62
RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek; Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Pemungutan Retribusi; 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 11. Kedaluwarsa Penagihan; 12. Pemeriksaan; 13. Insentif Pemungutan; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; dan 16. Ketentuan Penutup.

RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – IZIN TRAYEK

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Trayek

merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi

kewenangan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.

28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU

No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33

Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.

28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP

No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP

No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP

No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008;

Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan;

15. Ketentuan Pidana; dan

16. Ketentuan Penutup.

Page 2: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

Page 3: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN

MASAYARAKAT

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DI PUSAT KESEHATAN MASAYARAKAT

ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Wakatobi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa

Kesehatan perlu disesuaikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1963; UU No.

8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU

No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004;

UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU

No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009;

UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun

1983; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun

1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun

2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun

2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;

Page 4: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan;

15. Ketentuan Pidana;

16. Ketentuan Peralihan; dan

17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun

2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 7)

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

Page 5: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DI RSUD

ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Wakatobi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa

Kesehatan perlu disesuaikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan di RSUD;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1963; UU No.

8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU

No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004;

UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU

No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009;

UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun

1983; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun

1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun

2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun

2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

Page 6: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan;

15. Ketentuan Pidana;

16. Ketentuan Peralihan; dan

17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun

2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 7)

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

Page 7: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

DAN PENGABUAN MAYAT

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pekuburan Umum

perlu disesuaikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1963; UU No.

8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU

No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004;

UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU

No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009;

UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988;

PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun

2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun

2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan;

Page 8: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

15. Ketentuan Pidana;

16. Ketentuan Peralihan; dan

17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pekuburan Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 15);

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan

- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

Page 9: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis

Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.

28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU

No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33

Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.

28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP

No. 6 Tahun 1988; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP

No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;

PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun

2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan

15. Ketentuan Pidana;

Page 10: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan

- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

Page 11: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat

dikelola dan menjadi kewenangan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.

28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU

No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33

Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.

28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP

No. 6 Tahun 1988; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP

No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;

PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun

2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan

15. Ketentuan Pidana;

Page 12: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan

- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

Page 13: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – TEMPAT KHUSUS PARKIR

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 7 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat

Khusus Parkir merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola

dan menjadi kewenangan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat

Khusus Parkir;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.

28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU

No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33

Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.

28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP

No. 6 Tahun 1988; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP

No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;

PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun

2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Pemeriksaan;

13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan

15. Ketentuan Pidana;

16. Ketentuan Penutup.

Page 14: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan

- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.

Page 15: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 8 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DESA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk terciptanya pemilihan

Kepala Desa yang aman, tertib, adil dan demokrasi, perlu menetapkan

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.

28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU

No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33

Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.

28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP

No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun

2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten

Wakatobi No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 10 Tahun

2008;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa;

3. Biaya Pemilihan Kepala Desa;

4. Hak Memilih dan Dipilih;

5. Pemilihan Calon Kepala Desa;

6. Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara;

7. Pelaksanaan Perhitungan Suara;

8. Pembenukan Pengawas Pemilihan;

9. Tuga Pengawas Pemilihan;

10. Penetapan Calon Terpilih;

Page 16: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

11. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa;

12. Larangan Kepala Desa;

13. Pemberhentian Kepala Desa;

14. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;

15. Ketentuan Lain-Lain;

16. Kentuan Peralihan; dan

17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor

44 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2007 Nomor 44) ;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan

- Diundangkan pada tanggal 2 Maret 2013.

Page 17: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 10 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Wakatobi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Wakatobi;

Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.

19 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU

No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12

Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No.

12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No.

58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP

No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP

No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;

Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3

Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010; Perda

Kabupaten Wakatobi No. 22 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi, dengan sistematika sebagai

berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Maksud dan Tujuan;

3. Besaran Nilai Penyertaan Modal;

4. Sumber Dana;

Page 18: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

5. Pengawasan;

6. Laba;

7. Pertanggungjawaban;

8. Kentuan Peralihan; dan

9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan

- Diundangkan pada tanggal 2 Maret 2013.

