ReviewRenstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021 · pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Cakupan perencanaan pembangunan nasional

1

ReviewRenstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : JULI 2017

KK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis

dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan

masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan

perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang

kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal

tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun

secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi

pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih

spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus

memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara

pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai

daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka

panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana

pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan

2


tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah,

setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu

pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah sangat

dibutuhkan dalam seluruh mekanisme perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan

dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh karena itu,

OrganisasiPerangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah

perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui

penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Organisasi Perangkat

Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Kemudian dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan

berpedoman pada RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri melakukan

penyusunanReview Rencana Strategis Tahun 2016-2021.Secara

operasional,Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

merupakan Review Rancana Strategis yang telah disusun oleh Organisasi

Perangkat Daerah yang lama yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Kabupaten Wonogiri, dan didalam melakukan Review Rencana

3


Strategis ini berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun

2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Wonogiri Tahun 2016 - 2021.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA)

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP)Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional;6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

4


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik;22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan,

Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang

Penanaman Modal;23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

5


24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2005-2025;25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Tahun 2012 Nomor 14);26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016-2021;27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan,

Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri.C. Maksud Dan Tujuana. Maksud

PenyusunanReview Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun

2016-2021ini sebagai tindak lanjut diberlakukannya Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dan telah

dilaksanakannya Pengukuhan/Pengangkatan Para Pejabat Tingkat

Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III) dan Pelaksana (Eselon IV)

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang telah dilaksanakan

pada tanggal 3 Januari 2017, serta dalam rangka memberikan arahan

landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan (2016-2021), dan

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam

kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur

pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.b. Tujuan

Penyusunan Review Renstra ini adalah untuk menetapkan prioritas

program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun

yang merupakan pedoman dalam pencapaian visi dan misi Bupati

Wonogiri yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2016-2021 melalui sumber

pembiayaan APBD.

6


D. Hubungan Rencana Strategis DinasPenanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri dengan Dokumen

Perencanaan LainnyaGambar 1.1.

Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran

dari visi, misi Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman

pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan

RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya

serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap

dalam kerangka Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari NKRI.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD, program lintas OPD

dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya

yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan

penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.Bersamaan dengan

proses penyusunan RPJMD, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

7


memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada

RPJM daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka Kepala OPD menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra untuk jangka waktu 1 (Satu)

tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

E. Sistematika Penulisan

Dokumen Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

terdiri dari 7 (tujuh) bab dan lampiran yang memuat perencanaan stategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten Wonogiri. Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar BelakangB. Landasan HukumC. Maksud dan TujuanD. Hubungan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten WonogiriE. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

WonogiriB. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten WonogiriC. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten WonogiriD. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonogiri

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

8


A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi

Pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten WonogiriB. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

WonogiriC. Telaah Rencana Tata Ruang WilayahD. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten WonogiriB. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

WonogiriC. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

WONOGIRI

BAB VII. PENUTUP

BAB II

9


GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN WONOGIRI

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan Peraturan Bupati WonogiriNomor 87 Tahun

2016Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri, disebutkan

dalam Pasal 2 ayat (1) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas

”Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Penanaman Modal “

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Dalam

melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogirimempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

penanaman modal;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Kabupaten Wonogiri sebagaimana tertuang pada paragraf 8 pasal

17ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016

jo Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan,

10


Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

a. Kepala Dinas;b. Sekretaris, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kepala Bidang Promosi dan Pengolahan Data, membawahi :- Kepala Seksi Promosi;- Kepala Seksi Pengolahan Data;

d. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian, membawahi:- Kepala Seksi Pengembangan;- Kepala Seksi Pengendalian;

e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) membawahi :- Kepala Seksi Perizinan Tempat Usaha;- Kepala Seksi Perizinan Usaha;

f. Kelompok Jabatan Funsional; Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, sebagai

berikut :

11


BAGAN ORGANISASIDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KABUPATEN WONOGIRI

12


SEKRETARIS

SUBBAGIANPERENCANAANDAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUMDAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PROMOSI DANPENGOLAHAN DATA

PROMOSI DAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN

PENGENDALIAN

BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU (PTSP)

KEPALA DINAS

PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

SEKSI PERIZINANTEMPAT USAHA

SEKSI PENGEMBANGANSEKSI PROMOSI

SEKSI PERIZINAN USAHASEKSI PENGENDALIAN

PERIJINAN TERTENTU DANSEKSI PENGOLAHAN DATA

KEPALA DINAS

TUGAS POKOK :

13


Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan;

3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas

sesuai dengan bidang tugas;

4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan

agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan,

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

7. Menyusun kebijakan teknis di bidang Promosi Penanaman Modal;

8. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data Penanaman

Modal;

9. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan

Penanaman Modal;

10.Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan Penanaman

14


Modal;

11. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu satu pintu

yang meliputi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang

Penanaman Modal;

12.Menyusun kebijakan teknis terkait Standar Pelayanan Publik dan

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13.Menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Umum

Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14.Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan promosi, pengolahan

data, pengendalian, pengembangan, perizinan tempat usaha dsn

perizinan usaha di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;

15.Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan

penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu;

16.Mengkoordinasikan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di

bidang penanaman modal daerah dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

17.Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana

kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Bidang

15


Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18.Mengkoordinasikan penyusunan kajian potensi dan peluang investasi

daerah;

19.Mengkoordinasikan penyusunan sistem informasi penanaman modal

daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

20.Mengkoordinasikan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik;

21.Menyusun laporan berkala terkait realiasi investasi kepada atasan;

22.Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait pengembangan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

23.Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;

24.Memberikan usul dan saran kepada atasan;

25.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

26.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS

TUGAS POKOK :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis

16


yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan

rencana kerja Dinas;

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

Dinas;

3. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;




5. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar

efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

6. Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

7. Merumuskan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumberdaya

aparatur;

8. Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

9. Mengelola administrasi keuangan;

10.Mengelola administrasi umum;

11. Mengelola administrasi kepegawaian;

12.Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang

17


perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan

kepegawaian;

13.Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana

strategis, rencana kerja, LKjIP Dinas;






KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan.URAIAN TUGAS :1. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas;



18




4. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk

menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja

Dinas;

5. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis

dan rencana kerja Dinas guna evaluasi dan pelaporan;

6. Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan

rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

7. Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis,

rencana kerja, LkjIP Dinas;

8. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkup

Dinas;

9. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran

kinerja bidang perencanaan dan keuangan;

10.Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;

11. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;

12.Menyiapkan bahan perhitungan anggaran;

13.Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan

keuangan;

14.Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai;

19


15.Melakukan pembayaran gaji pegawai;


17.Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;



19.Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi, serta umum dan

kepegawaian.URAIAN TUGAS :1. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;





4. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan

kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan

20


perpustakaan;

5. Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan

masyarakat dan protokol;

6. Melakukan pemeliharaan perlengkapan dinas, peralatan dinas dan

kendaraan dinas;

7. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan

pegawai;

8. Menyiapkan analisis beban kerja pegawai;

9. Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan,

kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji

berkala dan tunjangan;

10.Mengelola data dan dokumentasi pegawai;

11. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan

pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta

ujian dinas pegawai;

12.Mengusulkan permohonan ijin dan tugas belajar;

13.Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

14.Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu

pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu

asuransi kesehatan dan tabungan perumahan (BAPERTARUM);

15.Menyiapkan dan memproses Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Laporan

21


Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);

16.Memproses laporan perkawinan, ijin perkawinan dan perceraian;

17.Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa

dan sanksi;

18.Menyiapkan bahan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;

19.Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;

20.Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran

kinerja bidang umum dan kepegawaian;


22.Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;



24.Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang

Umum dan Kepegawaian;

25.Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENGOLAHAN DATA

TUGAS POKOK :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

pelaksanaan di bidang Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal.

