RINGKASAN ANGGARAN KEMENDAG TAHUN 2012 · SOSIALISASI PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014 ... PERMENDAG NOMOR 61 TAHUN 2013 PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014. The Ministry of Trade of the Republic

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

SOSIALISASI PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERMENDAG NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG KETENTUAN IMPOR PDOUK TERTENTU

1

The Ministry of Trade of the Republic of IndonesiaThe Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

I. KRONOLOGIS PERATURAN YANG BERLAKU

2

PERMENDAG NOMOR 83

TAHUN 2012

PERMENDAG NOMOR 61

TAHUN 2013

PERMENDAG NOMOR 36

TAHUN 2014

The Ministry of Trade of the Republic of IndonesiaThe Ministry of Trade of the Republic of Indonesia3

GAMBARAN UMUM KETENTUAN

IMPOR PRODUK TERTENTU

(PERMENDAG NO. 83/2012

DAN NO. 61/2013)


II. SYARAT UNTUK MELAKUKAN IMPOR PRODUK TERTENTU

4

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN

TEKNIS IMPOR DI PELABUHAN MUAT

IT PRODUK TERTENTU

PRODUK TERTENTU

The Ministry of Trade of the Republic of IndonesiaThe Ministry of Trade of the Republic of Indonesia5 5

1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API)2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)4. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk tertentu yang

terkena wajib NPIK5. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)6. rencana impor dalam 1 tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, nomor

pos tarif/hs 10 digit, dan pelabuhan tujuan

Permohonan disampaikan kepada Koordinator dan Pelaksana UnitPelayanan Perdagangan (UPP) dengan melampirkan :

Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan penetapansebagai IT-Produk Tertentu paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitungsejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

III. KETENTUAN UNTUK MENDAPAT PENETAPAN

SEBAGAI IT-PRODUK TERTENTU

Masa berlaku IT sampai dengan tanggal 31 Desember 2015


6

Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu harus dilakukanVerifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu di negara tempatpelabuhan muat sebelum dikapalkan oleh Pelaksana Surveyor yangditetapkan Menteri

Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor dituangkanke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumenpelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

Verifikasi juga dilakukan terhadap Certificate of Analysis (CoA) SuratPemberitahuan Notifikasi, Ijin Edar dan SPPT SNI untuk Produk tertentuyang dipersyaratkan.

Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor ditanggungoleh IT-Produk Tertentu yang bersangkutan.

IV. KETENTUAN VERIFIKASI


7

1. Pemasukan Produk Tertentu untuk kebutuhan penduduk keKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari luarDaerah Pabean diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.

2. Produk Tertentu asal luar Daerah Pabean dilarangdikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

V. IMPOR PRODUK TERTENTU DI KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


8

1. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Produk Tertentu pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 (sepuluh) piecesper pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yangbernilai paling banyak FOB US$ 1.000,00 (seribu dolar Amerika) per orang, denganmenggunakan pesawat udara;

3. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 (dua) Unit perpengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilaipaling banyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang, denganmenggunakan pesawat udara;

4. Produk Tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c berupa barang kirimanatau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai palingbanyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang denganmenggunakan pesawat udara;

5. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumidan mineral serta sektor energi lainnya;

6. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barangmodal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya; dan

7. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara.

VI. PENGECUALIAN


9

1. Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuaidengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakansanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal Produk Tertentu yang diimpor tidak sesuaidengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harusdilakukan re-ekspor.

3. Biaya atas re-ekspor menjadi tanggung jawab importir.

VII. KETENTUAN RE-EKSPOR


10

POIN-POIN PERUBAHAN DALAM PERMENDAG

NOMOR 36 TAHUN 2014


11

VIII. PENAMBAHAN PELABUHAN TUJUAN

A. LAUTBelawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas diSemarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar,,Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura; Tarakan di Tarakan; KruengGeukuh di Aceh Utara.

B. UDARAKualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yanidi Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.

PELABUHAN LAUT DUMAI, JAYAPURA DAN TARAKAN HANYA UNTUK PRODUK MAKANAN DANMINUMAN SAJA.

PELABUHAN LAUT KRUENG GEUKUH UNTUK PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN, PAKAIANJADI, ELEKTRONIKA DAN ALAS KAKI

SESUAI PERMENDAG 82/2012 JO. NO. 61/2013


12

(LANJUTAN)

BITUNG

DI BITUNG

PELABUHAN CIKARANG DRY PORT UNTUK SEMUA PRODUK TERTENTU

PELABUHAN LAUT BITUNG UNTUK PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN, PAKAIAN JADI, DAN ELEKTRONIKA

PENAMBAHAN PELABUHAN (SESUAI PERMENDAG 36/2014)

CIKARANG DRY PORT DI BEKASI


IX. PERUBAHAN NAMA HEADING KOMODITAS

MAKANAN DAN MINUMAN

OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

PAKAIAN JADI

• PAKAIAN JADI DAN SEJENISNYA

• BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

ALAS KAKI

ELEKTRONIKA

DAN MAINAN ANAK-ANAK

13


14

Sesuai usulan BPOM, terdapat penambahanketentuan yang harus diverifikasi Surveyoryaitu “Surat Pemberitahuan Notifikasi atauSurat Persetujuan Izin Edar untuk ProdukTertentu yang dipersyaratkan”.

X. PENAMBAHAN KETENTUAN YANG

HARUS DIVERIFIKASI


15

1. Sesuai usulan BPOM, dilakukan penambahan PosTarif/HS 1207.30.00.00, 1211.20.10.00, 1214.10.00.00,1302.19.30.00, 1512.19.10.00, 1516.20.18.00,1518.00.14.00, 2106.90.53.00, dan 3301.25.00.00 yangmasuk ke dalam komoditas obat tradisional dansuplemen kesehatan.

2. Ketentuan IT Produk Tertentu, pelabuhan tujuan danLaporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkapkepabeanan untuk 9 komoditas ini mulai berlaku padatanggal 1 Oktober 2014.

XI. PENAMBAHAN POS TARIF/HS

DALAM LAMPIRAN PERMENDAG


XII. REALISASI IMPOR PRODUK TERTENTU

2009 - 2014

PRODUKNILAI ( USD )

2009 2010 2011 2012 2013 2014 ( s/d

14 Agustus)

Elektronik 2,450,704,188 3,530,487,853 3,856,391,721 4,063,922,978 3,687,803,367 1.297.318.076

Makanan dan Minuman

171,424,058 215,187,883 242,808,080 299,230,433 457,218,348 337.097.590

Alas Kaki 63,725,367 105,841,525 144,867,608 186,559,256 220,330,948 131.500.115

Mainan Anak 46,315,795. 61,426,168 72,869,765 90,371,745 105,446,234 45.989.495

Obat Tradisionaldan Suplemen

MakananMulai Berlaku 1 Maret 2011 63,260,048 98,303,545 140,558,705 87.756.935

Pakaian Jadi 99,942,698 125,481,431 164,278,297 200,590,245 240,046,593 302.015.722

Kosmetik Mulai Berlaku 1 Januari 2014 313.803.067

Source: KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia

Documents

RINGKASAN ANGGARAN KEMENDAG TAHUN 2012 · SOSIALISASI PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014 ... PERMENDAG NOMOR 61 TAHUN 2013 PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014. The Ministry of Trade of the Republic