REZIM ORDE BARUKELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA

Makalah

Disusun untukMemenuhi tugas Sejarah

Oleh

Niken Fitri PNikko Adhitama

Nurul FajriahRizal Djunanda

SMA NEGERI 1 PATI

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa G30S/PKI menimbulkan instabilitas politik pemerintah

Indonesia akibat tidak tegasnya kepemimpinan Presiden Soekarno atas

peristiwa itu. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat yang kemudian diikuti

dengan serangkaian demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta

organisai-organisasi massanya serta para tokohnya diadili. Untuk itu,

diangkatlah Panglima Kostrad atau Pangkopkantib Mayor Jendral Soeharto

sebagai menteri/panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965,

untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat. Mulai saat itu pula,

segera dilakukan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.

Masyarakat luas yang terdiri dari kalangan partai politik, organisasi

massa, perorangan, pemuda, mahasiswa, dan kaum wanita secara serentak

membentuk suatu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk

menumpas para pendukung Gerakan 30 September 1965/PKI ini. Pada

tanggal 8 Januari 1966, front pancasila berdemonstrasi di Gedung Sekretariat

Negara dengan mengajukan pernyataan bahwa kebijakan ekonomi

pemerintah tidak bisa dibenarkan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966,

mereka berkumpul di depan gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri

Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berisi:

Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya

Pembersihan Kabinet Dwikora

Perbaikan ekonomi (penurunan harga-harga)

Menanggapi tuntutan-tuntutan tersebut, pada tanggal 15 Januari 1966

diadakan sidang paripuna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Setelah rapat

usai, pada tanggal 21 Februari 1966, presiden Soekarno mengumumkan

perubahan (reshuffle) kabinet. Namun, perubahan susnan kabinet itu belum

meuaskan hati rakyat. Mereka masih menganggap bahwa kabinet baru

bentukan presiden masih disusupi anggota PKI.

Akhirnya, pada 11 Maret 1966, Supersemar (Surat Perintah Sebelas

Maret) terbit. Surat ini berisi pengangkatan Soeharto sebagai pimpinan

tertinggi menggantikan presiden untuk mengatasi keadaan hingga keadaan

kembali normal. Namun pada akhirnya, surat ini mengantarkan Soeharto ke

pucuk pemerintahan menggantikan Soekarno yang sudah kehilangan

kepercayaan dari rakyat sejak peristiwa G30S/PKI Oktober silam.

Keluarnya Supersemar dinilai berhasil mengakhiri kemelut politik

panjang pasca peristiwa G30S/PKI segaligus melahirkan rezim baru yang

disebut Rezim Orde Baru. Bahkan sekalipun situasi konflik berhasil diatasi,

namun masih banyak masalah-masalah lain yang harus diselesaikan. Untuk

mencapai stabilitas nasional, misalnya, harus ada pembaruan di segala bidang

kehidupan dengan mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan.

Namun sayangnya, rezim yang berkuasa selama hampir 32 tahun itu

disalahgunakan oleh para penguasanya untuk kepentingan pribadi.

Pelanggaran HAM, pelanggaran konstitusi, pengekangan demokrasi juga

dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan.

Banyaknya penyimpangan ini akhirnya menurunkan kepercayaan

rakyat terhadap pemerintah Orde Baru.

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan makalah ini, penulis akan membatasi pembahasan

tentang dua hal saja, yaitu kelemahan serta kelebihan dalam rezim Orde Baru.

Pertanyaan yang timbul dari masalah ini antara lain:

a. Apa saja keberhasilan-keberhasilan rezim Orde Baru dalam 32 tahun

masa kekuasaannya?

b. Apa saja kelemahan-kelemahan pemerintah Orde Baru hingga

memicu protes besar dari rakyat?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk

mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan dari Orde Baru itu sendiri

sebagai acuan dalam rezim pemerinthan yang akan datang.

D. Manfaat

Penulisan makalah ini diharapkan dapat mengurangi asumsi buruk

masyarakat yang cenderung beranggapan Orde Baru sebagai rezim yang

buruk, otoriter, dan penuh penyimpangan.

Penulis juga berharap kelemahan-kelemahan dalam rezim Orde Baru

ini dapat menjadi pelajaran agar kesalahan-kesalahan yang sama tidak terjadi

pada rezim yang akan datang.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Diangkatnya Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno

menjadi awal dari sejarah Orde Baru.