Page 19: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAKATOBI 2013 PERDA NO. 9, LD 2013/NO. 9: 5 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAKATOBI ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan ketentuan Pasal

14A ayat (2), Pasal 14B, dan Pasal 24B Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 sebagaimana beberapa dua diubah dengan Peraturan

Page 20: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

Daerah Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Maret 2013;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 21: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAERAH KEPULAUAN WAKATOBI 2013 PERDA NO. 11, LD 2013/NO. 11: 25 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAERAH KEPULAUAN WAKATOBI ABSTRAK : - bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang berarti bahwa

setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan fisik, mental dan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat, dengan demikian pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat; bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui otonomi daerah dengan memperhatikan kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta kesetaraan pelayanan bagi daerah-daerah tertentu antara lain daerah tertinggal, pesisir dan kepulauan yang memerlukan perhatian khusus; bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan; bahwa dalam meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, perlu dilakukan peningkatan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumberdaya manusia yang memadai dalam melaksanakan pelayanan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/MENKES/PER/XI/1993; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/MENKES/PER/XI/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :949/MENKES/PER/VII/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2008.

Page 22: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Hak dan kewajiban warga negara serta tanggung jawab pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan publik bidang kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Aspek kepegawaian tenaga kesehatan, mulai dari pola rekrutmen, penempatan dan mutasi pegawai, promosi jabatan, penghargaan dan sanksi, serta pembinaan dan pengawasan. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan unit layanan kesehatan. Mekanisme pengaduan dalam hal terjadi pelanggaran pelayanan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan. Sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan, badan hukum dan/atau penyedia fasilitas pelayanan kesehatan baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 23: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

SISTEM PENDIDIKAN DAERAH KEPULAUAN WAKATOBI 2013 PERDA NO. 12, LD 2013/NO. 12: 45 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DAERAH KEPULAUAN WAKATOBI ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab

bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (learning society) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional; bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945; Pasal 28 ayat (1) Huruf c dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Page 24: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

Nomor 15 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan publik bidang pendidikan. Aspek kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari rekrutmen dan penempatan, promosi dan mutasi, serta pemberian penghargaan dan sanksi. Penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus/terpencil. Penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan sekolah kejuruan, pendidikan nonformal, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan masyarakat bahari, dan kelas inklusi. Kerjasama pendidikan, partisipasi masyarakat, sumber dan pengelolaan dana pendidikan. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan satuan pendidikan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30

April 2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 25: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN 2013 PERDA NO. 13, LD 2013/NO. 13: 13 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN ABSTRAK : - bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Wakatobi sebagai daerah

otonom, telah berdampak pada semakin pesatnya perkembangan bangunan, permukiman maupun jalan sebagai sarana lalu lintas penduduk; bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan bangunan, perlu dilakukan penataan dengan pemberian nama terhadap jalan dan penomoran terhadap bangunan yang ada;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Klasifikasi jalan yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa atau kelurahan dan/atau gang. Ketentuan penomoran bangunan dan ketentuan pemberian nama jalan yang meliputi proses pemberian nama jalan, perubahan nama, dan penempatan papa nama. Kelembagaan dengan membentuk Tim Pengkajian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan (TPNJPB). Pengelolaan dan Pembiayaan yang mengatur biaya yang digunakan TPNJPB dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan, serta biaya penomoran bangunan. Larangan pengubahan nama jalan dan nomor bangunan tanpa izin serta larangan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau memusnahkan nama jalan dan nomor bangunan. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Page 26: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juni 2013;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 27: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

KETERTIBAN UMUM 2013 PERDA NO. 14, LD 2013/NO. 14: 13 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG KETERTIBAN UMUM ABSTRAK : - bahwa dalam upaya mewujudkan terpeliharanya situasi dan kondisi

ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi yang kondusif, maka perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang Ketertiban Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Kewajiban dan Larangan yang berdampak pada ketertiban umum. Ketentuan tentang tertib lingkungan dan tempat hiburan. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juni

2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 28: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 2013 PERDA NO. 15, LD 2013/NO. 15: 17 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Obyek dan Atraksi Wisata, perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Menentukan tempat rekreasi dan olahraga yang merupakan objek retribusi, serta tempat rekreasi dan olahraga yang dikecualikan dari objek retribusi. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pemungutan retribusi yang meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, dan keberatan. Pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2013;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 29: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 2013 PERDA NO. 16, LD 2013/NO. 16: 12 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Struktur dan besarnya tarif retribusi yang besarannya didasarkan pada jenis pelayanan yang meliputi pemakaian penginapan, pemakaian pesanggrahan, pemakaian villa, dan pemakaian aula. Pemungutan retribusi yang meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, dan keberatan. Pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2013;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 30: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 2013 PERDA NO. 17, LD 2013/NO. 17: 14 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha/Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha/Gangguan perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi. Pemungutan retribusi yang meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, dan keberatan. Pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Page 31: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2013;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 32: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 2013 PERDA NO. 18, LD 2013/NO. 18: 19 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Kewajiban bagi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan untuk memiliki SIUP, serta pengecualiannya. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Pemungutan retribusi yang meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, dan keberatan. Pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Page 33: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2013;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 34: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI PAJAK PARKIR 2013 PERDA NO. 19, LD 2013/NO. 19: 17 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI PAJAK PARKIR ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Parkir adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Subjek, objek, dan wajib pajak. Pemungutan pajak yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tata cara pemungutan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Tata cara pembayaran dan penagihan. Keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pungutan, larangan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli

2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 35: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 2013 PERDA NO. 20, LD 2013/NO. 20: 15 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Pemungutan retribusi yang meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, dan keberatan. Pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Page 36: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli

2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 37: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 2013 PERDA NO. 21, LD 2013/NO. 21: 23 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Tata bangunan yang meliputi persyaratan teknis, garis sempadan dan kepadatan bangunan, tinggi bangunan, jarak bebas antar bangunan, persyaratan ekologis, persyaratan administratif, dan pemberian izin. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Pemungutan retribusi yang meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan,

Page 38: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

dan keberatan. Pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan dan insentif pemungutan. Masa berlakunya sertifikat IMB, teguran dan sanksi administrasi. Penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli

2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 39: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 2013 PERDA NO. 24, LD 2013/NO. 24: 8 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif

dan efisien, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga akan bernilai positif pada peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23), maka beberapa ketentuan didalamnya perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Page 40: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (3) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni d1. Ketentuan Pasal 7 huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 dan angka 3 diubah. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga diubah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli

2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 41: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 2013 PERDA NO. 25, LD 2013/NO. 25: 16 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI ABSTRAK : - bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu diubah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/Ot.001/M.PEK/2012 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, huruf e, huruf f, huruf g, ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (5), ayat (11) dan ayat (12) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah dan ayat (5) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni, huruf d1 serta ayat 11 huruf c dihapus.

Page 42: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 September 2013;

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 43: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 2013 PERDA NO. 26, LD 2013/NO. 26: 11 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wakatobi perlu diubah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4942/5J Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Bidang Kesbangpol Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan

Page 44: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan Ketentuan Pasal

6 ayat (1) dan ayat (4). CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5

September 2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati; - Lampiran, 2 hlm.

Page 45: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI 2013 PERDA NO. 27, LD 2013/NO. 27: 11 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi perlu dilakukan penyesuaian;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi. Wewenang, hak, dan kewajiban Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya. Susunan organisasi, eselonisasi dan kelompok jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja. Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5

September 2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 46: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2005-2025 2013 PERDA NO. 28, LD 2013/NO. 28: 7 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2005-2025 ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 merupakan Garis-Garis Besar Haluan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.

