Revisi santi

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Permasalahan Aktiva tetap merupakan salah satu elemen utama dalam neraca perusahaan yang digunakan dalam rangka jangka panjang untuk kegiatan produksi tetapi memiliki masa manfaat lebih dari satu

tahun,mengharuskannya untuk disusutkan agar mencerminkan penggunaan biaya yang sesungguhnya. Masalah penyusutan menjadi penting karena salah satu aktiva tetap yaitu, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, mengharuskannya untuk disusutkan agar mencerminkan penggunaan biaya yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan nilai guna aktiva atas pemakaian yang terus menerus. Nilai penyusutan merupakan alokasi secara teratu dan sistematis dari biaya pengunaan aktiva tetap selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode tertentu yang ditetapkan secara terpadu. Penyusutan merupakan salah satu komponen biaya yang nilainya signifikan terhadap seluruh biaya perusahaan selama periode tertentu sehingga penilaian atas biaya penyusutan pada periode tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan struktur agar alokasi biaya penyusutan dapat menggambarkan hal yang sebenarnya terjadi selama periode itu.

1

Melalui akuntansi, masyarakat pandangan bahwa organisasi,dalam hal ini perusahaan,memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama periode tertentu. Informasi tersebut salah satunya mencakup jumlah pendapatan dan besarnya biaya yang telah dikeluarkan sehingga pihak managemen bisa menilai kinerja perusahaan melalui penghitungan rasio keuangan dan besarnya profit perusahaan yang diperolehnya. Tujuan akuntansi adalah menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi lainnya kepada pemegang pihak saham/ manajemen masyarakat dan umum ekternal dalam

perusahaan,seperti

pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Hal ini adalah pemenuhan kewajiban pajak yang dipengaruhi oleh ketentuan

perpajakan.Bila ditemukan ketidaksesuaian peraturan pajak dengan standar akuntansi yang berlaku. Masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan dengan ketentuan dalam penghitungan besarnya laba kena pajak, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus

dibayarkan.Adanya perbedaan penghitungan menurut wajib pajak (WP) dengan fiskus adanya perbedaan penghitungan penyusutan aktifa tetap.

2

B.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan pada PT. X YZ.

C.

Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan pada PT.X. 2. Untuk mengetahui penghitungan penyebab perbedaan penghitungan penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi dan pajak 3. Untuk mengetahui bagaiman penghitungan terhadap biaya penyusutan aktiva tetap secara pajak.

D.

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan akan diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Bagi penulis Dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasa terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, serta mengetahui metode penyusutan yangdigunakan akuntansi dan pajak pada PT. XYZ.

3

2. Bagi perusahaan Dapat memberikan acuan pada PT.XYZ tentang tata cara dan prosedur yang tepat untuk penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan. 3. Bagi pembaca lainnya Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya.

E.

Sistematika Penulisan Tugas Akhir Secara garis besar tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika penulisan tugas akhir ini dapat diuraikan sebagai berikut : Membahas masalah penyusutan aktiva tetap yang berhubungan dengan kepemilikan aktiva kendaraan dilihat dari sisi akuntansi dan pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan pandangan umum tentang penerapan akuntansi pajak atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan standar akuntansi perpajakan. Selanjutnya bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

4

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain mengenai pengertian akuntansi, pengertian laporan keuangan, pengertian aktiva tetap, akuntansi pajak penghasilan, akuntansi pajak pertambahan nilai, serta teori-teori lainnya.

BAB III METOLOGI DAN PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus). Dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang objek studi dan dapat menemukan penyelesaian masalah dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek dan subyek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur orgnisasi, kebijakan akuntansi perusahaan yang terkait dengan, serta penerapan akuntansi pajak atas kepemilikan aktiva kendaraan yang terjadi di perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta pemberian saran-saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan.

5

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. LANDASAN TEORI1. Pengertian akuntansi Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Atau bisa juga dikatakan akuntansi adalah bahasa dari keputusan-keputusan keuangan. (Horngren dkk., 1997 : 2). Pengertian akuntansi menurut APB Statement No.4 : Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan) usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan. Aspek legal menyangkut penyelenggaraan akuntansi atau pembukuan diatur dalam pasal-1 angka 26, dan pasal 28 Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut ketentuan pasal-1 angka 26 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut di atas, pembukuan didefinisikan sebagai : Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 6

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.

2. Pengertian laporan keuangan Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) : Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan Selanjutnya di dalam Standar Akuntansi Keuangan tersebut disebutkan bahwa tujuan disusunnya laporan keuangan adalah

memberikan informasi tentang posisi keuangan,kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumbersumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

7

3. Pengertian akuntansi pajak Akuntansi perpajakan, menurut Niswonger dan Fees yang dikutip Gunadi (1997:7) dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Tujuan utama dari laporan akuntansi pajak adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya pendapatan kena pajak (dasar pengenaan pajak dalam kasus PPN). Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap administrasi pajak, terutama dalam aktivitas pemeriksaan bahkan penyidikan pajak. 4. Aktiva tetap a). Pengertian aktiva tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16

(2004:16.2) : Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk

8

dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu aktiva tetap mempunyai beberapa sifat, yaitu : 1) Masa manfaatnya jangka panjang atau lebih dari satu tahun. 2) Dimiliki dan digunakan dalam operasi normal perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. 3) Tidak ditujukan untuk dijual kembali atau diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan aktiva tersebut.

a.

