Ringkasan RTA.pdf

SISTEM AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KESEHATAN

HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY PROJECT DIRECTORAT OF HIGHER EDUCATION

PENDAHULUAN

• Pendidikan kesehatan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar akibat: – Meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu

terlepas dari status sosial ekonomi masyarakat, – Arus globalisasi yang sangat deras sangat besar pengaruhnya

terhadap pelayanan kesehatan, – Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

• Menghadapi kondisi ini, diperlukan penataan sistem pendidikan tenaga kesehatan yang mendasar agar dapat mengatasi kompleksitas pelayanan kesehatan yang saat ini dialami dan dapat mengantisipasi kebutuhan di masa depan.

Pergeseran Dari Nasionalisme Ke Profesionalisme Akibat Globalisasi

INDONESIA

MALAYSIA

THAILAND

PHILIPPINE

LAOS

VIETNAM

BRUNEI

MYANMAR

CAMBODIA

SINGAPORE

INDONESIA

MALAYSIA

THAILAND

PHILIPPINE

LAOS

VIETNAM

BRUNEI

MYANMAR

CAMBODIA

SINGAPORE

NASIONALISME PROFESIONALISME

PENDAHULUAN

• Perlunya melakukan reformasi dan peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, semakin terasa dengan meningkatnya jumlah institusi pendidikan kesehatan.

• Sistim akreditasi merupakan sistem dimana program studi dinilai apakah pengelolaannya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

• Namun lebih dari pada itu, sistem akreditasi merupakan bagian dari akuntabilitas sosial institusi pendidikan.

• Dengan menata sistem akreditasi maka penataan terhadap sistem pendidikan dapat dilakukan secara mendasar.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui sertifikasi individual dan akreditasi institusi

TUJUAN DAN MANFAAT • Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk

menelaah hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan sistem dan lembaga akreditasi yaitu: – prinsip dasar sistem akreditasi yang akan dipergunakan, – kondisi sistem dan lembaga akreditasi yang ada saat ini, – landasan hukum yang mendasari sistem yang akan dibangun, – fungsi dan ruang lingkup, – struktur dan pembiayaan, dan – proses kerja lembaga akreditasi.

• Naskah akademik ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan dan menjadi dasar dalam merumuskan sistem dan lembaga akreditasi yang akan dibentuk.

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN

• Pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah deskriptif-analisis dengan jalan: – mengumpulkan informasi dan menganalisis peraturan

perundangan-undangan yang ada, – menghimpun pendapat dari pemangku kepentingan melalui

kegiatan workshop yang dilakukan oleh komponen 1 HPEQ sepanjang tahun 2010,

– memperoleh masukan dari konsultan internasional, konsultan legal, dan

– memperoleh masukan dari hasil benchmarking di negara-negara yang telah mempunyai sistem akreditasi yang mapan.

PRINSIP DASAR • Sistem akreditasi yang akan dibangun harus berprinsip pada

continuous quality improvement (CQI), bukan sekedar quality control.

• Sistem akreditasi yang akan dibangun berprinsip pada quality cascade.

• Sistem akreditasi yang dibangun menggunakan prinsip conceptualization, production and usability (CPU).

• Sistem akreditasi yang dibangun harus dipercaya oleh semua pemangku kepentingan; institusi pendidikan, organisasi profesi, pemerintah, mahasiswa, masyarakat pengguna dan masyarakat internasional. Harus membangun internal quality culture (budaya mutu).

QUALITY CASCADE

STRATEGI MENGEMBANGKAN SISTEM AKREDITASI YANG BERKUALITAS

QUALITY SYSTEM

EXTERNAL QUALITY CONTROL

CONTINOUS QUALITY

IMPROVEMENT

INTERNAL QUALITY CULTURE

KONDISI SAAT INI

• Saat ini akreditasi program studi pada pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

• Proses akreditasi dimulai dengan pengisian formulir yang dapat diperoleh melalui web site BAN-PT.

• Mengisi evaluasi diri. • Desk evaluation. • Visitasi selama 2 hari oleh 2 asesor. • Hasil desk evaluation dan visitasi di re-evaluasi dan di

verifikasi oleh majelis. • Penilaian akhir (A,B,C atau tidak terakreditasi).

Struktur organisasi BAN-PT

Permasalah yang ada terkait akreditasi untuk program profesi

• Jumlah program studi yang harus diakreditasi sangat banyak.

• Dana dari pemerintah yang masih terbatas untuk mendukung pelaksanaan akreditasi maupun manajemen.

• Instrumen yang digunakan masih bersifat generik atau “one size fits all” untuk seluruh program studi. Instrumen ini kurang sesuai dengan keunikan dari program profesi.

• Proses akreditasi saat ini hanya menilai program akademik dan belum mencakup program profesi dan dokter spesialis.

Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan

Jenis Akreditasi Dokter Dokter

Gigi

Perawat Bidan Farmasi Gizi Kesehatan Masyarakat Total

D3 S1 D3 D4 S1 D3 S1 D3 S1

A 16 6 0 1 28 0 0 0 13 1 1 3 69

B 19 6 11 17 133 3 0 1 11 0 5 40 246

C 11 2 39 53 53 2 0 3 21 2 0 34 220

Belum Terakreditasi 25 11 238 237 465 64 2 58 20 3 13 66 1202

Total 71 25 288 308 679 69 2 62 65 6 19 143 1737

Sumber: BAN PT & Pusdiknakes, 2010

Gambaran Jenis dan Jenjang Pada beberapa Pendidikan Tinggi Kesehatan

Tahun 2010

Bidang Vokasi Akademik

Profesi Spesialis

Total D3 D4 S1 S2 S3 Sp-1 Sp-2

Dokter - - 71 22 11 35 211 1 351

Dokter Gigi 8 - 25 6 2 12 10 - 63

Perawat 288 - 308 3 1 - 1 - 601

Bidan 679 69 2 1 - - - - 751

Farmasi 52 - 51 8 2 22 - - 135

Gizi 3 - 24 1 3 - - - 31

Kesmas - - 143 24 2 1 - - 170

Total 1030 69 624 65 21 70 222 1 2102

Sumber: EPSBED, 2010

LANDASAN HUKUM SISTEM AKREDITASI

• UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1) ditetapkan bahwa akreditasi program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

• UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. • PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. • Permendiknas No. 28 Tahun 2005.

LANDASAN HUKUM LAM

• UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1) ditetapkan bahwa akreditasi program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

• PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

• Permendiknas No. 28 Tahun 2005.

PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

• Pasal 86 ayat 1 ditetapkan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

• Pada ayat (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

• Pada ayat (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

• Pasal 88 ayat 2 ditetapkan Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

• Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: – a) berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba, – b) memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan, dan – c) mendapat izin Menteri.

• Ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Permendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

• Pasal 13 (1) Masyarakat dapat melakukan akreditasi perguruan tinggi dengan membentuk lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri.

• (2) Lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1): – a) berbadan hukum Indonesia; – b) bersifat nirlaba; – c) memiliki tenaga ahli di bidang evaluasi pendidikan; – d) memperoleh izin Menteri.

• Pada Pasal 14 ditetapkan bahwa untuk meningkatkan kinerja lembaga akreditasi pendidikan tinggi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, lembaga ini dapat merintis dan memberdayakan potensinya dalam menggali dana dan sumber daya dari masyarakat secara sah dan tidak mengikat, dengan bentuk pertanggungjawaban yang transparan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

UUD 45

UU Sisdiknas UU PK

Standar Nasional Pendidikan

Standar Pendidikan Profesi

Sistem Akreditasi

AKREDITASI

KKI DIKTI

LEMBAGA AKREDITASI

- Institusi Pendidikan - Organisasi Profesi - Pemerintah (Kemdiknas, Kemkes) - KKI - Masyarakat Pengguna - Mahasiswa

UU Guru &Dosen

FUNGSI DAN RUANG LINGKUP LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

• Tujuan akreditasi adalah untuk menjamin bahwa kualitas lulusan program studi profesi kesehatan telah memenuhi kebutuhan pasien atau masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Frenk J dkk, 2010).

• Fungsi yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga Akreditasi adalah: – Melakukan verifikasi apakah suatu program studi telah menjalankan

fungsinya sesuai dengan standar; – Membuat dan mengembangkan kebijakan, standar, instrumen dan

prosedur akreditasi yang mendorong pelaksanaan keempat prinsip dasar;

– Melakukan pembinaan terhadap program studi dengan memberikan umpan balik yang tepat waktu, spesifik, konstruktif dan adil;

– Melakukan rekruitmen, pelatihan dan pengembangan asesor atau evaluator pendidikan.

FUNGSI DAN RUANG LINGKUP LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

• Ruang lingkup dari lembaga akreditasi ini adalah tujuh profesi kesehatan (kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan gizi).

• Program pendidikan yang dicakup adalah vokasi (D3, D4), akademik (S1,S2 dan S3), profesi (dokter, dokter gigi, ners, apoteker dan spesialis).

• Program studi yang diakreditasi tidak hanya yang telah berjalan, tetapi juga untuk pembukaan program studi baru.

BENTUK ORGANISASI LAM

• Sesuai PP no. 19 tahun 2005 dan Permendiknas No. 28 tahun 2005, LAM harus berbentuk Badan Hukum.

• Hasil evaluasi dari berbagai bentuk Badan Hukum, yang tepat adalah Lembaga sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1653-1665 buku III Bab IX.

• Bersifat nirlaba dan fokus pada usaha penjaminan mutu pendidikan kesehatan.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

• LAM harus mempunyai struktur yang dapat menjalankan prinsip yang menjadi dasar sistem akreditasi.

• Organisasi dikelola oleh staf permanen dalam jumlah yang memadai dan kualifikasi yang dapat diandalkan.

• Pengelola haruslah mereka yang mempunyai komitmen yang tinggi dan dihormati oleh semua pemangku kepentingan, yang akan lebih baik bila mereka dikenal secara internasional.

• Anggota terdiri dari wakil institusi pendidikan, organisasi profesi, pemerintah dan masyarakat umum.

Struktur organisasi LAM

Board of Trustee

Filosofi Lembaga Akreditasi Mandiri

Competence

Autonomy

Ethic

Excellence

Comm

itment

Accountability

Care

LEMBAGA AKREDITASI

PEMBIAYAAN • Konsep pembiayaan:

– pembiayaan dari manapun sumbernya harus tetap menjamin kemandirian Lembaga,

– pembiayaan mampu menjamin keberlangsungan fungsi Lembaga. • Pada prinsipnya sumber pembiayaan berasal dari Asosiasi institusi

pendidikan, organisasi profesi, institusi pendidikan, pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari peran dalam menjaga kualitas pendidikan dan lulusan yang akan melayani mereka.

• Biaya diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan Lembaga Akreditasi dan proses akreditasi sebagai berikut: – Rekruitmen, gaji dan honorarium staf dan pengelolaan Lembaga; – Kegiatan untuk mendukung pertemuan-pertemuan Lembaga; – Kegiatan survei dan visitasi; – Kegiatan komisi-komisi dan panitia ad-hoc

PROSES AKREDITASI

• Dalam proses akreditasi terdapat beberapa tahapan yang meliputi: 1. evaluasi diri, 2. visitasi, 3. laporan hasil visitasi ke kantor sekretariat untuk

didistribusi ke anggota board, 4. pengambilan keputusan oleh anggota board yaitu:

• Akreditasi penuh, • Akreditasi dengan persyaratan • Tidak terakreditasi

KOMPONEN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN SISTEM

• Component involved • Authority regulator (MONE, MOH, Indonesia Medical Council). • Health Professional Educational Institutions (Medical, Dental, Ners,

Midwivery, Public health, Nutrition and Pharmacy). • Professional associations • National Accreditation Board for higher education • Community

Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi

• Setiap perubahan menuju suatu perbaikan pasti akan menimbulkan masalah yang tidak kecil dan perlu di antisipasi dengan cermat. Implikasi penting yang perlu mendapat perhatian antara lain: – hubungan antara BAN-PT dengan lembaga akreditasi yang akan dibentuk, – pengelolaan lembaga terkait dengan manajemen, sumber daya manusia,

keuangan dan sarana/prasarana, – status akreditasi bagi institusi pendidikan yang telah habis masa

berlakunya, – ruang lingkup profesi dan program studi yang akan dikelola sangat luas

membutuhkan persiapan yang baik terhadap seluruh perangkat yang menjadi persyaratan agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara baik, hal ini penting mengingat belum semua profesi dan program studi telah mempersiapkan standar, borang, dan evaluator akreditasi, dan

– implikasi sosial dan psikologis terhadap masyarakat dan institusi pendidikan.