22


URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja bidang promosi dan pengolahan data

penanaman modal berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja

Dinas;







5. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan bidang data

dan sistem informasi penanaman modal;

6. Melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang promosi dan

pengolahan data penanaman modal;

7. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan

pengolahan data penanaman modal;

8. Mengkoordinasikan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

bidang promosi dan pengolahan data penanaman modal;

9. Mengkoordinasikan sosialisasi di bidang promosi dan pengolahan data

penanaman modal;

10.Mengkoordinasikan fasilitasi kerjasama penanaman modal tingkat local

23


dan regional;

11. Mengkoordinasikan fasilitasi temu usaha antara Usaha Besar dengan

Usaha Kecil Mikro Menengah ditingkat lokal dan regional;

12.Mengkoordinasikan fasilitasi promosi penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah Kabupaten;






KEPALA SEKSI PROMOSI

TUGAS POKOK :Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi promosi

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Seksi Promosi berdasarkan rencana strategis

dan rencana kerja Dinas;




24





5. Melaksanakan kebijakan teknis bidang promosi penanaman modal di

daerah;

6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang

promosi penanaman modal;

7. Menyiapkan materi promosi potensi dan peluang investasi daerah

dengan calon investor;

8. Melaksanakan pelayanan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk

menanamkan modal dari dalam dan/atau luar negeri;

9. Melaksanakan fasilitasi peminatan penanam modal di wilayah

Kabupaten;

10.Melaksanakan pelayanan informasi potensi investasi daerah;

11. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan event promosi penanaman

modal di dalam daerah Kabupaten;

12.Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi

penanaman modal di luar daerah Kabupaten;

13.Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana promosi

daerah, seperti booklet, leaflet, CD, iklan, banner, dan lain-lain;

14.Mengkoordinasikan fasilitasi kerjasama penanaman modal tingkat lokal

25


dan regional;

15.Melaksanakan fasilitasi temu usaha antara Usaha Besar dengan Usaha

Kecil Mikro Menengah di tingkat lokal dan regional;

16.Melaksanakan fasilitasi promosi penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah Kabupaten;

17.Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan promosi penanaman

modal;

18.Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi

Promosi penanaman modal;

19.Melaksanakan sosialisasi di bidang promosi penanaman modal;

20.Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di

bidang promosi;





24.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA


pengkoordinasian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

26


pengolahan data di bidang data dan sistem informasi penanaman modal

terkait pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang

terintegrasi pada tingkat Kabupaten.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan Data penanaman modal

berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;





4. Melaksanakan kebijakan teknis dan koordinasi bidang data dan sistem

informasi Penanaman Modal;

5. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perizinan dan non

perizinan yang terintegrasi;

6. Melaksanakan pelayanan data dan informasi perizinan dan non

perizinan;

7. Melaksanakan pengintegrasian sistem pengolahan data dan informasi di

Kabupaten dengan Propinsi dan Nasional;

8. Melaksanakan pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

9. Melaksanakan fasilitasi penyediaan sistem pengolahan data dan

27


informasi perizinan dan non perizinan;

10.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem pengolahan

data dan informasi perizinan dan non perizinan;

11. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi

Pengolahan Data;

12.Melaksanakan sosialisasi sistem pengolahan data dan informasi

perizinan dan non perizinan;






bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS POKOK :Melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan,

pengkoordinasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelayanan

perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan

rencana kerja Dinas;

28








5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penananaman modal,

khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu

pintu;

6. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman dan tata cara dan

pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

7. Mengkoordinasikan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang

menjadi kewenangan Dinas;

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik;

9. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pelimpahan/

pendelegasian wewenang dari Bupati/lembaga/instansi yang memiliki

kewenangan perizinan dan non perizinan;

10.Mengkoordinasikan usulan pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan

di bidang penanaman modal yang yang menjadi kewenangan

29


Kabupaten;

11. Mengkoordinasikan pelayanan konsultasi terkait dengan perizinan dan

non perizinan;

12.Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di

bidang penanaman modal;

13.Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur

terkait pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu

di bidang penanaman modal;

14.Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penunjang

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di

bidang penanaman modal, seperti komputer, scan, printer dan peralatan

lainnya yang dibutuhkan guna menunjang kinerja pelayanan;

15.Mengkoordinasikan penyediaan sistem otomasi pelayanan perizinan dan

non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;

16.Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlayanan

perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang

penanaman modal;

17.Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja pelayanan

perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang

penanaman modal;

30


18.Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan perizinan usaha dan

perizinan tempat usaha dengan instansi terkait;

19.Merumuskan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu

satu pintu di bidang penanaman modal;




pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.


bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PERIZINAN TEMPAT USAHA



pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu

satu pintu untuk izin tempat usaha.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Seksi Perizinan Tempat Usaha berdasarkan

rencana strategis dan rencana kerja Dinas;


31







5. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perizinan tempat usaha;


pelayanan perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu untuk

izin tempat usaha;

7. Melaksanakan pemrosesan pelayanan perizinan penanaman modal

secara terpadu satu pintu untuk izin tempat usaha;

8. Melaksanakan pelayanan konsultasi terkait dengan pelayanan perizinan

penanaman modal secara terpadu satu pintu untuk izin tempat usaha;

9. Melaksanakan penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP)


izin tempat usaha;

10.Melaksanakan sosialisasi di bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu untuk izin tempat

usaha;

11. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu untuk izin tempat

32


usaha;


Perizinan Tempat Usaha;

13.Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan

non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu untuk izin

tempat usaha dengan instansi terkait;






bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PERIZINAN USAHA

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,


pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu

satu pintu untuk izin usaha.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Seksi Perizinan Usaha berdasarkan rencana

33


strategis dan rencana kerja Dinas;









izin usaha;

6. Melaksanakan pemrosesan pelayanan perizinan penanaman modal

secara terpadu satu pintu untuk izin usaha;

7. Melaksanakan pelayanan konsultasi terkait dengan pelayanan perizinan

penanaman modal secara terpadu satu pintu untuk izin usaha;

8. Melaksanakan penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP)


izin usaha;

9. Melaksanakan sosialisasi di bidang pelayanan perizinan penanaman

modal secara terpadu satu pintu untuk izin usaha;

10.Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu untu izin usaha;

34


11. Melaksanakan sistem otomasi pelayanan perizinan penanaman modal

secara terpadu satu pintu untuk izin usaha;

12.Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas

penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal secara

terpadu satu pintu untuk izin usaha;


Perizinan Usaha;

14.Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan perizinan

penanaman modal secara terpadu satu pintu untuk izin usaha dengan

instansi terkait;






bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIANTUGAS POKOK :Melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang

pengembangan dan pengendalian penanaman modal.

