of 60 /60
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 66, 71, 79/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT (VI) J A K A R T A KAMIS, 31 MARET 2011

risalah_sidang_Perkara Nomor 66, 71, dan 79.PUU-VIII.2010, tgl. 31 Maret 2011

Embed Size (px)

Text of risalah_sidang_Perkara Nomor 66, 71, dan 79.PUU-VIII.2010, tgl. 31 Maret 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 66, 71, 79/PUU-VIII/2010

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT (VI)

JAKARTAKAMIS, 31 MARET 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 66, 71, 79/PUU-VIII/2010 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4)], [Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4)], serta [Pasal 28 ayat (1)] PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010 Frans Hendra Winarta Bob P. Nainggolan Maruli Simorangkir Murad Harahap Lelyana Santosa Nursyahbani Katjasungkana David Abraham Firman Wijaya SF. Marbun

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010 H.F. Abraham Amos Djamhur Togar Efdonat Sormin Harisan Aritonang Edi Prastio

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010 Husen Pelu Andrijana Abdul Amin Monoarfa Nasib Bima Wijaya Siti Hajijah R. Moch. Budi Cahyono Joni Irawan Supriadi Budisusanto

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait (VI) Kamis, 31 Maret 2011 Pukul 09.59 12.22 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki Harjono Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati (Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir/Berbicara: Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) Frans Hendra Winarta

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) Firman Wijaya

Ahli dari Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) H. A. S. Natabaya Maruarar Siahaan Todung Mulya Lubis

Pemohon Perkara Nomor (71/PUU-VIII/2010) H. F. Abraham Amos Harisan Aritonang

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010) Taufik Basari Suhardi Somomoeljono Ronggur Hutagalung -

Ahli dari Pemohon (Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010) Saldi Isra

Saksi dari Pemohon (Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010) Desmaniar

ii

Pemerintah Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Heni Susila Wardaya (Kasubdit Penyiapan Pendampingan Persidangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pihak Terkait Otto Hasibuan (Peradi) Humphrey Djemat (AAI) Machtiar Siwa (Dewan Kehormatan IPHI) Ropaun Rambe (DPP Peradin) Indra Sahnun Lubis (Presiden KAI & Ketua Umum IPHI) Leonard Simorangkir (Peradi) Elza Syarief (Peradi) Victor Nadapdap (Peradi) Sutrisno (Peradi) Happy Sihombing (Peradi) Hasanuddin Nasution (SPI) Abdurrahman Tarjo (HAPI) Susilo Lestari (Ikadin) Petrus Balapationa (KAI) Erman Umar (KAI) Gatot (KAI)

Saksi dari Pihak Terkait Achiel Suyanto Tazman Gultom Thomas Edison Tampubolon Dr. H. Fauzie yusuf Hasibuan Dr. Lintong Oloan Siahaan Denny Kailimang H. M. Lutfie Hakim Tamsil Syoenoer Fred Tumbuan

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.59 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dan para Saksi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 66, Nomor 71, dan Nomor 79 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 66. 2. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA (PERKARA NOMOR 66/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, nama saya, Pemohon Nomor 66, Firman Wijaya. 3. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Kami hari ini, Ketua Majelis dan Mejelis Yang Terhormat, sudah mem, ada 3 orang Saksi Ahli yang hadir dan saya harap supaya bisa ditanya hari ini karena waktu yang sangat singkat, mereka, karena mereka hampir semuanya adalah dosen, sehingga waktunya itu terbatas sekali. Jadi kami mohon supaya bisa ditanya Ahlinya, ada 3 orang, Sudah hadir semuanya, yaitu Prof. Natabaya, Pak Maruarar Siahaan, dan Dr. Todung Mulya Lubis. Saya sendiri adalah Frans Winarta, Pemohon Pertama dari Perkara Nomor 66. Terima kasih. 4. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, berikutnya. 5. PEMOHON (PERKARA ABRAHAM AMOS NOMOR 71/PUU-VIII/2010): H. F.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pemohon 1, Abraham Amos untuk Perkara Uji Materiil Nomor 71. Terima kasih.

2

6.

PEMOHON (PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010): HARISAN ARITONANG Saya Pemohon 4, Nomor Perkara 71, Harisan Aritonang.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): TAUFIK BASARI

(PERKARA

NOMOR

79/PUU-

Saya Taufik Basari, Kuasa Hukum Pemohon 79. 8. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA VIII/2010): RONGGUR HUTAGALUNG NOMOR 79/PUU-

Saya Ronggur Hutagalung, Kuasa Pemohon 79. Terima kasih, Yang Mulia. 9. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA VIII/2010): SUHARDI SOMOMOELJONO NOMOR 79/PUU-

Suhardi Somomoeljono, Yang Mulia. Kemudian, pada sidang pada hari ini kami juga sesuai dengan surat yang sudah masuk melalui Mahkamah Konstitusi, akan menghadirkan Pihak Terkait dari DPP HAPI, yang diwakili nanti oleh Saudara Suherman Kartadinata atau Abdurrahman Tarjo, dan Saksi Fakta Saudara Desmaniar yang dari Riau sudah juga datang pada hari ini. Terima kasih. 10. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Berikutnya Pihak Terkait, Pemerintah dulu, Pemerintah. 11. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA) LITIGASI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir saya sendiri Mualimin Abdi dan Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia. 12. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Silakan Pihak Terkait.

3

13.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya Otto Hasibuan dari Peradi. Saya memanfaatkan kesempatan ini juga untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sebagaimana kita dengar dalam persidangan ini, cukup banyak dibicarakan tentang keberadaan daripada International Bar Association, baik oleh Pemohon, baik para Saksi Ahli. Oleh karena itu kami telah mencoba menghubungi President of the International Bar Association dan berkenan Presidennya itu sendiri adalah Mr. Akimura, Akira Kawamura berkenan akan hadir menjadi Saksi dalam persidangan ini, namun karena jadwalnya dia seluruh dunia terus berkeliling, mohon dijadwalkan untuk kesaksiannya itu pada tanggal 25, itu kita kan sidang setiap minggu, jadi minggu ketiga nanti tanggal 25 berkenan hadir di sini. Jadi 25 April sebagai Saksi Ahli. Ya, pagi hari, karena malamnya dia harus pergi ke Dubai lagi. Dan untuk itu juga sekali lagi kami mohon, apakah penterjemahnya nanti disiapkan oleh, oleh Mahkamah Konstitusi atau kami yang menyiapkannya? Mohon, Yang Mulia.

14.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Penterjemah nanti disiapkan oleh MK.

15.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Ya, terima kasih.

16.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Tanggal 25 itu hari Senin, ya?

17.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Ya.

18.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Nanti kita ()

19.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Di samping itu juga kami juga ()

4

20.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Bahasanya Bahasa Inggris apa Bahasa Jepang?

21.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Bahasa Inggris.

22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Bahasa Inggris.

23.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Biasanya kami juga meminta juga kesediaan daripada President of Law Asia, sedangkan kolega kami sekarang berada di Hongkong untuk membicarakannya, tapi saya belum confirmed. Kalau memungkinkan, kami akan datangkan pada tanggal yang sama nantinya.

24.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

25.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Terima kasih.

26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik ()

27.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Apabila ini bisa dipenuhi, agar kami bisa memberi kabar kepada beliau untuk datang.

28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, boleh, silakan.

29.

PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Terima kasih, Yang Mulia.

5

30.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Kita jadwal tanggal 25. Silakan, Pihak Terkait berikutnya.

31.

PIHAK TERKAIT (AAI): HUMPHREY DJEMAT Ya, Majelis Hakim Yang Mulia, saya Humphrey Djemat dari Asosiasi Advokat Indonesia.

32.

PIHAK TERKAIT (DEWAN KEHORMATAN IPHI): MACHTIAR SIWA Terima kasih, Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, saya Dr. Machtiar Siwa dari IPHI Dewan Kehormatan. Terima kasih.

33.

PIHAK TERKAIT (PRESIDEN KAI & KETUA UMUM IPHI): INDRA SAHNUN LUBIS Majelis Hakim Yang Terhormat, saya Indra Sahnun Lubis, Pimpinan dari Kongres Advokat Indonesia. Hari ini kami akan menambahkan Saksi Fakta sebanyak 2 orang, Majelis Hakim. Terima kasih.

34.

PIHAK TERKAIT (PERADIN): ROPAUN RAMBE Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ropaun Rambe dari Dewan Pimpinan Pusat Peradi. Terima kasih.

35.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan yang di belakang.

36.

PIHAK TERKAIT (PERADI): LEONARD SIMORANGKIR Saya, Yang Mulia, saya Leonard Simorangkir dari Peradi.

37.

PIHAK TERKAIT (PERADI): ELZA SYARIEF Saya Elza Syarief dari Peradi.

38.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Saya Victor Nadapdap dari Peradi.

6

39.

PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO Saya Sutrisno dari Peradi.

40.

PIHAK TERKAIT (KONGRES ADVOKAT INDONESIA): ERMAN UMAR Saya dari Kuasa Hukum Kongres Advokat Indonesia, 3 orang, saya Erman Umar, yang hadir yang lain Saudara Petrus Balapationa dan Saudara Gatot. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua KAI, kami hari ini menghadirkan 4 orang Saksi Fakta. Terima kasih.

41.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

42.

PIHAK TERKAIT (SPI): HASANUDDIN NASUTION Yang Mulia, saya Hasanuddin Nasution dari Serikat Pengacara Indonesia, Pihak Terkait.

43.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

44.

PIHAK TERKAIT (IKADIN TEGUH SAMUDRA): SUSILO LESTARI Yang Mulia, kami dari Ikadin ()

45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Mana Ikadin?

46.

PIHAK TERKAIT (IKADIN TEGUH SAMUDRA): SUSILO LESTARI Yang Mulia ()

47.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, situ.

48.

PIHAK TERKAIT (IKADIN TEGUH SAMUDRA): SUSILO LESTARI Kami dari Ikadin, terima kasih.

7

49.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, ada lagi?

50.

PIHAK TERKAIT (HAPI): ABDURRAHMAN TARJO Yang Mulia, saya Abdurrahman Tarjo, Pihak Terkait dari HAPI. Terima kasih.

51.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): HAPPY SIHOMBING Yang Mulia, saya Happy Sihombing dari Kuasa Hukum Peradi.

52.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada lagi? Cukup? Oke baik, lengkap ya. Baik, sekarang kita akan mendengar, jadi begini tadi ada, dulu ada Saksi/Ahli. ada Ahli yang sudah memberikan keterangan di depan sidang ini yaitu Prof. Natabaya, Dr. Maruarar, dan Dr. Mulya Lubis dan pada waktu itu belum ditanya. Nah, untuk itu kita setujui saja sekarang usul permohonan dari Pemohon. Kalau ada yang ingin mendalami kepada 3 orang ini kita dahulukan, agar nanti beliau bertiga ini selesai. Tetapi sebelum itu kita undang Ahli yang baru datang hari ini untuk mengambil sumpah, Prof. Saldi Isra, maju, Pak. Kemudian ya, kemudian ada Saksi, ya Ahli saja dulu disumpah, Pak. Diambil sumpah, Pak.

