Embed Size (px)
DESCRIPTION
Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019
Citation preview
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan
pembangunan di bidang riset, teknologi dan pendidikan
tinggi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun
2015-2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga 2015-2019;
MEMUTUSKAN ...
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-
2019.
Pasal 1
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun
2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terdapat dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun
2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan
kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam kurun
waktu tahun 2015-2019.
Pasal 3
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun
2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan
sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 4 ...
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 701
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Agus Sediadi Tamtanus
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2015
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015 – 2019
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jakarta
SALINAN
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan 2010-2014 1
1.1.2 Aspirasi Masyarakat Terhadap Iptek dan Pendidikan Tinggi 10
1.2 Potensi dan Permasalahan 12
1.2.1 Potensi 12
1.2.2 Permasalahan 13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS 21
2.1 Visi 21
2.2 Misi 21
2.3 Tujuan Strategis 22
2.4 Sasaran Strategis 22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
23
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 23
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristekdikti 29
3.2.1 Arah Kebijakan Kemenristekdikti 29
3.2.2 Strategi Kebijakan Kemenristekdikti 29
3.3 Kerangka Regulasi 32
3.4 Kerangka Kelembagaan 33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 34
4.1 Target Kinerja 34
4.2 Kerangka Pendanaan 53
BAB V PENUTUP 55
LAMPIRAN 1. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 56
LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI 98
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Tabel 1.2
Tabel 1.3
Tabel 1.4
Tabel 4.1
Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenristek 2010-2014 ……………….
Pencapaian Target Kinerja Dikti Tahun 2010-2014 ………………………
Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN dan Jepang ……
Publikasi Ilmiah Beberapa Negara ………………………………………...
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis ………………..
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program …………………………
4
9
18
19
34
35
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Gambar 1.2
Gambar 1.3
Gambar 1.4
Gambar 1.5
Gambar 1.6
Gambar 1.7
Gambar 3.1
Gambar 3.2
Program dan Kegiatan Prioritas Dikti Tahun 2009-2014 ………………
Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi ……………
Kerangka Logis Kemenristekdikti dalam Mendukung Daya Saing ……
Sumber Utama Teknologi Dalam Negeri ………………………………
Rasio Alokasi Anggaran Litbang Pemerintah ………………………….
Perbandingan Paten Domestik dengan Paten Luar Negeri ……………….
Sumber Teknologi di Industri Manufaktur …………………………….
Kerangka Kerja Logis dan Program Kemenristekdikti ………………..
Kerangka Kelembagaan Kemenristekdikti 2015-2019 ………………
8
11
14
15
16
18
20
31
33
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting
dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang
menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dasar hukum pembangunan Iptek
nasional dan pendidikan tinggi tersebut adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945
Amandemen ke-4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh
manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan
bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4)
menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Tambahan pula, Pasal 31 ayat (5)
menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia.
Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap
pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika
pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi
serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat
menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan
pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi yang telah dicapai pada periode 2010-2014
merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh
untuk pencapaian pada periode 2015-2019.
1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2010-2014
1.1.1.1 Peningkatan Kemampuan Iptek 2010-2014
Program Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pada periode 2010-2014 adalah
“Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas).
Dalam hal ini, pembangunan Iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur SINas yaitu
2
kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek, disamping core business Iptek itu sendiri, yakni
relevansi dan produktivitas Iptek serta pendayagunaan Iptek.
Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi,
Kementerian Negara menetapkan bahwa tugas pokok Kemenristek adalah penyelenggaraan
urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan Negara, dengan fungsi: 1) Perumusan dan penetapan kebijakan
di bidang riset dan teknologi; 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
riset dan teknologi.
Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, Kemenristek telah menetapkan kebijakan di
bidang riset dan teknologi, khususnya berkaitan dengan penguatan SINas yang berupa peraturan
dan keputusan. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan
dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan
Usaha; Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Rekomendasi Insentif Badan Usaha, Peraturan Bersama Menteri Negara
Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang
Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan Peraturan Menteri Riset
dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil
Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi. Adapun
Keputusan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan dalam kurun waktu
2010-2014, antara lain Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor
241a/M/Kp/X/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti
dan Perekayasa Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan
Teknologi Nomor 243/M/Kp/XI/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Hak Kekayaan
Intelektual Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi
Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan
Iptek, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 246/M/Kp/IX/2011 tentang Arah
Penguatan SINas untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek terhadap Pembangunan Nasional;
Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 312/M/Kp/XI/2011 tentang
Pembentukan Program Insentif Riset SINas Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana
telah diganti dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 21/M/Kp/V/2014 tentang
Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi;
3
Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman
Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi
Nomor 30/M/Kp/III/2013 tentang Pembentukan Program Technopreneurship Pemuda,
Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 175/M/Kp/IV/2013 tentang Program
Inkubasi Bisnis Teknologi; Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014
tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
Selain itu, PMK No 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Atas PNBP Royalti Paten telah berhasil
dikeluarkan atas upaya dorongan yang sangat kuat dari Kemenristek. Sementara itu, terdapat
kebijakan-kebijakan lainnya yang diperlukan dalam rangka penguatan SINas yang masih dalam
proses pembahasan diantaranya adalah kebijakan pengembangan pusat unggulan Iptek,
kebijakan masterplan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, kebijakan
pengembangan Science and Technology Park (STP), kebijakan mobilisasi peneliti dan
perekayasa di lembaga litbang (lemlitbang) pemerintah ke industri, kebijakan pre-commercial
government procurement untuk penelitian dan pengembangan.
Selain itu, Kemenristek juga memfasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-
undangan yang diprakarsai oleh LPNK di bawah koordinasi Kemenristek diantaranya, yaitu:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Limbah Radioaktif; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan
Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenristek, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014
tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. Di samping itu, pada tahun 2010-2014 terdapat 2
(dua) Memorandum of Understanding (MoU) Luar Negeri di bidang Iptek yang telah diratifikasi
dengan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2014 tentang
Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Memorandum of
Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
People's Republic of China on Scientific and Technological Cooperation) dan Peraturan
Presiden Nomor 182 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama
di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Agreement Between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and
Technological Cooperation).
4
Selanjutnya, dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang
riset dan teknologi, beberapa capaian penting tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU
Kemenristek secara umum berhasil memenuhi target, bahkan terdapat capaian yang melebihi
target yang telah ditentukan.
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenristek 2010-2014
No. Sasaran Indikator Kinerja
Utama Target
Sampai 2014
Realisasi Sampai
2014 Capaian
1. Menguatnya Kelembagaan Iptek
Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian
Peringkat 45 Peringkat 41 Naik 4 Peringkat
2. Menguatnya Sumberdaya Iptek
Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)
500 551 Tercapai 110%
Prosentase investasi litbang terhadap PDB
1.00% 0,09% Tercapai 9%
3. Menguatnya Jaringan Iptek
Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri
20 25 Tercapai 125%
4. Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek
Jumlah Paten Terdaftar
3.800 6.868 Tercapai 180,74%
Jumlah Publikasi Ilmiah
90 394 Tercapai 437,78%
5. Meningkatnya Pendayagunaan Iptek
Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk national security
158 182 Tercapai 115,19%
Pada pilar Kelembagaan Iptek, peringkat kualitas lembaga penelitian Indonesia menurut
laporan GCI-WEF (Global Competitiveness Index-World Economic Forum) tahun 2014 berada
pada nomor 41. Capaian peringkat ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu nomor 45.
Tercapainya target IKU ini didapatkan karena dukungan sumber daya baik berupa dukungan
anggaran yang memadai, SDM yang kompeten, dukungan kebijakan dari pimpinan, maupun
efektivitas instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenristek dalam mendorong
peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan Iptek.
Instrumen kebijakan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan IKU ini adalah program
Pusat Unggulan Iptek (PUI). Melalui instrumen kebijakan ini, Kemenristek dalam 5 tahun
terakhir terus mendorong tumbuh kembangnya PUI di seluruh Indonesia. Dengan memberikan
insentif pembinaan kepada pusat-pusat litbang berpotensi dan berkinerja baik, sampai saat ini
5
telah ditetapkan 9 pusat litbang menjadi PUI (Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember; Lembaga Penyakit Tropis (Institute of
Tropical Disease) Universitas Airlangga; Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember
(Kopi); Pusat Studi Biofarmaka–IPB; Pusat Kajian Hortikultura Tropika–IPB; Pusat Penelitian
Karet; Pusat Penelitian Pigmen Material Aktif Universitas Ma Chung; Balai Penelitian
Bioteknologi Perkebunan Indonesia; dan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi).
Pelaksanaan program PUI ini tidak hanya meningkatkan kinerja dari pusat litbang itu sendiri,
tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan pengakuan dari pihak industri kepada pusat litbang.
Setelah ditetapkan menjadi PUI banyak tawaran kerjasama riset yang datang dari industri
bahkan dari lembaga internasional dan negara sahabat.