KOMPONEN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN SISTEM

• Tahapan Kegiatan – tahap fasilitasi dan sensitisasi melalui proses workshop,

benchmarking dan konsultansi, – membangun kapasitas, – implementasi

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tahapan dan kegiatan sampai dengan pembentukan lembaga akreditasi yang diharapkan

KESIMPULAN 1. Dengan melihat kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perkembangan iptek, dan

globalisasi serta kondisi sistem akreditasi saat ini, maka diperlukan suatu lembaga akreditasi profesi pendidikan kesehatan yang mandiri dan dikelola dengan tata pamong yang baik.

2. Prinsip dasar atau landasan filosofis sistem akreditasi yang dipergunakan adalah Sistem akreditasi yang akan dibangun harus berprinsip pada continuous quality improvement (CQI), quality cascade, conceptualization, production and usability (CPU) dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan. Sedangkan landasan sosiologisnya bahwa sistem akreditasi merupakan akuntabilitas sosial institusi pendidikan profesi kesehatan.

3. Landasan hukum bagi pembentukan lembaga akreditasi yang mandiri cukup kuat. 4. Fungsi lembaga akreditasi yang akan dibentuk adalah 1) melakukan verifikasi apakah suatu program studi telah

menjalankan fungsinya sesuai dengan standar; 2) membuat dan mengembangkan kebijakan, standar, instrumen dan prosedur akreditasi yang mendorong pelaksanaan keempat prinsip dasar; 3) melakukan pembinaan terhadap program studi dengan memberikan umpan balik yang tepat waktu, spesifik, konstruktif dan adil; 4) melakukan rekruitmen, pelatihan dan pengembangan asesor atau evaluator pendidikan. Ruang lingkupnya adalah tujuh profesi kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, farmasi dan gizi), dan program studi D3, akademik (S1, S2 dan S3), dan profesi dan spesialis.

5. Struktur dan manajemen lembaga disesuaikan dengan fungsi dan ruang lingkup. 6. Pembiayaan harus menjamin kemandirian dan keberlangsungan fungsi lembaga. 7. Keterlibatan yang aktif dari para pemangku kepentingan sejak perencanaan, implementasi monitoring dan

evaluasi kinerja lembaga harus menjadi kekuatan utama. 8. Perlu untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh implementasi sistem ini, termasuk dampak sosial

dan psikologis. Perlu dipersiapkan strategi untuk menghadapi masa transisi dengan memperhatikan jenis dan jumlah program studi yang perlu diakreditasi dalam periode sampai dengan 2012.

Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK)

Health Professional Education Quality Project (HPEQ-Project)

Directorate General of Higher Education Ministry of Education & Culture

3

Health-PEQ Project 2010-2014

Component 1: Strengthening policies and procedures for school accreditation

Component 2: Standardization of Health Professional Education Graduate Competence using National-Competence Examination (NCE)

Component 3:Improving School Quality through Results-based Financial Assistance Package (FAP)

4

Component 2 “Sub-Components”

• Sub-component 2.1: Establishing an Independent National Agency for Competence Examination of Health Professionals (NACEHealthPro)

• Sub-component 2.2: Improving the Methodology and Management of the National Competency-based Examination

• Sub-component 2.3: Developing an Item Bank Networking System to Support the National Competence Examination

Activities & Key Performance Indicator Sub-component 2.1

• Regional and national meeting • Technical assistance for NCE

Blueprinting, Rule and Regulation.

• International Benchmarking for international collaboration and recognition.

• Policy studies for NCE development.

• Research grant for scientific publication in student assessment.

Performance Indicator

1 NACEHealthPro at National, 6 Regional NACE HealthPro

1 NACEHealthPro website

1 ISO9001 award

85 Scientific Publications

25 International Conferences

3 Collaboration in assessment


• Development of OSCE center

• Development of CBT center.

• Development & implementation of OSCE

• Development & implementation of CBT

• Workshop for OSCE, SP trainer and standard setting.

Performance indicator

12 Regional CBT center

12 Regional OSCE center

44 CBT implementation

32 OSCE implementation

288 National OSCE trainer

4176 OSCE trainer

288 National SP trainer

4176 SP trainer


• Development National Item Bank Networking for Assessment (NIBNA)

• Development Item Bank System in regional & institutional

• Workshop for item development & Item Bank Administration

Performance Indicator

1 NIBNA dan 6 Regional NIBNA

288 National MCQ Item Developer dan Reviewer

288 National OSCE Item Developer dan Reviewer

4176 MCQ Item Developer dan Reviewer

4176 OSCE Item Developer dan Reviewer

Milestones for Component 2

Main Program 2010 2011 2012 2013 2014

NACEHealthPro

kick off mid-term evaluation

final evaluation

take off sustainable

Computer-based Testing (CBT)

Paper-based, Preparation&Try out

Implementation Implementation Implementation Implementation

Paper-based Preparation and Try Out

Implementation Implementation Implementation Implementation

Benchmarking Test

Preparation and Try Out

Implementation Implementation

Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

Preparation Try-out Implementation Implementation Implementation

Preparation

Try out Implementation Implementation Implementation

Preparation Try out Implementation

National Item Bank Networking for Assessment (NIBNA)

Preparation Establishment Enhancement for Pre-clinical Formative Test

Enhancement for Clinical

Formative Test

Enhancement for Progress

Test

Preparation Establishment Enhancement for Pre-clinical Formative Test

Enhancement for Pre-clinical Formative Test

Enhancement for Clinical

Formative Test

Preparation Establishment

Medicine Dentistry

Nursing/Midwifery

9

NACEHealthPro LPUK

• The primary role of NACEHealthPro -- to develop and administer national ‘competency’ examinations for medicine, nursing, dentistry, and midwifery.

• The competency examinations will employ MCQ and OSCE formats; the MCQ questions will be presented using computer-based tests (CBTs).

• Testing centers for presenting the CBTs and OSCEs will be established in leading medical education institutions.

• The examinations for each of medicine, nursing, dentistry, and midwifery will be ‘phased in’ over the period 2011 to 2014.

• WB funds will support these developments for the four year period 2010 to 2013.

• In 2014, the NACEHealthPro will be self supporting.

10

Stakeholders

• MONE – DGHE • MOH - BPPSDM • Professionals • Association of helath education

institutions

Kelembagaan ujian nasional

12

Appraisal Comments on Sub-component 2.1: Establishing NACEHealthPro

The internal organizational and structural frameworks for the National and regional centers for NACEHealthPro have been developed in great detail and are sound.

The governance structure of NACEHealthPro is currently undefined and should be defined very early in the project. NACEHealthPro should be a body independent, governed by representatives of the professional bodies and educational programs that it serves.

13

Progress on LPUK

• SK Manajer HPEQ untuk Task Force • Take over Component 2 activities related to

LPUK • Collaborates / gets mandate from MTKI to

conduct national exam for Nurse & Midwife competence certification as exit exam

Agustus-1 November 2011

Task Force LPUK - 2011

Task Force LPUK

Task Force LPUK • 1. Ketua : Iwan Dwiprahasto • 2. Sekretaris: Yulherina • 3. Anggota:

1. Moh. Ghozali 2. Tatong Harijanto 3. Gandes Retno Rahayu 4. I Made Kariasa 5. Pramita Iriana 6. Yetty L Irawan 7. Ani Kusumastuti 8. Mei Syafriadi 9. Iwan Dewanto 10.Mia Damiyanti 11.Rahayu Endah Astuti

Kedokteran Kedokteran Gigi

Perawat Bidan

Komponen

Tugas Task Force:

Tugas Task Force • Mempersiapkan pendirian (termasuk

badan hukum) dan implementasi Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi, baik dari sisi substansi maupun manajerial

Masa Tugas Task Force • 19 Agustus s.d 31 Desember 2011

1. Visi, Misi dan Tujuan 2. Bentuk Organisasi 3. Tugas Pokok dan Fungsi 4. Transformasi/Pengembangan penyelenggaraan uji

kompetensi di masing-masing profesi ke dalam LPUK

5. Bentuk-bentuk Kegiatan 6. Pengembangan di masing-masing profesi (sub

komite) 7. SDM dan pengembangannya 8. Sarana dan prasarana 9. Aspek Legal

Komponen yang menjadi bahasan TF dalam pendirian LPUK:

Fakta seputar Uji Kompetensi

• Terstruktur • Mandat AIPKI dan KDI + PDKI Dokter

• Terstruktur • Mandat KDGI Dokter Gigi

• Terstruktur, terbatas • MTKI - MTKP Perawat

• Terstruktur, terbatas Bidan

Pendidikan Dokter • Jumlah: 72 • UKDI dimulai sejak 2007 • Diselenggarakan oleh KBUKDI • Memiliki mekanisme terstruktur dan terstandar:

• Item writer, Item development, Item bank • R1, R2, R3 • Standar setting • Peran AIPKI regional • Mekanisme penyelenggaraan • Paper based – Computer-based Test • OSCE

Pendidikan Dokter Gigi • Dikelola oleh KDGI • Ada 14 yang sudah meluluskan, 9 ready for CBT • Yang siap untuk jadi tempat OSCE: ada 8 institusi • Skore yang lebih dari 300 ada 7 institusi • Belum bisa memberikan feedback detail kepada peserta

dan institusi • Kesepakatan dengan afdokgi, masing-masing institusi

menyiapkan center sendiri-sendiri, • Akan membuat CBT yang akan dikembangkan dari CBT

UKDI • Saat ini mengembangkan software sendiri • Sistem CBT membuat sendiri

Pendidikan Perawat

• Jumlah sekolah D3 keperawatan: 427 • Jumlah sekolah Skep: 307 • Jumlah sekolah ners: 57 • D3 bisa mendapat ijin praktek jika

berkelompok • Ners bisa mendapat ijin praktek sendiri

• Ringkasan Karakteristik Uji kompetensi Pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan

• Rapat Task Force LPUK • 13 September • 21 September • 24-25 September • 9 Oktober • 1 November

• Personil LPUK. Penunjukkan manajer per bidang ditentukan oleh yang berwenang (CPCU, Dikti)

Profesi/ Bidang Item Bank Asset IT RnD Exam

Kedokteran Sari Puspa Dewi

Iwan Dwi Prahasto

M. Ghozali

Gandes Retno Rahayu

Yulherina

Kedokteran Gigi Indri Kurniasih

Kosterman Iwan Dewanto

Gilang Yubliana

Mei Syafriadi

Bidan Yulinda Ani Kusumastuti

Diana Hartati

Gita Nirmala

Tati Rostati

Perawat Tuti Herawati

Hartiah Haroen

Sunardi Enie Novieastari

Herawani

Milestone Pembentukan LPUK

Sebelum 2010: Fase awal Pengembangan

2010 – 2014: Fase akselarasi Program dan Ekspansi

Kegiatan

Setelah 2014: FasePeningkatanKualitasKeberlanjuta

n

Pengembangan KBUKDI & KDGI

Pembentukan KNUKP

Workshop nasional pengembangan dan review soal serta standard setting

Pelaksanaan uji kompetensi untuk dokter dan dokter gigi dan di beberapa MTKP

Penyelesaian naskah akademik dan pedoman ujian

Resource Sharing

Benchmarking internasional

Pelatihan terstruktur berjenjang

Kerja sama regional dan internasional

Pengembanganujian re-sertifikasi& professional behaviour Hibah

Penelitian &

Publikasi ilmiah

Penyediaan sarana & prasarana, termasuk software ujian

Terbentuk LPUK & perolehan standar mutu

Kerja sama dengan profesi lain

Visi LPUK • Menjadi lembaga independen yang

melindungi masyarakat dari tenaga kesehatan yang tidak kompeten melalui pengembangan uji kompetensi tenaga profesional kesehatan yang diakui di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memiliki mekanisme penjaminan mutu yang terpercaya .

Prinsip LPUK

Independent

Melindungi masyarakat

Internationally recognized

Quality assurance

Misi LPUK Melindungi masyarakat dari pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional kesehatan yang tidak kompeten

Mengembangkan uji kompetensi yang akuntabel dan terpercaya bagi tenaga profesional kesehatan

Mengembangkan jejaring uji kompetensi yang meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Konsil Kedokteran Indonesia, institusi penyelenggara pendidikan tenaga profesional kesehatan, perhimpunan profesi kesehatan, lembaga penjaminan mutu pendidikan tenaga kesehatan dan insitusi lain yang relevan, dalam penyelenggaraan uji kompetensi

Meningkatkan daya saing global tenaga profesional kesehatan Indonesia melalui penyelenggaraan uji kompetensi berstandar internasional

Tugas Pokok dan Fungsi LPUK (1)

1. Mengembangkan uji kompetensi nasional bagi calon lulusan profesi kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan serta tenaga kesehatan lain yang memerlukan, sesuai standar kompetensi nasional profesi.