53.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Silakan diikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

54.

SAKSI-SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM Silakan diikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

55.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

8

56.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk. Kemudian Saksi dari Pihak Terkait yang diajukan oleh KAI hari ini ada Musidah, Erwin, Amon Beroperay, kemudian Tommy Sihotang. Kemudian yang diajukan oleh HAPI Pihak Terkait, Desmaniar. Ya, Terkait Peradi sudah kan, sudah diambil..., yang Terkait Peradi dulu sudah disumpah Saudara Achiel, Tazman, Fauzie Yusuf, Lintong, Denny Kailimang, Lutfie Hakim, dan Tamsil Syoenoer. Sudah dulu ya, sudah disumpah semua kan ini kan?

57.

KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA VIII/2010): SUHARDI SOMOMOELJONO Lutfie Hakim belum, Yang Mulia.

NOMOR

79/PUU-

58.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Lutfie Hakim, silakan maju. Ada lagi yang belum disumpah? Baik. Silakan, Pak. Yang muslim dulu silakan, Pak Alim.

59.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ikuti lafal sumpah yang saya tuntukan, yang Muslim. Luruskan tangannya ke bawah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

60.

SAKSI-SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

61.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

62.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ibu Maria. Yang lain duduk.

9

63.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti laFal janji yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai Saksi, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

64.

SAKSI-SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN Saya berjanji sebagai Saksi, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

65.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

66.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, sekarang kita fokuskan dulu ketiga Ahli ini, Pak Natabaya, Pak Maruarar, dan Pak Mulya Lubis. Saya persilakan apa ada yang ingin mendalami dari keterangan ketiga Ahli ini yang pernah disampaikan di depan sidang ini?

67.

KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): TAUFIK BASARI

(PERKARA

NOMOR

79/PUU-

Yang Mulia, dari Pemohon, kalau berkenan kalau saya boleh usul agar nanti bisa pertanyaannya kepada keempat Ahli, apakah tidak diberikan kesempatan dulu untuk Ahli yang baru sehingga pertanyaannya bisa ke semuanya. 68. KETUA: MOH. MAHFUD MD Begitu? Karena tadi katanya mau segera pergi ini. Baik, begitu ya, satu saja didengarkan dulu sehingga nanti 4 Ahli. Silakan, Prof. Saldi. 69. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): SALDI ISRA Terima kasih, Majelis Hakim yang saya hormati, saya diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, hukum tata negara, yang mendalami isu-isu legislasi, saya diminta untuk menjelaskan frasa satu-satunya di dalam Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pertama, saya akan menjelasakan dari teori legislasi, mengapa sering dan acap kali ada norma yang menimbulkan problem di tingkat

10

praktik. Nah, pembahasan pertama ini menjadi penting untuk kasus yang kita hadapai ini, apakah yang terjadi hari ini di asosiasi advokat, asosiasi-asosiasi advokat itu, masalah konstitusional atau itu masalah yang terjadi dalam praktik. Ahli berpandangan, masalah yang terjadi dalam praktik itu bisa bermula dari norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang. Makanya Ahli berpendirian, kalau norma menimbulkan masalah dalam praktik, norma-norma yang ada dalam undang-undang menimbulkan masalah dalam praktik, maka Ahli beranggapan bahwa itu adalah problem konstitusional yang harus diselesaikan. Apalagi karena problem yang timbul dalam praktik itu kemudian berpotensi mengurangi hak-hak warga negara dalam apa pun bentuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam buku yang ditulis oleh seorang Ahli Legislasi, ia menyebutkan, dalam buku yang ditulis oleh Frank B. Cross, dalam bukunya The Theory and Practice of Statutory Interpretation, dia menganggap ada 2 problem munculnya masalah-masalah dalam norma pada perumusan legislasi. Pertama, ia mengatakan ada problem di latar belakang pembentuk undang-undang itu sendiri. Ini bisa dipahami bahwa pembentuk undang-undang kadang-kandang tidak semuanya memahami problem hukum yang sedang mereka rumuskan. Nah, karena tidak semuanya memahami, makanya kemudian potret dari norma yang dihasilkan itu potensial menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Yang kedua, B. Cross mengatakan ada kesengajaan atau by design para pembentuk undang-undang kadang-kadang dia tahu ada masalah, tapi gagal menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Lalu kemudian dia berpikir yang penting norma selesai dulu, nanti kalau ada problem bisa dibawa ke proses lebih lanjut. Dalam hal ini Cross mengatakan bahwa biasanya pembentuk undang-undang memikirkan masalah itu, kemudian bisa diselesaikan oleh hakim yang membenahinya. Kalau dibawa ke konteks kita, tentu ini ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang ditulis oleh Frank Cross di dalam bukunya tersebut, yang ia memang bicara soal bagaimana menafsirkan undang-undang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai Ahli, saya akan menjelaskan konstruksi hukum dengan adanya frasa satu-satunya di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat itu. Majelis Hakim yang saya hormati, kalau kita baca ketentuan Pasal 28 ayat (1), lalu kita hubungkan dengan tujuan pembentukan undangundang yang ada di Undang-Undang Advokat itu sendiri, saya akan jelaskan. Pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, salah satu yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang atau norma itu adalah kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan itu adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini undang-undang, harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

11

Saya akan kaitkan ketentuan itu dengan Pasal 28 ayat (1) itu kemudian dikaitkan dengan konsideran menimbang huruf c dalam Undang-Undang Advokat. Dalam konsideran huruf c Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Berdasarkan hal itu, sebagai Ahli, saya melihat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) itu dapat dikatakan mengancam tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat itu kalau kemudian dalam praktik hanya dibenarkan satu organisasi saja di tengah banyaknya organisasi-organisasi advokat yang lain. Nah, dengan ada upaya penyebutan satu organisasi saja, maka kemudian tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat, yang ada di dalam konsiderans menimimbang huruf c bisa terabaikan dengan prektik yang terjadi seperti itu. Makanya saya kembali ke konteks awal saya menganggap problem yang terjadi dalam praktik sebetulnya menjadi problem konstitusional karena ia berpotensi menegasikan hak-hak konstitusional seseorang yang mau menjadi advokat atau tergabung dalam organisasi advokat tertentu. Yang keempat, saya akan menjelaskan keterkaitan Pasal 28 ayat (1) dengan Pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal..., dalam Pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, memang ada kewenangan para pembentuk undang-undang untuk membatasi HAM warga negara, tapi itu ada klausul penting yang harus diperhatikan, kalau kemudian ada HAM yang berpotensi melanggar HAM orang lain, jadi itu bisa dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Tapi Ahli berpendapat, untuk hal organisasi profesi termasuk organisasi advokat, untuk orang menjadi advokat kalaupun ia terbelah terbagi-bagi menjadi banyak organisasi, menurut pemahaman Ahli itu tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga tidak perlu dibatasi menjadi satu organisasi tunggal. Kalau ada organisasi A, lalu ada orang mau mendirikan organisasi B, mau mendirikan organisasi C, dalam pemahaman saya pendirian organisasi A, organisasi B, atau organisasi C itu sama sekali tidak melanggar hak-hak orang yang ada dalam organisasi yang lain itu. Dalam konteks itu sebetulnya saya mau mengaitkan bahwa selama tidak ada penafsiran yang berbeda dari Mahkamah Konstitusi terhadap frasa satu-satunya dalam iklim organisasi advokat kita yang ada hari ini, sepanjang pemahaman Ahli, ketentuan itu berpotensi membunuh dalam tanda petik organisasi-organisasi advokat, yang kemudian tidak diberikan pengakuan di dalam praktik. Oleh karena itu, di kesimpulan Ahli mengatakan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, di dalam praktik telah menimbulkan potensi dan bahkan sudah ada yang dilanggar hak-hak asasinya, saya menganggap ada pelanggaran konstitusional serius di situ, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikatakan oleh

12

B. Cross tadi, menjadi tempat untuk memutus bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia untuk bisa aktif dalam profesi sebagai advokat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 70. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, kalau begitu kita dalami dulu dari 4 Ahli yang sudah di tengah kita ini, kalau bisa dipersingkat saja, baik pertanyaan maupun jawaban-jawabannya. Saya persilakan kepada () 71. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Baik, terima kasih. Apakah saya bisa mulai dengan Prof. Natabaya, dulu. Terima kasih. Silakan, Prof. Baik Prof. Natabaya. Siap, saya bisa mulai tanya? 72. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Boleh. 73. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Baik, terima kasih. Terima kasih, Majelis. Prof, mohon pendapat dan penjelasan kenapa Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan adanya satu-satunya organisasi advokat yang Prof katakan waktu itu semula ditafsirkan sebagai federasi, kemudian dalam praktik timbul menjadi wadah tunggal atau single bar association, sehingga ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena ini multi-interprestasi. Dalam Sidang sini saja, sini saja, di sini saja, seingat saya Prof. Natabaya dan Pak Maruarar Siahaan mengatakan federasi, saya ingat Pak Buyung Nasution mengatakan wadah tunggal dan beberapa orang lagi Ahli mengatakan wadah tunggal, bukankah kesimpangsiuran ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga ini yang merupakan objek konstitusional dari Mahkamah Konstitusi? Terima kasih. 74. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Hakim Ketua dan Anggota yang saya hormati. Menjawab pertanyaan daripada Pemohon Frans Winarta, izinkanlah kami menjawab sebagai berikut, sebagaimana kita ketahui di dalam bab ke 10 daripada

13

Three criteria had been identified by the Constitutional Court of Spain in order to determine where the compulsory membership of an association is constitutionaly exceptable in the sense of being consistent with the freedom of association. Jadi, apakah ketentuan yang compulsory membership itu sesuai dengan harkat atau marwahnya freedom of association. Satu, the compulsory membership of body representing sectoral or professional intrust must not in till at prohibition on, or impediment to the freedom of association. Jadi apabila ada ketentuan sebagai satusatunya, ini merupakan compulsory membership, harus di situ, dan ini impediment to the freedom of association. Kedua, compulsory membership requirement must be the exception, not the rule. Sedangkan Pasal 28 ini adalah rule.tidak boleh melanggar, sesuai mengenai daripada ketentuan-ketentuan yang menghalangi atau mem-prohibition in till of prohibition or

organisasi advokat itu memang diatur mengenai yang berbunyi, Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Nah, memang kata satu-satunya ini menjadikan persoalan konstitusional, khususnya ini berkaitan masihkah ada kebebasan untuk melakukan asosiasi, ya. Jadi di dalam Pasal 28E ayat (3), Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, sekarang orang yang berkumpul. Nah, apakah dalam kaitannya ini, satu-satunya ini menimbulkan pelanggaran konstitusional? Nah, dalam hal ini, Hakim Ketua dan para Anggota, izinkanlah saya menyampaikan suatu Putusan daripada Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang mengatakan demikian, karena kata satu-satunya ini merupakan sesuatu hal yang dianggap compulsory, sehingga menimbulkan persoalan yang saya katakan tadi. Saya katakan, saya bacakan di dalam buku Judicial Application of Human Rights Law: National and Regional and International Jurisprudence yang dikarang oleh, yang disusun oleh Nihal Jayawickrama, mengatakan demikian,

sectoral of professional interest must not be justified., must be justified either by conventional profession or by the nature or the public interest which the association serve. Artinya, kalau ini harus dapat dibenarkan

Sebagaimana juga saya dengar dari keterangan ini tadi merupakan suatu norma. Ketiga, compulsory membership of an association representating

atau tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnya dalam hal ini adalah konstitusi kita, yang saya katakan tadi Pasal 28 ayat (3) tadi, 28E ayat (3), Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Demikian.