35


URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja bidang pengembangan dan pengendalian

penanaman modal berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja

Dinas;







5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan

pengendalian penanaman modal;

6. Merumuskan dan mengevaluasi kebijakan teknis sebagai pedoman

pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pengembangan

dan pengendalian penanaman modal;

7. Merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengembangan penanaman

modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

8. Mengkoordinasikan usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup

dan terbuka dengan persyaratan di daerah;

36


9. Merumuskan kebijakan pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan

yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

10.Merumuskan dan mengevaluasi Peraturan Daerah Tentang Penanaman

Modal dengan berpedoman pada perkembangan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

11. Mengkoordinasikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;

12.Mengkoordinasikan fasilitasi pendataan realisasi penanaman modal

yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13.Mengkoordinasikan sosialisasi ketentuan pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman

modal serta fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi

penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal;

14.Mengkoordinasikan penyediaan data jumlah perusahaan penanaman

modal guna dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan

fasilitasi penanaman modal;

15.Mengkoordinasikan layanan pencabutan/pembatalan perizinan dan non

perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

16.Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak

langsung melalui pemeriksaan dokumen perizinan dan non perizinan ke

lokasi proyek penanaman modal;

37


17.Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan kewajiban penanaman modal

di daerah;

18.Mengkoordinasikan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

pengguna pelayanan penanaman modal;

19.Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya

manusia (SDM) di bidang penanaman modal guna meningkatkan

pelayanan investasi;

20.Mengkoordinasikan layanan pengaduan masyarakat beserta tindak

lanjut/kebijakan atas pengaduan masyarakat pengguna layanan terkait

penanaman modal;

21.Melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan dan

pengendalian penanaman modal;

22.Mengkoordinasikan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;

23.Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang

pengembangan dan pengendalian penanaman modal;

24.Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kebijakan

pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan di bidang penanaman modal




38





bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pengendalian

penanaman modal.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian berdasarkan rencana








5. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman

modal;

39


6. Melaksanaan pemantauan penanaman modal dengan instrumen

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

7. Melaksanakan fasilitasi pendataan realisasi penanaman modal di daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Melaksanakan sosialisasi ketentuan pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman

modal serta fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi

penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal;

9. Melaksanakan penyediaan datajumlah perusahaan penanaman modal

guna dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi

penanaman modal;

10.Melaksanakan layanan pencabutan/pembatalan perizinan dan non

perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

11. Melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung melalui

pemeriksaan dokumen perizinan dan non perizinan ke lokasi proyek

penanaman modal;

12.Melaksanakan pengawasan penanaman modal melalui pemberian

bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal,

pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal serta fasilitasi

penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam

merealisasikan penanaman modal;

40


13.Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kewajiban penanaman modal di

daerah;

14.Mengkoordinasikan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

pengguna pelayanan penanaman modal;

15.Melaksanakan layanan pengaduan masyarakat beserta tindak

lanjut/kebijakan atas pengaduan masyarakat pengguna layanan terkait

penanaman modal;

16.Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyelesaian pengaduan

layanan;

17.Menyusun laporan perkembangan realisasi penanaman modal di daerah

secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

18.Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap

pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pengguna pelayanan

penanaman modal;

19.Melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di

bidang penanaman modal guna meningkatkan pelayanan investasi;


Pengendalian;

21.Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang

pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

41







bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN


pengkoordinasian dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

pengembangan penanaman modal.

URAIAN TUGAS :1. Menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan berdasarkan rencana







efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5. Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal di

42


daerah;

6. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan data dan pengolahan data

terkait penyusunan kebijakan rencana um;um penanaman modal daerah;


terkait penyusunan usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup

dan terbuka dengan persyaratan di daerah;


terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal

dengan berpedoman pada perkembangan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

9. Melaksanakan penyusunan kebijakan pemberian fasilitas, insentif dan

kemudahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten ;

10.Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang

pengembangan penanaman modal;

11. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi

Pengembangan;

12.Melaksanakan sosialisasi di bidang pegembangan penanaman modal;

13.Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang

pengembangan penanaman modal;

14.Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kebijakan

pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan di bidang penanaman modal

43








bidang tugasnya.

B. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Kabupaten Wonogiri

1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif

dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,

transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan

yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya

sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di

masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja

44


mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah

implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang

cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan

inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika

aparaturnya cerdas. Terkait dengan kondisi sumber daya manusia sebagaimana hal tersebut di atas, maka

jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri

berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Maret Tahun 2017 (kondisi saat

review Renstra dibuat) berjumlah 28 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) , yangterdiri dari : Eselon IIB 1 Orang,

Eselon IIIA 1 Orang, Eselon IIIB sebanyak 3 Orang, Eselon IVA sebanyak 8 Orang, dan Jabatan Fungsional

Umum ( JFU ) sebanyak 15 Orang, Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No UraianEselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Staf/

Pelaksan

a

Jumlah

1 Kepala Dinas 1 12 Sekretariat 1 2 5 8

45


No UraianEselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Staf/

Pelaksan

a

Jumlah

3 Bidang Promosi dan

Pengolahan Data1 2 1 4

4 Bidang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP)

1 2 6 9

5 Bidang

Pengembangan dan

Pengendalian

1 2 3 6

JUMLAH 1 4 8 15 28

Eselon II Eselon III Eselon IV Staf

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Kepala Sekretariat Bidang Promosi dan Kerjasama Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pengendalian dan Pengembanan

Berdasarkan kondisi data pegawai diatas, hal yang sangat mencolok adalah pada jumlah staf pada masing-

masing bidang, hal ini seharusnya disesuaikan dengan volume dan beban pekerjaan. Pada Bidang Pelayanan

46


Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu bidang yang bertugas memberikan pelayanan

perizinan, sebagaimana Peraturan Bupati Wonogiri Nomor1 Tahun 2017Tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang

telah dirubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang semula ada 108 menjadi 111 Perizinan dan

Non Perizinan yang dilimpahkan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP), sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan tersebut memerlukan dan

membutuhkan jumlah staf yang lebih banyak dari bidang lainnya, selanjutnya sekretariat yang merupakan

koordinator dengan bidang –bidang yang lain juga mempunyai beban kerja yang banyak. Kondisi Pegawai

berdasarka Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel. 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan

NoGolongan/

RuangTingkat Pendidikan Jml

S2 S1 DIII SLTA SLTP1 IV/c 1 - - - - 12 IV/b 1 - - - - 13 IV/a 1 2 - - - 3

47


NoGolongan/

RuangTingkat Pendidikan Jml

S2 S1 DIII SLTA SLTPJumlah Gol. IV 3 2 - - - 5

4 III/d 1 6 - - - 75 III/c 1 4 - - - 46 III/b 1 1 - 1 - 77 III/a - 1 - 1 - 2

Jumlah Gol. III 3 16 - 2 - 218 II/d - - - - - -9 II/c -

10 II/b -11 II/a - Jumlah Gol.II - 1 1 - 2

TOTAL 6 19 1 3 - 28

Gambar 2.2

Grafik Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

48


S2 S1 DIII SLTA0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Jml Peg BPMPP

Berdasarkan data diatas, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten Wonogiri sebagian besar adalah Sarjana (S1) yaitu 65% atau 19 orang, selanjutnya Pendidikan S2

sejumlah 15% atau 5 orang, Pendidikan SLTA 11 % atau 3 orang dan Pendidikan D3 sebesar 8 % atau 1 orang,

guna meningkatkan sumber daya manusia Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP), ada beberapa pegawai yang telah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik S1 maupun S2.