Bentuk-bentuk aktiva tetap Secara garis besar aktiva tetap dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

1) Aktiva Tetap Berwujud Zaki Baridwan (1992:271) mengungkapkan : Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal. Jadi aktiva tetap berwujud ini mempunyai sifat permanen atau dengan kata lain dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Aktiva tetap berwujud ini masih dibagi lagi menjadi : a) Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah.

9

b) Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva aktiva sejenis, misalnya : bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain. c) Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis, misalnya: sumber-sumber alam seperti hasil

tambang, hutan, dan lain-lain.

2) Aktiva Tetap Tidak Berwujud Pengertian aktiva tetap tidak berwujud menurut Zaki Baridwan (1992:355) adalah : Aktiva-aktiva yang umurnya lebih dari satu tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Pada umumnya aktiva tetap tidak berwujud merupakan hak-hak yang dimiliki yang dapat digunakan lebih dari satu tahun. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:19.3): Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aktiva tidak berwujud antara lain dapat berbentuk lisensi, merek dagang, (termasuk merek produk), hak paten, hak cipta, waralaba.

10

5. Penyusutan aktiva tetap berwujud

a) Pengertian penyusutan Menurut Standar Akuntasi Keuangan (2004:17.1): Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke

pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang : (1) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. (2) Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas (3) Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Menurut akuntansi ada empat (4) faktor yang harus dipertimbangan dalam perhitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu: a) Nilai perolehan aktiva Nilai perolehan aktiva yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sampai aktiva yang bersangkutan siap dipakai.

11

b) Nilai residu Nilai residu adalah nilai sisa suatu aktiva yang ditaksir pada akhir masa pemakaian aktiva disuatu perusahaan. c) Dasar penyusutan Sifat dan cara pengunaan aktiva dalam kegiatan suatu usaha sangat berpengaruh pada penentuan besarnya biaya

penyusutan. d) Umur aktiva Umur aktiva ialah masa pemakaian suatu aktiva dalam usaha.Umur aktiva dapat dilihat dari umur teknis dan umur ekonomis. (1) Umur teknis adalah umur aktiva sesuai dengan kreteria teknis aktiva. (2) Umur ekonomis adalah umur jangka waktu pemanfaatan secara ekonomis. b) Metode penyusutan Jumlah yang dapat disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

12

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut :

1) Berdasarkan waktu : (a) Metode penyusutan garis lurus (straight line method) (b) Metode pembebanan yang menurun : (1) Metode jumlah angka tahun (sum of the year digit method) (2) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) 2) Berdasarkan penggunaan (a) Metode jam jasa (service hours method) (b) Metode jumlah unit produksi (productive output method) 3) Berdasarkan kriteria lainnya (a) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method); (b) Metode anuitas (annuity method) (c) Sistem persediaan (inventory system) Menurut literature akuntansi Indonesia ada beberapa metode penyusutan, yaitu: 1) Metode garis Lurus

13

Adalah

suatu

metode

penyusutan

yang

dipakai

dalam

perpajakan,hanya metode ini digunakan terhadap aktiva golongan bangunan Rumusnya adalah : Penyusutan tiap tahun = Nilai Perolehan Nilai Residu Umur Pemakaian

2) Metode Jumlah Angka Tahun Metode ini adalah salah satu metode penyusutan yang dipercepat. Metode penyusutan ini tidak diperkenankan alam perhitungan penghasilan kena pajak.

3) Metode Saldo Menurun Ganda Metode ini termasuk metode penyusutan yang dipercepat dan dapat dipakai dalam perpajakan . Tarif pajak dalam metode ini ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama setiap tahun. Penyusutan dihitung dangan mengalikan tarif dengan nilai buku yang sama kecil.

4) Metode Satuan Produksi Penyusutan terhadap beberapa Janis aktiva seperti mesin, kendaraan lebih sesuai apabila metode satuan produksi yang digunakan. 14

Penyusutan per unit = Nilai Perolehan Nilai Residu Taksiran Jumlah Produksi Penyusutan setahun = Jumlah produksi setahun x Penyusutan per unit 1).

5) Penyusutan grup dan Gabungan Untuk menghindari pekerjaan administrasi yang kecilkecil,biasanya perusahaan memilih penyusutan dengan mengelompokan aktiva ke dalam beberapa kelompok (grup). Dalam perpajakan kelompok ini disebut golongan harta. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus :Tarif penyusutan Grup = 1 .

Taksiran rata-rata umur grup aktiva

c. Deplesi Deplesi ialah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyatakan penyusutan dalam usaha pertambangan dan pengusaha hutan. Perpajakan menggunakan istilah lain untuk deplasi yaitu amortisasi. Rumusnya :Depleasi = Nilai Perolehan Nilai Residu Jumlah Potensi

15

B. KERANGKA BERFIKIR

16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitia 1. Tempat Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan model studi kasus, yaitu PT.DUTA LINTAS NUSA Jl.Flores III blok C 3 no.1

kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi.

2. Waktu Penelitian Waktu penelitian ini berlangsung adalah Juni 2011 hingga Juli 2011. Objek penelitian adalah Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan pada tahun 2006-2010.

