RINGKASAN TESIS

DINASTI POLITIK KEKERABATAN

(Studi Kasus Di Kampung Meidodga Distrik Testega

Kabupaten Pegunungan Arfak)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai DerajatMagister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Daerah

Oleh:

SHEM IBA

16610010

PROGRAM MAGISTER

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2019

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan kepada

saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Dinasti Poltik Kekerabatan studi

kasus di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten pegunungan arfak, sebagai

persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Tesis ini merupakan karya yang menggambarkan semangat banyak pihak, yang dengan tulus

membantu saya dalam penyelesaian Tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya

mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Supardal, M.Si, selaku Direktur Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan

desa “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM, sebagai Sekretaris Prodi Magister Ilmu Pemerintahan,

Sekolah Tinggi Pembangunan Desa “APMD” Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto., M.Si, sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran

mengarahkan, memberi pengertian, memberi motivasi, dan dukungan sehingga Tesis ini dapat

saya selesaikan.

4. Bapak Kepala Kampung Meidodga terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melakukan penelitian.

5. Segenap bapak dan ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama diperkuliahan.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi sumua pihak, khususnya pemerintah

Kabupaten Pegunungan Arfak dan masyarakat Kampung Meidodga Distrik Testega, serta

perguruan tinggi.

Yogyakarta, 09 September2019

Penulis : Shem Iba

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................ i

KATA PENGANTAR ........................................................................ ii

DAFTAR ISI ........................................................................ iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 4

D. Kerangka Konseptual.............................................................................. 4

1. Politik Dinasti ................................................................................. 4

2. Struktur Sosial Patron Klien........................................................... 7

3. Ketiadaan Masyarakat Sipil............................................................ 9

E. Metode Penelitian..................................................................................... 10

BAB II KONTEK DESA

A. Gambaran Umum ................................................................................... 12

B. Kondisi Alam…………………………………………………………. 14

C. Penduduk ................................................................................................ 15

D. Kondisi Masyarakat ........................................................................ 15

E. Mata Pencaharian ........................................................................ 17

BAB III STRUKTUR MASYARAKAT PATRON KLIEN

A. Patron Klien............................................................................................. 18

B. Oligarki ...................................................................................................................... 19

C. Demokrasi ......................................................................................................... 21

D. Aristokrasi ....................................................................................................... 22

BAB IV KETIADAAN MASYARAKAT SIPIL

A. Kondisi Organisasi............................................................................................ 23

B. Badan Permusyawaratan Kampung ........................................................................ 25

BAB V DINASTI POLITIK

A. Asal-usul Dinasti Politik Meidodga ................................................................. 27

B. Pemilihan Secara Tidak Langsung.................................................................... 30

C. Kekuasaan Dinasti Di Meidodga ...................................................................... 32

D. Pembentukan Struktur Perangkat Kampung ..................................................... 40

E. Manajemen Pengelolaan Keuangan.................................................................. 42

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 44

B. Saran ........................................................................................................................... 47

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fokus kajian dari studi ini adalah tentang dominasi kekuasaan di tingkat desa oleh

sebuah kekuatan politik lama yang disebut dengan dinasti kepala desa. Dinasti Meidodga

telah berkuasa di Desa Meidodga sejak tahun 1971 sampai saat ini secara terus menerus.

Tiga generasi dari dinasti yang terdiri dari tiga kepala desa, secara bergantian telah

mewarnai sejarah kepemimpinan di Desa Meidodga dalam kurun waktu kurang-lebih 48

tahun. Pemilihan kepala desa secara langsung yang telah ditegaskan dan diatur di dalam

pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah

mencabut pasal-pasal terkait dengan desa yang termuat di dalam undang-undang

sebelumnya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari sebuah demokratisasi desa

sebagai sub sistem Pemerintah Republik Indonesia yang terendah.

Namun realitas yang terjadi, bahwa proses demokrasi yang di aplikasikan pada

pemilihan kepala desa di setiap daerah terkadang sering diwarnai dengan kecurangan-

kecurangan, baik itu dalam bentuk money politik, tawar-menawar penyelenggara

pemilihan dengan calon, dan hal yang sangat merusak proses demokratisasi adalah

adanya dominasi politik kekeluargaan atau kekerabatan yang mengakibatkannya

terciptanya dinasti-dinasti politik pada pemerintahan di desa.

Demokrasi esensial seharusnya berkorelasi positif terhadap terciptanya pluralisme aktor.

Dalam politik kekerabatan, yang terjadi justru sebaliknya. Artinya, aktor yang muncul dalam

proses demokrasi ini berputar di sekitar itu-itu saja. Tidak muncul variasi aktor. Sudah bisa

2

dipastikan bahwa pola politik kekerabatan sebenarnya telah membajak demokrasi. Para elite

itu "menunggangi" prinsip demokrasi yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada

setiap warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau memilih.

Mereka berperilaku seolah-olah mengikuti proses demokrasi. Padahal, mereka

membajak demokrasi itu sendiri. Mengentalnya politik kekerabatan itu, dikhawatirkan akan

membawa banyak efek negatif. Politik kekerabatan ini pada dasarnya memberi peluang

menguatnya nepotisme, patron-klien, patrimonalisme, dan sistem rekrutmen yang tidak

transparan dengan berbagai turunannya.

Kajian tesis ini didasarkan pada satu pendapat bahwa desa itu tidak homogen, atau kata

lain, tidak ada desa yang homogen dan harmonis sebagai kaum romantis. bahwa di Desa

Meidodga ada beberapa keluarga antara lain. Keluarga, Ifun, Yoduma, Insruk, Jenya dan

Merohom serta Mofoukeda yang sedang menonjol. yang dalam keluarga-keluarga tersebut

berasal dari satu suku yaitu suku Meyah, akan tetapi terdapat 3 (tiga) marga yang di

dalamnya ada keluarga-keluarga tersebut.

Dari keluarga ini ada dua keluarga yakni keluarga Ifun dan Merohom memiliki

pandangan yang berbeda dalam proses kepemimpinan yang dipimpin oleh salah satu

keluarga yang sedang berkuasa. sehingga terjadi persaingan politik diantara 3 (tiga) keluarga

ini yang tidak lain adalah keluarga Etma Efeji, keluarga Ifun dan keluarga Merohom pada

pilkades yang telah terjadi. Namun, keluarga Etma Efeji yang memenankan pilkades

sehingga kepemimpinan kepala desa keluarga Etma Efeji tidak tergantikan dalam proses

pilkades.

Peneliti menduga bahwa di Desa Meidodga ada gejalah yang namanya dinasti politik,

namun tidak sama dengan dinasti politik yang terjadi di tempat lain seperti dinasti politik

3

Ratu Atut Chosiah. Yang mengunakan instrumen kekerasan melalui proyek pembangunan

kepada keluarga dan akhirnya keluarga mendominasi berbagai lembaga baik pemerintah

maupun nonpemerintah.

Kajian ini hanya melihat dinasti dari sisi silkulasi elit diantara keluarga-keluarga yang

bersal dari suku itu sendiri. Yaitu keluarga Etma efeji, keluarga Ifun dan keluarga Merohom

di Desa Meidodga. Menurut peneliti kajian ini menjadi menari karena diantara keluarga yang

bersaing tersebut bahwa keluarga Etma Efeji mempertahankan kekuasaan dengan

memanfaatkan klan budaya untuk kemudian sebagai alasan bahwa Desa tersebut adalah milik

keluarga. Yang tidak bisa diberikan kepada orang lain menjadi kepala kampung selain

keluarga Etma Efeji itu sendiri. Sehingga mungkin saja rasa kekeluargaan yang tinggi

memungkinkan menjadikan seorang pemimpin dari suatu keluarga yang memiliki pengaruh

dari keluarga yang kuat. Sejak tahun 1995 hingga saat ini tidak tergantikan atau

dengan kata lain menjabat seumur hidup. Hal ini tentunya membuktikan kuatnya pengaruh

politik dinasti atau kekeluargaan pada sistem pemilihan kepala desa di desa Meidodga.

Tidak ada ruang demokrasi bagi setiap keluarga yang berada di kampung Meidodga

untuk berpartisipasi dalam proses pilkades secara bebas dan terbuka. Di Kampung Meidodga

sampai saat ini kekuasaan kepala kampung masih dikendalikan oleh satu keluarga yaitu

keluarga Etma Efeji, walau dalam proses pemilihan terjadi persaingan antara keluarga-

keluarga yang lain namun tetap keluarga satu itu saja yang memenangkan pilkades.

4

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinasti Politik Kekerabatan di desa Meidodga ?

2. Mengapa dinasti Meidodga muncul dan bertahan ?

C. Tujian Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena Dinasti politik kekerabatan yang terjadi di desa Meidodga

D. Kerangka Konseptual

Untuk menganalisa eksistensi Politik Dinasti di tingkat desa, penulis akan

memberikan konseptualisasi tentang Politik Dinasti dan Mencari faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya Politik Dinasti Tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melihat dua faktor Pertama adalah Struktur Sosial Patron-

Klien dan Kedua Adalah Ketiadaan Masyarakat Sipil. Disini artinya suatu masyarakat sipil

harus berperan aktif dalam segala aktivitas di Desa, dengan demikian akan menekangkan

atau memantau kekuasaan yang melekat di benak elit-elit di Desa. Jika masyarakat tidak

berpartisipasi dalam kegiatan di Desa Maka Kekuasaan Patron terus-menerus terjadi.

1. Politik Dinasti

a. Politik Dinasti

Politik Dinasti merupakan sekumpulan orang atau elit penguasa yang masih

memiliki hubungan keluarga dekat yang saling mendukung dan secara bergantian

menduduki kekuasaan melalui pemilihan pada periodenya masing-masing (Komar, 2013:

33). Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang

5

berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik

menyebutnya sebagai oligarkhi politik.

Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki

kemampuan untuk yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga

mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung merperebutkan

kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut

diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit

agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit Aktivis.