14

75.

PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA Terima kasih, Ahli.

NOMOR

66/PUU-VIII/2010):

FRANS

76.

KETUA: MOH. MAHFUD M.D. Cukup? Masih?

77.

PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA

NOMOR

66/PUU-VIII/2010):

FRANS

Apakah bisa satu lagi atau dua lagi pertanyaan mengenai pasalpasal, yaitu Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2), yaitu mengenai bahwa di dalam waktu 2 tahun harus dibentuk organisasi advokat, yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1) tadi, dan Pasal 30 ayat 2, yang menyatakan bahwa semua advokat haruslah menjadi anggota organisasi ini, maksudnya adalah organisasi satu-satunya yang tadi dalam Pasal 28 ayat (1). Mohon pendapat dari Ahli, apakah pasal-pasal ini tidak menggiring bahwa semua advokat haruslah masuk ke dalam suatu organisasi? Padahal di dalam instrumen internasional, sebagai bangsa beradab dan negara beradab ditentukan di Pasal 17 IBA Standard on The Legal Profession, dan Pasal 24 UN Basic Principles on the Role of Lawyers dikatakan bahwa every lawyer is entitled to form an association

and to be a member of the association in which the center of board of executive will be elected by member of the organization without any interference from any branch of power. Dengan kenyataan itu dokumen

internasional itu, dan satu lagi dengan Singfi, doktrin juga, itu dikatakan bahwa lawyer mutlak harus mempunyai kebebasan untuk masuk menjadi anggota satu organisasi atau membentuk satu organisasi di setiap yurisdiksi di seluruh dunia ini. Mohon penjelasan dan pendapatnya. Terima kasih. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Bapak Hakim Ketua dan Anggota yang saya muliakan, menjawab pertanyaan daripada Pemohon, Pak Frans, bahwasanya memang betul Pasal 30 ayat (2) ini sudah mengkerangkeng, karena ada kaitannya memang dengan pasal sebelumnya karena ini ada kata wajib. Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Nah, kalau ini ditafsirkan wajib menjadi organisasi advokat dengan tidak melanggar freedom of association, betul. Tapi kalau ini dikatakan wajib kepada merujuk satu-satunya yang ada, maka ini adalah bertentangan dengan konstitusi, ya. Nah, mengenai ketentuan

78.

15

dalam ayat (4) Pasal 32, ini untuk menunjukkan bahwasanya karena pada waktu undang-undang ini dibuat kan belum ada organisasi advokat menurut undang-undang ini. Dan menurut undang-undang ini diberikan kepada beberapa organisasi untuk menjalankan kewenangankewenangan sesuai dengan undang-undang ini. Tetapi ini dibatasi dalam waktu 2 tahun sebab dikatakan, Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Dengan kata lain, apabila dalam waktu lebih 2 tahun ataupun lebih 2 tahun dibentuk undang-undang, apa namanya, pengurus advokat, maka itu pengurus itu adalah pengurus yang bertentangan dengan undang-undang ini. Karena apa? Jikapun akan dilaksanakan maka menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2), kedaulatan organisasi advokat itu adalah di tangan anggota. Dikatakan, ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga ini, kewenangan yang diatur oleh Pasal 3, 28 ayat (2) ini tidak bisa dihisap oleh organisasi-organisasi advokat yang bernama umpamanya AAI, Ikadin, HAPI mereka membentuk sendiri, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang sendiri. Terima kasih. 79. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Ya ini satu lagi pertanyaan. Sebagai Ketua Rancangan UndangUndang Advokat pada waktu itu, yang kemudian menjadi UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, sebagai ketua dan pada waktu itu mohon dijelaskan bagaimana suasana kebatinan pada waktu itu, suasana politik dan sosial pada waktu pembentukan undang-undang dilakukan? Apakah terhadap Ahli ada saran-saran, tekanan-tekanan politik atau tekanan-tekanan lainnya yang mengharuskan pasal, yang menjadi sekarang ini persoalan di dalam praktik karena menimbulkan perseteruan di antara organisasi advokat dan multi-interpretasi tentang satu-satunya organisasi ini. Mohon dijelaskan suasana kebatinan waktu itu. Terima kasih. 80. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Bapak Ketua dan Hakim Anggota yang saya muliakan, izinkanlah saya flashback di dalam Rancangan Undang-Undang Advokat ini. Undang-Undang Advokat ini lahir dengan begitu susah sebetulnya. Karena sudah beberapa kali dicoba untuk diadakan Undang-Undang Advokat tapi tidak pernah berhasil. Dari mulai beberapa Dirjennya tidak

16

or Confederation and The Right of The Lette to form or join International Trade Union Organization, artinya itu adalah sesuatu hal yang wajar sajakalau mau ada konfederasi atau federasi, tapi yang penting sebetulnya adalah mereka ini diikat oleh satu kode etik yang sama, itu yang harus di (suara tidak terdengar jelas) Karena di situlah menunjukkan bahwa dia itu adalah suatu hal yang profesional. Bapak Hakim Ketua dan Anggota yang saya muliakan, saya akan menambahkan sesuatu praktik yang dilakukan oleh American Declaration of Right and Duties dalam kerangka melaksanakan mengenai International Governance and Economic Rights khususnya mengenai association ini, dikatakan dengan demikian, every person has the right

pernah berhasil dan pada waktu itu maka dicoba dikumpulkan lagi, dan terus terang pada waktu ini, ini banyak orang yang hadir daripada, apa namanya itu, di sini, ada Pak Sahnun Lubis dari apa namanya ini, IPHI, ada dari IKADIN Pak, beliau itu, Leo, Wajarang, itu yang adil, Leo Sudjono tidak hadir, Leo apa itu tuh, singa kita, kalau sekarang saya menjadi singa di sini. Lantas ada dari, ini, AAI, Pak, apa namanya itu, Denny Kailimang, Yan Apul enggak pernah datang? Sebab saya adalah saksi hidup dan saya disumpah di sini. Dan lagi ada beberapa dari juga yang, siapa namanya, pokoknya yang berkantor dengan Gani Lubis ini. Satunya itu siapa..., yang Gani Lubis, siapa nama..., law firm itu, dia tapi dari ini..., ya bukan, Gani Lubis dan..., dia dari tapi waktu itu dia bukan sebagai pengacara tapi dari konsultan bursa. Nah, dan itu terus terang..., wah begitu hebat itu, cuma alhamdulillah karena saya punya pengalaman juga bekas advokat dan saya birokrat dan saya menguasai hukum acara, jadi apa yang mereka mau ini kan..., ya saya..., dan kebetulan itu ada abang Buyung juga. Dan kita berusaha untuk bagaimana menyatukan sebetulnya advokat ini, ya. Maka inilah usaha kita itu dalam rangka untuk itu, supaya..., tetapi tidak berarti mematikan sebetulnya, mematikan organisasi advokat yang ada itu, ya. Karena kita mengetahui bahwa juga di dalam..., di dalam konvensi mengenai hak asasi manusia, di dalam International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, ini juga kita mengenakan analog bahwasanya di dalam asosiasi union trade itu juga ada masalah konfederasi dan federasi. Saya bacakan demikian Bapak Hakim Ketua dan Anggota yang saya muliakan. The Right of Trade Union to establish National Federation

to associate with others to promote exercise and protect his legitimate interest of political, economic, religious, social, cultural, and professionals. Artinya di sini organisasi advokat itu dikualifikasi sebagai professionals termasuk asosiasi yang diatur oleh konvensi PBB. Jadi pengertian right to association itu adalah merupakan sebagaimana dikatakan, merupakan the basic human desire daripada manusia.Sekian.

17

81.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup? Masih ada?

82.

PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA

NOMOR

66/PUU-VIII/2010):

FRANS

Satu lagi, satu lagi saya. 83. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 84. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Terima kasih. Wah menurut Ahli apakah (...) 85. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ini sama dengan ujian ini. 86. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Menurut Ahli, apakah 8 organisasi yang diakui secara formal dalam Undang-Undang Advokat ini, kalau kita lihat pasal-pasalnya, apakah bisa ditafsirkan bahwa 8 organisasi advokat ini eksis? Apakah harus melebur ke dalam satu-satunya organisasi advokat? Karena kalau saya terjemahkan secara etimologis satu-satunya berarti one and the only organization. Terima kasih. 87. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya, memang kalau kita baca ketentuan ini, maka ini kan harus berurut, maka tentu yang dimaksudnya itu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia..., ini belakangan sebetulnya, ini belakangan pada waktu mau disahkan ini jadi masuk. Nah, ini memang..., inilah yang harus membentuk organisasi advokat itu, dan

18

mereka ini diberikan kewenangan sementara sebelum ada undangundang ini dan mereka harus membentuk sesuatu organisasi sesuai dengan itu. 88. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Organisasi atau para anggota organisasi ke 8 organisasi itu? 89. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya, para anggota ini. 90. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Terima kasih. Sekian, terima kasih. 91. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, cukup, silakan duduk. Pak Maruarar. 92. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Yang Mulia, mungkin kami langsung ada juga pendalaman tentang (...) 93. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh ya ada pertanyaan Pak anu..., Pak Natabaya. 94. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Siapa? 95. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Terima kasih, Yang Mulia, dan terima kasih kepada Ahli Prof. Natabaya. Ahli tadi telah menjelaskan dan membaca tentang Pasal 28. Di sana disebutkan, Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud..., saya ulangi dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

19

Pertanyaan saya adalah bagaimana Saksi menafsirkan dan mengaitkan? Karena ini kan tidak boleh dibaca secara terputus, bahwa di sini disebutkan, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Bagaimana Ahli bisa men, bagaimana Ahli menafsirkan bahwa advokat berorganisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia? Mohon dijelaskan. 96. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya, artinya undang-undang ini, dengan dibentuknya satu, apa.., satu-satunya wadah advokat, diharapkan dia dengan tujuan untuk meningkatkan profesi advokat ini, ya. Nah itu, jadi tugas daripada organisasi advokat itu adalah untuk bertujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. 97. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Jadi undang-undang, jadi organisasi itu dibentuk dengan tujuan meningkatkan profesi advokat () 98. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ya betul () 99. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Baik. Kedua, tadi Saudara Ahli menjelaskan tentang putusan yang di Spanyol. Pertanyaan saya adalah sehubungan dengan pernyataan di sana, di sana ada suatu organisasi yang cumpulsory, yang oleh keterangan dari Ahli tadi katakan, ini bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaan saya adalah karena ini hanya putusan yang dibacakan, apakah Ahli punya data yang lengkap bahwa cumpulsory yang dimaksudkan di Spanyol itu adalah organisasi tersebut hanya satusatunya dan tidak boleh lagi ada organisasi lain yang boleh berdiri selain cumpulsory itu? Apakah ada data yang lengkap dari ini () 100. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Saya (...)