Pada hakikatnya, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan

rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan

pancasila dan UUD 1945, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-

penyelewengan yang terjadi pada rezim Soekarno. Selain itu, rezim Orde

Baru juga bertujuan untuk memperbaiki seluruh segi kehidupan masyarakat

yang selama rezim Soekarno kian melemah. Salah satunya adalah dengan

membangun kembali ekonomi Indonesia.

Hal ini senada dengan pendapat berikut, “Orde Baru berupaya untuk

menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional

guna mempercepat proses pembangunan bangsa” (Bardika, 2006:3).

Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil menjawab tuntutan yang

rakyat (Tritura). Bukti-buktinya adalah sebagai berikut:

a. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret

yang membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dalam sidang

MPRS dengan ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1966 dan

ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

b. Pelarangan ajaran dan paham komunisme-marxisme-Leninisme di

Indonesia dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966.

c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan

tertib hukum dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

Tanggal 20 Februari 1967, presiden Soekarno menyerahkan

kekuasaannya ke Soeharto. Penyerahan ini dikukuhkan di dalam Sidang

Istimewa MPRS dalam ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967.

Pemerintahan Orde Baru berusaha untuk menata kembali kehidupan

politik pada awal tahun 1968 dengan penyegaran kembali DPR-GR. Tahap

selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan, dan

kekaryaan. Usaha ini dimulai pada tahun 1970. Akhirnya, hanya ada tiga

kelompok di parlemen, yaitu:

a. Kelompok demokrasi pembangunan

b. Kelompok persatuan pembangunan

c. Kelompok organisasi profesi

Setelah itu, pemerintah menurnikan kembali politik bebas aktif

Indonesia. Keberhasilan dalam hal ini diantaranya adalah normalisasi

hubungan Indonesia-Malaysia dengan ditandatanganinya Jakarta Accord

pada tanggal 11 Agustus 1966, kembali menjadi anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), dan memprakarsai pembentukan ASEAN

(Association of South-East Asian Nation).

Kendali ekonomi juga diperbaharui. Untuk membereskannya,

pemerintah berpaling pada ekonom didikan barat. Di bawah kepemimpinan

Presiden Soeharto, pembangunan ekonomi menjadi perhatian utama. Bila

sebelumnya negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif, bahkan

naik pesat. Sampai-sampai pada dekade 80an dia dijuluki sebagai bapak

pembangunan yang berhasil mewujudkan swasembada pangan.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah memulai kampanye Keluarga

Berencana (KB) untuk mengurangi kepadatan penduduk Indonesia. Program

ini dinilai sukses oleh berbagai pihak hingga PBB memberikan penghargaan

kepada Indonesia dan menjadikannya sebagai negara percontohan.

Presiden Soeharto memiliki visi besar dalam membangun bangsa. Hal

ini tercermin dari pidato pelantikannya,

“Dalam lima tahun mendatang tugas kita adalah melanjutkan pembangunanbangsa dalam arti yang luas dengan menampilkan wajah demokrasi putihdan kuning secara selaras dan seimbang”.

Pembangunan nasional juga menjadi target utama rezim Orde Baru.

Pembangunan nasional direalisasikan dengan rangkaian program-

programnya. GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dijabarkan dalam Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berisi program-program konkrit

yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Pemerintah orde baru mulai melaksanakan rencana pembangunan

lima tahun sejak 1 April 1969 melalui tahapan-tahapan pelita.

Perkembangan perekonomian Indomesia pada masing-masing pelita

adalah sebagai berikut:

1. Pelita IPelita I dimulai 1 April 1969 - 31 Maret 1974. Pelita ini menekan

pada rehabilitasi ekonomi, khususnya mengangkat hasil pertanian dan

penyempurnaan sistem irigasi dan transportasi. Hampir selruh target di

sektor produksi berhasil dicapai, bahkan produksi beras meningkat 25%.

Tujuan pelita I adalah menaikan taraf hidup rakyat dan sekaligus

meletakan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam

tahap-tahap berikutnya.

2. Pelita IIPelita II berlangsung pada tangggal 1 April 1974 - 31 Maret 1979.

Pelita II menekankan pada peningkatan standar hidup bangsa Indonesia.