Pada dasarnya sistem dinasti politik adalah merupakan strategi politik yang dibuat

ataupun dibangun untuk memperoleh kekuasaan. Harapannya dengan menggunakan sistem

dinasti politik, kekuasaan dapat di wariskan kepada keturunan ataupun keluarga. Sistem

dinasti politik ini dapat dilihat dan ditelaah melalui dua aspek konotasi. Masing masing

konotasi memiliki kekuatan dan kelemahan masing masing. Saat ini penulis berusaha untuk

menilai dan menelaah makna dan arti politik dinasti ditinjau dari konotasi negative maupun

konotasi positif.

b. Kartel Politik

Sistem politik di Indonesia memungkinkan semua partai membentuk oligarkhi dan

makin lama praktek-praktek ini makin menguat, sehingga gejala yang muncul

memperlihatkan kecenderungan hanya pihak yang mengontrol kapital yang akan

mendapatkan suara. Sekitar tahun 1998 Indonesia dihadapkan pada situasi krisis besar

dimana terdapat situasi dimana Pancasila tak berharga. Pengertian rakyat berharga hanya

sekedar teori. Yang sesungguhnya terjadi tak ada kehidupan politik di luar partai politik.

Ada kekeliruan besar yang terjadi dalam proses pasca 1998 dimana perubahan perbaikan

6

demokrasi ke arah elektoral lebih mendapatkan sorotan dari pada membereskan seluruh

institusi kenegaraan. Disitulah celah yang memungkinkan oligarkhi tumbuh dan membentuk

networking yang sangat kuat sehingga jika tidak ada perubahan yang drastis tidak akan

terjadi perubahan.

Demikianlah pengertian dan asal muasal terbentuknya praktek politik kartel di

Indonesia yang menyebabkan merajalelanya korupsi secara besar-besaran dengan

merampok uang negara dan mengorbankan kesejahteraan warga negara yang dilakukan oleh

komplotan yang bersarang di partai-partai politik. Maka tidak heran kalau kasus-kasus besar

seperti kasus skandal Bank Century, Kasus pengemplangan pajak yang melibatkan Gayus

Tambunan atau kasus besar lain seperti kasus asuransi TKI di Kemenakertrans sulit

dipecahkan. Ini semua terkait dengan praktek kartel politik di seluruh partai. Bagaimana

cara melawan pertumbuhan dan mengguritanya praktek politik kartel ini

c. Kontestasi Elit Desa

Memahami kontestasi politik dalam sistem demokrasi elektoral, Kang dalam

tulisannya Race and Democratic Contestation menyatakan bahwa Kontestasi

demokrasi adalah kompetisi deliberatif di antara para pemimpin politik untuk

membentuk dan membingkai pemahaman masyarakat tentang politik elektif,

kebijakan publik, dan urusan sipil. Ini meliputi proses dimana pemimpin berani,

mendorong, dan menantang masyarakat untuk berpikir tentang politik. Persaingan

pemilihan hanya satu elemen yang menonjol dari kompetisi yang lebih besar ini di antara

para pemimpin politik untuk mempengaruhi sosial politik sebuah proses yang sehat dari

kontestasi demokrasi yang menarik dalam dan melibatkan masyarakat dalam proses

tersebut untuk memenangkan hati dan pikiran warga negara (Kang, 2008 : 738).

7

Pendapat di atas mencerminkan bahwa produk dari sebuah kontestasi politik

tidak hanya hadirnya seorang pemimpin yang terpilih. Lebih jauh, dampak dari kontestasi

politik adalah tingkat pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang demokrasi

elektoral terutama tentang segala akibat positif maupun negatif yang muncul dari pilihan

politik mereka, serta partisipasi aktif mereka dalam setiap pengambilan kebijakan

publik dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan umum.

Sistem yang demokratis menghendaki sebuah kontestasi politik terbuka bagi

siapa saja untuk menjadi kandidat. Hal ini untuk menjamin adanya kesetaraan

kesempatan bagi setiap masyarakat desa untuk memperebutkan jabatan kepala desa.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Schumpeter yang mengartikan demokrasi

dengan melibatkan suatu keadaan dimana setiap orang, pada prinsipnya, bebas

bersaing memperebutkan kepemimpinan politik (Held, 2007 : 179).

Pada prakteknya, demokrasi ala Schumpeterian tersebut hanya terbatas kepada

kalangan elit desa saja. Artinya walaupun regulasi itu lahir dengan semangat

demokrasi yang memberikan kesetaraan kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti

kontestasi politik, namun kenyataannya hanya segelintir orang saja yang menjadi

kontestan dalam setiap Pilkades. Kondisi ini berhubungan erat segala persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

2. Struktur Sosial Patron Klien

Menjadi menarik adalah munculnya fenomena regenerasi dan pejabat yang akan

berada di birokrasi melalui sebuah skenario di mana kepala daerah calon termasuk kepala

desa berasal dari darah atau ikatan keluarga dengan pejabat incumbent. Ini adalah cermin

dari aristokrasi dalam praktik demokrasi kita. Posisi adalah amanah yang dipercayakan

8

oleh masyarakat kepada mereka yang berkompeten dan benar-benar mampu

melaksanakan tanggung jawab secara profesional, untuk menuju posisi terendah dalam

pemerintahan desa bahkan sebagai kepala desa, kehadiran karakteristik birokrasi lokal di

desa mengarah pada pembentukan dinasti atau tidak atau aristokrasi birokrasi menjadi

penting adalah adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi proses pembuktian proses

pemilihan desa dianggap memenuhi prosedur atau hanya skenario posisi turunan.

Bila dikontekskan dengan keperluan studi tentang dinasti kepala desa ini, perlu

diperhatikan bahwa hubungan patron-klien bukanlah hubungan bersifat permanen dan

tertulis, artinya sewaktu-waktu salah satu pihak dapat memutuskan hubungan tersebut.

Hal tersebut bisa disebabkan oleh baik patron. Pemikiran Scott tadi dapat

disederhanakan seperti berikut ini :

Tabel 1.1

Arus Pertukaran Materi dan Jasa

Antara Dinasti Kepala Desa dan Klien

Arus Pertukaran Materi dan Jasa

No Dari Dinasti Kepala Desa

ke Klien

No Dari Klien ke Dinasti

Kepala Desa1. Distribusi sumber

daya ekonomi1. Dukungan suara pada setiap

Pilkades

2. Lapangan kerja 2. Dukungan terhadapkinerja patron

3. Jabatan formal di desa 3. Membela patron dalamkonflik

4. Pelayanan spiritual

Menurut Patrick Spread (dalam Samsul Komar, 2013: 19-20) bahwa konsep

patron-klien berangkat dari teori pertukaran sosial (social exchange theory) yang

9

dikemukakan oleh Blau, bahwa ketidakseimbangan dalam masyarakat terhadap materi dan

keadaan sosial adalah menghasilkan perbedaan dalam kekuasaan. Maksudnya struktur

kekuasaan muncul karena terjadinya suatu hubungan pertukaran yang tidak seimbang.

Ketidak seimbangan pertukaran melahirkan kesenjangan kekuasaan dan ketidakseimbangan

rasa hormat, sehingga menjadi sangat relevan dengan dasar hubungan patron-klien.

3. Ketiadaan Masyarakat Sipil

Civil society secara terminologis dapat diartikan masyarakat sipil, masyarakat

kewarganegaraan, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya. Jadi civil society dapat

dipahami sebagai sebuah ruang (space) sebuah Negara, di mana di dalamnya hidup

sekelompok individu dengan semangat toleransi yang tinggi dalam jalinan komunikasi dan

interaksi yang sehat, serta terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik.

Terdapat lima poin penting dalam civil society, antara lain:

1) Partisipasi rakyat, rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak akan bergantung secara

penuh terhadap Negara, akan tetapi ia akan berupaya meningkatkan kualitas hidup dan

dirinya secara mandiri.

2) Otonom, artinya sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu

mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan

hidup secara bebas dan mandiri.

3) Tidak bebas nilai, masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral

kemanusiaan agar apa yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan

dampak positif yang membangun dirinya (masyarakat) secara umum, yang bersumber pasa

10

sisi-sisi religi, unggah-ungguh yang berlaku, menjelma dan mengakar dalam budaya

masyarakat. (Nasiwan, 2010: 162)

4) Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati dan menerima segala bentuk

perbedaan. Terwujud dalam badan organisir yang rapi, modern dalam upaya penciptaan

hubungan stabil antar elemen masyarakat. (Nasiwan, 2010: 163).

E. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif sebagai metode penelitian untuk membuat

gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan

akumulasi data dasar belaka.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dan berbentuk Partisipatory

Action Research, dimana peneliti tidak hanya mencari data dan menginterpretasikan data

tetapi juga terlibat dalam setiap kegiatan dari objek penelitian.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kampung Meidodga Distrik Testega

Kabupaten Pegunungan Arfak, informan dalam pelaksanaan penelitian ini berjumlah 20

orang yang terdiri :

1. Kepala Desa / Kampung

2. Sekretaris Desa / Kampung

3. Seksi Pemberi layanan

4. Tokoh masyarakat

11

5. Masyarakat umum dan

6. Pemuda desa

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sasaran penelitian yaitu menelaah atau mengkaji tentang

dinasti politik desa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di Kampung Meidodga Distrik Testega

Kabupaten Pegunungan Arfak

4. Jenis Data dan Tipe Penelitian

a. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dan berbentuk Partisipatory

Action Research, dimana peneliti tidak hanya mencari data dan menginterpretasikan data

tetapi juga terlibat dalam setiap kegiatan dari objek penelitian. b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian participatory action research, maka kedudukan peneliti sebagai

pengamat.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian akan dipergunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai

berikut :

a. Observasi

b. Metode Wawancara

c. Metode Focus Groups Discusion (FGD)

d. Dokumentasi

12

6. Tehnik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa data secara kualitatif dalam hal

ini peneliti memberikan penjelasan, menginterpretasikan dan memformulasikan

permasalahan penelitian secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi.

13

BAB II

A. Gambaran umum Kampung Meidodga

Kampung Meidodga adalah salah satu kampung induk dari 15 Kampung yang berada di

bawah pemerintahan Distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.

Kampung Meidodga berada berdekatan atau bersamaan dengan Enam Kampung Lainya yang

dipisahkan suatu sungai besar yaitu (sebyar) dari delapan Kampung yang berdekatan dengan

Ibu Kota Distrik Testega. Enam kampung tersebut adalah, Kampung Kampung Iba, Kampung

Morumfeyi, Kampung Dumbrey, Kamung Meksi, Kampung Mofoukeda dan Kampung

Meigahanau. Yang menjadi Tujuh Kampung persiapan Pemekaran Distrik Baru, Yang sedang

di perjangan yaitu Distrik Meidodga.

