Risalah_sidang_2200_Perkara Nomor 19.PUU-VIII.2010, 5 Mei 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

---------------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 19/PUU-VIII/2010

PERIHALPENGUJIAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATANTERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN

(II)

J A K A R T ARABU, 5 MEI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

--------------

RISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 19/PUU-VIII/2010

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

-Bambang Sukarno

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 5 Mei 2010, Pukul 14.00 – 14.35 WIBRuang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Ahmad Fadlil Sumadi(Ketua)

2) Harjono (Anggota)3) Muhammad Alim (Anggota)

Ida Ria Tambunan Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Bambang Sukarno

2

1. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Saudara Pemohon, hari ini sidang yang kedua dari satu maksud persidangan yaitu sidang untuk memeriksa kejelasan dan kelengkapan permohonan Saudara. Yang untuk maksud kejelasan dan kelengkapan itu Saudara sudah diberikan nasihat-nasihat oleh Hakim. Apakah sudah diperbaiki apa yang dinasihatkan oleh Hakim atau Saudara tetap pada apa yang Saudara ajukan semula?

2. PEMOHON : BAMBANG SUKARNO

Sudah kami perbaiki, Yang Mulia.


Baik, kalau memang sudah diperbaiki disilakan Saudara untuk menyampaikan apa yang sudah Saudara perbaiki dari permohonan Saudara itu, silakan.


Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb.Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami

panjatkan puji syukur ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini saya selaku Pemohon bisa hadir dalam rapat sidang yang terhormat ini dan Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat berkat rahmat dari Allah SWT.

Majelis Hakim yang mulia yang saya hormati. Pada tanggal 28 kemarin saya sudah mengajukan

perbaikan, namun mohon maaf karena sebetulnya pada saat itu saya ke Mahkamah Konstitusi ingin minta izin ada penundaaan

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

KETUK PALU 1X

karena waktu itu saya sakit sehingga pada saat saya di lantai 4 harus hari itu juga maka seadanya kami perbaiki, namun hal prinsip sudah kami perbaiki yaitu kami akan mengajukan bukan pengujian formil tapi materiil terkait Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3) setelah saya pertimbangkan seperti apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pimpinan Sidang Yang Mulia pada saat sidang pada tanggal 15 kemarin dan saya menyadari betul bahwa saya bukan pakar hukum, saya juga tidak menggunakan pengacara dan penasihat ahli dalam hal ini, saya hanya mencoba selaku masyarakat yang saya juga mempunyai, memiliki 2 hektar sawah yang oleh para penggarap dari petani sering ditanami tembakau sehingga ini saya sampaikan perbaikan ini dan juga pada saat saya sampaikan sebelumnya memang ada dukungan dan mandat dari beberapa kepala desa dan sampai hari ini Insya Allah nanti akan bertambah mandat dukungan dari kepala desa dan masyarakat desa yang memberikan mandat dan memberikan dukungan pada apa yang saya sampaikan pengajuan permohonan materil Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3).

Yang Mulia yang saya hormati, dari beberapa hal yang saya sampaikan yaitu kalau kemarin formal mohon maaf saya juga tidak mendalami betul dan mudah-mudahan ini masih pasti masih ada kekurangannya karena waktu itu dalam kondisi saya tidak sehat bukan berarti alasan kami tapi hari ini kalau diizinkan Yang Mulia saya sudah ada perbaikan salah ketik dan sebagainya, kalau diizinkan nanti akan kami sampaikan. Namun yang penting sebetulnya, Yang Mulia, bahwa saya masih punya keyakinan bahwa Pasal 113 ayat (1), (2), (3) yang menurut hemat kami ini sangat dipaksakan oleh Pemerintah karena ternyata begitu diundangkannya dan ditetapkan pada tanggal 31 waktu itu langsung ada ternyata sudah ada pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang terkait yang akan mengganti PP 19. Ini jelas bahwa akan dijadikan payung hukum dari Pemerintah sehingga pergantian di Rancangan Peraturan Pemerintah yang juga kami sampaikan sebagai bahan tambahan kemarin termasuk juga dari Undang-Undang Kehakiman juga sudah kami sampaikan dan saya berharap kepada Yang Mulia mudah-mudahan penajaman yang kedua ini saya sudah ada gambaran bisa di… apa, bisa dibenarkan atau oleh Yang Mulia Majelis Hakim hari ini ada perbaikan walaupun saya sadar betul bahwa ini akan belum seperti yang mungkin ada hal-hal yang masih salah dan sebagainya namun Nawaitu saya adalah bahwa saya melihat keyakinan betul bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