B. Populasi dan Sampel Subyek penelitian adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam penyewaan kendaraan roda empat, yaitu PT.DUTA LINTAS NUSA.Adapun perinciannya adalah :

1. Populasi Populasi adalah sumber data atau keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,benda,tumbuhan.Peristiwa sebagai sumber dana

17

yang menilai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Dalama penelitian ini target populasinya adalah Sistem Penerapan Akuntansi Perpajakan.

2. Sample Sample adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti,sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Sistem Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan pada PT. DUTA LINTAS NUSA .

C. Metode Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Survey Lapangan

Yaitu survey lanjutan yang dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada perusahaan yang menjadi subjek penelitian. Survey lapangan terdiri dari :

18

a. Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah bagian SDM dan umum, bagian akuntansi dan bagian pajak. b. Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan tentang masalah penelitian, dalam hal ini mengenai penerapan akuntansi pajak atas kepemilikan aktiva kendaraan . c. Dokumentasi Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan perusahaan.

D. Teknik Analisa Data Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menyusun data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan perolehan aktiva kendaraan. 2. Menghitung perolehan aktiva kendaraan dengan penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan. 3. Menerapkan perlakuan akuntansi perpajakan yang tepat atas transaksi tersebut. 4. Memberikan rekomendasi atau saran-saran kepada pihak manajemen. 19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan Pembahasan dibab ini mengenai gambaran latar belakang perusahaan dan struktur organisasi atas perusahaan ,serta kegiatan usaha. PT. XYZ adalah suatu perusahaan berbentuk perseroaan terbatas yang beralamat di Jl.Flores III blok C 3 no.1 kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, didirikan dengan akta no. 89 dihadapan notaris Ratna Dewi di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1987. Didirikan pada tahun 1987, dan berkantor pusat di

Jakarta,DUTATRANS, adalah warga negara tumbuh cepat, dan paling finansial transporter suara, meliputi beberapa entitas: PT Duta Lintas Nusa, PT Istana Bukitkencana Makmur, PT Andalas Surya Jaya, dan PT Glora Karya Makmur. Dengan keahlian yang dimiliki dalam mengelola armada besar truk terawat dengan baik, dan distribusi untuk merek internasional perusahaan minuman ringan selama hampir satu dekade, sekarang telah memperluas ke penyedia layanan logistik. Mengingat keahlian, Logistik & Transportasi Dutatrans berfokus pada barang-barang konsumen yang bergerak cepat, dan industri lain yang memerlukan penanganan khusus dan distribusi. Perusahaan terus-menerus 20

menyediakan solusi khusus bagi pelanggan melalui jalan pada truk atau laut dan cara yang efisien. Logistik Disesuaikan & Solusi Total Perhubungan akan membahas kebutuhan logistik konsumen, termasuk multi-moda jasa transportasi, ekspor impor izin kustom, manajemen gudang, khusus proyek logistik, dan logistik yang terintegrasi di seluruh Indonesia. strategi bisnis dikombinasikan dengan manajemen kesehatan & keselamatan, tanggung jawab sosial perusahaan, sistem pelacakan GPS & sistem informasi, dan berdedikasi orang untuk mengejar ketinggalan dengan standar praktek pelanggan bagi konsumen.

2. Kegiatan Usaha PT. XYZ merupakan perusahaan pelayanan jasa dalam

penyewaan kendaraan roda empat, yang meliputi daerah jangkauan wilayah sumatera, kalimantan, bali.PT. XYZ menangani untuk kargo untuk tujuan nasional baik menggunakan transportasi laut. Untuk tujuan internasional, dengan menggunakan custom clearance. 3. Struktur organisasi Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menunjukkan tugas dan pemisahan tanggung jawab serta fungsional sehingga lebih terarah, serta mempermudah dalam melakukan pengendalian agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Berikut ini adalah struktur organisasi PT.X

21

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR PRODUKSI

DIREKTUR KEUANGAN

DIREKTUR PEMASARAN

Kadep Produksi

Kadep Teknik

Kadep Produk Design

Kadep Keuangan

Kadep Akuntansi

Kadep Logistik

Kadep Pemasaran

Kadep Pengembangan Bisnis

Kepala SPI

Kepala SDM&Umum

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. XYZ Sumber : SK Direksi No. 051/Kpts/Dir/05/2005/, tanggal 17 Mei 2005

1) Direktur Utama a) Pada tingkat direksi bertindak sebagai pemberi keputusan terakhir dan penanggungjawab tertinggi yang terakhir b) Bertindak untuk dan atas nama direksi mewakili PT. X c) Sebagai anggota direksi memipin PT.X Sebagai anggota direksi menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan

2) Direktur Produksi a) Sebagai anggota direksi memimpin PT.X Sebagai anggota

direksi menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan b) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berlangsung dan berkaitan dengan produksi

22

3) Direktur Keuangan a) Sebagai anggota direksi memimpin PT. X Sebagai anggota direksi menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan b) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi dan perpajakan 4) Direktur Pemasaran a) Sebagai anggota direksi memimpin PT.X.

