RAPATKE JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL

RISALAH

RAPAT KERJA PANSUS

RUU TENTANG SUSUNAN DAN

KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

: 1 : RAPAT KERJA KE-1 : MENTERI DALAM NEGERI : 7 MEI 2003

SEKRETARIAT PANSUS

RISALAH PANSUS RUU TENT ANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Tern pat

Ketua Sekretaris Acara

Hadir

FRAKSIPDIPERJUANGAN

: 2002-2003 : IV : Ke-6 : Rapat Kerja ke-1 : Menteri Dalam Negeri RI : Terbuka : Rabu, 7 Mei 2003 : 14.22 s/d 16.48 WIS : Ruang Rapat Pansus B, Lt. 3

Gedung Nusantara II : M. Yahya Zaini, SH : Drs. lskandar N. Basri : 1. Pengesahan Jadual Acara Rapat-rapat Pansus dan

Mekanisme Kerja Pansus. 2. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU Susduk 3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU

Susduk : 30 dari 50 Anggota

1. SUKOWALUJO MINTORAHARDJO 2. I MADE URIP 3. WILLIAM H. TUTU HARi MA 4. HERIAKHMADI 5. SOEWARNO 6. ZONED MOESNI 7. STERRA PIETERSZ 8. DIDISUPRIYANTO 9. SADJARWO SUKARDIMAN 10. RUTJI GUNUNG MULJONO 11. WOWO IBRAHIM 12. HOBBES SINAGA 13. SUPARLAN 14. JULIUS USMAN 15. OETOYO

FRAKSIPARTAIGOLKAR

1. M. YAHYAZAINI, SH

2. DRS.T.M. NURLIF 3. DRS. H. BAHARUDDIN ARITONANG 4. ORA. HJ. ROSNANIAR 5. HJ. EVITAASMALDA 6. DRS.H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA 7. DRS. A.H. MUJIB ROHMAT 8. PROF. DR. H. RUSTAM E. TAMBURAKA,. MA 9. DRS. IMMANUEL E. BLEGUR 10. DRS.H. FACHRI ANDI LELUASA 11. DRS. IDRUS MARHAM 12. ALEXHESEGEM

ANGGOTA FRAKSI PPP

1. HM. THAHIR SAIMIMA, SH 2. HM. SJAIFUL RACHMAN, SH 3. NY. HJ. AISYAH AMINY, SH 4. DRS. HM. ABDUH PADDARE 5. PROF. DR. IR. AM. SAEFUDDIN 6. Dr. H. ZAIN BADJEBER

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. CHATIBUL UMAM WIRANU 2. DRS. ALI MASYKUR MUSA, M.Si 3. H. ANDI NAJMI FUAIDI, SH 4. ORA. IDA FAUZIAH 5. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA 6. G. SETO HARIANTO

FRAKSI REFORMASI

1. IR. A.M. LUTHFI 2. PROF. DR. MOH. ASKIN, SH 3. ORA. Hj. NURDIATI AKMA 4. H. TB. SOENMANDJAJA, SD

FRAKSI TNl/POLRI

1. AMIR TOHAR, S.IP 2. PIETER LD. WATTIMENA, S.IP. 3. KOHIRIN SUGANDA S. M.Sc. 4. Drg. MOERYONO ALADIN, S.IP, MM

FRAKSI BULAN BINTANG

H.M. ZUBAIR SAKRY

FRAKSIKKI

DRS. S. MASSARDY KAPHAT

FRAKSIPDU

DRS. H. ASNAWI LATIEF

PEMERINTAH

MENTERI DALAM NEGERI BESERTA JAJARANNYA.

KETUA RAPAT ( M. YAHYA ZAINI, SH): Saudara, apa bisa kita mulai? Dari pemerintah pak?

PEMERINTAH: Siap!

KETUA RAPAT: Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, sesuai dengan informasi dari sekertariat telah hadir 18 orang anggota Pansus, ijin 8 dari 50 orang anggota, berarti sudah melampaui kourum dan sudah dihadiri oleh semua fraksi kecuali F. POU. Dengan demikian, Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, DPD, dan DPRD, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIS)

Yang kami hormati, Mentri Dalam Negeri beserta seluruh staff, bapak, ibu, dan saudara-saudara anggota Pansus yang berbahagia. Sesuai dengan rencana jadwal kita, pada hari ini kita mengadakan rapat yang pertama kali dengan Pemerintah, dengan tiga agenda yaitu pengesahan jadwal acara dan mekanisme kerja Pansus. Yang kedua, penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang­Undang Susduk. Yang ketiga, adalah pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Susduk. Sebelum kami memasuki jadwal sebagaimana yang telah kami bacakan tadi, pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, sebagaimana juga pola yang pernah kita lakukan ketika membahas Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik, maka Pansus ini juga di dalam mekanisme kerjanya mendahulukan rapat-rapat internal sebelum melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah.

Pola ini dikandung maksud untuk menyesuaikan dan menselaraskan dengan perjalanan Pansus yang lain yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dimana Pak Mentri Dalam Negeri juga diharapkan bisa hadir disana mewakili Pemerintah. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa selama ini Pansus sudah bekerja baik secara internal, memutuskan jadwal dan mekanisme maupun juga telah melaksanakan RDP ataupun RDPU dengan berbagai kalangan. Pertama, dari kalangan perguruan tinggi yang dihadiri oleh Universitas Sumatra Utara, Universitas Indonesia, UNPAD, UGM dan UNHAS yang kita anggap sudah mencerminkan perguruan tinggi yang berasal dari seluruh Indonesia. Karena ada yang dari barat, tengah dan timur dan kami banyak sekali mendapatkan masukan-masukan terkait.

Yang kedua, masukan dari KPU dan UPI, yang ketiga adalah masukan dari kalangan LSM dalam hal ini CETRO beserta Koalisi Ornop, maupun Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Tentunya masukan-masukan yang

telah diperoleh Pansus sudah diterjemahkan dan dipilih secara selektif oleh masing masing fraksi. Sesuai dengan sikap masing-masing fraksi unuk dimasukan dalam DIM yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oleh karena itu, perjalanan kita berikutnya pada hari ini adalah setelah fraksi-fraksi menyampaikan seluruh fraksi menyampaikan DIM, walaupun mungkin belum sempat dibagi pada hari ini. Karena kemarin masih ada salah satu dua fraksi yang baru menyampaikan. Sehingga mungkin baru bisa diterima besok, oleh karena itu atas izin bapak, ibu dan saudara sekalian marilah kita membahs agenda kita pada kesempatan ini yang pertama adalah Pengesahan Jadual Acara dan Mekanisme Kerja Pansus.

Sebelum kami berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi, kami ingin menanyakan apakah waktu tiga hari itu sudah final. Bahwa diperkirakan dilihat dari tingkat perkembangan pembahasan di Pansus RUU Pilpres, sudah selesai kira­kira sehingga fraksi-fraksi barangkali bisa memberikan tanggapan formula mana atau alternatif mana yang akan bisa diberikan dalam forum ini. Kalau misalnya bisa dipastikan bahwa tiga hari itu memang selesai artinya selebihnya kan disini. Tetapi kalau tiga hari misalnya dilihat dari tingkat perkembangan dan tingkat kerumitan persoalan yang dihadapai disana belum juga bisa menyelesaikan tiga hari tentu juga menjadi pertimbangan kita nanti didalam fraksi memberikan tanggapan terhadap masalah ini. Kami mohonkan sekali lagi Pak Menteri barangkali ada mengenai tiga hari itu sudah vie atau kira-kira bisa molar.

PEMERINTAH: Sebenarnya kalau itu ditanyakan kepada pemerintah memang agak sulit.

Saya menjawab karena jaminan untuk apakah bisa selesai tiga hari atau tidak kan sebenarnya tidak berada ditangan pemerintah, itu ditangan teman-teman fraksi Pansus di Pilpres. Karena kalau bicara seal pemerintah sebenarnya kalau mau terima konsepnya peemrintah sejak awal RUU itu sudah selesai tapikan ini masuk dalam tahap pembahasan. Jadi mohon ini bisa dikoordinasikan dengan Pimpinan Pansus sana, tentu kami juga tidak bisa mengelak dan menolak seandainya bergeser tiga hari terpaksa kurang tetapi tentu saya lebih senang kalau tiga hari selesai.

Jadi, dengan demikian seandainya tiga hari itu bisa full diberikan kepada Pilpres tentu saya juga akan menghimbau kepada teman-teman fraksi di Pansus Pilpres untuk bisa melihatnya bukan melihat dalam tidaknya efektif tidaknya pembahasan, tetapi lebih kepada karena pemerintah ini diwakili oleh menteri yang kebetulan sama. Jadi, dua RUU ini sama, sehingga kalau itu bisa diforsir selama tiga hari bisa diselesaikan semua DIM itu sudah ada keputusanya. Toh, sebanarnya kalau saya pikir itu ada, inikan namanya seal selera dan gaya. Kalau masih di Pansus karena terbuka dan banyak yang nonton melihat dan mengikuti seolah-olah sebenarnya yang tidak perlu didiskusikan njlimet. Jadi jlimet itu, tapi ya tidak apa-apa ya, itulah memang permainan didalam tonil pertunjukan politik memang harus begitu. Sebab, kalau tidak begitu lalu tidak ada bunga-bunga,

tidak ada dinamika yang dinamis ya. Jadi, kalau saya ditanya pribadi saya berusaha untuk selama tiga hari kita usahakan selesai dan saya akan mencoba mempengaruhi Pimpinan Pansus RUU Pilpres, tapi saya juga mengharapkan mohon Pimpinann Pansus Susduk ini bisa membicarakan m1 dengan Pimpinan Pansus Pilpres agar waktu yang tinggal tiga hari disana itu bis a efektif.

Memang kalau bicara DIM ya sebenarnya masih jauh cuma katanya hasil dari penyisiran ada lebih dari separo jumlah DIM itu sebanarnya sudah bisa diambil keputusan untuk dibawa langsung ke Timus, cuma belum sampai pengambilan keputusan itu. Jadi saya belum bisa menyampaikan kemungkinanya, jadi kami tentu lebih senang, lebih suka kalau tiga hari Senin, Selasa, Rabu, saya sudah lepas dari Pansus Pilpres, sehingga bisa fokus kepada Pansus Susduk ini. Jadi kami tidak bisa menjanjikan Pimpinan Pansus, tetapi kami akan berusaha untuk ikut membantu agar juga RUU Susduk ini juga segera bisa sidang persandingan DIM-nya itu bisa segera bisa dimulai, terima kasih.

KETUA RAPAT Terima kasih Pak Menteri, memang persoalan tidak terletak kepada

pemerintah tetapi kepada fraksi-fraksi. Tapi kami yakin dan percaya pengaruh Pak Menteri masih sangat besar di Pansus Pilpres, memang dibandingkan RUU Pilpres. Pansus ini kelihatanya bagi teman-teman wartawan kurang begitu menarik karena memang nuansa politik dan interes politiknya memang katanya kurang tinggi. Oleh karena itu, mungkin kami tidak memerlukan atraksi politik terlalu banyak disini sehingga lebih terfokus kepada substansi di dalam RUU itu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa format sistem ketatanegaraan kita kedepan sangat ditentukan oleh UU ini. Karena UUD tidak memberikan penjelasan dan pengaturan secara lebih lengkap dan rinci mengenai sistem ketatanegaraan kita yang baru sesuai dengan amandemen UUD 45. Oleh karena itu, memang kita akan bekerja sesuai dengan porsi kita sedikit banyak kalau ada nuansa-nuansa politik berangkali itu bagian saja dari substansi yang akan kita bahas.

Perlu kami sampaikan kalau tidak salah, di Pansus sebelah itu mulai bekerja pukul 10.00 WIB sampai selesai. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan. Oleh karena itu, kami persilahkan fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan. Ada usul dari pemerintah, bagaimana kalau yang tiga hari ini disesuaikan dengan Pansus Pilpres. Apakah pertama memang kita menghindari penjadualan tiga hari ini atau kita jadualkan tetapi waktunya berbeda dengan Pansus disebeiah. Saya kira ini mungkin orientasinya kesitu, karena kita memang belum akan mulai. Tetapi kalau kita sudah mulai ditengah jalan ada problem mungkin bisa kita carikan. Saya persilahkan siapa yang ingin memberikan tanggapan.