Jarak tempuh dari Kampung Meidodga ke Ibu Kota Distrik Testega di tempuh kurang-

lebil 10 jam dengan berjalan kaki, melewati dua gunung besar dan dua sungai, kebutuhan

makan seperti beras, garam, minyak goreng dan lainnya bahkan bahan bangunan untuk

membangun Kampung masayarakt memikul dan berjalan kaki lalui hutan dan dan jalan tikus

tersebut. karena ruas jalan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak

masih sampai di Ibu Kota Distrik Testega. Kampung Meidodga awalnya dibentuk sejak Tahun

1971 dengan sebutan nama “Manir Meidudga” namun belum sah atau tidak diberikan SK.

setelah di berikan SK dan menjadi Kampung adalah pada Tahun 1995.

14

Kepala

Kampung

Sekretaris

Kampung

Kaur

pembangunan

Kaur

Pemerintahan

Kaur

Kesrah

Kaur

Umum

Struktur Pemerintahan Kampung Meidodga

1. Struktur Pemerintahan Kampung Meidodga

Data :Kampung Meidodga 2019

Struktur organisasi ini tidak pernah mengalami peningkatan ataupun penurunan,

sejak ditetapkan sebagai kepala Kampung Meidodga tahun 1995-2004 yang di jabat oleh

Abraham Meidodga ini merupakan suatu rekor yang tidak terkalahkan setelah meninggal di

gantikan oleh Adrianus Meidodga tahun 2004-2019 ini diteruskan oleh adik kandungnya

sehingga jabatan kepala kampung tidak tergantingan lagi atau dengan kata lain kepala

kampung akan di jabat sampai habis keturunannya.

B. Kondisi Alam

Suhu udara yang sejuk, sumber air yang melimpah, dan tanah yang subur adalah

jawabannya. Testega adalah nama salah satu distrik di Pegunungan Arfak (Pegaf). Perjalanan

ke Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) dari Manokwari harus melalui jalan yang amat tidak

baik.

15

Untuk diketahui, hanya ada dua pilihan ke Kota Testega, dan pusat Kabupaten Pegaf.

Pertama, menggunakan jalan darat yang melewati hutan, sungai, dan berbagai rintangan, yang

kedua menggunakan pesawat yang hanya ada ada di hari Sabtu.. Beragam potensi wisata alam

ada di sini, mulai dari danau kembar, pengamatan burung dilindungi, kupu-kupu, hingga

budaya lokal yang masih terjaga

Produk holtikultural, teh, dan kopi merupakan sebagian jenis tanaman yang cocok

berkembang di daerah dingin seperti Pegaf. Belum pernah sepanjang sejarah terdapat

perkebunan teh di Pegaf. Satu bukti bahwa kopi memang sudah ‘sempat’ ditanam kami dapati

dari cerita seorang warga yang kami temui di ibukota kabupaten. Ia yang tak sempat

menyebutkan nama bilang, “Pohon kopi tu dong ada kase hidup di beberapa tempat” “Akang

su liar, trada yang ambil panen”. Sang Bapak menyebutkan bahwa ada beberapa tempat yang

ditumbuhi pohon kopi. Kopi-kopi tersebut tumbuh begitu saja (liar) dan tidak ada yang

memanennya.

C. Penduduk

Data jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga hanya bisa didapat dari Sensus

Penduduk (SP) dan Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS), dimana Sensus Penduduk

dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran nol, sedangkan SUPAS dilaksanakan pada

tahun yang berakhiran lima. (sepuluh dan lima tahun sekali) Dengan demikian, untuk tahun-

tahun yang berakhiran selain nol dan lima, dengan demikian jumlah penduduk diperoleh dari

DPT Kampung adalah Jumlah KK 208, Laki-laki 112 dan perempuan 96.

D. Kondisi Masyarakat

Masyarakat Kampung Meidodga tergolong masyarakat yang hetorogen, bahwa agamanya

satu yaitu Kristen Protestan. namun terdiri dari 6 (Enam) turunan keluarga, walau di Desa

16

Meidodga satu suku namun terdapat tiga Bahasa yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda

dalam nenaggapi suatu permasalahan. beberapa keluarga tersebut adalah keluarga Etma Efeji,

Ifun, Yoduma, Insruk dan Merohom serta Mofoukeda kesukuan masyarakat adalah suku

meyah, Namun bisa mengunakan beberapa bahasa yang ada disekitarnya karena pengaruh

lingkungan dan kawin silang.

Kenyataannya ini diketahui bahwa kegiatan dan keadaan kebudayaan tidak dapat

mengarahkan persamaan dan kesatuan mereka dalam berbagai macam kegiatan. Namun disisi

lain masyarakat telah cukup baik kesadarannya, dimana mereka telah banyak mengadakan

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan baik bagi dirinya maupun orang lain. Yang bersifat

kemasyarakatan seperti kegiatan gotong royong yang dikerjakan secara bersama-sama baik

gotong royong yang bersifat memperingati hari-hari besar Kerohanian dan hari-hari Acara

adat lainya mereka mempunyai tradisi dan budaya yang bervariasi walaupun satu suku namun

ada berbagai budaya dikampung Meidodga.

di lingkungan masyarakat Kampung Maidodga terdapat sarana kesehatan, yang

sseharusnya di gunakan masyarakat, sarana kesehatan yang ada di Kampung Meidodga adalah

Pustu sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat, jadi sarana kesehatan yang ada

berjumlah satu buah, sarana kesehatan ini merupakan sarana pengobatan bagi masyarakat

yang membutuhkan pelayanan medis, namun tenaga medis untuk melakukan pelayanan di

Pustu tidak ada.

Tenaga kesehatan di Kampung Maidodga tidak memadai walau hanya ada

mantri/perawat namun tidak aktif di tempat tugas melakukan pelayanan bagi masyarakat

Kampung Maidodga, keberadaan tenaga kesehatan seperti ini tentu tidak cukup membantu

dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kampung Maidodga.

17

Sarana pendidikan yang ada diwilayah Kampung Meidodga kurang memadai artinya

masyarakat yang membutuhkan sarana pendidikan untuk memasukkan putra-putrinya

kesekolah maka hanya menghubungi pihak sekolah, yang adalah sekolah Dasar saja. sarana

pendidikan di meidodga hanya tersedia satu SD, sedankan SLTP dan SMU, berada di ibu kota

kecamatan testega.

E. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kampung Meidodga meliputi sektor pertanian,

peternakan, perdagangan. Pada sektor pertanian, komoditas tanaman petani Meidodga antara

lain Umbi-umbian, cabai, bawang merah dan tanaman Buah Merah. Kegiatan di sektor

perikanan antara lain pengolahan hasil pertanian. Sektor peternakan menjadi salah satu

komponen aktivitas ekonomi masyarakat Meidodga, rata-rata setiap keluarga memiliki salah

satu hewan ternak baik sejenis unggas, kambing maupun babi.

Pada umumnya penduduk kampung Meidodga bermata pencaharian sebagai petani

dengan mengelola alam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua itu

disebabkan karena kampung meidodga sebagian besar merupakan daerah perkebunan, tidak

mengherankan jika sebagian besar masyarakatnya bermata pencahrian sebagai petani. Namun

demikian, walaupun sebagian besar adalah petani, ada sebagian masyarakat yang bermata

pencahrian jenis lain seperti buruh, pedagang, pegawai negri sipil dan peternak.

18

BAB III

STRUKTUR SOSIAL PATRON KLIEN

A. Patron-Klien.

Patron Klien berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti

“seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh” (Usman,

2004: 132). Sedangkan “klien” berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang

disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok

komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun

penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior),

dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior).

Atau dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk

membantu klien-kliennya (Scott, 1983: 14 dan Jarry, 1991: 458). Pola relasi seperti ini di

Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan

kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau extended

family (Jackson, 1981: 13-14). Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung

jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak

ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa baik patron maupun klien masing-masing

memiliki sumber daya berupa materi atau jasa yang dapat dipergunakan dalam sebuah

hubungan pertukaran. Artinya pertukaran dapat terjadi ketika sumber daya yang

diberikan oleh patron dapat diterima oleh klien, dan sebaliknya patron dapat pula menerima

sumber daya yang diberikan oleh kliennya. Dengan demikian, walaupun di awal disebutkan

19

bahwa hubungan patron-klien merupakan hubungan pertukaran yang tidak seimbang, namun

kenyatannya hubungan yang terjalin bersifat saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Bila dikontekskan dengan keperluan studi tentang dinasti kepala desa ini, di

Kampung Meidodga Distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak terdapat hubungan

antara patron dan klien telah ada sejak lama, masyarakat memposisikan orang yang memilik

kekuatan adat, mempunyai sumber daya baik spiritual maupun material sebagai orang yang

dipercayakan dalam suatu persoalan yang terjadi di masyarakat. Orang-orang seperti ini tidak

lain adalah kepala Suku dan kepala Kampung mereka yang memiliki kekuasaan dalam hal

urusan adat bahkan urusan pemerintah.

Ketika ada persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti anak laki-laki

yang menikahi anak Perempuan dan urusan adat maka kepala Kampung dengan segera

menyelesaikan diantara kedua belah pihak dengan memberikan harta, bisa harta kain timur,

uang atau babi dengan maksud agar mereka yang mendapatkan bantuan dari seorang Kepala

Kampung tetap mendukung kepala kampung ketika menghadapi situasi sulit termasuk

mendapatka dukungan untuk menjadi kepala Kampung.

Di Kampung Meidodga telah dua kali pergantian kepala Kampung dari sang ayah

kepada anak dan selanjutnya kepada adik kandungnya tanpa ada tantangan atau kritikan dari

pihak mana pun. Karena hampir rata-rata masayarakat Kampung Meidodga adalah klienya.

Mereka tetap saja memberikan dukungan kepada sang kepala Desa sebagai wujud balas budi

atas pemberian atau bantuan yang diberikan sebelumnya.

B. Oligarki

Sejak lama kaum-kaum oligarki di Indonesia dibahaskan dengan politik dinasti,

dinasti-dinasti dipusat hingga ke daerah terus bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

20

Seperti diketahui bahwa oligarki adalah suatu bentuk dari struktur kekuasaan dimana

kekuasaan efektif ini berada di tangan kaum minoritas orang.

