di depan sidang ini?

67. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): TAUFIK BASARI Yang Mulia, dari Pemohon, kalau berkenan kalau saya boleh usul agar nanti bisa pertanyaannya kepada keempat Ahli, apakah tidak diberikan kesempatan dulu untuk Ahli yang baru sehingga pertanyaannya bisa ke semuanya.

68. KETUA: MOH. MAHFUD MD Begitu? Karena tadi katanya mau segera pergi ini. Baik, begitu ya, satu saja didengarkan dulu sehingga nanti 4 Ahli.

Silakan, Prof. Saldi.

69. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SALDI ISRA Terima kasih, Majelis Hakim yang saya hormati, saya diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, hukum tata negara, yang mendalami isu-isu legislasi, saya diminta untuk menjelaskan frasa ‘satu-satunya’ di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pertama, saya akan menjelasakan dari teori legislasi, mengapa sering dan acap kali ada norma yang menimbulkan problem di tingkat

11

praktik. Nah, pembahasan pertama ini menjadi penting untuk kasus yang kita hadapai ini, apakah yang terjadi hari ini di asosiasi advokat…, asosiasi-asosiasi advokat itu, masalah konstitusional atau itu masalah yang terjadi dalam praktik.

Ahli berpandangan, masalah yang terjadi dalam praktik itu bisa bermula dari norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang. Makanya Ahli berpendirian, kalau norma menimbulkan masalah dalam praktik…, norma-norma yang ada dalam undang-undang menimbulkan masalah dalam praktik, maka Ahli beranggapan bahwa itu adalah problem konstitusional yang harus diselesaikan. Apalagi karena problem yang timbul dalam praktik itu kemudian berpotensi mengurangi hak-hak warga negara dalam apa pun bentuknya. Itu yang pertama.

Yang kedua, di dalam buku yang ditulis oleh seorang Ahli Legislasi, ia menyebutkan…, dalam buku yang ditulis oleh Frank B. Cross, dalam bukunya The Theory and Practice of Statutory Interpretation, dia menganggap ada 2 problem munculnya masalah-masalah dalam norma pada perumusan legislasi.

Pertama, ia mengatakan ada problem di latar belakang pembentuk undang-undang itu sendiri. Ini bisa dipahami bahwa pembentuk undang-undang kadang-kandang tidak semuanya memahami problem hukum yang sedang mereka rumuskan. Nah, karena tidak semuanya memahami, makanya kemudian potret dari norma yang dihasilkan itu potensial menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Yang kedua, B. Cross mengatakan ada kesengajaan atau by design para pembentuk undang-undang kadang-kadang dia tahu ada masalah, tapi gagal menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Lalu kemudian dia berpikir yang penting norma selesai dulu, nanti kalau ada problem bisa dibawa ke proses lebih lanjut. Dalam hal ini Cross mengatakan bahwa biasanya pembentuk undang-undang memikirkan masalah itu, kemudian bisa diselesaikan oleh hakim yang membenahinya. Kalau dibawa ke konteks kita, tentu ini ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang ditulis oleh Frank Cross di dalam bukunya tersebut, yang ia memang bicara soal bagaimana menafsirkan undang-undang. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, sebagai Ahli, saya akan menjelaskan konstruksi hukum dengan adanya frasa ‘satu-satunya’ di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat itu.

Majelis Hakim yang saya hormati, kalau kita baca ketentuan Pasal 28 ayat (1), lalu kita hubungkan dengan tujuan pembentukan undang-undang yang ada di Undang-Undang Advokat itu sendiri, saya akan jelaskan. Pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, salah satu yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang atau norma itu adalah kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan itu adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini undang-undang, harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

12

Saya akan kaitkan ketentuan itu dengan Pasal 28 ayat (1) itu kemudian dikaitkan dengan konsideran menimbang huruf c dalam Undang-Undang Advokat. Dalam konsideran huruf c Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Berdasarkan hal itu, sebagai Ahli, saya melihat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) itu dapat dikatakan mengancam tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat itu kalau kemudian dalam praktik hanya dibenarkan satu organisasi saja di tengah banyaknya organisasi-organisasi advokat yang lain. Nah, dengan ada upaya penyebutan satu organisasi saja, maka kemudian tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat, yang ada di dalam konsiderans menimimbang huruf c bisa terabaikan dengan prektik yang terjadi seperti itu. Makanya saya kembali ke konteks awal saya menganggap problem yang terjadi dalam praktik sebetulnya menjadi problem konstitusional karena ia berpotensi menegasikan hak-hak konstitusional seseorang yang mau menjadi advokat atau tergabung dalam organisasi advokat tertentu. Yang keempat, saya akan menjelaskan keterkaitan Pasal 28 ayat (1) dengan Pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal..., dalam Pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, memang ada kewenangan para pembentuk undang-undang untuk membatasi HAM warga negara, tapi itu ada klausul penting yang harus diperhatikan, kalau kemudian ada HAM yang berpotensi melanggar HAM orang lain, jadi itu bisa dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Tapi Ahli berpendapat, untuk hal organisasi profesi termasuk organisasi advokat, untuk orang menjadi advokat kalaupun ia terbelah terbagi-bagi menjadi banyak organisasi, menurut pemahaman Ahli itu tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga tidak perlu dibatasi menjadi satu organisasi tunggal. Kalau ada organisasi A, lalu ada orang mau mendirikan organisasi B, mau mendirikan organisasi C, dalam pemahaman saya pendirian organisasi A, organisasi B, atau organisasi C itu sama sekali tidak melanggar hak-hak orang yang ada dalam organisasi yang lain itu. Dalam konteks itu sebetulnya saya mau mengaitkan bahwa selama tidak ada penafsiran yang berbeda dari Mahkamah Konstitusi terhadap frasa satu-satunya dalam iklim organisasi advokat kita yang ada hari ini, sepanjang pemahaman Ahli, ketentuan itu berpotensi ‘membunuh’ dalam tanda petik organisasi-organisasi advokat, yang kemudian tidak diberikan pengakuan di dalam praktik. Oleh karena itu, di kesimpulan Ahli mengatakan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, di dalam praktik telah menimbulkan potensi dan bahkan sudah ada yang dilanggar hak-hak asasinya, saya menganggap ada pelanggaran konstitusional serius di situ, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikatakan oleh

13

B. Cross tadi, menjadi tempat untuk memutus bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia untuk bisa aktif dalam profesi sebagai advokat. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, kalau begitu kita dalami dulu dari 4 Ahli yang sudah di tengah kita ini, kalau bisa dipersingkat saja, baik pertanyaan maupun jawaban-jawabannya. Saya persilakan kepada (…)

71. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Baik, terima kasih. Apakah saya bisa mulai dengan Prof. Natabaya, dulu. Terima kasih. Silakan, Prof. Baik Prof. Natabaya. Siap, saya bisa mulai tanya?

72. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Boleh.

73. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA

Baik, terima kasih. Terima kasih, Majelis. Prof, mohon pendapat dan penjelasan kenapa Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan adanya satu-satunya organisasi advokat yang Prof katakan waktu itu semula ditafsirkan sebagai federasi, kemudian dalam praktik timbul menjadi wadah tunggal atau single bar association, sehingga ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena ini multi-interprestasi. Dalam Sidang sini saja…, sini saja…, di sini saja, seingat saya Prof. Natabaya dan Pak Maruarar Siahaan mengatakan ‘federasi’, saya ingat Pak Buyung Nasution mengatakan ‘wadah tunggal’ dan beberapa orang lagi Ahli mengatakan ‘wadah tunggal’, bukankah kesimpangsiuran ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga ini yang merupakan objek konstitusional dari Mahkamah Konstitusi?

Terima kasih.

74. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Hakim Ketua dan Anggota yang saya hormati. Menjawab pertanyaan daripada Pemohon Frans Winarta, izinkanlah kami menjawab sebagai berikut, sebagaimana kita ketahui di dalam bab ke 10 daripada

14

organisasi advokat itu memang diatur mengenai yang berbunyi, “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.”

Nah, memang kata ‘satu-satunya’ ini menjadikan persoalan konstitusional, khususnya ini berkaitan masihkah ada kebebasan untuk melakukan asosiasi, ya. Jadi di dalam Pasal 28E ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Nah, sekarang orang yang berkumpul. Nah, apakah dalam kaitannya ini, satu-satunya ini menimbulkan pelanggaran konstitusional?

Nah, dalam hal ini, Hakim Ketua dan para Anggota, izinkanlah saya menyampaikan suatu Putusan daripada Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang mengatakan demikian, karena kata satu-satunya ini merupakan sesuatu hal yang dianggap compulsory, sehingga menimbulkan persoalan yang saya katakan tadi. Saya katakan…, saya bacakan di dalam buku Judicial Application of Human Rights Law: National and Regional and International Jurisprudence yang dikarang oleh…, yang disusun oleh Nihal Jayawickrama, mengatakan demikian, “Three criteria had been identified by the Constitutional Court of Spain in order to determine where the compulsory membership of an association is constitutionaly exceptable in the sense of being consistent with the freedom of association.” Jadi, apakah ketentuan yang compulsory membership itu sesuai dengan harkat atau marwahnya freedom of association.

Satu, the compulsory membership of body representing sectoral or professional intrust must not in till at prohibition on…, or impediment to the freedom of association. Jadi apabila ada ketentuan sebagai satu-satunya, ini merupakan compulsory membership, harus di situ, dan ini tidak boleh melanggar, sesuai mengenai daripada ketentuan-ketentuan yang menghalangi atau mem-prohibition in till of prohibition or impediment to the freedom of association.

Kedua, compulsory membership requirement must be the exception, not the rule. Sedangkan Pasal 28 ini adalah rule. Sebagaimana juga saya dengar dari keterangan ini tadi merupakan suatu norma.

Ketiga, compulsory membership of an association representating sectoral of professional interest must not be justified…., must be justified either by conventional profession or by the nature or the public interest which the association serve. Artinya, kalau ini harus dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnya dalam hal ini adalah konstitusi kita, yang saya katakan tadi Pasal 28 ayat (3) tadi…, 28E ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Demikian.

15

75. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Terima kasih, Ahli.

76. KETUA: MOH. MAHFUD M.D.

Cukup? Masih?


Apakah bisa satu lagi atau dua lagi pertanyaan mengenai pasal-

pasal, yaitu Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2), yaitu mengenai bahwa di dalam waktu 2 tahun harus dibentuk organisasi advokat, yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1) tadi, dan Pasal 30 ayat 2, yang menyatakan bahwa semua advokat haruslah menjadi anggota organisasi ini, maksudnya adalah organisasi satu-satunya yang tadi dalam Pasal 28 ayat (1). Mohon pendapat dari Ahli, apakah pasal-pasal ini tidak menggiring bahwa semua advokat haruslah masuk ke dalam suatu organisasi? Padahal di dalam instrumen internasional, sebagai bangsa beradab dan negara beradab ditentukan di Pasal 17 IBA Standard on The Legal Profession, dan Pasal 24 UN Basic Principles on the Role of Lawyers dikatakan bahwa every lawyer is entitled to form an association and to be a member of the association in which the center of board of executive will be elected by member of the organization without any interference from any branch of power. Dengan kenyataan itu dokumen internasional itu, dan satu lagi dengan Singfi, doktrin juga, itu dikatakan bahwa lawyer mutlak harus mempunyai kebebasan untuk masuk menjadi anggota satu organisasi atau membentuk satu organisasi di setiap yurisdiksi di seluruh dunia ini. Mohon penjelasan dan pendapatnya.

Terima kasih.

78. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Bapak Hakim Ketua dan Anggota yang saya muliakan, menjawab pertanyaan daripada Pemohon, Pak Frans, bahwasanya memang betul Pasal 30 ayat (2) ini sudah mengkerangkeng, karena ada kaitannya memang dengan pasal sebelumnya karena ini ada kata ‘wajib.’ “Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat.” Nah, kalau ini ditafsirkan ‘wajib’ menjadi organisasi advokat dengan tidak melanggar freedom of association, betul. Tapi kalau ini dikatakan ‘wajib’ kepada merujuk satu-satunya yang ada, maka ini adalah bertentangan dengan konstitusi, ya. Nah, mengenai ketentuan

16

dalam ayat (4) Pasal 32, ini untuk menunjukkan bahwasanya karena pada waktu undang-undang ini dibuat kan belum ada organisasi advokat menurut undang-undang ini. Dan menurut undang-undang ini diberikan kepada beberapa organisasi untuk menjalankan kewenangan-kewenangan sesuai dengan undang-undang ini. Tetapi ini dibatasi dalam waktu 2 tahun sebab dikatakan, “Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk.”

Dengan kata lain, apabila dalam waktu lebih 2 tahun ataupun lebih 2 tahun dibentuk undang-undang…, apa namanya…, pengurus advokat, maka itu pengurus itu adalah pengurus yang bertentangan dengan undang-undang ini. Karena apa? Jikapun akan dilaksanakan maka menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2), kedaulatan organisasi advokat itu adalah di tangan anggota. Dikatakan, ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga ini, kewenangan yang diatur oleh Pasal 3…, 28 ayat (2) ini tidak bisa dihisap oleh organisasi-organisasi advokat yang bernama umpamanya AAI, Ikadin, HAPI mereka membentuk sendiri, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang sendiri.