b) Sebagai anggota direksi menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. c) Menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan promosi, distribusi dan pengembangan produk . 5) Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) a) Bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan atau audit terhadap segala transaksi dan laporan perusahaan agar sesuai dengan kebijakan, prosedur maupun peraturan yang berlaku demi kelangsungan bisnis perusahaan. 6) Kepala SDM dan Umum a) Mengkoordinasikan dan memimpin perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pengembangan sumber daya manusia

berdasarkan kebijakan strategis perusahaan b) Melakukan analisa komprehensif terhadap pelaku-pelaku

organisasi sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis, solid dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan 23

7) Departemen Produksi a) Melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan

pengeluaran bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan kebutuhan produksi dalam usaha untuk mendukung kelancaran penyediaan material produksi b) Melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan

pengendalian material/spare part serta peralatan pabrik agar dapat terjaga fungsinya secara baik c) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian produksi,

pengaturan jadwal produksi serta kapasitas pabrik d) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan penyortiran dan pengemasan produk serta proses lanjut agar tercapai target yang telah ditetapkan 8) Departemen Teknik a) Mengkoordinasikan dan memimpin proses persiapan sarana penunjang kegiatan pabrikasi seperti sarana pembangkit tenaga listrik dan instrumen untuk mendukung jalannya proses produksi b) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan perawatan dan perbaikan bangunan dan sarana pabrik, bangunan lain dan kawasan lokasi perusahaan 9) Departemen Produk Desain a) Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengendalian cetakan serta pelabelan dan penyiapan bahan yang 24

diperlukan dalam rangka memnuhi kebutuhan cetakan untuk proses produksi b) Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan pengendalian mutu produksi serta merumuskan kebijakan, metode dan prosedur pengendalian mutu, agar mutu produksi dapat terjamin sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan 10) Departemen Keuangan a) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan proses

penyimpanan, pengeluaran dan pemeliharaan uang atau alat pembayaran lainnya berdasarkan rencana anggaran yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku b) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pengelolaan

penagihan secara periodik untuk mengumpulkan dana perusahaan secara terpadu c) Mengkoordinasikan pengelolaan perpajakan dan asuransi

perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan 11) Departemen Akuntansi a) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pengelolaan sistem administrasi keuangan perusahaan melalui sistem akuntansi yang berlaku b) Mengkoordinasikan dan memimpin proses pengelolaan keuangan melalui perencanaan, penyusunan dan pengendalian keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan untuk 25

meningkatkan keakuratan posisi finansiil perusahaan secara terpadu c) Memberikan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan kepada manajemen 12) Departemen Logistik a) Melaksanakan pengadaan bahan atau barang dan atau jasa baik lokal maupun impor sehingga barang dan atau jasa yang disediakan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang tepat 13) Departemen Pemasaran a) Menyelenggarakan dan menjabarkan kebijakan dewan direksi dalam bidang perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian penjualan produk agar program pemasaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan secara langsung maupun melalui keagenan 14) Departemen Pengembangan Bisnis a) Mengkoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan produk, proses produksi dan potensi pasar dalam upaya menciptakan keunggulan daya saing perusahaan serta menuangkan hasilnya dalam bentuk konsep dasar b) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan perencanaan

program-program implementasi dari hasil kegiatan penelitian dan

26

pengembangan

termasuk

di

dalamnya

melakukan

analisa

kelayakan teknis dan finansiil

B. Penyajian Data 1. Penerapan penyusutan atas aktiva kendaraan Klasifikasi aktiva tetap dan nilai kapitalisasi (capital expenditure) ditetapkan dengan memo dinas direksi. Aktiva tetap dicatat sebesar nilai perolehannya. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tersebut. Pada bulan Februari tahun 2006

direksi memutuskan untuk merevisi kebijakannya atas penyusutan aktiva tetap yang selama ini digunakan dengan pertimbangan : 1) Berdasarkan pengalaman perusahaan, ternyata beberapa peralatan produksi mampu beroperasi lebih panjang dari umur teknis yang diperkirakan. 2) Pembebanan biaya penyusutan dengan umur aktiva yang lebih panjang akan mengurangi harga pokok produksi sehingga akan membantu kebijakan harga jual produk yang lebih kompetitif. Perbandingan kebijakan penyusutan sebelum dan sesudah revisi dapat digambarkan sebagai berikut :

27

Tabel 4.1 Perbandingan kebijakan akuntansi sebelum dan sesudah revisi Masa Penyusutan Jenis Aktiva Sebelum revisi 20 tahun Setelah revisi tetap

1. Bangunan 2. Mesin dan Perlengkapan Dapur Peleburan Mesin-mesin produksi Mesin Pembangit tenaga Mesin Peralatan bengkel Repair dapur dan mesin-mesin (sesuai dengan sisa umur dapur atau mesin yang direpair) 3. Kendaraan 4. Inventaris Pallet dan trays Peralatan kantor Peralatan rumah dinas

7 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 2-3 tahun

9 tahun 15 tahun 15 tahun 15 tahun tetap

5 tahun

tetap

3 tahun 5 tahun 5 tahun

tetap tetap tetap

Sumber : SK Direksi PT.DUTA LINTAS NUSA No.025/Kpts/Dir/02/2006

28

Penggolongan dan tariff penyusutan aktiva Tetap

29

Pengelompokan dan tariff Penyusutan aktiva Tetap

30

Tabel 4.2 Daftar Aktiva PT.X Tahun 2009-2010NILAI PEROLEHAN (Rp)

REKENING

JML KETERANGAN

TAHUN PEROLEHAN

LAMA PEN (Th)

PENY. Per Bulan (Rp.)