F. PPP (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH): Terima kasih Pimpinan. Andai kata dari pihak Bapak Menteri kira-kira kalau

saya dengarkan tadi nuansanya agak lebih percaya bisa diselesaikan. Saya mengusulkan biarlah kita berikan kesempatan ini kepada Pansus Pilpres supaya kita nanti pada waktu sudah sampai disini bisa full untuk membahas semua yang kita jadualkan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Yang lain ada usulan, Pak Tamburaka saya persilahkan.

F. PG (PROF. DR. H. RUSTAM E. TAMBURAKA, MA): Terima kasih Pimpinan yang saya hormati. Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

dan rekan-rekan Anggota Pansus. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kira apa yang diusulkan oleh Pak Menteri itu cukup menarik tapi untuk tidak mengurangi volume kerja kita dan agar apa yang kita harapkan bisa selesai tepat pada waktunya. Kami usulkan kalau toh misalnya disana masih mengganjal karena belum selesai RUU yang Pak Menteri juga harus serius menghadapinya, di Pilpres kami usulkan kalau bisa alternatif pertama kita ancang-ancang pada malam hari atau yang alternatif kedua pada hari Kamis dan Jumat. kira-kira itu salah satu alternatif, nanti mungkin jamnya yang ditambah, itu Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT: Saya persilahkan berikutnya dari Pak Askin.

F. REFORMASI (PROF. DR. MOH. ASKIN, SH): Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri dan para Anggota Dewan yang saya

hormati. Saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan lbu Aisyah tadi dan juga beberapa komentar dari F.PG. Kami ingin agar kita betul-betul memberikan perhatian ada waktu yang cukup dan stamina yang cukup bukan sisa-sisa waktu dan tenaga karena sama pentingnya. lni sepeti Saudara Ketua sampaikan, maka saya setuju ini dialokasikan waktu tersendiri pada saat mana menteri sudah punya waktu yang memang cukup mengenai itu. Jadi kalau memang kita alokasikan minggu depan tidak apa-apa, kita full kerja secara maksimal, terima kasih.

KETUA RAPAT: Saya kira dari pendapat beberapa fraksi sudah bisa kita ambil keputusan

bahwa memang kita lebih cenderung untuk tidak menggunakan waktu tiga hari ini, yaitu Senin tanggal 12, Selasa tanggal 13, dan Rabu tanggal 14. Jadi kita baru akan mulai lagi, Senin tangal 19 Mei 2003, sebab pada minggu depan itu banyak hari liburnya. Jadi memang baru kita bisa masuk kembali tanggal 19 Mei, kalau ini yang kita sepakati berarti waktu Raker dengan pemerintah terkurangi menjadi tujuh hari dari sepuluh rencana semula. Kemudian untuk waktu pembahasan di Panja sembilan hari dan pembahasan di Timus/Timsin empat hari, kemudian kita masuk kepada penutupan. Kalau ini kira-kira yang akan kita lalui maka jadual ini bisa kita sepakati dengan catatan bahwa jadual untuk bekerja diluar jam

yang sudah kita sepakati ini. Apakah kita nanti akan menggunakan waktu malam, ataupun mengintensifkan pembahasan-pembahasan ditempat yang memang biasa kita lakukan. sebagaimana pembahasan-pembahasan Pansus yang terdahulu, mungkin akan lebih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mendalami dan menyelesaikan RUU ini, bisa kita setujui ya pak.

Jadi pertama Senin tanggal 12,13,14 tidak kita gunakan kemudian kita akan masuk kembali tanggal 19 Mei 2003. Kemudian catatanya adalah pembahasan di Panja, nanti akan kita gunakan waktu secara lebih banyak termasuk waktu-waktu malam karena memang alokasi waktu ini cukup terbatas sementara masalah yang akan kita bahas tentu banyak. Dari DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi memang cuma 554 DIM, pasalnya 105 pasal, saya kira tidak terlalu banyak artinya fraksi-fraksi memang banyak persamaanya dengan pemerintah. Kalau dilihat dari dinamikan penyusunan DIM ini, mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa RUU ini akan cepat diselesaikan, bisa kita setujui Pak Menteri?

PEMERINTAH: Bisa, terima kasih.

KETUA RAPAT Dengan demikian jadual bisa kita setujui.

(RAPAT SETUJU)

Berikutnya mengenai mekanisme pembahasan, saya kira ini juga sudah protap. Yang menjadi catatan kita barangkali yang selalu dipersoalkan dan diwacanakan adalah sejauh mana kewenangan Panja kaitanya dengan Pansus. Dalam praktek, kita melaksanakan pembahasan di Pansus terdahulu memang hal-hal yang umum kita ambil di Pansus, dan Pansus memberikan mandat yang penuh kepada Panja. Panja membahas secara mendalam dan menyelesaikan secara tuntas kalau bisa sampai kepada rumusan. Kemudian di Pansus tinggal melaporkan saja, kecuali ada hal-hal yang luar biasa yang mengganggu substansi pembahasan dan disepakati oleh seluruh fraksi, yang kira ini mekanisme yang juga biasa. Hanya saja perlu kami sampaikan agar tidak ada pertanyaan dibelakangan, jangan sampai misalnya hal-hal yang sudah diputuskan di Panja yang melibatkan seluruh fraksi dibongkar kembali seluruhnya kalau ada satu-dua yang tidak mengikuti di Panja, hanya karena mungkin tidak mendapat informasi yang utuh dan lengkap dari fraksinya. lni saja barangkali catatan dari kita sehingga hal-hal lain saya kira sudah menjadi bagian yang biasa kita lakukan dan sudah standart. Oleh karena itu kami tetap akan memberikan kesempatan kepada pemerintah barangkali ada catatan-catatan dari mekanisme kerja yang sudah kita susun, kami persilahkan Pak.

PEMERINTAH: Terima kasih Pimpinan Pansus. Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota

Pansus yang saya hormati. Satu hal saja soal mekanisme yang ingin kami sampaikan. Dengan pengalaman selama ini yang telah dilaksanakan karena Pansus yang sekarang boleh dikatakan hampir semuanya, kalau toh tidak dikatakan beberapa orang memang ganti adalah Pansus RUU Parpol waktu itu dan sudah menjadi UU Parpol. Begitu juga sebaliknya di RUU Pilpres, mayoritas itu adalah Anggota Pansus Pemilu, tentu dengan sudah yang kedua kalinya bersama pemerintah untuk membahas RUU ini untuk menjadi UU. Yang terkait dengan mekanisme ini, mungkin perlu kami sedikit ungkapkan apakah kita memang sepakat tiap-tiap fraksi itu hanya cukup satu orang sebagai juru bicaranya atau yang mewakili fraksi untuk memberikan penjelasan, komentar, tanggapan atau berargumen, atau dibenarkan kalau ada anggota fraksi yang lain, berarti bisa lebih dari satu untuk diberikan komentar, tanggapan atau nambah atau bagaimana.

Karena pengalaman selama ini, itu justru akan memperlama waktu yang disediakan. Jadi mungkin karena tidak teganya Pimpinan Pansus untuk menolak seseorang berbicara tetapi akibatnya, ya kebetulan kalau fraksi yang anggotanya lebih dari satu atau dua dengan enak bergantian ngomong. Tapi, bagi fraksi yang anggotanya cuma satukan, waktu yang diberikan kepada mereka sama sebenarnya. Jadi ini mohon menjadi catatan saja tentu agak kurang etis istilah larangan. Tetapi sepanjang itu substansinya terkait itu, mungkin bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau kadang-kadang apa yang disampaikan oleh juru bicaranya fraksi, dengan apa yang disampaikan oleh satu anggota yang lain dari fraksi yang sama itu tidak klop benar. lnikan malah menjadikan nanti sikap fraksi ini sebenarnya yang mana, ini yang ingin kami sampaikan untuk menjaga agar sikap fraksi didalam merespons tiap-tiap masalah itu betul-betul menjadi satu keutuhan. lni saran kami untuk bisa lebih mengefisienkan, agar tiap-tiap fraksi betul-betul ada yang ditugasi memang sebagai juru bicara dalam hal mendiskusikan berbagai masalah ini. Demikian Pimpinan Pansus terima kasih.

KETUARAPAT Terima kasih Pak Menteri. Saya kiira memang itu menjadi catatan kita

semua dengan tetap berpegang teguh kepada ketentuan bahwa setiap Anggota Pansus mempunyai kedudukan yang sama didalam Pansus ini tetapi kalau memang yang disampikan itu keluar dari substansi ataupun berbeda jauh dengan sikap politik dari masing-masing fraksi. Memang alangkah baiknya kalau itu didekatkan atau dikembalikan kepada sikap semula. Saya kira, ini catatan kita yang justru akan memperlancar pembahasan kita berikutnya. Saya kira itu barangkali, masih ada yang lain, kalau tidak ada bisa kita sahkan mekanisme kita.

F. PPP (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH): Sedikit komentar kami, kami setuju sekali bahwa tidak berarti berusaha untuk

tidak banyak yang bicara. Namun kalau kita tunjuk juru bicara, kita khawatir lalu yang lain-lain tidak hadir. Jadi biarlah seperti aturanya, tapi kita akan berusaha pak seefisien mungkin, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih lbu Aisyah. Saya kira memang, pak Mujib masih ada ?

F. PG (DRS. A.H. MUJIB ROHMAT): Terima kasih Pimpinan. Saya kira senada dengan lbu Aisyah, pada prinsipnya

hal-hal yang tadi dikhawatirkan Pak Menteri itu barangkali akan kita selesaikan diinternal masingmasing fraksi. Tapi kalau seandainya ini dibatasi secara ketat itu, diinternal juga akan ada persoalan tersendiri, misalnya salah satunya kalau ditunjuk juru bicara maka akan pasrah bongkokan kepada juru bicara.

Disisi lain lagi, kalau seandainya muncul perbedaan-perbedaan saya kira nanti juga itu akan mempengaruhi performent internal fraksinya. Karena itu, saya kira serahkan saja ini pada masing-masing internal fraksi. Kemudian dengan semangat yang disampaikan Pak Menteri, saya kira ini bisa kita selesaikan dengan baik, dengan cepat. Jadi intinya jangan dibatasi seperti itu, tetapi serahkan pada internal fraksi untuk mengaturnya, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Mujib, saya kira duduk persoalan intinya bukan

membatasi Anggota Pansus untuk menyampaikan pendapat, pikiran, tetapi jangan sampai ada pendapat yang tidak dalam konteks serta berbeda jauh dengan garis politik fraksi masing-masing saya kira itu intinya. Sehingga bisa mengganggu memang kalau itu berlarut-larut, dengan demikian mekanisme kerja ini bisa kita setujui ?

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT: Terima kasih. Bapak, ibu dan saudara-saudara, kita sudah melampaui dua

substansi dalam satu acara kita yaitu pengesahan jadual dan penetapan mekanisme kerja Pansus. Berikutnya adalah kita ingin memberikan kesempatan ~a ~~~ untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selebihnya nanti kita akan memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum atau Pengantar Musyawarah dalam rangka mengawali pembahasan RUU ini. Dengan demikian kami berikan kesempatan kepada pemerintah, saya persilahkan.

PEMERINTAH: Terima kasih Pimpinan Pansus. Sebelum kami menyampaikan Penjelasan

Pemerintah, memang kami memiliki dua materi setelah ini kalau tidak salah masih ada waktu untuk fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umum. Jadi ya tentu tidak berasumsi yang kurang bagus, ya jadi tentu asumsinya adalah semuanya sudah membaca Anggota Pansus termasuk jajaran pemerintah. Tapi untuk lebih menegaskan dan lebih memperdalam, saya minta izin untuk bukan yang singkat hanya dua-tiga halaman, tapi saya akan menjelaskan secara keseluruhan untuk bisa menjadi semacam mengingatkan kembali. Karena siapa tahu membacanya sudah dua minggu yang lalu sekarangkan bisa agak-agak lupa. Maka izinkan saya menjelaskan, penjelasan Pemerintah itu lengkap. Jadi tidak hanya sekedar hyligt yang pokok-pokok saja, tetapi kalau diizinkan kami akan menjelaskan lengkap, memang kalau halamanya tidak terlalu banyak hanya 18 halaman, jadi apabila diizinkan yang lengkap saya akan sampaikan yang lengkap bukan yang pokok-pokok saja. Karena nanti agar didalam pendapat atau Pandangan Umum Fraksi bisa lebih jelas juga, demikian terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih pemerintah, atas izin para peserta Anggota Pansus kami

memberanikan diri, dari Pimpinan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah menjelaskan sebagaimana yang diinginkan. Namun demikian juga memang kita diharapkan juga bisa tepat waktu pukul 16.00 WIS atau molor pukul 17.00 WIB bisa selesai, saya persilahkan pak.