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Tingkat Usia

dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

49


Tabel 2.3.Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

No Usia Jumlah %1. 56 tahun ke atas 4 14,292. 51 – 55 tahun 7 25 ,003. 46 – 50 tahun 4 14,294. 41 – 45 tahun 5 17,865. 36 – 40 tahun 3 10,716. 31 – 35 tahun 5 17,85

Jumlah 28 100,00

Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS yang segera memasuki usia pensiun sebanyak 4

Orang atau 14,29 %, terdiri dari 2 Orang Pejabat Struktural yaitu Eselon IIIA 1 Orang, Eselon IVA 1 Orang dan 2

orang Staf/Pelaksana, Sedangkan untuk dalam jangka waktu lima tahun ke depan ada 7 orang, sehingga perlu

adanya penambahan pegawai.Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya mengirimkan pegawai

untuk mengikuti Diklat-Diklat Teknis dan Fungsional. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat dapat dilihat

pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

50


Tabel 2.4

Diklat Teknis dan Fungsional yang pernah diikuti Pegawai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonogiri

No.

Jenis Diklat Jumlah

1 DiklatPenjenjangan

a Pimpinan II (SPAMEN) 1 orangb Pimda orangc Pimpinan III (SPAMA) 4 orangd Diklat ADUMLA 2 orange Diklat Pimpinan IV (ADUM) 8 orang

2 Diklat Fungsional a Kursus Management Proyek 2 orangb Kursus Bendahara 3 orangc Kursus Operator Komputer 2 orangd Kursus Pengadaan Barang 4 orange Kursus Simpedal 3 orang

3 Diklat Teknis a PTSP 6 orangb Akuntansi Proyek - orangc Penilaian Properti/Aset Daerah - orangd Promosi Investasi yang Efektif 1 orange Peningkatan Aset Daerah

Management Aset2 orang

f Akuntansi Keuangan Daerah 3 orangg Basic English For Academic

Purposes (BEAP)1 orang

51


2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten

Wonogiri dalam tahun 2017 mengelola anggaran sebesar Rp. 4.134.309.000,- yang dipergunakan untuk

Belanja Tidak Langsung ( Belanja Gaji Pegawai) sebesar Rp. 2.538.358.000,- sedangkan untuk Belanja

Langsungsebesar Rp. 988.369.000,- Anggaran tersebut direncanakan untuk pembayaran Belanja Pegawai

sebesar Rp. 170.296.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 717.673.000,- dan Belanja Modal sebesar

Rp. 100.400.000,- Dan sebagai pembanding berikut disajikan Anggaran yang dikelola oleh Organisasi

Perangkat Daerah yang lama yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonogiri

untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Alokasi Anggaran Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonogiri

Tahun 2014 s/d 2016

No Uraian

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

1 BelanjaPegawai

2.079.531.000

1.907.616.170

2.256.261.000

1.972.262.517

2.538.358.000

2.150.431.187

2 BelanjaBarangJasa

832.965.000 761.719.466 931.939.000 831.484.727 885.950.000 770.267.420

3 BelanjaModal

539.550.000 535.727.220 236.900.000 233.800.000 710.000.000 669.608.000

JUMLAH

3.534.546.000

3.286.862.856

3.425.100.000

3.037.547.244

4.124.308.000

3.590.306.607

52


Berdasarkan Data tersebut diatas, jumlah anggaran yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2017 hampir sama besarnya dengan Anggaran Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Tahun 2016.

Gambar 2.3Grafik Anggaran Berdasarkan Pembagian Belanja Tahun 2014 s/d 2016

Berdasarkan pembagian terhadap jenis belanja , maka sebagaimana grafik diatas, belanja pegawai

menempati urutan pertama yang paling anggarannya, selanjutnya belanja barang/jasa dan belanja modal yang

paling sedikit anggarannya, atau dapat kami sampaikan, bahwa pada tahun 2014, Belanja Pegawai mendapat

anggaran 71 %, Belanja Barang Jasa 23 % dan Belanja Modal hanya 5,6 %, Sedangkan Tahun 2015 Belanja

Pegawai mendapat anggaran sebesar 59% , Belanja Barang Jasa 24 % dan Belanja Modal sebesar 15 % , dan

pada Tahun 2018 Belanja Pegawai mendapat bagian 66 %, Belanja Barang Jasa 27 % dan Belanja Modal

sebanyak 7 %

Gambar 2.4

53


Grafik Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 s/d 2016

Realisasi Anggaran Tahun 2013 sebesar 48,31 %, hal ini mengingat

3. Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri menempati

Bangunan/kantor diatas lahan seluas 685 meter persegi merupakan Hak Pakai yang berlokasi di Sanggrahan,

RT 01 RW 08 Kelurahan Giripurwo Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri . Secara umum kondisi Gedung yang

ditempati masih baik dan cukup representatif untuk pelaksanaan kegiatan Dinas, sedangkan sarana dan

prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5

Daftar Rekapitulasi Sarana Prasarana Dinas PMPTSP

Kondisi Sampai dengan Tahun 2015

54


No Nama Barang Banyaknya Keadaan

1 2 3 4

1. Kendaraan Roda 4 4 Unit Layak Pakai

2. Kendaraan Roda 2 5 Unit 1 Unit tidak layak

3. Komputer 21 Unit 4 Unit Rusak

4. Laptop/netbook 11 Unit 3 Unit Rusak

5. Printer 18 unit 2 Unit Rusak

6. UPS Prollink 5 unit Layak Pakai

7. Mesin Fotocopy 1 Unit Layak Pakai

8. Scaner 2 Unit Layak Pakai

9. Barcode Snacer 1 Unit Layak Pakai

10. Filling Kabiet brother 18 Buah Layak Pakai

11. Meja Kerja 26 buah 1 Buah rusak

12. Meja Rapat 5 Buah Layak pakai

13. Meja Kursi Tamu 3 Set 2 set rusak

14. Kursi Kerja 48 Buah 12 unit rusak

15. Mesin Ketik 3 Unit 1 unit rusak

16. Peralatan Promosi antara lain 2 buahNeon Box, 4 buah Roll Banner, 1buah Pita Rotari Light Box, 1 buahBanner Elektrik, 1 buah Fillow RotariOval, dan 2 buah Spot Light, 1 buahvitrin etalase;

1 Paket Layak pakai

55


No Nama Barang Banyaknya Keadaan

1 2 3 4

17. Power speaker/CD Sharp / DVDplayer Samsung

1 Paket Layak Pakai

18. Pesawat Telephon 3 unit Layak pakai

19. Pesawat faximile. 2 unit 1unit Rusak

20. Camera Digital 4 unit 1unit rusak

21. AC Split 11 Unit 1 unit rusak

22. Genset 1 unit Layak pakai

23. LCD Proyektor 2 unit 1 unit rusak

24. TV LD 4 Unit Layak pakai

25. DVR CCTV 1 Unit Layak pakai

26. CCTV 8 Unit Layak pakai

27. Dispenser 3 Unit 1 unit rusak

28. Kompor dan Tabung Gas 2 Paket Layak pakai

29. Kulkas 1Unit Layak pakai

nan Perizinan Kota Bandung 2014-2018

Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih

mandiri dan terfokus, Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia

dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan

(komputer, scanner dll), walaupun pemenuhannya dilakukan secara bertahap.