4

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kami sebagai Warga Negara Rakyat Indonesia yang dalam hal ini tadi saya sampaikan sebagai Pemohon mempunyai sawah pertanian kurang lebih 2 hektar di Temanggung dan juga kami mendapat mandat dari beberapa kepala desa dan warga Temanggung sebagai petani tembakau yang dalam hal ini juga mempunyai kepentingan yang sama dengan kami, maka menurut Pembukaan atau Preambul Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Negara seharusnya diamanatkan untuk melindungi seluruh rakyatnya tanpa pengecualian, memberikan perlakukan yang adil dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam hal membuat undang-undang. Maka seperti pembuatan undang-undang ini menurut kami kurang adil karena hanya mencantumkan satu jenis tanaman tembakau dan termasuk produksinya karena tembakau itu tidak bisa untuk bahan-bahan lain kecuali rokok.

Dengan ditetapkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3) jelas melanggar rasa keadilan dan merugikan hak konstitusional Pemohon serta beberapa kepala desa dan warga desa petani tembakau yang ada di Temanggung khususnya dan Indonesia umumnya yang mempunyai kepentingan yang sama. Hak konstitusional kami yang seharusnya dilindungi oleh Pemerintah Negara justru dalam pasal tersebut di atas bertentangan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut di atas jelas tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemohon dan pihak terkait lainnya, malahan membuat rasa was-was kami dan para petani serta membuat keraguan kami dalam rangka menanam jenis tanaman tembakau, baik untuk tanaman tahun ini.

Perlu saya sampaikan pada Yang Mulia bahwa sekarang ini sudah mulai tanam tembakau sudah ndangir sudah…, ini khusus yang daerah pegunungan, sedangkan sawah baru mau tanam itu pada Mei akhir di…, khusus di Pegunungan Sumbing, Sindoro, Perahu, ini sudah tanam yang di persawahan belum. Di Temanngung sendiri, di pegunungan, tembakau pegunungan itu mencapai 9805,50 hektar, sedangkan untuk daerah persawahan 3283 hektar, jadi jumlah keseluruhan daerah pertembakauan mencapai 13088, 50 hektar di Temanggung, sedangkan jumlah petani 47641 orang dan dari 20 kecamatan yang ada di Temanggung 14 kecamatan dari negara pertembakauan baik pegunungan maupun sawah.

5

Jadi dengan Bab 6 Pasal ke 17 pengamanan zat adiktif di Pasal 113, pertama pengamanan penggunaan dan bahan mengandung zat adiktif diarahkan tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Dua, zat adiktif mengenai dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, pada cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

Sedangkan ayat (3), produk peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. Jadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti pemerintah juga wajib memberikan dan menyediakan lapangan pekerjaan termasuk dalam hal ini khususnya di bidang pertanian yang merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara Indonesia merupakan negara agraris.

Maka kami sebagai Pemohon menganggap bahwa hak konstitusional kami dirugikan apabila dikaitkan dengan Pasal 135 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kerugian ini kami sampaikan di lampiran terakhir yaitu sawah kalau ditanami tembakau akan jauh lebih besar, pegunungan bahkan jauh lebih besar lagi, kalau Yang Mulia Hakim Pimpinan Sidang bisa di poin terakhir kami sudah lampirkan, karena kalau ditanami hanya padi itu 1 hektar hanya 9 ton, 9000, sementara kalau ditanami tembakau, padahal pada musim keduanya nanti setelah tembakau ditanami tanaman pangan, apakah jagung, apakah sawah. Jadi ini hanya untuk bisa tambah-tambah untuk menyekolahkan anak dan sebagainya, sehingga tentunya ini sangat-sangat dibutuhkan dan penting bagi kami. Apabila kita akan mendengarkan pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti hak untuk hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 dan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, Pasal 28I dan juga Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin demokrasi ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 33 dan Pasal 34. Maka dari pasal-pasal tersebut di atas jelas menjamin seluruh rakyat Indonesia untuk melangsungkan kehidupannya dan menentukan kebijakan perekonomian rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya penetapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

