23
NOMOR : SP DIPA- 047.01.1.664937/2015 TAHUN ANGGARAN 2015 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. A. Dasar Hukum: Revisi ke 04 Tanggal : 19 Oktober 2015 1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: : (047) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (01) : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (01) : DKI JAKARTA : (664937) DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : Sebesar 19.738.600.000 ( SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH ) Rp. Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : : Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang Terlampir Rp. Rp. - Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 C. Sumber Dana Berasal Dari : Rp. Rp. Rp. 19.738.600.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Hibah Luar Negeri Langsung 0 0 2. PNBP 5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS - Hibah Dalam Negeri Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. Rp. 1. KPPN JAKARTA II 19.738.600.000 (019) E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. ASKOLANI Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NIP. 196606111992021001 ttd.

Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

  • Upload
    vubao

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : SP DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKANDS:4940-9530-5510-9955

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

A. Dasar Hukum:Revisi ke 04

Tanggal : 19 Oktober 2015

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (047) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(01): KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(01): DKI JAKARTA

: (664937) DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

11 PERLINDUNGAN SOSIAL11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 19.738.600.000 ( SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

19.738.600.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN JAKARTA II 19.738.600.000(019)E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

ASKOLANI

Jakarta, 14 November 2014A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.

Page 2: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN

Satker (664937) DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI:

DS:4940-9530-5510-9955

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp. 19.738.600.000

06.2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Rp. 3.690.000.000

06.2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender Rp. 3.150.000.000

06.2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender Rp. 4.300.000.000

06.2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif Gender Rp. 4.905.000.000

06.2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender Rp. 3.693.600.000

1Halaman dari 1

Page 3: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (664937):

Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Siti Khadijah Nasution, MM:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Lina Marlina

Sardi HS Sumbayak, BA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

1

Sub Fungsi

Fungsi 19.738.600.000PERLINDUNGAN SOSIAL11

19.738.600.00011.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

01 Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di Bidang EkonomiHasil (Outcome)

02 Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum

03 Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan

19.738.600.000Program2

01 Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG di Bidang Ekonomi di TingkatNasional dan Daerah

IKU Program

02 Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG Di Bidang Sosial, Politik, danHukum di Tingkat Nasional dan Daerah

03 Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan

2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender 3.690.000.000

001 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yangdiharmonisasikan

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastrukturyang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

003 Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Infrastruktur

004 Persentase K/L bidang Infrastruktur dan Pemda yg mengembangkan Model PelaksanaanKebijakan PP dan PUG

005 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi

006 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Infrastruktur

007 Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

008 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda ygditindaklanjuti

Kegiatan

2791.006 Lembaga penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi 82.930.0001,00 LEMBAGAKeluaran (Output)

2791.007 SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi 90.820.00025,00 SDM

2791.008 System Data Terpilah di K/L Bidang Infrastruktur 185.590.0001,00 K/L

2791.009 System Data Terpilah di Pemda 245.682.0001,00 Pemda

2791.010 Data terpilah di K/L bidang Infrastruktur yg di analisis dan di manfaatkan 242.640.0001,00 K/L

2791.011 Data terpilah di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan 226.344.0002,00 Pemda

2791.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Infrastruktur yg ditindaklanjuti 126.740.0001,00 Lap

Page 4: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (664937):

Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Siti Khadijah Nasution, MM:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Lina Marlina

Sardi HS Sumbayak, BA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

2791.013 Laporan monev pelaksanaan PUG bidangInfrastruktur di Pemda yg ditindaklanjuti 318.649.0001,00 Lap

2791.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yangdiharmonisasikan

376.496.0001,00 Dokumen

2791.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yangterkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

996.782.0001,00 Dokumen

2791.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Infrastruktur 433.040.0002,00 Model

2791.017 K/L bidang Infrastruktur yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 127.340.0001,00 K/L

2791.018 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 236.947.0002,00 Pemda

2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yangResponsif Gender

3.150.000.000

001 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yang dirumuskan danatau yang diharmonisasikan

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumberdaya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

003 Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

004 Persentase K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi dan Pemda yg mengembangkan ModelPelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi ygdistandarisasi