56


Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan asset ( sarana prasarana) adalah :

1. Belum tersedia ruang arsip, ruang rapat/pertemuan;

2. Ruang pelayanan yang ada belum sesuai yang diharapkan sebagaimana ketentuan yang ada.

4. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI

a. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja Pelayanan :

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wongoiri adalah

investasi atau penanaman modal. Dalam rangka kemudahan percepatan dan transparasi pelayanan

secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah

menetapkanPeraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 13Tahun 2016Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dan berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58

Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri,telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten

Wonogiri. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tertuang

dalam Paragraf 8. Sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal,

Dinas PMPTSP didedikasikan untuk menjadi organsasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu perlu melakukan

inovasi di dalam memberikan pelayanan.

57


Selanjutnya pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri 6 Tahun 2017

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

ada sejumlah 111 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan, selanjutnya dalam

rangka percepatan kinerja peningkatan pelayanan publik telahditerbitkan Peraturan Bupati Wonogiri

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal, untuk menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun

2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan Sistem elektronik

berupa data/informasi dan pelayanan perizinan dan non perijinan yang terintegrasi antara antara BKPM,

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi bidang penanaman modal

tidak dapat dilepaskan dari embrio atau cikal bakal kelembagaan sebelumnya, yaitu Kantor Penanaman

Modal dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang kemudian digabung menjadi Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP), dimana kebijakan yang pro investasi dimulaisejak ditetapkannya

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten

Wonogiri. Sejak ditetapkannya Perda dimaksud, yang kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain di

bidang penanaman modal.Dimana kebijakan-kebijakan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

58


1. Kebijakan Pertama terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri.

Adapun rincian dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6Matrik Perda 14 Tahun 2011

No

Latar BelakangMateri Yang

DiaturSubtansi yang

Diharapkan1. Filosofi dasar dari perda

penanaman modal ialah memberi kesempatan berusaha dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menjalankan usaha.

Kerjasama, Promosi, Pelayanan Perizinan, Insentif/ Kemudahan

Berkembangnya penanaman modal di Kabupaten Wonogiri.

Perda penanaman modal tersebut menjadi kebijakan Fundamental dalam pengembangan investasi di

Kabupaten Wonogiri. Dari perda penanaman modal ini, hak-hak masyarakat akan pelayanan penanaman

59


modal diatur secara jelas misalnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan, kemitraan

usaha, promosi investasi dan mendapatkan insentif serta kemudahan investasi. Dari perda penanaman

modal ini diturunkan kedalam beberapa kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan Bupati Wonogiri. 2. Kebijakan Kedua terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan

Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

WonogiriTahun 2013 – 2025. Adapun rincian dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:Tabel 2.7

Matrik Perbup 71 Tahun 2013

No Latar Belakang Materi Yang DiaturSubtansi yang

Diharapkan1. Memberikan

guidance/ pedoman dalam perencanaanpengembangan investasi lintas SKPD.

Visi pengembangan Investasi, Misi Pengembangan Investasi, Arah Kebijakan Pengembangan Investasi

Sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal.

Perbup Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2025 memberikan prioritas

utama dalam pengembangan investasi pada bidang Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Dan

Sektor usaha Prioritas yakni Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)3. Kebijakan Ketiga terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan

Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal. Adapun

rincian dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

60


Tabel 2.8Matrik Perda 7 Tahun 2014

No

Latar Belakang Materi Yang DiaturSubtansi yang

Diharapkan1. Memberikan

pedoman pelaksanaan Perda 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal

Rincian pelayanan perizinan dan non perizinan, pedoman pemberian insentif/ kemudahan investasi dan pengendalian penanaman modal

Memberikan guidance pelayanan penanaman modal

Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan penanaman modal memberikan informasi kepada

masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan,

pelayanan insentif/ kemudahan penanaman modal, dan pelayanan pengendalian pelaksanaan

penanaman modal.

4. Kebijakan Keempat terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan

Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

61


Penanaman Modal pada Usaha Mikro dan Kecil. Adapun rincian dari kebijakan tersebut adalah sebagai

berikut:Tabel 2.9

Matrik Perbup 7 Tahun 2014

No Latar Belakang Materi Yang DiaturSubtansi

yangDiharapkan

1. Memberikan guidance/pedoman pelaksanaan pelayanan pemberianinsentif/ kemudahan penanaman modal.

Mengatur teknis pemberian insentif dankemudahan penanaman modal bagi usaha mikro dan kecil.

Memberikan Insentif/ kemudahan bagi usaha mikro dan kecil dalam memulai usaha.

Peraturan Bupati tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal merupakan

kebijakan inovatif yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk memfasilitasi

kemudahan dalam mendirikan usaha khususnya bagi sektor usaha mikro dan kecil. Kebijakan pemberian

insentif/ kemudahan penanaman pada usaha menengah dan besar disusun pada tahun 2015.

Dari keempat kebijakan di atas, maka pelayanan penanaman modal pada periode 2011-2015 telah

bertransformasi positif dari periode pemerintahan sebelumnya (2006-2010) adapun berbagai kebijakan

penanaman modal yang telah disusun dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melahirkan

pelayanan yang inovatif dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

62


Adapun hasil studi komparasi pelayanan penanaman modal periode 2011-2015 dengan periode

pemerintahan daerah tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10Matrik Komparasi Pelayanan Penanaman Modal

Periode 2006-2010 dengan Periode 2011-2015

NoPelayanan Penanaman Modal

KeteranganPeriode 2006 – 2010 Periode 2011 – 2015

1. Perizinan diproses secara manual

Perizinan diproses secara elektronik

Progres positif pelayanan perizinan

2. Perizinan usaha berlaku lokal

Perizinan usaha berlakusecara nasional

Progres positif pelayanan perizinan

3. Belum ada pelayanan pemberian insentif dan kemudahan penaman modal

Pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada usahamikro dan kecil mulai operasional Tahun 2015

Progres positif pelayanan pemberian insentifdan kemudahan investasi

4. Belum ada pelayanan pengendalian pelaksanaan penanamanmodal

Pelayanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mulai operasional pada Tahun 2011

Progres positif pelayanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal(Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan)

5. Belum ada pelayanan Pelayanan fasilitasi Progres positif

63


No

Pelayanan Penanaman Modal

Keteranganfasilitasi kemitraan UsahaMikro Kecil dengan Usaha Besar

kemitraan Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Besar mulai operasionalpada tahun 2011

pelayanan fasilitasi kemitraanusaha

6. Pelayanan promosi investasi dilaksanakan secara parsial

Pelayanan promosi investasi dilaksanakan secara komprehensif

Progres positif pelayanan promosi investasi

7. Pelayanan Fasilitasi Wonogiri Business Forumbelum terlaksana

Pelayanan Wonogiri Business Forum sudah terlaksana secara efektif

Pelayanan fasilitasi Wonogiri Business Forum mulai efektif pada Tahun 2014.