Pada pilar Sumber Daya Iptek, sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk IKU Jumlah
peneliti & perekayasa (orang/1 juta penduduk) telah dicapai sebesar 110% yaitu 551 peneliti dan
perekayasa dari yang ditargetkan 500 peneliti dan perekayasa. Sedangkan, untuk IKU Prosentase
investasi litbang terhadap PDB dicapai sebesar 9% yaitu 0.09% dari yang ditargetkan 1%.
Lemahnya investasi litbang dipicu dari kebijakan perpajakan yang belum kondusif terhadap
inovasi. Pengaturan insentif perpajakan dan kepabeanan dalam PP 35/2007 tidak bersifat
mandiri, tetapi sangat tergantung pada regulasi perpajakan dan kepabeanan, sebagaimana
disebut dalam Pasal 6 ayat (3) PP 35/2007. Menurut Badan Kebijakan Fiskal, sebagian
pengaturan mengenai insentif perpajakan dan kepabeanan yang disebut dalam PP 35/2007
sebenarnya telah diakomodasi dalam peraturan perpajakan dan kepabeanan. Beberapa regulasi
tersebut antara lain :
1. PP No. 93/2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan
Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan
Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto;
2. PMK 231/KMK.03/2001 s.t.d.d. PMK 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak
yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk;
3. KMK 143/KMK.05/1997 s.t.d.d. PMK 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk
dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan; dan
4. PMK 103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu
Pengetahuan.
6
Akan tetapi, insentif perpajakan dan kepabeanan tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh pihak
industri karena dianggap tidak menarik oleh industri. Undang-Undang 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek juga belum dapat memberikan
dampak siginifikan terhadap penguatan investasi litbang. Di samping itu, Budaya Inovasi juga
belum sepenuhnya tumbuh dikalangan masyarakat. Belanja litbang per PDB Indonesia tersebut
diatas masih di bawah 1% jauh di bawah rata-rata Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD) yang sudah di atas 2%. Disamping itu, bila dibandingkan dengan negara-
negara Asia Pasifik pada umumnya, investasi Iptek yang berasal dari dunia usaha di Indonesia
terutama pihak swasta atau industri besar untuk kegiatan Research and Development (R&D)
masih lebih rendah.
Untuk Penguatan Jaringan Iptek sampai dengan tahun 2014 (2010-2014), telah dicapai sebesar
125% yaitu 25 kolaborasi dari yang ditargetkan 20 Kolaborasi Riset. Bentuk kolaborasi riset
adalah berupa konsorsium riset. Kemeristek sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berperan
aktif dalam membentuk konsorsium. Pembangunan konsorsium riset antara Perguruan Tinggi
dan lembaga litbang dengan litbang perusahaan/industri, merupakan sebuah langkah lanjutan
atau bentuk lain dari langkah nyata memadukan kegiatan riset yang ada di Perguruan Tinggi dan
lembaga litbang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna teknologi. Keberadaan
konsorsium akan menunjang pembentukan sinergi antara Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang,
dan Industri.
Dalam rangka memperkuat jaringan Iptek, Kemenristek juga berupaya untuk mewujudkan
Kawasan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) tumbuh menjadi Indonesia Science
and Technology Park. Untuk itu, telah dilakukan pembangunan, renovasi dan perawatan gedung
laboratorium di Puspiptek.
Pada pilar relevansi dan produktivitas Iptek, sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk
indikator kinerja utama Jumlah Publikasi Ilmiah telah dicapai sebesar 437,78% yaitu 394
Publikasi Ilmiah dari yang ditargetkan 90 Publikasi Ilmiah. Untuk indikator kinerja utama
Jumlah Paten Terdaftar telah dicapai sebesar 180,74% yaitu 6.868 Paten Terdaftar dari yang
ditargetkan 3.800 Paten terdaftar.
Sementara itu, dalam rangka mendorong Pendayagunaan Iptek sampai dengan akhir periode
2010-2014, untuk IKU Jumlah Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang di Industri, Masyarakat,
dan untuk National Security telah dicapai sebesar 115,19% yaitu 182 dari yang ditargetkan 158.
1.1.1.2 Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 2010-2014
Hasil pelaksanaan Renstra Dikti periode tahun 2009-2014 berupa program dan kegiatan telah
menghasilkan capaian-capaian yang membentuk kondisi umum pendidikan tinggi pada akhir
tahun 2014 sebagai berikut:
7
1.1.1.2.1 Pengaturan Pendidikan Tinggi 2009 - 2014
Selama periode tahun 2009 - 2014 telah banyak dibuat aturan perundangan untuk mengatur
pendidikan tinggi. Dengan diterbitkannya aturan perundangan yang mengatur pendidikan tinggi
maka pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih pasti dan teratur. Diantara
peraturan perundangan yang diterbitkan pada periode tahun 2009-2014, yang paling mendasar
adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga telah diterbitkan
beberapa undang-undang lain yang lebih spesifik yaitu:
- Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
- Undang-Undang Keinsinyuran;
- Undang-Undang Tenaga Kesehatan;
- Undang-Undang Keperawatan; dan
- Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
Selanjutnya dari Undang-Undang tersebut di atas telah diterbitkan peraturan turunannya baik
yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lainnya.
