20
UNIVERSITAS INDONESIA FORMULASI KEBIJAKAN KENAIKAN NILAI SEWA REKLAME PADA PAJAK REKLAME DKI JAKARTA NASKAH RINGKAS RETHA SHAUMY 1206318621 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL DEPOK JANUARI 2015 Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

 

 

UNIVERSITAS INDONESIA

FORMULASI KEBIJAKAN KENAIKAN NILAI SEWA REKLAME PADA PAJAK REKLAME DKI JAKARTA

NASKAH RINGKAS

RETHA SHAUMY

1206318621

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL DEPOK

JANUARI 2015    

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 2: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

2  

   

Formulasi Kebijakan Kenaikan Nilai Sewa Reklame pada Pajak Reklame DKI Jakarta

Retha Shaumy1dan Inayati2

1.Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2.Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

[email protected] dan [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai bagaimana pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta, implikasi dari adanya kebijakan kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta serta upaya-upaya yang yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk tetap mengoptimalkan penerimaan pajak reklame setelah adanya kebijakan kenaikan nilai sewa reklame. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta, dilakukan empat tahap yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. implikasi dari adanya kenaikan nilai sewa reklame ini adalah realisasi pajak reklame yang menurun. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk tetap mengoptimalkan penerimaan pajak reklame adalah mengeluarkan peraturan mengenai penetapan baru tentang nilai kontrak reklame dan juga mengeluarkan peraturan mengenai pembebasan sebesar 50% atas pajak reklame terhutang. Kata Kunci : Formulasi kebijakan, nilai sewa reklame, DKI Jakarta

ABSTRACT This study aims to discuss about how the government of Jakarta in conducting policy formulation rise in rents billboard in Jakarta, the implications of their policy to increase the value of the lease billboards in Jakarta as well as the efforts made by the government of Jakarta to keep optimizing the advertisement tax revenues after the policy to increase the value of the lease billboards. The approach taken in this study is a qualitative and depth interviews. The results of this study is to conduct policy formulation rise in rents billboard in Jakarta, conducted four stages: problem formulation, preparation of agenda, selection of policy alternatives and determining policies. the implications of the increase in rental value of this advertisement is declining realization advertisement tax. Efforts made by the Jakarta administration for optimizing advertisement tax receipt is issued new regulations regarding the determination of the value of advertising contracts and also issue rules regarding exemption of 50% on the billboard tax payable. Keyword : Policy, Formulation, advertising rent value, DKI Jakarta

                                                                                                                             

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 3: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

3  

   

PENDAHULUAN

DKI Jakarta merupakan ibukota dari Republik Indonesia. Sebagai ibukota

Republik Indonesia tentunya DKI Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab yang

lebih kompleks karena hampir semua kegiatan konstitusional dan kegiatan

perekonomian berpusat di DKI Jakarta. Agar dapat memenuhi segala kebutuhan untuk

mendukung kegiatan yang dilakukan oleh DKI Jakarta, tentunya dibutuhkan sumber

keuangan daerah yang mumpuni agar setiap kegiatan DKI Jakarta dapat berjalan

dengan lancar.

Desentralisasi fiskal yang ada di DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain

dikarenakan DKI Jakarta merupakan sebuah provinsi. Oleh karena itu selain

melaksanakan fungsi-fungsi yang merupakan wewenang dari pemerintahan provinsi

DKI Jakarta juga melaksanakan fungsi pemerintahan kabupaten/kota. Sebagai

konsekuensinya, sumber-sumber penerimaan DKI Jakarta termasuk sumber-sumber

penerimaan dari kota/kabupaten yang ada di DKI Jakarta (Manan dan Soeriaamatdja,

2005, Hal:271).

Salah satu contoh produk dari adanya desentralisasi fiskal adalah diberikannya

kewenangan untuk daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerahnya melalui

wadah PAD. Pemerintah pusat juga memberikan kebebasan untuk daerah dalam

mengatur tarif atau dasar pengenaan pajak daerah asal tarif atau dasar pengenaan

pajak tersebut tidak melanggar aturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini

dimaksudkan agar tiap daerah bisa lebih mandiri dalam membiaya segala kegiatan dan

pembangunan sehingga tidak bergantung lagi dengan adanya dana perimbangan.

Tabel 1.1 Total Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2012-2013 (Dalam Jutaan

Rupiah)

2012 2013

PAD Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pajak Daerah 16,525,000.00 17,721,493.02 22,618,000.00 23,367,019.94

Retribusi Daerah 901,224.60 1,820,435.45 500,580.72 333,381.50

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang di pisahkan

360,000.00 351,823.21 396,228.78 397,234.72

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 4: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

4  

   

2012 2013

PAD Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Lain-lain PAD

yang sah 2,737,208.77 2,147,049.77 2,789,288.06 2,751,688.59

Total PAD 20,523,433.37 22,040,801.45 26,304,097.56 26,849,324.75

Total Dana

Perimbangan 9,776,877.86 11,554,964.81 10,547,537.22 9,387,539.40

Total lain-lain

pendapatan

daerah yang sah

3,349,700.73 1,783,413.80 3,948,230.04 3,270,329.09

Total

Pendapatan DKI

Jakarta

33,360,011.96 35,379,180.06 40,799,864.82 39,507,193.24

Prosentase 106% 97% Sumber : Jakarta.bps.go.id, Jakarta Dalam Angka 2014, diolah kembali oleh peneliti

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa Total Pendapatan Daerah dari Provinsi DKI Jakarta,

masih di dominasi oleh PAD. Pada realisasi pendapatan daerah tahun 2012, PAD

mendominasi 62% dari total pendapatan daerah. Sedangkan untuk tahun 2013, PAD

mendominasi 67% dari total pendapatan daerah DKI Jakarta. Di dalam komponen

PAD sendiri, pajak daerah memegang peranan yang sangat penting karena

kontribusinya begitu besar. Pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah terhadap

pendapatan PAD mencapai 80% dari total PAD, dan pada tahun 2013 pajak daerah

berkontribusi sebesar 87% dari PAD. Hal ini memperjelas pajak daerah sebagai salah

satu sumber penerimaan terbesar DKI Jakarta.

Saat ini, DKI Jakarta telah berkembang menjadi daerah yang maju dan unggul

dibandingkan dengan daerah lainnya yang sama-sama terletak di pulau jawa. Hal

tersebut didukung oleh kapasitas DKI Jakarta sebagai salah satu pusat perekonomian

dan perdagangan di Indonesia, hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai kota

metropolitan yang potensial untuk melakukan promosi atas barang atau jasa. Promosi

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk media seperti promosi di media televisi,

radio, majalah ataupun lewat media reklame. Saat ini media promosi yang banyak

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 5: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

5  

   

diminati di DKI Jakarta adalah dengan menggunakan media reklame. Hal ini di

dukung oleh keberadaan DKI Jakarta yang ramai akan kendaraan bermotor yang

berlalu lalang sehingga akan lebih mudah untuk pengusaha memperkenalkan barang

atau jasanya lewat reklame.

Reklame sendiri mempunyai beberapa ragam jenis antara lain reklame

papan/billboard/megatron, Reklame kain, Reklame melekat, Reklame selembaran,

Reklame Berjalan, Reklame Apung, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film,

dan atau slide dan Reklame Peragaan. Perkembangan jumlah reklame di DKI Jakarta

juga cukup signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Perkembangan Reklame DKI Jakarta tahun 2009-2013

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah titik reklame terdaftar di DKI Jakarta

cukup banyak dan sudah menyetuh angka 300 ribu reklame. Pada tahun 2009 jumlah

reklame sebesar 363815 ribu lalu untuk tahun 2010 jumlah reklame sebesar 264090

ribu, pada tahun 2011 jumlah reklame menurun yaitu sebesar 225103 ribu, namun

untuk tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 288481 ribu dan pada tahun 2013

mengalami penurunan kembali menjadi hanya sekitar 236509 ribu saja.

Jumlah reklame yang kian banyak ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan

jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lalang di DKI Jakarta. Hal ini sebabkan,

mayoritas penyelenggaraan reklame banyak terdapat diluar ruangan seperti reklame

pada jalan-jalan, reklame yang ditempel diatas gedung, reklame yang terdapat di bus-

bus ataupun di tempat lain yang mudah terlihat oleh masyarakat. Jumlah kendaraan

Total Titik Reklame

363815 264090 225103

288481 236509

Perkembangan titik reklame di DKI Jakarta

2009 2010 2011 2012 2013

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 6: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

6  

   

bermotor yang berlalu lalang di DKI Jakarta tahun 2012 saja jumlahnya mencapai 14

ribu unit kendaraan bermotor. Sedangkan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan

menjadi 16 ribu unit kendaraan bermotor.

Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009, DKI Jakarta sebagai daerah provinsi

memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sebagai salah satu sumber

penerimaan daerah. Salah satu pajak daerah yang dipungut adalah pajak atas pendirian

reklame. pajak reklame merupakan merupakan pemungutan atas pemasangan

Reklame papan/billboard/megatron, Reklame kain, Reklame melekat, Reklame

Selembaran, Reklame Berjalan, Reklame Apung, Reklame Udara, Reklame Suara,

Reklame Film,/slide dan Reklame Peragaan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari

nilai sewa reklame (lebar, jenis jangka waktu dan ukuran). Sebagai payung hukum

dalam pemungutan pajak reklame, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan

daerah (yang selanjutnya disebut PERDA) DKI Jakarta No. 12 tahun 2011 dalam

mengatur pajak reklame.

Pada tahun 2014, DKI Jakarta melakukan peningkatan PAD dengan melakukan

penyesuaian pajak daerah. Salah satunya adalah meningkatkan target penerimaan dari

pajak daerah. Pada tahun 2013, DKI Jakarta menargetkan realisasi penerimaan pajak

daerah sebesar Rp. 22,6 triliun namun untuk tahun 2014 target ditingkatkan menjadi

Rp. 32,5 triliun. Tingkat kenaikan yang dianggarkan pemerintah mencapai 43% dari

realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi tahun 2013 dengan

target penerimaan pajak tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Target Penerimaan Pajak 2013 dan Target Penerimaan Pajak 2014

Jenis Pajak Penerimaan 2013 (Rp) Target 2014 (Rp)

Pajak Kendaraan

Bermotor

4,4 triliun 5,15 triliun

Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

5,82 triliun 6,4 triliun

Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

1,1 triliun 1,2 triliun

Pajak Hotel 1,15 triliun 1,4 triliun

Pajak Restoran 1,4 triliun 2 triliun

Pajak Hiburan 440 miliar 500 miliar

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 7: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

7  

   

Jenis Pajak Penerimaan 2013 (Rp) Target 2014 (Rp)

Pajak Reklame 500 miliar 2,4 triliun

Pajak Penerangan Jalan 608 miliar 630 miliar

Pajak Parkir 260 miliar 800 miliar

Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

3,2 triliun 5 triliun

Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

3,6 triliun 6,5 triliun

Pajak Rokok - 400 miliar

Pajak Air Tanah (PAT) 120 miliar 120 miliar

Sumber : finance.detik.com

Salah satu kenaikan yang cukup mendapat perhatian adalah kenaikan dari target

pemerintah DKI Jakarta untuk target penerimaan pajak reklame. Pada tahun 2013,

target penerimaannya hanya sebesar 500 miliar namun untuk tahun 2014 ditargetkan

penerimaannya naik sebesar 400% menjadi 2,4 Triliun. Agar target penerimaan ini

terpenuhi, mulai tanggal 1 april 2014 pemerintah DKI Jakarta memberlakukan

perhitungan dasar pengenaan pajak reklame yaitu nilai sewa reklame yang baru dan

sebagai bentuk dukungan atas kenaikan ini, pemerintah DKI Jakarta juga

mengeluarkan Peraturan Gubernur (Selanjutnya disebut PERGUB) No. 27 tahun 2014

mengenai ketentuan perhitungan pajak reklame yang baru untuk menggantikan

Peraturan Daerah sebelumnya yaitu PERDA DKI Jakarta No. 12 tahun 2011.

Pada PERGUB DKI Jakarta No. 27 tahun 2014 diatur kembali mengenai nilai

sewa reklame baru dan adanya pemisahan perhitungan antara reklame produk dan

reklame non produk. Untuk nilai sewa reklame non produk besaran nya sama dengan

Perda sebelumnya, sedangkan untuk reklame produk, tarifnya mengalami kenaikan

hingga 400%. Perubahan lainnya adalah dipisahkannya perhitungan atas

penyelenggaraan reklame Lighting Emitting Diode (LED) yang sebelumnya tarif

perhitungannya digabung dengan reklame jenis papan / Billboard/ Videotron / LED

dan sejenisnya. Selain itu, kenaikan juga terjadi atas reklame lain seperti reklame

melekat, reklame selebaran, reklame berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 8: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

8  

   

apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan kenaikannya pun

cukup dibilang fantastis sebesar 400% dari tarif sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Karena penelitian ini berangkat dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat

mengenai kenaikan nilai sewa reklame, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menjelaskan bagaimana formulasi kebijakan kenaikan sewa reklame, implikasi

dari kenaikan nilai sewa reklame dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah

DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame setelah adanya

kenaikan nilai sewa reklame. Pendekatan penelitian yang tepat digunakan dalam

penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan pada penelitian ini

dibutuhkan eksplorasi melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan atau

dokumentasi sebagai cara untuk mengumpulkan data. Dari data yang sudah di dapat

sebelumnya, peneliti mencoba menganalisis sehingga akan diperoleh suatu jawaban

untuk menjawab tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan

pengumpulan data melalui dua cara. Yang pertama dengan melakukan wawancara

mendalam dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, biro reklame dan akademisi

sedangkan pengumpulan data yang kedua diperoleh dengan studi dokumentasi.

Proses penelitian ini dimulai ketika peneliti memutuskan untuk melakukan

penelitian adalah atas dasar ketertarikan peneliti mengenai pajak daerah di Indonesia

dan DKI Jakarta pada khususnya. Lalu peneliti mengamati perkembangan pajak

daerah melalui literatur-literatur dan secara khusus mencari tahu tentang pajak

reklame DKI Jakarta. Setelah melakukan pengamatan, ditemukan beberapa fenomena

terkait pajak reklame yaitu kenaikan yang terjadi pada nilai sewa reklame. Kenaikan

nilai sewa reklame merupakan akibat dari meningkatnya target pajak reklame yang

sudah di susun oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk tahun 2014. Adanya

kenaikan ini membuat resah jasa/biro reklame karena akan mengakibatkan biaya

produksi menjadi lebih mahal.

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 9: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

9  

   

Dimulai dari penemuan fenomena-fenomena yang ada, sehingga peneliti

melakukan pengamatan terhadap berita-berita yang terkait dengan kenaikan nilai

reklame pada tahun 2014 sebagai salah satu riset pendahuluan. Peneliti juga

melakukan wawancara mendalam terhadap pejabat-pejabat terkait dengan formulasi

kenaikan nilai sewa reklame ini. Selain itu, peneliti juga melakukan beberapa

wawancara terhadap biro reklame-reklame yang ada di DKI Jakarta.

Penelitian dilanjutkan pada bulan Oktober dan November 2014 untuk melakukan

wawancara mendalam kepada berbagai narasumber yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hasil wawancara tersebut lalu dipilih dan disusun sehingga akan membentuk suatu

data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan penelitian. Setelah data diperoleh,

dilanjutkan dengan analisis data yang akan dikaitkan kepada teori untuk menghasilkan

jawaban terbaik dari permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Kebijakan Kenaikan Nilai Sewa Reklame pada Pajak Reklame DKI

Jakarta

Penelitian ini akan membahas bagaimana pemerintah DKI Jakarta dalam

melakukan formulasi kebijakan kenaikan nilai sewa reklame pada pajak reklame DKI

Jakarta. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Winarno, dalam melakukan formulasi

kebijakan, dilalui beberapa tahap yaitu tahap perumusan masalah, penyusunan

agenda, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan.

Perumusan masalah dari adanya kebijakan kenaikan NSR di DKI Jakarta terdiri

dari beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya kenaikan target penerimaan PAD. salah satu cara untuk dapat mencapai

target tersebut adalah melakukan penyesuaian dasar pengenaan pajak yaitu pajak

reklame.

2. Bahwa berdasarkan Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2011 yang mengatur

mengenai pajak reklame di DKI Jakarta, penyesuaian dapat dilakukan setiap dua

tahun sekali;

3. Keadaan reklame di DKI Jakarta yang sudah tidak beraturan dan mulai

menggangu estetika perkotaan dan keselamatan manusia.

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 10: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

10  

   

Pada tahap yang kedua adalah penyusunan agenda. Tahap penyusunan agenda

merupakan tahap selanjutnya dalam melakukan formulasi kebeijakan. Dari masalah-

masalah yang telah ada akan diputuskan masalah mana yang akan dijadikan masalah

kebijakan sehingga dapat di masukkan kepada agenda kebijakan. Dalam menentukan

masalah mana yang akan dijadikan masalah kebijakan, perlu melewati beberapa tahap

agar dapat dirasa pantas untuk dijadikan masalah publik. Banyak masalah-masalah

yang hanya pada akhirnya tidak dibahas sama sekali atau ditunda dalam melakukan

penyelesaiannya.

Berangkat dari UU no 10 tahun 2004 yang mengatur mengenai pembentukan

peraturang perundang-undangan dan didalamnya diatur mengenai peraturan daerah.

Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan yang

dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disertai dengan

persetujuan kepala daerah ataupun instansi terkait. Oleh karena itu, dalam

mengeluarkan PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014 penyusunan dan

pembuatannya dibuat oleh DPRD DKI Jakarta dan dibantu dengan beberapa istansi

terkait dan disyahkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Terkait dengan PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014 ini, masalah-masalah

yang terjadi adalah :

1. Adanya kenaikan target penerimaan PAD;

2. Bahwa Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2011 yang mengatur mengenai pajak

reklame di DKI Jakarta sudah harus dilakukan penyesuaian NSR;

3. Keadaan reklame di DKI Jakarta yang sudah tidak beraturan dan mulai

menggangu estetika perkotaan dan keselamatan manusia.

Ketiga masalah yang ada diatas sama-sama dijadikan masalah kebijakan dan Pemda

DKI Jakarta dan harus segera mencari penyelesaian terbaik dari masalah-masalah

yang sudah disebutkan diatas.

Pada tahap penyusunan agenda ini, selain menentukan masalah mana yang akan

dijadikan masalah kebijakan, pemerintah DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan

Pajak DKI Jakarta juga secara serius membentuk tim khusus yang akan membahas

mengenai kenaikan NSR ini. aktor-aktor yang terlibat adalah :

• Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

• Biro Hukum

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 11: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

11  

   

• Dinas Tata Kota

• Perwakilan dari Sekeretaris Daerah DKI Jakarta

• Public Hearing dari Asosiasi Reklame

Masing-masing pihak yang terlibat dalam pembuatan PERGUB mempunyai

fungsi-fungsi yang berbeda-beda hal ini sesuai dengan yang tertulis pada UU No

tahun 2011. Seperti Biro Hukum mempunyai fungsi sebagai evaluasi dari sisi legalitas

atas suatu kebijakan yang akan diambil. Sekretaris Daerah sebagai sekretaris yang

akan membantu dalam pemerintah DKI Jakarta dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dinas Tata Kota

mempunyai fungsi sebagai instansi perizinan yang terlibat dalam penyelenggaraan

reklame. Asosiasi Reklame berguna sebagai salah satu penyambung opini masyarakat

kepada pemerintah daerah DKI Jakarta agar sama-sama tercapai keputusan yang

mufakat.

Aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan agenda kebijakan tersebut

merupakan aktor-aktor yang telah dipilih oleh DPRD DKI Jakarta sebagai pihak-

pihak yang kompeten dalam melakukan perumusan NSR walaupun aktor yang paling

dominan adalah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta karena Dinas Pelayanan Pajak

adalah instansi yang terkait langsung untuk melakukan intensifikasi pajak reklame.

Setelah menentukan aktor-aktor yang kompeten untuk terlibat dalam melakukan

perumusan kebijakan ini, pihak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mulai melakukan

Rancangan Peraturan Gubernur (RAPERGUB) dan melakukan evaluasi-evaluasi atas

komponen yang ada pada RAPERGUB tersebut.

Sesuai dengan teori yang di jelaskan oleh Winarno, setelah melakukan

penyusunan agenda tahap selanjutnya adalah pemilihan dari alternatif kebijakan. pada

tahap ini akan dipilih alternatif mana yang dapat menyelesaikan masalah yang sudah

di rumuskan pada penyusunan agenda atau agenda setting.

Dalam merumuskan PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014 ini, peneliti

menemukan bahwa tidak ada alternatif lain yang dipikirkan oleh pemerintah DKI

Jakarta khusunya Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan

sasaran kebijakan. Satu-satunya alternatif yang diambil pemerintah DKI Jakarta

adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap dasar pengenaan pajak yaitu NSR.

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 12: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

12  

   

Alternatif yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan

masalah dari reklame yang sebelumnya sudah dikemukakan adalah dengan melakukan

penyesuaian NSR pada pajak reklame yaitu berupa kenaikan NSR sebesar 500% dari

NSR yang diatur dalam Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2011. Kenaikan ini juga

merupakan tuntuan dari Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2011 yang menyebutkan

penyesuaian NSR dapat dilakukan setiap dua tahun sekali dan dapat dilakukan melalui

peraturan gubernur.

Selain meningkatkan NSR, Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan pemisahan

perhitungan reklame yang terbagi atas reklame produk dan non produk. Berdasarkan

PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014, untuk reklame non produk, tidak mengalami

kenaikan atau tarifnya sama dengan Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2011 yang

mengatur mengenai pajak reklame. Sedangkan untuk reklame produk, NSR nya naik

hingga 500% dari Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2014.

Setelah di implementasikan PERGUB DKI Jakarta tersebut, penggolongan antara

produk dan non produk ini mengundang banyak pertanyaan karena sebelumnya

masyarakat tidak mengerti mengenai pembedaan dari adanya jenis reklame tersebut,

Agar dapat menjawab permasalahan multi tafsir antara produk dan non produk maka

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) no 23/SE/2014.

Pada SE tersebut disebutkan bahwa reklame produk adalah :

“Suatu reklame disebut dengan reklame produk apabila reklame dimaksud memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana promosi. Dengan demikian setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan dan profesi disebut produk, seperti : o ATM BCA merupakan produk dari PT. Bank Central Asia; o Soto Betawi H. Ma’ruf merupakan Produk H. Ma’ruf; o Rumah Sunat merupaka Produk Profesi.” (SE no 23/SE/2014)

Sedangkan untuk reklame non produk disebutkan menurut SE no 23/SE/2014 adalah :

“Suatu reklame disebut reklame non produk apabila reklame dimaksud semata-mata nama badan/ perusahaan/ usaha atau nama profesi termasuk logo/symbol atau identitas badan /perusahaa/ usaha yang dapat dilihat dibaca oleh umum seperti: o PT. Bank Central Asia + Logonya; o PT. Unilever + Logonya.” (SE no 23/SE/2014)

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 13: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

13  

   

Selain dari adanya pengelompokkan jenis reklame produk dan non produk,

perbedaan mencolok juga dirasakan terhadap dipisahkannya perhitungan reklame atas

penyelenggaraan LED. Pada Perda no 12 tahun 2011 perhitungan NSR nya digabung

dengan perhitungan Papan /Billboard/ Videotron/ LED tetapi setelah dilakukan

penyesuaian NSR pada PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014 ini, perhitungan jenis

LED dipisahkan dan ditambahkan komponen durasi waktu. Pemisahan perhitungan

ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat membantu menggali potensi

penerimaan pajak daerah karena tentu dengan adanya pemisahan perhitungan durasi

waktu terhadap pemakaian LED akan menyebabkan jumlah pajak yang akan

dibayarkan oleh wajib pajak akan semakin besar.

Kenaikan juga terjadi pada beberapa reklame jenis lainnya seperti reklame

melekat (sticker), reklame selebaran, reklame berjalan/kendaraan, reklame udara,

reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan. Persentase

kenaikan juga cukup tinggi yaitu sebesar 400% dari tarif yang ditetapkan sebelumnya

yaitu Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2011. Adanya kenaikan ini dilatar belakangi atas

tuntutan dari target penerimaan pajak daerah yang mengalami kenaikan dan cukup

tinggi. Sehingga, agar memenuhi target tersebut pemerintah memilih untuk

melakukan penyesuaian terhadap NSR.

Tahap selanjutnya adalah tahap penetapan kebijakan. Pada tahap ini, alternatif-

alternatif yang ada akan dipilih dan disusun untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu

kepada Kementrian Dalam Negri. Setelah ada keputusan dari pihak Kemendagri,

rancangan alternatif-alternatif penyelesaian permasalahan yang ada akan disampaikan

kepada PDRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

Setelah dibubuhi tandatangan Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu masih

Joko Widodo, kemudian di undangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran

Daerah. Pengundangan Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah

DKI Jakarta selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak Peraturan Gubernur tersebut

di tandatangani oleh Gubernur. dilanjutkan dengan peran Sekretaris Daerah untuk

membubuhi tanda tangann lembaran daerah yang sudah diberi nomor dan tahun.

Pemerintah DKI Jakarta melakukan penetapan terhadap berbagai alternatif-

alternatif yang telah dijelaskan pada sub bab berikutnya dan dirangkum pada satu

kebijakan yang ditetapkan melalui PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014 yang pada

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 14: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

14  

   

saat itu masih ditanda tangani oleh Joko Widodo. Kebijakan ini mulai di

Implementasikan mulai bulan April 2014.

Implikasi dari Implementasi Kebijakan Kenaikan Nilai Sewa Reklame di DKI

Jakarta

Pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan beberapa implikasi dari adanya

kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta. Implikasi dapat dilihat dari dua sisi yaitu

dari sisi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sebagai pemungut pajak reklame dan

Wajib Pajak reklame sebagai masyarakat yang menggunakan reklame.

Setelah melakukan penetapan kebijakan PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014

tentang penyesuaian NSR pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan aturan-aturan

turunan untuk memperjelas mengenai pokok-pokok yang ada dalam Pergub tersebut.

Aturan-aturan tersebut adalah SE no 23/SE/2014 yang mengatur mengenai perbedaan

reklame produk dan non produk, yang kedua adalah SE no 24/SE/204 yang mengatur

mengenai nilai kontrak reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar dan

yang ketiga adalah SE no 25/SE/2014 yang mengatur mengenai penjelasan terhadap

komponen nilai kontrak reklame pihak ketiga dan pemesan reklame. Ketiga peraturan

turunan tersebut disahkan oleh pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2014

sebagai salah satu pendukung dari adanya PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014.

Tujuan dan sasaran utama adanya kebijakan PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun

2014 ini adalah untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah sehingga PAD

asli daerah juga dapat meningkat. Kebijakan ini mulai berlaku pada April 2014,

sehingga peneliti ingin mencoba menjelaskan mengenai apa saja implikasi adanya

kebijakan baru ini dari sisi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta terkait dengan realisasi

penerimaan pajak reklame setelah diberlakukannya PERGUB DKI Jakarta no 27

tahun 2014.

Pajak daerah berguna sebagai sumber penerimaan bagi tiap daerah untuk dapat

membiaya segala pembiayaan kegiatan daerah oleh karena itu, pajak daerah sangat

bergantung pada bagaimana realisasi terhadap target yang sudah ditetapakan oleh

pemerintah. Apabila targetnya dapat tercapai, tentunya segala kegiatan pemerintah

dapat berjalan dengan lancar. Seiring dengan naiknya NSR diharapkan dapat

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 15: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

15  

   

memenuhi target pajak reklame yaitu sebesar 2,4 Triliun hampir mencapai 500% dari

target sebelumnya tahun 2013 yaitu sebesar 500 M. Oleh karena itu, peneliti ingin

mencoba menjelaskan mengenai realisasi dari pajak reklame pada tahun 2014 setelah

adanya kenaikan NSR yaitu :

Tabel 5.3 Perbandingan Realisasi Pajak Reklame April – Oktober 2013 dan 2014

Bulan 2013 2014 % April 49,837,280,630 65,372,801,524 131% Mei 62,692,129,689 56,504,969,597 90% Juni 51,004,283,660 75,512,259,577 148% Juli 56,564,766,650 59,495,613,762 105%

Agustus 46,908,963,562 73,225,839,875 156% September 48,061,609,292 83,811,404,537 174% Oktober 60,318,788,610 98,706,440,906 164%

Total 375,387,824,106 512,629,331,791 137% Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Dalam tabel 5.3dapat dilihat bahwa hampir realisasi dari pajak reklame setiap

bulannya melebihi dari tahun lalu pada bulan yang sama. Seperti pada bulan April

tahun 2013, realisasi pajak reklame mencapai 49 M, lalu pada tahun 2014 realisasi

pajak reklame mencapai 65 M. realisasi persentase dari tahun 2013 dengan 2014

mencapai angka 137%. Selanjutnya pada bulan mei 2013 realisasi pajak reklame

mengalami kenaikan menjadi 62 M, dan untuk mei tahun 2014 realisasinya

mengalami penurunan menjadi 56 M hal ini mungkin terjadi dikarenakan begitu

shocknya para pemakai jasa reklame atas adanya kenaikan NSR sampai 500%

sehingga penerimaan pajak reklame pun ikut turun. Persentasenya hanya sebesar 90%.

Selanjutnya adalah realisasi pajak reklame pada bulan juni 2013 yang mengalami

penurun yaitu hanya sebesar 51 M dan untuk penerimaan bulan juni tahun 2014

mengalami kenaikan menjadi 75 M. Persentase kenaikan mencapai 148%.

Selanjutnya, untuk bulan juli 2013 realisasi pajak reklame mengalami kenaikan lagi

yaitu menjadi 56 M dan pada tahun 2014 realisasi mencapai 59 M. Persentase dari

kenaikan tahun 2014 adalah sebesar 105%. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013

realisasi pajak reklame hanya mencapai 46 M sedangkan untuk realisasi bulan agustus

2014 realisasinya meningkat lagi yaitu menjadi 73 M. Persentase kenaikannya adalah

sebesar 156%. Selanjutnya untuk bulan September 2013 realisasi dari pajak reklame

mengalami peningkatan yaitu menjadi 48 M, sedangkan realisasi pada September

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 16: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

16  

   

2014 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 83 M. Persentasi dari kenaikan ini

pun cukup jauh yaitu sebesar 174%. Selanjutnya pada bulan oktober 2013 realisasi

pajak reklame mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi sebesar 60 M,

sedangkan untuk oktober 2014 realisasinya melejit tajam menjadi 98 M. Persentasinya

pun menyentuh angka 164%. Dan secara total persentase kenaikan realisasi antara

tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebesar 137%.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa persentase kenaikan tertinggi berada

pada bulan September karena persentasi kenaikannya mencapai 174%. Kenaikan dari

jumlah realisasi sampai dengan oktober 2014 juga hanya mencapai 137% dari tahun

sebelumnya. Kebijakan ini dirasa belum efektif karena mengingat kenaikan NSR

sebesar 500% dan diharapkan jumlah realisasinya juga akan naik sebesar 500%

namun pada kenyataannya realisasi tertinggi hanya mencapai 174% dari tahun

sebelumnya. Dilihat dari total penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 juga masih

sangat jauh dibawah target karena pemerintah melakukan penargetan terhadap pajak

reklame sebesar 2,4 Triliun dari penerimaan pajak reklame tetapi realisasi nya sampai

bulan oktober 2014 hanya mencapai 660 M, masih sangat jauh dari target yang

disusun oleh pemerintah DKI Jakarta.

Pajak reklame yang dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang diperhitungkan

oleh perusahaan dalam menentukan harga suatu produk. Keputusan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melakukan kenaikan NSR memiliki dampak

terhadap biro reklame karena menyebabkan lesunya penerimaan omset reklame.

Selain biro reklame, ternyata penerimaan pajak reklame juga belum memenuhi target

yang ditentukan sebelumnya yaitu 2,4 T karena sampai saat ini, penerimaan per

oktober hanya mencapai 660 M.

Upaya Pengoptimalan Penerimaan Pajak Reklame di DKI Jakarta

A. Dikeluarkannya Keputusan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta no.931

tahun 2014

Sebagai salah satu cara pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi resistensi dan

mencoba menggairahkan kembali pemakaian reklame, mulai tanggal 27 juni 2014

dikeluarkannya Surat Keputusan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta no 931 tahun

2014 yang melakukan pengaturan kembali atas NSR. Dasar dikeluarkannya SK ini

adalah :

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 17: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

17  

   

a) Bahwa keputusan SK Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta no 532 tahun

2014 yang mengatur mengenai penetapan standar nilai kontrak reklame, dalam

implementasinya terdapat resistensi keberatan dari Kamar Dagang dan Industri DKI

Jakarta (KADIN JAYA), Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA),

Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dan para asosiasi Perusahaan Jasa Periklanan/Biro

Reklame, Karena pajak reklame terlalu tinggi yang sangat membebani kegiatan usaha.

b) Bahwa penerimaan pajak reklame tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2014

baru mencapai 12,55% dari target penerimaan pajak reklame dalam APBD tahun

2014.

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu

mempertimbangkan perubahan nilai kontrak reklame yang dianggap wajar

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak no

532 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Nilai Kontrak Reklme dengan menetapkan

keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Dinas Pelayanan Pajak no 532 tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Kontrak Reklame.

B. Diberikan Pembebasan Pajak Reklame Terutang sebesar 50%

Sesudah dikeluarkannya SK Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tentang

penetapan kembali mengenai nilai kontrak reklame, realisasi pajak reklame mulai

mengalami peningkatan tapi masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan

Pemerintah DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta kembali

mengeluarkan peraturan untuk melakukan pembebasan pajak reklame terhutang

sebagai salah satu stimulus untuk pengguna reklame, yaitu dengan dikeluarkannya

PERGUB DKI Jakarta no 172 tahun 2014 pada tanggal 11 November 2014. Latar

belakang dari dikeluarkannya PERGUB ini adalah :

a) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Gubernur no 27

tahun 2014 tentang penetapan NSR sebagai dasar pengenaan pajak, telah ditetapkan

NSR sebagai dasar pengenaan pajak reklame;

b) Bahwa dalam implementasi kenaikan NSR sebagai dasar pengenaan pajak

reklame tersebut, memberatkan dunia usaha dalam upaya mempromosikan barang dan

jasa dalam kegiatan usahanya yang memberi dampak terhambarnya penerimaan pajak

reklame;

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 18: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

18  

   

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, dirasakan

perlu untuk mengeluarkan penetapan Peraturan Gubernur tentang Pemberian

Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil

beberapa simpulan yaitu :

1. latar belakang dari adanya kebijakan kenaikan NSR di DKI Jakarta adalah

sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk memenuhi

target penerimaan pajak reklame. Selain itu, kenaikan NSR ini merupakan amanah

dari Perda DKI Jakarta no 12 tahun 2011 yang mengatakan bahwa NSR dapat

dilakukan penyesuaian setiap dua tahun sekali dan yang terakhir adalah untuk

mengendalikan reklame yang saat ini jumlahnya sudah sangat banyak dan mulai

mengancam keselamatan manusia.

Proses pembuatan kebijakan kenaikan NSR di DKI Jakarta terdiri dari perumusan

masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan.

2. Setelah mulai ditetapkannya PERGUB DKI Jakarta no 27 tahun 2014, implikasi

yang muncul yaitu banyak resistensi dan gejolak yang terjadi di masyarakat. Dari

Dinas Pelayanan Pajak mengungkapkan bahwa sampai pada bulan Oktober 2014,

realisasi dari pajak reklame hanya mencapai 660 M sedangkan targetnnya adalah

sebesar 2,4 T. disisi lain, para pengusaha reklame juga mengeluhkan hal yang sama

yaitu telah terjadi penurunan omset setelah di terapkannya PERGUB no 27 tahun

2014 yang mengatur mengenai kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta.

3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta agar penerimaan pajak

reklame tetap berjalan secara optimal, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan

beberapa peraturan tambahan seperti Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak

no 931 tahun 2014 yang mengatur mengenai penetapan standar nilai kontrak reklame

mulai bulan Juni 2014. Setelah itu upaya dilanjutkan dengan mengeluarkan PERGUB

DKI Jakarta no 172 tahun 2014 yang memberikan pembebasan pajak reklame sebesar

50% selama 12 bulan. Usaha-usaha tersebut merupakan upaya pemerintah untuk dapat

mengoptimalkan penerimaan pajak reklame, karena setelah adanya penyesuaian NSR,

pemakaian reklame menjadi turun.

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 19: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

19  

   

Saran

Saran yang peneliti anjurkan adalah, dalam pemungutan pajak reklame adalah:

a) Diharapkan dapat berjalan satu atap karena saat ini, banyak sekali biro reklame

yang mengaku kesulitan dalam perizinan reklame yang nantinya akan menurunkan

minat masyarakat untuk menggunakan reklame.

b) Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan pendataan kembali untuk media-media

reklame baru yang saat ini belum dijadikan sebagai objek pemungutan pajak karena

mengingat trobosan-trobosan baru yang saat ini banyak dilakukan oleh para

pengusaha dalam mempromosikan produknya.

c) Selain itu diharapkan pengawasan tehadap reklame yang ada di DKI Jakarta

harus ditingkatkan kembali karena peneliti menemukan banyak reklame-reklame yang

illegal ataupun habis masa tayangnya namun masih dipasang. Peneliti mengharapkan

dengan beberapa saran yang peneliti jelaskan sebelumnya dapat membantu

pemerintah untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari pajak reklame.

DAFTAR REFERENSI

Devas, Nick, at all. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta :

Penerbit Universitas Indonesia

Manan, Bagir dan Soeriaatmadja, Arifin. (2005).Pengaturan Pajak Daerah di

Indonesia. Jakarta : PT. Yellow Mediatama

Jakarta.bps.go.id, Jakarta Dalam Angka 2014

KER Provinsi DKI Jakarta Triwulan I 2014

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dan Dinas Pendapatan Pajak DKI Jakarta.

(2001). Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame.

Laporan Akhir

Redaksi Detik Finance. (2014). Pemprov DKI Naikkan Target Setoran Pajak Ini

Daftarnya. di unduh pada tanggal 28 September 2014 Pukul 23:25.

http://finance.detik.com/read/2014/03/18/180535/2529562/4/pemprov-dki-

naikkan-target-setoran-pajak-ini-daftarnya

Redaksi Media Elektronik Merdeka. (2014). Ahok Akan Ganti Iklan Billboard dengan

Layar LED. di unduh pada tanggal 29 November 2014.

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015

Page 20: retha shaumy-skripsi-fakultas ilmu sosial politik-naskah

20  

   

http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-akan-ganti-iklan-billboard-dengan-layar-

led.html

Republik Indonesia, Perda 12 tahun 2011 tentang Perubahan Nilai Sewa Reklame

DKI Jakarta

________________, Pergub Nomor 27 tahun 2014 tentang Perubahan Nilai Sewa

Reklame DKI Jakarta

_______________, Pergub DKI Jakarta no 172 tahun 2014 DKI Jakarta tentang

pembebasan sebesar 50% atas Pajak Reklame yang Berlaku Selama 12 Bulan

_______________, Keputusan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta no.931 tahun 2014

tentang Perubahan Penetapan Standar Nilai Kontrak Reklame

_______________, Surat Edaran Nomor 23/SE/2014 tentang Perbedaan Reklame

Produk dan Non Produk

_______________, Surat Edaran Nomor 24/SE/2014 tentang Nilai Kontrak Reklame

yang Tidak Diketahui dan/atau Dianggap Tidak Wajar

_______________, Surat Edaran Nomor 25/SE/2014 tentang Penjelasan Terhadap

Komponen Nilai Kontrak Reklame dan Pemesan Reklame

Winarno, Budi. (2012). Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Penerbit

Media Pressindo

 

Formulasi kebijakan kenaikan..., Retha Shaumy, FISIP UI, 2015