2. Mengembangkan substansi uji kompetensi berbasis standar kompetensi yang telah ditetapkan secara nasional bersama jejaring uji kompetensi

3. Menyusun dan mengembangkan prosedur dan mekanisme uji kompetensi nasional tenaga profesional kesehatan yang terstandar

4. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan blue print uji kompetensi

5. Mengembangkan sistem pengelolaan uji kompetensi yang akuntable, terpercaya dan memenuhi standar penjaminan mutu

6. Mengembangkan sarana, prasarana dan sumber daya lain untuk menunjang penyelenggaraan uji kompetensi

7. Mengembangkan dan memperkuat sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan uji kompetensi

Tugas Pokok dan Fungsi LPUK (2)

8. Menyusun standar akuntansi dan keuangan yang akuntabel 9. Mengembangkan berbagai metode uji kompetensi yang mengacu pada

standar kompetensi, mencakup keilmuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap profesional (professional behavior)

10. Mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan uji kompetensi nasional

11. Menyusun dan menetapkan standar sumber daya manusia, sarana, dan prasarana tempat pelaksanaan ujian kompetensi nasional

12. Melaksanakan uji kompetensi tenaga kesehatan dan atau mensupervisi pelaksanaan uji

13. Merancang dan menyelenggarakan program penjaminan mutu untuk menjamin keabsahan, kehandalan, kepraktisan, keamanan, dan keberkelanjutan penyelenggaraan uji kompetensi nasional

14. Melaksanakan penelitian untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan uji kompetensi yang bersinambung.

Ketua

Divisi Ujian

Profesi Dokter

Profesi dokter Gigi

Profesi Perawat

Profesi Bidan

Divisi riset dan pengembangan

Divisi manajemen Divisi Mutu Divisi Aset

Sekretaris

Advisory Board

Keuangan

ORGANOGRAM LPUK

Timeline No Kegiatan PIC TF LPUK September Oktober November Desember

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 Visi, Misi dan Tujuan Iwan Dwi Prahasto; Tatong

Haryanto; I Made Kariasa

1, 2

, 3 p

ada

tang

gal 9

Okt

201

1, 1

4 - 2

2, Y

k

5, 7

, 8 p

ada

tang

gal …

.Okt

201

1

4, 6

, 9 p

ada

tang

gal …

.Nop

201

1

Sink

roni

sasi

1 s/

d 9

pada

tang

gal …

.Nop

201

1

2 Bentuk Organisasi

3 Tugas Pokok dan Fungsi

4 Pengembangan penyelenggaraan uji kompetensi

di masing-masing profesi ke dalam LPUK Moh. Ghozali; Pramita

Iriana; Ani Kusumastuti, Mei Syafriadi

5 Bentuk-bentuk Kegiatan Mia Damiyanti; Yetty L

Irawan

6 Pengembangan di masing-masing profesi (sub

komite) Tiap profesi mengusulkan

7 SDM dan pengembangannya Iwan Dewanto; Gandes

Retno Rahayu

8 Sarana dan prasarana Yulherina

9 Aspek Legal dan persiapan badan hukum Iwan Dwi Prahasto; Tatong

Haryanto; I Made Kariasa

Kondisi di Pendidikan dokter

Acuan: Kep. Konsil dan Standar Pendidikan Dokter

Diakhir masa pendidikan dilakukan uji kompetensi (KU)

Sertifikat kompetensi

diperoleh setelah uji kompetensi dikeluarkan oleh kolegium

Kondisi terbaru

Hasilnya diberikan ke kolegium untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi.

Yang menyelenggarakan ujian institusi pendidikan masing-masing.

diakhir masa pendidikan ada uji kompetensi untuk mengeluarkan ijazah dan sertifikat kompetensi

Standar Pendidikan Dokter Indonesia revisi:

Untuk Bidan dan Perawat

• MTKI sudah commit uji kompetensi sbg exit exam

• Untuk ners dan bidan • dari MTKI ada mekanisme soal masuk dan diolah.

• Kelak: Bidan dan Perawat tidak dilibatkan dalam MTKI lagi karena dianggap telah menjadi bagian LPUK

• Laporan hasil uji kompetensi dari LPUK diberikan ke stakeholders : AIPNI, IBI, AIPKIND, MTKI dll.

Pasal 31 Kepmenkes 1796

• “MTKI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh MTKP yang berkedudukan di ibukota provinsi”

• Peraturan bersama Kemendiknas dan Kemenkes sdh bisa dibuat krn revisi 161 sudah ada 1796

• Perawat masih mengikuti peraturan MTKI dalam hal sertifikasi.

• Item writer MTKI LPUK item yang siap • SOP pelaksanaan uji kompetensi

dikembangkan & ditetapkan oleh LPUK • Hari H uji kompetensi networking MTKP

untuk tempat uji kompetensi. • Rules oleh LPUK Standar setting oleh MTKI • Pasal 7 Permenkes 1796 untuk membuat

peraturan bersama Kemdiknas-Kemenkes

Migrasi KB UKDI LPUK

• Proses capacity building dipercepat dengan mendorong institusi pendidikan untuk melakukan pengembangan soal 2 uji kompetensi seperti di LPUK.

• Diharapkan 2012 proses semacam item development

seperti di LPUK sudah dilaksanakan di institusi pendidikan.

• Reviewer di kedokteran ada • R1: reviewer institusi • R2: reviewer regional • R3: reviewer nasional

• Kemudian lanjut Panel expert

SOP yang perlu dibuat

Registrasi peserta

Validasi peserta

Penentuan lokasi ujian

Mekanisme jika overload peserta/kurang dari minimum,

Interaksi antar divisi

Dibicarakan ketika pembahasan tupoksi masing- divisi.

Business Plan LPUK

• Akan menjelaskan transformasi dari masing2 profesi

• Transformasi teknis akan dijabarkan • Apakah CBT dan OSCE bagian dari

LPUK? Perlu diperjelas

Business Plan LPUK

• Task Force menentukan kualifikasi dan jumlah SDM

• Persiapan badan hukum LPUK Lembaga

• Utk masalah pengadaan dan pengaturan keuangan konsul TA

43

Progress on LPUK

• 30 CBT centers with 2520 stations spreaded through out the country

• 370 items selected from ca. 750 colected items ready for next try out in 12 centers

Capaian Program Komponen2 – Ners Januari - Oktober 2011

SubKomponen

Aktivitas Output KPI ProgressCapaian

2.2 Finalisasi Blueprint Ners

Blueprint Ners Try Out CBT 2011,CBT 2012

2.2 Item Development Ners Gelombang 1

Soal eligible = 600 Item writer= 40

Try Out CBT 2011,CBT 2012

2.2 Item Review Ners Gelombang 1

Soal eligible = 378 Item reviewer=22

Try Out CBT 2011,CBT 2012


Soal eligible= 204 Item writer=31


Soal eligible= 475 Item writer= 37

Capaian Program Komponen2 – Ners Januari - Oktober 2011

SubKomponen

Aktivitas Output KPI ProgressCapaian

2.2 Item Review Ners Gelombang 2

Soal eligible = 236

2.2 Panel Expert Ners Gelombang 1

Soal eligible = 360 Expert 33

2.3 Pelatihan Item Bank Administration Ners

17 IBA Nasional

2.2 Rapat Persiapan Uji coba Ners

-Kriteria institusi -Kriteria peserta ujian -Persiapan sosialisasi

2.2 Sosialisasi Uji Coba CBT Ners

-Sosialisasi ke 61 insitusi terdekat dengan CBT center

Rencana Tindak Lanjut Nov - Des • Sosialisasi Uji Coba CBT Bidan • Uji Coba Bidan dan Ners (26 Nov 2011) • Standar Setting Kedokteran • Standar Setting Bidan • Standar Setting Ners • Evaluasi Pengawas Pusat dan Panitia Lokal Uji Coba

Skala Penuh CBT-OSCE Kedokteran Gigi • Pengembangan Sistem Informasi Uji Kompetensi

Nasional bagi Tenaga Kesehatan • Item Review OSCE Kedokteran • Item Review CBt –OSCE Kedokteran Gigi • Pelatihan IBA Kedokteran Gigi

47

• The introduction of National examinations (and related National standards) in Indonesia is an important development: – It will contribute to the quality of health professional graduates in

Indonesia. – It follows trends worldwide to possess such examinations (Japan,

Canada, USA, European Union, UK, …

• The development of a National Agency for Competency Examination of Health Professionals (NACEHealthPro), with regional centers at Medical schools for examination administration is an effective implementation model

• An MCQ CBT and an OSCE are likely the best choices for

presenting a National examination • Phasing in the examinations over a 4-year period will be

essential, given the large scope of this project.

[email protected] [email protected]

Terimakasih

Rita Sekarsari Ketua II PP PPNI

*)Disampaikan Pada Pertemuan Nasonal AIPNI ke X “Bridging the Gap Between Nursing Education and Health Services”

Hotel Clarion , Makasar, 11 November 2011

STANDAR KOMPETENSI & STANDAR PELAYANAN

KEPERAWATAN*)

Family Human

Psychological Family

Environment

Spiritual Physical

Community Health Illness

Cultural Teaching and Learning

Medical Environment

Nursing

Love

“Nursing is a knowledge-based profession"

Keperawatan Sbg profesi harus memberi pelayanan / asuhan professional kpd masyarakat

professional services / care

Praktik Keperawatan dlm Sistem Pelayanan / Asuhan

Keperawatan

Keperawatan Sebagai Profesi di Indonesia

•Memberi pelayanan-asuhan keperawatan professional (Professional Nursing Care ) kpd masyarakat, dituntun

oleh etika profesi (Professional Ethics )

• Membangun dan mengembangkan Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan (Nursing Higher Education Systems)

sbg bagian dari Sistem Pendidikan Tinggi Nasional

• Mengembangkan dan membina Organisasi Profesi Keperawatan (Professional Organization ) menentukan

arah dan pengembangan keperawatan di Indonesia

Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan

•Sistem Pemberian Pelayanan-Asuhan Keperawatan (Nursing Care Delivery Systems) sebagai bagian dari Sistem Pelayanan Kesehatan (Health Care Delivery

Systems) kepada masyarakat

•Terdiri atas bbg jenjang dan jenis pelayanan-asuhan keperawatan umum s/d spesialistik; rujukan

masalah keperawatan (Nursing Problems)

•Dilaksanakan oleh bbg jenis dari bbg jenjang tenaga professional keperawatan (Professional Nursing Manpower ) terutama Ners dan bbg jenis Ners

Spesialis

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64

(1)Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang- Undang ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2009

UU 44 / 2009 Tentang Rumah Sakit

Tantangan Rumah Sakit

q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 32 Hak Pasien

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : b. memberi pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga

standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

.

UU 44 / 2009 Pasal 29

Pasal 36 Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

UU 44 / 2009 Tentang Rumah Sakit

Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien

Pasal 13 Ayat 3

Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan

Penjelasan Pasal 13 Ayat 3

Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.

SPO memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi

Penjelasan Pasal 13 Ayat 3

Pasal 44 Pasal 50 dan 51

Standar Pelayanan

Kedokteran

Standar Prosedur

Operasional

Permenkes 1438 Tahun 2010

Bagaimana di Kedokteran ?

Standar Pelayanan Kedokteran meliputi:

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran

(PNPK)

Standar Prosedur Operasional (SPO)

Bagaimana di Kedokteran ??

Pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran

Describe a common level of care or performance by which the quality of practice can be determined

Define professional practice Reflect the profession’s value Describe an acceptable level of client care Provide direction for nursing practice A mean to evaluate practice A way for nursing to be accountable to the

public

STANDARD *Authoritative statement

Describe an acceptable level of

professional nurse role behavior

Speak to various aspect of the professional role such as : education, ethics, collegiality, research etc

Developed by the professional association

STANDARD OF PROFESSIONAL PERFORMANCE

Focused on the nurse as provider

Is process oriented

Relate to achieve the standard of care

Basis for jobs description and performance appraisal activity

Guidance for orientation and in service training program

STANDARD OF PRACTICE

Focused on the client

Is outcome oriented

Related to what the client can expect

STANDARD OF CARE

STANDAR PROFESI PERAWAT

STANDAR PRAKTIK PERAWAT

STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN

STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN

PPNI

Kemkes PPNI

STANDAR KEPERAWATAN

STANDAR PROFESI /KOMPETENSI PERAWAT

STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN

STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN

!