Di Kampung Meidodga telah terjadi politik dinasti yang telah berjalan dan masih

bertahan. Kaum oligarki di kampung Meidodga adalah berdasarkan ikatan keluarga. ikatan

keluarga tersebut adalah dari turunan keluarga. Yakni keluarga Etmafeji. Bapak etemaefeji

adalah tokoh pendiri Kampung Meidodga. Selain itu ada juga keluarga yang lain yang

sering berkontestasi dalam pemilihan kepala Desa Meidodga yakni, keluarga Ifun,

Yoduma, Insruk dan Merohom dan kelompok dari keluarga ini tumbuh menjadi kuat dan

bersaing dalam pilkades Kampung Meidodga. Jadi mendekati pilkades tahun 2004

kelompok-kelompok dari keluarga ini berkompetisi dalam pilkades yang terjadi saat itu.

Namun pilkades dimenangkan oleh kelompok Etma Efeji yang tidak lain adalah anak dari

pendiri Kampung Meidodga tersebut.

Sehingga diketahui bahwa keluarga Etma Efeji ini telah menduduki jabatan

kepala Kampung mulai dari Bapak Etma Efeji itu sendiri dari Tahun 1971 hingga 1995

walau itu hanya sebatas nama, kemudian dilanjutkan anaknya Abraham Meidodga dari

tahun 1995-2004 dan dilanjutkan Oleh Adrianus Meidodga yang adalah anak ke dua dari

Bapak Etma Efeji, dari 2004 sampai saat ini.

Dari kelompok-kelompok ini keluarga lain tidak berhasil dalam memperebut

jabatan kepala kampung karena keluarga Etma efeji ini memiliki banyak dukungan dari

klien dan mengunakan kekerasan yang kemudian membuat masyarkat tidak menentukan

pilihan kepada calon kepala kampung secara langsung dan bebas. Persaingan terjadi karena

kepala kampung periode 1995-2004 tidak transparan dalam menjalangkan tugasnya. Hal

semacam ini kemudian membuat keluarga-keluarga ini untuk bersaing dengan harapan agar

21

jabatan kepala kampung tidak disalah gunakan oleh keluarga yang satu terus-menerus.

Namun sayangnya persaingan itu tidak mendapatkan hasil yang baik.

C. Demokrasi

Sistem demokrasi terbuka dimana setiap manusia dihargai satu suara (one man

one vote ) memang memungkinkan bagi tumbuh suburnya politik dinasti. Terlebih jika

mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk

memilih dan dipilih. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang

selama ini telah mencedari esensi demokrasi itu sendiri. Demokrasi dicirikan dengan

pertma, suksesi kepemimpinan yang terbuka, melalui mekanisme pemilihan umum yang

adil, jujur dan terbuka dan kedua, rakyatlah pemegang kedaulatan, bukan pemerintah.

Dengan maraknya dinasti politik, ciri dari demokrasi tersebut berada dalam

ancaman besar. System kekuatan dan keseimbangan dipastikan tidak berjalan efektif

manakala semua lini dikuasai orang-orang sekerabat. Rapat-rapat atau siding-sidang yang

sedianya menentukan hajat hidup orang banyak justru lebih mirip arisan keluarga. Begitu

pula dalam suksesi kepemimpinan yang adil dan terbuka, mustahil hal itu bisa terwujud

jika jabatan-jabatan politis digilir dan diperebutkan orang-orang yang masih dalam

lingkaran keluarga.

Hal seperti ini terjadi pula di Kampung Meidodga Distrik Testega, dimana

system demokrasi yang dicita-citakan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat setempat.

Dimana kelompok dari keluarga-keluarga yang berada di Kampung Meidodga tersebut

hanya memiliki cita-cita untuk bisa menduduki jabatan kepala kampung namun impian itu

tidak terwujud karena kekuatan keluarga yang satu lebih kuat akhirnya membuat keluarga

yang lain terabaikan.

22

Dengan kekuasaan yang dimiliki keluarga penguasa maka dengan gampang

mendapatkan dukungan yang tentu dengan berbagai macam cara termasuk mengunakan

kekerasan terhadap masyarakat untuk memberikan dukungan kepada dirinya agar tetap

menjadi penguasa. Misalnya dari keluarga-keluarga yang lain juga ikut bersaing dalam

pemilihan kepala Desa namun mereka selalu mendapatkan tekanan-tekanan dari keluarga

penguasa tidak hanya itu saat pemilihan kepala kampung semua masyarakat tidak

menentukan pilihanya, hanya diwakilkan orang-orang yang dituakan dalam musyawarah

orang-orang tertentu yang kemudian menyampaikan pandangan, masukan dan menentukan

kepala kampung.

hal-hal ini membuktikan bahwa proses politik yang demokratis masih jauh dari

harapan. Karena system pemilihan yang langsung, adil, jujur dan terbuka tidak berlaku di

kampung Meidodga.

D. Aristokrasi

Di Kampung Meidodga kekuasaan kepala kampung telah dipertahankan dan berada di

keluarga Etma Efeji yang merupakan tokoh pejuang kampung. Kepala kampung saat ini

yang adalah anak dari Etma Efeji tersebut telah menglaim bahwa Kampung Meidodga

adalah milik keluarga itu saja. Karena orang tuanya yang menjadi orang pahlawan, sehingga

jabatan ini harus diwariskan secara mutlak berdasarkan garis keturunan kepada dia bahkan

tidak cukup sampai dia saja namun, anak-cucu dari keluarga Etma Efeji itu sendiri.

Sebagian masyarakat yang merupakan klien dari penguasa selalu memberikan

dukungan kepada kepala kampung agar terus-menerus mempertahankan jabatannya. itu

sebagai wujud penghormatan terhadap keluarga yang telah berjasa kepada mereka. Namum

sebagian warga yang adalah turunan dari keluarga lain mempersoalkan itu dengan satu

23

tindakan yaitu bahwa mereka akan bersaing dalam pemilihan kepala desa agar jabatan

kepala desa bisa direbut demi pelaksanaan pembangunan di kampung yang transparan dan

akuntabel. Atau kata lain agar keluarga yang lain pun menjadi penguasa.

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan di kampung Meidodga masih terlihat

masih kurang transparan, seperti program dana desa yang dikuculkan oleh pemerintah pusat

bahkan dana otonomi khusus yang di salurkan pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk

dikelola oleh desa. Namun dengan kekuasaan yang aristokrasi tersebut membuat kepala

kampung tidak mengelola keuangan ini dengan baik. Tidak berpegang pada prinsip

transparansi dan akuntabelitas. Dimana dalam penyusunan perencanan pengunaan anggaran

hanya dilakukan oleh pemegang kepentingan di kampung, begitupun pelaksanaanya pun

dilakukan sepihak. Hal ini membuat masyarakat tidak puas atas pekerjaan yang di

laksanakan oleh pemerinta kampung karena tidak mengetahui dana yang dikelola secara

baik.

24

BAB IV

KETIADAAN MASYARAKAT SIPIL

A. Kondisi Organisasi

Untuk kondisi organisasi formal ditengah-tengah masyarakat Kampung Meidodga

belum ada. Yang ada hanya Paguyuban yang menghimpul warga yang punya kreasi, yang

punya keterampilan suara yang baik dan berkualitas mereka mengelola sanggar musik

tradisional yang bertugas melestarikan lagu-lagu lokal khas Pegunungan Arfak dan jenis

tarian masyarakat Kampung.

Selain Paguyuban yang mengurusi tarian dan seni musik, ada juga Paguyuban warga

Kampung yang bergerak di bidang pendidikan. Khusu untuk Paguyuban satu ini pokus pada

pemberdayaan masyarakat. Dimana mereka bertugas memberikan pelatihan atau proses

belajar mengajar secara informal dirumah-rumah warga secara bergiliran. Yang menjadi

penggerak dari Paguyuban ini adalah para mahasiswa asal Kabupaten Pegunungan Arfak

didampingi langsung oleh professional atau relawan dari daerah lain yang peduli dengan

perkembangan pendidikan di sana.

Selain itu aktivitas lain yang menjadi sasaran bidikan Paguyuban ini, yakni

memperkenalkan beberapa tradisi dan kebudayaan setempat kepada warga luar yang

berkunjung di sana. Artinya, Paguyuban ini lah yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai

pembimbing yang membimbing kegitanan-kegiatan agama dan budaya lokal.

Sehingga dapat difahami bahwa hampir semua Paguyuban yang ada disekitar

Kampung sangat berkontribusi secara maksimal dalam membangun Kampung Meidodga

mulai yang berkaitan dengan pendididkan, kesenian, tari-tarian tradisional, dan lagu khas

25

masyarakat kampung. Karena itu tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa pilar

utama bagi masyarakat Kampung Meidodga adalah keberadaan Paguyuban.

Untuk organisasi Formal sama sekali tidak ada, seperti LSM dan lainya artinya

sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah kampung

selama ini belum ada. Walaupun beberapa wadah tersebut di atas berperan dalam

pembangunan di kampung terutama dalam pengembangan pemberdayaan sumber daya

manusia, namun dalam hal politik belum ada lembaga yang mengawasi nya.

Ketidak tumbuhnya masyarakat sipil ini benar-benar terjadi di kampung Meidodga,

padahal jika kita lihat di daerah-daerah yang sudah maju bahwa lembaga yang diwadahi

masyarakat merupakan actor terpenting dalam proses pembangunan di suatu desa. Lembaga

seperti ini dibentuk atas ketidakadilan seorang atau kelompok pemimpin yang berkuasa dan

mengunakan kekuasaan untuk kepentingan diri-sendiri. Kondisi ini memberikan peluang

kepada kepala kampung, yang adalah penguasa di Kamapung Meidodga untuk melakukan

dinasti politik secara terus-menurus di Kampung Meidodga.

B. Badan Permusyawaratan Kampung

“Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) merupakan lembaga yang

melaksankan fungsi pemerintahan Kampung yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

(UU No 6 Tahun 2014 Tentang Kampung Pasal 1).

Dalam sistem pemerintahan Kampung, pemerintahan Kampung akan berjalan efektif

apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelanggara pemerintahan Kampung dapat

berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelengara pemerintahan

26

Kampung tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan

perundang-undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan Kampung.

Salah satu Kampung di Kabupaten Pegunungan arfak yang kondisi Badan

Permusyawartan Kampung (Bamuskam) masih lemah adalah Kampung Meidodga

Kecamatan Testega. Oleh karena, ada beberapa faktor penyebab terjadinya lembaga

perwakilan rakyat kampung ini mejadi lemah, diantaranya pengetahuan dan pemahaman

masyarakat kurang memada dan mereka ini sebagian besar merupakan klien dari pengusa di

Kampung Meidodga. Karena pengetahuan tidak memadai untuk memahami tugas sebagai

lembaga yang mengontrol kepala kampung ini membuat mereka hanya mengikuti perintah

dari kepala kampung baik dalam perumusan kebijakan dan pilkadse.