Terima kasih.

79. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Ya ini satu lagi pertanyaan. Sebagai Ketua Rancangan Undang-Undang Advokat pada waktu itu, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebagai ketua dan pada waktu itu mohon dijelaskan bagaimana suasana kebatinan pada waktu itu, suasana politik dan sosial pada waktu pembentukan undang-undang dilakukan? Apakah terhadap Ahli ada saran-saran, tekanan-tekanan politik atau tekanan-tekanan lainnya yang mengharuskan pasal…, yang menjadi sekarang ini persoalan di dalam praktik karena menimbulkan perseteruan di antara organisasi advokat dan multi-interpretasi tentang ‘satu-satunya’ organisasi ini. Mohon dijelaskan suasana kebatinan waktu itu.

Terima kasih.

80. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Bapak Ketua dan Hakim Anggota yang saya muliakan, izinkanlah saya flashback di dalam Rancangan Undang-Undang Advokat ini. Undang-Undang Advokat ini lahir dengan begitu susah sebetulnya. Karena sudah beberapa kali dicoba untuk diadakan Undang-Undang Advokat tapi tidak pernah berhasil. Dari mulai beberapa Dirjennya tidak

17

pernah berhasil dan pada waktu itu maka dicoba dikumpulkan lagi, dan terus terang pada waktu ini, ini banyak orang yang hadir daripada…, apa namanya itu…, di sini…, ada Pak Sahnun Lubis dari apa namanya ini…, IPHI, ada dari IKADIN Pak…, beliau itu…, Leo…, Wajarang…, itu yang adil…, Leo Sudjono tidak hadir…, Leo apa itu tuh…, singa kita…, kalau sekarang saya menjadi singa di sini. Lantas ada dari…, ini…, AAI…, Pak…, apa namanya itu…, Denny Kailimang…, Yan Apul enggak pernah datang? Sebab saya adalah saksi hidup dan saya disumpah di sini. Dan lagi ada beberapa dari juga yang…, siapa namanya…, pokoknya yang berkantor dengan Gani Lubis ini. Satunya itu siapa..., yang Gani Lubis, siapa nama..., law firm itu, dia tapi dari ini..., ya bukan, Gani Lubis dan..., dia dari tapi waktu itu dia bukan sebagai pengacara tapi dari konsultan bursa.

Nah, dan itu terus terang..., wah begitu hebat itu, cuma alhamdulillah karena saya punya pengalaman juga bekas advokat dan saya birokrat dan saya menguasai hukum acara, jadi apa yang mereka mau ini kan..., ya saya..., dan kebetulan itu ada abang Buyung juga. Dan kita berusaha untuk bagaimana menyatukan sebetulnya advokat ini, ya. Maka inilah usaha kita itu dalam rangka untuk itu, supaya..., tetapi tidak berarti mematikan sebetulnya, mematikan organisasi advokat yang ada itu, ya. Karena kita mengetahui bahwa juga di dalam..., di dalam konvensi mengenai hak asasi manusia, di dalam International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, ini juga kita mengenakan analog bahwasanya di dalam asosiasi union trade itu juga ada masalah konfederasi dan federasi.

Saya bacakan demikian Bapak Hakim Ketua dan Anggota yang saya muliakan. The Right of Trade Union to establish National Federation or Confederation and The Right of The Lette to form or join International Trade Union Organization, artinya itu adalah sesuatu hal yang wajar saja kalau mau ada konfederasi atau federasi, tapi yang penting sebetulnya adalah mereka ini diikat oleh satu kode etik yang sama, itu yang harus di (suara tidak terdengar jelas) Karena di situlah menunjukkan bahwa dia itu adalah suatu hal yang profesional. Bapak Hakim Ketua dan Anggota yang saya muliakan, saya akan menambahkan sesuatu praktik yang dilakukan oleh American Declaration of Right and Duties dalam kerangka melaksanakan mengenai International Governance and Economic Rights khususnya mengenai association ini, dikatakan dengan demikian, every person has the right to associate with others to promote exercise and protect his legitimate interest of political, economic, religious, social, cultural, and professionals. Artinya di sini organisasi advokat itu dikualifikasi sebagai professionals termasuk asosiasi yang diatur oleh konvensi PBB. Jadi pengertian right to association itu adalah merupakan sebagaimana dikatakan…, merupakan the basic human desire daripada manusia.

Sekian.

18

81. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup? Masih ada?

82. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Satu lagi, satu lagi saya.

83. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan.

84. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Terima kasih. Wah menurut Ahli apakah (...)

85. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ini sama dengan ujian ini.

86. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Menurut Ahli, apakah 8 organisasi yang diakui secara formal dalam Undang-Undang Advokat ini, kalau kita lihat pasal-pasalnya, apakah bisa ditafsirkan bahwa 8 organisasi advokat ini eksis? Apakah harus melebur ke dalam satu-satunya organisasi advokat? Karena kalau saya terjemahkan secara etimologis ”satu-satunya” berarti one and the only organization.

Terima kasih.

87. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya, memang kalau kita baca ketentuan ini, maka ini kan harus berurut, maka tentu yang dimaksudnya itu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia..., ini belakangan sebetulnya, ini belakangan pada waktu mau disahkan ini jadi masuk. Nah, ini memang..., inilah yang harus membentuk organisasi advokat itu, dan

19

mereka ini diberikan kewenangan sementara sebelum ada undang-undang ini dan mereka harus membentuk sesuatu organisasi sesuai dengan itu.

88. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Organisasi atau para anggota organisasi ke 8 organisasi itu?

89. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya, para anggota ini.

90. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Terima kasih. Sekian, terima kasih.

91. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, cukup, silakan duduk.

Pak Maruarar.

92. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Yang Mulia, mungkin kami langsung ada juga pendalaman tentang (...)

93. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh ya ada pertanyaan Pak anu..., Pak Natabaya.

94. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Siapa?

95. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Terima kasih, Yang Mulia, dan terima kasih kepada Ahli Prof. Natabaya. Ahli tadi telah menjelaskan dan membaca tentang Pasal 28. Di sana disebutkan, ”Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud..., saya ulangi dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.”

20

Pertanyaan saya adalah bagaimana Saksi menafsirkan dan mengaitkan? Karena ini kan tidak boleh dibaca secara terputus, bahwa di sini disebutkan, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Bagaimana Ahli bisa men…, bagaimana Ahli menafsirkan bahwa advokat berorganisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia? Mohon dijelaskan.

96. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya, artinya undang-undang ini, dengan dibentuknya satu…, apa.., satu-satunya wadah advokat, diharapkan dia dengan tujuan untuk meningkatkan profesi advokat ini, ya.

Nah itu, jadi tugas daripada organisasi advokat itu adalah untuk bertujuan meningkatkan kualitas profesi advokat.


Jadi undang-undang…, jadi organisasi itu dibentuk dengan tujuan meningkatkan profesi advokat (…)

98. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya betul (…)

99. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Baik. Kedua, tadi Saudara Ahli menjelaskan tentang putusan yang di Spanyol. Pertanyaan saya adalah sehubungan dengan pernyataan di sana, di sana ada suatu organisasi yang cumpulsory, yang oleh keterangan dari Ahli tadi katakan, ini bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaan saya adalah karena ini hanya putusan yang dibacakan, apakah Ahli punya data yang lengkap bahwa cumpulsory yang dimaksudkan di Spanyol itu adalah organisasi tersebut hanya satu-satunya dan tidak boleh lagi ada organisasi lain yang boleh berdiri selain cumpulsory itu? Apakah ada data yang lengkap dari ini (…)

100. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Saya (...)

21

101. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Sebab ini sebagai memahaminya, sebab ada yang disebut namanya single bar, tetapi meskipun dia single bar tidak berarti organisasi lain tidak boleh berdiri. Sama dengan di Indonesia, meskipun ada satu-satunya, katakanlah itu Peradi, maka tidak berarti organisasi lain itu tidak bisa didirikan. Buktinya sekarang ini, di sebelah kita ini ada Peradin, ada Ikadin 1, Ikadin 2, semua bebas berserikat. Tetapi sebagai regulator terhadap peningkatan kualitas advokat Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ini, hanya satu. Tadi…, tadi, Ahli sudah menjelaskan bahwa organisasi advokat itu dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Jadi kembali pertanyaan tadi itu, punya…, apakah Ahli punya data bahwa putusan itu di Spanyol, itu adalah cumpulsory di situ adalah melarang oraganisasi-organisasi yang lain dan tidak boleh yang lain ada kecuali yang satu itu?

102. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Jadi putusan ini adalah menjelaskan mengenai freedom of association. Artinya, saya katakan tadi…, di bidang-bidang mana di asosiasi itu, termasuk juga dalam bidang yang profesional, maka ini ada kasus di Spanyol, maka Mahkamah Konstitusinya itu memutuskan demikian, “Kalau ada …, ada compulsory membership itu tidak bisa karena itu bertentangan,” dikatakannya.

Jadi jikapun itu ada, itu hanya adalah bukan merupakan rule, ya. Merupakan eksepsi, ya.

Nah, dan ketiga, dia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konstitusi yang ada kaitannya dengan freedom of association ini.

Nah, jika kalau ini sejalan dengan ini kalau kita lihat dalam kasus a quo ini, maka keputusan ini bisa menjadikan cermin, ini namanya perbandingan ya, Rechtsvergelijking, ya. Oleh karena itu kita dapat menggunakan dari mana saja sumber ya, karena sumber hukum itu adalah juga doktrin dan ajaran, maka kita dapat menggunakan melihat keluar, sebagaimana juga Mahkamah Konstitusi ini sering juga melihat karena banyak persoalan-persoalan di dalam Mahkamah Konstitusi ini yang dihadapi belum ada persoalan-persoalan sebelumnya, sehingga kita melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di negara lain di dalam rangka melaksanakan mengen…, dari deklarasi human rights ini. Ini maksud saya, dalam saya memberikan ini.


Oke? masih?

22


Masih ada. Tadi Pemohon juga menanyakan tentang bahwa

Saudara sebagai…, Ahli sebagai ketua dari para pembuat undang-undang ini, saya ingin menanyakan, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Saudara…, Pak Yusril, yang kebetulan dia men…, kalau saya ikut juga di dalam hal ini, dan juga melihat…, apa…, isi daripada Undang-Undang Advokat ini, naskah akademisnya ini kan terlihat banyak bercermin kepada Undang-Undang Advokat yang di Belanda, dimana di Belanda sendiri juga ada cumpulsory juga, seluruh advokat Indonesia wajib menjadi anggota daripada Nederlandse Orde van Advocaten. Kemudian juga, para Pemohon dan Saksi Ahli, termasuk Todung Mulya Lubis juga, menjelaskan bahwa contoh-contoh yang ada di Jepang dengan bentuk federasi. Pertanyaan saya adalah bahwa bagaimana pemahaman Ahli, dengan yang dimaksud dengan federasi itu, dibandingkan dengan juga dengan single bar? Artinya begini, yang saya dapatkan informasi dan saya baca di dalam undang-undang dan peraturan daripada federasi Japan Federation Bar Association juga, nanti kami akan ajukan bukti-buktinya, bahwa meskipun itu bentuknya federasi, di Jepang itu ada 52 organisasi advokat di Jepang, tetapi semuanya itu bergabung di dalam satu yang namanya satu federasi, yaitu Japan Federation Bar Association. Jadi seperti di Jepang, 52 organisasi advokat ini wajib menjadi anggota daripada Japan Federation Bar Association. Dan seluruh advokat di Jepang menjadi…, wajib menjadi anggota dari yang 52, tetapi yang anggota dari Jepang ini juga…, semua advokat ini juga…, wajib menjadi dan otomatis menjadi anggota daripada Japan Federation Bar Association.

Jadi khusus mengenai soal peningkatan kualitas advokat dan hal-hal lainnya, itu kewenangan itu tetap diberikan kepada satu organisasi, yaitu namanya satu federasi namanya Japan Federation Bar Association. Jadi, pengerti…, itu ingin saya tanyakan agar jangan sampai salah paham, seakan-akan kalau federasi, seakan-akan banyak organisasi yang punya kewenangan, sedangkan dari semua negara yang saya melihat bahwa meskipun itu adalah satu…, banyak organisasi, mereka tetap berhimpun di dalam satu federasi namanya Japan Federation Bar Association, dan satu namanya presidennya itu Federation Bar Association.

Pertanyaan saya, bagaimana pemahaman Ahli sebenarnya tentang federasi dan single bar ini? Gitu saja.

105. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA

Kalau masalah federasi dan itu nanti itu ada yang…, nanti ada Saksi/Ahli yang lain, nanti akan apa namanya itu…, tetapi akan saya

23

katakan bahwasanya undang-undang ini tidak menganut federasi. Undang-undang ini adalah single bar. Justru karena itulah yang satu-satunya itu, ini yang menjadi permasalahan.