Tahun 2006 SKKNI

Delphi Process 2008 12 Kompetensi Inti

Thn 2009 Revisi berdasarkan : International Council of Nursing (ICN) Framework of

Competencies for the Generalist Nurse and Specialized

NIC and NOC

Thn 2010 Disyahkan Ketua Umum PP-PPNI

Thn 2010-2011 Harmonisasi IDI dan Survey HPEQ

Thn 2011 HAKI PPNI

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI PERAWAT

PENGEMBANGAN KUALITAS PERSONAL & PROFESSIONAL

KERANGKA KERJA KOMPETENSI PERAWAT INDONESIA

PRAKTIK PROFESIONAL, ETIS, LEGAL, PEKA BUDAYA

PENGEMBANGAN PROFESI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

KESELAMATAN LINGKUNGAN

PELAYANAN KESEHATAN INTERPERSONAL DELEGASI DAN SUPERVISI

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN

PROMOSI KESEHATAN

EVALUASI

PERENCANAAN

HUBUNGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK

IMPLEMENTASI

PENGKAJIAN

PRINSIP ASUHAN KEPERAWATAN

PEMBERIAN ASUHAN DAN MANAJEMEN

PRAKTIK LEGAL

AKONTABILITAS PRAKTIK ETIS PEKA BUDAYA

Skema Kerangka Kerja Kompetensi Perawat

Lampiran 1 Matrik Unit Kompetensi Perawat Indonsesia berdasarkan Rentang

Ranah 1 : Praktik Professional, Legal dan Etis 1.1 Akuntabilitas

No Perawat Vokasional

Perawat Profesional

Ners Ners Spesialis Ners Konsultan

1 Menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional sesuai dengan lingkup praktik, dan hukum/peraturan perundangan

Menerima tanggung gugat terhadap keputusan, tindakan profesional, hasil asuhan dan kompetensi lanjutan sesuai dengan lingkup praktik, tanggung jawab yang lebih besar, dan hukum/peraturan perundangan

Menerima tanggung gugat dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap keputusan, tindakan profesional dan kompetensi lanjut sesuai dengan lingkup praktik, hukum/peraturan perundangan

Menerima tanggung gugat dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap keputusan, , tindakan profesional dan kompetensi lanjut sesuai dengan perubahan lingkup praktik, hukum/peraturan perundangan

1.2. Praktik Etis No

Perawat Vokasional Ners Ners Spesialis Ners Konsultan

2 Menerapkan prinsip etik dalam keperawatan sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia

Menerapkan prinsip etik dalam keperawatan sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia



3 Menerapkan sikap menghormati hak privasi dan martabat klien

Menerapkan sikap menghormati hak privasi dan martabat klien



4 Menerapkan sikap menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan & kesehatan yang diberikan,

Menerapkan sikap menghormati hak klien untuk memperoleh informasi, memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan & kesehatan yang diberikan

Menerapkan sikap menghormati hak klien untuk memperoleh informasi, memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan & kesehatan yang diberikan

Berperan serta dalam menetapkan kebijakan yang menegaskan hak klien untuk mendapatkan informasi, memilih dan menentukan sendiri asuhan kepartewatan & kesehatannya dan menerapkannya dalam praktek

5 Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sebagai seorang profesional

Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sebagai seorang profesional

Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sebagai seorang profesional

Berperan serta dalam pengembangan kebijakan dan sistem untuk meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sebagai seorang profesional

6 Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundangan

Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundangan

Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundangan termasuk area khusus praktik spesialis

Melakukan praktik keperawatan professional mandiri, sesuai dengan peraturan perundangan, termasuk kekhususan dari peran praktik lanjutan

Ranah 2 : Pemberian Asuhan & Manajemen 2.1 Prinsip Pemberian Asuhan

NO Perawat Vokasional


7 Menggunakan keterampilan penyelesaian masalah untuk memandu praktik

Menerapkan keterampilan berpikir kritis dan pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah serta pembuatan keputusan keperawatan dalam konteks pemberian asuhan keperawatan profesional

Menerapkan keterampilan berpikir kritis dan pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah serta pembuatan keputusan keperawatan dalam konteks pemberian asuhan keperawatan spesialis

Menerapkan keterampilan berpikir kritis, pertimbangan klinis dan keahlian untuk membuat keputusan pada area-area praktik yang komplek dalam konteks pemberian asuhan keperawatan profesional

2.2 Prinsip Asuhan 2.2.1 Promosi Kesehatan

NO


8 Berperan serta dalam promosi kesehatan bersama perawat profesional, profesio-nal lain dan kelompok komunitas/ masyarakat dalam kegiatan yg ditujukan utk mengu-rangi rasa sakit dan meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat

Mengelola promosi kesehatan melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat

Mengelola promosi kesehatan melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain kelompok masyarakat serta kelompok khusus tertentu untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat dalam area praktik spesialis

Berperan secara aktif dengan profesional kesehatan lain, perencana, pembuat kebijakan, kelompok masyarakat dan advokasi untuk merumuskan strategi dan menggerakkan sumber –sumber untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat

2.2.2 Pengkajian

No


9 Melaksanakan pengumpulan data kesehatan sesuai aspek yang didelegasikan, kemudian mengkontribusikan data dan informasi tersebut untuk pengkajian yang dibuat oleh Ners

Melakukan pengkajian melalui pengumpulkan data obyektif dan subyektif yang akurat dan relevan melalui pengkajian kesehatan dan keperawatan yang sistematik

Mengumpulkan data obyektif dan subyektif yang akurat dan relevan yang dibutuhkan untuk praktik di area khusus melalui pengkajian kesehatan dan keperawatan yang sistematik, mengajukan permintaan pemeriksaan dan prosedur diagnostik yang diperbolehkan dalam lingkup praktik spesialis dan peraturan perundangan

Mengumpulkan data obyektif dan subyektif yang akurat dan relevan untuk pengkajian klien menggunakan strategi pengumpulan multipel data dan sumber-sumber informasi, mengajukan permintaan pemeriksaan dan prosedur diagnostik yang diperbolehkan dalam lingkup praktik spesialis dan peraturan perundangan

10 Mengidentifikasi masalah kesehatan yang umum, aktual dan potensial serta mencatat temuan yang meyimpang

Mengorganisasikan, mensintesis, menganalisis, menerjemahkan data dari berbagai sumber untuk menegakkan diagnosis keperawatan dan menetapkan rencana asuhan

Mengorganisasikan, mensintesis, menganalisis, menerjemahkan data dari berbagai sumber untuk menegakkan diagnosis keperawatan dan menetapkan rencana asuhan

Menerapkan pertimbangan klinis lanjutan dan pengetahuan yang mendalam untuk menegakkan diagnosis banding dan menetapkan rencana asuhan yang komprehensif

11 Melaporkan dan menjaga keakuratan, mencatat temuan tepat waktu sesuai dengan standar profesi dan kebijakan organisasi

Berbagi temuan dan mendokumentasikan-nya secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan standar profesi dan kebijakan organisasi



2.2.3 Perencanaan

No Perawat Vokasional Ners Ners Spesialis Ners Konsultan

12 Membantu Ners dalam merencanakan asuhan klien berdasarkan hasil pengkajian

Merumuskan rencana asuhan yang komprehensif dengan hasil asuhan yang teridentifikasi berdasarkan diagnosis keperawatan, hasil pengkajian keperawatan dan kesehatan, masukan dari anggota tim kesehatan lain, dan standar praktik keperawatan

Merumuskan rencana asuhan yang komprehensif dengan hasil asuhan yang teridentifikasi berdasarkan diagnosis keperawatan, hasil pengkajian keperawatan dan kesehatan, masukan dari anggota tim kesehatan lain, dan standar praktik keperawatan

Merumuskan dan memobilisasi sumber daya untuk menyusun rencana asuhan yang komprehensif dan terkoordinasi sesuai dengan hasil asuhan yang diharapkan, berdasarkan standar praktik keperawatan lanjutan, serta keputusan tentang pencegahan, diagnostik dan intervensi terapeutik

13 Menetapkan prioritas asuhan yang diberikan bersama perawat supervisor

Menetapkan prioritas asuhan melalui kolaborasi dengan pemberi asuhan lain dan klien.

Menetapkan prioritas asuhan melalui kolaborasi dengan pemberi asuhan lain dan klien

Bernegosiasi untuk memenuhi prioritas asuhan yang diberikan didalam sumber kesehatan dan kemampuan sistem yang tersedia.

14 Memberikan informasi yang akurat kepada klien tentang aspek rencana asuhan yang menjadi tanggung jawabnya

Melibatkan klien apabila memungkinkan, dalam rencana asuhan untuk menjamin klien mendapatkan informasi akurat, dapat dimengerti, sebagai dasar persetujuan asuhan yang diberikan

Melibatkan klien apabila memungkinkan, dalam rencana asuhan untuk menjamin klien mendapatkan informasi akurat, dapat dimengerti, sebagai dasar persetujuan asuhan yang diberikan

Melibatkan klien apabila memungkinkan, dalam rencana asuhan untuk menjamin klien mendapatkan informasi akurat, dapat dimengerti sebagai dasar persetujuan asuhan yang diberikan

15 Melaporkan dan meminta seorang penasehat apabila klien dan/atau pemberi asuhan meminta dukungan, atau memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuat keputusan, memberikan persetujuan, atau mengalami hambatan bahasa

Melibatkan seorang penasehat apabila klien, keluarga atau pemberi asuhan meminta dukungan atau memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuat keputusan, memberikan persetujuan, atau mengalami hambatan bahasa

Melibatkan seorang penasehat apabila klien, keluarga atau pemberi asuhan meminta dukungan atau memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuat keputusan, memberikan persetujuan, atau mengalami hambatan bahasa

Merencanakan mekanisme untuk menjamin kehadiran seorang penasehat apabila klien, keluarga atau pemberi asuhan meminta dukungan atau memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuat keputusan, memberikan persetujuan, atau mengalami hambatan bahasa

16 Berkoordinasi dengan Perawat Teregisterasi, mengkaji kembali dan merevisi rencana asuhan secara reguler

Mengkaji kembali dan merevisi rencana asuhan secara reguler, apabila memungkinkan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dan klien

Mengkaji kembali dan merevisi rencana asuhan secara reguler, apabila memungkinkan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dan klien

Mengkaji kembali dan merevisi rencana asuhan secara reguler, apabila memungkinkan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain, klien dan/atau pemberi asuhan

No Perawat Vokasional Ners Ners Spesialis Ners Konsultan

17 Menjaga kelangsungan rencana asuhan yang terkiri, akurat dan catatan terkait dibawah supervisi Ners

Menjaga kelangsungan rencana asuhan yang terkini, akurat dan catatan terkait



2.2.4 Implementasi No Perawat Vokasional Ners Ners Spesialis Ners Konsultan

18 Melaksanakan intervensi keperawatan yang direncanakan sesuai dengan standar praktik keperawatan dibawah pengawasan Ners

Melaksanakan serangkaian prosedur, treatment dan intervensi yang berada dalam lingkup praktik keperawatan bagi Ners dan sesuai standar praktik keperawatan

Melaksanakan serangkaian prosedur, treatment dan intervensi yang berada dalam lingkup praktik spesialis dan sesuai dengan standar praktik keperawatan spesialis

Melaksanakan prosedur, treatment dan intervensi yang berada dalam kewenangan legal, lingkup praktik yang diperluas dan sesuai dengan standar praktik keperawatan

19 Mendokumentasikan intervensi dan respon klien secara akurat dan tepat waktu

Mendokumentasikan intervensi dan respon klien secara akurat dan tepat waktu



20 Mengidentifikasi dan melaporkan situasi perubahan yang tidak diharapkan

Merespon situasi perubahan yang cepat atau yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat

Merespon situasi perubahan yang cepat atau yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat

Menyesuaikan intervensi untuk memenuhi kebutuhan klien dan/atau lingkungan dalam situasi yang berubah secara cepat atau tidak diharapkan

21 Meminta bantuan cepat dan tepat dalam situasi gawat darurat/ bencana Menerapkan ketrampilan bantuan hidup dasar sampai bantuan tiba

Merespon situasi gawat darurat/ bencana secara cepat dan tepat, termasuk melakukan prosedur bantuan hidup jika diperlukan, dan prosedur gawat darurat/ bencana lainnya