20

101. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Sebab ini sebagai memahaminya, sebab ada yang disebut namanya single bar, tetapi meskipun dia single bar tidak berarti organisasi lain tidak boleh berdiri. Sama dengan di Indonesia, meskipun ada satu-satunya, katakanlah itu Peradi, maka tidak berarti organisasi lain itu tidak bisa didirikan. Buktinya sekarang ini, di sebelah kita ini ada Peradin, ada Ikadin 1, Ikadin 2, semua bebas berserikat. Tetapi sebagai regulator terhadap peningkatan kualitas advokat Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ini, hanya satu. Tadi, tadi, Ahli sudah menjelaskan bahwa organisasi advokat itu dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Jadi kembali pertanyaan tadi itu, punya, apakah Ahli punya data bahwa putusan itu di Spanyol, itu adalah cumpulsory di situ adalah melarang oraganisasi-organisasi yang lain dan tidak boleh yang lain ada kecuali yang satu itu? 102. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Jadi putusan ini adalah menjelaskan mengenai freedom of association. Artinya, saya katakan tadi, di bidang-bidang mana di

asosiasi itu, termasuk juga dalam bidang yang profesional, maka ini ada kasus di Spanyol, maka Mahkamah Konstitusinya itu memutuskan demikian, Kalau ada , ada compulsory membership itu tidak bisa karena itu bertentangan, dikatakannya. Jadi jikapun itu ada, itu hanya adalah bukan merupakan rule, ya. Merupakan eksepsi, ya. Nah, dan ketiga, dia tidak boleh bertentangan dengan ketentuanketentuan konstitusi yang ada kaitannya dengan freedom of association ini. Nah, jika kalau ini sejalan dengan ini kalau kita lihat dalam kasus a quo ini, maka keputusan ini bisa menjadikan cermin, ini namanya perbandingan ya, Rechtsvergelijking, ya. Oleh karena itu kita dapat menggunakan dari mana saja sumber ya, karena sumber hukum itu adalah juga doktrin dan ajaran, maka kita dapat menggunakan melihat keluar, sebagaimana juga Mahkamah Konstitusi ini sering juga melihat karena banyak persoalan-persoalan di dalam Mahkamah Konstitusi ini yang dihadapi belum ada persoalan-persoalan sebelumnya, sehingga kita melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di negara lain di dalam rangka melaksanakan mengen, dari deklarasi human rights ini. Ini maksud saya, dalam saya memberikan ini. 103. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke? masih?

21

104. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Masih ada. Tadi Pemohon juga menanyakan tentang bahwa Saudara sebagai, Ahli sebagai ketua dari para pembuat undangundang ini, saya ingin menanyakan, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Saudara, Pak Yusril, yang kebetulan dia men, kalau saya ikut juga di dalam hal ini, dan juga melihat, apa, isi daripada Undang-Undang Advokat ini, naskah akademisnya ini kan terlihat banyak bercermin kepada Undang-Undang Advokat yang di Belanda, dimana di Belanda sendiri juga ada cumpulsory juga, seluruh advokat Indonesia wajib menjadi anggota daripada Nederlandse Orde van Advocaten. Kemudian juga, para Pemohon dan Saksi Ahli, termasuk Todung Mulya Lubis juga, menjelaskan bahwa contoh-contoh yang ada di Jepang dengan bentuk federasi. Pertanyaan saya adalah bahwa bagaimana pemahaman Ahli, dengan yang dimaksud dengan federasi itu, dibandingkan dengan juga dengan single bar? Artinya begini, yang saya dapatkan informasi dan saya baca di dalam undang-undang dan peraturan daripada federasi Japan Federation Bar Association juga, nanti kami akan ajukan bukti-buktinya, bahwa meskipun itu bentuknya federasi, di Jepang itu ada 52 organisasi advokat di Jepang, tetapi semuanya itu bergabung di dalam satu yang namanya satu federasi, yaitu Japan Federation Bar Association. Jadi seperti di Jepang, 52 organisasi advokat ini wajib menjadi anggota daripada Japan Federation Bar Association. Dan seluruh advokat di Jepang menjadi, wajib menjadi anggota dari yang 52, tetapi yang anggota dari Jepang ini juga, semua advokat ini juga, wajib menjadi dan otomatis menjadi anggota daripada Japan Federation Bar Association. Jadi khusus mengenai soal peningkatan kualitas advokat dan halhal lainnya, itu kewenangan itu tetap diberikan kepada satu organisasi, yaitu namanya satu federasi namanya Japan Federation Bar Association. Jadi, pengerti, itu ingin saya tanyakan agar jangan sampai salah paham, seakan-akan kalau federasi, seakan-akan banyak organisasi yang punya kewenangan, sedangkan dari semua negara yang saya melihat bahwa meskipun itu adalah satu, banyak organisasi, mereka tetap berhimpun di dalam satu federasi namanya Japan Federation Bar Association, dan satu namanya presidennya itu Federation Bar Association. Pertanyaan saya, bagaimana pemahaman Ahli sebenarnya tentang federasi dan single bar ini? Gitu saja. 105. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Kalau masalah federasi dan itu nanti itu ada yang, nanti ada Saksi/Ahli yang lain, nanti akan apa namanya itu, tetapi akan saya

22

katakan bahwasanya undang-undang ini tidak menganut federasi. Undang-undang ini adalah single bar. Justru karena itulah yang satusatunya itu, ini yang menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu maka dia kalau, apa namanya, single bar itu hanya satu saja, enggak ada yang lain. Yang lain itu sebetulnya hilang, ya. 106. PIHAK TERKAIT (PERADI): OTTO HASIBUAN Pertanyaan terakhir, Yang Mulia. Kalau demikian halnya, bagaimana pendapat Ahli bahwa kalau ada di sini kata-kata satusatunya, apakah menurut Ahli ada satu, ada aturan di dalam undangundang itu yang melarang orang lain untuk mendirikan organisasi yang lain selain yang satu itu? Karena tadi Ahli sudah mengatakan bahwa organisasi ini dibentuk untuk tujuan meningkatkan kualitas advokat Indonesia sebagai regulator. Nah, apakah ada di dalam undang-undang ini yang melarang orang lain untuk mendirikan organisasi advokat? Karena faktanya pun kita lihat di sini banyak organisasi advokat. 107. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Baik interpretasi, kata satu-satunya tidak ada lain, gitu. Baik interpretasi, memang tidak ada dikatakan. Tapi, oleh karena itu, coba kalau kamu mau, mau, mau, mau baca, baca Pasal 32 ayat (3), ini karena saya sendiri yang merumuskannya, saya tahu betul, hafal. Untuk sementara, tugas dan wewenang organisasi advokat sebagai dimaksud dalam undang-undang ini hanya satu, untuk sementara. Siapa yang menjalankan? Dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), asosiasi AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI. Apa artinya? Apabila ini sudah dilaksanakan ini, maka seluruh ini hilang, menyatu karena dia single bar. Ini by interpretasi. Oleh karena itu tidak perlu tertulis. Oleh karena undang-undang itu, itulah harus kita interpretasi. Nah, baca ini, artinya ini habis, Ikadin habis, IPHI habis, kalau sudah terbentuk sebagaimana undang-undang ini. Nah, di sinilah karena ini menimbulkan menjadi persoalan, dimulai dengan Pasal 28 itu satu-satunya itu tadi, ya. Sekian untuk () 108. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan duduk Bapak. Masih ada yang tanya lagi? Yang singkat-singkat saja.

23

109. PIHAK TERKAIT (PRESIDEN KAI & KETUA UMUM IPHI): INDRA SAHNUN LUBIS Ya, singkat. Pak Prof., kita sama-sama dulu ikut menyusun daripada Undang-Undang Advokat. Di dalam hasil daripada penyusunan Undang-Undang Advokat itu kan dijelaskan Pasal 28 bahwa diberi jangka waktu 2 tahun harus bermusyawarah. Tolong digarisbawahi bermusyawarah, ke-8 organisasi advokat, bukan begitu Prof.? Jadi, bagaimana organisasi yang sudah bermusyawarah, kongres, hadirnya seluruh advokat se-Indonesia, dan belum pernah advokat berkumpul selama negara ini berdiri, belum perlu, belum pernah advokat berkumpul sebegitu banyaknya untuk melakukan musyawarah atau kongres sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Advokat. Setelah kongres, terbentuklah organisasi advokat yang diinginkan oleh Undang-Undang Advokat Pasal 28 tadi. Tetapi setelah itu ada lagi organisasi advokat membuat kesepakatan yang, yang dikatakan bukan, bukan kongres atau musyawarah, lahir yang direstui oleh Ketua Mahkamah Agung, yang mungkin ada notabene apa-apa di belakangnya. Yang ingin saya tanyakan, kongres advokat tadi yang dihadiri seluruh advokat se-Indonesia apakah itu yang dimaksud di dalam undang-undang bahwa advokat itu bersatu bermusyawarah, sehingga lahirlah organisasi advokat yang diinginkan daripada Undang-Undang Advokat itu sendiri. Sekian, terima kasih. 110. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sekaligus mungkin Pak Pationa. 111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALAPATIONA Ada, Pak. Sekaligus (...) 112. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALAPATIONA Terima kasih, Majelis. 114. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

24

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALAPATIONA Pertanyaannya mengenai frasa Meningkatkan kualitas profesi advokat yang bergabung dalam suatu wadah tunggal mohon pendapat Ahli. Wadah tunggal yang dibentuk yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat antara lain harus melalui musyawarah para advokat dan hanya dibentuk oleh pengurus-pengurus yang 8 organisasi itu. Pertanyaannya, apakah dalam rangka meningkatkan kualitas advokat, pembentukan organisasi yang sub, mengaku sebagai satu-satunya wadah tunggal, apakah sah atau tidak? Sekian pertanyaannya. 116. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Ini sebetulnya () 117. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Majelis, Majelis Hakim, ada satu lagi pertanyaan. 118. KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih satu lagi? 119. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Ya. 120. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 121. PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR NADAPDAP Terima kasih. Saya Victor Nadapdap dari Peradi, Kuasa Hukum Nomor 71. Kepada Ahli, saya ingin mempertanyakan kepada Ahli tadi Saudara Ahli juga menyebut Ketua Tim Perumus dari Pemerintah, bagaimana cara pelaksanaan menurut Ahli..., pelaksanaan dari Pasal 28 ini dan pelaksanaan daripada Pasal 32 daripada undang-undang ini? Terima kasih. 122. PIHAK TERKAIT (PERADI): LEONARD SIMORANGKIR Yang Mulia, Yang Mulia. mohon Yang Mulia, masih ada satu.