PEMERINTAH: Terima kasih Pimpinan Pansus. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat sore dan

salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Para perserta rekan-rekan dari media dan hadirin sekalian. Mengawali pemaparan atau penjelasan ini tentu tidak lupa kami mengajak untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin dan perkenanya kita dapat hadir dalam Rapat Kerja Pansus ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Kami laporkan bahwa pemerintah melalui Surat Presiden Tanggal 25 Nopember 2002 Nomor R/15, telah menyampaikan RUU tentang Susduk dan untuk mewakili pemerintah telah dimandatkan oleh Presiden kepada Mendagri untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap pembahasan substansi RUU dimaksud. RUU tentang lembaga-lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah merupakan perintah UUD'45 dan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 pada huruf c, Politik angka 1 Politik Dalam Negeri huruf c, dan d dengan RUU tentang Lembaga-lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD. lni merupakan perintah dengan amanat diantaranya meningkatkan peran MPR, DPR dan lembaga-lembaga tinggi lainya dengan menegaskan fungsi wewenang dan tanggungjawab.

Mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, yang berikutnya adalah mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka mengembangkan kehidupan kepartaian, yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang­undangan dibidang politik. Selanjutnya menurut UUD'45 Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 a, Pas al 22 b dan c antara lain menyatakan,

a. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu.

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu dan susunan DPR nya diatur dengan undang-undang.

c. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan dan ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR diatur dalam undang-undang.

d. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatanya dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Yang berikutnya Anggota DPD untuk setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1 /3 jumlah Anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Dari Tap MPR Nomor Vl/MPR/2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, maka pada Sidang Tahunan MPR 2002 antara lain merekomendasikan kepada Presiden bersama DPR untuk menyeiesaikan, memprioritaskan serta merevisi UU Pemilu dan Parpol serta menyiapkan UU Susduk MPH, DPR, DPD dan DPRD serta UU Kepresidenan sebagai tindak lanjut dari perubahan UUD'45.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari amanat kedua Tap tersebut telah berhasil disempurnakan berbagai UU dibidang politik dua diantaranya telah diundangkan yaitu UU Nomor 31 tentang Parpol dan UU Nomor 12 tentang Pemilu. Sedangkan RUU tentang Pilpres sudah memasuki tahap pembahasan di Tingkat Pansus dan saat ini kita memasuki tahap awal pembahasan RUU mengenai1

• Susduk itu sendiri. Kemudian di dalam RUU ini terdiri atas 12 bab, dan 105 pasal berikut penjelasanya mulai dari Ketentuan Umum sampai dengan Ketentuan Penutup, dan pada saat ini kami sampaikan penjelasan materi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Dasar hukum. 2. Pokok-pokok materi mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 3. Penggantian antar waktu. 4. Alat kelengkapan protokoler, keuangan, dan peraturan tata tertib. 5. Kekebalan, larangan dan penyidikan. 6. penutup.

Mengenai dasar hukum, dasar hukum disusunanya RUU ini meliputi dari UUD'45, Tap MPR Nomor IV, X, VI Undang-undang Nomor 22, Undang-undang No. 31 dan Undang-undang Nomor 12 masing-masing tentang Parpol dan Pemilu, mengenai MPR susunan dan keanggotaannya, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. lni sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden, masa bakti anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji, ini Pasal 22e ayat (1),(2).

Kemudian Pimpinan MPR, pimpinan ini terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang Paripurna MPR, yang tatacara pemilihannya diatur didalam peraturan Tata Tertib MPR. Ketua MPR terdiri anggota DPR atau anggota DPD, Wakil Ketua MPR terdiri atas seorang unsur DPR dipilih dari oleh anggota DPR dan seorang wakil dari unsur DPD yang dipilih oleh anggota DPD. Pimpinan MPR tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD sebelum Pimpinan MPR terbentuk MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR yang terdiri dari ketua DPR sebagai ketua sementara MPR dan ketua DPD sebagai wakil ketua sementara MPR. Jadi ini tidak seperti yang lalu pimpinan sementara itu diambil yang tertua dan yang termuda yang bisa berakibat di dalam menyiapkan calon legislatifnya ada yang tua-tuaan atau ada yang muda-mudaan. Setelah itu dipasang memang kasihan yang tua itu, karena dalam rangka melaksanakan tugas banyak kedala-kendala fisik dan kendala yang lain. Jadi disini Pimpinan MPR itu yang sementara adalah ketua DPR dan ketua DPD sudah terbentuk itu dijadikan ketua sementara MPR dan wakil ketua sementara MPR.

Kemudian kedudukan MPR tugas dan wewenangnya, MPR merupakan lembaga permusyawaratan yang anggotanya meliputi wakil rakyat dan wakil daerah, wakil rakyat yang direfrentasikan oleh anggota DPR. Sedangkan wakil daerah direfrentasikan oleh anggota DPD tugas dan wewenangnya mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden, dan Wakil Presiden berdasarkan Pemilu. Dalam sidang Paripurna MPR memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sete·lah diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR. Melantik Wakil Presiden apabila Presiden mangkat berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada masa jabatannya, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulakan Parpol atau gabungan Parpol yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya.

Kemudian menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR itu tugas dan wewenangnya. Kemudian haknya adallah mengajukan usul perubahan UUD, menentukan sikap dan pi:lihan dalam pengambilan keputusan, hak protokoler, dan hak keuangan serta administratif, sedangkan kewajibannya didalam naskah ini adalah mengamalkan Pancasila me1laksakan UUD'45 dan Peraturan Perundang-undangan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah yang sebelumnya memang tidak dicantumkan secara eksplisit.

Kemudian sidang dan putusan MPR, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di lbu Kota Negara, MPR juga bersidang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya ini acuan yang digunakan adalah Pasal 3 dan 9 ayat (1) UUD'45. Sidang MPR sah apabila dihadiri minimal 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan usul DPR dalam rangka pemberhentian seorang Presiden dan atau Wakil Presiden ini sesuai Pasal 7b ayat (7) UUD'45. Kemudian minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD ini Pasal 37 ayat (3) minimal 50% ditambah satu dari jumlah anggota MPR untuk selain sidang-sidang pada angka 1 dan 2. Jadi ada perbedaannya sidang untuk memutuskan usul DPR dalam rangka pemberian DPR harus minimal 3/4 dan sidang untuk perubahan dan penetapan UUD minimal 2/3, putusan sidang MPR ditetapkan dengan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutus anggota DPR dalam rangak pemberhetian Presiden dan wakil Presiden, persetujuan minimal 50% ditambah 1 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk mengubah dan menetapkan UUD, persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada angaka 1, 2 yang sebelumnya terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mupakat itu tadi mengenai masalah MPR.

Selanjutnya masalah DPR, susunan dan keanggotaannya DPR terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilu yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu, Anggota DPR berjumlah 550 diresmikan dengan keputusan Presiden berdomisili di lbu Kota Negara dan jumlah anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan didasarkan atas perhitungan jumlah penduduk di daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. Masa bakti anggota DPR 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Selanjutnya tentang Pimpinan DPR, Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam sidang Paripurna DPR mengacu pada fungsi pada ketua DPR sebagai pimpinan sidang dan juru bicara Dewan atau House specer sedangkan untuk tiga orang wakil ketua merujuk pada fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Selama Pimpinan DPR belum terbentuk DPR dipimpin oleh Pimpinan sementara DPR terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua yang berasal dari parpol

yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Tata cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam peraturan Tatib DPR, kemudian Pimpinan DPR ini berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia mengundurkan diri atas permintaan sendiri tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPR dan berikutnya ditetapkan oleh Sadan Kehormatan DPR untuk diberhentikan karena melanggar kode etik DPR dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara.

Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara. Dalam hal seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya penggati devinitif. Tata cara pemberhentian dan penggatian Pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Selanjutnya kedudukan dan fungsi, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai badan legislatif yang fungsinya adalah legislas;i, anggaran, dan pengawasan hal ini mengacu kepada Pasal 20a ayat (1). Selanjutnya tugas dan wewenang DPR antara lain adalah membentuk undang- undang, menetapkan APBN bersama Presiden dengan mempertimbangkan DPD, malaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN serta kebijakan pemerintah, membahas usulan RUU dibidang tertentu yang diajukan DPD membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Sadan Pemeriksa Keuangan, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, membahas hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama ini Pasal 22d ayat (1) dan (2), memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian internasional lainnya ya11g menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat ini Pasal 11 ayat (1) UUD, memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi ini Pasal 13 ayat (2) dan (3), memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Pasal 23f ayat (11), memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetap sebagai hakim agung oleh Presiden ini Pasal 24a ayat (3).

Selanjutnya memberikan persetujuan calon anggota Komisi yudisial untuk

ditetapkan sebagai anggota komisi yudisial oleh Presiden ini Pasal 24d ayat (3). Berikunya menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, sedangkan hak DPR dan Anggota DPR, hak DPR secara institusi adalah interplasi, angket, dan menyatakan pendapat Anggota DPR mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas, protokoler, hak keuangan, dan hak administratif.

Selanjutnya mengenai kewajiban DPR ini mulai dari mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD'45 dan mentaati segala peraturan perundangannya, membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI, menerima dan mengikut sertakan DPD dalam membahas usulan rancangan undang-undang yang disampaikan DPD, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta dalam hal menetapkan anggota BPK, menindak lanjuti hasil-hasil penganwasan yang disampaikan oleh DPD, meningkatkan kesejahtraan rakyat, memperhatikan, menyerap, menyalurkan aspirasi dan menerima pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan selanjutnya memberikan pertangungjawab secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya dan mentaati kode etik dan peraturan Tata Tertib DPR dan selanjutnya adalah menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Selanjutnya pelaiksanaan tugas dan wewenang DPR, DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara dan bangsa. Selanjutnya mengenai Dewan Perwakilan Daerah, susunan dan keanggotaannya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terdiri atas wakil-wakil daerah Provinsi yang dipilih melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap Provinsi ditetapkan 4 orang dan jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Anggota DPD berdomisili di lbukota Negara dan masa baktinya 5 tahun berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janjinya.

Selanjutnya Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Pilosofi penetapan seorang ketua dan dua orang wakil ketua adalah ketua sebagai juru bicara sedangkan dua orang wakil ketua mengacu pada fungsi DPD yaitu referensi daerah dan pengawasan. Selama Pimpinan DPD belum terbentuk DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD yang terdiri atas seorang ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang diambilkan, nah yang disini memang diatur dari anggota tertua

dan angota termuda usianya jadi kalau anggota DPD biasanya karena dipilih langsung oleh rakyat maka kalau cari yang muda tentu tidak kompetisi mana yang lebih muda kalau cari yang tua juga tidak akan terjadi kompetisi pilih yang tua-tuaan. Jadi nanti tentu antara parian usian antara yang muda dengan yang tua itu relatif tidak terlalu jauh sehingga nanti untuk memimpin sidang yang awal tidak yang muda untuk nuntun-nuntun yang tua itu. Jadi disini memang di DPD masih kita berikan kesempatan yang termuda dan tertua ini sebagai ilustrasi saja.

Tatacara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam peraturan tatatertib DPD. Nah ini juga nanti menjadi problem sedikit karena begitu terpilih anggota DPD apakah tata tertib pemilihan itu siapa yang menyiapkan dulu apa dikonsepkan oleh sekretariat DPD dengan nanti minta persetujuan menjelang awal-awal sidang. lni memang harus kita pikirkan Tata Tertib DPD ini siapa yang menyiapkan karena memang DPD yang lama belum ada baru akan membentuk DPD. Pimpinan DPD berhenti dari jabatannya karena diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun. Dalam hal seorang pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya para anggaota lainnya mengadakan musyawarah untulk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti devinitif dan tata cara p1emberhentian dan penggantian pimpinan ini diatur dalam peraturan tatatertib DPD, kedudukannya DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, fungsinya adalah mengajukan usul ikut membahas dan memberikan pertimbangan dibidang legislasi tertentu dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan legislasi tertentu.

Tugas dan wewenangnya, mempunyai tugas dan wewenang mengajukan dan membahas bersama DPR atas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi serta yang berkaitan dengan perimbang:an keuangan pusat daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan agama, dan penyampaian pengawasan kepada DPR serta menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat daerah.