Merespon situasi gawat darurat/ bencana secara cepat dan tepat, mengambil peran kepemimpinan dalam triage dan koordinasi asuhan klien sesuai kebutuhan asuhan khusus

Memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber daya dan mengambil peran kepemimpinan dalam situasi gawat darurat dan/atau bencana

2.2.5. Evaluasi

No

Perawat Vokasional


22 Memonitor dan mendokumentasikan kemajuan hasil asuhan yang diharapkan secara akurat dan lengkap

Memonitor dan mendokumentasikan kemajuan hasil asuhan yang diharapkan secara akurat dan lengkap



23 Memberikan kontribusi kepada tim dalam evaluasi kemajuan terhadap hasil/pencapaian yang ditargetkan

Mengevaluasi kemajuan hasil asuhan terhadap pencapaian yang ditargetkan, dengan melibatkan klien, keluarga dan/ atau pemberi pela-yanan, serta anggota tim kesehatan lain

Mengevaluasi kemajuan hasil asuhan terhadap pencapaian yang ditargetkan, dengan melibatkan klien, keluarga dan/ atau pemberi pela-yanan, serta anggota tim kesehatan lain

Mengevaluasi kemajuan hasil asuhan thd penca-paian yg ditargetkan melalui partisipasi dengan interdisiplin, dan melibatkan klien, keluarga dan/ atau pemberi pelayanan

24 Memberikan kontribusi data evaluasi dan saran perbaikan terhadap rencana asuhan kepada Ners

Menggunakan data evaluasi untuk memodifikasi rencana asuhan

Menggunakan data evaluasi untuk memodifikasi rencana asuhan

Menggunakan data evaluasi untuk mempengaruhi strategi asuhan dan menginformasikan kecenderungan / trend praktik di masa depan

2.2.6 Komunikasi Terapetik - Hubungan Interpersonal

No. Perawat Vokasional Ners Ners Spesialis Ners Konsultan

25 Mengkomunikasikan secara jelas, konsisten dan akurat informasi baik verbal, tertulis maupun elektronik, sesuai tanggung jawab profesionalnya

Mengkomunikasikan secara jelas, konsisten dan akurat informasi baik verbal, tertulis maupun elektronik, sesuai tanggung jawab profesionalnya



26 Berinteraksi dengan cara menghargai dan menghormati budaya klien, keluarga, dan/atau pemberi pelayanan dari berbagai latar belakang budaya

Berinteraksi dengan cara menghargai dan menghormati budaya klien, keluarga, dan/atau pemberi pelayanan dari berbagai latar belakang budaya



27 Mengkomunikasikan dan berbagi informasi yang relevan, mencakup pandangan klien, keluarga dan/atau pemberi pelayanan dengan anggota tim kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Mengkomunikasikan dan berbagi informasi yang relevan, mencakup pandangan klien, keluarga dan/atau pemberi pelayanan dengan anggota tim kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Mengkomunikasikan dan berbagi informasi yang relevan, mencakup pandangan klien, keluarga dan/atau pemberi pelayanan dengan anggota tim kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Menciptakan mekanisme yang efektif untuk mengkomunikasikan dan berbagi informasi dengan anggota tim kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian pelayanan

2.3 Kepemimpinan & Manajemen


28 Memberikan advokasi dan berbertindak dalam rentang kendalinya untuk menciptakan lingkungan keja yang positif

Memberikan advokasi dan berbertindak dalam rentang kendalinya untuk menciptakan lingkungan keja yang positif

Memberikan advokasi dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan sistem kesehatan untuk membangun lingkungan praktik yang positif, termasuk rekrutmen, retensi dan pengembangan sumber daya manusia

29 Memahami kebutuhan pendekatan dan berbagai gaya kepemimpinan dalam situasi yang berbeda

Menyesuaikan pendekatan dan gaya kepemimpinan dalam situasi yang berbeda

Menyesuaikan pendekatan dan gaya kepemimpinan dalam situasi khusus di area praktik spesialis

Melibatkan diri dalam kaderisasi pemimpin masa depan, melalui pendidikan, coaching dan mentoring

30 Mengenali konflik dan menggunakan ketrampilan interpersonal serta mekanisme organisasi yang ada untuk mencapai solusi

Menghadapi konflik dengan cara yang bijaksana, menggunakan ketrampilan komunikasi yang efektif dan mekanisma yang ada untuk mencapai solusi

Menghadapi konflik dengan cara yang bijaksana, menggunakan ketrampilan komunikasi yang efektif dan mekanisma yang ada untuk mencapai solusi

Menghadapi konflik dengan cepat dan kreatif, mengenali/ mengetahui potensi peluang untuk mendapat solusi baru

31 Mendukung pemimpin dengan cara konsisten untuk meningkatkan rasa saling menghargai hormat dan percaya diri diantara anggota tim

Memberikan kontribusi untuk kepemimpinan tim dengan memperkuat tujuan sehingga dapat meningkatkan sikap saling menghargai dan percaya diri diantara anggota tim

Memimpin dengan cara yang dapat menginspirasi rasa saling menghargai dan percaya diri dari anggota lain

Menciptakan rasa percaya untuk dirinya dan organisasi untuk menginspirasi melalui sikap kepemimpinan guna memaksimalkan Kontribusi orang lain


32 Mengekpresikan pemikiran kepemimpinannya secara jelas dan mendukung harapan anggota tim lainnya

Menetapkan secara jelas kontribusi dan harapan2 yang diinginkan oleh anggota tim, dalam perannya sebagai ketua tim dan sesuai dengan uraian tugas terbaru.

Menciptakan visi dan bertindak untuk memberikan rasa memiliki kepada seluruh anggota dan mengawasi seluruh kegiatan kerja mereka

33 Memprioritaskan beban kerja dan mengelola waktu secara efektif

Memprioritaskan beban kerja dan mengelola waktu secara efektif

Memprioritaskan beban kerja, mengelola waktu secara efektif dan mengalokasikan sumber2 untuk mencapai hasil yang optimal

Memperioritaskan beban masalah, mengelola waktu secara efektif dan mengalokasi sumber2 untuk mencapai hasil yang optimal

34 Memahami bagaimana kebijakan dan prosedur dikembangkan serta memberikan kontribusi untuk umpan balik komite review.

Memberikan kontribusi pada hasil review dan modifikasi kebijakan dan prosedure organisasi terbaru.

Memberikan kontribusi pada hasil review dan modifikasi kebijakan dan prosedure organisasi terbaru dan menunjukan kepemipinan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan organisasi serta prosedur khusus pada area spesialis.

Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala yang berdampak pada pelayanan keperawatan dan menterjemahkannya dalam rencana, struktur dan program kesehatan.

35 Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis unit

Memberikan kontribusi terhadap pendidikan dan pengembangan profesional mahasiswa dan sejawat di tempat kerja

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan implementasi pendidikan spesialis serta pengembangan profesional siswa dan sejawat di tempat kerja

Mempromosikan kebijakan dan mengadvokasi sumber2 untuk mendukung pendidikan dan pengembangan profesional di lingkungan kerja

36 Memberikan umpan balik dan saran untuk perubahan di lingkungan praktiknya sendiri secara efektif

Memberikan umpan balik, saran perubahan di lingkungan praktiknya sendiri atau organisasinya, secara effektif

Menggunakan proses berubah untuk mempengaruhi pengenalan inovasi dan adaptasi pada praktik spesialis dan organisasi pelayanan.

Memperkenalkan, mengevaluasi dan mengelola inovasi dan perubahan dalam sistem kesehatan dengan mendorong kreatifitas

2.3.1 Pelayanan Kesehatan Interprofesional


37 Memahami dan menghargai peran, pengetahuan dan ketrampilan anggota tim kesehatan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.

Memahami dan menghargai peran, pengetahuan dan ketrampilan anggota tim kesehatan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya

Memahami dan menghargai peran, pengetahuan dan ketrampilan anggota tim kesehatan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya

Menciptakan lingkungan yang membangun kepercayaan diantara pemberi asuhan kesehatan, memahami pengetahuan dan ketrampilan berbagai profesi dan disiplin ilmu dalam memberikan pelayanan kesehatan.

38 Bekerjasama untuk mempertahankan kerja tim multi dispilin secara efektif.

Berkolaborasi dengan professional kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan keperawatan dan kesehatan yang dapat dijangkau oleh klien

Berkolaborasi dengan professional kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan keperawatan dan kesehatan yang diberikan dalam area khusus.

Menggunakan kepemimpinan, pembangunan tim, negosiasi dan ketrampilan menyelesaikan konflik untuk membangun hubungan intra-/inter profesional, lembaga lain, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas asuhan dan meningkatkan kualitas asuhan serta menagatasi hambatan untuk menjangkau pelayanan

39 Menggunakan pengetahuan tentang praktik kerja inter dan intra profesional yang efektif

Menggunakan pengetahuan tentang praktik kerja inter dan intra profesional yang efektif

Menggunakan pengetahuan tentang praktik kerja inter dan intra profesional yang efektif

Melibatkan diri secara aktif dalam meningkatkan praktik kerja kolaboratif inter dan antar profesional dalam lingkungan praktik

40 Menyampaikan pandangan pasien/klien dan/atau pemberi pelayanan untuk membantu pembuatan keputusan oleh tim inter-profesional

Memaparkan dan mendukung pandangan klien, keluarga, dan/atau pemberi pelayanan selama pembuatan keputusan oleh tim inter profesional

Memaparkan pandangan klien, keluarga, dan/atau pemberi pelayanan dalam pembuatan keputusan oleh tim inter profesional dan membantu dalam menegosiasikan keputusan yang disepakati bersama

Memaparkan pandangan klien, keluarga, dan/atau pemberi pelayanan dalam pembuatan keputusan oleh tim inter profesional dan membantu dan/atau mengarahkan dalam menegosiasikan keputusan yang disepakati bersama

41 Merujuk klien kepada Perawat Teregister untuk menjamin klien mendapatkan intervensi terbaik yang tersedia.

Merujuk untuk memastikan klien mendapatkan intervensi terbaik yang tersedia.

Merujuk klien dan menerima rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan lain untuk menjamin klien mendapatkan intervensi terbaik yang tersedia

Merujuk dan menerima rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan lain untuk meningkatkan keberlangsungan asuhan dan menjamin klien mendapatkan intervensi terbaik yang tersedia .

42 Menerima akontabilitas dan tanggungjawab untuk pengelolaan kasus yang kompleks.


2.3.2 Delegasi – Supervisi


43 Menerima kegiatan yang didelegasikan sesuai dengan tingkat keahlian dan lingkup praktik legal

Mendelegasikan kepada orang lain, kegiatan sesuai dengan kemampuan, tingkat persiapan, keahlian dan lingkup praktik legal



Menerima kegiatan yang didelegasikan sesuai dengan tingkat keahliannya dan lingkup praktik legal

Menerima kegiatan yang didelegasikan sesuai dengan tingkat keahliannya dan lingkup praktik legal

44 Memberikan umpan balik kepada orang yang mendelegasikan/ menugaskan kegiatan dan mengawasi kerjanya.

Memonitor dan menggunakan serangkaian strategi pendukung termasuk precepting ketika pengawasan dan/atau monitoring asuhan didelegasikan

Memonitor dan menggunakan serangkaian strategi pendukung termasuk precepting dan mentoring ketika pengawasan dan/atau monitoring asuhan didelegasikan

Menawarkan strategi pengawasan termasuk mentoring, coaching dan precepting sebagai bagian dari tanggungjawab pengawasan.

45. Mempertahankan akontabilitas terhadap hasil kegiatan yang didelegasikan

Mempertahankan akontabilitas dan tanggung jawab saat mendelegasikan aspek asuhan kepada orang lain



46. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan panduan dan kebijakan yang berkaitan dengan pendelegasian tanggung jawab klinik.

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan panduan dan kebijakan yang berkaitan dengan pendelegasian tanggung jawab klinik yang khusus pada praktik spesialis.

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan panduan dan kebijakan yang berkaitan dengan pendelegasian tanggung jawab klinik dalam keperawatan dan lintas profesi kesehatan

2.3.3.KeselamatanLingkungan No. Perawat Vokasional Ners Ners Spesialis Ners Konsultan

47 Mengidentifikasi dan melaporkan situasi yang dapat membahayakan keselamatan klien atau staf.

Menggunakan alat pengkajian yang tepat untuk mengidentifikasi risiko actual dan potensial terhadap keselamatan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Menggunakan alat pengkajian yang tepat untuk mengidentifikasi risiko actual dan potensial terhadap keselamatan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Menggunakan pengkajian yang umum untuk mengidentifikasi masalah aktual dan potensial terhadap lingkungan , klien, keselamatan perorangan dan risiko keamanan serta melaporkan kepada pihak yang berwenang.