25

123. KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih ada lagi, silakan. 124. PIHAK TERKAIT (PERADI): LEONARD SIMORANGKIR Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, terima kasih Saudara Ahli tadi menyinggung tentang..., dalam rangka pembentukan undangundang yang kita bersama-sama di dalam rangka perumusan mewakili pemerintah, tentu kalau kita bersama-sama tidak ada dusta di antara kita. Ahli, pada saat perumusan rancangan undang-undang ini, Saudara Ahli bersama-sama dengan rekan Bapak Buyung Nasution, sebagai ketua dan juga sebagai..., Pak Buyung sebagai wakil. Tolong Saudara Ahli menjelaskan tetang rencana pemikiran yang Ahli sampaikan pada saat itu dan oleh Buyung pada saat itu tentang rencana untuk adanya satu organisasi advokat yang satu-satunya. Bahwa pada saat itu tidak membicarakan apakah federasi ataupun lain, tetapi ada wadah advokat, organisasi advokat yang satu-satunya. Dan kemudian saya tambahkan, tentu sebagaimana tadi Ahli mengatakan bahwa Pasal 32 ayat (3) ini pasti luar kepala bagi Ahli karena Ahli lah yang menyodorkan ini. Dihubungkan dengan ayat (4), di sana tidak ada yang mengatur dan juga tidak ada istilah tentang musyawarah, tentang kongres, dan sebagai, dan sebagainya. Yang ketiga Saudara Ahli, apakah yang Ahli sampaikan tadi adalah bagian daripada penafsiran dan implementasi daripada undang-undang ini, adanya harus federa..., misalkan itu soal federasi, soal satu-satunya, soal dan lain-lain. Apa..., apakah itu adalah bagian daripada soal penafsiran dan implementasi atas Undang-Undang Advokat? Terima kasih, Ahli. Terima kasih, Yang Mulia. 125. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan dijawab, Pak. 126. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): H. A. S. NATABAYA Satu, dari Pak Hasibuan Otto. Undang-undang ini tidak ada naskah akademik, tidak ada. Jadi, tidak pakai naskah akademik, hanya ada, draf tidak ada, tidak ada draf. Jadi, ada ini kita susun dengan masukan daripada para penambah anggota. Jadi, tidak ada, tidak ada naskah akademik apa namanya. Bahwasanya pernah ada kita lihat Rancangan Undang-Undang Advokat yang sebelumnya ada, tapi itu bukan naskah akademik daripada undang-udnang ini. Nah, dari ketiga

26

pertanyaan ini tadi semuanya ada kaitannya saya lihat, akan saya satukan saja. Ini dimulai dari Pak Petrus Bala, bukan bala bantuan, ya. Jadi memang undang-undang ini mengharuskan dalam waktu 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Advokat ini terbentuk. Bagaimana terbentuk dalam waktu 2 tahun? Tentu kita mau melihat ke depan, bagaimana undang-undang itu. Siapa yang mempunyai kedaulatan yang paling tinggi? Yang punya kedaulatan paling tinggi adalah anggota, bukan organisasi advokatnya, ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi, nah, jadi masalah ini, jadi ini saya hubungkan dengan Pak Leo ini bukan saya tafsir-tafsirkan tapi inilah seluruh, apa nama, ketentuan ini, ini berurut ini, apa namanya itu. Nah, dan ada kaitan dengan Pak Sahnun juga, jadi ini yang berserikat ini, yang membikin, apa, organisasi ini anggotanya ini, anggota advokat sesuai dengan anggaran dasar. Bahwa yang melaksanakan, melaksanakan musyawarah itu, ya tentulah apa nama, sebab ayat (3) ini menyatakan tugas untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dimaksud dalam undang-undang dijalankan bersama. Mereka yang melaksanakan, menjalankan dunia organisasi itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan mereka sudah bla-bla, kumpul-kumpul, musyawarah, inilah yang jadi, enggak bisa. Harus organisasi advokat itu yang apa namanya itu. Nah, jika yang melaksanakan ini adalah organisasi advokat yang tidak sesuai dengan ini maka organisasi advokat itu tidak ada legal basis untuk melaksanakan, apa namanya itu. Itu, jadi kira-kira saya rampungkan sekaligus, apa namanya itu, satu tinjau saja, terima kasih. 127. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, berikutnya Pak Maruarar. Yang mau bertanya ke Pak Maruarar? 128. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Tapi sebelum dimulai, Pak Ketua yang kami hormati, kalau boleh saya menggunakan untuk mengingatkan apa yang telah saya katakan, saya menggunakan power point saya. Yang kedua, kalau boleh secara umum dirumuskan pertanyaan itu barangkali nanti jawaban yang kita ajukan sangat berhubungan satu dengan yang lain. Terima kasih, Pak. 129. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi sekaligus, ya, pertanyaannya, ya? Oke sekarang dicatat saja, mulai dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan, Pak?

27

130. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA Ada.

NOMOR

66/PUU-VIII/2010):

FRANS

131. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 132. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Apakah Ahli, Pak Maruarar Siahaan, bisa menjelaskan di forum ini sehubungan dengan penjelasan dalam sidang yang lalu, adalah bagaimana menurut Undang-Undang Advokat itu kewenangan dari organisasi yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), itu bisa berkiprah untuk melaksanakan wewenangnya? Saya pikir Undang-Undang Advokat ini harus sifatnya ada regulation atau sebagai regulatory body sebagai supervisory body maupun juga sebagai authorized body untuk melaksanakan ujian kursus-kursus bar examination, iuran anggota, melaksanakan seminar, continuous legal education dan sebagainya. Apakah ini semua termaktub dan tertuang di dalam Undang-Undang Advokat ini? Kewenangan tersebut yang tadinya adalah dipegang oleh Menteri Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung yang ujiannya dilakukan oleh para, Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia. Apakah kewenangan ini sudah jelas di dalam Undang-Undang Advokat ini? Dan apakah Pasal-Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) sudah konstisional menurut Ahli kalau dilihat dari pasal-pasal tersebut? Kemudian, apakah pasal-pasal tersebut itu menciderai hak konstitusional para Pemohon, para justicia belen dan para advokat Indonesia? Khususnya mengenai hak berserikat, dan tentunya hak berserikat tidak bisa dipaksakan sebagai doctrine of unity dengan hak mengeluarkan pikiran dan pendapat. Saya mohon penjelasan mengenai itu semua () 133. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. 134. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Dan perbandingan dengan negara-negara Inggris dan Amerika Serikat, apakah di situ ada keterlibatan negara? Misalnya dalam

28

mengesahkan pengangkatan pengurus, mengesahkan ujian, serfikasi dan sebagainya. Terima kasih. 135. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan. 136. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Terima kasih, Pak Ketua. 137. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. 138. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Saya akan jawab dulu pertanyaan () 139. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bukannya mau ditampung dulu semua? Katanya biar ada kaitankaitan, silakan, langsung saja. 140. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, karena saya diajukan oleh Peradin, saya kira tadinya saya tampung pertanyaannya secara menyeluruh. Saya persilakan, Pak. 141. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ditampung saja dulu, Pak. Silakan. 142. PEMOHON (PERKARA ABRAHAM AMOS NOMOR 71/PUU-VIII/2010): H. F.

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Dan terima kasih kepada Pak Maruarar Siahaan sebagai Ahli dan juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan kami, nanti intinya hanya ada 3, penggabungan dalam Pasal 28, khususnya bab IX dan bab X. Barangkali hematnya saya bahwa Pasal 28 ini kita harus kaji tekstual dan kontekstualnya menyangkut kaitan akademis maupun praktik. Nah, dalam kaitan ini saya

29

menangkap bahwa dalam Pasal 28 ayat (1), (2), itu ada konteks dengan pasal sebelumnya. Namun saya tidak akan bicarakan itu. Kepada Ahli saya tanyakan bahwa ada 2 norma, yang pertama dalam ketentuan Pasal 28 itu adalah, yang pertama norma unifikasi, yang kedua adalah norma uniformitas. Nah, norma uniformitas ini sudah dimanifestasi secara keliru, sehingga mana yang harus autonomous dan mana yang harus heteronomous, dan kaitannya secara kontekstual pemberlakuan hukum nasional, maupun tunduk kepada norma-norma hukum internasional, yang diatur dalam kovenan maupun juga konvensi internasional yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Pertanyaan kami, sebenarnya di sini ada flashdisk yang kami sudah singkatkan, jadi kami rangkum dari keterangan kemarin itu hanya 5 lembar, jadi sudah masuk dalam norma-norma, yang saya maksudkan adalah tipologi dari 3 norma dasar ini. Menurut Ahli, apakah Pasal 28 ini memenuhi kriteria dalam arti kata normologi unifikasi atau uniformitas? Kemudian yang kedua, pemenuhan dari Pasal 28 ayat (1) dan (2), tentu kontekstualnya itu di dalam teks undang-undang adalah Pasal 26, Pasal 27. Pasal 26 ayat (1) sampai (7), Pasal 27 ayat (1) sampai (5), pelaksanaan daripada Pasal 33 yang sudah disinggung oleh para Ahli sebelumnya, bahwa ada penggabungan 8 organisasi. Menurut saya itu bukan delapan karena Peradi itu tidak ada, ya. Yang ada di sini adalah apa yang sudah disebutkan secara tegas dalam Pasal 33 dan Pasal 32. Namun di dalam Pasal 32, ada satu yang tidak terbawa ke Pasal 33, kalau kita perhatikan yaitu APSI (Asosiasi Pengacara Syariat Indonesia). Nah, pertanyaan kami menurut Ahli ini, apakah dalam perbedaan 2 norma pertama, yaitu unifikasi dan uniformitas, bertentangan atau tidak dengan, dengan asas ke 3 untuk pemenuhan pasal-pasal yang sudah saya sebutkan, yaitu union, berkaitan dengan Pemohon Nomor 66? Terima kasih. 143. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 144. KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA VIII/2010): SUHARDI SOMOMOELJONO NOMOR 79/PUU-

Ya. Mohon pendapat Saksi Ahli, ini terkait dengan norma bagaimana pembentuk undang-undang memberikan perintah kepada para advokat dalam rangka mewujudkan suatu wadah tunggal, katakanlah misalnya Peradi. Kemudian, norma para advokat itu ternyata menimbulkan suatu akrobatik di lapangan karena semuanya telah menafsirkan dengan beberapa teori masing-masing.