6

Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan (3) sangat dipaksakan oleh Pemerintah seperti yang kami sampaikan tadi, karena Pasal 113 tersebut akan dijadikan payung hukum atau landasan hukum oleh Pemerintah untuk melahirkan rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Yang sebenarnya Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut pernah dibahas oleh Pemerintah, namun kemudian ditunda pembahasannya karena adanya protes keras dari petani tembakau dan cengkeh Indonesia sehingga ditunda pembahasannya. Ini yang baru-baru ini, Yang Mulia, demo besar-besaran dari Jawa Tengah ke DPR-RI sehingga ini menunda, akhirnya Pemerintah menyadari, bahkan tidak ada sinkronisasi, belum ada rapat dengan antar departemen, sehingga waktu kami dan teman-teman petani menghadap kepada Ketua DPR-RI, ketemu Pak Marzuki, akhirnya untuk ditunda dan nanti akan dibahas RPP itu oleh Komisi III, IV, VI, IX dan XI.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara vertikal jelas bertentangan dengan Undang-Undng Dasar Negara Republik Indoneisa. Sedangkan secara horizontal tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Tanaman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah dengan alasan kesehatan saja lalu menetapkan Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3) tanpa mempertimbangkan aspek lain, baik dari segi ekonomi, tenaga kerja, pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan pertembakauan, yang berarti tembakau sebagai bahan baku produk rokok. Hal tersebut jelas akan merugikan petani tembakau dan cengkeh Indonesia.

Yang Mulia Pimpinan Sidang, saya hari ini menyampaikan beberapa hal yang telah kami sampaikan, namun juga kami ada satu hal yang belum kami perbaiki di bagian petitum tapi sudah kami perbaiki di sini karena terus terang kemarin dalam kondisi yang tergesa-gesa dan saya dalam kondisi sakit walaupun di lantai IV langsung kita serahkan, tadinya ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan atau belum memenuhi apa yang dikehendaki, diharapkan perbaikan, namun perbaikan prinsip sudah kami laksanakan, kami mengajukan dengan pengujian materiil, hanya Pasal 113, karena memang sebetulnya Pasal 113 ini kalau tadi kami sampaikan bahwa akan munculnya RPP yang baru, yang sudah dibahas, bahwa di pasal-pasal itu hanya tidak boleh rokok dalam menjual eceran dan semua sudah ada di situ, iklan sama sekali tidak izinkan, dilarang sama sekali, itu Pemerintah ingin merubah PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang

7

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Sehinga kalau hal itu akan dilaksanakan, sebenarnya Mahkamah Konstitusi pernah juga memutus Perkara Nomor 6 PUU tentang UU Penyiaran yang waktu itu permohonan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, berarti Undang-Undang 32 tentang Penyiaran dan berarti PP 19 mempunyai kekuatan hukum yang tetap setelah MK memutuskan.

Ini tentunya menjadi bahan pertimbangan saya untuk mengajukan judicial review atau pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Pasal 113. Maka karena petani hari ini, Yang Mulia, perlu kami sampaikan tanggal 8 nanti akan ada istighosah di Temanggung, doa bersama sekitar 10-15 ribu petani karena keprihatinan petani sekarang ini boleh tidak menanam tembakau? Atau sama sekali dilarang? Kalau dilarang seperti apa, kalau mau dikurangi seperti apa? Ini membuat was-was petani. Terus terang saja, mau mencangkul, apa ya tahun ini berapa jumlah akan dibeli oleh pabrik rokok. Ini tentunya tidak ada kepastian sampai hari ini. Pupuk pun mahal, hari ini sangat-sangat mahal di Temanggung, mungkin juga di Indonesia. Apa yang diperoleh oleh petani, kami, tentunya saya, kemarin juga penggarap sawah…….mboten, ditanduri pari sik bae, sesuk bedholi nek ketok MK mau baik atau Pemerintah ada niatan baik, oke tanami tembakau saja. Kalau nggak, kalau protes seluruh petani tidak menanam apa yang terjadi Indonesia? Saya hanya mewakili salah satu karena tidak ada yang melakukan pengujian materiil. Saya ini bukan pakar hukum, tidak, saya sadar betul bukan. Saya memang sebagai Ketua DPRD dan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Temanngung, Ketua Asosiasi DPRD seluruh Indonesia, namun dalam hal ini saya prihatin kenapa tidak ada yang melakukan sesuatu langkah tindakan untuk melakukan judicial review? Saya tunggu-tunggu tidak ada maka setelah Undang-Undang Kesehatan ditetapkan oleh DPR sampai ada pasal, ayat hilang dan sebagainya, saya prihatin ini. Dengan adanya TV, media cetak maupun elektronik yang begitu sangat-sangat transparan, terbuka, pengetahuan masyarakat juga bertambah, informasi begitu cepat maka rakyat sekarang bingung, Pak, mau menanam kira-kira baik nggak besok? Karena petani sebetulnya cuaca masih sangat menentukan, Pak. Jadi ini perlu saya sampaikan karena bagaimanapun saya ingin memberikan masukan karena ini kenyatan riil yang ada di daerah masyarakat petani.