Tujuan tersebut diwujudkan dengan menyediakan pangan, sandang, dan

papan yang lebih baik, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, dan

menyediakan lapangan kerja.

3. Pelita IIIPelita III dimulai tanggal 1 April 1979 - 31 Maret 1989. Pelita ini

menekankan pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada dan

pemantapan industri yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi

bahan jadi. Pelita II meningkat 274% dibanding pelita sebelumnya.

Penduduk yang hidup d bawah garis kemiskinan tinggal 26,9 % dari

jumlah penduduk tahun 1980.

4. Pelita IVPelita IV dimulai 1 April 1984 - 31 Maret 1989. Pelita ini

menekankan pada sektor pertanian untuk mempertahankan swasembada

pangan sekaligus meningkatakan industri yang dapat memproduksi

mesin-mesin untuk insustri ringan maupun berat. Penduuduk yang hidup

d bawah garis kemiskinan tinggal 16,4% dari jumlah penduduk tahun

1987.

5. Pelita VPelita V di mulai tanggal 1 April 1989 - 31 Maret 1994. Pelita ini

menekankan pada sektor industri yang didukung oleh pertumbuhan yang

mantap di sektor pertanian.

6. Pelita VIPelita VI dimulai 1 April 1994 - 31 Maret 1999. Pelita VI merupakan

awal pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua(PJPT II). Pada tahap ini

bangsa Indonesia memasuki proses Tinggal Landas menuju Terwujudnya

masyarakat maju, adil, dan mandiri. Pelita VI menitikberatkan pada

bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta

bidang pembangunan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya

manusia.

Seluruh pembangunan nasional pada saat itu didasarkan pada Trilogi

Pembangunan, yang berbunyi:

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju

pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

B. Kelemahan Rezim Orde Baru

Di balik segala kemerlap kesuksesan rezim Orde Baru, terdapat

banyak sekali penyelewengan dan pelanggaran hukum dan HAM.

Contohnya, dalam upaya menyederhanakan kehidupan politik di

indonesia presiden Soeharto menyatukan partai partai politik. Namun pada

proses itu, Golkar (Golongan Karya), partai politik presiden, berkembang

menjadi golongan penguasa yang selalu memenangkan pemilu semasa Orde

Baru. Dibawah presiden Soeharto, oposisi dihilangkan, dan kekuatan

masyarakat melemah.

Tekanan akan kebebasan politik belakangan menjadi keluhan

masyarakat terhadap presiden soeharto dan rezim Orde Baru. Jauh sebelum

reformasi 1998, protes masyarakat sebenarnya sudah mulai muncul. Dalam

peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), massa turun ke jalan

menentang masuknya modal asing, salah satu pilar program ekonomi Orde

Baru. Tapi aksi massa justru disambut kekerasan aparat. Inilah salah satu

demonstarsi jalanan terbesar sebelum reformasi 1998.

Semenjak itu, masyarakat menganggap bahwa presiden Soeharto

bersama rezimnya merupakan penguasa yang otoriter dan anti demokrasi.

C. Krisis Ekonomi, Politik, dan Sosial di Rezim Orde Baru

Keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya

(Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dianggap tidak mampu lagi

memenuhi aspirasi politik masyarakat. Perkembangan ekonomi dan

pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi

yang lebih besar.

Masyarakat menuntut reformasi atau perubahan dalam segala

bidang. Masyarakat juga menuntut dilakukannya demokratisasi dalam

kehidipan sosial, ekonomi dan politik, ditegakkannya aturan hukum yang

sebenarnya, serta dihormatinya hak asasi manusia.

Di tengah perkembangan tersebut, pertikaian politik dalam tubuh

PDI berubah menjadi peristiwa tragis pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa

tersebut di kenal dengan nama Kudatuli (kerusuhan 27 Juli). Pertikaian sosial

dan kekerasan politik terjadi di berbagai daerah, antara lain di Situbondo,

Tasikmalaya, Singkawang, dan Pontianak.