121.12.1009 121.12.1010 121.12.1011 121.12.1012

T. KIJANG LGX/P-5527-1101 L 2559 NM T. KIJANG LGX/L-2784NM T. KIJANG LGX/L-2731NM ISUZU PANTHER L-2414PW

1 1 1 1

30-11-2009 31-12-2009 31-12-2009 12/31/2009

5 5 5 5

188,987,091.00 188,987,091.00 188,987,091.00 154,751,798.00 721,713,071.00

3,149,784.85 3,149,784.85 3,149,784.85 2,579,196.63 12,028,551.18

Jumlah

31

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah: 1. Pihak Pertama : PT. XYZ Jl. Flores III Blok C 3 No. 1 Cikarang 2. Pihak Kedua : PT. Istana Bukitkencana Makmur Jl.Tanjung Barat Indah kav. 15-16 Jakarta Rincian transaksinya adalah sebagai berikut : 1. Tiga unit Toyota Kijang LGX. Transaksi dilakukan pada bulan desember 2001 dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun. kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. a. Harga Barang @Rp. 188.987.091 X 3 unit : Rp. 566.961.273,b. Bunga 4 tahun @ 10% c. Angsuran per bulan d. Nilai Sisa @Rp. 72.000.000 X 3 unit : Rp. 163.668.462,: Rp. 10.701.284,: Rp. 216.000.000,-

2. Satu unit Isuzu Panther LM 2.5 Plus C (SMART) Manual tahun 2004 warna perak metalik. Transaksi dilakukan pada bulan Desember 2004 dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun. Kendaraan tersebut digunakan untuk fasilitas antar jemput karyawan. a. Harga Barang b. Bunga 4 tahun @ 7,5% c. Angsuran per bulan d. Nilai Sisa : Rp. 154.751.798,: Rp. 34.683.281,: Rp. 2.531.574,-

: Rp. 67.500.000,-

32

2. Penerapan Akuntansi Perpajakan atas aktiva kendaraan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, kegiatan ini bila dilakukan apabila memenuhi semua kriteria berikut : a) Jumlah pembayaran selama masa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. b) Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2(dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3(tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III dan 7(tujuh) tahun untuk golongan bangunan. c) Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Penerapan Akuntansi Perpajakan atas aktiva kendaraan yang terjadi pada PT.X atas pembelian 3 unit Toyota Kijang LGX dan 1 unit Isuzu Panther apabila penulis uji dengan tiga kriteria tersebut akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : (1) Tiga unit Toyota Kijang LGX Kriteria 1 : Jumlah pembayaran selama 4 tahun : Rp. 10.701.284,55 x 48 bulan Nilai hak opsi Jumlah = Rp. 513.661.658,= Rp. 216.000.000,- + = Rp. 730.629.734,

Harga Perolehan barang modal + keuntungan (bunga) : Rp. 566.961.272,- + Rp. 163.668.462,= Rp. 730.629.734,

33

Karena jumlah angsuran selama masa ditambah nilai sisa dapat menutupi harga perolehan barang modal + bunga lessor, maka kriteria 1 sebagai transaksi capital lease terpenuhi. Kriteria 2 : Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang penggolongan aktiva berwujud untuk keperluan penyusutan, bahwa kendaraan Toyota Kijang tersebut digolongkan sebagai barang modal golongan II. Masa ini menurut perjanjian adalah 48 bulan (4 tahun), maka kriteria 2 sebagai terpenuhi. Kriteria 3: Menurut perjanjian memiliki hak opsi untuk membeli aktiva pada akhir masa, maka kriteria 3 sebagai transaksi yang terpenuhi. Kesimpulan Akhir : Dengan terpenuhinya semua kriteria yang dipersyaratkan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku, maka aktiva kepemilikan atas 3 unit Toyota Kijang LGX dapat dilakukan. (2) Satu unit Isuzu Panther LM 2.5 Plus C (SMART) Manual Kriteria 1 : Jumlah pembayaran selama 4 tahun : Rp. 2.531.574,7 x 48 bulan Nilai hak opsi Jumlah = Rp. 121.514.456,= Rp. 67.500.000,- + = Rp. 189.435.079,34

Harga perolehan barang modal + keuntungan (bunga) : Rp. 154.751.798,- + Rp. 34.683.281,- = Rp. 189.435.079,Karena jumlah angsuran selama masa ditambah nilai sisa dapat menutupi harga perolehan barang modal + bunga lessor, maka kriteria 1 sebagai terpenuhi. Kriteria 2 : Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang penggolongan aktiva berwujud untuk keperluan penyusutan, bahwa kendaraan Isuzu Panther tersebut digolongkan sebagai barang modal golongan II. Masa ini menurut perjanjian adalah 48 bulan (4 tahun), maka kriteria 2 sebagai yang terpenuhi. Kriteria 3: Menurut perjanjian,telah memiliki hak untuk membeli aktiva pada akhir masa, maka kriteria 3 sebagai yang terpenuhi. Kesimpulan Akhir : Dengan terpenuhinya semua kriteria yang dipersyaratkan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku, maka aktiva kepemilikan untuk kendaraan Isuzu Panther LM 2.5 Plus C (SMART).