48 Mempertahankan lingkungan asuhan yang aman melalui tindakan tepat waktu, mengikuti peraturan nasional dan persyaratan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, kebijakan dan prosedur.

Mengambil tindakan segera dengan menggunakan strategi manajemen risiko peningkatan kualitas untuk menciptakan dan menjaga lingkungan asuhan yang aman dan memenuhi peraturan nasional, persyaratan keselamatan dan kesehatan tempat kerja, serta kebijakan dan prosedur.

Mengambil tindakan segera dengan menggunakan strategi manajemen risiko peningkatan kualitas untuk menciptakan dan menjaga lingkungan asuhan yang aman dan memenuhi peraturan nasional, persyaratan keselamatan dan kesehatan tempat kerja, serta kebijakan dan prosedur.

Menggunakan berbagai intervensi dan strategi manajemen risiko untuk memprakarsai perubahan dan menjaga lingkungan aman yang ada dalam sistem dan yang memenuhi peraturan nasional , persyaratan keselamatan dan kesehatan tempat kerja

49 Menyimpan bahan-bahan pengobatan dengan memperhatikan kemananan dan keselamatan.

Menjamin keamanan dan ketepatan penyimpanan, pemberian dan pencatatan bahan-bahan pengobatan.

Menjamin keamanan dan ketepatan penyimpanan, pemberian dan pencatatan bahan-bahan pengobatan

Menjamin bahwa kebijakan dan prosedur sudah dijalankan untuk keamanan dan ketepatan penyimpanan,pemberian dan pencatatan bahan-bahan pengobatan.


50 Memberikan dan mencatat obat dibawah pengawasan seorang Ners bila secara hukum diijinkan.

Memberikan obat, mencatat, mengkaji efek samping dan mengukur dosis yang sesuai dengan resep yang ditetapkan.

Memberikan obat termasuk dosis yang tepat, cara, frekuensi, berdasarkan pengetahuan yang akurat tentang efek farmakologis, karakteristik klien dan terapi yang disetujui, sesuai dengan resep yang ditetapkan.

Memberikan obat termasuk dosis yang tepat, cara, frekuensi, berdasarkan pengetahuan yang akurat tentang efek farmakologis, karakteristik klien dan terapi yang disetujui, sesuai dengan resep yang ditetapkan.

51 Memenuhi prosedur pencegahan infeksi

Memenuhi prosedur pencegahan infeksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik yang dilakukan para praktisi lain.

Memenuhi prosedur pencegahan infeksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik yang dilakukan para praktisi lain.

Bersikap proaktif dalam menyoroti dan mengajukan perbaikan pada strategi pengawasan infeksi untuk semua tempat praktik.

52 Mengetahui tindakan yang dilakukan pada saat dinyatakan terjadi bencana

Mengetahui tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti pada saat dinyatakan terjadi bencana.

Mengidentifikasi dan merencanakan langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk menangani klien di area praktik khusus dalam kondisi bencana.

Memberikan kontribusi pada perumusan rencana pelayanan bencana dan pemulihan

Ranah 3 : Pengembangan Professional, Personal & Kualitas 3.1 Pengembangan Profesi

No


53 Mengetahui dan mengikuti standar profesi dan praktik terbaik yang diterapkan sebagai tanggung jawab profesi

Meningkatkan deseminasi, penggunaan, monitoring dan penelaahan standar profesi serta pedoman praktik terbaik

Meningkatkan deseminasi, penggunaan, monitoring , penelaahan standar profesi spesialis dan pedoman praktik terbaik, serta berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyesuaikan standar dalam kontek praktik

Memberikan kepemimpinan dalam mengembangkan standar profesi dan praktik terbaik berdasarkan bukti/fakta (evidence base) dan membimbing dalam mengembangkan dan menyesuaikan standar dalam konteks praktik

54 Meningkatkan dan mempertahankan citra keperawatan yang positif

Meningkatkan dan mempertahankan citra keperawatan yang positif

Meningkatkan praktik keperawatan spesialis sebagai bagian esensial dari pemberian pelayanan kesehatan

Menyampaikan dan meningkatkan peran keperawaatan praktik lanjutan dalam konteks klinis, politis dan profesional

55 Bertindak sebagai model peran yang efektif bagi mahasiswa keperawatan (enrolled nurse students) dan staf pendukung

Bertindak sebagai model peran yang efektif bagi mahasiswa dan dalam tim pemberi asuhan



56 Bertindak sebagai nara sumber baagi mahasiswa keperawatan (enrolled nurse students) dan staf pendukung

Bertindak sebagai nara sumber bagi mahasiswa, anggota tim kesehatan lain dan masyarakat

Bertindak sebagai nara sumber di area spesialis bagi mahasiswa, anggota tim kesehatan lain, perencana kesehatan dan masyarakat

Bertindak sebagai nara sumber dalam praktik keperawatan lanjutan bagi mahasiswa, tim kesehatan lain, perencana kesehatan dan masyarakat


57 Menghargai penelitian dalam memberikan kontribusi pada pengembangan keperawatan dan menggunakan hasil penelitian sebagai alat untuk meningkatkan standar asuhan

Memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan praktik keperawatan klinis spesialis melalui identifikasi dan pelaksanaan penelitian sesuai kebutuhan

Memberikan kontribusi pengetahuan baru untuk pengembangan praktik dengan melakukan penelitian, deseminasi dan menggabungkan hasil penelitian kedalam praktik

58 Memberikan advokasi dan berpartisipasi untuk mendapatkan pengakuan pimpinan, hukum dan masyarakat terhadap kualifikasi spesialis, perlindungan hak sebagai perawai spesialis dan lingkup praktik terkait

Memberikan advokasi dan berpartisipasi untuk mendapatkan pengakuan pimpinan, hukum dan masyarakat terhadap kualifikasi spesialis, perlindungan hak sebagai Ners Konsultan dan lingkup praktiknya

59 Mencermati lingkungan praktik dan literatur keperawatan untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) dan issu yang muncul

Mengamati lingkungan praktik dan literatur keperawatan spesialis untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) dan issu yang muncul

Mencermati lingkungan global terhadap kecenderungan yang muncul dalam praktik lanjutan dan asuhan kesehatan

60 Ikut serta dalam kegiatan advokasi melalui organisasi profesi untuk mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan dan sosial serta masuk ke dalam pelayanan

Ikut serta dalam kegiatan advokasi melalui organisasi profesi untuk mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan dan sosial serta masuk ke dalam pelayanan

Ikut serta dalam kegiatan advokasi melalui organisasi profesi untuk mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan dan sosial serta pemberian pelayanan di area spesialisnya

Memimpin kegiatan advokasi melalui organisasi profesi untuk mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan dan sosial yang berdampak pada ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pelayanan praktik keperawatan lanjut

3.2 Peningkatan Kualitas


61 Melaksanakan tugas sesuai arahan dan sesuai dengan kebijakan, ketentuan, tolok ukur kualitas dan juga sesuai dengan tingkat pelatihan yang diikutinya.

Mengikuti pedoman praktik terbaik dan berdasarkan pembuktian (evidence-based ) dalam melakukan praktik keperawatan.

Menggunakan dan berkontribusi dalam penelitian untuk memperoleh pembuktian guna praktik yang aman, efektif dan efesien, di area spesialisasinya.

Menggali dan mengintegrasikan penelitian untuk menghasilkan praktik berbasis pembuktian (evidence-based practice) untuk memperbaiki keamanan, efesiensi dan efektifitas asuhan keperawatan.

62 Berperan serta dalam peningkatan kualitas dan prosedur jaminan mutu

Bepartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas dan penjaminan mutu.

Melakukan telaah secara sistematik untuk meningkatkan kepuasan dan hasil asuhan sesuai area spesialisnya.

Berpartisipasi dalam pengawasan dan telaah intra- dan inter dispilin untuk meningkatkan atau memperbaiki kepuasan dan hasil asuhan yang diharapkan klien.

Kompetensi ners dalam

implemntasi asuhan

keperawatan


implemntasi asuhan

keperawatan


implemntasi asuhan

keperawatan


implemntasi asuhan

keperawatan


implemntasi asuhan

keperawatan


implemntasi asuhan

keperawatan


implemntasi asuhan

keperawatan

Catatan

Mengelola artinya melakukan asuhan keperawatan mandiri dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan, melakukan koordinasi interdisiplin serta menginisiasi proses perubahan/inovasi sehingga tercapai tujuan asuhan keperawatan yang bermutu.

Standar Asuhan Keperawatan (1993)

Standar I : Falsafah Keperawatan Standar II : Tujuan Asuhan Keperawatan Standar III: Pengkajian Keperawatan Standar IV: Diagnosa Keperawatan Standar V : Perencanaan Keperawatan Standar VI: Intervensi Keperawatan

Standar Praktik Keperawatan (2004)

Standar I : Pengkajian Keperawatan Standar II : Diagnosis Keperawatan Standar III: Perencanaan Standar IV: Pelaksanaan Tindakan (implementasi) Standar V : Evaluasi DIJABARKAN: Pernyataan , Rasional, Kriteria Struktur, Kriteria Proses, Kriteria Hasil

Standar I : PENGKAJIAN KEPERAWATAN

Pernyataan: Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat dan berkesinambungan.

Kriteria Hasil: 1. Data dicatat dan dianalisis sesuai standar dan

format yang ada. 2. Data yang dihasilkan akurat, terkini, dan

relevan sesuai kebutuhan klien.

Standar II : DIAGNOSIS KEPERAWATAN

Pernyataan: Perawat menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis keperawatan

Kriteria Hasil: 1. Diagnosis keperawatan divalidasi oleh klien

bila memungkinkan 2. Diagnosis keperawatan yang dibuat diterima

oleh teman sejawat sebagai diagnosis yang relevan dan signifikan.

3. Diagnosis didokumentasikan untuk memudahkan perencanaan, implementasi, evaluasi dan penelitian.

Standar III : PERENCANAAN

Pernyataan: Pendayagunaan tenaga keperawatan sesuai kompetensi dan potensi pengembangan untuk terlaksananya pelayanan keperawatan yang bermutu

Kriteria Hasil: 1. Tersusunnya suatu rencana asuhan keperawatan klien 2. Perencanaan mencerminkan penyelesaian terhadap

diagnosis keperawatan. 3. Perencanaan tertulis dalam format yang singkat dan

mudah didapat. 4. Perencanaan menunjukkan bukti adanya revisi

pencapaian tujuan.

Standar IV : PELAKSANAAN TINDAKAN (IMPLEMENTASI)

Pernyataan: Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan

Kriteria Hasil: 1. Terdokumentasi tindakan keperawatan dan

respon klien secara sistematik dan dengan mudah diperoleh kembali.

2. Tindakan keperawatan dapat diterima klien. 3. Ada bukti-bukti yang terukur tentang

pencapaian tujuan.

Standar V : EVALUASI

Pernyataan: Perawat mengevaluasi perkembangan kesehatan klien terhadaptindakan dalam pencapaian tujuan, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan merevisi data dasar dan perencanaan.

Kriteria Hasil: 1. Diperolehnya hasil revisi data, diagnosis, rencana

tindakan berdasarkan evaluasi. 2. Klien berpartisipasi dalam proses evaluasi dan revisi

rencana tindakan. 3. Hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan 4. Evaluasi tindakan terdokumentasikan sedemikian

rupa yang menunjukan kontribusi terhadap efektifitas tindakan keperawatan dan penelitian.