Saya kira itu Yang Mulia, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.


8

Oke, baik. Sesudah saya mendengarkan apa yang Saudara perbaiki, memang kalau dibandingkan dengan apa yang Saudara tulis itu lebih padat dari yang Saudara sampaikan secara lisan ini. Kalau boleh saya mengikhtisarkan, meringkaskan, Saudara minta Pasal 113 ayat (1), (2), (3) itu dinyatakan tidak mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bertentangannya itu saya simpulkan tadi dari apa yang Saudara…., saya simpulkan secara lebih padat dari apa yang tadi Saudara jelaskan itu, satu secara vertikal jelas ya, yaitu bertentangan dengan Preambul dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasal yang Saudara tunjuk. Kemudian yang kedua, secara horisontal bertentangan dengan Undang-Undang tentang Budidaya Tanaman dan seterusnya itu. Nah, cuma yang kedua ini Saudara belum mengkonstruksikan kalau suatu undang-undang itu bertentangan dengan sesamanya itu lalu menimbulkan akibat apa yang akibatnya itu kembali lagi ke vertikal. Justru akibat dari adanya pertentangan itu menimbulkan misalnya umpamanya ketidakpastian hukum bagi petani tembakau sehingga dia tidak ada kepastian untuk menanam atau tidak menanam tembakau yang pada gilirannya rakyat kemudian menjadi tidak sejahtera dan bertentangan dengan maksud didirikannya negara ini yaitu…, nah kan mestinya dikonstruksikan begitu, tetapi ini tidak terbaca begitu.

Tetapi okelah, ini sudah diperbaiki, namun saya sarankan juga nanti kalau setelah kami laporkan kepada Pleno dan ada persidangan lanjutan supaya Saudara pertegas nanti di dalam keterangan Saudara secara lisan ini. Jadi pertentangan secara horisontal itu dampaknya juga bersifat konstitusional. Saudara jangan lebih banyak bercerita tentang fakta karena fakta itu sebenarnya hanya merupakan pemicu saja atau merupakan trigger point buat Saudara supaya Saudara bisa bertindak sebagai Pemohon karena Saudara dan orang-orang yang sama dengan Saudara dirugikan dengan berlakunya ini.

Pengertian dirugikan itu memang fakta, tetapi ketika Pasal 113 itu bertentangan…, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu normatif, ceritanya bukan cerita fakta lagi. Oleh karena itu, ini sudah diperbaiki tidak mengapa, nggak jadi soal, hanya kalau memang perlu Saudara bisa ada renvoi, tapi kalau renvoi itu kan kalau salah tulis, karena ini bukan salah tulis ya sudahlah ini saja yang diajukan sebagai permohonan yang final yang dari Saudara.

Saya kira sudah cukup dari saya, barangkali dari Hakim…, sudah cukup. Ini sudah cukup, ya. Disilakan Saudara nanti pada saatnya Saudara harus menjelaskan lebih banyak pada porsi pertentangan norma dalam Pasal 113 ayat (1), (2), (3) itu

9

dengan Undang-Undang Dasar yang Saudara sebutkan tadi. Jadi bukan soal faktanya. Kalau faktanya sudah selesai. Artinya undang-undang ini ada fakta mengakibatkan petani tembakau di Temanggung sebagai penghasil utama tembakau di Jawa Tengah misalnya sekarang mengalami ketidakpastian. Ketidakpastian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Silakan Saudara cari di dalam Pasal 28A sampai J itu mana yang cocok, begitu ya. Saya tidak menjanjikan apakah ini nanti berlanjut apa tidak, sepenuhnya bukan kewenangan kami bertiga, akan tetapi kewenangan Sidang Pleno yang akan rapat terlebih dahulu apakah perlu mendengar DPR dan Pemerintah atau tidak, begitu ya.