Dengan demikan penulis menyimpulkan bahwa di Kampung Meidodga pemahaman

lembaga Badan permusyawaratan kampung tidak memadai dalam menjalankan tupoksinya.

Sebagian dari mereka adalah klien dari kepala kampung, realita ini sehingga memberikan

peluang kepada kepala kampung untuk mempertahankan kekuasaan sebagai kepala

kampung samapai dengan saat ini.

27

BAB V

DINASTI POLITIK DESA MEIDODGA

Harusnya prinsip demokrasi adalah terbuka bahwa setiap warga Negara memiliki

hak yang sama untuk dipilih dan memilih, namun tidak dipunkiri bahwa dinasti politik yang

selama ini mencedarai esensi dari demokrasi itu sendiri. Ciri dari demokrasi itu ada tiga

karakter, pertama, pembagian kekuasaan ala trias politika yakni Eksekutif, Legislatif dan

Yudikatif dimaksudkan agar terjadi proses keseimbangan antar lembaga pemerintah. Kedua,

demokrasi dicirikan dengan suksesi kepemimpinan yang terbuka melalui mekanisme

pemilihan umum yang adil, jujur dan terbuka. Ketiga, kedaulatan ada di tanggan rakyat bukan

pemerintah atau politisi. Dengan maraknya pinasti politik, tiga Pilar demokrasi tersebut

berada dalam ancaman besar, sistem check and balances dipastikan tidak akan berjalan efektif

manakala berbagai daerah dikuasai orang-orang yang sekerabat.

Seperti halnya di Kampung Meidodga kekuasaan kepala kampung dari awal

pembentukan kampung hingga dengan saat ini sudah empat puluhan tahun lebih masih dijabat

satu keluarga, turun-temurun dari sang ayah kepada anak kandung merupakan hak waris yang

ditinggalkan ayah kepada anak.

Politik dinasti ini akan merusak tatanan demokrasi sebab pemerintahan yang berasal

dari keluarga atau kerabat sebagian hanya mencari keuntungan untuk keluarganya bukan

untuk kesejahteraan masyarakat. Politik dinasti juga akan mengurangi kesempatan orang lain

untuk menduduki jabatan, mereka akan menempatkan keluarga atau saudaranya untuk

menduduki jabatan strategis, meskipun mereka tidak memiliki intregritas atau kemampuan

dalam bidang pemerintahan.

28

Masyarakat hanya disuguhkan aktor-aktor yang itu-itu saja yang berasal dari satu

keluarga, sehingga banyak orang kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya

dalam bidang pemerintahan.

A. Asal-usul Politik Dinasti Meidodga

Dominasi politik dinasti di kampung Meidodga telah dirintis sejak lama bahkan

sebulum perubahan rezin dari orde baru ke orde Reformasi dimana sejak itu belum terbentuk

sebagai kampung, hanya sebatas penunjukan oleh bupati sebagai kepala wilayah atau kalau

saat ini lebih dikenal kepala suku. Bapak Etma Efeji adalah tokoh orang pertama yang di

tunjuk untuk bertugas mengayomi masyarakat adat dalam suatu wilayah di Meidodga yang

kemudian dilanjutkan anak pertama Abraham Meidodga dari tahun 1995-2004 bahkan

setalah itu dilanjutkan oleh Anak keduanya Adrianus Meidodga sampai saat ini. Diketahui

juga bahwa dalam kurung waktu kurang-lebih 47 Tahun ini, beru dilakukan dua kali

pergantian.

Politik dinasti di Meidodga dapat bertahan karena ada beberapa faktor-faktor

pendukungnya diantaranya. Pertama, membentuk kekuatan klien yang yang kuat dan telah

dipelihara sampai saat ini. Karena dengan dukungan dari klien yang sanggat banyak akan

berpengaruh terhadap kekuasaan. kedua, ketiadaan masyarakat sipil, Masyarkat sipil

Kampung Meidodga yang kurang pemahaman dan tidak pernah aktif dalam suatu pemerintah

tentu kemudian memberi peluang kepada keluarga Etma Efeji ini selalu memegang kendali

kekuasaan. Ketiga, Keluarga penguasa terus mengunakan kekerasan untuk mendapatkan

dukungan. Masyarakat lebih dikenal dengan keharmonisan dan gotong-royong sehingga tidak

menghendaki adanya perbedaan pemahaman apalagi ketika terjadi konflik antarkeluarga.

29

Oleh karena itu, ketika penguasa memaksakan untuk mereka memberikan dukungan maka

selalu ikuti saja.

Menurut data dari hasil penelitian bahwa proses pemilihan yang melibatkan

beberapa keluarga di Kampung Meidodga ikut serta dalam kontestasi adalah pada tahun

2004.

Keluarga Ifun dan Merohom merupakan keluarga yang tidak puas atas kepemimpinan

dari dinasti ini, karena mengunakan wewenang sebagai kepala kampung hanya untuk

melayani beberapa keluarga tertentu. Yaitu dana Bantuan Desa hanya digunakan untuk

kepentingan keluarga atau orang-orang yang adalah klienya. Keluarga klien yang sebagai

pendukung dinasti adalah Keluarga Yoduma, Keluarga Insruk dan keluarga Mofoukeda. Tiga

Keluarga tersebut yang selalu mendapatkan bantuan dari kepala kampung.

Sehingga dapat diketahui bahwa pemilihan saat itu dua keluarga tersebut maju dengan

tujuan agar bisa menjadi penguasa, karena dengan memegang kekuasaan kepala kampung

bagi masyarakat di Meidodga dan Pegunungan Arfak pada umumnya adalah suatu

kebangaan, karena dia akan dihargai dan hormati dan segalah harta kekayaan dengan

sendirinya datang.

Namun kemenangan dimenangkan oleh Adrianus Meidodga yang masih berkuasa

sampai saat ini. Politik dinasti berhasil dipertahankan keluarga karena yang bersangkutan

adalah adek kandung dari kepala kampung sebelumnya yang tentu memiliki cukup modal

atau harta untuk dapat mempengaruhi masyarakat.

Keluarga Etma Efeji terus mengendalikan jabatan kepala kampung ini sebagai wujud

pemberian dukungan dari kliennya. Dimana yang bersangkutan beserta kakaknya kepala

kampung sebelumnya selalu membantu masyarakat dalam memberikan harta, berupa kain

30

timur, uang, babi dan harta lainya dalam acara adat, seperti pernikahan, Natalan bahkan

dalam kejadian yang adalah masalahpun penguasa ini selalu ada sehingga dengan bantuan-

bantuan yang diberikan ini dirasakan sebagian besar masyarakat. Dan sebagai wujud balas

budi maka masyarakat memberikan dukungan kepada yang bersangkutan hingga

mempertahankan jabatan kepala kampung di Kampung Meidodga. Hal ini yang kemudian

membuat dinasti Meidodga dengan gampang mendapatkan dukungan dan dapat betahan

sampai saat ini.

B. Pemilihan Secara Tidak Langsung

Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar

dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa

aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Kepala desa harus dipilih langsung oleh

penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dan pemilihan kepala desa bersifat langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum,

bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-

kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin.

Namun dalam penelitian ini penulis menemukan fakta dilapangan bahwa dalam

pemilihan kepala kampung di Kampung Meidodga tidak mengedepankan asas langsung,

umum, bebas, dan rahasia dengan warga desa setempat namun dilakukan secara aklamasi

kenyataan semacam ini dapat di akui bahwa desa-desa di Indonesia memiliki banyak variasi

dalam cara pemilihan kepala desa yang satu dengan desa yang lain sesuai dengan adat

kearifan lokal masing-masing daerah, termasuk di kampung Meidodga, Distrik Testega

Kabupaten Pegunungan Arfak.

31

Kampung Meidodga proses pemilihan kepala kampung jauh sangat berbeda dengan

desa-desa lainya di daerah-daerah maju lainya. Dimana pemilihan hanya dilakukan

berdasarkan musyawarah untuk menunjuk atau mengangkat calon kepala kampung yang telah

dicalonkan. Cara ini telah dilakukan dikampung meidodga dalam dua kali pergantian berturut-

turut.

Alur pemilihan di kampung Meidodga jauh berbeda dari pemilihan kepala desa pada

umumnya mulai dari persiapan anggaran, pembentukan panitia sampai pada pemilihan.

Seperti disampaikan oleh kepala kampung Bpk. Adrianus Meidodga dalam wawancara sebag

ai berikut:

Waktu itu kita hanya percayakan beberapa orang untuk memfasilitasi rapatatau musyawarah, kita tidak pakai dana karena sudah ada makanan pokok. sesudah itulangsung rapat, beberapa orang yang mau jadi kepala kampung juga ikut rapat danmasayarakat menentukan, dari calon-calon itu siapa yang menurut mereka baik,setelah ditunjuk dan tidak ada perbedaan pendapat langsung ditetapkan jadi kepalakampung baru. (wawancara pada tanggal 2 januari 2018)

Dari wawancara diatas dapat di analisis bahwa proses pemilihan dikampung Meidodga

berbeda dengan desa-desa pada umumnya, dimana hanya dilakukan seperti rapat-rapat biasa,

jika dikaitkan dengan peraturan perundan-undangan maka hal ini tentu bertentangan dengan

asas pilkades secara langsung.

Masyarakat Kampung Meidodga masih dikatakan sebagai masyakat yang belum

mengenal perkembangan zaman. Terutama prosedur pemilihan kepala Kampung, bahkan

Pilkades dilakukan dengan cara aklamasi karena masyarakat belum memahami aturan terkait

pemilihan kepala kampung. Suatu ketidak tahu-an membuat sesorang atau sekelompok

masyarakat mudah dipengaruhi orang lain, entah dalam tujuan baik atau tidak, yang penting

untuk kepentingan orang tertentu.

32

Berikut wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung. Bpk. Benias Meidodga

Menurut saya itu, sesuai dengan kondisi kita yang seperti saat ini harus ada aturan dari atasanyang menegaskan kepala Kampung supaya dia bisa takut dan bisa laksanakan pemilihan inidengan baik. Pemrintah kabupaten harus bertindak tegas karena masalah pemilihan yangbegini saya lihat semua kampung yang ada di pegaf ini sama. Tidak hanya kita di Meidodgasaja, kampung lain juga ereka hanya tunjuk-tunjuk saja. Padahal pemilihan kepala kampungjuga ada prosesnya dan harus kita pilih langsung seperti kita pilih Bupati. (wawancara padatanggal 4 Januari 2018 ).