Selanjutnya hak DPD, DPD mempunyai hak mengajukan dan membahas bersama DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan suber daya alam suber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan perimbangan pusat dan daerah, hak yang lain adalah menentukan Anggaran Belanja Dewan

Perwakilan Daerah. Kemudian anggota DPD mempunyai hak menyampaikan usul dan pendapat, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif, kewajiban anggota DPD dari mengamalkan Pancasila melaksanakan UUD'45 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan kerukunan nasional, meningkatkan kesejahtraan rakyat, memperhatikan, menyerap, menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, selanjutnya memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis pada pemilih dan daerah pemilihannya. Yang berikutnya mentaati kode etik dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya DPR Daerah Provinsi, susunan dan keanggotaannya DPRD Provinsi terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yang terpilih berdasarkan hasil pemilu DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, anggota DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan Mendagri atas nama Presiden, anggota DPRD Provinsi berdomisili di lbu kota provinsi yang bersangkutan, masa baktinya 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Selanjutnya Pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua, selama pimpinan DPRD Provinsi belum terbentuk dipimpin oleh pimpinan sementara, pimpinan sementara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di provinsi, pimpinan DPRD Provinsi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan ditetapkan oleh badan kehormatan DPRD untuk diberhentikan karena melanggar kode etik DPRD Provinsi dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dan ancaman dengan ancaman serendah-rendahnya 5 tahun penjara, kedudukan dan fungsinya DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai badan legislatif daerah, fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan tugas dan wewenangnya membentuk Perda bersama-sama dengan Gubernur membahas dan menetapkan Perda bersama dengan Gubernur, membahas dan menetapkan APBD bersama dengan Gubernur, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan APBD keputusan Gubernur kebijakan pemerintah daerah, kerja sama internasional di daerah, mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur wakil gubernur pada presiden melalui mendagri, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan pemerintah daerah meminta keterangan LPJ gubernur laporan pertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Kemudian hak DPRD Provinsi dan anggota, mempunyai hak interplasi, angket dan menyatakan pendapat anggota mempunyai hak mengajukan rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, imunitas, protokoler dan keuangan, dan administratif. Kewajiban anggota DPRD provinsi mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD'45 dan mentaati segala peraturan perundangan, membina demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI dan daerah, meningkatkan rakyat di daerah, memperhatikan, menyerap menyalurkan aspirasi dan menerima pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, mendahulukan kepentingan negara diataskepentingan pribadi, kelompok, dan golongan memberikan pertanggung- jawab secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya dan mentaati kode etik dan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Selanjutnya tugas dan wewenangnya, tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara tingkat Provinsi, pejabat pemerintah provinsi atau masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara bangsa pemerintah dan pembangunan itu mengenai DPRD Provinsi. Selanjutnya DPRD Kabupaten/Kota, susunan dan keanggotaannya DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yang terpilih berdasarkan hasil pemilu dan jumlah anggota DPRD ini sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kabupaten kota yang bersangkutan.

Selanjutnya pimpinan, pimpinan terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil selama pimpinan yang devinitif belum terbentuk maka DPRD Kabupaten/Kota ini dipimpin oleh pimpinan sementara, pimpinan sementara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil yang berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan ditetapkan dalam badan kehormatan dewan untuk diberhentikan karena melanggar kode etik dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman serendah-rendahnya 5 tahun penjara. Selanjutnya kedudukan dan fungsinya, DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai badan legislatif daerah dan fungsinya legislasi anggaran dan pengawasan.

Selanjutnya tugas dan wewenangnya, membentuk Perda bersama-sama Bupati walikota, membahas dan menetapkan Perda bersama bupati walikota, membahas dan menetapkan APBD bersama bupati walikota, melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan, keputusan bupati walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah, kerja sama internasional didaerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati walikota atau wakil bupati wakil walikota kepada Mendagri melalui gubrnur, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan pemerintah daerah, selanjutnya meminta keterangan laporan pertanggungjawab bupati walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Hak anggota, DPRD memiliki hak interplasi, angket dan menyatakan pendapat, sedangkan anggota mempunyai hak mengajukan rancangan Perda mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif. Kewajibannya juga tidak berbeda dengan kewajiban-kewajiban DPRD ditingkat Provinsi mulai dari mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD'45 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mempertahankan dan membela kerukunan nasional dan NKRI dan daerah, meningkatkan kesejahtraan rakyat di daerah, memperhatikan, menyerap, menyalurkan aspirasi dan menerima pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan, memberikan pertanggungjawab secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya dan mentaati kode etik dan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksankan tugas dan kewajibannya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintahan atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah dan pembangunan. Kemudian penggatian antar waktu anggota MPR, DPR,DPD dan DPRD, untuk MPR penggantian antar waktu MPR terjadi apabila penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD jadi otomatis kalau terjadi penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD ya mau tidak mau memang terjadi penggantian antar waktu anggota MPR.

Selanjutnya pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota MPR diresmikan dengan keputusan Presiden, untuk anggota DPR ini berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai anggota, permintaan sendiri secara tertulis dan diusulkan oleh parpol yang bersangkutan dan yang terakhir diberhentikan, anggota DPR diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR, tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilu dinyatakan melanggar sumpah janji dan atau kode etik DPR, melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman serendah-rendahnya 5 tahun penjara,

berhenti atau diberhentikan sebagai anggota parpol setelah diputuskan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol yang bersangkutan. Jadi disini ada sesuatu yang perlu menjadi perhatian, jadi anggota DPR i1tu dapat diberhentikan karena memang diberhentikan sebagai anggota Parpol tentu setelah mengambil keputusannya dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan ADRT-nya parpol yang bersangkutan.

Kemudian tata cara pengaduan pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR diatur dalam Tata Tertib DPR, jadi anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antar waktu digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPR wakil parpol yang bersangkutan dari daerah pemilihan di provinsi berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu atau daerah pemilihan, apabila calon penggati dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPR mengundurkan diri atau meninggal dunia diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya. Jadi ini aturan main bahwa yang punya hak kalau terjadi penggantian antar waktu maka calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya itulah yang memiliki hak, ya tentu ini masuk di dalam rancangan undang-undang me11gapa tentu pengalaman pemerintah selama ini antara menuruti aspirasi dari pimpinan parpolnya masing-masing dengan hak seorang caleg yang duduk di dalam legislatif itu sering terjadi atau ada kalanya terjadi itu akhirnya setelah ada keputusan administrasi negara yang ditanda tangani oleh misalnya Presiden atau menteri itu ternyata ada inplikasi di dalam hukum tata negara yang mendapatkan gugatan secara PTUN adalah Mendagri yang menanda tangani. Jadi ini memang di dalam rancangan ini langsung ditegaskan urutan berikutnya kalau yang dulu kan nomor urut berikutnya itu dianggap seperti ya sudahlah pokoknya nanti terserah DPP atau terserah DPD sehingga terjadi konplin orang yang merasa mendapatkan suara lebih banyak dari temannya kok tidak masuk tetapi temannya yang mendapat suara sebenarnya dibawah rengkingnya kenapa dia yang masuk. Jadi agak sulit kalau akan terjadi hal seperti itu maka di dalam rancangan ini langsung ditetapkan nomor urut berikutnya, kecuali kalau yang punya hak dinomor urut berikutnya tadi mengundurkan diri itu tergantung bagaimana kebersamaan kekeluargaan diantara yang ingin masuk dan yang ah saya tidak perlu masuk itu kekeluargaan diantara mereka itulah lain persoalan tentu masih ada komitmen­komitmen yang harus bisa dipetanggungjawabkan secara administratif dan yuridisnya agar di kemudian hari jangan waktu lisannya mau tapi waktu sudah diputuskan devinitif tertulis lalu komplin ini memang kalau perlu diatur tentu melalui internal parpol masing-masing.

Untuk anggota DPD ini diberhentikan antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri atau diberhentikan, kemudian kalau anggota DPD ini diberhentikan antar waktu

karena apa, karena tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD, dinyatakan melanggar sumpah/janji dan atau kode etik, melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman serendah­rendahnya 5 tahun penjara, tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil daerah. Tatacara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPD diatur dalam peraturan Tata Tertib DPD, anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan, calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPD daerah pemilihan di Provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu. Apabila calon pengganti dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPD mengundurkan diri atau meninggal dunia diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.

Selanjutnya untuk anggota DPRD, anggota DPRD ini berhenti antar waktu karena meninggal dunia mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri, diusulkan oleh parpol yang bersangkutan dan diberhentikan, anggota DPRD diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat calon anggota DPRD Provinsi, dinyatakan melanggar sumpah/janji dan atau kode etik, malanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat. Kemudian tata cara pengaduan pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan diatur di dalam peraturan Tata Tertib DPRD, anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya, kemudian calon pengganti dalam daftar perolehan perangkat suara calon ini apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia diajukan calon pengganti yang berikutnya yaitu yang memperoleh suara terbanya urutan berikutnya.

Di dalam hukum tata negara yang mendapatkan gugatan secara PTUN adalah Mendagri yang menanda tangani. Jadi ini memang di dalam rancangan ini langsung ditegaskan urutan berikutnya kalau yang dulu kan nomor urut berikutnya itu dianggap seperti ya sudahlah pokoknya nanti terserah OPP atau terserah DPD sehingga terjadi konplin orang yang merasa mendapatkan suara lebih banyak dari temannya kok tidak masuk tetapi temannya yang mendapat suara sebenarnya dibawah rengkingnya kenapa dia yang masuk. Jadi agak sulit kalau akan terjadi hal seperti itu. Maka di dalam rancangan ini langsung ditetapkan nomor urut berikutnya, kecual~i kalau yang punya hak dinomor urut berikutnya tadi mengundurkan diri itu tergantung bagaimana kebersamaan kekeluargaan diantara yang ingin masuk dan yang ah saya tidak perlu masuk itu

kekeluargaan diantara mereka itulah la~n persoalan tentu masih ada komitmen­komitmen yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridisnya agar dikemudian hari jangan waktu lisannya mau tapi waktu sudah diputuskan devinitif tertulis lalu komplin ini memang kalau perlu diatur tentu melalui internal parpol masing-masing.

Untuk anggota DPD ini diberhentikan antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri atau diberhentikan. Kemudian kalau anggota DPD ini diberhentikan antar waktu karena apa, karena tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD, dinyatakan melanggar sumpah/janji dan atau kode etik, melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman serendah­rendahnya 5 tahun penjara, tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil daerah. Tatacara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPD diatur dalam peraturan Tata Tertib DPD, anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan, calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam dattar peringkat perolehan suara calon anggota DPD daerah pemilihan di Provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, apabila calon pengganti dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPD mengundurkan diri atau meninggal dunia diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.

Selanjutnya untuk anggota DPRD, anggota DPRD ini berhenti antar waktu karena meninggal dunia mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri, diusulkan oleh parpol yang bersangkutan dan diberhentikan, anggota DPRD diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, tidaik lagi memenuhi syarat calon anggota DPRD Provinsi, dinyatakan melanggar sumpah/janji dan atau kode etik, malanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat. Kemudian tata cara pengaduan pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan diatur di dalam peraturan Tata Tertib DPRD, anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya. Kemudian calon pengganti dalam daftar perolehan peringkat suara calon ini apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia diajukan calon pengganti yang berikutnya yaitu yang memperoleh suara terbanya urutan berikutnya. Alat kelengkapan DPR terdiri atas Pimpinan, Komisi, Sub komisi, Sadan Musyawarah, Sadan Legislasi, Sadan Kerjasama Antar Parlemen, Sadan Kehormatan, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Alat kelengkapan DPD terdiri atas Pimpinan, dan Sadan Kehormatan. Alat

kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Komisi, Sadan Kehormatan, Panitia Anggran dan alat kelengkapan lain yang diperlukan, dalam membantu kelancaran tugas anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota secara profesional dapat diangkat sejumlah pakar atau ahli sesuai dengan komisi yang ada dan berada dibawah koordinasi dan bagian sekretariat MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur oleh setiap lembaga tersebut bersama­sama pemerintah atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur oleh masing-masing lembaga.