Sebagai kabupaten yang pro investasi, Kabupaten Wonogiri menetapkan 2(dua) indikator kinerja

daerah di bidang urusan penanaman modal yaitu jumlah investor dan nilai/realisasi investasi.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Melihat perkembangan

Realisasi Jumlah Investor dan Nilai Investasi sampai dengan semester satu Tahun Anggaran 2017

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, disebabkan karena : adanya kebijakan masa berlaku izin

untuk selamanya ( tanpa perpanjangan), adanya kebijakan penghapusan perizinan yang tidak diperlukan

lagi, maka perlu mereview target dan capaian kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut:

Tabel2.11

64


Review Target dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman ModalTahun 2016- 2021

No. Tahun Jumlah InvestorRealisasi Investasi

( dalam jutaRupiah ) Ket.Target

semula

Review

Realisasi Target Review Realisasi

1. 2016 1.267 1267 1.102 750.000 750.000 987.000

2. 2017 1.350 483 - 950 770.000 -

3. 2018 1.380 510 - 1.000 821.000 -

4. 2019 1.400 550 - 1.100 874.000 -

5. 2020 1.450 585 - 1.200 931.000 -

6. 2021 1.500 625 - 1.300 950.000

Sumber: Review Lampiran RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021

b. Capaian Kinerja selama Periode Rentra yang lalu :

Capain Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat dalam tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12Data Realisasi Investasi Kabupaten Wonogiri

Tahun 2011 – 2015

No. Tahun Jumlah Investor Nilai Investasi(Milyar Rp)

Rasio DayaSerap Tenaga

Ket.

65


Kerja

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. 2011 1.038 1.111 108 625 2 2,10

2. 2012 1.089 1.025 113 625 2 2,34

3. 2013 1.143 1.106 119 628 2 5,12

4. 2014 1.200 867 125 674 2 14,75

5. 2015 1.260 776 131 7.745 2 16,38

Sumber: Data Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri.Berdasarkan tabel 2.12, dapat disimpulkan bahwa progres kinerja investasi di Kabupaten Wonogiri

menunjukkan trend positif. Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pro Investasi yang diimplementasikan

sejak awal tahun 2011. Platform "Kabupaten Pro Investasi” telah terejawantahkan dalam prioritas

pembangunan ekonomi daerah. Secara filosofis Pro Investasi mempunyai makna bahwa Pemerintah Kabupaten

Wonogiri membuka peluang seluas-luasnya dalam pengembangan investasi langsung terhadap potensi dan

peluang investasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

66


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sebagai leading sektor

penanaman modal mempunyai permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya:1. Kompleksitas regulasi sektoral di tingkat pusat berpotensi menghambat penyelenggaraan pelayanan

penanaman modal;2. Pelayanan terpadu satu pintu belum sepenuhnya menerapakan konsep PTSP;3. Penyelenggaraan fungsi promosi potensi dan peluang investasi belum berfokus pada peningkatan

kepeminatan investasi dan realisasi investasi;4. Iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena masih terdapat gap permintaan dan penanawaran faktor

produksi (khususnya aspek bahan baku dan tenaga kerja);5. Cakupan kemitraan investasi belum komprehensif;6. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan belum menjadi aktivitas penting bagi investor.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan terpilihnya Bupati Wonogiri untuk periode 2016-2021 pada Pemilukada tanggal 9 Desember

2015, telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Wonogiri untuk menentukan arah pembangunan serta

mengantisipasi adanya hambatan di masa 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam uraian berikut ini akan

diuraikan telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri.

1. Visi Bupati Wonogiri

”Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis ”

67


2. Misi Bupati Wonogiri1) Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis

terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan

pengawasan dengan semboyan Sukses sebagai pola managerial yang memiliki makna sebagaimana

penjelasan singkat dalam visi ;2) Meningkatkan kualitas hidup Manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan

dengan program Wonogiri Pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja

Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri

Beriman sesuai dengan Agama dan Keyakinan masing-masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar

Umat ; 3) Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan memperkuat Prioritas Pembangunan di

Desa ; 4) Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di segala Bidang sehingga Wonogiri dapat

maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain ; 5) Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri ;6) Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang ; 7) Mengembangkan Seluruh Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri unruk Kemaslahatan Rakyat

Wonogiri.

3. Program Prioritas Bupati Wonogiri

1)Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ;

2) Program Pemeliharaan Jalan Berkala;

3) Program Pembangunan Pasar Tradisional;

68


4) Program Pemberdayaan Koperasi;

5) Stabilitas dan ketersediaan pupuk bersubsidi;

6) Program Pendukung Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian;

7) Program Pengembangan Sentra Tanaman Lokal Wonogiri;

8) Program Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB;

9) Program Pemberian Bantuan atau Hadiah Untuk Pelajar Berprestasi;

10)Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten Wonogiri, maka keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP)terfokus mendukung tercapainya Misi Bupati Wonogiri yangke-1 dan ke-4 yaitu :

Misi ke-1 “ Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif

dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan

manajemen hukum dan pengawasan, dengan semboyan SUKSES sebagai pola managerial

yangmemiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam visi“’ ; Misi ke-4 “ Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga

Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain “.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 dan Misi ke – 4 Bupati Wonogiri tersebut ,Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri menetapkan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaranyang ingin dicapai dalam dalam kurun waktu 5(lima) tahun kedepan. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan

69


Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri tersebut akan

diuraikan dalam Bab IV.

C. Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sebagai leading sektor penyelenggaraan urusan penanaman modal di Pemerintah Pusat, Rencana strategis

BKPM RI periode 2015 – 2019 berfokus pada pencapaian iklim investasi yang berkualitas dan investasi yang

berkualitas.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKPM RITahun 2015 – 2019

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAMewujudkan iklimpenanamanmodal yang berdaya saing

Meningkatkan iklim penanamanmodal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

‐ Perbaikan kemudahanmemulaiberusaha

‐ Penyederhanaan bisnisproses perizinaninvestasi

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal

‐ Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan

70


TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAyang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

(Izin)‐ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitaspelayanan

Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaansarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM

‐ Opini Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)

‐ Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

‐ Indeks kualitaspelayanan

Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Meningkatnya realisasi penanamanmodal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

‐ Realisasi investasi penanaman modal

‐ Penyebaran realisasi investasidi luarjawa

‐ RasioPMDN

Meningkatnya daya ‐ Jumlah minatinvestasi

71


TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAtarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

‐ Jumlahawareness‐ Jumlah rencanainvestasi

Kesinambungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja menjadi penopang pencapaian Visi BKPM yakni

Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional.