006 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah bidang Iptek dan sumber dayaEkonomi

007 Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisisdan dimanfaatkan

008 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomidan Pemda yg ditindaklanjuti

Kegiatan

2792.004 K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg mengembangkan Model Pelaksanaan KebijakanPP dan PUG

39.542.0001,00 K/LKeluaran (Output)

2792.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 138.842.0002,00 PEMDA

2792.006 Lembaga penyedia layanan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg distandarisasi 74.020.0001,00 LEMBAGA

2792.007 SDM penyedia layanan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg distandarisasi 62.620.00025,00 SDM

2792.008 System Data Terpilah di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi 60.940.0001,00 K/L

2792.009 System Data Terpilah di Pemda 186.510.0001,00 Pemda

2792.010 Data terpilah Di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg di analisis dan di manfaatkan 113.752.0001,00 K/L

Page 5: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (664937):

Halaman : 3IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Siti Khadijah Nasution, MM:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Lina Marlina

Sardi HS Sumbayak, BA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

2792.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan 75.891.0002,00 Pemda

2792.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi ygditindaklanjuti

272.305.0001,00 Lap

2792.013 Laporan monev pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi di Pemda ygditindaklanjuti

190.808.0001,00 Lap

2792.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yang dirumuskan dan atauyang diharmonisasikan

696.456.0001,00 Dokumen

2792.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumber dayaEkonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

628.558.0001,00 Dokumen

2792.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi 609.756.0001,00 Model

2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender 4.300.000.000

001 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yangdiharmonisasikan

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaanyang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

003 Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan

004 Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan Dan Pemda yg mengembangkan Model PelaksanaanKebijakan PP dan PUG

005 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi

006 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Ketenagakerjaan

007 Persentase data terpilah di K/L bidangKetenagakerjaan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

008 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKetenagakerjaan Dan Pemda ygditindaklanjuti

Kegiatan

2795.004 K/L bidang Ketenagakerjaan yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 141.591.0001,00 K/LKeluaran (Output)

2795.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 362.987.0001,00 PEMDA

2795.006 Lembaga penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi 102.246.0001,00 LEMBAGA

2795.007 SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi 731.403.00025,00 SDM

2795.008 System Data Terpilah di K/L Bidang Ketenagakerjaan 47.336.0001,00 K/L

2795.009 System Data Terpilah di Pemda 134.382.0001,00 Pemda

2795.010 Data terpilah Di K/L bidang Ketenagakerjaan yg di analisis dan di manfaatkan 332.975.0001,00 K/L

2795.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan 132.774.0002,00 Pemda

2795.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti 132.595.0001,00 Lap

Page 6: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (664937):

Halaman : 4IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Siti Khadijah Nasution, MM:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Lina Marlina

Sardi HS Sumbayak, BA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

2795.013 Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti 445.843.0001,00 Lap

2795.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yangdiharmonisasikan

607.826.0001,00 Dokumen

2795.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan yangterkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

227.419.0001,00 Dokumen

2795.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan 900.623.0002,00 Model

2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, danPerdagangan yang Responsif Gender

4.905.000.000

001 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskandan atau yang diharmonisasikan

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM danIndustri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

003 Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang KUKM dan Industri danPerdagangan

004 Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan Dan Pemda yg mengembangkanModel Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdaganganyg distandarisasi

006 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang KUKM dan Industri danPerdaganga

007 Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda dianalisis dan dimanfaatkan

008 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM dan Industri danPerdagangan Dan Pemda yg ditindaklanjuti

Kegiatan

2796.004 K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg mengembangkan Model PelaksanaanKebijakan PP dan PUG

87.050.0001,00 K/LKeluaran (Output)

2796.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 186.589.0002,00 Pemda

2796.006 Lembaga penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg distandarisasi 99.290.0001,00 LEMBAG

2796.007 SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg distandarisasi 103.974.00025,00 SDM

2796.008 System Data Terpilah di K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan 298.468.0001,00 K/L

2796.009 System Data Terpilah di Pemda 544.436.0001,00 Pemda

2796.010 Data terpilah Di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg di analisis dan dimanfaatkan

49.140.0001,00 K/L

2796.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan 113.030.0002,00 Pemda

Page 7: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (664937):

Halaman : 5IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Siti Khadijah Nasution, MM:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Lina Marlina

Sardi HS Sumbayak, BA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

2796.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan ygditindaklanjuti

104.810.0001,00 Lap

2796.013 Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda KUKM dan Industri dan Perdagangan ygditindaklanjuti

442.182.0001,00 Lap

2796.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan danatau yang diharmonisasikan

1.299.321.0001,00 Dokumen

2796.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri danPerdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

364.688.0001,00 Dokumen

2796.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan 1.212.022.0002,00 Model

2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan,Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender

3.693.600.000

001 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yangdirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

003 Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,dan Kelautan

004 Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda ygmengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, danKelautan yg distandarisasi

006 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Pertanian, Kehutanan,Perikanan, dan Kelautan

007 Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan danPemda di analisis dan dimanfaatkan

008 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan,dan Kelautan Dan Pemda yg ditindaklanjuti

Kegiatan

2801.004 K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg mengembangkan ModelPelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

257.230.0001,00 K/LKeluaran (Output)

2801.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 252.715.0002,00 Pemda

2801.006 Lembaga penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan ygdistandarisasi

147.030.0001,00 LEMBAG

2801.007 SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg distandarisasi 77.320.00025,00 SDM

2801.008 System Data Terpilah di K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 173.346.0001,00 K/L

2801.009 System Data Terpilah di Pemda 273.476.0001,00 Pemda

Page 8: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (664937):

Halaman : 6IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Siti Khadijah Nasution, MM:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Lina Marlina

Sardi HS Sumbayak, BA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

2801.010 Data terpilah Di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg di analisis dan dimanfaatkan

143.764.0001,00 K/L

2801.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan 285.961.0003,00 Pemda

2801.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, danKelautan yg ditindaklanjuti

74.476.0001,00 Lap

2801.013 Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan ygditindaklanjuti

36.000.0001,00 Lap

2801.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yangdirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

651.207.0001,00 Dokumen

2801.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan,Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

499.737.0001,00 Dokumen

2801.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, danKelautan

821.338.0002,00 Model

Sri Danti AnwarNIP 195911151988032001

Jakarta, 14 November 2014Sekretaris Kementerian

ttd.

Page 9: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (664937):

Halaman : 1IB.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

1. Anggaran Tahun 2015

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.738.600.000

19.738.600.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Page 10: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

664937 DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI - 19.669.600 69.000 - - 19.738.600

047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - 19.669.600 69.000 - - 19.738.600

2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang ResponsifGender

- 3.690.000 - - - 3.690.000

2791.006 Lembaga penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi - 82.930 - - - 82.930 01 51.

-- 82.930- 01982.930 -RM01

2791.007 SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi - 90.820 - - - 90.820 01 51.

-- 90.820- 01990.820 -RM01

2791.008 System Data Terpilah di K/L Bidang Infrastruktur - 185.590 - - - 185.590 01 51.

-- 185.590- 019185.590 -RM01

2791.009 System Data Terpilah di Pemda - 245.682 - - - 245.682 01 51.

-- 245.682- 019245.682 -RM01

2791.010 Data terpilah di K/L bidang Infrastruktur yg di analisis dan di manfaatkan - 242.640 - - - 242.640 01 51.

-- 242.640- 019242.640 -RM01

2791.011 Data terpilah di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan - 226.344 - - - 226.344 01 51.

Page 11: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

-- 226.344- 019226.344 -RM01

2791.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Infrastruktur yg ditindaklanjuti - 126.740 - - - 126.740 01 51.

-- 126.740- 019126.740 -RM01

2791.013 Laporan monev pelaksanaan PUG bidangInfrastruktur di Pemda yg ditindaklanjuti - 318.649 - - - 318.649 01 51.

-- 318.649- 019318.649 -RM01

2791.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yangdiharmonisasikan

- 376.496 - - - 376.496 01 51.