Nah, oleh karena itu maka dia kalau…, apa namanya…, single bar itu hanya satu saja, enggak ada yang lain. Yang lain itu sebetulnya hilang, ya.


Pertanyaan terakhir, Yang Mulia. Kalau demikian halnya, bagaimana pendapat Ahli bahwa kalau ada di sini kata-kata ‘satu-satunya’, apakah menurut Ahli ada satu…, ada aturan di dalam undang-undang itu yang melarang orang lain untuk mendirikan organisasi yang lain selain yang satu itu? Karena tadi Ahli sudah mengatakan bahwa organisasi ini dibentuk untuk tujuan meningkatkan kualitas advokat Indonesia sebagai regulator. Nah, apakah ada di dalam undang-undang ini yang melarang orang lain untuk mendirikan organisasi advokat? Karena faktanya pun kita lihat di sini banyak organisasi advokat.

107. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA

Baik interpretasi, kata ‘satu-satunya’ tidak ada lain, gitu. Baik interpretasi…, memang tidak ada dikatakan. Tapi, oleh karena itu…, coba kalau kamu mau…, mau…, mau…, mau baca, baca Pasal 32 ayat (3), ini karena saya sendiri yang merumuskannya, saya tahu betul, hafal. Untuk sementara, tugas dan wewenang organisasi advokat sebagai dimaksud dalam undang-undang ini hanya satu, untuk sementara. Siapa yang menjalankan? Dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), asosiasi AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI. Apa artinya? Apabila ini sudah dilaksanakan ini, maka seluruh ini hilang, menyatu karena dia single bar. Ini by interpretasi.

Oleh karena itu tidak perlu tertulis. Oleh karena undang-undang itu, itulah harus kita interpretasi. Nah, baca ini, artinya ini habis, Ikadin habis, IPHI habis, kalau sudah terbentuk sebagaimana undang-undang ini. Nah, di sinilah karena ini menimbulkan menjadi persoalan, dimulai dengan Pasal 28 itu satu-satunya itu tadi, ya. Sekian untuk (…)


Baik, silakan duduk Bapak. Masih ada yang tanya lagi? Yang singkat-singkat saja.

24

109. PIHAK TERKAIT (PRESIDEN KAI & KETUA UMUM IPHI): INDRA SAHNUN LUBIS

Ya, singkat. Pak Prof., kita sama-sama dulu ikut menyusun daripada Undang-Undang Advokat. Di dalam hasil daripada penyusunan Undang-Undang Advokat itu kan dijelaskan Pasal 28 bahwa diberi jangka waktu 2 tahun harus bermusyawarah. Tolong digarisbawahi ‘bermusyawarah’, ke-8 organisasi advokat, bukan begitu Prof.?

Jadi, bagaimana organisasi yang sudah bermusyawarah, kongres, hadirnya seluruh advokat se-Indonesia, dan belum pernah advokat berkumpul selama negara ini berdiri, belum perlu…, belum pernah advokat berkumpul sebegitu banyaknya untuk melakukan musyawarah atau kongres sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Advokat. Setelah kongres, terbentuklah organisasi advokat yang diinginkan oleh Undang-Undang Advokat Pasal 28 tadi. Tetapi setelah itu ada lagi organisasi advokat membuat kesepakatan yang…, yang dikatakan bukan…, bukan kongres atau musyawarah, lahir yang direstui oleh Ketua Mahkamah Agung, yang mungkin ada notabene apa-apa di belakangnya.

Yang ingin saya tanyakan, kongres advokat tadi yang dihadiri seluruh advokat se-Indonesia apakah itu yang dimaksud di dalam undang-undang bahwa advokat itu bersatu bermusyawarah, sehingga lahirlah organisasi advokat yang diinginkan daripada Undang-Undang Advokat itu sendiri. Sekian, terima kasih.

110. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sekaligus mungkin Pak Pationa.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALAPATIONA Ada, Pak. Sekaligus (...)


113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALAPATIONA Terima kasih, Majelis.


25

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALAPATIONA

Pertanyaannya mengenai frasa ‘Meningkatkan kualitas profesi advokat yang bergabung dalam suatu wadah tunggal’ mohon pendapat Ahli. Wadah tunggal yang dibentuk yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat antara lain harus melalui musyawarah para advokat dan hanya dibentuk oleh pengurus-pengurus yang 8 organisasi itu. Pertanyaannya, apakah dalam rangka meningkatkan kualitas advokat, pembentukan organisasi yang sub…, mengaku sebagai satu-satunya wadah tunggal, apakah sah atau tidak? Sekian pertanyaannya.

116. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ini sebetulnya (…)

117. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Majelis, Majelis Hakim, ada satu lagi pertanyaan.

118. KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih satu lagi?

119. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Ya.


121. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Terima kasih. Saya Victor Nadapdap dari Peradi, Kuasa Hukum Nomor 71. Kepada Ahli, saya ingin mempertanyakan kepada Ahli tadi Saudara Ahli juga menyebut Ketua Tim Perumus dari Pemerintah, bagaimana cara pelaksanaan menurut Ahli..., pelaksanaan dari Pasal 28 ini dan pelaksanaan daripada Pasal 32 daripada undang-undang ini?

Terima kasih.

122. PIHAK TERKAIT (PERADI): LEONARD SIMORANGKIR

Yang Mulia, Yang Mulia…. mohon Yang Mulia, masih ada satu.

26


Masih ada lagi, silakan.

124. PIHAK TERKAIT (PERADI): LEONARD SIMORANGKIR Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, terima kasih Saudara Ahli tadi menyinggung tentang..., dalam rangka pembentukan undang-undang yang kita bersama-sama di dalam rangka perumusan mewakili pemerintah, tentu kalau kita bersama-sama tidak ada dusta di antara kita. Ahli, pada saat perumusan rancangan undang-undang ini, Saudara Ahli bersama-sama dengan rekan Bapak Buyung Nasution, sebagai ketua dan juga sebagai..., Pak Buyung sebagai wakil. Tolong Saudara Ahli menjelaskan tetang rencana pemikiran yang Ahli sampaikan pada saat itu dan oleh Buyung pada saat itu tentang rencana untuk adanya satu organisasi advokat yang satu-satunya. Bahwa pada saat itu tidak membicarakan apakah federasi ataupun lain, tetapi ada wadah advokat, organisasi advokat yang satu-satunya. Dan kemudian saya tambahkan, tentu sebagaimana tadi Ahli mengatakan bahwa Pasal 32 ayat (3) ini pasti luar kepala bagi Ahli karena Ahli lah yang menyodorkan ini. Dihubungkan dengan ayat (4), di sana tidak ada yang mengatur dan juga tidak ada istilah tentang musyawarah, tentang kongres, dan sebagai, dan sebagainya. Yang ketiga Saudara Ahli, apakah yang Ahli sampaikan tadi adalah bagian daripada penafsiran dan implementasi daripada undang-undang ini, adanya harus federa..., misalkan itu soal federasi, soal satu-satunya, soal dan lain-lain. Apa..., apakah itu adalah bagian daripada soal penafsiran dan implementasi atas Undang-Undang Advokat?

Terima kasih, Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan dijawab, Pak.

126. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Satu, dari Pak Hasibuan Otto. Undang-undang ini tidak ada naskah akademik, tidak ada. Jadi, tidak pakai naskah akademik, hanya ada…, draf tidak ada, tidak ada draf. Jadi, ada ini kita susun dengan masukan daripada para penambah anggota. Jadi, tidak ada…, tidak ada naskah akademik apa namanya. Bahwasanya pernah ada kita lihat Rancangan Undang-Undang Advokat yang sebelumnya ada, tapi itu bukan naskah akademik daripada undang-udnang ini. Nah, dari ketiga

27

pertanyaan ini tadi semuanya ada kaitannya saya lihat, akan saya satukan saja. Ini dimulai dari Pak Petrus Bala…, bukan bala bantuan, ya. Jadi memang undang-undang ini mengharuskan dalam waktu 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini…, Undang-Undang Advokat ini terbentuk. Bagaimana terbentuk dalam waktu 2 tahun? Tentu kita mau melihat ke depan, bagaimana undang-undang itu. Siapa yang mempunyai kedaulatan yang paling tinggi? Yang punya kedaulatan paling tinggi adalah anggota, bukan organisasi advokatnya, ya. Itu yang harus diperhatikan.

Jadi…, nah, jadi masalah ini…, jadi ini saya hubungkan dengan Pak Leo ini bukan saya tafsir-tafsirkan tapi inilah seluruh, apa nama…, ketentuan ini, ini berurut ini…, apa namanya itu. Nah, dan ada kaitan dengan Pak Sahnun juga, jadi ini yang berserikat ini, yang membikin…, apa…, organisasi ini anggotanya ini, anggota advokat sesuai dengan anggaran dasar. Bahwa yang melaksanakan, melaksanakan musyawarah itu, ya tentulah apa nama…, sebab ayat (3) ini menyatakan tugas untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dimaksud dalam undang-undang dijalankan bersama. Mereka yang melaksanakan, menjalankan dunia organisasi itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan mereka sudah bla-bla…, kumpul-kumpul, musyawarah…, inilah yang jadi…, enggak bisa. Harus organisasi advokat itu yang apa namanya itu. Nah, jika yang melaksanakan ini adalah organisasi advokat yang tidak sesuai dengan ini maka organisasi advokat itu tidak ada legal basis untuk melaksanakan…, apa namanya itu. Itu, jadi kira-kira saya rampungkan sekaligus, apa namanya itu…, satu tinjau saja, terima kasih.

127. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, berikutnya Pak Maruarar.

Yang mau bertanya ke Pak Maruarar?

128. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Tapi sebelum dimulai, Pak Ketua yang kami hormati, kalau boleh saya menggunakan untuk mengingatkan apa yang telah saya katakan, saya menggunakan power point saya. Yang kedua, kalau boleh secara umum dirumuskan pertanyaan itu barangkali nanti jawaban yang kita ajukan sangat berhubungan satu dengan yang lain.

Terima kasih, Pak.

129. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi sekaligus, ya, pertanyaannya, ya?

Oke sekarang dicatat saja, mulai dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan, Pak?

28

130. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

HENDRA WINARTA Ada.


132. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Apakah Ahli, Pak Maruarar Siahaan, bisa menjelaskan di forum ini sehubungan dengan penjelasan dalam sidang yang lalu, adalah bagaimana menurut Undang-Undang Advokat itu kewenangan dari organisasi yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), itu bisa berkiprah untuk melaksanakan wewenangnya? Saya pikir Undang-Undang Advokat ini harus sifatnya ada regulation atau sebagai regulatory body sebagai supervisory body maupun juga sebagai authorized body untuk melaksanakan ujian kursus-kursus bar examination, iuran anggota, melaksanakan seminar, continuous legal education dan sebagainya. Apakah ini semua termaktub dan tertuang di dalam Undang-Undang Advokat ini? Kewenangan tersebut yang tadinya adalah dipegang oleh Menteri Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung yang ujiannya dilakukan oleh para…, Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia. Apakah kewenangan ini sudah jelas di dalam Undang-Undang Advokat ini? Dan apakah Pasal-Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) sudah konstisional menurut Ahli kalau dilihat dari pasal-pasal tersebut?

Kemudian, apakah pasal-pasal tersebut itu menciderai hak konstitusional para Pemohon, para justicia belen dan para advokat Indonesia? Khususnya mengenai hak berserikat, dan tentunya hak berserikat tidak bisa dipaksakan sebagai doctrine of unity dengan hak mengeluarkan pikiran dan pendapat.

Saya mohon penjelasan mengenai itu semua (…)

133. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke.


Dan perbandingan dengan negara-negara Inggris dan Amerika Serikat, apakah di situ ada keterlibatan negara? Misalnya dalam

29

mengesahkan pengangkatan pengurus, mengesahkan ujian, serfikasi dan sebagainya.

Terima kasih.

135. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan.

136. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Terima kasih, Pak Ketua.


Ya.

138. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN

Saya akan jawab dulu pertanyaan (…)


Bukannya mau ditampung dulu semua? Katanya biar ada kaitan-kaitan…, silakan, langsung saja.

140. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, karena saya diajukan oleh Peradin, saya kira tadinya saya tampung pertanyaannya secara menyeluruh. Saya persilakan, Pak.

141. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ditampung saja dulu, Pak. Silakan.

142. PEMOHON (PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010): H. F. ABRAHAM AMOS Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Dan terima kasih kepada Pak Maruarar Siahaan sebagai Ahli dan juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan kami, nanti intinya hanya ada 3, penggabungan dalam Pasal 28, khususnya bab IX dan bab X. Barangkali hematnya saya bahwa Pasal 28 ini kita harus kaji tekstual dan kontekstualnya menyangkut kaitan akademis maupun praktik. Nah, dalam kaitan ini saya

30

menangkap bahwa dalam Pasal 28 ayat (1), (2), itu ada konteks dengan pasal sebelumnya. Namun saya tidak akan bicarakan itu.