30

Untuk itu pertanyaan saya kepada Ahli, apabila para advokat tadi misalnya di dalam suatu kongres kemudian sudah berhasil membentuk suatu wadah tunggal, mengingat ini perintah undang-undang diberikan kewenangan kepada para advokat melalui implementasi organisasi advokat, sejauh mana sebenarnya ini nanti pertanggungjawaban organisasi ini kepada negara, terutama terkait dengan norma-norma yang menyangkut misalnya, kelembagaan tinggi negara, administrasi negara, keuangan negara? Jadi, ini menurut saya penting karena ini merupakan kegelisahan saya juga, apakah misalnya nanti uang yang sudah saya tarik puluhan miliar dari rakyat saya, dari anggota saya, kemudian nanti tahu-tahu secara akrobatik KPK minta mengaudit, misalnya. Ini mumpung belum terlalu panjang, makud saya. Ini mohon maaf kalau saya mungkin terlalu polos bicaranya, karena ini kegelisahan hati, tentu terkait dengan konstitusi. Untuk itu mohon Ahli menerangkan sejauh mana sebenarnya pertanggungjawaban kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang ini kepada anggotanya terkait dengan hal-hal itu tadi? Saya kira itu saja. Terima kasih, Ahli. 145. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, dijawab saja dulu. 146. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya terima kasih, Pak. Dari Pemohon dulu ya Pak, ya. Pendekatan saya sebenarnya sebagaimana saya kemukakan di, yang lalu, harus kita tetapkan dulu sekarang sebenarnya jenis kelamin daripada organisasi advokat ini, yang sudah dikatakan oleh Peradi, Peradi lah itu organisasi advokat tunggal, ditentukan dulu. Menurut saya, apakah dia ini jenis kelaminnya organ negara atau sebenarnya ini sejenis organ profesi yang merupakan Ormas sebenarnya. Di sini yang tampaknya inti persoalan pokok, sehingga kalau saya mau, untung Pak Natabaya sudah berangkat, mau berbeda pendapat sedikit, memang seperti dikatakan Pak Yamin dulu di dalam sidangsidang BPUPKI tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembentukan undang-undang, tapi waktu itu dia bicara Undang-Undang Dasar. Akan besar dosa kita kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi kita tidak perbaiki karena beribu atau jutaan orang sekarang berharap terhadap Undang-Undang Advokat ini. Jenis kelaminnya, di sini keraguan atau kekurangan di dalam pengaturan ini. Menurut saya, kalau kita pakai kriteria yang ada memang sebagian tugas pemerintahan sudah diserahkan kepada organisasi advokat, ya menguji, ya menarik iuran, ya menentukan anggota sebagai tunggal, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam praktiknya, apakah itu

31

sudah Peradi? Di masa persidangan pertama saya hadir, saya mengatakan suatu organ negara itu, kalau dia memang organ negara tentu tidak bisa secara langsung mengambil saja power itu demikian rupa, tanpa suatu apa yang disebutkan, karena constituent power-nya ada di undang-undang, Constituent Act-nya harus ada. Apakah Peradi itu ketuanya itu sudah ada SK-nya dari Pemerintah? Campur tangan negara ada enggak? Ada, Pak. Pak Otto bicara tentang Undang-Undang Advokat di Belanda. Barangkali saya sudah meminta siapa yang memasukkan saya di sini untuk langsung akses di internet. Staatsblad 440 di Belanda itu jelas campur tangan negara sangat besar. Untuk melamar menjadi advokat itu kita ajukan kepada ketua pengadilan dulu. Itu jelas di Pasal 1, Pasal 2. Pengujian yang dilakukan organisasi advokat oleh apa yang disebutkan board of governors, 3 di antaranya diangkat oleh Menteri Kehakiman, dari yang diangkatnya kemudian 2, saya tidak tahu bagaimana sistem di Belanda, 2 dikatakan delegasi dari advokat. Nah, di sini campur tangan sudah ada. Padahal kita melihat sistem daripada Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentu saja bukan mengikut Belanda yang sistemnya liberal. Pasti dalam satu welfare state, organisasi yang memiliki kewenangan publik tidak bisa lepas dari campur tangan negara. Itu yang tidak nampak di dalam organisasi advokat yang sekarang ini. Ke mana, ke mana dia bertanggung jawab? Tadi pertanyaan kita rangkum keseluruhan, Pak. Keuangan negara, semua kewenangan publik yang kita pakai untuk memungut, itu keuangan negara. Barangkali problem yang ada di Departemen Kehakiman kan sudah bisa menjadi acuan ini. Kalau saya mengutip atas nama negara, membuat jalan tol sendirian saya, diberi oleh negara, pasti ada bagian negara di sana. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang praktiknya itu dengan kewenangan itu semua, ini sepertinya Peradi itu organisasi yang disebutkan organisasi advokat tunggal, seperti Ormas, begitu. Lepas dia karena masih dikatakan oleh Bang Buyung juga, self governing, self organizing. Apakah mungkin suatu Ormas mengelola kewenangan publik tanpa suatu kaitan dengan negara? Kalau saya mengambil posisinya begini, Pak, kita bisa mengatakan, Di mana dalam struktur ini? Pak Hadjon mengatakan, di dalam keterangan yang saya baca itu, advokat itu sudah seperti polisi, jaksa. Kalau demikian, kalau dalam struktur yang ada ini, di mana dia? Tentu Peradi itu bisa berdiri kira-kira di samping, kalau dia mendukung Badan Kehakiman, ya di samping Ketua Mahkamah Agung ini. Saya enggak tahu apa benar begitu? Tapi mereka tidak punya kaitan apa-apa, dengan menteri pun tidak punya kaitan apa-apa. Kalau dia komisi independen, tentu dia tersendiri yang bertanggung jawab daripada DPR. Setiap komisi yang dibentuk negara, tentu harus ditentukan juga bagaimana organisasinya sampai ke bawah, dan kemudian cara menentukan pengurus, dan ini yang saya sebutkan Constituent Act,

32

harus ada semacam Keppres kah bahwa memang Peradi itu, itulah yang dimaksud oleh undang-undang. Bahwa memang ditentukan pengurusnya, ketuanya si ini., jadi maaf ini, KAI pun belum juga itu, Peradi pun belum. Ini belum tahu, siapa sebenarnya yang dimaksud oleh organisasi advokat dalam undang-undang. Harus ditentukan dengan satu Constituent Act. Tidak bisa kewenangan negara beralih demikian saja, karena sudah dibentuk menurut Pasal 32, 2 tahun, dengan akta notaris mengambil alih sudah lewat. Ada bahayanya gejalanya yang disebutkan, mempublikan hukum privat dan memprivatkan hukum publik. Saya agak kaku mengatakan itu dalam bahasa Belanda tetapi itu ajar yang kita sangat fasih mendegarnya itu dulu, verprivatering van het publicrecht dan verpublicering van het privaat recht. Itu gejalanya terjadi sekarang, sehingga timbul kekacauan ini. Oleh karena itu besar dosanya, Pak, kalau kita tidak menata ini kembali. Tidak usah kita terlalu banyak teori lagi tentang ini. Hak berserikat dan hak berkumpul itu, dalam seluruh instrumen HAM, selalu dalam satu rangkaian dengan freedom of expression itu, hak untuk menyatakan pendapat. Dan itu karena memang logika daripada hak menyatakan pendapat itu akan diwujudkan dalam organisasi. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa hak menyatakan pendapat itu salah satu yang non derogable right. Menjadi persoalan, apakah memang yang kita anut nanti undang-undang ini bahwa ada kaitan hak berkumpul, berserikat, dengan hak menyatakan pendapat yang non derogable, sehingga Undang-Undang Advokat boleh menyisihkan hak berserikat, itu saya kira tergantung kepada penilaian Mahkamah. Tetapi kami telah menyatakan 3 langkah dalam menentukan bolehkah satu hak itu, yang hak HAM itu yang unggul dikesampingkan ada 3 langkah, tetapi langkah terakhir itu adalah apa yang disebutkan proportionality test. Apakah kalau tujuan organisasi advokat untuk meningkatkan standar profesi itu sesuatu yang bisa dicapai dengan cara lain tanpa menyisihkan HAM, itu ukurannya untuk menyatakan bahwa itu konstitusional. Kalau masih bisa dicapai suatu tujuan yang disebutkan undang-undang itu tanpa menyisihkan HAM, maka undang-undang itu sudah jelas inkonstitusional, sudah jelas, Pak. Itu langkah yang dianut dalam Mahkamah-Mahkamah Konstitusi di Eropa juga, European Nah, mengenai keuangan tadi yang dikatakan itu, ya benar itu keuangan negara. Paling tidak sebagian apa yang disebutkan PNBP itu, seluruh kewenangan kita yang diserahkan kepada organisasi-organisasi manapun, di Indonesia banyak sekali ini sekarang, Pak, terutama karena ada Kadin misalnya. Dulu di sini juga Kadin dinyatakan seperti UndangUndang Advokat ini, itu disebutkan sudah organ publik. Saya menyatakan tidak bisa, ini tolak ukur sudah kita tentukan. Dan asosiasiasosiasi sekarang memberi, memperoleh sedikit wewenang yang dulu

Constitutional, European Human Rights, European Court of Human Rights. Ada 3 proses seperti itu.

33

dijalankan negara dan melakukan kutipan juga yang itu ada unsur PNBPnya. Oleh karena itu, kalau misalnya ditanyakan bagaimana itu kerisauannya saya kira kita serahkan bagaimana mereka mengimplementasikan itu sekarang. Tetapi jelas kalau memang itu memang organ publik dan melakukan kutipan, persoalannya apakah ada dalam seluruh ujian juga, delegated rule making power di dalam undang-undang ada enggak tentang itu? Saya kira belum. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan juga Bang Nata tadi ini tentu diperlukan. Karena kewenangan publik yang diterima langsung diterapkan begitu saja tanpa ada cantelan di dalam undang-undang, menurut saya menunjukkan bahwa, yang melaksanakan itu bukan organ negara, seharusnya mereka semua paham itu. Kalau Ormas dia, kutipan itu dianggap merupakan dona, sumbangan dari anggota. Tetapi kalau organ publik dia, dia merupakan pungutan yang menurut UndangUndang Keuangan Negara merupakan hak negara, dan itu memiliki aturan-aturan. Tentu saja rekening harus dibuka kepada Menteri Keuangan, melakukan pertanggungjawaban kepada kantor perbendaharaan negara dan bisa diaudit oleh BPK. Saya kira secara umum saya mengatakan, Bapak Ketua dan Majelis, 3 pasal ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisah; 28, 30, 32 itu dan betul-betul kita harus mengakui seperti dikatakan Yamin, Besar dosanya kalau kita tidak mengakui kekurangan-kekurangan. Lepas daripada itu itikad baik atau tidak, apalagi naskah akademis tadi dikatakan oleh Pak Natabaya belum ada waktu itu karena memang ini masih tahun 2002, barangkali 2003. Tetapi jelas undang-undang itu sendiri, perubahan Undang-Undang Dasar sudah ada waktu itu Pasal 24 ayat (3) yang menjadi cantelan daripada harusnya kalau menjadi logika daripada Undang-Undang Advokat tentu harus menjadi suatu dasar untuk membuat ini. Kalau memang sekiranya dari keseluruhankeseluruhan permasalahan ini terjadi, memang di dalam campur tangan negara ini apakah benar dia masuk dari sudut Undang-Undang Advokat atau mungkin sekarang ada yang dibicarakan mengenai Undang-Undang RUU Undang-Undang Bantuan Hukum, menjadi permasalahan bagi kita untuk memikir kembali ke depan yang mana yang lebih tepat campur tangan negara. Tetapi kalau lepas dari campur tangan negara dalam satu welfare state, sedangkan negara liberal Belanda juga mencampurinya, saya kurang tahu di mana letak kita sekarang. Rechtsidee Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana menata seluruh sistem organisasi yang tadi kita sudah tunjukkan di mana letak organisasi advokat kalau dia organisasi publik. Kalau dia ormas menjadi soal kenapa ada larangan-larangan untuk muncul hak berserikat yang lain. Saya kira demikian secara umum, Pak Ketua ()