35

3.

Penerapan kendaraan berlaku.

akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang

Peraturan perpajakan yang terkait yaitu : 1) Keputusan Menteri Keuangan No : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing). 2) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1991 tentang perlakuan Pajak Penghasilan terhadap kegiatan sewa guna usaha (leasing). Penerapan Akuntansi Perpajakan terhadap kepemilikan kendaraan atas pembelian 3 unit Toyota Kijang LGX dan 1 unit Isuzu Panther LM 2.5 Plus C (SMART) sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan kriteria yang telah diuji di atas, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, maka transaksi kepemilikan yang terjadi pada PT.X tersebut dapat dikategorikan sebagai Atas kepemilikan aktiva kendaraan,maka PT.X dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar : Tiga unit Toyota Kijang LGX Rp. 566.961.272,- x 10% = Rp. 56.696.127,-.

Satu unit Isuzu Panther LM 2.5 Plus C (SMART) Manual Rp. 154.751.798,- x 10% = Rp. 15.475.179,-

36

Namun berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN Masukan atas semua transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan. b. PT.X tidak boleh melakukan penyusutan atas kendaraan tersebut selama masa sewa guna usaha. Penyusutan baru boleh dilakukan setelah PT.X menggunakan haknya untuk membeli kendaraan tersebut. c. Pembayaran yang dibayar atau terutang oleh PT.X merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, rinciannya adalah sebagai berikut : Tahun Pajak 2002 Tiga unit Toyota Kijang LGX Tahun Pajak 2003 Tiga unit Toyota Kijang LGX Tahun Pajak 2004 Tiga unit Toyota Kijang LGX Tahun Pajak 2005 Tiga unit Toyota Kijang LGX Satu unit Isuzu Panther Tahun Pajak 2006 Satu unit Isuzu Panther Tahun Pajak 2007 Satu unit Isuzu Panther = Rp. 30.378.896,= Rp. 30.378.896,= Rp. 128.415.414,= Rp. 30.378.896,= Rp. 128.415.414,= Rp. 128.415.414,= Rp. 128.415.414,-

37

Tahun Pajak 2008 Satu unit Isuzu Panther d. = Rp. 30.378.896,-

PT.X tidak berkewajiban memotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas transaksi tersebut. Berdasarkan data-data transaksi di atas, maka dapat disusun ayat jurnalnya sebagai berikut : 1. Tiga unit Toyota Kijang LGX

Tgl 31/12/2001 Aktiva

Ayat Jurnal

Dr 566,961,272

Cr

Hutang SGU Perusahaan memperoleh Aktiva

566,961,272

04/01/2002

Hutang Kas Pembayaran angsuran 1

10,701,285 10,701,285

04/02/2002

Hutang Kas Pembayaran angsuran 2 Jurnal untuk pembayaran angsuran hingga angsuran ke-48 sama dengan sebelumnya

10,701,285 10,701,285

38

31/12/2002

Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aktiva Mencatat Penyusutan

37,797,418 37,797,418

31/12/2003


37,797,418 37,797,418

Jurnal untuk penyusutan hingga tahun ke-5 sama dengan tahun-tahun sebelumnya

01/06/2006

Toyota Kijang LGX Akumulasi Penyusutan Aktiva Aktiva Akumulasi Penyusutan Kijang LGX Kas Menggunakan

782,961,272 566,961,272 566,961,272 566,961,272 216,000,000

39

2.Tgl 31/12/2004

Satu unit Isuzu Panther LM 2.5 Plus C (SMART) ManualAyat Jurnal Aktiva Hutang Perusahaan memperoleh Aktiva Dr 154,751,798 154,751,798 Cr

05/01/2005


2,531,573 2,531,573

01/02/2005


2,531,573 2,531,573

Jurnal untuk pembayaran angsuran hingga angsuran ke-48 sama dengan sebelumnya 31/12/2005 Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aktiva Mencatat Penyusutan 51,583,932 51,583,932

40

31/12/2006


51,583,932 51,583,932

Jurnal untuk penyusutan hingga tahun ke-5 sama dengan tahun-tahun sebelumnya 10/01/2009 Isuzu Panther LM 2.5 Akumulasi Penyusutan Aktiva Aktiva Akumulasi Penyusutan Isuzu Panther Kas Menggunakan 222,251,798 154,751,798 154,751,798 154,751,798 67,500,000

41

C. Analisa Data Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, selama masa sewa guna usaha, perusahaan tidak diperkenankan melakukan penyusutan atas aktiva. perusahaan diperkenankan melakukan penyusutan atas aktiva setelah perusahaan melakukan pembelian untuk membeli aktiva tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan akuntansi yang menetapkan bahwa penyusutan atas aktiva dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani, yang berarti selama masa kepemilikan,perusahaan mengakui adanya penyusutan atas aktiva kendaraan. Perbedaan kebijakan tersebut penulis gambarkan sebagai berikut :

42

Tabel 4.5 Perbandingan penerapan atas penyusutan Aktiva PT.X antara Kebijakan Akuntansi Perpajakan dengan Peraturan Perpajakan selama masa kepemilikan aktiva kendaraanAktiva Tahun Keterangan Fiskal Beda Pajak