Page 47: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

Sistematika RPJP yang terdiri dari VII Bab, yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Analisi Isu-Isu Strategis, Visi dan Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kaidah Pelaksanaan, dan Penutup. Isu uraian RPJPD Kabupaten Wakatobi dan Pengendalian dan Evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18

September September 2013; - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu

memerlukan Peraturan Bupati.

Page 48: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 2013 PERDA NO. 29, LD 2013/NO. 29: 5 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa

dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka perlu ditetapkan dasar hukum dalam pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Jenis-jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi penghasilan tetap setiap bulan, serta tunjangan yang sah dan tunjangan lainnya setiap bulan. Jenis tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain. Menentukan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18

September September 2013; - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kedudukan Keuangan

Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini;

Page 49: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 50: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2013 PERDA NO. 30, LD 2013/NO. 30: 9 HLM. PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu

disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pedoman mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yang

memuat tentang isitilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini. Ruang lingkup perencanaan pembangunan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan desa yang meliputi empat bagian yaitu asas dan tujuan, tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa, janga waktu penyusunan penyelenggaraan musrenbang desa, substansi perencanaan pembagunan desa, hasil musrenbang desa, peserta musrenbang desa, dan pembiayaan. Pengendalian perencanaan pembangunan desa. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, dan sanksi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18

September September 2013; - Ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

- Peraturan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;

Page 51: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

Page 52: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

WAKATOBI

2013

PERDA NO. 31, LD 2013/31 : 37 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : - Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara, maka pembangunan daerah harus diselenggarakan secara bijaksana berdasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam perda ini diatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten wakatobi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. asas, tujuan dan ruang lingkup, wewenang

Page 53: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

penyelenggaraan lingkungan hidup, perencanaan meliputi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, wilayah ekoregion daerah. pemanfaatan, pengendalian meliputi umum, pencegahan, kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, ukl-upl dan sppl, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup. pemeliharaan, konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dumping. sistem informasi lingkungan, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan, sanksi administratif, fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi umum, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, hak gugat pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 18 September 2013;

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi;

Page 54: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI - PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2013

PERDA NO. 32, LD 2013/32 : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Bahwa bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juncto Pasal 150 huruf c Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten merupakan urusan Pemerintahan Daerah sepanjang memenuhi kriteria sebagai retribusi perizinan tertentu. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dikelolah dan menjadi kewenangan daerah;

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam perda ini diatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 20 Desember

2013;

Page 55: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi;

Page 56: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PAJAK – REKLAME

2013

PERDA NO. 33, LD 2013/33 : 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun

1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam perda ini diatur tentang pajak reklame, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Nama, objek, dan subjek wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terutangnya pajak, pemungutan pajak meliputi tata cara pemungutan, surat tagihan pajak daerah (STPD). tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, larangan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 28 Desember

2013; - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Reklame yang masih terutang

berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam janga waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Pajak Terutang yang bersangkutan;

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Page 57: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi;

Page 58: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

PAJAK – BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

PERDA NO. 34, LD 2013/34 : 9 HLM.

PEATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun

1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam perda ini mengatur tentang perubahan atas Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran dengan sistematika Pasal I dan Pasal II.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 Januari 2014; - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi;

Page 59: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

2013

PERDA NO. 35, LD 2013/35 : 14 HLM.

PEATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam perda ini diatur tentang retribusi penggantian biaya cetak peta, dengan

menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 28 Desember 2013;

Page 60: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi;

Page 61: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

RETRIBUSI – TEMPAT PELELANGAN IKAN

2013

PERDA NO. 36, LD 2013/36 : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT

PELELANGAN IKAN

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

- Dalam perda ini diatur tentang retribusi tempat pelelangan ikan, dengan

menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan pengelolaan tempat pelelangan ikan meliputi asas, tujuan, fasilitas tempat pelelangan ikan, tata cara pelelangan ikan, pendataan dan pendaratan. Nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukut tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, dan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Page 62: RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERDA KABUPATEN WAKATOBI …

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 28 Desember 2013;

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.