Standar Manajemen Pelayanan Keperawatan (2001)

Standar I : Perencanaan Pelayanan Keperawatan Standar II : Pengorganisasian Pelayanan Keperawatan Standar III: Pengaturan Ketenagaan Pelayanan Keperawatan Standar IV: Pengarahan Pelayanan Keperawatan Standar V : Evaluasi Pelayanan Keperawatan Standar VI: Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan

DIJABARKAN: Pernyataan ; Rasional, Kriteria Struktur, Kriteria Proses, Kriteria Hasil

Standar I : Perencanaan Pelayanan Keperawatan

Pernyataan: Perencanaan pelayanan keperawatan dan sumber daya keperawatan disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data, hasil kegiatan pelayanan ( manusia, fasilitas, peralatan dan dana) Kriteria Hasil: a. Adanya dokumen yang menunjukan perencanaan

keperawatan, meliputi aspek ketenagaan, fasilitas, dan peralayan serta upaya pengendalian mutu keperawatan

b. Perencanaan keperawatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana induk perencanaan sarana kesehatan

Standar II : Pengorganisasian Pelayanan Keperawatan

Pernyataan: Pengaturan sumber daya menjamin kesinambungan pelayanan keperawatan secara efektif dan efisien

Kriteria Hasil: a. Adanya tenaga keperawatan yang menduduki jabatan,

sesuai dengan persyaratan b. Pelayanan keperawatan bagian integral di dalam

struktur organisasi sarana kesehatan c. Adanya dokumen pengaturan pendayagunaan sumber

daya keperawatan meliputi: ketenagaan, fasilitas, peralatan

d. Adanya dokumen pelaksanaan rapat koordinasi

Standar III : Pengaturan Ketenagaan Pelayanan Keperawatan

Pernyataan: Pendayagunaan tenaga keperawatan sesuai kompetensi dan potensi pengembangan untuk terlaksananya pelayanan keperawatan yang bermutu

Kriteria Hasil: a. Adanya dokumpen pola ketenagaan b. Adanya jadual dinas yang menggambarkan komposisi

tenaga keperawatan c. Adanya dokumen hasil penilaian kinerja tenaga

keperawatan d. Adanya pelaksanaan program pengembangan staf e. Adanya dokumen pelaksanaan program orientasi f. Adanya dokumen pelaksanaan program mutasi,

mobilisasi g. Adanya dokumen model penugasan asuhan pelayanan

keperawatan

Standar IV : Pengarahan Pelayanan Keperawatan

Pernyataan: Pengarahan yang terstryktur untuk mencapai pelayanan keperawatan bermutu sesuai tujuan organisasi sarana kesehatan

Kriteria Hasil: a. Adanya dokumen pelaksanaan program pembinaan b. Adanya peningkatan kemampuan tenaga keperawatan

yang dibina c. Adanya dokumen upaya tindak lanjut hasil

pelaksanaan pembinaan antara lain pemberian penghargaan dan sanksi

d. Adanya dokumen pelaksanaan rapat koordinasi

Standar V : Evaluasi Pelayanan Keperawatan

Pernyataan: Evaluasi dilakukan secara obyektif sebagai upaya perbaikan untuk tercapainya tujuan pelayanan keperawatan

Kriteria Hasil: a. Adanya dokumen hasil evaluasi pencapaian tujuan

pelayanan keperawatan b. Adanya dokumen tindak lanjut hasil evaluasi

pencapaian tujuan pelayanan keperawatan c. Adanya dokumen upaya perbaikan pelayanan

keperawatan

Standar VI: Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan

Pernyataan: Upaya pemantauan yang berkesinambungan yang diperlukan untuk menilai mutu pelayanan di saran kesehatan

Kriteria Hasil: a. Adanya dokumpen hasil pengendalian mutu b. Adanya dokumen umpan balik dan upaya tindak

lanjut c. Adanya dokumen hasil survey kepuasan pasien,

keluarga dan petugas d. Adanya penampilan klinik tenga keperawatan sesuia

dengan standar e. Menurunnya angka kejadian komplikai sebagai

aakibat pembrian asuhan keperawatan

FINALISASI (2011)

Standar Pelayanan Keperawatan Jantung Standar Pelayanan Keperawatan Stroke Standar Pelayanan Keperawatan Kusta Standar Pelayanan Keperawatan Paru Paru Standar Pelayanan Keperawatan Kamar Bedah Standar Pelayanan Keperawatan Ortopedik

CONTOH STANDAR / PEDOMAN

PELAYANAN KEPERAWATAN KARDIOVASKULAR

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tujuan

D. Sasaran

Bab 2

Pelayanan Klinis Kardiovaskular

A. Asuhan Keperawaran Kardiovaskular

B. Akses dan Kesinambungan Keperawatan Kardiovaskular

C. Pendidikan dan Konseling Kesehatan Kepada Pasien

D. Dokumentasi Keperawatan

Bab 3

Administrasi dan manajemen pelayanan keperawatan kardiovaskular

A. Tatanan Pelayanan Asuhan Keperawatan Kardiovaskular

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

Daftar Isi

Bab 4

Pembinaan dan pengawasan

A. Tim pusat/ Kementerian Kesehatan

B. Tim Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

C. Tim Pelaksana di Rumah Sakit

Bab 5

Penutup

Menjadi Perawat Professional adalah Pengabdian Luhur

1

STANDAR PENDIDIKAN NERS

Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia

HPEQ-project Dikti Kemendiknas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASINAL HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY (HPEQ) PROJECT

(IBRD Loan No. 7737-ID) Gedung Victoria Lantai 2, Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47 – 51, Jakarta Selatan 12160

Telp. 021 7279 1384; 021 3417 3304/05/06, Fax. 021 7279 1388 Website:www.hpeq.dikti.go.id; Email:[email protected]

mailto:[email protected]

2

Kata Pengantar Sejak tahun 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional RI melalui Health Professional Education Quality (HPEQ-Project) telah memfasilitasi Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk menyusun dan menyelesaikan Standar Pendidikan Ners. Standar pendidikan Ners ini disusun melalui berbagai kegiatan antara lain; kajian literatur standar pendidikan ners di negara lain, workshop, penelitian tahap 1 (survey data dasar) dan tahp 2 (survey dan FGD) serta kegiatan sosialisasi ke berbagai stake holder.

Standar pendidikan Ners terdiri dari 10 standar antara lain;

Standar 1. Visi, misi dan tujuan Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu Standar 3. Mahasiswa dan lulusan Standar 4. Sumber daya manusia Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik Standar 6. Wahana pembelajaran klinik dan komunitas Standar 7. Sarana dan prasarana Standar 8. Sistem informasi Standar 9. Pembiayaan Standar10. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama

Semoga semua upaya dan dukungan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak memberikan manfaat yang bermakna bagi kepentingan bangsa dan negara.

Jakarta, September 2011 Tim Penyusun

3

Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................................

Daftar Isi...............................................................................................................

BAB I. Pendahuluan........................................................................................

1. Latar belakang......................................................................................

2. Landasan hukum.................................................................................

BAB II. Standar Pendidikan Ners..............................................................

4

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Jumlah pendidikan keperawatan saat ini di tanah air telah meningkat pesat. Tahun 2010, AIPNI mencatat sebanyak 309 jenjang sarjana/ners, 15 jenjang magister/spesialis dan 1 jenjang doktoral. Penambahan jumlah tersebut belum disertai dengan peningkatan mutu manajemen yang berdampak pada lulusannya. Sebagian besar pendidikan keperawatan kurang didukung oleh ketersediaan wahana praktik yang memadai seperti; rumah sakit, puskesmas, panti lansia dan berbagai wahana praktik yang mendukung ketercapaian kompetensi peserta didik. Aspek ketersediaan sumberdaya manusia juga belum memadai. Tercatat sebanyak 80% tenaga pendidik/dosen masih berkualifikasi sarjana (S1), baik yang linier maupun tidak linier dan minim pengalaman klinik. Kondisi ini belum sesuai dengan UU Nomor 14 tahun2005 tentang guru dan dosen bahwa tenaga dosen/pengajar harus memiliki kualifikasi akademik satu tingkat lebih tinggi dibanding dengan level pendidikan yang diampunya. AIPNI dan PPNI dalam kegiatan Projek Health Professional Education Quality (HPEQ) Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 telah melakukan survei data dasar pendidikan keperawatan di 33 propinsi untuk mengetahui fungsi-fungsi manajemen meliputi tujuh standar dan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) 22,2% institusi memiliki rumusan visi, misi dan tujuan yang belum realistik, tidak memiliki strategi pencapaian visi;2) 14,8% institusi tidak melakukan penjaminan mutu dengan benar; 3) 88,9% insitusi dengan mahasiswa drop out antara 15%-20%; 4)48,1% institusi tidak melakukan pelacakan lulusan; 5) 48,1% pengguna menyatakan lulusan belum sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan gambaran tentang menajemen adalah: 1) 25,6% kualifikasi tenaga pendidik masih belum sesuai; 2) 63% institusi memiliki rasio dosen 1:30 dengan tingkat pendidikan dosen tidak sesuai dengan bidang keilmuan; 3)70% manajemen isi atau proses masih rendah terutama penerapan kurikulum. Kondisi tersebut diatas oleh AIPNI dan PPNI digunakan dasar untuk menyusun standar pendidikan ners agar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara pendidikan ners di seluruh Indonesia. 2. Landasan hukum

Penyusunan standar pendidikan Ners merujuk kepada: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

5

BAB II STANDAR PENDIDIKAN NERS

Program pendidikan Ners adalah program pendidikan yang bertujuan menghasilkan perawat profesional, terdiri dari tahap pendidikan sarjana dan pendidikan profesi yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan. Standar adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh pendidikan Ners (Sarjana dan profesi). Standar pendidikan Ners mencakup standar tentang komitmen penyelenggara terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam sepuluh standar, yaitu:

Standar 1. Visi, misi dan tujuan

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Wahana pembelajaran klinik dan komunitas

Standar 7. Sarana dan prasarana

Standar 8. Sistem informasi

Standar 9. Pembiayaan

Standar10. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama

Disamping 10 item standar diatas program pendidikan Ners juga harus memenuhi unsur eligibilitas yaitu; adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program pendidikan Ners dari pejabat yang berwenang; memiliki statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program pendidikan Ners; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program pendidikan Ners, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu. Deskripsi setiap standar program pendidikan Ners adalah sebagai berikut. Standar 1. Visi, misi dan tujuan Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program pendidikan Ners untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode

6

dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program pendidikan Ners. Kriteria standar:

• Visi, misi, dan tujuan program pendidikan Ners jelas, realistik, saling berkaitan dan konsisten dengan kurikulum dan rencana pengembangan institusi.

Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan

penjaminan mutu Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program pendidikan Ners sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan program pendidikan Ners. Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program pendidikan Ners dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi program pendidikan Ners. Penjaminan mutu program pendidikan Ners adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program pendidikan Ners secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu progrm pendidikan Ners pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (customer satisfaction).

7

Kriteria Standar:

1. Tata Pamong

• Struktur organisasi program pendidikan ners meliputi tahap akademik dan tahap profesi, tertuang secara jelas dalam statuta perguruan tinggi

• Uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan jelas dan tercantum dalam dokumen kebijakan institusi

2. Kepemimpinan yang terdiri dari; • Kepemimpinan operasional: pengelola program pendidikan Ners menjabarkan visi misi

kedalam kegiatan operasional. • Kepemimpinan organisasi: pengelola program pendidikan Ners mampu melaksanakan

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kepada seluruh unsur yang ada.

• Kepemimpinan publik: pengelola program pendidikan Ners menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dan menjadi rujukan bagi publik.

3. Sistem Pengelolaan • Memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) serta

Rencana Operasional (Renop) • Kalender akademik program pendidikan ners terdiri dari tahap akademik dan tahap profesi • Mekanisme koordinasi yang jelas antara institusi pendidikan dan wahana

pembelajaran klinik dan komunitas. • Perencanaan program pembelajaran jelas dan memadai untuk program pendidikan ners

yang terdiri dari tahap akademik dan tahap profesi. • Memiliki sistem monitoring dan evaluasi program pendidikan ners yang terdiri dari tahap

akademik dan profesi

4. Sistem Penjaminan Mutu • Memiliki unit penjaminan mutu • Standar manual prosedur mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari

Kementrian Pendidikan Nasional • Dokumen pelaksanaan penjaminan mutu program pendidikan Ners lengkap • Umpan balik untuk peningkatan mutu proses pembelajaran: sumber umpan balik, hasil

umpan balik, dan tindak lanjutnya. • Memiliki program untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program pendidikan

Ners. Standar 3: Mahasiswa dan lulusan Program pendidikan ners harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Standar ini adalah upaya program untuk memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program pendidikan Ners memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di

8

dalamnya upaya program pendidikan Ners untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh pendidikan di program pendidikan Ners, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan. Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan pendidikan Ners yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja. Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan Ners sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Lulusan pendidikan Ners memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik dan profesi termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu keperawatan. Kriteria Standar: 1. Mahasiswa • Calon mahasiswa berijasah Sekolah Menengah Umum /Madrasah Aliyah. • Memiliki pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru. • Lulus seleksi ujian masuk perguruan tinggi. • Rasio dosen tetap dan mahasiswa pada tahap akademik 1:20, pada tahap profesi ners 1:10. • Tersedia layanan bagi mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan

mengembangkan kreatifitas dan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.