Harga Perolehan Penyusutan 3 Unit Kijang 2006 5 Penyusutan Nilai Buku tahun 2002 Rp566,961,272

Rp566,961,272

Tidak ada penyusutan Rp. 113,392,254 Rp 113,392,254 Rp 453,569,018

3 Unit 2007 Kijang

Nilai Buku tahun 2002 Penyusutan

Rp 453,569,018 Tidak ada penyusutan Rp 113,392,254 Rp113,392,254

43

Nilai Buku tahun 2003

Rp340,176,763

Nilai Buku tahun 2003 Penyusutan 3 Unit Kijang 2008 Nilai Buku tahun 2004

Rp340,176,763 Rp113,392,254 Tidak ada penyusutan Rp226,784,509 Rp 113,392,254

Nilai Buku tahun 2004 Penyusutan 3 Unit Kijng 2009 Nilai Buku tahun 2005

Rp226,784,509 Rp113,392,254 Rp113,392,254 Tidak ada penyusutan Rp. 113,392,254 Rp. 30,950,360

Harga Perolehan 1 Unit 2010 Panther 5 Penyusutan Rp154,751,798

Rp154,751,798

Tidak ada penyusutan

Rp. 144,342,614

44

Penyusutan Nilai Buku tahun 2006

Rp 30,950,360 Rp 123,801,438

3 Unit Kijang 2006

Nilai Buku tahun 2006 Penyusutan Nilai Buku tahun 2006

Rp 113,392,254 Rp 113,392,254 Rp0 Tidak ada penyusutan Rp 113,392,254 Rp 30,950,360

1 Unit Panther 2006


Rp 123,801,438 Rp 30,950,360 Rp 144,342,614 Rp 92,851,079

1 Unit 2007 Panther

Nilai Buku tahun 2006 Penyusutan

Rp 92,851,079 Rp 30,950,360

Tidak ada penyusutan

Rp 30,950,360

45


Rp 61,900,719

Nilai Buku tahun 2007 1 Unit Panther 2008 Penyusutan Nilai Buku tahun 2008

Rp 61,900,719 Rp 30,950,360 Rp 30,950,360 Tidak ada penyusutan Rp30,950,360

Nilai Buku tahun 2008 1 Unit Panther 2009 Penyusutan Nilai Buku tahun 2009

Rp 30,950,360 Rp 30,950,360 Rp 0 Tidak ada penyusutan Rp30,950,360

46

Adanya Perbedaan antara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dengan kebijakan Akuntansi seperti yang telah penulis gambarkan tersebut, berdampak pada Pajak Penghasilan terhutang PT.X. Pajak Penghasilan terhutang PT.X selama masa kepemilikan (2002-2009) akan mengalami koreksi positif sebesar biaya penyusutan atas aktiva, karena menurut Keputusan Menteri Keuangan tersebut biaya penyusutan atas aktiva kepemilikan kendaraan selama masa kepemilikan tidak boleh diakui (tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto PT.X. Akibatnya Pajak Penghasilan terhutang PT.X yang terhutang kepada Pemerintah selama masa tersebut menjadi bertambah besar.

4. Pelaksanaan atas Aktiva PT.X melakukan pembelian atas aktiva kendaraan masing-masing pada bulan Februari tahun 2006 untuk 3 unit kijang dan bulan Februari tahun 2009 untuk 1 unit panther. Hak opsi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.216 juta (@Rp.72 juta x 3 unit) untuk 3 unit kijang dan Rp.67,5 juta untuk 1 unit panther. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, PT.X diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas kendaraan tersebut setelah PT.X menggunakan hak opsinya. Dasar penyusutan yang digunakan adalah nilai sisa (hak opsi) kendaraan yang bersangkutan. Umur ekonomis yang digunakan untuk menyusutkan aktiva tersebut menurut ketentuan perpajakan adalah 8 tahun. Hal ini berbeda dengan kebijakan akuntansi PT.X Sesuai dengan SK Direksi 47

PT.X No.025/Kpts/Dir/02/2006, menetapkan bahwa masa manfaat aktiva tetap PT.X adalah selama 5 tahun. Untuk metode penyusutan, antara peraturan perpajakan dengan kebijakan akuntansi PT.X tidak ada perbedaan. Perbandingan penyusutan atas kendaraan tersebut penulis gambarkan sebagai berikut :

48

Tabel 4.6 Perbandingan penerapan atas penyusutan Kijang LGX PT.X antara Kebijakan Akuntansi Perpajakan dengan Peraturan Perpajakan setelah pelaksanaan

1. Tiga Unit Kijang LGX

Tahun

Keterangan

Fiskal

Nilai Opsi Penyusutan 11 X 12

Rp 216,000,000

Nilai Opsi Penyusutan 216,000,000 X 8 12 11

Rp 216,000,000

216,000,000 5

2006 Penyusutan Nilai Buku tahun 2006

Rp 39,600,000 Rp 176,400,000


Rp 24,750,000 Rp 191,250,000

2007


Rp 176,400,000


Rp 191,250,000

49

Penyusutan

216,000,000 5

Penyusutan

216,000,000 8


Rp 43,200,000 Rp 133,200,000


Rp 27,000,000 Rp 164,250,000

Nilai Buku tahun 2007 Penyusutan 2008 Nilai Buku tahun 2008

Rp 133,200,000 Rp 43,200,000 Rp 90,000,000


Rp 164,250,000 Rp 27,000,000 Rp 137,250,000


Rp 90,000,000 Rp 43,200,000 Rp 46,800,000


Rp 137,250,000 Rp 27,000,000 Rp 110,250,000

50


Rp 46,800,000 Rp 43,200,000 Rp 3,600,000


Rp 110,250,000 Rp 27,000,000 Rp 83,250,000

Nilai Buku tahun 2010 Penyusutan 216000000 X 5 2010 Penyusutan Nilai Buku tahun 2011 12 1