Kepada Ahli saya tanyakan bahwa ada 2 norma, yang pertama dalam ketentuan Pasal 28 itu adalah…, yang pertama norma unifikasi, yang kedua adalah norma uniformitas. Nah, norma uniformitas ini sudah dimanifestasi secara keliru, sehingga mana yang harus autonomous dan mana yang harus heteronomous, dan kaitannya secara kontekstual pemberlakuan hukum nasional, maupun tunduk kepada norma-norma hukum internasional, yang diatur dalam kovenan maupun juga konvensi internasional yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Pertanyaan kami, sebenarnya di sini ada flashdisk yang kami sudah singkatkan, jadi kami rangkum dari keterangan kemarin itu hanya 5 lembar, jadi sudah masuk dalam norma-norma, yang saya maksudkan adalah tipologi dari 3 norma dasar ini. Menurut Ahli, apakah Pasal 28 ini memenuhi kriteria dalam arti kata normologi unifikasi atau uniformitas? Kemudian yang kedua, pemenuhan dari Pasal 28 ayat (1) dan (2), tentu kontekstualnya itu di dalam teks undang-undang adalah Pasal 26, Pasal 27. Pasal 26 ayat (1) sampai (7), Pasal 27 ayat (1) sampai (5), pelaksanaan daripada Pasal 33 yang sudah disinggung oleh para Ahli sebelumnya, bahwa ada penggabungan 8 organisasi. Menurut saya itu bukan delapan karena Peradi itu tidak ada, ya. Yang ada di sini adalah apa yang sudah disebutkan secara tegas dalam Pasal 33 dan Pasal 32. Namun di dalam Pasal 32, ada satu yang tidak terbawa ke Pasal 33, kalau kita perhatikan yaitu APSI (Asosiasi Pengacara Syariat Indonesia). Nah, pertanyaan kami menurut Ahli ini, apakah dalam perbedaan 2 norma pertama, yaitu unifikasi dan uniformitas, bertentangan atau tidak dengan…, dengan asas ke 3 untuk pemenuhan pasal-pasal yang sudah saya sebutkan, yaitu union, berkaitan dengan Pemohon Nomor 66? Terima kasih.


144. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SUHARDI SOMOMOELJONO Ya. Mohon pendapat Saksi Ahli, ini terkait dengan norma bagaimana pembentuk undang-undang memberikan perintah kepada para advokat dalam rangka mewujudkan suatu wadah tunggal, katakanlah misalnya Peradi. Kemudian, norma para advokat itu ternyata menimbulkan suatu akrobatik di lapangan karena semuanya telah menafsirkan dengan beberapa teori masing-masing.

31

Untuk itu pertanyaan saya kepada Ahli, apabila para advokat tadi misalnya di dalam suatu kongres kemudian sudah berhasil membentuk suatu wadah tunggal, mengingat ini perintah undang-undang diberikan kewenangan kepada para advokat melalui implementasi organisasi advokat, sejauh mana sebenarnya ini nanti pertanggungjawaban organisasi ini kepada negara, terutama terkait dengan norma-norma yang menyangkut misalnya, kelembagaan tinggi negara, administrasi negara, keuangan negara? Jadi, ini menurut saya penting karena ini merupakan kegelisahan saya juga, apakah misalnya nanti uang yang sudah saya tarik puluhan miliar dari rakyat saya…, dari anggota saya, kemudian nanti tahu-tahu secara akrobatik KPK minta mengaudit, misalnya. Ini mumpung belum terlalu panjang, makud saya. Ini mohon maaf kalau saya mungkin terlalu polos bicaranya, karena ini kegelisahan hati, tentu terkait dengan konstitusi. Untuk itu mohon Ahli menerangkan sejauh mana sebenarnya pertanggungjawaban kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang ini kepada anggotanya terkait dengan hal-hal itu tadi? Saya kira itu saja. Terima kasih, Ahli.

145. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, dijawab saja dulu.

146. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya terima kasih, Pak. Dari Pemohon dulu ya Pak, ya. Pendekatan saya sebenarnya sebagaimana saya kemukakan di…, yang lalu, harus kita tetapkan dulu sekarang sebenarnya jenis kelamin daripada organisasi advokat ini, yang sudah dikatakan oleh Peradi, Peradi lah itu organisasi advokat tunggal, ditentukan dulu. Menurut saya, apakah dia ini jenis kelaminnya organ negara atau sebenarnya ini sejenis organ profesi yang merupakan Ormas sebenarnya. Di sini yang tampaknya inti persoalan pokok, sehingga kalau saya mau…, untung Pak Natabaya sudah berangkat, mau berbeda pendapat sedikit, memang seperti dikatakan Pak Yamin dulu di dalam sidang-sidang BPUPKI tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembentukan undang-undang, tapi waktu itu dia bicara Undang-Undang Dasar. Akan besar dosa kita kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi kita tidak perbaiki karena beribu atau jutaan orang sekarang berharap terhadap Undang-Undang Advokat ini. Jenis kelaminnya, di sini keraguan atau kekurangan di dalam pengaturan ini. Menurut saya, kalau kita pakai kriteria yang ada memang sebagian tugas pemerintahan sudah diserahkan kepada organisasi advokat, ya menguji, ya menarik iuran, ya menentukan anggota sebagai tunggal, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam praktiknya, apakah itu

32

sudah Peradi? Di masa persidangan pertama saya hadir, saya mengatakan suatu organ negara itu, kalau dia memang organ negara tentu tidak bisa secara langsung mengambil saja power itu demikian rupa, tanpa suatu apa yang disebutkan…, karena constituent power-nya ada di undang-undang, Constituent Act-nya harus ada. Apakah Peradi itu ketuanya itu sudah ada SK-nya dari Pemerintah? Campur tangan negara ada enggak? Ada, Pak.

Pak Otto bicara tentang Undang-Undang Advokat di Belanda. Barangkali saya sudah meminta siapa yang memasukkan saya di sini untuk langsung akses di internet. Staatsblad 440 di Belanda itu jelas campur tangan negara sangat besar. Untuk melamar menjadi advokat itu kita ajukan kepada ketua pengadilan dulu. Itu jelas di Pasal 1, Pasal 2.

Pengujian yang dilakukan organisasi advokat oleh apa yang disebutkan board of governors, 3 di antaranya diangkat oleh Menteri Kehakiman, dari yang diangkatnya kemudian 2, saya tidak tahu bagaimana sistem di Belanda, 2 dikatakan delegasi dari advokat.

Nah, di sini campur tangan sudah ada. Padahal kita melihat sistem daripada Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentu saja bukan mengikut Belanda yang sistemnya liberal. Pasti dalam satu welfare state, organisasi yang memiliki kewenangan publik tidak bisa lepas dari campur tangan negara. Itu yang tidak nampak di dalam organisasi advokat yang sekarang ini. Ke mana, ke mana dia bertanggung jawab? Tadi pertanyaan kita rangkum keseluruhan, Pak.

Keuangan negara, semua kewenangan publik yang kita pakai untuk memungut, itu keuangan negara. Barangkali problem yang ada di Departemen Kehakiman kan sudah bisa menjadi acuan ini. Kalau saya mengutip atas nama negara, membuat jalan tol sendirian saya, diberi oleh negara, pasti ada bagian negara di sana. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang praktiknya itu dengan kewenangan itu semua, ini sepertinya Peradi itu organisasi yang disebutkan organisasi advokat tunggal, seperti Ormas, begitu. Lepas dia karena masih dikatakan oleh Bang Buyung juga, self governing, self organizing. Apakah mungkin suatu Ormas mengelola kewenangan publik tanpa suatu kaitan dengan negara? Kalau saya mengambil posisinya begini, Pak, kita bisa mengatakan, “Di mana dalam struktur ini?”

Pak Hadjon mengatakan, di dalam keterangan yang saya baca itu, advokat itu sudah seperti polisi, jaksa. Kalau demikian, kalau dalam struktur yang ada ini, di mana dia? Tentu Peradi itu bisa berdiri kira-kira di samping…, kalau dia mendukung Badan Kehakiman, ya di samping Ketua Mahkamah Agung ini. Saya enggak tahu apa benar begitu? Tapi mereka tidak punya kaitan apa-apa, dengan menteri pun tidak punya kaitan apa-apa. Kalau dia komisi independen, tentu dia tersendiri yang bertanggung jawab daripada DPR.

Setiap komisi yang dibentuk negara, tentu harus ditentukan juga bagaimana organisasinya sampai ke bawah, dan kemudian cara menentukan pengurus, dan ini yang saya sebutkan Constituent Act,

33

harus ada semacam Keppres kah bahwa memang Peradi itu…, itulah yang dimaksud oleh undang-undang. Bahwa memang ditentukan pengurusnya, ketuanya si ini…., jadi maaf ini…, KAI pun belum juga itu, Peradi pun belum. Ini belum tahu, siapa sebenarnya yang dimaksud oleh organisasi advokat dalam undang-undang. Harus ditentukan dengan satu Constituent Act. Tidak bisa kewenangan negara beralih demikian saja, karena sudah dibentuk menurut Pasal 32, 2 tahun, dengan akta notaris mengambil alih sudah lewat.

Ada bahayanya gejalanya yang disebutkan, mempublikan hukum privat dan memprivatkan hukum publik. Saya agak kaku mengatakan itu dalam bahasa Belanda tetapi itu ajar yang kita sangat fasih mendegarnya itu dulu, “verprivatering van het publicrecht” dan verpublicering van het privaat recht”. Itu gejalanya terjadi sekarang, sehingga timbul kekacauan ini. Oleh karena itu besar dosanya, Pak, kalau kita tidak menata ini kembali. Tidak usah kita terlalu banyak teori lagi tentang ini.

Hak berserikat dan hak berkumpul itu, dalam seluruh instrumen HAM, selalu dalam satu rangkaian dengan freedom of expression itu, hak untuk menyatakan pendapat. Dan itu karena memang logika daripada hak menyatakan pendapat itu akan diwujudkan dalam organisasi. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa hak menyatakan pendapat itu salah satu yang non derogable right. Menjadi persoalan, apakah memang yang kita anut nanti undang-undang ini bahwa ada kaitan hak berkumpul, berserikat, dengan hak menyatakan pendapat yang non derogable, sehingga Undang-Undang Advokat boleh menyisihkan hak berserikat, itu saya kira tergantung kepada penilaian Mahkamah. Tetapi kami telah menyatakan 3 langkah dalam menentukan bolehkah satu hak itu…, yang hak HAM itu yang unggul dikesampingkan ada 3 langkah, tetapi langkah terakhir itu adalah apa yang disebutkan proportionality test. Apakah kalau tujuan organisasi advokat untuk meningkatkan standar profesi itu sesuatu yang bisa dicapai dengan cara lain tanpa menyisihkan HAM, itu ukurannya untuk menyatakan bahwa itu konstitusional. Kalau masih bisa dicapai suatu tujuan yang disebutkan undang-undang itu tanpa menyisihkan HAM, maka undang-undang itu sudah jelas inkonstitusional, sudah jelas, Pak. Itu langkah yang dianut dalam Mahkamah-Mahkamah Konstitusi di Eropa juga, European Constitutional…, European Human Rights…, European Court of Human Rights. Ada 3 proses seperti itu. Nah, mengenai keuangan tadi yang dikatakan itu, ya benar itu keuangan negara. Paling tidak sebagian apa yang disebutkan PNBP itu, seluruh kewenangan kita yang diserahkan kepada organisasi-organisasi manapun, di Indonesia banyak sekali ini sekarang, Pak, terutama karena ada Kadin misalnya. Dulu di sini juga Kadin dinyatakan seperti Undang-Undang Advokat ini, itu disebutkan sudah organ publik. Saya menyatakan tidak bisa, ini tolak ukur sudah kita tentukan. Dan asosiasi-asosiasi sekarang memberi…, memperoleh sedikit wewenang yang dulu

34

dijalankan negara dan melakukan kutipan juga yang itu ada unsur PNBP-nya.

Oleh karena itu, kalau misalnya ditanyakan bagaimana itu kerisauannya saya kira kita serahkan bagaimana mereka mengimplementasikan itu sekarang. Tetapi jelas kalau memang itu memang organ publik dan melakukan kutipan, persoalannya apakah ada dalam seluruh ujian juga, delegated rule making power di dalam undang-undang ada enggak tentang itu? Saya kira belum. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan juga Bang Nata tadi ini tentu diperlukan. Karena kewenangan publik yang diterima langsung diterapkan begitu saja tanpa ada cantelan di dalam undang-undang, menurut saya menunjukkan bahwa…, yang melaksanakan itu bukan organ negara, seharusnya mereka semua paham itu. Kalau Ormas dia, kutipan itu dianggap merupakan dona…, sumbangan dari anggota. Tetapi kalau organ publik dia, dia merupakan pungutan yang menurut Undang-Undang Keuangan Negara merupakan hak negara, dan itu memiliki aturan-aturan. Tentu saja rekening harus dibuka kepada Menteri Keuangan, melakukan pertanggungjawaban kepada kantor perbendaharaan negara dan bisa diaudit oleh BPK.