Terdapat 2 tujuan dan 5 sasaran strategis dengan 13 Indikator kinerja

.

D. Telaah Rencana StrategisDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Jawa Tengah

Misi pembangunan Jawa Tengah yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Misi kedua yaitu

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta

Misi ketiga yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan

transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Dalam rangka mewujudkan Misi Pembangunan Jawa Tengah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran

urusan penanaman modal Provinsi Jawa Tengah seperti diuraikan sebagai berikut:

72


Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa TengahTahun 2007-2018

No. Tujuan Sasaran Indikator TargetSasaran

Kinerja 2017 20181. Mempertahanka

n dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal.

Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran.

1. Meningkatnya jumlahusaha menengahbesar yang bermitradengan usahamenengah kecil.

70 75

2. Meningkatnya rasio jumlah izin prinsip terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal.

20% 25%

3. Meningkatnya rasio perusahaan yang memperluas Penanaman Modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan.

10% 20%

2. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di

1. Meningkatnya penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP

85% 90%

2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakatterhadap pelayanan

85% 90%

73



Kinerja 2017 2018

bidang penanaman modal

public

3. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik

100% 100%

5. Terlayaninya permintaan layanan informasi penanaman modal

100% 100%

6. Terwujudnya system informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media social

1paket

1paket

3. Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman

Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan

1. Bertambahnya izinyang disederhanakandan penyusunan SOPpelayanan perizinan

10 izin 15 izin

74



Kinerja 2017 2018modal penanaman

modal2. Terbangunnya

elektronik serviceuntuk percepatanpengurusanpelayanan perizinan,keterbukaan informasipublik dan untukmendorongpeningkatan realisasiinvestasi

4paket

6paket

3. Terwujudnya database penanamanmodal

1paket

1paket

4. Meningkatkan realisasi penanaman modal

Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan

1. Meningkatnya pertumbuhan proyek PMA dan PMDN

10% 12%

2. Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN

10% 12%

3. Meningkatnya proyek penanaman modal sesuai jadual

20% 25%

5. Meningkatnya penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sector

80% 90%

75



Kinerja 2017 20186. Menurunnya

pelanggaran ketentuan penanamanmodal

10% 5%

8. Menurunnya proyek penanaman modal yang gagal

30% 20%

5. Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi

Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi danterorganisasi baik lintas sektor dan daerah

1. Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Mengengah

1 dok 2 dok

2. Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal

4 wil 6 wil

3. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

3Sektor

3sektor

E. TelaahRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa KLHS

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

76


Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan

realisasi melalui penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha. Cakupan pelayanan investasi berupa kegiatan:

perencanaan dan pengembangan potensi, pemberian insentif dan kemudahan investasi, promosi investasi,

kemitraan usaha, pelayanan perijinan investasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta penyusunan

sistem pendukung berbasis elektronik yang terangkum dalam Wonogiri Investment Card. Kegiatan DPMPTSP

khususnya dalam pelayanan perizinan berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Sehingga pemilihan

lokasi berdirinya suatu usaha yang berdampak terhadap lingkungan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

F. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Wonogiri, telaahan visi misi

kepala daerah, telaahan renstra BKPM RI, telaahan rentra strategis, maka isu strategis bidang penanaman modal

di Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim investasi guna meningkatkan daya saing daerah; dan2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu.

77


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri

Dengan mendasarkan pada visi Kabupaten Wonogiri periode tahun 2016-2021 yaitu : “ Membangun Wonogiri

Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan , Berdaya Saing dan Demokratis “ serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan identifikasi

permasalahan yang ada serta proyeksi yang akan datang, maka ditetapkan Visi dan Misi Dinas Penanamam Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, Adapun visi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

” Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri yang kondusif danBerdaya Saing ”

Yang dimaksudkan dengan mewujudkan iklim penanaman modal adalah suatu upaya dalam memberikan pelayanan

kepada para calon investor yang akan berinvestasi di Wonogiri dalam kondisi aman, infrastruktur mendukung dan

diberikan kemudahan-kemudahan dan insentif, baik dibidang perpajakan dan retribusi, disamping persyaratannya yang

mudah dan proses pelayanan yang cepat sesuai dengan peraturan per undang – undangan yang berlaku.

78


Untuk mencapai visi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten

Wonogiri menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;

2. Meningkatkan Pelayanan publik di bidang Perizinan investasi;

B. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KabupatenWonogiri

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan

tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah

mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,

mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan

sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang

dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten Wonogiri periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkaniklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan Investasi;

79


C. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten Wonogiri

Dalam upaya mencapai tujuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Wonogiri mempunyai sasaran dan strategi sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan sasaran

Meningkatnya jumlah investor dan realisasi investasi yang dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pro investasi berfokus pada sektor pertanian, industri berbahan baku lokal

dan pariwisata;2. Penyusunan kebijakan pro Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi; 3. Pemberian insentif dan kemudahan investasi;4. Penyusunan informasi potensi dan peluang investasi;5. Promotion mix investasi berfokus pada kepeminatan investasi;6. Kemitraan investasi antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;7. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan berfokus pada peningkatan kepatuahan dalam

kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan; 8. Responsif terhadap permasalahan investasi melalui wonogiri business forum; dan9. Penyiapan sarana dan prasana penunjang investasi.

Selanjutnya DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dalam upaya melaksanakan strategi yang dipilih agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan 1 dan sasaran 1 mempunyai kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat peran investasi dalam terhadap permasalahan ekonomi daerah;2. Mendorong peran investor untuk merealisasikan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan

tanggung jawab sosial perusahaan; dan3. Mendorong kepeminatan investasi pada sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata.4. Peningkatan Penyusunan Informasi potensi dan peluang investasi;

80


5. Peningkatan pemberian insentif dan kemudahan investasi;6. Peningkatan Kemitraan investasi antar Pengusaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;7. Peningkatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan berfokus pada peningkatan kepatuahan

dalam kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan; 8. Peningkatan responbilitas permasalahan investasi melalui Wonogiri Bussines Forum;9. Peningkatan penyiapan sarana dan prasarana penunjang investasi;

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan investasi dengan sasaran Meningkatnya

kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan investasi, dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur secara komprehensif berfokus

pada kemudahan berbisnis;2. Inovasi penyelenggaraan pelayanan terpadu melalui sistem integral dari seluruh pelayanan

investasi dalam bentuk wonogiri investment card; dan3. Penyediaan data base sebagai sarana untuk mencitpakan inovasi.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dalam

upaya melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan 2 dan sasaran 2

mempunyai kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat norma, standar dan pedoman pelayanan perizinan dan non perizinan yang pro pada

kemudahan berbisnis; dan2. Memperkuat penerapan tekonologi terhadap seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan.3. Peningkatan penyusunan data basesebagai sarana menciptakan inovasi;

81


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF

Sebagai instrumen untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri merumuskan sejumlah program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2016 – 2021 serta pagu indikatif masing-masing kegiatan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh Organiasi Perangkat Daerah (OPD) atau masyarakat, yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang direncanakan untuk tahun 2016-2021

meliputi program yang bersifat khusus Urusan Penanaman Modal maupun program penunjang.