Rp 3,600,000


Rp 83,250,000 Rp 27,000,000 Rp 56,250,000

Rp 3,600,000 Rp0

51

Tabel 4.7 Perbandingan penerapan atas penyusutan Isuzu Panther PT.XYZ (Persero) antara Akuntansi Perpajakan dengan Peraturan Perpajakan setelah pelaksanaan

2. Satu unit Panther SMART

Tahun

Keterangan

Fiskal

Nilai Opsi Penyusutan 11 X 12

Rp 67,500,000

Nilai Opsi Penyusutan 67,500,000 X 8

Rp 67,500,000

67,500,000 5

11 12 Rp 7,734,375 Rp 59,765,625

2009


Rp 12,375,000 Rp 55,125,000


52

Nilai Buku tahun 2009 Penyusutan 67,500,000 5 2010 Penyusutan Nilai Buku tahun 2010

Rp 55,125,000

Nilai Buku tahun 2009 Penyusutan 67,500,000 8

Rp 59,765,625

Rp 13,500,000 Rp 41,625,000


Rp 8,437,500 Rp 51,328,125


Rp 41,625,000 Rp 13,500,000 Rp 28,125,000


Rp 51,328,125 Rp 8,437,500 Rp 42,890,625

2011

53

Dari penggambaran tersebut, semakin jelas terlihat adanya perbedaan biaya penyusutan baik untuk kendaraan kijang maupun panther. Perbedaan tersebut berdampak pada Pajak Penghasilan terhutang PT.X selama tahun 2006 hingga 2017 mengalami koreksi pajak positif dan negatif, koreksi positif apabila biaya penyusutan menurut kebijakan akuntansi PT.X lebih besar dibanding dengan biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan, dampaknya adalah Pajak Penghasilan terhutang PT.X menjadi bertambah besar. Sebaliknya koreksi negatif apabila biaya penyusutan menurut kebijakan akuntansi PT.X lebih kecil dibanding dengan biaya penyusutan menurut ketentuan perpajakan, dampaknya adalah Pajak Penghasilan terhutang PT. menjadi berkurang.

54

Tabel 4.8 Koreksi Fiskal atas Aktiva PT.X Setelah pelaksanaan

Koreksi Tahun Aktiva Tetap Perusahaan Positif 2006 2007 2008 Tiga Unit Kijang Tiga Unit Kijang Tiga Unit Kijang Tiga Unit Kijang 2009 Satu Unit Panther Rp39,600,000 Rp43,200,000 Rp43,200,000 Rp43,200,000 Rp12,375,000 Rp55,575,000 Tiga Unit Kijang 2010 Satu Unit Panther Rp43,200,000 Rp13,500,000 Rp56,700,000 Tiga Unit Kijang 2011 Satu Unit Panther Rp3,600,000 Rp13,500,000 Rp17,100,000 -Rp18,337,500 Rp21,262,500 Rp20,840,625 Rp14,850,000 Rp16,200,000 Rp16,200,000 Negatif Rp24,750,000 Rp27,000,000 Rp27,000,000 Rp27,000,000 Rp7,734,375 Rp34,734,375 Rp27,000,000 Rp8,437,500 Rp35,437,500 Rp27,000,000 Rp8,437,500 Rp35,437,500 Fiskal

55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan analisa data-data transaksi yang telah disajikan pada Bab IV, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut : 1. Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Kepemilikan Kendaraan dinas

selama tahun 2006-2010 di PT.X hanya dari sisi akuntansinya saja, dari sisi fiskal belum diterapkan, padahal terdapat perbedaan-perbedaan penerapan diantara keduanya. Misalkan masalah penyusutan, prinsip akuntansi mengakui adanya penyusutan atas aktiva kendaraan selama masa kepemilikan, sedangkan ketentuan fiskal tidak, ketentuan fiskal memperkenankan pengakuan penyusutan setelah perusahaan

menggunakan haknya untuk membeli aktiva tersebut. 2. Pembayaran angsuran yang dibayar setiap bulannya dicatat sebagai beban dan menurut ketentuan perpajakan merupakan biaya yang deductable, yaitu dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi Penghasilan bruto.

56

B. Saran Saran yang dapat penulis berikan pada PT.X sehubungan dengan transaksi tersebut atas pembelian aktiva kendaraan sesuai dengan ketentuan perpajakan adalah : 1. Sebaiknya PT X tidak cukup hanya menerapkan ini dari sisi akuntansi saja untuk mendapatkan keuntungan , tetapi juga dari sisi akuntansi perpajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991, karena hal tersebut akan dapat memudahkan PT.X dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. 2. PT.X sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terkait dengan hal itu, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan antara prinsip akuntansi dengan akuntansi perpajakan.

57

Documents

Revisi santi