2. Lulusan • Lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga uji kompetensi profesi. • Melakukan perekaman dan pelacakan data lulusan secara terstruktur.

Standar 4: Sumber daya manusia Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program pendidikan Ners memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia serta memberikan layanan prima untuk mewujudkan visi, melaksanakan dan menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan program pendidikan Ners. Sumber daya manusia program pendidikan Ners adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian tridarma perguruan tinggi.

9

Dosen adalah komponen sumber daya utama pada program pendidikan Ners yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Program pendidikan Ners merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program pendidikan Ners menjalin kerja sama dengan program studi lain dan lembaga mitra lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pendidikan Ners. Program pendidikan Ners memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program pendidikan Ners yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program. Kriteria Standar: 1. Pengelola institusi pendidikan Ners

• Berkualifikasi minimal S2 keperawatan. • Maksimal berusia 61 tahun saat dilantik • Memiliki jabatan fungsional akademik, minimal Lektor. • Memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan • Memiliki integritas diri yang baik dan dapat menjadi model peran.

2. Staf pendidik/Dosen

• Pendidikan minimal S2 Keperawatan dan S2 Kesehatan dengan latar belakang pendidikan ners dengan rasio 3 : 1

• Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). • Dosen memiliki jabatan fungsional akademik, minimal lektor • Memiliki sertifikat pelatihan Pekerti, dan atau Ancangan Aplikasi (Applied approach) • Berpengalaman klinik minimal 2 tahun di bidang keperawatan • Kreatif, dedikatif, inovatif dan memiliki komitmen tinggi untuk terlibat secara aktif

dalam proses pembelajaran mahasiswa baik di kelas maupun di wahana klinik dan komunitas.

• Memiliki sertifikat dosen professional • Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan • Memiliki integritas diri yang dapat menjadi model peran sebagai tenaga pendidik

professional.

3. Dosen Tidak Tetap atau dosen luar biasa • Pendidikan minimal S2 di bidang keilmuan yang serumpun atau yang relevan dengan

kebutuhan pendidikan Ners. • Memiliki jabatan fungsional akademik, minimal asisten ahli atau yang setara • Memiliki sertifikat pelatihan Pekerti, dan atau Ancangan Aplikasi (Applied approach), dan

atau sertifikat sebagai pendidik klinik, dan atau sertifikat sesuai bidang yang diampu.

10

• Kreatif, dedikatif, inovatif dan memiliki komitmen tinggi untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mahasiswa .

• Memiliki integritas diri yang dapat menjadi model peran sebagai tenaga pendidik.

4. Tenaga pembimbing klinik • Berijasah S2 dan atau Spesialis Keperawatan pada bidang-bidang keperawatan tertentu

(Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Komunitas) atau ners generalis yang telah lulus uji kelayakan dan kesetaraan oleh lembaga yang berwenang

• Menguasai berbagai metoda bimbingan klinik untuk mahasiswa tahap profesi ners yang mempunyai sertifikat pelatihan pembimbing klinik

• Memiliki pengalaman klinik minimal 3 tahun. • Kreatif, dedikatif, inovatif dan memiliki komitmen tinggi untuk terlibat secara aktif

dalam proses pembelajaran mahasiswa di tatanan klinik atau komunitas. • Memiliki integritas diri yang dapat menjadi model peran sebagai perawat professional.

5. Tenaga kependidikan

• Berijasah minimal D3 sesuai dengan area tugasnya. • Kreatif, dedikatif, inovatif dan memiliki komitmen tinggi untuk terlibat secara aktif

sesuai dengan pekerjaannya. Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program pendidikan Ners dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang keperawatan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan seorang Ners dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program pendidikan Ners. Kurikulum dan pedoman pendidikan Ners mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu. Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktika laboratorium, praktika klinik, praktika komunitas, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berfikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. Proses pembelajaran juga mencakup evaluasi untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber,

11

untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten. Kriteria Standar: 1. Kurikulum Pendidikan Ners

• Mencakup kurikulum pendidikan akademik - profesi merupakan satu kesatuan.

2. Landasan Filosofis Kurikulum • Mencakup konsep sehat-sakit, etika keperawatan, keberagaman budaya, hubungan

perawat-klien, dan Caring (pengasuhan)

3. Pendekatan Utama Dalam Proses Pembelajaran • Menyelesaikan masalah secara ilmiah, pembelajaran berfokus pada peserta didik,

berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan ke masa depan.

4. Ketentuan Tentang Kurikulum Pendidikan Ners a. Tahap Akademik

• Beban studi antara 144 - 160 SKS, dengan masa pendidikan minimal 8 semester (dan maksimal 12 semester)

• Berbasis Kompetensi • Sesuai Visi dan Misi Institusi yang mencirikan kekhasan dari institusi • Mengacu kepada Kurikulum Inti terdiri dari 70% teori dan 30% praktik (praktik

biomedik dasar, laboratorium keperawatan dan praktik klinik). • Muatan issue global 20%, antara lain: Perawatan HIV / AIDS,

Perawatan Trauma, Flu Burung, SARS, Disaster, Teknik informasi, Entrepreneur, Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

• Muatan lokal 20% sesuai dengan keunggulan masing-masing institusi pendidikan Ners.

b. Tahap Profesi • Beban studi antara 36 – 40 SKS, dengan masa pendidikan minimal 1 semester dan

(maksimal 4 semester), dilaksanakan secara menerus tanpa. • Berbasis kompetensi dan berfokus pada pencapaian kompetensi individual • Menerapkan kurikulum inti profesi. • Melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar kompetensi.

5. Proses Pembelajaran

• Memperhatikan filosofi pendidikan dan metode pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (Student Centered Learning.

• Sarana prasarana sesuai ketentuan. • Tersedia berbagai pedoman yang terdiri dari:

a. Panduan Akademik. b. Panduan Tugas akhir. c. Rencana Pembelajaran. d. Pedoman Kerja Mahasiswa.

12

e. Pedoman Praktik Laboratorium. f. Pedoman Praktik Klinik dan Komunitas. g. Modul pembelajaran.

• Kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas, laboratorium, perpustakaan, klinik dan komunitas.

• Peran dan fungsi pendidik, meliputi: fasilitator, motivator, tutor, role model, nara sumber dan pemberi umpan balik.

6. Evaluasi pembelajaran • Hasil belajar peserta didik harus dievaluasi secara berkala, meliputi evaluasi proses dan

hasil. • Sistem evaluasi kinerja mahasiswa berorientasi pada pencapaian kompetensi. • Hasil evaluasi dijadikan sebagai acuan pengembangan bagi peserta didik, program

pendidikan, dan penentuan beban studi selanjutnya. Standar 6: Wahana pembelajaran klinik dan komunitas Wahana pembelajaran klinik dan komunitas yang memadai merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk perawat menjadi professional sejak dari masa pendidikannya. Belajar di wahana nyata seperti di klinik/rumah sakit dan komunitas, bertujuan untuk menumbuhkan sikap professional melalui berbagai media yang ada. Media dimaksud adalah berbagai kasus dan pemecahnnya, belajar melalui model peran yang didemonstrasikan oleh perawat yang bekerja di wahana praktik serta belajar berhubungan dengan pasien, sejawat senior dan tim kesehatan lain. Kegiatan ini meliputi diskusi kasus, ronde keperawatan, bedside teaching, presentasi, simulasi atau bermain peran, dan pendidikan kesehatan kepada pasien. Seluruh proses belajar peserta didik dilaksanakan secara dinamis dan terbuka akan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat menumbuhkan kompetensi professional yang kokoh sebagai seorang Ners. Kriteria standar: 1. Wahana Pembelajaran klinik (Rumah Sakit)

• Wahana utama adalah minimal RS tipe B terakreditasi dan mempunyai Surat Kerjasama (MoU).

• Wahana pendukung adalah beberapa RS tipe C dan D sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.

3. Wahana Pembelajaran di Komunitas: • Wahana pembelajaran di komunitas meliputi : institusi dan wilayah binaan berkaitan

dengan kompetensi yang akan dicapai • Institusi meliputi Puskesmas, Panti Sosial Tresna Wreda, Sekolah umum dan luar biasa

yang mempunyai Surat Kerjasama (MoU) • Wilayah binaan untuk melakukan praktik keperawatan di komunitas.

Standar 7: Sarana dan prasarana

13

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Ners sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium keperawatan dan ilmu penunjang, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya. Pengelolaan sarana dan prasarana program pendidikan Ners meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan Ners. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan Ners. Kriteria Standar:

• Ruang kuliah dengan kapasitas per-ruangan untuk 50 mahasiswa dengan luas minimal 56 m2

• Ruang tutorial atau diskusi dengan kapasitas per ruangan untuk 10 - 15 orang. • Memiliki aula atau auditorium • Ruang perpustakaan yang memiliki buku-buku teks keperawatan minimal 400 judul, terbit

maksimal 5 tahun ke belakang termasuk e- book, berlangganan jurnal keperawatan dalam negeri yang terakreditasi dan jurnal luar negeri, memiliki prosiding dalam 3 tahun terakhir, memiliki karya tulis/ skripsi/tesis/disertasi.

• Ruang laboratorium keperawatan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai (Keperawatan Dasar, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Jiwa, dan Keperawatan Komunitas) serta biomedik dasar (opsional).

• Laboratorium komputer dengan rasio minimal satu PC untuk 10 mahasiswa serta memiliki akses internet

• Ruang laboratorium bahasa (opsional). • Ruang konseling mahasiswa. • Ruang pimpinan, ruang administrasi akademik, ruang administrasi kepegawaian, dan

ruang rapat • Ruang dosen per bagian atau kelompok keilmuan keperawatan dengan luas ruang

dosen minimal 4 (empat) m2 per dosen yang dilengkapi alat kantor yang sesuai untuk masing-masing dosen.

• Ruang tunggu dosen tamu • Ruang organisasi mahasiswa • Fasilitas pelayanan kesehatan • Fasilitas penunjang lain seperti kantin kampus, kamar ganti pakaian, kamar mandi untuk

laki-laki dan wanita, ruang ibadah, gudang penyimpanan arsip atau alat, fotokopi dan sarana olah raga serta parker kendaran.

• Fasilitas pembelajaran; kursi peserta didik, meja dan kursi pendidik, komputer meja, LCD, Slide projector, Audio system, dan papan tulis.

• Tersedia fasilitas belajar di luar kelas

14

Standar 8: Sistem informasi Sistem pengelolaan informasi dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan program pendidikan Ners. Kriteria standar:

• Fasilitas teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang dapat digunakan oleh staf tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

• Tersedia jaringan internet yang memadai • Sistem administrasi manajemen menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang

terhubung jaringan • Perpustakan didukung oleh sistem informasi manajemen perpustakaan yang dapat

mendukung pencarian informasi dan koleksi perpustakaan. Standar 9: Pembiayaan Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program pendidikan Ners sebagai lembaga nirlaba. Kriteria standar:

• Biaya penyelenggaraan program pendidikan Ners terdiri dari biaya operasional dan biaya investasi atau pengembangan yang dihimpun berasal dari berbagai sumber.

• Semua biaya terdokumentasi dengan baik • Terdapat anggaran pendapatan dan pengggunaan yang realistis yang didistribusi

dalam rencana tahunan dan rencana 5 tahunan • Rencana alokasi anggaran terdistribusi untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi secara

proporsional • Terdapat rencana investasi untuk 5 tahun kedepan dengan sumber dana yang jelas,

sesuai analisa kebutuhan dan prioritas Standar 10: Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama Penelitian adalah salah satu tugas pokok pendidikan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program pendidikan Ners harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (road-map), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/ menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan institusi. Program pendidikan Ners harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan

15

mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program pendidikan Ners memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program pendidikan ners yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program sebagai lembaga nirlaba. Program pendidikan Ners yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya. Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerja sama program pendidikan Ners diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik. Kriteria standar:

• Memiliki unit penelitian dan pengabdian masyarakat • Memiliki perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang baik dengan

sumber dana yang jelas • Menghasilkan penelitian 1 buah / dosen per tahun • Melibatkan mahasiswa dalam penelitian • Hasil penelitian dipublikasikan • Melaksanakan pengabdian masyarakat • Melibatkan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat • Memiliki karya ilmiah yang telah memproleh HaKI • Memiliki kerjasama/kemitraan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pelaksanaan

Tridarma perguruan tinggi

Documents

Ringkasan RTA.pdf