Sedangkan kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar, tepat dan akuratdiperlukan sarana pendukung,

salah satunya adalah pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan dana yang diusulkan dan berkaitan langsung

dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

82


Program, kegiatan, Indikator Kinerja dan pagu indikatif merupakan komponen yang saling berhubungan

karena komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap kesinambungan organisasi untuk dapat

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan meliputi

9 (sembilan) Program dan 51 (limapuluh satu )Kegiatan, antara lain :

\

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-

Kegiatan :

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat;

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;

1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

1.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

83


1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

;

1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman ;

1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ;

1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah ;

1.12. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan :

2.1. Pembangunan Gedung Kantor ;

2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ;

2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ;

2.4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

2.5. Pengadaan Mebeleur ;

2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;

2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;

2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ;

2.9. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur ;

2.10. Update Website.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan-

kegiatan

Antara lain :

84


3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu ;

3.2. Penyusunan Data Kepegawaian.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi

kegiatan-kegiatan :

5.1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;

5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;

5.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD ;

5.4. Penyusunan Rencana Strategis ;

5.5. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan ;

5.6. Penyusunan LKJiP.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi kegiatan-kegiatan :

6.1. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan UKM ;

6.2. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri ;

6.3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal ;

6.4. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Kabupaten Wonogiri ;

6.5. Fasilitasi CJIBF ;

6.6. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal ;

6.7. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi ;

85


6.8. Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum ;

6.9. Fasilitasi Pengelolaan data SKM

6.10. Fasilitasi Pengajuan Hak Akses LKPM on line ;

6.11. Penyusunan Buku Pedoman LKPM

6.12. Promosi Potensi Investasi.

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,

Antara lain :

7.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penanaman

Modal;

7.2. Fasilitasi Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

7.3. Fasilitasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah .

7.4.

8. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi Daerah, meliputi

kegiatan-kegiatan :

8.1. Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi Sektor Potensial.

9.Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, meliputi :

9.1. Penyusunan Profil Perusahaan ;

9.2. Pendataan Perijinan ;

86


9.3. Operasional Pelayanan Perijinan ;

9.4. Penyusunan File/Arsip Perijinan Secara Elektronik ;

9.5. Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Selanjutnya secara terperinci Keterkaitan antara Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikatif dapat dilihat dalam Tabel V.1. ( Lampiran )

87


BAB VI

INDIKATOR KINERJA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan

kualitatif. Indikator untuk setiap tahapan kegiatan perencanaan ditetapkan berdasarkan target yang ingin

dicapai dari masing-masing kegiatan tersebut. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan

untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.Indikator

kinerja akan memberikan rambu atau tanda mengenai kegiatan atau sasaran pengukurannya telah berhasil

dilaksanakan

Berpedoman pada Tujuan dan Sasaran yang direncanakan akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2016

- 2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri

mentargetkan pencapaian tujuan maupun sasaran melalui indikator-indikator sasaran serta besaran

anggaran yang tersedia.

Melihat perkembangan Realisasi Jumlah Investor pada 3 ( tiga ) tahun terakhir mengalami

penurunan yaitu tahun 2015 sebanyak 1205 investor, tahun 2016 sebanyak 1124 investor dan tahun 2017

sampai dengan semester satu sebanyak 364 investor, hal tersebut disebabkan karena antara lain :

88


1. Adanya kebijakan masa berlaku izin untuk selamanya ( tanpa perpanjangan);2. Adanya kebijakan penghapusan perizinan yang tidak diperlukan lagi;

Berdasarkan data tersebut di atasmaka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonogiri perlu mereview target capaian kinerja urusan penanaman modal, yang semula target

per tahun ( Non Komulatif ) direview menjadi taget komulatif.

Pada bagian ini akan ditampilakan indikator-indikator Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-

2021. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun target

kinerja dapat sebelum dan sesudah review dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 sebagai berikut :

tabel 6.1 ( sebelum review )

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMDTahun 2016-2021

No.IndikatorSasaran

KondisiKinerjaAwal

PeiodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerja

pada AkhirPeriodeRPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

1. JumlahInvestor(PMA/PMDN)

1.1621.267

1.355 1.380 1.405 1.445 1.505

89


1505

2.

RealisasiInvestasi(Dalam JutaRupiah)

7.745.282 750.000950.00

01.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.300.000

3.Rasio DayaserapTenaga Kerja

2 2 2 2 2 2 2 2

4.Proses lamaperizinan

4-14 hari4-14 hari

2-10hari

2-10 hari 2-8 hari 1-8 hari 1-7 hari 1-7 hari

Tabel 6.2 ( sesudah review )

Review Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

yang Mengacu pada Review Tujuan dan Sasaran RPJMDTahun 2016-2021

No.IndikatorSasaran

KondisiKinerjaAwal

PeiodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerjapadaAkhir

PeriodeRPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

1. Jumlah 1.162 1.750 2.260 2.810 3.395 4.020

90


Investor(PMA/PMDN)

1.267 4.020

2.

RealisasiInvestasi(Dalam JutaRupiah)

7.745.282 750.000 2.264.000 3.394.000 4.215.000 5.089.000 6.020.000 6.020.000

91


BAB VII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 merupakan implementasi dari diberlakukannya Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri, sehingga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri diwajibkan segera

92


melakukan penyesuaian atas Rencana Strategis yang telah disusunnya dan disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsi yang baru.

Pada prinsipnya Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021, merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan

staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri. Karena

merupakan komitmen bersama, maka seluruh pimpinan dan staf terlibat secara aktif dalam perumusannya serta

bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang hendak diraih.

Perlu juga ditegaskan bahwa sebuah rencana strategis adalah pedoman selama kurun waktu 5 (lima)

tahun. Agar visi dan misi yang digariskan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan, maka penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten

Wonogiri harus selalu berpedoman padaRencana Strategis yang telah disusun. Namun demikian, hal ini tidak

berarti menghilangkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap peluang dan tantangan yang berkembang.

Penyesuaian-penyesuaian tetap perlu dilakukan mengingat bahwa kondisi yang dihadapi sangat dinamis dan

kemampuan keuangan daerah untuk menyokong pelaksanaan program maupun kegiatan juga berubah setiap

tahunnya. Yang perlu diingat adalah, semua adaptasi dilakukan semata-mata untuk menunjang pencapaian visi,

misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh

kualitas rencana yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemauan dan kerja keras dalam menerjemahkan

rencana tersebut ke dalam langkah nyata.

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, demi kebaikan dan kesempurnaan kelembagaan ini, kami

93


mohon masukan, saran dan koreksi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan

petunjuk, Amin.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOGIRI

EKO SUBAGYO, SH . ,MH .Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199503 1 002

94


95


96


Documents

ReviewRenstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021 · pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Cakupan perencanaan pembangunan nasional