Kalau memang berlanjut Saudara disarankan untuk mengajukan bukti yang salah satu di antaranya adalah Ahli. Apa Saudara kira-kira sudah punya gambaran? Ahli yang akan Saudara minta untuk memberikan keterangan bagaimana pertentangannya dan Ahli yang terkait dengan soal-soal kimiawi misalnya zat adiktif itu dari tembakau berbanding dengan zat adiktif yang lain itu tingkat bahayanya seperti apa, sehingga anggapan Saudara yang tadi seharusnya tembakau ini tidak didiskriminasi dengan zat adiktif yang lain. Kalau tembakau ini kok sepertinya di-cut begitu, yang lain kok dibiarkan meskipun masih di dalam kendali peraturan-peraturan yang ada. Saudara tadi sepertinya mendalilkan itu juga kan? Itu nanti dipertajam oleh Ahli. Ahli satu adalah Ahli yang terkait dalam soal-soal kimiawi itu dan yang kedua terkait dengan bagiamana penajaman pertentangannya ini sehingga Hakim Pleno yang mendengar Ahli itu menjadi yakin, begitu lho. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dikabulkannya hanya 2. Satu, terbukti, dan yang kedua hakim yakin kalau ini bertentangan. Jadi tugas Saudara selanjutnya bukan memperbaiki tapi meyakinkan Hakim dan membuktikan bahwa pertentangannya itu benar, ya. Sudah jelas, Bapak?


Sudah.


Kalau sudah jelas dan Pak Hakim tampaknya sudah cukup, tidak akan menyampaikan hal-hal lagi, ini saya cek dulu apa yang sudah Saudara ajukan, yang pertama itu fotokopi Undang-Undang 36 Tahun 2009. Oke. Fotokopi …, ini sudah bermaterai juga? Sudah bermaterai, Panitera? Sudah dicek, ya?

10

Kemudian fotokopi Undang-Undang Dasar, fotokopi Undang-Undang 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, fotokopi Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, fotokopi buku konstitusi ekonomi karangan Pak Jimly begitu ya, sudah ada ya di sini? Kemudian fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang tadi Saudara anggap secara horizontal bertentangan dengan undang-undang yang Saudara ajukan ini, fotokopi Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, fotokopi Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi Saudara sudah punya gambaran, Ahli siapa yang mau diajukan?


Sudah, Yang Mulia. Kira-kira berapa orang? Hanya 2?


Terserah Saudara. Tapi minimal bukti itu di Mahkamah Konstitusi itu 2, tapi untuk meyakinkan kan bisa lebih dari 2, ya tergantung Saudara memandang perlu berapa itu Saudara sendiri mempertimbangkan, begitu ya.


Sekalian mau tanya, Yang Mulia, kalau kami menghadirkan kepala desa sebagai Saksi Fakta, lalu yang kemarin memberikan mandat, termasuk petani-petani yang sudah berumur 100 untuk meyakinkan bahwa itu Saksi Fakta bahwa dia sampai sekarang sehat merokok.


Silakan saja, tentang Saksi itu harus menjelaskan apa relevansinya dari permohonan ini, misalnya zat adiktif tembakau itu telah dikonsumsi dia sejak tahun kapan tidak mengalami perubahan apapun, begitu misalnya kan, misalnya. Atau dia sudah melakukan cek kesehatannya tapi ndak ada masalah dan seterusnya. Jadi Saksi memang ada dua, ada Saksi yang terkait dengan fakta yang Saudara dalilkan dan ada Saksi yang terkait dengan keahlian, yang untuk keahlian biasanya disebut Ahli saja, yaitu Ahli tentang kimia, Ahli tentang pengaruh kimia itu pada manusia dan Ahli tentang pertentangan ini dengan Undang-Undang Dasar.

Sudah cukup?

11


Cukup, Yang Mulia.


Oke. Dengan begitu maka sidang dinyatakan telah cukup dan dinyatakan ditutup.

Jakarta, 6 Mei 2010

Kepala Biro Adminstrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

12

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Documents

Risalah_sidang_2200_Perkara Nomor 19.PUU-VIII.2010, 5 Mei 2010