34

147. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, tadi ada saya () 148. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Bisa saya lanjutkan, Pak? Untuk penegasan karena hubungan dengan negara, campur tangan dengan negara, bisa saya hubungkan? 149. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, boleh, silakan. 150. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Ahli, saya mau mengulang pertanyaan saya bagaimana campur tangan negara di Belanda dan Inggris yang kita bicarakan selama ini, khususnya di Pasal 9D dari Advocaten Wet yang menyatakan, Board of governors shall supervise the study program and the exam, maksudnya bar examination, The board of governors shall have five members, three of it are to be appointed by the Minister of Justice, jadi ada campur tangan Minister of Justice..., And two by the assembly of

delegates. The Minister of Justice shall also elect the chairman from among the members. The members of the board of governors shall retired after four years of office and maybe re-appointed oncedan kalau saya lihat Solicitor Act di Inggris, di sini dinyatakan bahwa semua orang yang jadi solicitor hanya boleh praktik kalau dia admitted by the society dan kemudian harus ada pengesahan dari pengadilan. Saya bacakan part 1 dari Pasal 2 ayat (1) the society, maksudnya law society, with the concurrent of The Lord Chancellor, The Lord Chief Justice and The Master of The Rolls may regulation, make regulation and this Act refer to training regulation, kursus advokat about education and training for person seeking to be admitted or to practice as solicitor, jadi untuk solicitor harus ada pengakuan negara, tidak bisa begitu saja organisasi. It shall be the society duty before submitting training regulation to The Lord Chancellor, The Lord Chief Justice and The Master of The Rolls for their concurrent on the subsection one to consult the security of state, pemerintah, if so direct any person, or body, or person specified in the direction. Jadi, di sini jelas campur tangan negaratidak bisa kita nafikan. Terima kasih.

35

151. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, saya kira saya tadi secara umum barangkali tidak, tidak begitu jelas bahasa saya. Sudah jelas di negara liberal seperti Inggris, Belanda terutama yang dirujuk oleh Pak Otto dalam pertanyaannya kepada Pak Buyung tapi Pak Buyung tidak sempat menjawab. Staatsblad 440, saya kira itu sudah jelas termuat di sana, board of governor itu diangkat oleh Menteri Kehakiman. Ketuanya itu kemudian itu diangkat oleh Menteri Kehakiman. Tapi, kita sudah dinyatakan tadi dengan tolok ukur yang saya berikan, organisasi advokat itu sudah organ publik tapi perilaku ormas. Bayangkan, kekacauan ini akan terjadi berlanjut. Apa pun yang akan kita perdebatkan tadi, apakah itu sah apa tidak. Akan tidak berujung pangkal kalau ini tidak diperbaiki. Karena Constituent Act daripada penyandang organisasi advokat tunggal itu harus ada. Katakanlah itu semacam sertifikatlah bahwa sudah, advokat sudah kumpul, Oke, ini dia Pak. Siapa yang akan menentukan itu? Itu, di undang-undang tidak ada, Pak Nata. Seharusnya kalau zaman dulu itu, Menteri Kehakiman lah, tapi, supervisor, supervisory authority-nya ada pada Mahkamah Agung. Sekarang itu semua hilang karena adanya konsepsi self governing, self regulating dari organisasi advokat. Ini dia sumber malapetaka itu Pak. Oleh karena itu menurut saya undangundang ini meskipun 3 pasal menurut saya sudah jelas inkonstitusional, keseluruhan undang-undang harus dinyatakan inkonstitusional dan menugaskan DPR untuk membentuk yang baru kembali. Saya kira itu pandangan saya, mudah-mudahan sudah merangkum keseluruhan. Terima kasih, Pak. 152. PIHAK TERKAIT (PERADI): ELZA SYARIEF Saya, Pak. Terima kasih, Majelis Konstitusi Yang Terhormat. Ahli, saya didasarkan pada Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 yang pada saat itu Pemohonnya adalah Alm. Sudjono dan kawan-kawan yang antara lain melakukan judicial review atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Saya ingin mendapatkan suatu penjelasan karena di dalam pertimbangan dari putusan tersebut bahwa, dinyatakan bahwa Peradi berfungsi sebagai organ negara dalam arti luas yang dapat diartikan bahwa Peradi menjalankan fungsi sebagai regulator untuk mening, berkaitan dengan advokat untuk meningkatkan kualitas advokat. Saya ingin mendapatkan suatu pemikiran terhadap pertimbangan putusan tersebut dan mendengar penjelasan dari Ahli bahwa masalah publik itu tidak ada suatu mekanisme yang dilakukan, jadi tidak setuju terhadap ya, bisa diartikan tidak setuju dalam arti organ negara dalam arti luas. Yang saya ingin tanyakan, yang pertanyaan kedua, apakah

36

pada saat itu Ahli sebagai salah satu anggota Majelis Konstitusi dalam pertimbangan putusan ini melakukan suatu dissenting opinion terhadap pertimbangan tersebut? Itu, pertanyaan saya, jadi, 2 pertanyaan saya yang itu. Kemudian bagaimana menyikapi atau suatu pertimbangan di dalam putusan itu menyatakan bahwa Peradi berdiri di, tetap tidak melanggar sesuatu tentang kebebasan berserikat dimana faktanya organisasi-organisasi advokat tetap eksis. Sehingga di sini ada suatu pembedaan, suatu organisasi profesi advokat dan organisasi advokat. Itu saya mohon penjelasan. Kemudian yang terakhir saya ingin mendapatkan penjelasan, bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa advokat adalah penegak hukum. Ingin saya mendapatkan suatu penjelasan tentang penegak hukum, se, advokat tersebut, berkaitan dengan Catur Wangsa untuk menegakkan supremasi hukum di peradilan. Terima kasih, itu pertanyaan saya. 153. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 154. PIHAK TERKAIT: Baik, terima kasih, Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Saudara Ahli yang kami hormati, pertanyaan kami adalah berkenaan dengan penajaman terhadap keterangan yang telah Ahli berikan pada sidang tanggal 8 Maret 2011. Kami mencatat berdasarkan risalah sidang pada halaman 132, Ahli pada saat itu mengatakan, Ketentuan peralihan memang di masa lalu sudah kita uji Pak, tetapi saya paham betul ini. Pada masa lalu juga saya agak keberatan dengan pertimbangan itu, tetapi tidak saya buatkan suatu dissenting waktu itu. Suatu ketentuan peralihan tidak boleh dianggap selesai dengan berlakunya waktu yang disebut. Khusus tentang keterangan Ahli tadi, ini kami kaitkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dimana pada bagian kedua prinsip ketidakberpihakkan dikatakan sebagai berikut, Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain. Yang menjadi konsen dan pertanyaan kami, bagi kami ini suatu peristiwa yang langka, di mana suatu proses persidangan mengajukan Ahli adalah seorang mantan hakim, dimana mantan hakim itu tersebut pernah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang kita persoalkan sekarang.

37

Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah, pertama, Ahli menyadari bahwa Ahli masih terikat kepada Peraturan Mahkamah Agung, eh, Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tadi. Itu pertama. Kedua, sekiranya Ahli karena sekarang sudah tidak lagi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, apakah menurut Ahli, menurut Ahli, etis, sikap dan perbuatan Ahli mengomentari, malahan memberikan keterangan yang bertentangan dengan putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dimana Ahli adalah salah seorang Anggota Majelis, itu saja. Demikian, terima kasih. 155. KETUA: MOH. MAHFUD MD Satu lagi, silakan. 156. PIHAK TERKAIT: Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau menanyakan kepada Ahli, untuk para rekan-rekan advokat, yang ingin saya tanyakan hanyalah kepada, bahwa kita semuanya adalah lupa, apa yang ada di depan kita itu adalah lambang negara kita, itu ada disebutkan di situ juga Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bahwa kita merupakan satu jati diri bangsa kita bahwa jati diri bangsa kita sebenarnya kita juga bisa untuk mengalahkan yang lain. Tapi sebagai pembanding dari berbagai macam, itu mana, itu Jepang, itu Spanyol, dan lain sebagainya, itu bahasa polos saya, artinya apa? Bahwa mari kita kembalikan bahwa posisinya adalah kita sebagai para advokat untuk menjadi pembela keadilan atau penegak keadilan, artinya banyak rakyat yang kita butuhkan untuk mencari kedilan itu, sedangkan kita yang sudah kumpul di sini adalah, saya artikan adalah balung pisah, artinya balung pisah apa? Mempunyai kepentingan yang sama. Artinya, artinya apa? Di sila ke lima sudah dijelaskan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Adil itu tepatnya ada di mana? Adil itu artinya kalau menurut saya adalah menempatkan suatu pada tempatnya. Kalau semua ada berkaitan dengan syarat, dengan kepentingan-kepentingan atau yang lain, apakah itu atau mau single bar atau itu multi bar, semuanya itu mesti ada satu proses atau mekanisme yang mengatur dimana pengawasan itu semua itu bisa dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuma yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ahli bahwa apakah tepatnya yang di mana, kira-kira itu mau dijadikan di mana. Karena apa? Yang jelas dengan wadah tunggal yang sekarang ini terbentuk, artinya apa? Bahwa kita duduk bersama di sini bahwa wadah tunggal yang sedang terbentuk ini sarat dengan apa, syarat dengan

38

kepentingan sehingga kita juga ada salah satu komplain atau salah satu yang berkaitan di sini tidak setuju akan adanya hal itu. Mohon dengan itu Bapak Yang Mulia, juga saya sampaikan bahwa saya mohon maaf apabila dari kelancangan saya, artinya apa, sedangkan di sini merupakan suatu problem hukum () 157. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang ditanyakan saja! 158. PIHAK TERKAIT: Pertanyaannya 1 hal untuk Para Ahli ya, kira-kira yang mana yang kira-kira dari berbagai fungsi itu tadi, 3 itu, apakah di KAI itu merupakan kita merujuk adanya satu musyawarah atau kongres itu sudah mendekati pada pasal-pasal yang dimaksud apa tidak? Terima kasih. 159. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan. 160. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga pertanyaannya. Yang pertama kepada Ibu Elza Syarief barangkali, memang betul saya ikut juga di dalam putusan-putusan terdahulu yang juga sudah saya catat itu, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi kalau saya tampilkan di sini, memang sudah saya singgung bahwa suatu Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 60, kalau sudah diperiksa ya tidak bisa lagi, tetapi itu adalah suatu prinsip saja. Kalau keadaan berkembang yang merupakan kondisi yang tadinya tidak terdapat pada waktu putusan itu diambil dan itu mendasar maka Mahkamah Konstitusi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia dia akan melakukan perubahan-perubahan itu. Barangkali Ibu Elza dulu enggak hadir waktu saya membacakan itu, bagaimana di Amerika ada yang disebutkan constitutional revolution karena keadaan sangat mendasar, sehingga meskipun mereka menganut preseden, mereka beralih karena memang keadaan sudah tidak cocok. Nah, ini di Mahkamah Konstitusi barangkali dalam soal UndangUndang Pemerintah Daerah Pasal 58 itu berapa kali itu diuji. Bahkan juga tidak begitu sedramatis Undang-Undang Advokat pun atau undangundang mengenai perseorangan menjadi wakil kepala daerah, tapi itu boleh kalau keadaan itu sudah berubah sedemikian rupa, sehingga perlu lagi MK menempatkan posisinya tepat. Karena negara berkembang seperti kita dan juga baru menganut Mahkamah Konstitusi, pasti