-- 376.496- 019376.496 -RM01

2791.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yangterkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

- 996.782 - - - 996.782 01 51.

-- 996.782- 019996.782 -RM01

2791.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Infrastruktur - 433.040 - - - 433.040 01 51.

-- 433.040- 019433.040 -RM01

2791.017 K/L bidang Infrastruktur yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP danPUG

- 127.340 - - - 127.340 01 51.

-- 127.340- 019127.340 -RM01

Page 12: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

2791.018 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG - 236.947 - - - 236.947 01 51.

-- 236.947- 019236.947 -RM01

2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomiyang Responsif Gender

- 3.081.000 69.000 - - 3.150.000

2792.004 K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg mengembangkan Model PelaksanaanKebijakan PP dan PUG

- 39.542 - - - 39.542 01 51.

-- 39.542- 01939.542 -RM01

2792.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG - 138.842 - - - 138.842 01 51.

-- 138.842- 019138.842 -RM01

2792.006 Lembaga penyedia layanan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg distandarisasi - 74.020 - - - 74.020 01 51.

-- 74.020- 01974.020 -RM01

2792.007 SDM penyedia layanan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg distandarisasi - 62.620 - - - 62.620 01 51.

-- 62.620- 01962.620 -RM01

2792.008 System Data Terpilah di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi - 60.940 - - - 60.940 01 51.

-- 60.940- 01960.940 -RM01

2792.009 System Data Terpilah di Pemda - 186.510 - - - 186.510 01 51.

Page 13: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

-- 186.510- 019186.510 -RM01

2792.010 Data terpilah Di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg di analisis dan dimanfaatkan

- 113.752 - - - 113.752 01 51.

-- 113.752- 019113.752 -RM01

2792.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan - 75.891 - - - 75.891 01 51.

-- 75.891- 01975.891 -RM01

2792.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi ygditindaklanjuti

- 272.305 - - - 272.305 01 51.

-- 272.305- 019272.305 -RM01

2792.013 Laporan monev pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi di Pemdayg ditindaklanjuti

- 121.808 69.000 - - 190.808 01 51.

-69.000 190.808- 019121.808 -RM01

2792.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yang dirumuskan danatau yang diharmonisasikan

- 696.456 - - - 696.456 01 51.

-- 696.456- 019696.456 -RM01

2792.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumberdaya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

- 628.558 - - - 628.558 01 51.

-- 628.558- 019628.558 -RM01

Page 14: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

2792.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi - 609.756 - - - 609.756 01 51.

-- 609.756- 019609.756 -RM01

2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang ResponsifGender

- 4.300.000 - - - 4.300.000

2795.004 K/L bidang Ketenagakerjaan yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP danPUG

- 141.591 - - - 141.591 01 51.

-- 141.591- 019141.591 -RM01

2795.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG - 362.987 - - - 362.987 01 51.

-- 362.987- 019362.987 -RM01

2795.006 Lembaga penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi - 102.246 - - - 102.246 01 51.

-- 102.246- 019102.246 -RM01

2795.007 SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi - 731.403 - - - 731.403 01 51.

-- 731.403- 019731.403 -RM01

2795.008 System Data Terpilah di K/L Bidang Ketenagakerjaan - 47.336 - - - 47.336 01 51.

-- 47.336- 01947.336 -RM01

2795.009 System Data Terpilah di Pemda - 134.382 - - - 134.382 01 51.

Page 15: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 6II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

-- 134.382- 019134.382 -RM01

2795.010 Data terpilah Di K/L bidang Ketenagakerjaan yg di analisis dan di manfaatkan - 332.975 - - - 332.975 01 51.

-- 332.975- 019332.975 -RM01

2795.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan - 132.774 - - - 132.774 01 51.

-- 132.774- 019132.774 -RM01

2795.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti - 132.595 - - - 132.595 01 51.

-- 132.595- 019132.595 -RM01

2795.013 Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti - 445.843 - - - 445.843 01 51.

-- 445.843- 019445.843 -RM01

2795.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yangdiharmonisasikan

- 607.826 - - - 607.826 01 51.