Dari hasil wawancara tersebut membenarkan bahwa kepala kampung bertindak atas

kehendaknya sendiri, tidak ada penegasan dari atasan, dalam hal Bupati Pegunungan Arfak

terkait aturan yang mengatur tentang pemilihan kepala kampung. Hal ini menjadi harapan

masyarakat kampung agar kedepan Pemilihan Kepala Kampung bisa dilaksanakan sesuai

aturan yang berlaku.

C. Kekusaan Dinasti Meidodga

Desa pada dasarnya merupakan wadah partisipasi bagi rakyat dalam aktivitas politik

dan pemerintahan. Fenomena dinasti kepala desa yang berdiri sejak masa orde baru dapat

dibaca sebagai kemampuan kekuatan politik lama bertransformasi. Desa-desa yang masih

primitiv mengangap bahwa perubahan rezim tidak mempengaruhi kekuasaan politik yang

telah berjalan, bahwa kecenderungan untuk mempertahankan anggota keluarga atau kerabat

dalam jaringan kekuasaan adalah hal bias.

Di Kampung Meidodga kekuasaan kepala kampung masih dipertahankan oleh satu

keluarga yang merupakan keturunan dari pendiri kampung yakni keluarga Etma Efeji yang

disebut Dinasti Meidodga tersebut. dengan berbagai cara dan strategi mereka lakukan untuk

mempertahankan jabatan kepala kampung tersebut tetap berada pada kekuasaan mereka.

33

Sehingga dapat dipahami bahwa dari perubahan rezim orde baru ke demokrasi tidak

berdampak terhadap kekusaan politik dinasti tersebut.

Fenomena budaya politik dukungan kekeluargaan atau yang biasa disebut patron-

klien tentu bukanlah sesuatu yang asing dalam perspektif politik kita, sebab kultur politik di

Indonesia telah begitu kuat mengakar. Sehingga sangat berpengaruh terhadap suatu proses

demokratisasi. Hal ini tentunya karena budaya patron klien dimana kelompok atau individu

punya ketergantungan secara politik kepada tokoh tertentu, sehingga sangat bersifat

feodalistik.

Hubungan patron klien melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang

individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) mempergunakan pengaruh

dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi

seseorang dengan status yang lebih rendah (klien). Hubungan seperti ini telah dibangun dan

kemudian dipelihara terus untuk saling memberikan keuntungan baik kepada pihak pengikut

maupun penguasa.

1. Kekuatan sumber daya ekonomi

Kemenangan dinasti politik Kampung Meidodga dalam setiap pergulatan politik pada

dua rezim pemerintahan, disebabkan oleh sejumlah besar pendukung politik yang loyal

terhadap penguasa. Masing-masing generasi kepala desa dari dinasti politik ini mampu

memelihara loyalitas pendukungnya, bahkan dari waktu ke waktu mereka mampu

memperluas jumlah konstituennya. Artinya kepala desa pertama dari dinasti politik ini telah

membangun sebuah jaringan kekuasaan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh generasi-

generasi Petinggi berikutnya dari dinasti tersebut.

34

Loyalitas para pendukung politik ini hadir bukan tanpa sebab, mereka punya alasan

tersendiri untuk tetap mendukung dinasti ini untuk memimpin kampung. Ada hubungan baik

yang terus dijaga oleh dinasti ini terhadap para pendukung politiknya, dengan memberikan

berbagai keuntungan dalam bentuk materi maupun nonmateri.

Sehingga orang-orang yang berada dalam jaringan kekuasaannya merasa

berkepentingan untuk terus mendukung mereka mempertahankan jabatan kepala desa, untuk

menjamin sustainabilitas distribusi materi maupun nonmateri yang mereka terima. Selain itu

pula pembangunan yang saling berkelanjutan membuat masyarakat menjadi lebih bisa

menerima akan dinasti politik ini.

Berikut ini wawancara dengan salah satu masyarakat Bpk. Enos Meidodga mengatakan

bahwa:

Hubungan kami dengan kepala kampung itu sudah dari dulu ya, dari orang tua jadi kamijaga baik. Makanya kami itu harus berikan dukungan kepada kepala kampung karena diapunya jasa baik kepada kami. Seperti kalau kami butuh bantuan atau mengalami masalahdia pasti bantu. Karena dia sudah bantu kami jadi kami juga harus bantu dia. (wawancarapada tanggal 4 Januari 2018 )

Dari wawancara diatas penulis menganalisis bahwa hubungan antara patron dan klien

di kampung Meidodga sudah terjadi sebagai ikatan keluarga yang telah dibangun dari orang

tua mereka kemudian dapat di kembangkan penerus mereka hingga dengan hari ini. Hal yang

menjadi dasar dari ikatan kekeluargaan ini adalah dengan saling member keuntungan baik

material maupun nonmaterial, dalam hal ini klien mendapatkan keuntungan dari dari

penguasa dan sebaliknya.

Penguasa tentu memiliki sumber daya material cukup untuk mempengaruhi klienya.

Karena dengan sumber daya yang cukup akan mempermudah untuk mendapatkan dukungan

35

dari berbagai pihak terutama pengikutnya. Masyarakat yang tergolong sebagai pengikut

penguasa selalu memberikan dukungan yang penuh kepada penguasa sebagai balas budi atas

sumber daya materil yang diberikan kepada mereka, hal itu dilakukan sebagai wujud ikatan

guna memelihara kepercayaan yang telah dibangun agar tidak ada batasnya.

Warga Masyarakat Ibu Jurmina Meidodga menambahkan bahwa:

Kami mendukung dia karena orangnya baik, ketika kami meminta bantuan pasti dia bantu,selama ini seperti begitu. Makanya kami percaya bahwa saat belum jadi kepala kampungsaja sudah buka tangan, apalagi kalau sudah menjabat sebagai kepala kampung pasti selalumembantu kami setiap kami membutuhkan. Jadi kita harus lihat dari orangya, bukan lihatanak atau keturunan dari penguasa. Kalau orang lain yang bukan dari keturunan penguasajuga kita bisa mendukung asal dia baik. (Wawancara pada tanggal 4 Januari 2018 )

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung kepala

kampung dalam merebut jabatan kepala kampung Meidodga atas dasar kebaikan. Kebaikan

kepala kampung tersebut adalah disaat memberikan harta kepada masyarakat, pemahaman

masyarakat kampung Meidodga dalam pemilu tidak melihat orang berpengetahuan dan

berpengalaman dalam mengatur pemerintahan kampung namun mereka memberikan

dukungan kepada calon pemimpin berdasarkan sifat dan karakter. Seperti calon kepala

kampung harus terbuka, ramah tama, pendekatan dengan masyarakat setempat dan selalu ada

bersama masyarakat dalam keadan apapun.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil opservasi yang penulis temui juga bahwa

calon kepala kampung melakukan pendekatan dengan berbagai cara sebagai strategi agar

mempertahankan kekuasan jabatan kepala kampung. Seperti memelihara hubungan dengan

pengikut yakni memberikan bantuan, menyelesaikan masalah dan berlaku baik merupakan

cara untuk mendapatkan perhatian dan dukungan.

36

Sebelum dimulainya pemilihan kepala kampung di kampung Meidodga, calon kepala

kampung dari penguasa ini sudah meluncurkan strategi-strategi yang sudah mereka siapkan

jauh-jauh hari sebelumnya. Mulai dari kepala desa pertama dan kedua, semuanya

menggunakan strategi yang namanya bantuan. kepala kampung ini dalam setiap kesempatan

selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti harta kain Timur,

Babi dan uang.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa modal kekayaan atau sumber daya

ekonomi sangat perpengaruh terhadap perebutan jabatan kepala kampung, mengapa tidak,

kepala Kampung Meidodga yang hingga saat ini masih di kuasai keluarga adalah memiliki

modal yang cukup, bahkan dari modal tersebut memberikan kepada masyarakat. karena modal

kekayaan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan, ini

sering terjadi di berbagai daerah baik dalam pemilu tingkat nasional, daerah maupun lokal,

sehingga perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka modal sebagai kebutuhan

dasar, masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan

kekuasaan.

Dalam kasus ini, kepala kampung bukan merupakan tokoh religius di kampung namun

merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sering membantu tetangga dan juga warga yang

sedang kesusahan baik secara materi maupun tidak itulah yang kemudian membuat dirinya

dipercayakan oleh masyarakat.

2. Penguasa Otokratis

Penguasa di kampung berwatak otokratis, melakukan berbagai cara kekerasan

terhadap masyarakat yang tidak sepaham agar supaya mereka mengikuti kehendaknya. Untuk

37

mempertahankan jabatan kepala kampung tersebut, karena merupakan warisan dari

pendahulunya yang adalah milik pribadi atau keluarga saja.

Dalam penelitian ini dapat ditemukan bahwa jabatan kepala kampung di Meidodga,

diklaim sebagai kekuasaan mutlak, yang diwariskan dari pendahulu kepada keturunan dalam

keluarga itu sendiri. Masyarakat lain tidak mendapatkan kesempatan untuk mejadi kepala

kampung. Jabatan kepala desa diduduki berdasarkan warisan secara keturunan jabatan

tersebut diangap sebagai jasa leluhur yang mendirikanya.

Sehingga seseorang yang diangkat menjadi kepala kampung harus atas dasar satu

keturunan terutama pihak laki-laki. kepala kampung yang saat ini menjabat adalah anak dari

pendiri kampung Meidodga tersebut, keluarga ini tidak setuju jika suatu saat jabatan kepala

kampung berpindah kepada orang lain.

Dalam musyawarah pergantian kepala kampung, penguasa kampung tidak menerima

saran, pendapat dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat, dengan sifat egoisme yang

tinggi dan kekerasan-kekerasan sehingga memaksakan seluruh warga tetap memberikan

dukungan kepadanya menjadi kepala kampung.

Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara dengan salah satu warga masyarakat Bpk.