Selanjutnya kekebalan, larangan dan penyidikan, kekebalan para anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota ini dalam menyatakan pendapat pikiran, pernyataan dan pertanyaan pada rapat-rapat resmi tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan sepanjang pendapat pikiran pernyataan dan pertanyaan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar atatertib serta kode etik masing-masing lembaga serta lembaga yang terkait. Kemudian MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, DPD dan DPRD kecuali jika melakukan perbuatan melanggar hukum yang dikenai sanksi pidana. Kemudian larangan tidak boleh merangkap jabatan kenegaraan lainnya hakim pada peradilan, PNS, anggota TNl/Polri,, pegawai pada BUMN, BUMD dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD tentu untuk larangan sebagai rangkap jabatan PNS dan Anggota TNl/Polri sesuai dengan undang-undang di parpol dan pemilu kalau menjadi anggota legislatif tentu posisinya sudah tidak lagi sebagai posisi anggota TNl/Polri karena tidak ada lagi Fraksi TNl/Polri dan tidak ada TNl/Polri yang aktif masuk menjadi calegnya parpol atau anggota TNl/Polri yang aktif masuk menjadi anggota DPD, jadi betul­betul sudah pensiun predikatnya adaiah sipil bekas tentara atau polisi.

Selanjutnya anggota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerja lain yang ada hubungannya dengan tugas wewenang dan hak sebagai MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPR, DPD yang melanggar larangan statusnya sebagai anggota DPR, DPD secara otomatis diberhentikan, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak boleh melakukan saya kira ini tidak usah dikatakan larangan tapi memang korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian yang masuk di dalam larangan, anggota DPD yang mendudukJ jabatan sebagiman pada huruf a dan b wajib meletakan jabatannya sementara waktu selama yang bersangkutan menjadi anggota DPD. Jadi misalnya contoh ada seorang dosen tertentu dari perguruan tertentu yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPD maka setelah menjadi anggota DPD harus full time sebagai anggota DPD, maka jabatan yang selama ini dipangku diperguruan tinggi otomatis berhenti sementara tapi bukan

berhenti sebagai dosennya tetapi jabatan itu yang berhenti sementara. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud diusulkan untuk diberhentikan sebagai Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD oleh Pimpinan berdasarkan usul dan pertimbangan dari badan kehormatan yang bersangkutan.

Kemudian penyidikan, dalam hal Anggota di duga melakukan perbuatan pidana pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikanya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam hal seorang Anggota di DPRD Provinsi, kalau tadi saya sebut Anggota adalah MPR, DPR, dan DPD, kalau DPR di provinsi itu apabila diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikanya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas nama Presiden. Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Presiden.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dari huruf a, b, c, tadi tidak berlaku apabila Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melakukan tidak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan, setelah tindakan penyidikan pada huruf d dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin selambat-lambatnya 2 X 24 jam, selama Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjalani proses penyidikan, penuntutan pemeriksaan didepan pengadilan yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan lain-lain pada provinsi yang dibentuk setelah pemilu tidak diadakan pemilihan Anggota DPD sampai dengan pemilu berikutnya. Anggota DPD pada Provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilu, pengisian Anggota DPRD Provins~. DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu diadakan dengan cara memindahkan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari provinsi kabupaten/kota induk yang mewakili kabupaten/kota kecamatan yang masuk provinsi kabupten/kota yang baru dan mengangkat anggota baru dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk berdasarkan perimbangan perolehan suara parpol perserta pemilu dan peringkat perolehan suara dari setiap calon pada pemilu sebelumnya di provinsi kabupaten/kota induknya.

Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus yang kami hormati demikian penjelasan atas RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terdiri dari 12 bab dan diuraikan dalam 1051 pasal selanjutnya pemerintah berharap kiranya pembahasan materi RUU ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target serta waktu yang kita rencanakan, terima kasih atas perhatianya semoga Tuhan YME meridhoi usaha kita bersama dalam menjalankan tugas konstitusi negara, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila ada hal yang

kurang berkenan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Demikianlah bapak, ibu, dan saudara-saudara telah kita dengarkan

penjelasan secara lengkap dari pemerintah mengenai RUU Susduk ini. Saya kira tidak ada yang tersisa dari substansi dalam RUU Susduk ini. Berikutnya kita akan memasuki Pandangan Umum Fraksi-fraksi. Sebelum kita mulai ada baiknya kalau kita sepakati terlebih dahulu masing-masing fraksi paling lama 5 menit. Baiklah kita mulai dari sebelah kiri dan nanti berakhir disebelah kanan urut saja saya kira tidak berdasarkan fraksi tapi tempat duduk saja silahkan yang mewakili dari F.PDIP, saya persilahkan.

F.PDIP (STERRA PIETERSZ): Terima kasih. Saudara Ketua, kami coba bacakan Pandangan Umum F.PDI

Perjuangan DPR-RI terhadap RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dibacakan oleh Sterra Pietersz Nomor Anggota A-107.

Assalamu'alikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan Pansus RUU

Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang terhormat Saudara Mendagri beserta seluruh jajaran. Yang terhormat seluruh Anggota Pansus dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena berkat kemurahan kasih dan penyertaanya kita dapat berkumpul kembali pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi- fraksi berkenaan dengan penyusunan RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Setelah mendengar masukan-masukan yang diberikan oleh beberapa nara sumber yang menyangkut RUU ini, FPDIP memanfaatkan kesempatan ini untuk turut menyampaikan saran dan pendapat kepada seluruh Anggota Pansus dan pihak pemerintah guna memperoleh persamaan pandangan dan pikiran sebagai suatu bahan masukan untuk Pansus dalam rangka penyusunan undang­undang ini.

RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai bagian dari UU Politik hendaknya disusun dan ditata kembali sesuai dengan isi perubahan UUD,45 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amandemen UUD'45 yang berimplikasi terhadap perubahan status dan kedudukan MPR dimana pada mulanya MPR merupakan satu­satunya lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memilih dan melantik Presiden. Saat ini MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan bukan juga pemegang kedaulatan rakyat tetapi merupakan lembaga tinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan kewenangan untuk menetapkan dan merubah UUD'45 yang tidak bisa dikuasakan atau diwakilkan oleh lembaga lain manapun. Oleh karenanya F.PDIP berpendapat bahwa MPR saat ini merupakan lembaga tinggi negara yang

bersifat independent dan permanen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka fraksi kami ingin menyampaikan bebarapa landasan berfikir yang menjadi dasar pertimbangan fraksi kami dalam mengajukan usulan perubahan mendasar berupa penyempurnaan, penghapusan dan penambahan bab pasal maupun ayat dalam RUU yang diajukan pihak pemerintah, usulan tersebut didasarkan atas landasan berpikir sebagai berikut:

Pertama, bahwa dalam memperhatikan Konsideran Menimbang dalam pain b dan c dalam RUU yang disampaikan aleh pihak pemerintah menyangkut serta peningkatan peran lembaga MPR, DPR, DPD dan DPRD menurut pendapat fraksi kami kedua pain tersebut dapat disederhanakan menjadi satu bahagian.

Kedua, bahwa Undang-undang ini perlu menata kembali susunan dan kedudukan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban pimpinan maupun anggata MPR, DPR, DPD dan DPRD secara kanfrensif khususnya menyangkut masalah kepemimpinan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menurut pendapat kami merupakan kepemimpinan yang bersifat kalektif kiranya perlu diatur secara jelas, tegas dan terperinci mengingat hal tersesebut merupakan masalah substansi yang sangat penting dalam pembahasan R.UU ini.

Ketiga, bahwa Undang-undang ini harus dapat merefrentasikan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah yang dapat memberi pertanggungjawaban kepada masing-masing daerah pemilihan untuk mampu memberi jaminan terhadap keberdayaan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang maupun haknya serta mempu meningkatkan kwalitasnya dalam mengembangkan kemitraan dan kesejahteraan dengan lembaga eksekutif. Bahwa usulan perubahan, perubahan yang diusulkan fraksi kami tidak hanya menyangkut masalah kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tetapi juga menyangkut masalah wewenang dan tugas hak dan kewajiban serta kepemimpinan masing-masing lembaga maka seyagyanya judul RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD kami usulkan diganti menjadi Rancangan Undang-undang tentang Majelais Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan perubahan dan penyempurnaan atas RUU ini kami sampaikan dalam DIM pada waktunya dan kami berharap adanya tanggapan baik dari pihak pemerintah maupun fraksi-fraksi lain untuk dimusyawarahkan secara bersama guna mewujudkan undang-undang yang dapat menjamin keterwakilan rakyat dan daerah yang sesuai dengan harapan dan tuntutan perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Demikian pemandangan umum fraksi kami sebagai pengantar musyawarah dalam pembahasan RUU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita dalam memasuki pembahasan RUU ini agar semua yang akan kita bicarakan dan kita bahas bersama dapat berakhir menjadi suatu Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sesuai amanat UUD' 1945. Atas perhatian Pimpinan, pihak pemeriintah serta seluruh Anggota Pansus kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Fraksi PDl-P yang telah menggunakan waktu 5 menit, berikutnya kepada Fraksi TNl/Polri, fraksi yang tidak akan menduduki jabatan lagi di DPR pada masa mendatang tetapi kita harapkan pikiran-pikirannya tetap jernih dan objektif kami persilahkan Pak Amir Tohar.

F.TNl/POLRI (AMIR TOHAR, S.IP): Terima kasih. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Pansus RUU susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta stat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rachmat dan hidayahnya kita dapat hadir mengikuti rapat Pleno guna mengawali pembahasan RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Agenda politik penting guna mendukung lancar dan suksesnya Pemilu tahun 2004 adalah pembentukan RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah disiapkan pemerintah sebagai prioritas tidak lanjut dari perubahan UUD'1945. Beberapa faktor signifikan yang patut dikritisi secara arif, jernih, rasional, dan konfrehensif itu, pertama bagaimana mewujudkan lembaga permusyawaratan legitimit, kridibel dan berkwalitas sehingga mampu menjalankan kedaulatan rakyat, menyerap, memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai tuntutan dan dinamika politik dengan berpegang teguh pada komitmen persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan bangsa.

Kedua, bagaimana mewujudkan keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dan keserasian hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terbangun mekanisme kontrol eek and balances yang baik dan efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tinjauan historis dikaitkan tuntutan prospek masa depan ketatanegaraan Indonesia, paska amandemen UUD'1945 Fraksi TNl/Polri mendasari pokok-pokok pikiran pembentukan RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut: Pertama, lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan yang dibentuk melalaui pemilu dapat memantapkan persentasi sistem permusyawaratan rakyat yang memiliki otoritas dan legalitas tinggi.

Kedua, otoritas dan legitimasi dari konstituen dan masyarakat dapat mengembangkan kemitraan dan kesetaraan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sehingga mekanisme eek and balances yang transpraan dan akutabel

dapat dilaksanakan dengan epektif.

Yang terhormat pimpinan pansus, Menteri dalam negeri dan hadirin sekalian terhadap materi yang akan di bah as Fraksi TN l/Polri secara lengkap dan menyampaikan DIM dengan garis besar pandangan dan usulan sebagai berikut: Bab II MPR pasca amandemen UUD'45 perlu kesamaan visi persepsi terhadap keberadaan lembaga MPR dalam sistim ketata negaraan Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam jernih dan komprehensif kondisi obyektif masa transisi kedepan ketatanegaraan hendaknya disikapi dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan potensi rawan yang mungkin terjadi pakum kekuasaan dan kelembagaan dari akibat memposisikan lembaga MPR yang tidak tepat dalam sistem ketatanegaraan kita. Untuk itu penentuan posisi MPR yang konstitusional dan rasional harus tegas dan memilih join sition atau sebagai lembaga permanen.

Bab II bagian ke 6 sidang dan putusan keabsaan sidang dan pengambilan keputusan majelis sesuai dengan tingkat kepentingannya diatur sesuai melalui ketentuanya kuorum kehadiran anggota dalam keadaan tertentu dapat terjadi situasi secara kuantitas kuorum kahadiran maupun pengambilan keputusan terpenuhi, namun tanpa kehadiran anggota lembaga perwakilan DPD untuk itu perlu sinkronisasi ketentuaan ini dengan makna MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Bab Ill ketentuan pimpinan DPR berhenti dari jabatanya karena melakukan tindak pidana diatur dengan jelas tentang berhenti definitif bila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara sedangkan diberhentikan sementara dari jabatanya apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kedua pengaturan materi tersebut sudah tepat khusus mengenai pemberhentian sementara telah memenuhi pillosofi hukum dan azas praduga tak bersalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang dijatuhi hukuman ditingkat pertama sampai mengajukan kasasi sekaligus juga mengedepankan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik kepada masyarakat yang masih dalam proses peradilan.