-- 607.826- 019607.826 -RM01

2795.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaanyang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

- 227.419 - - - 227.419 01 51.

-- 227.419- 019227.419 -RM01

2795.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan - 900.623 - - - 900.623 01 51.

Page 16: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 7II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

-- 900.623- 019900.623 -RM01

2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil,Industri, dan Perdagangan yang Responsif Gender

- 4.905.000 - - - 4.905.000

2796.004 K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg mengembangkan ModelPelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

- 87.050 - - - 87.050 01 51.

-- 87.050- 01987.050 -RM01

2796.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG - 186.589 - - - 186.589 01 51.

-- 186.589- 019186.589 -RM01

2796.006 Lembaga penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan ygdistandarisasi

- 99.290 - - - 99.290 01 51.

-- 99.290- 01999.290 -RM01

2796.007 SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg distandarisasi - 103.974 - - - 103.974 01 51.

-- 103.974- 019103.974 -RM01

2796.008 System Data Terpilah di K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan - 298.468 - - - 298.468 01 51.

-- 298.468- 019298.468 -RM01

2796.009 System Data Terpilah di Pemda - 544.436 - - - 544.436 01 51.

Page 17: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 8II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

-- 544.436- 019544.436 -RM01

2796.010 Data terpilah Di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg di analisis dan dimanfaatkan

- 49.140 - - - 49.140 01 51.

-- 49.140- 01949.140 -RM01

2796.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan - 113.030 - - - 113.030 01 51.

-- 113.030- 019113.030 -RM01

2796.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdaganganyg ditindaklanjuti

- 104.810 - - - 104.810 01 51.

-- 104.810- 019104.810 -RM01

2796.013 Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda KUKM dan Industri dan Perdagangan ygditindaklanjuti

- 442.182 - - - 442.182 01 51.

-- 442.182- 019442.182 -RM01

2796.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yangdirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

- 1.299.321 - - - 1.299.321 01 51.

-- 1.299.321- 0191.299.321 -RM01

2796.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industridan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

- 364.688 - - - 364.688 01 51.

-- 364.688- 019364.688 -RM01

Page 18: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 9II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

2796.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang KUKM dan Industri danPerdagangan

- 1.212.022 - - - 1.212.022 01 51.

-- 1.212.022- 0191.212.022 -RM01

2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender

- 3.693.600 - - - 3.693.600

2801.004 K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg mengembangkan ModelPelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

- 257.230 - - - 257.230 01 51.

-- 257.230- 019257.230 -RM01

2801.005 Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG - 252.715 - - - 252.715 01 51.

-- 252.715- 019252.715 -RM01

2801.006 Lembaga penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan ygdistandarisasi

- 147.030 - - - 147.030 01 51.

-- 147.030- 019147.030 -RM01

2801.007 SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan ygdistandarisasi

- 77.320 - - - 77.320 01 51.

-- 77.320- 01977.320 -RM01

2801.008 System Data Terpilah di K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan - 173.346 - - - 173.346 01 51.

-- 173.346- 019173.346 -RM01

Page 19: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 10II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

2801.009 System Data Terpilah di Pemda - 273.476 - - - 273.476 01 51.

-- 273.476- 019273.476 -RM01

2801.010 Data terpilah Di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg dianalisis dan di manfaatkan

- 143.764 - - - 143.764 01 51.

-- 143.764- 019143.764 -RM01

2801.011 Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan - 285.961 - - - 285.961 01 51.

-- 285.961- 019285.961 -RM01

2801.012 Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, danKelautan yg ditindaklanjuti

- 74.476 - - - 74.476 01 51.

-- 74.476- 01974.476 -RM01

2801.013 Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda Pertanian, Kehutanan, Perikanan, danKelautan yg ditindaklanjuti

- 36.000 - - - 36.000 01 51.

-- 36.000- 01936.000 -RM01

2801.014 Kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yangdirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

- 651.207 - - - 651.207 01 51.

-- 651.207- 019651.207 -RM01

2801.015 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

- 499.737 - - - 499.737 01 00.