Aleks Meidodga

Waktu pemilihan itu kepala kampung yang saat ini, mengunakan kekerasan agarsemua masyarakat harus pilih dia, karena katanya kampung ini bapanya yang sebagaipejuang, jadi harus dia yang ganti lagi, kalau kami tidak mendukung dia jadi kepalakampung lalu mendukung orang lain jadi kepala kampung berarti kami ganti rugi orangtuanya dan pindah dari kampung ini bahkan kalau dia tidak jadi kepala kampung berartimasuk di adat. Karena dengan begitu banyak tekanan seprti ya sudah, kami semuamendukung dia jadi kepala kampung saja dari pada jadi masalah untuk kita. ( Wawancarapada tanggal 6 Januari 2018 ).

38

Dari hasil wacancara tersebut dapat penulis pahami bahwa ada hal sesuatu yang

diberikan oleh penguasa sebagai ganjalan agar mendapatkan dukungan dari semua masyarakat

setempat guna merebut jabatan kepala kampung tersebut. Ganjalan tersebut tidak lain adalah

penekanan dari segi adat setempat, adat suku arfak ini yang menjadi hal sensitive dan tidak

dikehendaki masyarakat suku besar Arfak. Menurut kebiasaan atau budaya masyarakat

Kampung Meidodga dan Arfak pada umumnya jika perintah penguasa tidak dipatuhui maka

akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti konflik yang kemudian

berujung pada saling bunuh membunuh.

Penekanan seperti ini yang kemudian membuat masyarakat selalu takut dan

memberikan dukungan kepada satu keluarga untuk menguasai jabatan kepala Kampung dalam

dua kali pergantian sampai dengan hari ini.

Sebagian kecil dari masayarakat sudah mengerti tentang aturan atau sistem pemilihan

kepala kampung, namun tidak berani mengkritisi hal ini, karena mereka takut budaya adat

saling bunuh-membunuh yang berlaku di kampung itu sendiri. yang dimaksud adat disini

adalah adat saling bunuh membunu, ketika terjadi kritikan bahkan sampai tawar-menawar

atau calon dari keturunan pejuang kampung tidak terpilih, maka sudah memberikan pelung

terjadinya konflik diantara masyarakat yang mengkritik dengan pihak yang dikritik, konflik

yang terjadi tentu akan mengancam nyawa bahkan hal ini terjadi terus-menerus sampai turun-

temurun.

Tidak hanya itu, penguasa yang berwatak oteliter juga menjadi hambatan besar bagi

lembaga Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dalam menjalankan peran dan

fungsinya sebagai lembaga yang cita-citanya mengontrol pemerintah dalam memperjuangkan

kepentingan warga. Bamuskam yang merupakan lembaga yang diharapkan berjalan seimbang

39

atau mengawasi pemerintah kampung ini telah mendapatkan penekanan sehingga membuat

tidak bisa berbuat banyak terutama mengontrol ketidakikutsertaan masyarakat dalam

pemilihan kepala Kampung.

Berikut wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kampung Bpk. Saul Meidodga,

Mengatakan bahwa:

Di kampung ini belum ada organisasi-organisasi yang bisa mengontrol pemerintahKampung, walaupun ada beberapa wadah tapi itu hanya fokusnya kepada pengajarankepada buta huruf dan anak-anak atau itu organisasi kerohanian. Saya itu sudah berpikirbegitu bahwa kampung yang begini harus ada orang-orang yang bisa menegur ataumengarahkan supaya kepala Kampung bisa takut dan lakukan program dengan baik. Kalauhanya begini terus kepala kampung tidak bisa laksanakan tugasnya dengan baik. Baperkamitu ada tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut pantauan saya selamaini, mereka juga takut sama kepala Kampung ada juga yang tidak tahu fungsi sebagaiBamuskam. ( wawancara pada tanggal 7 Januari 2018 ).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa di Kampung Meidodga belum ada

lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dari masyarakat dengan tujuan

mengawasi jalanya pemerintah kampung. Hanya ada beberapa paguyuban-paguyuban saja,

seperti wadah tarian tradisional, Tim One Story dan Kumpulan Tokoh agama dan adat.

Wadah ini berperan dalam ajaran kerohanian dan pendidikan buta huruf, jika di pahami

mereka sedang membantu kepala kampung dalam pembangunan sumber daya manusia agar

agar bagaimana kepercayaan masyarakat kampung kepada Yang Maha Kuasa harus

diutamakan dalam segala tindakan serta masyarakat kampung yang buta huruf bisa membaca.

Apalagi mereka mengajar anak-anak dengan tujuan agar kelak mereka bisa sekolah dan

menjadi orang sukses demi membangun kampung.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal kontrol atau pengawasan

dari kumpulan wadah-wadah tersebut dalam hal dinasti politik tidak ada. Padahal lembaga

kemasyarakatan dalam suatu pemerintahan sangat diperukan guna mengawasi jalanya

40

pemerintah berjalanya pemerintah kampung yang efektif. Di kampung Meidodga ada Badan

Musyawarah Kampung ( bamuskam ). Namun mereka tidak melaksanakan tugas dan fungsi

mereka secara baik, kemampuan mereka sudah terbatas ditambah lagi dengan tekanan dari

kepala kampung yang tegas dan keras akhirnya membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Kampung Meidodga kondisi lembaga Badan

Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) masih lemah dalam mejalankan fungsi

pemerintahan Kampung.

D. Pembentukan Struktur Perangkat Kampung

Dalam tulisan sederhana ini penulis akan pokus mendeskripsikan bagaimana potret

sistem pemerintahan Kampung Meidodga sesudah Otonomi daerah diberlakukan. Keberadaan

sistem pemerintahan Kampung di Meidodga sebelum adanya konsep Otonomi Daerah sama

sekali tidak berjalan dengan baik. Dimana struktur pemerintahan kampung hanya sebagai

simbol, nama-nama pengurus pemerintahan kampung semua ada tetapi mereka tidak pernah

aktif menjalankan fungsi dan peranya secara baik. Sehingga kontribusi pemerintahan

Kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat rendah dan banyak

diantara pengurus yang tidak tahu menahu soal posisinya dipasang di struktur pemerintahan

Kampung. Akibatnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena disamping keterbatasan

pengetahuan mereka terkait dengan kepemimpinan dan ketidak tahuan mereka soal posisinya

di struktur.

Lalu bagaimana dengan setelah ditetapkanya sistem otonomi daerah, kondisinya masih

tetap memprihatinkan. Yang terjadi justru lebih parah, dimana para pihak yang menempati

posisi strategis justru memanfaatkan posisi tersebut untuk status sosial saja tetapi tidak

41

dimanfaatkan sebagai ajang untuk berkontribusi dalam menata tatanan sosial masyarakat yang

ada disana.

Hal yang mencerminkan kondisi di atas, disampaikan secara langsung oleh Kepala

Kampung Meidodga. Bpk. Adrianus Meidodga dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

“Dalam struktur Pemerintahan Kampung kita sudah punya orang-orang yang mendudukiposisi strategis di struktur tetapi waku itu kita menunjuk orang-orang ini secara sepihak.Jadi kita tidak melibatkan mereka nanti kalau ada urusan penting yang secara langsung halitu menjadi tupoksinya mereka baru kita suruh mereka untuk melayani atau mendampingi.Langka ini kita tempuh secara terpaksa juga, sebab kalau setiap saat kita harus libatkanmereka, pasti banyak hal yang akan terbengkalai. Pekerjaan mereka akan banyak yangtidak jalan, sementara kehidupan mereka semua sudah sangat tergantung dari itu. Makanyakemudian kita membuat siasat seperti itu guna untuk meminimalisir kekosongan jabatan dipemerintahan Kampung. Bahkan yang bisa kita kerjakan tupoksinya orang-orang yang kitapasang ini ya kita yang ambil alih. Yang paling penting kan agar pelayanan atau tugas bisajalan dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan, tetap kami jalan apa adanya tanpaharus saling menyalahkan. Jadi yang bisa kami lakukan hanya dengan cara seperti ini”.(Wawancara pada 2 Januari 2018).

Penjelasan Kepala kampung di atas adalah bukti bahwa Otonomi daerah yang selama

ini digadang-gadang bisa menuntaskan sejumlah kendala yang ada di Daerah juga tidak

terwujud secara maksimal.

Penjelasan lain yang tidak kalah menariknya bisa dilihat dari ungkapan Tokoh

Masyarakat kampung Meidodga dimana dalam pernyataanya lebih menyoroti ketidak jelasan

pembagian tugas dari masing-masing unit yang ada di struktur Pemerintahan Kampung itu

sendiri.

Berikut penyataan Tokoh Masyarakat kampung Meidodga Bpk. Deki Meidodga saat

ditanya dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya struktur Pmerintahan Kampung itu tidak jauh berbeda dengan strukturkomunitas masyarakat adat, sebagai suatu kesatuan yang memiliki unsur-unsurkebudayaan, yang telah lama dipimpin dan dikuasai oleh pemerintahan Adat oleh suatukepemimpinan tradisional yang dilengkapi dengan struktur, peran dan kewenangan dalam

42

mengatur segala isi dalam hak ulayat adatnya. Artinya, kalau ini kita berbicarakewenangan di Struktur komunitas adat. Yang mau saya katakana bahwa ini yang menjadimasalaha di kampung ini adalah bahwa secara etnografis belum banyak dipublikasikanmengenai struktur kepemimpinan beserta kewenanganya.”. (Wawancara pada 8 Januari2018).

Penjelasan tersebut di atas mengungkap pola pembagian kewenangan yang tidak

saling mendukung antara otoritas kampung dengan keberadaan lembaga adat yang ada di

Kampung. Pada hal berbicara legitimasi atau kepercayaan warga jauh lebih berpengaruh

Kepala suku dibandingkan Kepala Kampung, artinya secara structural posisi Kepala suku

ditengah-tengan masyarakat sebagai panutan karena Kepala suku bagi masyarakat Papua pada

umumnya dianggap sebagai orang yang dituakan atau ditokohkan sehingga pengaruhnya

sanagat kental.

Dibandingkan dengan aparat Desa atau Kampung, Kepala suku masih lebih dihargai.

Hanya saja berbicara pengakuan kewenangan yang diakui pemerintah terutama pemerintahan

yang lebih tinggi adalah Kepala Kampung. Karena itu jika Kepala Kampung ingin

mendapatkan legitimasi yang lebih kental lagi, maka mau dan tidak mau harus bermitra secara

baik dengan Lembaga adat yang ada ditengah-tengah masyarakat Kampung.