PAW sesuai dengan semangat sistem proporsional terbuka seyogyanya PAW bagi anggota DPR dan DPRD calon pengganti lebih tepat ditentukan berdasarkan peringkat perolehan suara di daerah pemilihannya. Fraksi TNl/Polri menghormati keputusan bahwa calon PAW diambil sesuai daftar urut dari DPP yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Namun demikian guna mencegah kemungkinan timbulnya konflik antara masyarakat konstituen dengan OPP yang bersangkutan seyogyanya ketentuan ini dirumuskan kembali secara arif sehingga tidak bertentangan

dengan UU sekaligus dapat merespons aspirasi masyarakat.

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri dan Anggota Pansus RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi TNl/Polri dalam mengawali pembahasan RUU ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Fraksi TNl/Polri, berikutnya Fraksi PPP, saya

persilahkan pada Bu Aisyah.

FPPP (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH): Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Yang terhorma Saudara Pimpinan, Yang terhormat

Saudara Menteri beserta jajarannya, Para Anggota Pansus, hadirin yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat lllahi Rabbi karena dengan kehendaknya dan izinnya pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama-sama untuk menyampaikan Pemandangan Umun Fraksi-fraksi atas RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mempunyai arti penting dalam upaya kita meningkatkan kwalitas demokrasi Indonesia. Untuk meningkatkan kwalitas demokrasi setidak-tidaknya dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama adanya konstruksi sistem politik yang menerapkan mekanisme eek and balances dalam lembaga supra struktur politik, sehingga dapat mewujudkan transparansi akuntabilitas dan aksep tabilitas dalam proses politik yang dinamis.

Kedua, meningkatnya kinerja lembaga supra struktur politik secara optimal terutama lembaga perwakilan dapat bekerja dengan efektif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang didukung dengan tingkat representasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Ketiga, meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam sistem politis secara proporsional karena makin terbukanya saluran aspirasi dan meningkatnya kesadaran politik dan hukum dikalangan masyarakat. Mengenai kewenangan legislasi hasil amandemen UUD'45 telah mengamanatkan bahwa memiliki kekuasaan legislasi adalah DPR. Namun diamanatkan pula bahwa kekuasaan llegislasi juga diberikan secara terbatas pada DPD adanya DPD dimasukan sebagai bahagian untuk mewujudkan berjalannya mekanisme eek and banlances dalam lembaga legislatif secara gradual karena kewenangan DPD tidak sama kuatnya dengan kewenangan DPR. Selain itu keberadaan DPD juga mengakomodir aspirasi ruang menghindari dominasi pembuatan UU dan meningkatkan kwalitas produk legislasi, namun adanya sementara keinginan untuk memperkuat atau memperluas kewenangan DPD tentu kita akan bicarakan bersama kemudian hari.

Sidang yang mulia, Pemilihan Umum tahun 1999 yang lalu telah berjalan secara demokratis yang cukup membanggakan. Namun belum diiringi sepenuhnya dengan meningkatnya kinerja wakil rakyat, baik secara personal maupun kelembagaan karena itu dalam RUU ini secara kelembagaan fungsi dewan kehormatan harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan disiplin anggota dewan diberbagai tingkatan. Selain itu rumusan kode etik harus lebih tegas dan rinci yang memuat tentang ketentuan moral dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh wakil rakyat selama menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas anggota-anggotanya, dalam rangka meningkatkan kinerja DPR Fraksi PPP berpendapat bahwa RUU ini juga diharapkan dapat memuat lebih rinci ketentuan tentang yang mengatur tentang hak-hak dewan maupun anggota sehingga lebih mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan dewan maupun anggota. Kemudian kami juga mengusulkan agar pengaturan DPRD kiranya dapat dipisahkan dari RUU ini untuk dipertimbangkan karena memang hendaknya yang diatur sekarang ini adalah lembaga-lembaga negara seperti juga mengatur tentang Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga yang lainnya.

Sidang Pansus yang kami hormati selain dari pada itu kami mengusulkan hendaknya RUU ini tidak usah menggunakan kalimat susunan dan kedudukan akan tetapi cukuplah dengan menghilangkan kata-kata itu yaitu RUU tentang MPR, DPR, dan DPD dan tidak memasukan DPRD.

Yang kedua, sebagai ketentuan mengatur tentang mekanisme dan pembahasan UU dalam RUU ini baik yang menjadi kewenangan DPR mapun DPD hendaknya diatur dalam tatacara pembentukan undang-undang tidak dalam RUUini.

Yang ketiga, mengenai Anggota DPR tidak semua yang berhenti itu harus diatur oleh Dewan Kehormatan kami mengusulkan tentang pelanggaran larangan rangkap jabatan tidak melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyat dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diberhentikan sebagai anggota Parpol cukup oleh pimpinan DPR langsung dimintakan kepada Presiden untuk menerbitkan SK-nya. Dalam Pasal 83 disebutkan bahwa masyarakat dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPD diajukan ke DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti hendaknya diusulkan kepada badan kehormatan DPD. Kami berpendapat masyarakat dapat langsung mengusulkan hak kepada badan kehormatan DPD tidak perlu melalui DPRD, yang berikutnya agar DPD dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaiknya dalam ketentuan peralihan perlu ditegaskan bahwa Sekretariat Jenderal MPR melaksanakan tugas-tugas Sekretariat Jenderal DPD. Dan pembentukan Sekretariat Jenderal DPD dibentuk oleh pimpinan DPD paling lambat 2 tahun setelah dilantik anggota DPD.

Demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini,

kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabilahi taufik walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Bu Aisyah juru bicara dari Fraksi PPP, berikutnya

kepada Fraksi KKI kami persilahkan.

F.KKI (DRS. S. MASSARDY KHAPAT): Pemandangan Umum Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap

RUU tentang Ssusunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Yang terhormat Saudara Pimpinan Pansus, para Anggota Pansus, Yang terhormat Menteri Dalam Negeri selaku wakil pemerintah beserta segenap jajaran, Hadirin hadirot sekalian yang kami muliakan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Fuji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rapat Pansus pada siang hari ini setelah amandemen UUD'1945 selesai. Kita semua menyadari akan perlunya sebuah format sistem politik yang berjangkauan kedepan dengan pola dan strategi pengembangan sistem melalui pembaharuan atau pembentukan UU dibidang polik yang baru dan UU susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD inipun termasuk salah satu didalamnya sesuai tuntutan reformasi melalui perubahan atau amandemen atas UUD'1945 yang lalu. Pada dasarnya kita sebagai bangsa sudah melakukan reformasi disitem ketatanegaraan kita, dimana terlihat antara lain dengan adanya pengaturan kembali tentang peran dan kedudukan MPR, penetapan sistem parlemen bikameral DPR, dan DPD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan pembentukan mahkamah konstitusi.

Tujuan dari perubahan yang dimaksud itu antara lain adalah menegakan dan memperkuat eek and balances, menigkatkan kwalitas keterwakilan lembaga perwakilan serta mewujudkan demokrasi konstitusional yang berazaskan kedaulatan rakyat secara nyata begitu pula dengan RUU susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. lni kita bermaksud untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat dan mampu menyerap dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara nyata pula. Secara ringkas dalam pembahasan yang lain adalah bagaimana lebih memperdayakan dan meningkatkan kwalitas peran MPR, DPR, DPD dan DPRD serta lembaga-lembaga lainnya dengan menegaskan fungsi wewenang dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada prinsif pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang lebih seimbang dan jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif dalam krangka pengembangan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat dan demokratis.

Pimpinan Pansus dan hadirin yang kami hormati, Terhadap UU susduk MPR,

DPR, DPD dan DPRD yang akan kita bahas ini terdapat beberapa prinsif yang mesti kita cermati secara seksama hal ini sangat penting supaya kita sekalian tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat kepentingan politik jangka pendek semata dimana atmosfir dan ruang sudut pandang kita menjadi teredupsi nilai­nilainya dan bahkan terdistorsing nilai-nilainya secara berkepanjangan dengan melakukan amademen UUD'1945 itu artinya kita ingin memakai sistem presidensil yang lebih utuh sebagai corak penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan salahsatu bentuk perwujudan kedaulatan rakayat dimana rakyat memilih pemimpin dan para wakilnya secara langsung guna melaksanakan tugas mengurus negara dan melayani rakyat secara bertanggungjawab atau dengan kata lain dengan cara dipertanggungjawabkan. Selain hal-hal yang telah kami sebutkan diatas beberapa poin yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu penegasan yaitu masalah pimpinan MPR. Ketua MPR sebaiknya dipilih dari anggota MPR, DPR atau DPD oleh anggota MPR secara langsung dua orang wakil ketua MPR diambil dari DPR dan DPD masing-masing satu yakni terdiri dari ketua DPR yang dipilih langsung oleh anggota DPR serta ketua DPD yang dipilih langsung oleh anggota DPD keduanya menjadi wakil ketua MPR yang setara. Kedudukan dan hubungan fungsional lembaga DPR dan DPD haruslah dibuat secara lebih seimbang agar dapat harmonis dan oWmal sinergi kinerjanya sesuai dengan apa yang dimaksudkan didalam pengaturan dikonstitusi negara kita.

Kemudian dalam RUU diperlukan pasal yang mengatur tugas dan wewenang MPR dalam konteks mekanisme hubungan kelembagaan antara DPR dan DPD. Soal pemberhentian atau penggantian anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, pemberhentian atau penggantian anggota bagi anggota DPR, DPRD atas usul usulan parpol sangat berpeluang menyuburkan dan melestarikan oligarki partai secara berlebihan dan menapikan kedaulatan rakyat yang memilih anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat yang memilih atinya yang memberi kepercayaan atau menitipkan mandat darinya kepada orang yang dipilihnya secara langsung. Mereka inilah yang dalam bahasa lain kita sebut sebagai konstituen yang berhak atas mandat tersebut sehingga konstituen itu jugalah yang paling berhak menarik kepercayan atau menarik mandat tersebut sebab itu tidak dapat diwakilkan pada pihak-pihak lain.

Saudara pimpinan mungkin ada yang tidak kami bacakan kami sudah anggap baca, masih banyak hal-hal lain dari materi RUU ini yang perlu perubahan perbaikan dan penyempurnaan agar mendekati bentuk ideal yang kita butuhkan, tapi tentunya iitu semua tidak bisa dikerjakan dengan mudah dan dalam waktu yang sangat pendek namun paling tidak perihal pokok yang prinsif bisa kita bahas pada kesempatan nanti.

Demikian Pemandangan Umu1m dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia hal-hal lain kami kira nanti kita akan bahas dalam pembahasan DIM yang akan datang, atas segala perhatian kami ucapakan banyak terima kasih.

Fraksi Kesatua Kebangsaan Indonesia, juru bicara Massardy Khapat, Sekretaris lsmawan DS. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Khapat.

Sebelum kita lanjutkan karena sudah lewat pukul 16.00 kita sepakati perpanjang sampai pukul 16.45. sebanyak-banyaknya pukul 16.45 kita setuju ya?

(KETOK SA TU KALI)

Berikutnya kepada Fraksii Partai Golkar dan waktu 5 men it tolong diperhatikan.

F.PG (HJ. EVITA ASMALDA):

Terima kasih. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD disampaikan oleh Evita Asmalda.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Yang terhormat saudara pimpinan Pansus, saudara Menteri beserta staf, para Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya kita semua pada hari ini tanggal 7 Mei 2003 dapat melakukan tugas konstitusional kita dalam rangkaian pembahasan RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebagaimana kita ketahui bersama beberapa bulan yang lalu Presiden RI telah menyampaikan RUU Susduk kemudian untuk dibahas, kemudian Sadan Musyawarah menjadualkan dan menteri mewakili pemerintah menyampaikan keterangannya pada tanggal 27 Nopember 2002.

Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, Rancangan Undang­undang tentang Susduk disusun ketatanegaraan yang baru pasca amandemen UUD'45. Sistem ketatanegaraan yang baru tersebut menekankan adanya pemisahan kekuasaan, menegakan mekanisme eek and balances, menerapkan sistem palemen dua kamar, sokbikameral, dan mengukuhkan sistem Presidensial murni. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara kekuasaannya banyak mengalami perubahan. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakya. Kekuasaan membentuk undang-undang tidak lagi berada ditangan Presiden, melainkan beralih ketangan DPR. Kemudian disamping DPR ada lembaga DPD yang juga memiliki kekuasaan legislatif dibidang tertentu. Dalam konteks perubahan yang mendasar tersebut, keberadaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi tidak sesuai lagi dan karenanya perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan.

Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, dalam mempelajari, menelaah serta menyusun pandangan dan pendapat terhadap seluruh rancangan UU ini F .PG menggunakan landasan acuan sebagai berikut:

Pertama, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, a, b, Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20a, Pasal 21, Pasal 22b, Pasal 22c, dan Pasal 22e. Kedua, Undang-undang Nomor 31 tentang Partai Politik. Yang ketiga, Udang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemilu dimana dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat bangsa dan negara yang sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggaraan negara. Karena itu peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD adalah Parpol. Selain itu, untuk mengakomodasikan aspirasi daerah dipilihlah anggota DPD untuk memperkukuh NKRI yang pesertanya adalah perorangan. Keempat, aspirasi dan pandangan masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan yang realistis konstruktif berdasarkan rambu-rambu konstitusi yang telah kita sepakati. Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya izinkanlah fraksi Partai Golkar mengajukan berbagai hal sebagai berikut:

Pertama, kami mengharapkan agar dalam proses pembahasan RUU ini dilakukan secara demokratis dengan tetap memegang teguh UUD'1945 yang telah di amandemen. Kedua, judul rancangan ini adalah Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD namun ternyata substansinya bukan hanya menguraikan tentang kedudukan dan susunannya saja oleh karena itu, kami mengusulkan judulnya cukup nama institusinya saja.

Ketiga, MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD sehingga dengan demikian lembaganya bersifat permanen dan bukan merupakan sidang gabungan. Dalam hal ini kami sependapat dengan pemerintah, namun pimpinannya cukup dua orang saja yaitu ketua MPR dijabat rangkap oleh ketua DPR dan wakil ketua MPR dijabat oleh ketua DPD, tetapi jika MPR mengadakan sidang yang membahas usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden maka sidang MPR dipimpin oleh wakil ketua MPR.

Empat, dalam RUU ini disebutkan DPR mempunyai fungsi legislasi anggaran dan pengawasan, sedangkan DPD mempunyai fungsi legislasi anggaran dan pengawasan secara terbatas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran seta penggabungan daerah pengelolaan suber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, sebagaimana RUU ini dapat memperkuat kedudukan peran DPD dengan tidak melanggar konstitusi DPD perlu seimbang antara tugas dan haknya walaupun tidak persis sama dengan DPR, namun juga tidak terlalu jauh

haknya dari DPR.

Lima, mengenai Pimpinan DPR kami mengusulkan agar jumlahnya bersifat ganjil agar memudahkan dalam proses pengambilan keputusan sebab pimpinan merupakan alat kelengkapan dewan yang berfungsi untuk mengambil keputusan.

Enam, sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD'1945 DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, maka Pasal 24 naskah RUU tidak perlu lagi menyebutkan DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk Undang-undang bersama Presiden, cukup saja disebutk.an DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk undang-undang.

Tujuh, selain itu pada Pasal 24 huruf d perlu disempurnakan DPR bukan hanya membahas usulan rancangan undang-undang dibidang tertentu yang diajukan DPD saja melainkan juga menerima dan mengikut sertakan DPD dalam hal ini tentunya dengan tidak melanggar Pasal 22d UUD'1945. Delapan, peran DPD setelah menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK adalah menyerahkan kepada DPR hasil pembahasan intern DPD sebagai bahan pertimbangan sebelum pembahasan APBN, berkaitan dengan itu fraksi kami mengusulkan perubahan pada Pasal 44 naskah RUU.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri yang kami hormati, Demikianlah Pemendangan Umum Fraksi Partai Gollkar terhadap RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD hal-hal lain mengenai substansi formulasi RUU ini yang belum disampaikan dalam Pemandangan Umum ini akan disampaikan dalam DIM kami. Fraksi kami berkeyakinan pembahasan RUU ini dapat diselesaikan pada waktunya dan akan dilakukan pembahasannya secara oftimal. Fraksi kami mengajak pemerintah dan fraksi-fraksi untuk membahas RUU ini dengan senantiasa mengacu pada UUD' 1945 UU Parpol dan UU Pemilu yang telah diundangkan lebih dahulu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua dalam menunaikan tugas bakti demi bangsa dan negara. Sekian terima kasih, wabilahi taufik walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb. lnterupsi sedikit Ketua terdesak waktu, Pak Menteri, pemerintah sebaiknya karena ini merupakan pemandangan umum ya tadi karena kita sudah sepakat memang supaya lebih iini semua tahu dan dibacakan namun tadi yang tidak terbacakan terpotong kami anggap sudah dibacakan dan itu merupakan kesatuan dari yang sudah dibaca, sekian ketua terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Berikutnya kepada Fraksi Reformasi Prof. Askin kami persilahkan

waktu lima menit.

F. REFORMASI (PROF. DR. MOH. ASKIN, SH): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Wr. Wb.Dibacakan oleh Moh. Askin. Berikut ini kami ajukan

Pemandangan Umum Fraksi Reformasi yang terdiri dari atas 8 halaman tapi karena waktu yang sangat terdesak mendesak sekali ini tentu higligh yang kami akan sampaikan tidak seperti yang disampaikan oleh pemerintah tadi, beberapa hal yang kami sampaikan sebagai berikut:

Yang pertama, tentang peraturan yang terkait dengan UU ini kita harus konsisten terhadap UUD'45 sebagai penjabaran dari ketentuan yang tercantum dalam konstitusi tersebut.

Yang kedua, fraksi kami berpandangan bahwa kedudukan MPR tetap merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai peran yang sangat panting untuk itu dalam RUU ini tetap harus memberi penjabaran tentang pimpinan, keanggotaan, hak-hak anggota dan kesekretariatan.

Yang ketiga, menyangkut masalah jumlah pimpinan perlu mendapatkan perhatian serius penentuan jumlah pimpinan harus mencerminkan keterwakilan partai atau fraksi dan sekaligus memenuhi kebutuhan atau frekwensi kerja dari dewan dalam menjalankan fungsi baik fungsi legislasi, anggarang maupun pengawasan.

Yang keempat, wewenang DPD kewenangan yang dimiliki DPD harus diberikan penjabaran teknis baik dalam menyampaikan RUU kepada DPR, memberikan petimbangan kepada DPR ikut membahas RUU tertentu dengan DPR seta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Fraksi kami berpandangan bahwa penjabaran wewenang DPD pada prinsipnya dalam rangka penguatan DPD untuk mengakomodasikan kepentingan daerah dan eek and balances.

Yang kelima, tentang tugas dan wewenang MPR, DPR, DPD dan DPRD masih ada beberapa hak-hak atau kewenangan yang belum tercantum didalamnya sepeti pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Panglima TNI dan pengangkatan Kapolri. Untuk itu, semua hak-hak yang diatur dalam UUD'45 dan TAP MPR harus dinyatakan secara jelas dalam RUU ini. Berkaitan dengan hak DPR dalam bidang anggaran dalam RUU ini harus memberikan ketentuan yang jelas tentang penggunaan hak DPR dalam menentukan anggaran sendiri. Fraksi Reformasi berpandangan agar dalam RUU ini memberikan penjelasan secara rinci mengenai tugas dan wewenang masing-masing lembaga khususnya yang melibatkan hubungan antar lembaga dan hubungan dengan publik.

Yang keenam, RUU ini harus memberikan penjelasan secara devinitif mengenai hal-hal yang harus ada dailam kode etik atau standar penyusunan

kode etik dan sekaligus mencantumkan sanksi hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

Yang ketujuh, dalam rancangan ini harus memberikan penjelasan yang konprehensip mengenai hak-hak dewan dan beberapa perundang-undangan khususnya mengenai UU No. 6 Tahun tentang hak angket sudah tidak diperlukan dan harus dijelaskan dengan sempurna dalam UU ini.

Yang kedelapan, komunikasi politik dan akuntabilitas publik semangat reformasi dalam demokratisasi menuntut adanya kedekatan antara rakyat dengan konsituennya dan agar komunikasi politik ini menjadi kewajiban setiap anggota dewan, maka RUU ini harus mengatur kewajiban kontak rutin konsional fisit setiap anggota dewan yang dilakukan pada masa reses.

Yang kesembilan, terakhir ini perlu mempetimbangkan adanya pencantuman ketentuan lain tentang DPRD yang berlaku khusus terhadap Provinsi Nangro Aceh Darusalam maupun terhadap daerah Provinsi Papua. Terakhir salah satu kelemahan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susduk tidak adanya mengenai lemaga recalll fraksi kami berpandangan agar mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap setiap anggota dewan diatur dalam RUU ini.

Hadirin sekalian sidang yang kami hormati, itulah beberapa catatan yang dapat kami kemukakan pada kesempatan yang sangat singkat ini dan sangat berbahagia. Ada banyak catatan lainnya yang belum sempat kami kemukakan dan yang ada dalam naskah ini, kami anggap telah dibacakan dan beberapa hal kami telah kemukakan dalam DIM dan dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim dan senan tiasa bertaqwa kepada Allah Swt. Fraksi Reformasi siap untuk melakukan pembahasan RUU susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD demikian Wabillahi taufiqwalhidayah Assalamu'aliakum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih dari Fraksi Reformasi, tinggal dua Fraksi lagi, pertama Fraksi

PBB kami persilahkan Pak Zubair Sakry.

F. PBB (H.M. ZUBAIR SAKRY): Pemandangan Umum Fraksi Bulan Bintang terhadap Rancangan Undang­

u ndang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD disampaikan oleh H.M. Zubair Sakry Anggota No. A 266.

Bismillahirrahmannirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirobilalamin wasolatu wassalamu'ala rosulillah Muhammadin selallahualaihi wassalam waala alihi waashabihi azmain amaba'du.

Saudara-saudara pimpinan Pansus dan para Anggota Pansus yang terhormat. Saudara Menteri Dalam Negeri dan segenap jajarannya yang kami hormati. Dalam mengawali pemandangan umum fraksi kami terhadap RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD setelah membaca dan menelaah bab dan pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah kami berpandangan bahwa sudah cukup mencakup segala aspek yang dibutuhkan oleh RUU tentang Susduk, baik landasan pemikiran maupun ketentuan umum yang dituangkan seta pasal-pasal pengaturan secara tehnik struktural yang keseluruhannya berjumlah 12 Bab dan 105 Pasal RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini yang akan kita bahas bersama akan membawa beberapa perubahan yang mendasar terhadap bentuk ketatanegaraan Indonesia kedepan terutama menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang kelembagaan dua susunan kalimat UUD' 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbeda dan apabila diamati secara cermat apabila sebuah kata hampir sama tapi hakekatnya tidak sama yaitu kata adalah sebelum amandemen dan kata berada sesudah amandemen sehingga lengkapnya sebagai berikut:

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kalimat sesudah amandemen berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, kedaulatan adalah ditangan rakyat masih memerlukan definisi yang mengandung petanyaan bagaimana diperlakukan kedaulatan ditangan rakyat itu dan siapa pelakunya maka jawabannya jelas bahwa yang melakukan adalah dilakukan sepenuhnya oleh MPR, perbandingan sesudah amandemen kedaulatan ada ditangan rakyat kalimat ini adalah kalimat langsung tidak perlu pertanyaan maupun definisi dimana kedaulatan itu berada yang pasti ditangan rakyat dan bagaima11 cara melaksanakannya yaitu menurut UUD tidak adalagi pelaku yang namanya MPR pada kedaulatan rakyat itu. MPR pada ayat 1 UUD 45 dari sini timbul pandangan dapat pengetian yang kontrofersial seta berbeda-beda dikalngan pakar hukum tata negara Indonesia bahkan ada pandangan yang sangat extrim, bahwa MPR sudah tidak exsis lagi pandanga fraksi kami. Bahwa MPR jelas-jelas masih exsis menurut UUD ayat 2 MPR dan posisinya sangat kuat dan sangat ekstra injeneri luar biasa. MPR adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan merubah dan menetapkan UUD kalau kedaulatan yang ada ditangan rakyat dan kedaulatan itu selamanya ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Maka kalau disuatu saat MPR sepakat untuk merubahnya dan itupun adalah wewenang MPR yang dalam pelaksanaannya tetap dalam bingkai UUD.

Saudara pimpinan pansus dan anggota pansus yang kami hormati, saudara menteri dan segenap jajarannya yang kami hormati, dalam alinea 4 dalam Pembukaan UUD Negara RepubHk Indonesia 45 terdapat kalimat yang berbunyi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Daiam kalimat itu terdapat 2 kata susunan

petama maka disusuniah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia dalam satu UUD Negara Indonesia.

Kedua, yang terbentuk dalam sususan Negera Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat bahwa jiwa kemerdekaan dan jiwa kebangsaan terikat dalam satu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, bahwa bentuk negara adalah Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat terjabarkan dalam Bab 1 bentuk kedaulatan. Pasal 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang­undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum itulah hasil amandemen yang selanjutnya memposisikan MPR pada Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah tempat permusyawaratan rakyat, maka ia lembaga demokrasi dimana kedaulatan yang berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD, adalah ditangan rakyat terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu. DPR adalah unsur lembaga dan bahagian dari lembaga negara yang benama MPR, DPRD adalah unsur lembaga dan bagian lembaga negara yang juga bernama MPR.

Selanjutnya Bab Ill kekuasaan pemerintahan negara Presiden, Menteri, pemerintah daerah adalah lembaga pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya Bab IX kekuasaan Kehakiman adalah Mehkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalam lingkup kekuasaan kehakiman, pada hakekatnya setelah amandemen UUD' 1945 dalam mengadosi secara sadar maupun tidak sadartiori trias political dari roso maupun moteskrim adanya tiga lembaga politik yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Hal ini indikasinya jelas setelah amandemen UUD' 1945 ditambahnya satu ayat pada Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum maka kesimpulan fraksi kami berpendapat UUD' 45 menghendaki adanya tiga lembaga yaitu DPR adalah lembaga legislatif menurut Pasal 20 UUD' 45, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Dua Presiden adalah lembaga eksekutif yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Bab II UUD'45 Pasal 6, Presiden RI dan tiga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif sesuai dengan ketentuan Bab IX kekuasaan kehakiman Pasal 24, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kalau ketiga lembaga tersebut diatas sudah jelas fungsi dan wewenangnya dimana MPR yang terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD, maka terhadap MPR lembaga apakah yang sepantasnya ia dinamakan, atas alasan tersebut diatas pandangan fraksi kami bahwa MPR menurut UUD adalah terikat dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat MPR adalah tempat atau majelis para wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daerah melaksanakan permusyawaratan MPR adalah lembaga negara karena Bab II serta pasal-pasal yang mengaturnya menunjuk pada lembaganya. Sedangkan MPR bukannya

lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif, dan bukan lembaga yudikatif adanya kewenangan MPR merubah UUD dan menetapkan serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhenti!kan Presiden dengan wakil Presiden dalam masa jabatannya maka tugas dan wewenang MPR adalah ekstra oriniring dan itu semua dilakukan dan itu semua dilakukan atas dasar kelembagaan menurut UUD itu termasuk kewenangannya merubah apabila mayoritas anggotanya menghendaki maka selain kesimpulan fraksi kami tersebut diatas pandangan kami secara pribadi berkesimpulan bahwa MPR masih tetap lembaga tetinggi negara. Bukanlah suatu sikap yang terpuji bahkan bukan suatu hujah yang memiliki kebenaran apabila suatu lembaga yang bernama MPR yang amat terhormat kita napikan fungsi dan peranannya oleh karena sebuah akibat yang yang lalu yang pada hakekatnya kesalahan itu bukan pada lembaganya melainkan pada kehendak orang perorang yang merekayasanya. Demikianlah Pemandangan Umum fraksi kami dan atas perhatian bapak dan ibu hadirin sekalian seta semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wabilallahi taufikwalhidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih juru bicara dari Fraksi PBB Pak Zubair Sakry, berikutnya dan yang

terakhir saya kira dari Fraksi Kebangkitan Bangsa kami persilahkan Pak Andi Nazmi.

F.KB (H. ANDI NAJMI FUAIDI, SH): Tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR-RI terhadap RUU tentang

susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat sore. Yang terhormat Saudara Pimpinan sidang, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah salawat dan salam kepada rasul dan penghargaan kepada pemerintah yang telah menyusun dan menyampaikan draft RUU ini kepada dewan, Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin menyampaikan beberapa catatan yang tentunya tidak saya bacakan semuanya tetapi hal-hal yang tidak terbacakan oleh saya maka merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

Pertama, mengenai eksistensi MPR fraksi kami tanpa ragu mengusulkan perubahan yang cukup mendasar eksistensi MPR sebagai konsekwensi dari amanat UUD' 1945 hasil amandemen. Bagi kami sudah tidak ada kebutuhan lagi untuk mempertahankan keberadaan MPR sebagai lembaga permanen karena berkurangnya salah satu tugas dan wewenang MPR yang sangat mendasar yaitu memilih Presiden dan wakil pres1iden seta perubahan unsur keanggotaan dalam MPR fraksi kami berpandangan dan ternyata pandangan ini juga sejalan dengan sebagaian besar pandangan umum yang berkembang ditengah masyarakat. Bahwa MPR semestinya diposisikan sebagai forum gabungan atau bertemunya dua keanggotaan yang kegiatannya berupa persidangan bersama, sebagai konsekwensi dari pandangan ini maka kedudukan pimpinan MPR dan

keanggotaan MPR juga harus diubah sebagaimana ada dalam DIM yang kami sampaikan.

Kedua, mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, fraksi kami merasakan karena sejalan dengan era keterbukaan saat ini rakyat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas publik seluruh lembaga tinggi negara termasuk legislatif. Sementara itu pada saat yang sama kita juga merasakan betapa sulitnya memperbaiki citra dan kinerja DPR tentunya karena kendala yang sebagian bersifat struktural sebagian lag~ bersifat teknis dan politis. Penciptaan citra yang baik bagi dewan harus secara tegas tercermin dalam UU ini oleh sebab itu, salah satu butir yang kami usulkan adalah mengenai pentingnya materi perundangan yang mengatur penciptaan integritas pimpinan dan anggota dewan melalui mekanisme pemberhentian pimpinan dan anggota dewan. Kami mengusulkan bahwa putusan pengadilan yang menetapkan seorang pimpinan atau anggota dewan salah karena melakukan tindak pidana seyogyanya telah cukup menjadi syarat untuk dilakukan pemberhentian bagi yang bersangkutan. Pemberhentian sementara Pimpinan DPR tidak perlu dibatasi oleh berat ringannya ancaman atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketiga, tentang DPD fraksi kami berpandangan perlunya mendudukan posisi DPD dalam proporsi yang benar dalam materi RUU ini, kedudukan DPD harus diarahkan pada satu sisi DPD merupakan jelmaan dan mereprentasikan kekuatan dan kepentingan daerah, tetapi pada sisi yang lain kedudukan DPD harus diarahkan untuk menjaga integritas bangsa dan memediasi antara aspirasi daerah dan aspirasi pusat. Hal ini perlu untuk mengantisipasi kemungkinan berlangsungnya otonomi daerah secara tidak proposional dan menguatnya kecenderungan etno nasionalisme dalam konteks ini kami mengusulkan adanya tambahan penekanan dalam krangka NKRI dalam Pasal yang mengatur kedudukan DPD. Selain itu perlunya domisili anggota DPD berada di dua tempat yaitu didaerah pemilihannya dan di lbu1 kota negara sebagai cerminan dari dua kepentingan dan misi yang harus bisa diemban secara bersama-sama.

Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang1 terhormat. Rancangan Undang-undang ini mempetaruhkan reputasi kita sebagai

anggota dewan yang kini tengah disorot tajam oleh rakyat. Jika kita bersepakat bahwa kondisi yang dialami dewan akhir-akhir ini bukan merupakan citra idaman yang dikehendaki tentu kita juga bersepakat untuk segera mengakhirinya. Jika tidak mungkin melakukan perubahan citra dan kinerja dewan pada priode ini maka kita harus memperjuangkan terciptanya citra idaman dewan itu pada priode mendatang. Saat ini kita sedang meletakan dasar yang bakal dijadikan dasar pijakan oleh dewan priode mendatang untuk tampil sesuai dengan yang dikehendaki rakyat dan amanat konstitusi tidak menjadi soal apakah kita yang terlibat dalam pembahasari RUU ini kelak berada didalamnya atau tidak yang pasti

RUU tentang Susduk ini bisa memenuhi harapan rakyat kita telah memberikan warisan yang baik bagi negeri ini.

Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat, Dengan tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa atas RUU tentang susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan dengan ini Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan siap untuk melakukan pembahasan RUU ini bersama pemerintah dan para anggota dewan di DPR, semoga RUU ini kelak menjadi undang-undang yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Indonesia.

Akhirnya Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dari semua pihak mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan walohul mu'afik ila afwami torik Wassalamu 'a~aikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Bapak, lbu dan saudar-saudara kita telah mendengarkan pemandangan

umum dari seluruh fraksi kecuali satu fraksi yang tidak hadir yaitu dari Fraksi Perserikatan Daulatul Umah. Walaupun waktu yang diberikannya 5 menit dan ada juga melebihi tetapi kita sudah bisa melihat warna dan corak pemikiran seta sikap politik yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dari yang sejalan dengan sikap pemerintah maupun yang berbeda dari yang menganggap MPR sebagai lembaga yang permanen dan lembaga negara biasa sampai kepada yang menganggap lembaga tertinggi negara. lni semua saya kira merupakan pandangan-pandangan yang telah diambil dari masing-masing fraksi, tetapi ada beberapa fraksi yang memiliki kesamaan misalnya ketika menghendaki agar nama dari RUU ini tidak lagi sebagai rancangan UU tentang Susuduk tetapi UU tentang sebagai lembaganya saya kira ada beberapa fraksi yang menyampaikan itu, maupun yang agak berbeda dengan yang lain yaitu pandangan sikap dari Fraksi PPP yang menghendaki agar DPRD tidak dimasukan didalam RUU ini tetapi dikeluarkan sebagai bagian tersendiri kami tidak tahu dimana tempatnya nanti DPRD nanti akan diatur begitulah kira-kira pandangan yang telah disampaikan oleh Fraksi PPP, mudah-mudahan masih ada tempat lain yang lebih cocok dan lebih tepat untuk mengatur DPRD. Bapak, lbu dan saudar-saudara kita sudah sampai kepada penghujung acara kita dan kita sudah melampaui seluruh rangkaian acara yang telah kita rencanakan maka kalau tidak ada hal-hal yang lain yang perlu disampaikan oleh pemerintah kita bisa langsung mengakhiri rapat ini namun demikian seandainya masih ada yang ingin dan perlu disampaikan oleh pemerintah sedikit waktu kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri, saya persilahkan kalau masih ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak Menteri.

PEMERINTAH: Terima kasih Pimpinan Pansus, yang terhormat Pimpinan dan Anggota

Pansus, hanya satu hal saja kami meminta apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi karena ada yang kurang waktu sehingga tidak semuanya bisa terbacakan walaupun dianggap sudah dibaca. Jadi saya mohon bantuannya

Sekretariat Pansus untuk nanti dari sekretariatnya pemerintah untuk bisa meminta/mendapatkan copy dari pandangan-pandangan umum fraksi tersebut, demikian tambahan dari kami, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Menteri saya kira melalui sekretariat Pansus kami

mengharapkan agar seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum yang tertulis untuk diperbanyak, kemudian disampaikan kepada pemerintah.

Bapak, lbu dan saudara-saudara setelah acara ini memang kita akan kita skors dan kita akan berjumpa kembali pada hari Senin tanggal 19. Jadi selama satu minggu lebih kita akan reses internal Pansus, reses internal ini kita harapkan masing-masing fraksi mempelajari secara seksama perbandingan dari fraksi-fraksi yang lain guna memperlancar pembahasan. Dan kepada sekretariat sebagaimana biasa kalau bisa pada tanggal 19 Mei 2003 itu sudah ada semacam gambaran mengenai klasifikasi dari DIM-DIM yang disampaikan fraksi mana yang tidak perlu dibahas idalam rapat pansus ini mana yang masih memerlukan pembahasan demikian seterusnya sebagaimana yang biasa kita lakukan sehingga nantinya masing-masing kita sudah mempunyai gambaran jelas terhadap klasifikasi dari DIM yang telah disampaikan fraksi-fraksi. Dengan izin kita semua maka rapat kita tutup dan kita skors kita kembali lagi hari senin tanggal 19 Mei 2003. Demikian terima kasih wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu'alikum Wr. Wb.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.50 WIB)

Jakata, 7 Mei 2003 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT

(DRS. ISKANDAR N. BASRI) NIP. 210001160