39

dinamika perubahan itu cepat terjadinya dalam penyesuaian dari negara otoriter menjadi demokrasi diperlukan penyesuaian posisi MK itu. Saya kira advokat sebagai penegak hukum saya kira di dalam masa-masa Orde Baru jelas sudah diakui juga itu, dan menjadi bagian yang disebut Catur Wangsa. Paling tidak secara retorika, dan menurut saya juga di dalam penegakan hukum tidak salah bahwa advokat itu sebagai penegak hukum. Tetapi kalau dia menjadi pejabat publik, ya kan, menjadi pejabat publik yang memiliki hak-hak dan kebebasan yang Hadjon bilang, setara dengan jaksa, jaksa itu satu dan tidak terbagi, tentu bertentangan dengan hakikat daripada advokat yang memiliki kebebasan sendiri. Penegak hukum itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Polisi itu lain dengan jaksa, apalagi lain dengan hakim. Dia juga memiliki independency, tetapi juga memiliki suatu, suatu sikap yang bisa dikatakan turun dari pihak atasan itu, tetapi kebijakan dalam arti yurisprudensi tetap. Tetapi kalau advokat kita katakan penegak hukum, di satu sisi tetapi dia juga memiliki kebebasan menjadi persoalan besar, bagaimana organisasi advokat menata itu sebagai organ publik. Apakah organisasinya yang independent atau advokatnya? Itu jadi soal yang harus dijawab sendiri dan saya kira sudah kita tahulah jawabannya. Nah, mengenai persoalan saya dalam soal kode etik, memang lama ini saya pikirkan. Kode etik itu kita renungkan betul apakah boleh. Tetapi di dalam pembicaraan kita kalau itu untuk lebih menjelaskan dan itu kepentingan publik, tentu saja politik itu adalah untuk menata sikap lebih baik, itu boleh. Jangan dulu dikomentari, Pak. Ya kan? Kenapa saya tidak membuat dissenting? Karena saya sudah memiliki dissenting di dalam Pengujian Undang-Undang Kadin, dan saya barangkali bersama beberapa rekan lain, sehingga saya tidak mengulangi lagi dalam masalah organisasi advokat. Itu barangkali bisa diperiksa nanti di situs MK. Jadi memberikan komentar dalam arti mengurangi suatu kredibilitas atau percaya kepada Mahkamah Konstitusi, saya tafsirkan itu yang dilarang seorang hakim memberikan comment. Dalam rangka bagaimana trust daripada publik menjadi berkurang karena saya melakukan itu. Tetapi di dalam soal ini saya kira ini masalah yang terbuka. Saya tidak mendiskreditkan putusan itu, tetapi saya mengatakan, Saya tidak sependapat. Dan kenyataan perkembangan kemudian, setelah menemukan situasi dan berubah, kita menjumpai inilah faktanya. Anda sendiri satu sama lain memiliki tafsiran yang berbeda, manusiawi saya kira bahwa Hakim Konstitusi juga demikian. Tetapi Mahkamah Konstitusi harus memberikan satu putusan yang merupakan pilihan-pilihan daripada seluruh posisi yang telah diungkapkan di sini. Ini yang bisa saya jawab, kalau mau dijawab apakah etis atau tidak, etika itu adalah bagaimana berperilaku yang sebaik-baiknya, tentu untuk masyarakat dan bangsa, dan saya menafsirkan inilah yang terbaik

40

untuk bangsa. Kita melihat, kita memberi tahu, mudah-mudahan dengan itu ada perubahan. Masyarakat demokrasi saya kira demikian maknanya. Nah mengenai fungsi tadi, wa, wadah tunggal yang ditanyakan ini, ini tergantung. Mau wadah tunggal, mau tidak tunggal, yang penting bagaimana sebenarnya konstitusi mengaturnya, bagaimana. Tetapi konstitusi bukan hanya teks. Dalam pembukaan sudah jelas, moralitas konstitusi ada di sana, melindungi segenap bangsa, sudah jelas. mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan seluruhnya, bukan hanya mereka yang sudah mendapat kartu misalnya, mensejahterakan. Saya ingin mengutip satu pasal lagi, Pasal 34 di Undang-Undang Advokat itu, Segala peraturan yang telah ada dulu harus juga dianggap masih berlaku. Barangkali yang tertulis dan tidak tertulis. Inventarisasi ini juga harus dilakukan. Bagaimana sih sikap dia di masa lalu, tentang institusi negara dalam hubungannya dengan organisasi advokat. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan, Pak Ketua. Saya mohon maaf kalau kurang jelas karena suara saya agak kurang mantap. Terima kasih, Pak. 161. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, sekarang Pak Mulya Lubis (...) 162. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA (PERKARA NOMOR 66/PUU-

Dari Pemohon, terakhir, Yang Mulia. 163. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa lagi? 164. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA (PERKARA NOMOR 66/PUU-

Ya, terakhir saja, Yang Mulia. Satu saja pada Pak Maruarar. 165. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Maru, Pak Maru, masih ada lagi satu. 166. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA (PERKARA NOMOR 66/PUU-

Terakhir, Pak, dari Pemohon 66. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Saya ingin bertanya kepada Ahli, kalau melihat pada rentetan sejarah proses uji judicial review tentang Undang-Undang Advokat ini, mulai dari

41

019 Tahun 2003, 06 Tahun 2004, 09/2006, 014/2006, 015/2006, 101/2009, dan 66/2010. Pertanyaan saya kepada Ahli, ketika Ahli melihat persoalan batu uji yang diajukan sebagai constitutional review di dalam, atau judicial review di dalam persoalan Undang-Undang Advokat, yang saya ingin tanyakan, apakah Ahli ada melihat dari berbagai kasus yang muncul diajukan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi ini, ada tidak jaminan ketika teks ini secara virtual hanya melahirkan sebuah konflik atau ambiguitas di dalam materi muatannya? Kemudian ketika ini dikonversi di dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kesesatan pola pikir seperti yang Ahli sampaikan tadi, lantas bagaimana Ahli bisa memberikan sebuah pendapat di dalam forum konstitusi ini terhadap teks yang tertulis tadi, yang bisa memberi space, memberi ruang secara judicial constitutional bahwa persoalan ini bisa diakhiri. Itu pertanyaan yang paling inti merangkum dari semua pertanyaan yang tadi ditujukan kepada Ahli sebagai pernah menjadi Hakim. Tetapi yang saya tanyakan kehadiran sebagai Ahli di sini dan itu yang kita mintakan untuk Ahli hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. 167. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan singkat, Pak Maru. 168. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010): MARUARAR SIAHAAN Ya, saya jadi teringat tadi ada juga pertanyaan yang dari dulu sudah Pak Sudjono sudah menguji begitu. Banyak ini kasus ini saya hanya sebutkan 3, tetapi saya bisa mengatakan bahwa pada waktu yang lalu, Pak Nata juga hadir di sini, permohonan-permohonan itu sebenarnya tidak begitu, begitu serius. Apalagi ketika Pak Sudjono di sini menumpahkan air mata yang menunjukkan suatu rasa sakit hatinya, maka kawan-kawan melihat ini ada semacam constitutional irrelevant, air mata dibawa di Mahkamah Konstitusi. Saya kurang tahu apa sakit hatinya sama Pak Otto begitu sedemikian rupa, apakah ada tidak ikut karena tidak ikut pengurus Peradi. Jadi pada saat itu tidak begitu serius sebenarnya, karena air mata sudah tumpah, mungkin yang paling tepat waktu itu N.O. saja itu. Kalau di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ada itu bahwa Pemohon atau Penggugat tidak sungguh-sungguh, N.O. Ini barangkali sejarahnya begitu. Nah, kalau ditanya sekarang bagaimana mengakhiri? Saya kira inilah kita berharap kepada Mahkamah Konstitusi, yang sudah dikutip tadi Pak Nata barangkali, Di sinilah tempatnya. Tetapi teori daripada Kelsen yang mengatakan, MK itu negative legislator, tidak lagi

42

sebenarnya, sudah ditinggalkan. Positive legislator dan MK barangkali akan memberi petunjuk bagaimana cara membuat Undang-Undang Advokat yang sedikit banyak, atau bukan sedikit banyak, yang pasti mengacu kepada konstitusi. Tentu Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala jiwa, spirit, moralitas yang ada di dalamnya, itulah yang bisa mengakhiri saya kira. Dan kemudian dengan arah, petunjuk, dan rumusan yang disampaikan kepada DPR barangkali ini akan bisa diakhiri. Terima kasih, Pak Ketua. 169. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan Pak Mulya Lubis, sekarang. 170. PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): FRANS

Baik, Pak Mulya Lubis, saya mulai pertanyaan. Permisi Majelis, Ketua Majelis. Apakah Dr. Mulya Lubis bisa menjelaskan mengenai masalah non derogable rights khususnya mengenai right for assembly atau freedom of assembly yang kemudian kaitannya dengan 3 instrumen internasional, khususnya Pasal 17 dari International Bar Association on the Standard in the Freedom of the Legal Professions dan kemudian United Nation Basic Principles on the Role of Lawyers. Dan satu lagi dokumen Singfi barangkali yang barangkali tidak disebutkan tapi saya tambahkan, khususnya dalam freedom of association and freedom of assembly itu, bagaimana perdebatan di sidang ini mengenai derogable dan non-derogable. Singkat kata saya ingin penjelasan, apakah pada waktu tahun 2000-an ketika RUU Advokat disusun pada waktu itu, yang tadi saya baru tahu tidak ada naskah akademiknya, apakah keadaan itu waktu itu negara dalam keadaan darurat? Apakah ada pelanggaran hak asasi manusia yang tadi oleh Prof. Saldi Isra dikatakan, sehingga menyebabkan batasan-batasan terhadap hak-hak berserikat dan assembly tadi. Saya mohon penjelasannya mengenai itu semua. Terima kasih. 171. KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih ada lagi? Sekaligus ditampung. Kalau tidak ada, silakan dijawab. 172. AHLI DARI PEMOHON (PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010): TODUNG MULYA LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Memang dalam hak asasi manusia, kita mengenal apa yang disebut derogable right dan non derogable right.

43

Apakah kebebasan berserikat atau berkumpul itu masuk dalam kategori non derogable right atau tidak? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita bisa membaca dengan sangat jelas yang mana saja yang masuk dalam non derogable human right, dan hak beserikat atau berkumpul ini memang tidak dikategorikan sebagai non derogable human right. Nah, tetapi apakah ya, pelaksanaannya bisa dibuat sedemikian rupa dan tanpa ada batu uji yang jelas. Dalam konteks ini, saya ingin singkat saja, ada 2 batu uji yang memang haru dipenuhi kalau ingin membatasi non derogable human right itu,