Page 20: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (664937): Halaman : 11II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (047)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DKI JAKARTA

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955

-- 499.737- 019499.737 -RM01

2801.016 Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,dan Kelautan

- 821.338 - - - 821.338 01 00.

-- 821.338- 019821.338 -RM01

JUMLAH - 19.669.600 69.000 - - 19.738.600

Sekretaris Kementerian

Sri Danti Anwar

ttd.

NIP 195911151988032001

Jakarta, 14 November 2014

Page 21: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

(01)

Unit Organisasi

(664937)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK(01)

Kode/Nama Satker

(047)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

:

1Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

6649371. DEPUTI BIDANGPENGARUSUTAMAAN GENDERBIDANG EKONOMI

2.313.0881.135.874706.980 3.329.9462.191.234 19.738.600181.243 2.133.136 2.358.7231.080.682403.398 2.641.8611.262.435RENCANA PENARIKAN DANA

52 BELANJA BARANG 180.960 19.669.600401.259 704.172 1.077.894 1.132.969 1.258.854 2.185.293 2.126.284 2.305.277 2.352.485 2.633.760 3.310.393

53 BELANJA MODAL 283 69.0002.139 2.808 2.788 2.905 3.581 5.941 6.852 7.811 6.238 8.101 19.553

047.01.06.2791 Penyusunan dan Harmonisasi KebijakanBidang Infrastruktur yang ResponsifGender

75.276 621.027494.091441.324432.468398.889409.959236.160212.544202.212132.10233.948 3.690.000

52 BELANJA BARANG 33.948 3.690.00075.276 132.102 202.212 212.544 236.160 409.959 398.889 432.468 441.324 494.091 621.027

047.01.06.2792 Penyusunan dan Harmonisasi KebijakanBidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomiyang Responsif Gender

64.991 538.085420.647374.726368.904339.908348.240200.765180.371171.627113.10828.628 3.150.000

52 BELANJA BARANG 28.345 3.081.00062.852 110.300 168.839 177.466 197.184 342.299 333.056 361.093 368.488 412.546 518.532

53 BELANJA MODAL 283 69.0002.139 2.808 2.788 2.905 3.581 5.941 6.852 7.811 6.238 8.101 19.553

047.01.06.2795 Penyusunan dan Harmonisasi KebijakanBidang Ketenagakerjaan yang ResponsifGender

87.720 723.690575.770514.280503.960464.830477.730275.200247.680235.640153.94039.560 4.300.000

52 BELANJA BARANG 39.560 4.300.00087.720 153.940 235.640 247.680 275.200 477.730 464.830 503.960 514.280 575.770 723.690

047.01.06.2796 Penyusunan dan Harmonisasi KebijakanKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil,Industri, dan Perdagangan yangResponsif Gender

100.062 825.510656.780586.638574.866530.231544.946313.920282.528268.794175.59945.126 4.905.000

52 BELANJA BARANG 45.126 4.905.000100.062 175.599 268.794 282.528 313.920 544.946 530.231 574.866 586.638 656.780 825.510

047.01.06.2801 Penyusunan dan Harmonisasi KebijakanBidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,Kelautan, Ketahanan Pangan, danAgrobisnis yang Responsif Gender

75.349 621.634494.573441.755432.890399.278410.359236.390212.751202.409132.23133.981 3.693.600

Page 22: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

(01)

Unit Organisasi

(664937)

Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK(01)

Kode/Nama Satker

(047)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

:

2Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4940-9530-5510-9955NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015

52 BELANJA BARANG 33.981 3.693.60075.349 132.231 202.409 212.751 236.390 410.359 399.278 432.890 441.755 494.573 621.634

Sri Danti AnwarNIP 195911151988032001

Jakarta, 14 November 2014Sekretaris Kementerian

ttd.

Page 23: Revisi ke 04 - kemenpppa.go.id · SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN DS:4940-9530-5510-9955 ... 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[664937]

[01]

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

: KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI:

[047]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2015DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 047.01.1.664937/2015DS:4940-9530-5510-9955

Halaman : IV. 1

Jakarta, 14 November 2014

ttd.

Sekretaris Kementerian

Sri Danti AnwarNIP 195911151988032001