Dalam siding umum MPR bulan Maret 1998. Jendral Purnawirawan

Soeharto kembali terpilih sebagai presiden dan B.J Habibie terpilih sebagai

wakil presiden. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden Republik

Indonesia mendapat reaksi keras dari masyarakat. Kabinet Pembangunan VII

yang dibentuk setelah sidang MPR bulan Maret 1998 dianggap masih

bercirikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai tekanan dan kritik

terhadap kepemimpinan Soeharto makin meluas terutama di lakukan oleh

para mahasiswa dan kalangan intelektual. Larangan mengkritik dan

mengontrol pemerintah menyebabkan terjadinya berbagai penculikan

terhadap aktivis demokrasi, terutama dari kalangan mahasiswa dan lembaga

swadaya masyarakat (LSM).

Sejak bulan Juli 1997, bangsa Indonesia mulai terkena imbas krisis

moneter yang menerpa dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Hal itu di

sebabkan pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru dibangun di atas hutang

luar negeri dan banyaknya pejabat yang korup. Krisis moneter yang melanda

Indonesia menyebabkan bangkrutnya sektor perbankan. Krisis moneter juga

berdampak pada bangkrutnya banyak perusahan. Harga barang-barang mulai

tidak terkendali, dan biaya hidup makin tinggi.

Gelomgang aksi mahasiswa menuntut pergantian kepemimpinan

nasional dan reformasi tidak dapat di bendung. Bentrokan antar mahasiswa

dan aparat keamanan tidak dapat lagi terelakan. Di antaranya empat

mahasiswa dari Universitas Trisakti yang tewas tertembak dalam peristiwa 12

Mei 1998 di jembatan Semanggi. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang

Mulya Lesmana, Herry Hartanto, Hendriawan dan Hafidin Royan.

D. Mundurnya Soeharto: Akhir dari Rezim Orde Baru

Gelombang demonstrasi masyarakat dan mahasiswa yang terus

menerus secara progresif menyebabkan keadaan stabilitas nasional semakin

kacau. Kerusuhan, penjarahan, dan kekerasan terjadi di mana-mana. Posisi

presiden semakin terpojok. Orang-orang dekatnya yang dulu mendukungnya,

kini berbalik melawannya. Sampai akhirnya, pada hari Kamis, tanggal 21 mei

1998, presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk berhenti dari

jabatannya. Hal ini tercantum dalam pidato pengunduran diri Soeharto

berikut,

Assalamualaikum wr.wbSejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat

perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untukmengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa danbernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasitersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perludilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional,demi terpeliharanyapersatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional,saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi danmengubah susunan Kkabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan KomiteReformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapanyang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalamkeinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknyatadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya KomiteReformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjaditidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat, sangatsulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara danpembangunan secara baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuanpasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguhmemperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat danpimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untukmenyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RepublikIndonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini,Kamis, 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RepublikIndonesia, saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga adalah pimpinan MajelisPermusyawaratan Rakyat, pagi ini, pada kesempatan silaturahmi.

Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakilpresiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang akanmelanjutkan sisa waktu jabatan presiden/Mandataris MPR 1998-2003.

Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negaradan Bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bilaada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesiatetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945-nya.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner, dan padapara menteri, saya ucapkan terima kasih.

Pembacaan pidato tersebut mengakhiri rezim Orde Baru yang malang

melintang selama 32 tahun dan mengawali era baru dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, Era Reformasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rezim Orde Baru secara tidak angsung berperan penting dalam proses

pendewasaan Bangsa Indonesia. Berbagai hal telah dicapai dalam masa ini.

Pembangunan nasional yang pesat, pertumbuhan ekonomi yang dinamis,

keamanan nasional yang terjaga, dan kesehatan masyarakat yang terjamin.

Dalam bidang pendidikan, Orde Baru berhasil mencetak

cendekiawan-cendekiawan yang mengharumkan nama bangsa dengan ide-ide

kreatifnya.

Namun, tidak ada gading yang tak retak. Orde Baru juga memiliki

banyak kekurangan, seperti semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme,

pembungkaman kritik dan pengharaman oposisi, pembatasan kebebasan pers,

penggunaan kekerasan dalam menjaga keamanan, dan tidak adanya rencana

suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya).

Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan Orde Baru, kita tinggal

menyikapi dengan baik dan mengambil hikmah yang terpendam di dalamnya.

Kesuksesan dalam Orde Baru dapat menjadi tolak ukur bagi bangsa ini di

masa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya harus diperbaiki dan

dijadikan pelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari.