CIVICS EDUCATIONRESUME “PARADIGMA BARU PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN”

YOGA YONRIKO PUTRA

1010524004

MANAJEMEN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

BAB I

Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Nasional

A.Pancasila dalam Pendekatan Filsafat

Secara ringkas Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia (Syarbaini;2003).

1. Nilai-Nilai yang Terkandung pada Pancasila

Pada hakikatnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan suatu nilai (Kaelan;2000). Rumusan Pancasila sebagai mana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut merupakan suatu nilai. Nilai-nilai yang merupakan perasaan dari sila-sila tersebut adalah:

1. Nilai Ketuhanan2. Nilai Kemanusiaan3. Nilai Persatuan4. Nilai Kerakyatan5. Nilai Keadilan

Nilai-nilai tersebut yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Dapat didefinisikan, nilai adalah sesuatu yang berguna. Nilai memiliki ciri-ciri:

- Suatu realitas abstrak- Bersifat normatif- Sebagai motivator manusia dalam bertindak

Para ahli mengklasifikasi nilai menjadi beberapa macam.

Menurut Prof. Notonegoro:

1. Nilai materiil (berguna bagi jasmani manusia).2. Nilai vital (barguna untuk malaksanakan kegiatan)3. Nilai kerohanian, dibagi menjadi empat:

a. Nilai kebenaran (pikir manusia)b. Nilai estetika (rasa manusia)c. Nilai kebaikan atau nilai moral (nurani manusia)d. Nilai religius (keyakinan manusia)

Menurut G. Everet, menggolongkan nilai-nilai manusiawi atas:

1. Nilai-nilai ekonomis2. Nilai-nilai kejasmanian3. Nilai-nilai hiburan4. Nilai-nilai sosial5. Nilai-nilai watak6. Nilai-nilai estetis7. Nilai-nilai intelektual8. Nilai-nilai keagamaan

Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi tiga:

1. Nilai logika (benar-salah)2. Nilai etika (baik-buruk)3. Nilai estetika (indah-jelek)

Selain memiliki klasifikasi, nilai juga memiliki tingkatan.

Tingkatan nilai menurut Max Scheller:

1. Nilai-nilai kenikmatan2. Nilai-nilai kehidupan3. Nilai-nilai kejiwaan4. Nilai-nilai kerohanian

Sedangkan dalam Filsafat Pancasila ada tiga tingkatan nilai:

1. Nilai dasar (asas-asas yang diterima)2. Nilai instrumental (pelaksanaan umum dari nilai dasar)3. Nilai praksis (sesuatu yand dilaksanakan dalam kenyataan)

Nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila dalam Pancasila memiliki arti. Arti dari masing-masing sila tersebut adalah:

- Sila pertama memiliki arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta.

- Sila kedua memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas

tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya.

- Sila ketiga memiliki arti usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Sila keempat memiliki arti suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

- Sila kelima memiliki arti sekaligus tujuan tercapainya masyarakat indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun bayiniah.

2. Mewujudkan Nilai Pancasila sebagai Norma Bernegara

Norma merupakan perwujudan dari nilai. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal empat norma:

Norma agama (kepercayaan) Norma moral (etika, kesusilaan) Norma kesopanan (adat,tata krama) Norma hukum

Dalam kehidupan berbangsa kita memiliki etika, etika-etika tersebut meliputi:

a. Etika sosial dan Budayab. Etika Pemerintahan dan Politikc. Etika Ekonomi dan Bisnisd. Etika Hukum dan Keadilane. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut, penyelenggara negara dan warga negara dapat berrsikap dan berperilaku secara baik bersumber pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Nilai Pancasila dapat diwujudkan ke dalam norma hukum negara. Menurut teori jenjang norma, Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia yang menjadi dasar, dan sumber bagi penyusunan hukum serta perundangan-undangan di Indonesia.

B.Makna Pancasila sebagai Dasar Negara1. Landasan Yuridis dan Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan ini merupakan kedudukan yuridis formal yang tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini Pembukaan UUD

1945 Alinea IV. Penegasan ini semakin kuat dengan keluarnya TAP MPR No.XVIII/MPR/1998.

Secara Historis dapat pula dinyatakan Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa (the founding fathers) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar Indonesia dibahas pada sidang I BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam perkembangannya selanjutnya bahan atau hal-hal tersebut dirumuskan menjadi lima dasar dan disepakati sebagai dasar negara yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

2. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan bernegara. Nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara.

C.Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar negara dari NKRI. Menurut teori jenjang norma(stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (grundnorm) dari suatu negara atau disebut norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm). Teori Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky. Nawiasky berpendapat bahwa kelompok norma hukum negara terrdiri atas empat kelompok besar:

1. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara)2. Staatgrundgesetz (aturan dasar negara)3. Formellgesetz (undang-undang)4. Verordnung dan Autonomesatzung (aturan pelaksana dan aturan

otonom)

Selain itu pancasila juga merupakan cita hukum(gagasan, pikiran, rasa, dan cipta mengenai hukum) yang menguasai hukum dasar negara. Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi:

1. Fungsi regulatif2. Fungsi konstitutif

Jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai:

- Norma dasar- Staatsfundamentalnorm

- Norma pertama- Pokok kaidah negara yang fundamental- Cita hukum (rechtsidee)

Tata hukum di Indonesia membentuk hierarki perundangan-undangan. Tata urutannya adalah sebagai berikut:

1. UUD 19452. TAP MPR3. UU4. Perpu5. PP6. Kepres7. Perda

D.Makna Pancasila sebagai Ideologi Nasional1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea (gagasan,konsep,cita-cita) dan logos (ilmu). Berikut beberapa pengertian ideologi manurut para ahli:

a. A.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi seseorang atau sekelompok orang.

b. Soejono Soemargono, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan agama.

c. Gunawan Setiardja, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Ada dua fungsi ideologi dalam masyarakat (Ramlan Surbakti,1999). Pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

2. Landasan dan Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Berdasarkan TAP MPR No.XVIII/MPR/1998, Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan

negara. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki makna sebagai berikut:

1) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara.

2) Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.

BAB II

Identitas Nasional

A.Hakikat Bangsa1. Bangsa dalam Arti Sosiologis dan Antropologis

Bangsa dalam pengertian sosiologis dan antropologis adalah persekutuan hidup masyarkat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.

2. Bangsa dalam Arti Politis

Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.

3. Proses Pembentukan Bangsa-Negara

Secara umum dikenal dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir (Ramlan Surbakti,1999). Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa tersebut membentuk suatu negara sendiri, contoh bangsa Yahudi yang membentuk negara Israel. Sedangkan model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang yang terbentuk melalui proses sendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras, contoh kemunculan AS.

B.Identitas Nasional 1. Faktor Pembentukan Identitas Bersama a. Primordial

Meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Contoh: negara Israel

b. Sakral

Berdasarkan kesamaan agama yang dipeluk dan ideologi doktriner yang diakui masyarakat. Contoh: agama Katolik yang membentuk beberapa negara di Amerika Latin.

c. Tokoh

Kepemimpinan dari tokoh yang yang disegani dan dihormati dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa-negara. Contoh: Nelson Mandel di Afrika Selatan.

d. Bhineka Tunggal Ika

Prinsip utama bhineka tunggal ika adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Contoh: Indonesia

e. Sejarah

Persepsi yang sama diantara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Contoh: Yunani

f. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi akan menyebabkan spesialisasi pekerjaan yang menumbuhkan rasa saling ketergantungan. Contoh: negara-negara Eropa Barat.

g. Kelembagaan

Lembaga-lembaga seperti angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik akan melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asau-usul dan golongan. Contoh: negara-negara Eropa Barat.

C.Hakikat Negara1. Arti Negara

Menurut KBBI, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Pengertian negara menurut para ahli:

1) Georg Jellinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

2) Kranenburg, negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

3) Roger F. Soultau, negara adalah alat (agency) dan wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

2. Unsur-Unsur Negara a. Rakyat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah

itu, tunduk dan mendukung negara bersangkutan.b. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta

menjadi tempat tinggal bagi rakyat.

c. Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintah di negara tersebut.

Ketiga hal tersebut merupakan unsur konstitutif pembentuk negara. Sedangkan unsur deklaratif pembentuk negara adalah pengakuan dari negara lain.

3. Fungsi dan Tujuan Negara

Berikut fungsi negara menurut para ahli:

1) John Lock, fungsi negara adalah:a. Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan.b. Fungsi eksekutif, untuk melaksakan peraturan.c. Fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri

dan urusan perang dan damai.2) Montesquieu, tiga fungsi negara adalah:

a. Fungsi legislatif, membuat undang-undang,b. Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang,c. Fungsi Yudikatif, mengawasi semua peraturan.

Ketiga hal diatas dikenal dengan TRIAS POLITICA3) Van Vollen Hoven, fungsi negara adalah:

a. Regeling, membuat peraturan;b. Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan;c. Rechtspraak, fungsi mengadili;d. Politie, fungsi ketertiban dan keamanan.

Sedangkan tujuan negara menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Roger F. Soultou, negara memiliki tujuan memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

Plato, menurutnya tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial.

D.Bangsa dan Negara Indonesia1. Hakikat Negara Indonesia

Indonesia berhasil maraih proklamasinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan momen tersebut Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan pada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia.

Faktor-faktor penting terbentuknya negara Indonesia:

1) Adanya persamaan nasib,2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, 3) Adanya kesatuan tempat tinggal,4) Adanya cita-cita bersama.

Hakikat NKRI adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan(nasionalisme).

2. Proses Terjadinya Negara Indonesia

Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan(revolusi), yaitu perjuangan melawan penjajahan sehingga berhasil memproklamirkan kemerdekaan.

3. Cita-cita, Tujuan, dan Visi Negara Indonesia

Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan negara Indonesia:

a. Melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. Memajukan kesejahteraan umum;c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yabg sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

E.Identitas Nasional Indonesia

Identitas Nasional Indonesia yang utama adalah ideologi Pancasila. Adapun bentuk-bentuk identitas tersebut adalah:

1. Bahasa Nasional (Bahasa Indonesia)2. Bendera Negara (Sang Merah-Putih)3. Lagu Kebangsaan (Indonesia Raya)4. Lambang Negara (Garuda Pancasila)5. Semboyan Negara (Bhineka Tunggal Ika)6. Dasar Falsafah Negara (Pancasila)7. Konstitusi (UUD 1945)

8. Bentuk NKRI (Bentuk Negara: Kesatuan, Bentuk Pemerintahan: Republik)

9. Konsepsi Wawasan Nusantara10. Kebudayaan Daerah

BAB III

Hak dan Kewajiban Warga Negara

A.Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan1. Pengertian Warga Negara

Warga Negara memiliki arti anggota dari suatu negara. Sedangkan rakyat adalah orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan, penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

2. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan negara.

B.Kedudukan Warga Negara dalam Negara1. Penentuan Warga Negara

Dalam penentuan warga negara berdasarkan kelahiran dikenal dua asas:

a. Asas Ius Soli

Menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis

Menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Apatride adalah istilah bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan Bipatride adalah istilah yang digunakan bagi orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (dua). Bahkan dalam realitanya dapat muncul multipatride yaitu orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

2. Warga Negara Indonesia

Dalam pasal 26 UUD 1945 telah dicantumkan siapa saja yang berhak menjadi WNI, yaitu:

1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.

2) Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dari hal itu dapat diketahui siapa saja yang dapat menjadi WNI:

a. Orang-orang bangsa Indonesia asli,b. Orang-orang warga bangsa lain yang disahkan dengan undang-

undang menjadi WNI.

C.Hak dan Kewajiban Warga Negara1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

Wujud hubungan warga negara dengan warga negara adalah berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini warga negara.

2. Hak dan Kewajiban WNI

Beberapa hak dan kewajiban WNI yang terdapat dalam UUD 1945:

1) Pasal 27 ayat (2)tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

2) Pasal 28 tentang hak berpendapat.3) Pasal 30 ayat (1) tentang hak dan kewajiban membela negara.4) Pasal 31 ayat (1) dan (2) tentang hak untuk mendapatkan

pengajaran.5) Pasal 27 ayat (1) tentang kewajiban menaati hukum dan

pemerintahan.6) Pasal 27 ayat (3) tentang kewajiban membela negara.7) Pasal 30 ayat (1) tentang kewajiban dalam upaya pertahanan

negara.

Selain itu ada juga hak dan kewajiban warga negara terhadap negara yang seharusnya memang dilakukan yaitu:

a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan,b. Hak negara untuk dibela,c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk

kepentingan rakyat,d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil,

e. Kawajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara,f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan

nasional untuk rakyat,g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial,h. Kewajiban negara memberi kebebasan untuk beribadah.

BAB IV

Negara dan Konstitusi

A.Konstitusionalisme1. Gagasan tentang Konstitusionalisme

Negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi. Tetapi tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalisme. Di dalam konstitusionalisme, uud sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara (Mirriam Budiardjo,1977). Jadi konstitusionalisme memiliki dua ciri pokok:

a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.

2. Negara Konstitusional

Negara konstitusional harus memiliki gagasan konstitusionalisme seperti yang diterangkan sebelumnya. Negara konstitusional adalah negara negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaaannya secara hukum.

B.Konstitusi Negara1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “constituer” yang artinya membentuk. Dalam KBBI konstitusi memiliki arti: 1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, 2) undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar.

2. Kedudukan Konstitusi

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam tujuan, bentuk, dan isinya tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi.

3. Isi, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi

Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Organisasi Negara,2) Hak-hak asasi manusia,3) Prosedur mengubah undang-undang dasar,4) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu

dari UUD.

Konstitusi memiliki tiga tujuan:

a. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik,

b. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri,c. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam

menjalankan kekuasaan.

Fungsi-fungsi dari konstitusi adalah sebagai berikut:

Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan

warga negara. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan

negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan

yang asli kepada organ negara. Fungsi sombolik yaitu sebagai sarana pemersatu. Fungsi sebagai pengendali masyarakat. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

C.UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi NKRI adalah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tempat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar.

D.Sistem Ketatanegaraan Indonesia1. Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan itu terdapat pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Negara kesatuan adalah negara yang

bersusunan tunggal, tidak terdiri atas negara-negara bagian atau di dalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada pada pemerintah pusat. Tetapi dalam praktiknya kekuasaan mengatur tersebut dibagi dua cara yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Hal ini juga tertuang pada pasa 1 ayat (1) UUD 1945. Negara dengan bentuk pemerintahan republik mengangkat kepala negara dengan cara pemilihan.

3. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia sistem presidensiil. Pada sistem presidensiil badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Ciri-ciri sistem presidensiil adalah sebagai berikut:

Penyelenggara negara berada ditangan presiden, Kabinet dibentuk oleh presiden, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan dipilih oleh

rakyat, Presiden tidak berada dalam pengawasan parlemen.

4. Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik yang dianut Indonesia adalah demokrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hakikat demokrasi sendiri adalah kekuasaan negara berada ditangan rakyat. Pada sistem demokrasi kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga negara amat terbatas. Selain itu pemerintah harus bertanggung jawab atas apa yang dijalankannya kepada rakyat. Demokrasi yyang dijalankan Indonesia didasarkkan pada nilai-nilai Pancasila.

BAB V

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

A.Hakikat Demokrasi1. Pengertian Etimologis

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratos/cratein yang berarti pemerintahan/kekuasaan. Jadi demokrasi secara etimologis adalah pemerintahan rakyat/kekuasaan rakyat.

2. Pengertian Terminologis

Secara terminologis demokrasi memiliki beberapa definisi dari para ahli. Diantaranya:

a. Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

b. Menurut C.F. Strong, suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

c. Menurut Samuel Huntington, sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

3. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Di masa lalu demokrasi hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan. Namun sekarang demokrasi merupakan sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi berasal dari filsuf Yunani. Secara klasik, Plato membagi pemerintahan atas monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan okhlokrasi.

4. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

Menurut para ahli demokrasi sebagai sistem politik adalah:

a. Henry B.Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala tang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

b. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sabagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Demokrasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) berada pada badan yang berbeda.

Pemerintahan konstitusional. Pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law). Pemerintahan mayoritas. Pemerintahann dengan diskusi. Pemilu bebas. Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Manajemen terbuka. Pers yang bebas. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Perlindungan tehadap HAM. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pengawasan terhadap administrasi negara. Mekanisme politik yang bebas dan berubah. Kebijakan dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system, bukan

poll system. Penyelesaian secara damai. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas

tertentu. Konstitusi/UUD yang demokratis. Prinsip persetujuan.

5. Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Demokrasi bukanlah sesuatu yang taken for granted. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung

pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang seperti itu merupakan perilaku yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam manusia itu sendiri.

B.Demokratisasi

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Demokratisasi melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahapan pertama, pergantian penguasa dari nondemokrasi ke demokrasi,

b. Tahapan kedua, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi,

c. Tahapan ketiga, konsolidasi demokrasi,d. Tahapan keempat, praktik demokrasi.

Demokratisasi berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi.

1. Nilai (kultur) Demokrasi

Menurut Henry B. Mayo, ada delapan nilai demokrasi:

1) Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela,2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai,3) Pergantian penguasa secara teratur,4) Penggunaan paksaan sesedikit mungkin,5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman,6) Menegakkan keadilan,7) Memajukan ilmu pengetahuan,8) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

2. Lembaga (struktur) Demokrasi

Selain memiliki nilai-nilai, demokrasi juga memiliki lembaga-lembaga, nenurut Mirriam Budiardjo (1997) lembaga-lembaga demokrasi adalah:

1) Pemerintahan yang betanggung jawab,2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan

kepentingan masyarakat,3) Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai,4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat,5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin HAM dan

mempertahankan keadilan.

3. Ciri Demokratisasi

Demokratisasi memiliki ciri-ciri:

1) Berlangsung secara evolusioner,2) Proses perubahan secara persuasif,3) Proses yang tidak pernah selesai.

C.Demokrasi di Indonesia1. Demokrasi Desa

Demokrasi telah terjadi di Indonesia sejak dahulu. Awal munculnya adalah di desa. Demokrasi di desa dikenal dengan “demokrasi asli”. Demokrasi desa memiliki unsur-unsur:

a. Rapat,b. Mufakat,c. Gotong-royong,d. Hak mengadakan protes bersama,e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja obsolut.

2. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologi Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dalam nilai-nilai Pancasila adalah:

a. Kedaulatan rakyat,b. Republik,c. Negara berdasar atas hukum,d. Pemerintahan yang konstitusional,e. Sistem perwakilan,f. Prinsip musyawarah,g. Prinsip ketuhanan.

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi atas beberapa periode:

a. Masa revolusi (1945-1950)b. Masa orde lama, terdiri atas:

1. Demokrasi liberal (1950-1959)2. Demokrasi terpimpin (1959-1965)

c. Masa orde baru (1966-1998)d. Masa transisi (1998-1999)e. Masa reformasi (1999-sekarang)

D.Pendidikan Demokrasi

Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Tersedianya kondisi seperti ini membutuhkan waktu yang lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi.

BAB VI

Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

A.Konsep dan Ciri Negara Hukum1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum berasal dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan konstitusionalisme yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.

2. Negara Hukum Formil dan Hukum Materil

Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara.

Negara hukum materil adalah negara hukum dalam arti luas atau disebut juga negara hukum modern, merupakan negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri.

3. Ciri-Ciri Negara Hukum

Friedrich Julius Stahl memberikan ciri-ciri rechtsstaat sebagai berikut:

a. HAMb. Pemisahan kekuasaan (Trias Politica)c. Pemerintahan berdasarkan aturand. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Menurut AV Dicey, ciri-ciri rule of law adalah:

a. Supremasi hukumb. Kedudukan yang sama di depan hukumc. Terjaminnya HAM dalam undang-undang

B.Negara Hukum Indonesia1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Negara hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga. Perumusan negara hukum Indonesia adalah:

a. Negara berdasar hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka,b. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan

kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut.

2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia tertuang dalam konstitusi negara, UUD 1945. Adapun tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) UUD 1945 2) TAP MPR3) UU4) Perpu5) Permen:

a. Kepresb. Perda

Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Norma hukum bersumber pada Pancasilab. Sistem konstitusic. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasid. Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahane. Organ pembentuk undang-undangf. Sistem Presidensiilg. Kehakiman yang bebash. Hukum bertujuan melindungii. Adanya jaminan hak asasi dan kewajiban dasar manusia

3. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi

Hubungan negara hukum dan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah salah satu dari ciri-ciri negara demokrasi.

C.Hakikat Hak Asasi Manusia1. Pengertian HAM

HAM merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah TUHAN YANG MAHA ESA. HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Macam HAM

HAM menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi:

a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapatb. Hak memiliki sesuatuc. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agamae. Hak untuk hidupf. Hak untuk kemerdekaan hidupg. Hak untuk memperoleh nama baikh. Hak untuk memperoleh pekerjaani. Hak untuk mendapatkan perlidungan hukum

HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, meliputi:

a. Hak untuk hidupb. Hak berkeluargac. Hak mengembangkan dirid. Hak keadilane. Hak kemerdekaanf. Hak berkomunikasig. Hak keamananh. Hak kesejahteraani. Hak perlindungan

HAM meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

a. Hak asasi pribadi (personal rights)b. Hak asasi politik (political rights)c. Hak asasi ekonomi (property rights)d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights)e. Hak kesamaan Hukum (rights of legal equality)f. Hak kesamaan peradilan (procedural rights)

BAB VII

Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

A.Pengertian, Hakikat, dan Kedudukan Wawasan Nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara a. Secara Etimologis, wawasan berasal dari kata wawas yang

berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau atau kesatuan pulau dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang teletak antara dua benua dan dua samudera.

b. Secara terminologis:1) Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah cara pandang

bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam.

2) GBHN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannyan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Atau dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

3. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan.

B.Latar Belakang Wawasan Nusantara1. Segi Historis (sejarah)

Ada dua hal yang membuat bangsa Indonesia ingin bersatu:

a. Indonesia pernah mengalami kehidupan terjajah dan terpecahb. Indonesia memiliki wilayah yang terpisah.

2. Segi Geografis Dan Sosial Budaya

Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen.

3. Segi Geopolitis dan Kepentingan Nasional

Dari segi geopolitik, Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang dan Merauke yang terletak antara dua benua dan dua samudera. Dari segi kepentingan nasional adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah Indonesia senantiasa satu dan utuh.

C.Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia1. Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik

Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah, atau tempat tinggal yang suatu bangsa.

2. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasioanal. Atas dasar itulah bangsa Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yakni wawasan nusantara.

D.Perwujudan Wawasan Nusantara1. Perumusan Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam TAP MPR mengenai GBHN. Ketentuan tersebut adalah:

1) TAP MPR No. IV/MPR/19732) TAP MPR No. IV/MPR/19783) TAP MPR No. II/MPR/1983

4) TAP MPR No. II/MPR/19885) TAP MPR No. II/MPR/19936) TAP MPR No. II/MPR/1998

Dalam ketetapan itu dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara.

2. Batas Wilayah NKRI a. Wilayah Daratan

Wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.

b. Wilayah Perairan

Penentuan batas wilayah perairan dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contoh: Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina.

c. Wilayah Udara

Terdapat beberapa teori mengenai hal ini:

1. Teori udara bebas a) Kebebasan ruang udara tanpa batas, ruang udara dapat

digunakan oleh siapapun.b) Kebebasan ruang terbatas, terbagi dua:

1) Negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan

2) Negara kolong hanya berhak atas suatu wilayah tertentu

2. Teori negara berdaulat di udara

Mengenai teori ini masih belum ada kesepakatan di forum internasional.

3. Unsur Dasar Wawasan Nusantara a. Wadah (contour)

Wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serbanusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.

b. Isi (content)

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaaan UUD 1945.

c. Tata Laku (conduct)

Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia.

4. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara a. Tujuan

1) Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

2) Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serta berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati.

b. Manfaat1) Diterima dan diakuinya konsepsi nusantara di forum

internasional.2) Pertambahan luas teritori Indonesia.3) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan

potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

4) Menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan.

5) Sarana integrasi nasional.

E.Otonomi Daerah Di Indonesia

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Namun NKRI memilih desentralisasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan, hal ini disebabkan:

1) Wilayah Indonesia yang luas2) Daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografi dan

budaya yang berbeda

Dengan alasan demikian maka pemerintah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada wilayah atau daerah-daerah agar mengurus dan mengatur sendiri kekuasaannya.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah otonom meliputi:

a. Daerah provinsib. Daerah kabupatenc. Daerah kota

Dalam otonomi daerah, bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah:

a. Pendidikanb. Kesejahteraanc. Kesehatand. Perumahane. Pertanianf. Perdagangan, dan lain-lain

Dan pemerintah pusat hanya mengurusi enam urusan saja, yaitu;

a. Politik luar negerib. Pertahananc. Keamanand. Yustisie. Moneter dan fiskal nasionalf. agama

BAB VIII

Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia

A.Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah konsepsi politik kenegaraan Republik Indonesia. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bagi pembangunan nasional Indonesia.

B.Perkembangan Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Ketahanan Nasional

Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD (SESKOAD). Pada masa itu pengaruh komunisme sedang meluas. Setelah kejadian G30 S/PKI, semakin kuat gagasan untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dan akhirnya pada tahun 1972 dirumuskanlah konsepsi ketahanan nasional.

2. Ketahanan Nasional dalam GBHN

Konsepsi ketahanan nasional pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973, yaitu Tap MPR No. IV/MPR/1973. Kemudian berlanjut pada GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, dan GBHN 1998.

C.Unsur-Unsur Ketahanan Nasional1. Gatra dalam Ketahanan Nasional

Unsur yang mempengaruhi ketahanan nasional terdiri dari beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapat mengenai unsur-unsur kekuatan nasional tersebut.

1) Hans J. Morgenthoua. Faktor tetap (stable factors) terdiri atas geografi dan SDA,b. Faktor berubah (dynamic factors) terdiri atas kemampuan

industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi.

2) James Lee Raya. Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industri,

dan militer,b. Intangible factors terdiri atas karakter nasional, moral

nasional, dan kualitas kepemimpinan.3) Palmer dan Perkinsa. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya,

penduduk, teknologi, moral, dan kepemimpinan.

Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia dikenal dengan istilah gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama astagatra yang terdiri atas trigatra dan pancagatra.

a. Trigatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, SDA, dan wilayah.

b. Pancagatra adalah aspek sosial (intangible) yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan peretahanan keamanan.

2. Penjelasan Atas Tiap Gatra dalam Ketahanan Nasional a. Gatra Penduduk

Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi:1) Aspek kualitas (pendidikan, keterampilan, kepribadian)2) Aspek kuantitas (jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran)

b. Gatra wilayahHal yang meliputi wilayah negara:1) Bentuk wilayah negara2) Luas wilayah negara3) Posisi geografis4) Daya dukung wilayah negara

c. Gatra SDAHal-hal yang berkaitan dengan SDA:1) Potensi SDA (hewani, nabati, tambang)2) Kemampuan mengeksplorasi SDA3) Pemanfaatan SDA 4) Kontrol atas SDA

d. Gatra di Bidang IdeologiIdeologi memiliki dua fungsi pokok:1) Sebagai tujuan/cita-cita dari kelompok masyarakat2) Sebagai sarana pemersatu masyarakat

e. Gatra di Bidang PolitikPenyelenggaraan negara dapat ditinjau dari aspek seperti:1) Sistem politik2) Sistem pemerintahan3) Bentuk pemerintahan4) Susunan negara

f. Gatra di Bidang EkonomiBidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan di bidang ekonomi tentu akan menjadikan negara bersangkutan tumbuh menjadi kekuatan dunia.

g. Gatra di Bidang Sosial BudayaUnsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Pengembangan integrasi nasional juga menjadi hal amat penting untuk memperkuat ketahanan nasional.

h. Gatra di Bidang Pertahanan Keamanan Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahanan negara.

D.Pembelaan Negara1. Makna Bela Negara

Membela negara merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 perubahan kedua. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal ini juga tertuang dalam pasal 30 UUD 1945 perubahan kedua. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

2. Peraturan Perundang-Undang tentang Bela Negara

Ketentuan atau landasan hukum mengenai bela negara adalah:

a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 perubahan kedua,b. Pasal 30 UUD 1945 perubahan kedua.

Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam pasal 9 UU No. 3 tahun 2002.

E.Indonesia dan Perdamaian Dunia1. Posisi Negara dalam Era Global

Dalam membahas ketahanan nasional sekarang ini kita tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh global serta perkembangan kehidupan internasional. Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi akan menimbulkan ancaman dan tantangan yang ditenggarai bisa berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Namun di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Dan bagi negara-negara seperti Indonesia, globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Globalisasi perlu diwaspadai dan dihadapi dengan sikap arif dan bijaksana.

2. Partisipasi Indonesia bagi Perdamaian Dunia

Peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia merupakan amanat pembukaan UUD 1945. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia di mulai sejak tahun 1957, pada saat itu Indonesia mengirimkan Konga (kontingen garuda). Kontingen Garuda I diterjunkan ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1057. Dan sampai sekarang Indonesia telah menerjunkan Kontingen Garuda XIIIA yang pada waktu itu dikirim ke Libanon sebagai bagian UNIFIL pada September 2006. Indonesia juga telah tiga kali menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, yaitu:

a. Periode 1973-1974b. Periode 1995-1996c. Periode 2007-2008

Dan hal tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan amanat pembukaan

UUD 1945.