Saya kira secara umum saya mengatakan, Bapak Ketua dan Majelis, 3 pasal ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisah; 28, 30, 32 itu dan betul-betul kita harus mengakui seperti dikatakan Yamin, “Besar dosanya kalau kita tidak mengakui kekurangan-kekurangan.”

Lepas daripada itu itikad baik atau tidak, apalagi naskah akademis tadi dikatakan oleh Pak Natabaya belum ada waktu itu karena memang ini masih tahun 2002, barangkali 2003. Tetapi jelas undang-undang itu sendiri, perubahan Undang-Undang Dasar sudah ada waktu itu Pasal 24 ayat (3) yang menjadi cantelan daripada harusnya kalau menjadi logika daripada Undang-Undang Advokat tentu harus menjadi suatu dasar untuk membuat ini. Kalau memang sekiranya dari keseluruhan-keseluruhan permasalahan ini terjadi, memang di dalam campur tangan negara ini apakah benar dia masuk dari sudut Undang-Undang Advokat atau mungkin sekarang ada yang dibicarakan mengenai Undang-Undang RUU Undang-Undang Bantuan Hukum, menjadi permasalahan bagi kita untuk memikir kembali ke depan yang mana yang lebih tepat campur tangan negara. Tetapi kalau lepas dari campur tangan negara dalam satu welfare state, sedangkan negara liberal Belanda juga mencampurinya, saya kurang tahu di mana letak kita sekarang. Rechtsidee Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana menata seluruh sistem organisasi yang tadi kita sudah tunjukkan di mana letak organisasi advokat kalau dia organisasi publik. Kalau dia ormas menjadi soal kenapa ada larangan-larangan untuk muncul hak berserikat yang lain.

Saya kira demikian secara umum, Pak Ketua (…)

35

147. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, tadi ada saya (…)

148. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Bisa saya lanjutkan, Pak? Untuk penegasan karena hubungan dengan negara, campur tangan dengan negara, bisa saya hubungkan?

149. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, boleh, silakan.

150. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Ahli, saya mau mengulang pertanyaan saya bagaimana campur tangan negara di Belanda dan Inggris yang kita bicarakan selama ini, khususnya di Pasal 9D dari Advocaten Wet yang menyatakan, “Board of governors shall supervise the study program and the exam,” maksudnya bar examination, “The board of governors shall have five members, three of it are to be appointed by the Minister of Justice…, jadi ada campur tangan Minister of Justice..., And two by the assembly of delegates. The Minister of Justice shall also elect the chairman from among the members. The members of the board of governors shall retired after four years of office and maybe re-appointed once…dan kalau saya lihat Solicitor Act di Inggris, di sini dinyatakan bahwa semua orang yang jadi solicitor hanya boleh praktik kalau dia admitted by the society dan kemudian harus ada pengesahan dari pengadilan. Saya bacakan part 1 dari Pasal 2 ayat (1) the society…, maksudnya law society…, with the concurrent of The Lord Chancellor, The Lord Chief Justice and The Master of The Rolls may regulation, make regulation and this Act refer to training regulation, kursus advokat about education and training for person seeking to be admitted or to practice as solicitor, jadi untuk solicitor harus ada pengakuan negara, tidak bisa begitu saja organisasi. It shall be the society duty before submitting training regulation to The Lord Chancellor, The Lord Chief Justice and The Master of The Rolls for their concurrent on the subsection one to consult the security of state…, pemerintah…, if so direct any person, or body, or person specified in the direction. Jadi, di sini jelas campur tangan negara tidak bisa kita nafikan.

Terima kasih.

36

151. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, saya kira saya tadi secara umum barangkali tidak…, tidak begitu jelas bahasa saya. Sudah jelas di negara liberal seperti Inggris…, Belanda terutama yang dirujuk oleh Pak Otto dalam pertanyaannya kepada Pak Buyung tapi Pak Buyung tidak sempat menjawab. Staatsblad 440, saya kira itu sudah jelas termuat di sana, board of governor itu diangkat oleh Menteri Kehakiman. Ketuanya itu kemudian itu diangkat oleh Menteri Kehakiman. Tapi, kita sudah dinyatakan tadi dengan tolok ukur yang saya berikan, organisasi advokat itu sudah organ publik tapi perilaku ormas.

Bayangkan, kekacauan ini akan terjadi berlanjut. Apa pun yang akan kita perdebatkan tadi, apakah itu sah apa tidak. Akan tidak berujung pangkal kalau ini tidak diperbaiki. Karena Constituent Act daripada penyandang organisasi advokat tunggal itu harus ada. Katakanlah itu semacam sertifikatlah bahwa sudah…, advokat sudah kumpul, “Oke, ini dia Pak.” Siapa yang akan menentukan itu? “Itu, di undang-undang tidak ada, Pak Nata.” Seharusnya kalau zaman dulu itu, Menteri Kehakiman lah, tapi, supervisor…, supervisory authority-nya ada pada Mahkamah Agung. Sekarang itu semua hilang karena adanya konsepsi self governing, self regulating dari organisasi advokat. Ini dia sumber malapetaka itu Pak. Oleh karena itu menurut saya undang-undang ini meskipun 3 pasal menurut saya sudah jelas inkonstitusional, keseluruhan undang-undang harus dinyatakan inkonstitusional dan menugaskan DPR untuk membentuk yang baru kembali. Saya kira itu pandangan saya, mudah-mudahan sudah merangkum keseluruhan.

Terima kasih, Pak.

152. PIHAK TERKAIT (PERADI): ELZA SYARIEF Saya, Pak. Terima kasih, Majelis Konstitusi Yang Terhormat.

Ahli, saya didasarkan pada Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 yang pada saat itu Pemohonnya adalah Alm. Sudjono dan kawan-kawan yang antara lain melakukan judicial review atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Saya ingin mendapatkan suatu penjelasan karena di dalam pertimbangan dari putusan tersebut bahwa…, dinyatakan bahwa Peradi berfungsi sebagai organ negara dalam arti luas yang dapat diartikan bahwa Peradi menjalankan fungsi sebagai regulator untuk mening…, berkaitan dengan advokat untuk meningkatkan kualitas advokat.

Saya ingin mendapatkan suatu pemikiran terhadap pertimbangan putusan tersebut dan mendengar penjelasan dari Ahli bahwa masalah publik itu tidak ada suatu mekanisme yang dilakukan, jadi tidak setuju terhadap ya…, bisa diartikan tidak setuju dalam arti organ negara dalam arti luas. Yang saya ingin tanyakan…, yang pertanyaan kedua, apakah

37

pada saat itu Ahli sebagai salah satu anggota Majelis Konstitusi dalam pertimbangan putusan ini melakukan suatu dissenting opinion terhadap pertimbangan tersebut? Itu, pertanyaan saya…, jadi, 2 pertanyaan saya yang itu.

Kemudian bagaimana menyikapi atau suatu pertimbangan di dalam putusan itu menyatakan bahwa Peradi berdiri di…, tetap tidak melanggar sesuatu tentang kebebasan berserikat dimana faktanya organisasi-organisasi advokat tetap eksis. Sehingga di sini ada suatu pembedaan…, suatu organisasi profesi advokat dan organisasi advokat. Itu saya mohon penjelasan.

Kemudian yang terakhir saya ingin mendapatkan penjelasan, bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa advokat adalah penegak hukum. Ingin saya mendapatkan suatu penjelasan tentang penegak hukum…, se…, advokat tersebut, berkaitan dengan Catur Wangsa untuk menegakkan supremasi hukum di peradilan.

Terima kasih, itu pertanyaan saya.


154. PIHAK TERKAIT: Baik, terima kasih, Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Saudara Ahli yang kami hormati, pertanyaan kami adalah berkenaan dengan penajaman terhadap keterangan yang telah Ahli berikan pada sidang tanggal 8 Maret 2011. Kami mencatat berdasarkan risalah sidang pada halaman 132, Ahli pada saat itu mengatakan, “Ketentuan peralihan memang di masa lalu sudah kita uji Pak, tetapi saya paham betul ini. Pada masa lalu juga saya agak keberatan dengan pertimbangan itu, tetapi tidak saya buatkan suatu dissenting waktu itu. Suatu ketentuan peralihan tidak boleh dianggap selesai dengan berlakunya waktu yang disebut.”

Khusus tentang keterangan Ahli tadi, ini kami kaitkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dimana pada bagian kedua prinsip ketidakberpihakkan dikatakan sebagai berikut, “Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain.”

Yang menjadi konsen dan pertanyaan kami, bagi kami ini suatu peristiwa yang langka, di mana suatu proses persidangan mengajukan Ahli adalah seorang mantan hakim, dimana mantan hakim itu tersebut pernah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang kita persoalkan sekarang.

38

Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah…, pertama…, Ahli menyadari bahwa Ahli masih terikat kepada Peraturan Mahkamah Agung…, eh…, Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tadi. Itu pertama. Kedua, sekiranya Ahli karena sekarang sudah tidak lagi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, apakah menurut Ahli…, menurut Ahli, etis, sikap dan perbuatan Ahli mengomentari, malahan memberikan keterangan yang bertentangan dengan putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dimana Ahli adalah salah seorang Anggota Majelis, itu saja.

Demikian, terima kasih.

155. KETUA: MOH. MAHFUD MD Satu lagi, silakan.

156. PIHAK TERKAIT: Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau menanyakan kepada Ahli, untuk para rekan-rekan advokat, yang ingin saya tanyakan hanyalah kepada…, bahwa kita semuanya adalah lupa, apa yang ada di depan kita itu adalah lambang negara kita, itu ada disebutkan di situ juga Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bahwa kita merupakan satu jati diri bangsa kita bahwa jati diri bangsa kita sebenarnya kita juga bisa untuk mengalahkan yang lain. Tapi sebagai pembanding dari berbagai macam, itu mana…, itu Jepang, itu Spanyol, dan lain sebagainya, itu bahasa polos saya, artinya apa? Bahwa mari kita kembalikan bahwa posisinya adalah kita sebagai para advokat untuk menjadi pembela keadilan atau penegak keadilan, artinya banyak rakyat yang kita butuhkan untuk mencari kedilan itu, sedangkan kita yang sudah kumpul di sini adalah…, saya artikan adalah balung pisah, artinya balung pisah apa? Mempunyai kepentingan yang sama. Artinya…, artinya apa? Di sila ke lima sudah dijelaskan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Artinya, ‘ Adil’ itu tepatnya ada di mana? ‘Adil’ itu artinya kalau menurut saya adalah menempatkan suatu pada tempatnya. Kalau semua ada berkaitan dengan syarat, dengan kepentingan-kepentingan atau yang lain, apakah itu atau mau single bar atau itu multi bar, semuanya itu mesti ada satu proses atau mekanisme yang mengatur dimana pengawasan itu semua itu bisa dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuma yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ahli bahwa apakah tepatnya yang di mana, kira-kira itu mau dijadikan di mana. Karena apa? Yang jelas dengan wadah tunggal yang sekarang ini terbentuk, artinya apa? Bahwa kita duduk bersama di sini bahwa wadah tunggal yang sedang terbentuk ini sarat dengan apa…, syarat dengan

39

kepentingan sehingga kita juga ada salah satu komplain atau salah satu yang berkaitan di sini tidak setuju akan adanya hal itu. Mohon dengan itu Bapak Yang Mulia, juga saya sampaikan bahwa saya mohon maaf apabila dari kelancangan saya, artinya apa…, sedangkan di sini merupakan suatu problem hukum (…)

157. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang ditanyakan saja!

158. PIHAK TERKAIT: Pertanyaannya 1 hal untuk Para Ahli ya, kira-kira yang mana yang kira-kira dari berbagai fungsi itu tadi, 3 itu, apakah di KAI itu merupakan kita merujuk adanya satu musyawarah atau kongres itu sudah mendekati pada pasal-pasal yang dimaksud apa tidak?

Terima kasih.


160. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga pertanyaannya. Yang pertama kepada Ibu Elza Syarief barangkali, memang betul saya ikut juga di dalam putusan-putusan terdahulu yang juga sudah saya catat itu, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi kalau saya tampilkan di sini, memang sudah saya singgung bahwa suatu Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 60…, kalau sudah diperiksa ya tidak bisa lagi, tetapi itu adalah suatu prinsip saja. Kalau keadaan berkembang yang merupakan kondisi yang tadinya tidak terdapat pada waktu putusan itu diambil dan itu mendasar maka Mahkamah Konstitusi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia dia akan melakukan perubahan-perubahan itu. Barangkali Ibu Elza dulu enggak hadir waktu saya membacakan itu, bagaimana di Amerika ada yang disebutkan constitutional revolution karena keadaan sangat mendasar, sehingga meskipun mereka menganut preseden, mereka beralih karena memang keadaan sudah tidak cocok. Nah, ini di Mahkamah Konstitusi barangkali dalam soal Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 58 itu berapa kali itu diuji. Bahkan juga tidak begitu sedramatis Undang-Undang Advokat pun atau undang-undang mengenai perseorangan menjadi wakil kepala daerah, tapi itu boleh kalau keadaan itu sudah berubah sedemikian rupa, sehingga perlu lagi MK menempatkan posisinya tepat. Karena negara berkembang seperti kita dan juga baru menganut Mahkamah Konstitusi, pasti

40

dinamika perubahan itu cepat terjadinya dalam penyesuaian dari negara otoriter menjadi demokrasi diperlukan penyesuaian posisi MK itu. Saya kira advokat sebagai penegak hukum saya kira di dalam masa-masa Orde Baru jelas sudah diakui juga itu, dan menjadi bagian yang disebut Catur Wangsa. Paling tidak secara retorika, dan menurut saya juga di dalam penegakan hukum tidak salah bahwa advokat itu sebagai penegak hukum. Tetapi kalau dia menjadi pejabat publik, ya kan, menjadi pejabat publik yang memiliki hak-hak dan kebebasan yang Hadjon bilang, ‘setara dengan jaksa’, jaksa itu satu dan tidak terbagi, tentu bertentangan dengan hakikat daripada advokat yang memiliki kebebasan sendiri. Penegak hukum itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Polisi itu lain dengan jaksa, apalagi lain dengan hakim. Dia juga memiliki independency, tetapi juga memiliki suatu…, suatu sikap yang bisa dikatakan turun dari pihak atasan itu, tetapi kebijakan dalam arti yurisprudensi tetap. Tetapi kalau advokat kita katakan penegak hukum, di satu sisi tetapi dia juga memiliki kebebasan menjadi persoalan besar, bagaimana organisasi advokat menata itu sebagai organ publik. Apakah organisasinya yang independent atau advokatnya? Itu jadi soal yang harus dijawab sendiri dan saya kira sudah kita tahulah jawabannya. Nah, mengenai persoalan saya dalam soal kode etik, memang lama ini saya pikirkan. Kode etik itu kita renungkan betul apakah boleh. Tetapi di dalam pembicaraan kita kalau itu untuk lebih menjelaskan dan itu kepentingan publik, tentu saja politik itu adalah untuk menata sikap lebih baik, itu boleh. Jangan dulu dikomentari, Pak. Ya kan? Kenapa saya tidak membuat dissenting? Karena saya sudah memiliki dissenting di dalam Pengujian Undang-Undang Kadin, dan saya barangkali bersama beberapa rekan lain, sehingga saya tidak mengulangi lagi dalam masalah organisasi advokat. Itu barangkali bisa diperiksa nanti di situs MK.

Jadi memberikan komentar dalam arti mengurangi suatu kredibilitas atau percaya kepada Mahkamah Konstitusi, saya tafsirkan itu yang dilarang seorang hakim memberikan comment. Dalam rangka bagaimana trust daripada publik menjadi berkurang karena saya melakukan itu. Tetapi di dalam soal ini saya kira ini masalah yang terbuka. Saya tidak mendiskreditkan putusan itu, tetapi saya mengatakan, “Saya tidak sependapat.” Dan kenyataan perkembangan kemudian, setelah menemukan situasi dan berubah, kita menjumpai inilah faktanya. Anda sendiri satu sama lain memiliki tafsiran yang berbeda, manusiawi saya kira bahwa Hakim Konstitusi juga demikian. Tetapi Mahkamah Konstitusi harus memberikan satu putusan yang merupakan pilihan-pilihan daripada seluruh posisi yang telah diungkapkan di sini. Ini yang bisa saya jawab, kalau mau dijawab apakah etis atau tidak, etika itu adalah bagaimana berperilaku yang sebaik-baiknya, tentu untuk masyarakat dan bangsa, dan saya menafsirkan inilah yang terbaik

41

untuk bangsa. Kita melihat, kita memberi tahu, mudah-mudahan dengan itu ada perubahan. Masyarakat demokrasi saya kira demikian maknanya. Nah mengenai fungsi tadi, wa…, wadah tunggal yang ditanyakan ini, ini tergantung. Mau wadah tunggal, mau tidak tunggal, yang penting bagaimana sebenarnya konstitusi mengaturnya, bagaimana. Tetapi konstitusi bukan hanya teks. Dalam pembukaan sudah jelas, moralitas konstitusi ada di sana, melindungi segenap bangsa, sudah jelas. mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan seluruhnya, bukan hanya mereka yang sudah mendapat kartu misalnya, mensejahterakan.

Saya ingin mengutip satu pasal lagi, Pasal 34 di Undang-Undang Advokat itu, “Segala peraturan yang telah ada dulu harus juga dianggap masih berlaku.” Barangkali yang tertulis dan tidak tertulis. Inventarisasi ini juga harus dilakukan. Bagaimana sih sikap dia di masa lalu, tentang institusi negara dalam hubungannya dengan organisasi advokat. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan, Pak Ketua. Saya mohon maaf kalau kurang jelas karena suara saya agak kurang mantap.

Terima kasih, Pak.

161. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, sekarang Pak Mulya Lubis (...)

162. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FIRMAN WIJAYA Dari Pemohon, terakhir, Yang Mulia.

163. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa lagi?

164. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FIRMAN WIJAYA Ya, terakhir saja, Yang Mulia. Satu saja pada Pak Maruarar.

165. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Maru, Pak Maru, masih ada lagi satu.

166. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FIRMAN WIJAYA Terakhir, Pak, dari Pemohon 66. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Saya ingin bertanya kepada Ahli, kalau melihat pada rentetan sejarah proses uji judicial review tentang Undang-Undang Advokat ini, mulai dari

42

019 Tahun 2003, 06 Tahun 2004, 09/2006, 014/2006, 015/2006, 101/2009, dan 66/2010.

Pertanyaan saya kepada Ahli, ketika Ahli melihat persoalan batu uji yang diajukan sebagai constitutional review di dalam…, atau judicial review di dalam persoalan Undang-Undang Advokat, yang saya ingin tanyakan, apakah Ahli ada melihat dari berbagai kasus yang muncul diajukan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi ini, ada tidak jaminan ketika teks ini secara virtual hanya melahirkan sebuah konflik atau ambiguitas di dalam materi muatannya? Kemudian ketika ini dikonversi di dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kesesatan pola pikir seperti yang Ahli sampaikan tadi, lantas bagaimana Ahli bisa memberikan sebuah pendapat di dalam forum konstitusi ini terhadap teks yang tertulis tadi, yang bisa memberi space, memberi ruang secara judicial constitutional bahwa persoalan ini bisa diakhiri. Itu pertanyaan yang paling inti merangkum dari semua pertanyaan yang tadi ditujukan kepada Ahli sebagai pernah menjadi Hakim. Tetapi yang saya tanyakan kehadiran sebagai Ahli di sini dan itu yang kita mintakan untuk Ahli hadir pada kesempatan hari ini.

Terima kasih.

167. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan singkat, Pak Maru.

168. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, saya jadi teringat tadi ada juga pertanyaan yang dari dulu sudah Pak Sudjono sudah menguji begitu. Banyak ini kasus ini saya hanya sebutkan 3, tetapi saya bisa mengatakan bahwa pada waktu yang lalu…, Pak Nata juga hadir di sini, permohonan-permohonan itu sebenarnya tidak begitu, begitu serius. Apalagi ketika Pak Sudjono di sini menumpahkan air mata yang menunjukkan suatu rasa sakit hatinya, maka kawan-kawan melihat ini ada semacam constitutional irrelevant, air mata dibawa di Mahkamah Konstitusi. Saya kurang tahu apa sakit hatinya sama Pak Otto begitu sedemikian rupa, apakah ada tidak ikut karena tidak ikut pengurus Peradi.

Jadi pada saat itu tidak begitu serius sebenarnya, karena air mata sudah tumpah, mungkin yang paling tepat waktu itu N.O. saja itu. Kalau di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ada itu bahwa Pemohon atau Penggugat tidak sungguh-sungguh, N.O. Ini barangkali sejarahnya begitu.

Nah, kalau ditanya sekarang bagaimana mengakhiri? Saya kira inilah kita berharap kepada Mahkamah Konstitusi, yang sudah dikutip tadi Pak Nata barangkali, “Di sinilah tempatnya.” Tetapi teori daripada Kelsen yang mengatakan, “MK itu negative legislator,” tidak lagi

43

sebenarnya, sudah ditinggalkan. Positive legislator dan MK barangkali akan memberi petunjuk bagaimana cara membuat Undang-Undang Advokat yang sedikit banyak…, atau bukan sedikit banyak…, yang pasti mengacu kepada konstitusi. Tentu Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala jiwa, spirit, moralitas yang ada di dalamnya, itulah yang bisa mengakhiri saya kira. Dan kemudian dengan arah, petunjuk, dan rumusan yang disampaikan kepada DPR barangkali ini akan bisa diakhiri.

Terima kasih, Pak Ketua.

169. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan Pak Mulya Lubis, sekarang.

170. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Baik, Pak Mulya Lubis, saya mulai pertanyaan. Permisi Majelis, Ketua Majelis. Apakah Dr. Mulya Lubis bisa menjelaskan mengenai masalah non derogable rights khususnya mengenai right for assembly atau freedom of assembly yang kemudian kaitannya dengan 3 instrumen internasional, khususnya Pasal 17 dari International Bar Association on the Standard in the Freedom of the Legal Professions dan kemudian United Nation Basic Principles on the Role of Lawyers. Dan satu lagi dokumen Singfi barangkali yang barangkali tidak disebutkan tapi saya tambahkan, khususnya dalam freedom of association and freedom of assembly itu, bagaimana perdebatan di sidang ini mengenai derogable dan non-derogable. Singkat kata saya ingin penjelasan, apakah pada waktu tahun 2000-an ketika RUU Advokat disusun pada waktu itu, yang tadi saya baru tahu tidak ada naskah akademiknya, apakah keadaan itu waktu itu negara dalam keadaan darurat? Apakah ada pelanggaran hak asasi manusia yang tadi oleh Prof. Saldi Isra dikatakan, sehingga menyebabkan batasan-batasan terhadap hak-hak berserikat dan assembly tadi. Saya mohon penjelasannya mengenai itu semua.

Terima kasih.

171. KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih ada lagi? Sekaligus ditampung. Kalau tidak ada, silakan dijawab.

172. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): TODUNG MULYA LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Memang dalam hak asasi manusia, kita mengenal apa yang disebut derogable right dan non derogable right.

44

Apakah kebebasan berserikat atau berkumpul itu masuk dalam kategori non derogable right atau tidak?

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita bisa membaca dengan sangat jelas yang mana saja yang masuk dalam non derogable human right, dan hak beserikat atau berkumpul ini memang tidak dikategorikan sebagai non derogable human right. Nah, tetapi apakah ya, pelaksanaannya bisa dibuat sedemikian rupa dan tanpa ada batu uji yang jelas.

Dalam konteks ini, saya ingin singkat saja, ada 2 batu uji yang memang haru dipenuhi kalau ingin membatasi non derogable human right itu, yaitu apa yang disebut sebagai in time of public emergency. Kalau memang ada public emergency, keadaan darurat, memang hak berserikat itu bisa dibatasi. Kalau keadaan sama sekali tidak emergency, tidak ada yang bisa membatasi kebebasan berserikat karena itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan dijamin juga oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik, dijamin juga oleh UN Declaration of Human Right.

Nah, batu uji yang kedua adalah kalau tadi saya sebutkan sebagai public emergency. Nah, public emergency itu dalam artian apa, dia mengharuskan ada pembatasan? Dalam bahasa…, penjelasan dari International Covenant on Civil And Political Rights dikatakan to the extent straightly required by the accidences of the situation, dalam hal dimana keadaan-keadaan itu membutuhkan ada pembatasan-pembatasan hak berserikat. Nah, ini yang dijadikan sebagai batu uji untuk mengatakan, apakah dia bisa dilanggar atau tidak? Apakah dia bisa dibatasi atau tidak?

Nah, dalam konteks ini, tadi Saudara Kuasa…, Saudara Pemohon menga…., menga…, mengajukan pertanyaan, “Bagaimana non derogable human right ini dikaitkan dengan Pasal 17 International Bar Association?” yang saya kutip dalam penjelasan saya, karena dalam penjelasan saya, saya mengatakan dalam…, dengan mengutip ini “There shall be established in jurisdiction one or more independent self-governing associations of lawyers, recognized in law.” Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah principles yang diatur dalam IBA Standard (International Bar Assosiation Standard). Dan kalau kita melihat secara harfiah rumusan pasal ini, dia menyebutkan tidak dalam konteks singular, tapi dia menyebutkan dalam konteks plural atau majemuk. “In jurisdiction there shall be established one or more independent self-governing associations.” Jadi ada kata ‘s’ sebagai tambahan dari association di sini.

Jadi, kemajemukan itu adalah konsekuensi logis dari diakuinya kebebasan berserikat tersebut. Nah, tadi disebutkan juga Pasal 24 dari UN Basic Principles. Nah, Pasal 24 dari UN Basic Principles juga mengakui hal yang sama. Karena dikatakan dengan sangat tegas di sini bahwa lawyer shall be entitled to form and join self-governing professional associations.” Sekali lagi, saya ingin menggaris bawahi,

45

perkataannya adalah “Self-governing professional associations” dalam konteks majemuk…, dalam konteks plural, bukan dalam konteks singular. Dalam bahasa yang harfiah, ini dikat…, diartikan sebagai kemajemukan.