E. Manajemen Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan publik merupakan pekerjaan yang membutuhkan

keprofesionalan dan butuh manajemen yang baik, agar tercipta taransparansi pengelolaan

keuangan. Dengan adanya Bantuan Nasional seperti Dana Desa yang diberikan kepada

pemerintah Desa pada akhirnya dana tersebut akan masuk sampai kepelosok kampung. Maka

dibutuhkan kepiawaian termasuk manajemen pengelolaan keuangan yang professional, yang

tetap berpegang pada prinsip efektif, efisien, dan tepat guna.

43

Pengelolaan anggaran publik yang konsisten pada tiga prinsip di atas, maka diduga

kuat proses pengelolaan keuangan tersebut bebas dari kekeliruan atau penyalagunaan

anggaran. Sampai dengan saat ini pemerintah Kampung dalam pengelolaan anggran keuangan

publik belum diketahui pasti seperti apa pola yang digunakan dalam pengelolaan keuangan

yang ada. Sehingga masyarakat juga kurang yakin akan kemampuan aparat kampung dalam

mengurusi pemanfaatan keuangan yang jumlahnya sangat banyak tersebut.

Berikut pernyataan masyarakat Kampung Meidodga Bpk. Simon Meidodga dalam

wawancara yang mengatakan bahwa :

“Tidak ada alasan yang bisa membenarkan adanya dugaan pengunaan anggaran publiktanpa pertanggung jawabanya. Jaman yang sudah maju seperti sekarang masih ada yangbermain-main dengan keterbukaan itu sama saja mau disebut korupsi apa. Siapa pun yangmenggunakan anggaran public harus mau membuat laporanya sehingga tidak adakecurigaan publik, ini kan efek dari ketidak disiplinan aparat Kampung. Mengapa tidakmembuat pertanggung jawaban sementara mereka faham bahwa itu anggaran publik, jadikalau tidak ada pertanggung jawaban maka pasti akan muncul anggapan bahwa itu sedangdikorupsi. Meskipun mereka tidak melakukan itu, pasti akan berkembang alasan yangmengarah pada keberadaan mereka yang sedang mengelola uang publik”. (Wawancarapada Tanggal 4 Januari 2018).

Penjelasan tokoh masyarakat di atas, bisa difahami sebagai otokritik warga terhadap

Institusi publik yang sedang mengelola uang publik, agar dalam pengelolaan anggaran publik

selalu dalam jangkauan atau pantauan publik. Pengelolaan anggaran publik yang dijalankan

dengan prinsip keterbukaan adalah mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika ada

Institusi publik yang mengelola anggaran public tidak mengikuti mandate ketentuan

pengelolaan anggaran public seperti prinsip taransparansi tadi, maka bisa dipastikan Institusi

tersebut telah melakukan penyalagunaan anggaran.

Hal tersebut misalnya, disampaikan oleh perwakilan masyarakat kampung Meidodga

Bpk. Yance Meidodga saat ditanya dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

44

“Kita ini warga yang nga tau apa-apa, apalagi yang berkaitan dengan uang publik ini kitasama sekali tidak tahu. Karena itu, harus ada semacam pembukuan mungkin yang bisa kitatahu bahwa anggaran yang ada ini digunakan untuk apa saja. Kan yang kita butuhkanhanya itu, kita juga tidak menuntut agar uang itu dibagi-bagikan kewarga sama sekalitidak. Kita tahu bahwa itu uang pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak danuntuk kepentingan urusan pemerintah yang berkaitan dengan orang banyak. Jadi tidak sulitjika pemerintah mau membuat pembukuan yang bisa membuat semacam daftarpenggunaan angaran sehingga dari sini warga akan faham jika uang itu dugunakan untukapa saja”. (Wawancara pada 4 Januari 2018).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa posisi pemerintah Kampung Meidodga dalam pengelolaan anggaran

public masih belum sesuai dengan standar diberlakukan oleh anggaran dana Desa. Sehingga

akibatnya mereka dikesankan sedang menyalagunakan anggara yang ditangani oleh mereka.

45

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa politik dinasti

di Desa Meidodga memiliki beberapa ciri khas. Diantaranya

Pertama, “kekuasaan kepala kampung mutlak berdasarkan pada garis keturunan”.

Kepala kampung yang telah dan yang sedang menjabat tidak memberikan kesempatan

kepada orang lain dengan alasan Kampung tersebut diperjuangkan (didirikan oleh orang

tua pendahulunya ), sehinga orang lain yang tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi

kepala Kampung.

Kedua,“tidak ada pemilihan secara langsung” Pemilihan kepala kampung

dilakukan dengan mekanisme Musyawarah untuk menjujuk atau mengangkat salah satu

dari Calon-Calon yang dipercayakan untuk menjadi Kepala Kampung.

Ketiga,“ kepala kampung berwatak otokratis”. Kepala kampung karena

menganggap bahwa kampung tersebut adalah miliknya sendiri, maka saat musyawarah

pergantian kepala kampung baru tidak menerima kritikan, saran, pendapat dan pendapat dari

pihak mana pun terutama masyarakat yang di kampung itu sendiri.

Keempat,“Kekuatan Modal”. kekayaan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh

dalam masyarakat sebagai modal dasar untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan.

Ketika Kepala kampung mempunyai sumber daya yang cukup maka akan mempermudah

dirinya untuk mendapatkan dukungan dalam merebut jabatan kepala kampung.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa ada dua hal yang menjadi faktor

penyebab terjadinya politik dinasti di Kampung Meidodga Pertama, “Struktur Sosial

46

Patron-klein”. Kepala kampung Meidodga mempunyai jaringan yang kuat dengan orang-

orang lain yang bisa dikendalikanya dan saling memberikan dukungan.

Dalam penelitian ini usaha kepala kampung telah berjalan membangun

kepercayaan dan memberikan berbagai harta kepada mereka sebagai ikatan dan pada saat

ia mencalonkan diri sebagai kepala kampung mereka yang pernah mendapatkan bantuan

memberikan dukungan kepadanya untuk menjadi kepala kampung.

Kedua, “tidak tumbuhnya masyarakat sipil” masyarakat sipil adalah tiang utama

kehidupan politik yang demokratis, sebab tidak hanya melindungi warga Negara tetapi

juga murumuskan dan dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan kampung Meidodga Distrik Testega dimana

telah terjadi politik dinasti dalam pergantian kepala kampung, jabatan kepala kampung

telah diambil alih oleh anak kandung 2 (dua) kali berturut-turut setelah sang ayah

meningal. Namun selama itu tidak ada Lembaga Masyarakat yang mengkritisi itu sebagai

hal yang tidak wajar dan bertantangan dengan sistem demokratis.

Lembaga masyarakat seperti Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) pun

tidak mengkritisi hal tersebut karena BAMUSKAM pun hanya dipasang oleh kepala

kampung berdasarkan jasa baik atau balas budi tanpa mengutamakan kemampuan yang

dimiliknya, bahkan mereka tidak memahami tupoksi sebagai lembaga yang mewakili

rakyat pada wilayah-wilayah tertentu untuk kemudian mengontrol pemerintahan kampung

dalam program di kampung.

47

B. Saran

Berdasarkan deskripsi dari kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Pemerintah kampung dalam menjalangkan fungsi dan peranya hendak menjunjung tinggi

asas Pilkades langsung, bebas, jujur dan adil.

2. Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan peranya hendaknya mensosialisasikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sistem demokrasi dan pilkades kepada

masyarakat.

3. Pemerintah Desa dalam menjalankan kinerjanya hendaknya mendorong tingkat partisipasi

masyarakat baik dalam pilkada maupun perumusan kebijakan.

4. Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan peranya hendaknya memperhatikan

pentingnya membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga civil society.

5. Pemerintah Desa dalam menjalankan peranya hendaknya memperhatikan aspek

transparansi.

6. Pemerintah tingkat kabupaten perlu memberikan penegasan kepada pemerintah kampung

agar segala kebijakan yang diputuskan harus berdasarkan ketentuan peraturan yang

berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latief, Suharni dkk 2000. Negara Dalam Desa ; Patronase KepemimpinanLokal. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama

Andrianus Toni Pito, Efriza, Fasyah Kemal, 2006. Mengenal Teori-Teori Politik.Bandung : Nuansa

Daniel Katz dan Peter Mair tahun 1995. Elite dan Masyarakat. Jakarta : AkbarTandjung Institute

Gaffar, Afan dan Itoh, Mayumi. 2006. The Hatoyama Dynasty ; JapanesePolitical Leadership Through The Generations, New York : PalgraveMacmillan

Hadiz, Vedi R. 2005. Dinamika Kekuasaan ; Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto, LP3ES : Jakarta.

Held Haryanto. 2007. Kekuasaan Elit ; Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta: Program Pascasarjana PLOD Daerah Universitas Gadjah Mada

Hadiz Rahman, 2005. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Tiara Wacana: Yogyakarta.

Kang Damsar, Prof., Dr, 2008. Pengantar Sosiaologi Politik. Jakarta : KencanaPrenada Media Group

Kartono, 2003. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Marijan Kacung, 2010. Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Kencana.

Mas’oed Mohtar, 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Cet. II, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Moejiono 2002. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta : TiaraWacana.

Muluk Hamdi, 2010. Mozak Psikologi Politik Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Muhaimin, 1991. Patron dan Klien di Sulawesi Selatan, Yogyakarta : KeppelPress.

Nasiwan, 2010. Birokrasi di Negara Birokratis, Malang : Universitas MuhamadiyahMalang Press.

Rivai dan Suharni, dkk. 2003. Pesta Demokrasi di Pedesaan ; Studi KasusPemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY, Yogyakarta : Aditya Media

Robbins dan Coulter 2002. Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia

Suhartono 2001. “Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan,” dalam PolitikLokal di Indonesia. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.

Said dan Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia ; Transisi Menuju Demokrasi,Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Sutoro, Eko. 2003. Transisi Demokrasi Indonesia, Yogyakarta : APMD Press

Scott, James C. 1972. Moral Ekonomi Petani ; Pergolakan dan Subsistensi di AsiaTenggara, Jakarta : LP3ES.

Samsul Komar, 2013. Ojo Dumeh ; Kepemimpinan Lokal Dalam PembangunanDesa, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Siti Irine Astuti D. 2009 “Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis danMakassar di Sulawesi Selatan.” Makalah yang disajikan pada KonfrensiSulawesi Selatan Pertama di Monash University, Melbourne, Australia, 1981

Pustaka Lain

Purnamawan, 12/03/2013; Syamsiar 12/03/2013; dan Sa’ib,01/05/2013

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pegunungan Arfak, 2018, Distrik Testega DalamAngka 2018/2019