Nah…, Yang Mulia Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstuitusi. Penjelasan ini adalah penjelasan yang tidak perlu dijelaskan. Dan saya kira, saya tidak ingin menambah kerumitan ini dengan memberi contoh-contoh di tempat lain. Walaupun dalam penjelasan saya…, dalam keterangan saya sebelumnya saya sudah mengambil contoh apa yang terjadi di Jepang dan apa yang terjadi di Jerman. Sebagai tambahan kecil saja, saya mungkin bisa menjelaskan karena saya hadir dalam banyak pertemuan International Bar Assosiation di beberapa tempat. Dan dalam pertemuan International Bar Assosiation yang saya hadiri, memang persoalan ini selalu mengemuka, selalu muncul, karena ketika saya bicara dengan Executive Director dari International Bar Assosiation Sudara Jim Ellis dalam suatu IBA Conference di Argentina pada waktu itu, nah dia menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang memang mempersoalkan dan mengeluh karena ada campur tangan negara terlalu banyak dalam kebebasan berserikat dalam mengatur profesi advokat ini.

Nah, ini yang saya alami dan saya ikut diskusi dengan Direktur Eksekutif Jim Ellis pada waktu itu…,yang sekarang karena sudah ada kepengurusan yang baru dari International Bar Association dia tidak lagi menjabat sebagai Executive Director. Ini mungkin penjelasan singkat saya, Yang Mulia.


Satu lagi (…)

174. KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih ada? Silakan.

175. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Saudara Ahli, mohon dijelaskan sehubungan dengan Pasal 28 ayat (1) yang kita tadi kita jelaskan mengenai satu-satunya organisasi itu, apakah di dalam keadaan sekarang ini apa benar 8 organisasi dan lain-lainnya barangkali sebelumnya sudah berdiri, antara lain Peradin, dapat berkembang dan tumbuh, berkompetisi dengan organisasi yang katanya satu-satunya diakui oleh undang-undang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melakukan fungsi-fungsi seperti regulator body function, supervisi function, kode etik dan lain-lainnya, ujian bar exam, apakah

46

juga bisa punya authorized function untuk melakukan pelantikan dan lain sebagainya, apakah itu sama semuanya, apakah ada equality before law dalam hal ini, dan apakah betul ada freedom of expression kepada semua organisasi advokat yang ada, setara dengan apa yang dinamakan Peradi dan barangkali KAI yang mengaku wadah tunggal itu?

176. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): TODUNG MULYA LUBIS Ya, secara faktual kita bisa membuktikan bahwa memang ada inequality atau ketidaksamaan hak. Nah, tadi sudah cukup banyak Ahli menjelaskan…, Ahli-Ahli yang lain maksud saya, menjelaskan mengenai keberadaan kemajemukan organisasi ini. Dan kalau bicara mengenai fungsi regulasi, regulator function dari satu organisasi advokat misalnya, saya tidak ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Pak Ahli Maruarar Siahaan…, Dr. Maruarar Siahaan karena menurut saya sudah sangat clear dan saya hanya ingin mengatakan bahwa saya ingin melihat persoalan kebebasan berserikat ini dalam konteks the living constitution sebagai sebuah konstitusi yang hidup.

Dan Pasal 28 ayat (1), yang tadi dipertanyakan oleh Saudara Pemohon, memang bisa dilihat secara sempit, tapi saya lebih memilih melihat ini secara dinamis, sesuai dengan penafsiran the living constitution itu dan dalam konteks ini memang banyak persoalan konstitusional yang bisa diurut karena persolannya bukan semata-mata persoalan organisasi advokat yang ditengarai sebagai wadah tunggal itu sendiri, tapi turunan pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional yang terjadi akibat imposisi dari wadah tunggal tersebut.

Nah, pembajakan beberapa hak publik yang tadi dikatakan, yang menimbulkan inequality itu adalah fakta yang tidak bisa dipersoalkan dan menurut saya kita semua tahu tidak ada equality itu, tidak ada persamaan itu. Jadi, ini…, ini jawaban singkat saya.

Terima kasih.

177. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Terima kasih.

178. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, silakan duduk.

179. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Ya, Majelis. Ada pertanyaan dari Pihak Terkait, bisa?

47


181. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Ya, terima kasih Majelis Hakim. Saudara Saksi, Saudara Saksi dari awal-awal persidangan, Saudara Ahli, Ahli dari awal-awal persidangan ini mengutarakan tentang di luar negeri. Ada banyak federasi dan segala macamnya itu, saya…, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dari suatu organisasi di luar negeri ini bisa loncat kalau tidak senang dalam organisasi tersebut atau karena ditindak di situ karena melanggar sesuatu pindah ke tempat lain bahkan mendirikan yang baru, apakah ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Itu yang pertama. Kedua, juga di luar negeri, apakah yang diangkat…, telah diangkat menjadi pejabat negara itu bisa masih berpraktik dalam praktik advokat? Kalau di Indonesia sesuai dengan pasal berapa itu…, Pasal 20 ayat (3) itu tidak diperbolehkan, termasuk Yang Mulia Akil Mochtar ini sudah tidak meninggalkan baju advokat, dia sekarang sudah pakai toga Mahkamah, Patrialis Akbar dan banyak itu. Tapi di kita ini dan di ruangan ini ada, saya tunjuk saja bahwa Pemohon ini juga demikian bahwa saya tahu beliau ini telah diangkat menjadi Komisi Hukum Nasional, tetapi itu ada pejabat negara saya baca apanya…, tapi masih bisa berprakrik. Apakah ada di luar negeri yang demikian?

Terima kasih.

182. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bu Elza.

183. PIHAK TERKAIT (PERADI): ELZA SYARIEF Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya ingin penjelasan dari Ahli yang kaitan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat, yang…, karena kita perlu penjelasan itu dikaitkan dengan penjelasan dari Ahli yang mengatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang masuk dalam bab warga negara dan penduduk. Sedangkan sesuai dengan keterangan dari DPR RI waktu itu diwakili oleh Bapak Hamdan Zoelva dan Bapak Akil Mochtar, memberikan penjelasan tentang advokat merupakan bagian di dalam kehakiman yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana merupakan badan-badan atau lembaga-lembaga yang mendukung terhadap penegakan hukum. Karena itu di dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat, advokat dinyatakan sebagai penegak hukum. Dari melihat tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat, yang dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, tujuannya

48

adalah berkaitan dengan penegakan hukum dan dalam kaitan Catur Wangsa, untuk meningkatkan kualitas advokat, bukan untuk bertujuan membuat perserikatan, berkumpul seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bab warga negara dan penduduk. Karena ini profesi, dan itu adalah yang bersifat umum, sedangkan ini bersifat khusus. Mohon penjelasan dari Ahli.

184. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Pak Todung.

185. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): TODUNG MULYA LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak tahu pengalaman di semua negara tentunya, tapi dari apa yang saya dapatkan, dari beberapa kehadiran saya di beberapa pertemuan internasional, kemungkinan dalam sebuah keadaan dimana ada kemajemukan organisasi advokat ya, berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain itu tidak dilarang, itu dimungkinkan. Dan apakah yang bersangkutan pindah atau tidak, itu pertanyaan kedua. Tapi juga sangat mungkin bahwa ada yang tidak membolehkan untuk berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Tapi pengalaman saya, dari apa yang saya tahu, bahwa kemungkinan untuk pindah di beberapa tempat itu dimungkinkan, karena itu tidak pernah dilarang, tapi juga mungkin di tempat lain bisa saja ada yang tidak membolehkan itu ketika dia akan pindah ke tempat yang lain.

Nah, apakah seorang yang menjadi pejabat…, ya ini memang persoalan etika yang saya kira harus dilihat dalam konteks, ya. Apakah menjadi pejabat itu betul-betul absolut, tidak bisa menjalankan fungsi sebagai advokat pada waktu-waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Saya tidak ingin membuat suatu generalisasi dalam hal ini. Karena kalau ditanyakan kepada saya apakah mantan Hakim Agung misalnya, bisa menjadi advokat, saya akan dengan sangat tegas mengatakan, “Mantan Hakim Agung seharusnya tidak boleh menjadi advokat.” Itu ada satu…, apa…, satu etika yang sudah menjadi semacam hukum kebiasaan internasional di manapun juga. Saya tidak pernah melihat, misalnya Ketua Mahkamah Agung Amerika misalnya, menjadi advokat atau menjadi konsultan. Tapi ketika menjadi pejabat dalam sebuah komisi yang tugasnya lebih misalnya sebagai menjadi fact finding atau lebih sebagai policy making atau policy formulations, pembuatan formulasi kebijakan, nah tidak ada ketentuan yang melayani itu, apalagi lembaga semacam ini lebih sifatnya sebagai lembaga yang Ad Hoc misalnya. Jadi mesti dilihat juga dalam konteks lembaga yang mana, komisi yang mana. Jadi garis pisah yang begitu tegas seperti itu harus dilihat juga secara kontekstual dalam konteks apa kita mempertanyakan ini.

49

Nah, soal tujuan Undang-Undang Advokat, saya sekali lagi tidak ingin mengulangi, karena memang kita tadi sudah mengatakan bahwa harus ada perbaikan kualitas profesi advokat ini. Karena profesi advokat ini dianggap sebagai aparat penegak hukum, the officer of the court’. Nah, ketika dia bicara mengenai posisi advokat sebagai the officer of the court, memang kualitas profesi itu menjadi sangat penting. Nah, pertanyaan Pemohon tadi menjadi sangat penting mengenai ujian untuk menjadi profesi advokat ini. Karena di sinilah saya kira persoalan-persoalan ujian dan pelaksanaan kode etik itu menjadi hal yang sangat krusial, strategis, dalam menentukan profesi advokat. Di negara seperti Australia, itu pelaksanaan kode etik diatur dengan sangat tegas, dimana tidak mungkin advokat yang masih aktif, masih punya potensi kepentingan atau konflik kepentingan, menjadi Anggota Majelis Kode Etik.

Dengan demikian, pelaksanaan kode etik itu bisa jalan dengan cukup berwibawa, dan putusannya bisa dihormati, dan tidak ada benturan kepentingan. Nah, ujian advokat di Amerika juga tidak diadakan oleh American Bar Associations. Diada…, dia diadakan oleh suatu badan otonom, misalnya, Badan otonom yang melakukan ujian seperti TOEFL untuk bahasa Inggris, dan betul-betul independent, gitu. Jadi tidak ada vested interest dalam pelaksanaan ujian ini. Nah ini mungkin yang perlu juga dipikirkan kalau kita mengatakan…, meningkatkan kualitas profesi advokat. Dan pertanyaannya adalah, apakah tujuan Undang-Undang Advokat yang tadi dikaitkan dengan posisi advokat sebagai aparat penegak hukum atau the officer of the court itu akan jauh lebih terjamin kalau ada ketentuan yang jelas mengenai standar pofesi dan pelaksanaan kode etik. Saya tidak sepenuhnya menolak keterlibatan pemerintah dalam hal semacam ini. Karena di Amerika, di beberapa negara bagian, Mahkamah Agung dan wakil dari pemerintah duduk dalam Majelis Pelaksanaan Kode Etik. Di California, dimana saya telah belajar…, wakil dari Mahkamah Agung California, dan wakil dari Pemerintah Daerah California, ikut dalam Majelis Kode Etik semacam ini. Jadi ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas profesi yang mungkin akan lebih acceptable, lebih bisa diterima ketimbang dia tidak jelas aturan mainnya.

186. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, terima kasih, Pak. Silakan duduk.

50

187. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): TODUNG MULYA LUBIS

Terima kasih.


Yang terakhir…, cukup, Pak. Pak Saldi, jadi Saudara..., karena kami punya sidang lagi, jadi Pak

Saldi untuk hari ini yang terakhir tampil, nanti sisanya yang belum ini…, untuk Saksi-Saksi ini pada sidang berikutnya. Silakan, Pak Saldi. Apa ada yang akan ditanyakan kepada Saldi, silakan.

189. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): TAUFIK BASARI Baik, singkat saja. Saudara Ahli, dalam permohonan kami, kami menyebutkan setidaknya tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah pertanyaannya, apabila suatu norma yang mungkin awalnya ketika dirumuskan bermaksud untuk suatu hal yang ideal dan baik, namun, ketika norma tersebut berlaku malah menimbulkan kemudharatan, keburukan, ketidakpastian hukum, bahkan juga menghalang-halangi hak asasi seseorang, maka, apakah terdapat persoalan inkonstitusionalitas di dalam norma tersebut?

Yang kedua, terkait dengan pertanyaan pertama, apakah keadaan yang demikian itu dapat dikatakan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?

Itu saja, terima kasih.

190. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SALDI ISRA Terima kasih, Ketua Majelis dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Hadirin sekalian yang saya hormati. Dalam filsafat hukum itu memang ada 3 hal yang saling tarik-menarik dan saling berkejaran: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau ditanya, ketiga-tiganya diupayakan untuk diwujudkan tapi suatu yang tidak masuk di akal mewujudkan ketiga-tiganya. Kalau ada tarik-menarik diantara ketiganya, lalu yang mana yang paling harus dipikirkan dan didorong bersama-sama adalah bagaimana mendorong kemanfaatan dari pemberlakuan hukum itu sendiri. Kepastian menjadi tidak ada gunanya kalau kemudian ‘membunuh’ kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks itu Ahli berpendapat bahwa kehadiran Pasal 28 ayat (1) sebagaimana disebutkan tadi, itu dapat dianggap bertentangan dengan apa yang hendak dituju oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri adalah

51

mewujudkan profesi advokat dan undang-undang ini tujuannya memberikan perlindungan kepada advokat. Kalau kemudian dalam praktik ternyata ada yang tidak terlindungi, tujuan dari pembentukan undang-undang ini menurut saya tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim Konstitusi harusnya melihat kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Saya meyakini bahwa keadilan substantif itu kuncinya ada pada kemanfaatan yang diperoleh dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut saya, saya beranggapan dengan ada praktik yang menunjukkan pengabaian terhadap keadilan seseorang, keadilan advokat, orang yang berniat menjadi advokat, kemudian terganjal karena adanya klausul atau frasa ‘satu-satunya organisasi,’ menurut saya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

191. KETUA: MOH. MAHFUD MD Lagi?

192. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Bisa, Majelis?


194. PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS HENDRA WINARTA Satu pertanyaan, saja. Prof. Saldi Isra, saya mau tanyakan, kalau saja Pasal 28 ayat (1) dari Undang-Undang Advokat itu melanggar hak berserikat (freedom of assembly) apakah itu juga berpotensial melanggar hak untuk mengemukakan pikiran dan pendapat (freedom of expression) atau mungkin juga hak-hak asasi atau hak konstitusional lainnya dari para Pemohon maupun advokat pada umumnya dan paling penting adalah para justicia belen di Republik Indonesia ini?

Terima kasih.

52

195. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SALDI ISRA Terima kasih. Melarang orang berkumpul, berasosiasi, itu menurut saya menjadi inti awal orang untuk bisa berekspresi. Kalau berkumpul dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, pada ujungnya orang akan kehilangan kesempatan untuk berekspresi. Dalam konteks posisi advokat, menurut saya, kalau kemudian ada larangan-larangan seperti itu akan jelas berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang diinginkan sendiri oleh Undang-Undang Advokat ini.

196. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup? Ada? silakan.

197. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FIRMAN WIJAYA Saudara Prof. Saldi yang amat terpelajar, Saudara Ahli tadi di dalam melihat persoalan ini Saudara mengkaitkan dengan persoalan kemanfaatan. Memang…, bisa dibenarkan bahwa ada persoalan rechtmatigheid, doelmatigheid, dan wetmatigheid di dalam problem kosntitusi. Tetapi yang ingin saya tanya dari pandangan Ahli, saya ada melihat ada problem legal semiotik yang muncul, ada segi ketatabahasaan, ada problem linguistik di samping problem legalistik. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ahli, bagaimana pisau analisis Saudara Ahli ini bisa gunakan di dalam merumuskan…, di dalam proses uji judicial review ini sebagai sebuah tanggapan terhadap problem ya, pasal-pasal yang diajukan ketika will be slid pembentuk…, kehendak pembentuk undang-undang ini menimbulkan bias di dalam implementasinya atau katakanlah tidak ada jaminan di dalam pelaksanaannya.

Terima kasih.

198. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SALDI ISRA Terima kasih, Majelis Hakim yang saya homati. Problem yang timbul dalam praktik, kemudian kalau itu diperdebatkan ini bukan problem konstitusionalitas, menurut saya harus dilihat norma mana yang menimbulkan problem itu. Kalau norma yang menimbulkan problem itu kemudian berpotensi melanggar aturan-aturan yang ada di konstitusi, kemudian rujukannya harus ke konstitusi. Nah, kalau ini kita dudukkan kepada Teori Kelsen misalnya, norma yang paling tinggi itu, itu yang menjadi standar penilai yang di bawahnya.

53

Terima kasih.

199. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sekarang sayap kiri. Pak Otto sama Elza Syarief, silakan.

200. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Saudara Ahli, saya ingin menanyakan beberapa hal. Tadi Ahli menyatakan bahwa Pasal 28 tersebut mempunyai potensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan mengaitkan tujuan dibuatnya Undang-Undang Advokat ini. Tetapi Ahli hanya mengutip satu saja daripada tujuan dibuat Undang-Undang Advokat itu yaitu hanya di butir C, sedangkan di butir A dan B Saudara Ahli tidak mengutipnya. Oleh karena itu supaya jelas saya mengutip apa yang disebutkan dalam pasal..., di butir A. Di bagian menimbang disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa..., saya ulangi di sini tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Yang B, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab..., sekali lagi di sini bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak-hak asasi manusia. Di C tadi yang Ahli sudah bacakan adalah disebutkan begini, bahwa advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan hukum. Kalau di bagian..., di butir C di sini adalah perlindungan terhadap advokat, maka jelas di bagian A dan B itu adalah perlindungan terhadap pencari keadilan. Sehingga linier dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Ahli Abdul Hakim Nusantara, tujuan undang-undang ini adalah perlindungan kepada pencari keadilan dan perlindungan terhadap pencari keadilan itu adalah merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya. Oleh karena itu diperlukan suatu organisasi profesi yang kuat, sebab kalau tidak ada suatu organisasi yang kuat, tidak ada standarisasi organisasi yang kuat, maka berpotensi pulalah para advokat itu menjadi mempermainkan para kliennya, mempermainkan para pencari keadilan, sehingga tidak terlaksanalah tujuan daripada kemakuran dan keadilan tersebut. Oleh karena itu kalau Pasal 28 itu dikaitkan dengan pasal..., bagian butir C ini, yaitu perlindungan terhadap pencari keadilan, tercapainya peradilan yang jujur, bagaimana pola keseimbangannya?

54

Kalau tadi kan Ahli mengatakan hanya perlindungan terhadap advokat, sementara di sini ada perlindungan terhadap para pencari keadilan dan juga perlindungan kepada keadilan daripada masyarakat tersebut.

Terima kasih.

201. KETUA: MOH. MAHFUD MD Elza Syarief, ditampung…, terus, terakhir ya ini. Silakan.

202. PIHAK TERKAIT (PERADI): ELZA SYARIEF Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Mohon dijelaskan oleh Ahli, di dalam kebebasan berserikat, berkumpul yang masuk dalam bab warga negara dan penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana kebebasan itu masuk di dalam pembentukan organisasi massa dan lain-lain itu masuk dalam Departemen Dalam Negeri. Nah, sedangkan profesi advokat itu masuk dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tentang kehakiman, itu dinyatakan..., adalah organisasi yang dimaksud ini bukan organisasi massa, bukan organisasi warga negara, tetapi organisasi profesi advokat, yang mana sebagai penegak hukum. Itu saya ingin penjelasan dan korelasi yang pada saat sebelum adanya undang-undang advokat ini dibentuk itu tentang masalah regulasi ini dipegang oleh Departemen Hukum dan HAM. Sehingga saya ingin menjelaskan apa bisa disamakan yang kedua posisi ini? Yang satu dulu dibentuk oleh departemen..., diatur oleh Departemen Dalam Negeri dan sekarang..., waktu dulu diatur dalam Departemen Hukum dan HAM yang dialihkan kepada organisasi profesi advokat..., saya enggak mau ini profesinya dihilangkan ya, profesi advokat, yang akhirnya dipegang oleh..., itu untuk mengambil regulatornya. Nah, yang tidak membatasi atau mematikan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh advokat yang dikaitkan dengan warga negara. Terus kemudian saya ingin juga menjelaskan..., mohon penjelasan tentang keadilan, dimana semua warga negara itu bebas..., mempunyai hak untuk mendapatkan pencarian atau mendapatkan mata pencahariannya. Itu sifatnya yang umum. Tetapi jika ingin masuk menjadi tentara, ataupun menjadi hakim, ataupun menjadi apa pun ya, di situ dibatasi oleh suatu syarat-syarat. Apakah itu suatu yang tidak adil atau itu suatu melanggar HAM, itu mohon penjelasan.

55

203. PIHAK TERKAIT (PERADIN): ROPAUN RAMBE Satu lagi (...)

204. KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih?

205. PIHAK TERKAIT (PERADIN): ROPAUN RAMBE Masih, Pak.


207. PIHAK TERKAIT (PERADIN): ROPAUN RAMBE Saudara Ahli, tadi dari awal telah menjelaskan tentang rumusan pembuatan Undang-Undang Advokat. Tadi pendapat Ahli ada menerangkan bahwa Undang-Undang Advokat ini non akademis, tentu berpengaruh kepada aturan-aturan norma beriktunya terhadap undang-undang itu sendiri. Mohon kepada Ahli menjelaskan, kalau yang demikian terhadap rumusan undang-undang non akademis.

Terima kasih.

208. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan dipersingkat, Pak Saldi.

209. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SALDI ISRA Terima kasih, Ketua Majelis dan Majelis Hakim yang saya muliakan. Izinkan saya untuk tidak menjawab pertanyaan nomor 1 Ibu Elza Syarief karena itu tidak bagian saya kemukakan dalam keterangan sebagai Ahli. Saya tidak menjelaskan struktur, tapi lebih kepada hal-hal lain di luar itu, Bu Elza. Saya mohon maaf tidak menjelaskan itu. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Elza, berbarengan dengan pertanyaan Pak Otto Hasibuan. Di konsiderans menimbang huruf a dan huruf b, itu memang tidak eksplisit perlindungan terhadap profesi advokat atau para…, kepada advokat itu sendiri, tapi ini perlindungan kepada pihak atau rakyat. Nah, menurut saya memberikan keluasan kepada rakyat untuk menentukan kelompok advokat yang mau ia percayai di pengadilan, itu

56

bagian juga dari memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, kalau ia terfokus pada satu institusi saja, atau satu-satunya organisasi, itu menyediakan keterbatasan juga kepada rakyat untuk mencari keadilan itu sendiri. Jadi menurut saya…, saya memahaminya, semakin ada pilihan, itu menjadi semakin lebih baik. Karena proses pelayanan itu kan menyangkut pilihan orang yang mau dilayani, nah itu. Jadi menurut saya, kalau orang mau menentukan organisasi lain ada pilihan, itu menjadi lebih baik. Jadi, kalau dia hanya satu organisasi saja, itu ada batasan orang untuk memilih, karena ini menyangkut kepercayaan. Nah, Bu Elza, tadi juga terkait dengan bagaimana memberikan…, apa…, memberikan perlindungan kepada rakyat, dalam proses penegakan hukum. Saya menganggap Ibu Elza, ini problem kalau orang mencari dokter itu sebetulnya adalah kalau ibarat mencari dokter, atau mencari dukun misalnya, itu kan ada keyakinan orang kepada dokter itu. Kalau hanya ada satu-satunya dokter, lalu tidak yakin kan tidak ada punya pilihan lain di luar itu. Nah, yang terakhir soal…, saya sebetulnya tidak pernah menyebut non akademis, Pak. Tapi kalau tadi Ahli yang sebelumnya menyebut tidak ada naskah akademiknya, mungkin itu bisa diklarifikasi lagi kepada Ahli yang sebelum saya. Tapi menurut saya soal naskah akademik itu memang baru tren yang muncul dalam beberapa tahun belakangan, dulu memang tidak ada kewajiban undang-undang punya naskah akademik. Jadi banyak sekali undang-undang dulu yang lahir tanpa naskah akademik, dan kewajiban itu baru muncul kemudian, terutama setelah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Terima kasih, Majelis Hakim yang saya muliakan.

210. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Majelis Hakim, kalau bisa sedikit saja. Tadi, supaya dijelaskan bahwa Ahli ini menyatakan, jangan disamakan lembaga dengan orangnya, gitu ya. Kalau Advokat itu hampir 30.000 di seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi tergantung masyarakat memilihnya, jangan satu-satunya lembaga disebut, karena tidak lembaga itu yang langsung kepada..., membela kepentingan klien, gitu.

57

211. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, saya kira tidak usah dijawab. Kan Saudara mau menyatakan dibedakan. Nanti, dicatat oleh Majelis Hakim, oleh Panitera. Baik, silakan duduk, Pak. Sidang berikutnya, khusus untuk berikutnya ya, untuk para Saksi yang sudah diambil sumpah, biar kalau mau mendatangkan Ahli lagi sidang berikutnya lagi saja. Ya, ini Saksi sudah ada 12 Saksi disumpah belum pernah tampil, ditanya. Jadi sidang berikutnya hari Selasa 5 April 2011, jam 10.00 di ruangan ini. Sidang dinyatakan ditutup.

Jakarta, 31 Maret 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1 001

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Documents

risalah_sidang_Perkara Nomor 66, 71, dan 79.PUU-VIII.2010, tgl. 31 Maret 2011