Beberapa Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang yang telah diterbitkan selama
tahun 2009-2014 adalah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
- Revisi RPP Nomor 58 tahun 2013 tentang Mekanisme Pendanaan Perguran Tinggi Negeri
Badan Hukum (PTN-BH).
Meskipun sudah banyak peraturan perundangan yang telah diterbitkan tetapi masih ada beberapa
peraturan perundangan penting yang masih belum terselesaikan diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi dibawah Kementerian Agama dan Peraturan Pemerintah
tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain. Peraturan perundangan
yang belum selesai harus dapat diselesaikan pada periode tahun 2015-2019.
1.1.1.2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2009-2014
Selama tahun 2009-2014 telah banyak dilakukan program dan kegiatan prioritas untuk
mempercepat pencapaian tujuan strategis Dikti. Program dan Kegiatan Prioritas yang telah
dilakukan untuk mencapai Tujuan Strategis ditunjukkan oleh Gambar 1.1. Misalkan untuk
mencapai Tujuan Strategis Peningkatan Akses telah dilakukan Program dan Kegiatan: Pendirian
Perguruan Tinggi Baru, Penegerian Perguruan Tinggi Swasta, Pemberian Mandat Program Studi
Baru, Beasiswa Adik, Beasiswa Bidikmisi, Pendirian Akademi Komunitas, dan Pemberlakukan
Uang Kuliah Tunggal serta Pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Program
dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan Strategis yang lain dapat dilihat pada Gambar 1.1.
8
Gambar 1.1 Program dan Kegiatan Prioritas Dikti tahun 2009-2014.
Program dan Kegiatan Prioritas Pendidikan Tinggi tahun 2009-2014 telah membantu
mempercepat pencapaian target-target Pendidikan Tinggi tahun 2009-2014. Program dan
Kegiatan yang sudah bagus dan masih relevan dengan kondisi tahun 2015-2019 harus
dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi.
1.1.1.2.3 Pencapaian Target Pendidikan Tinggi 2010-2014
Target-target Pendidikan Tinggi 2010-2014 ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai.
Target-target yang tercapai diantaranya adalah APK, jumlah dosen bersertifikat, jumlah dosen
dengan publikasi nasional, jumlah dosen dengan publikasi internasional, dan jumlah HKI yang
dihasilkan seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.2 di bawah ini.
9
Tabel 1.2 Pencapaian Target Kinerja Dikti Tahun 2010-2014
No. Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 2014
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn 22,80% 24.67% 25,10% 27.01 % 26,75% 30,20% 29,10% 29,87% 30,00% 29,15%
2 Rasio Kesetaraan Gender PT 111,80% 107.6% 107,90% 103.54% 104,60% 106,80% 103,20% 109,60% 103,00% 112,20%
3 Jumlah PT PK BLU/BLU (PT BH) 20 20 27 21 35 33 35 33 40 33
4 Jumlah PT Beropini WTP Dari KAP 11 6 20 18 22 18 26 23 30 0
5 Persentase Prodi Terakreditasi 56,76% 72% 62,73% 59.93% 69,00% 68,74% 100% 88,00% 100% 90,00%
6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal 8 49,63% 58.6% 50,00% 56.15% 51,00% 52,67% 57,03% 49,30% 58,00% 52,00%
7 Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia 3 4 5 3 6 3 8 2 11 2
8 Rasio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1 19% 18,70% 21% 18.11% 24% 17,40% 27% 16,60% 30% 16,50%
9 APK Prodi Sains Natural dan Teknologi (Usia 19-23
Tahun)
4,10% 5.74% 5,00% 8.06% 7,00% 7,30% 9% 7% 10% 6,60%
10 Persentase Dosen Berkualitas Minimal S2 59,50% 62% 61,50% 67.4% 63,30% 63,30% 65,50% 60,67% 70,00% 61,82%
11 Persentase Dosen Berkualifikasi S-3 9,80% 9,50% 13,50% 13.5% 10,30% 10,30% 12,50% 11,8 15,00% 12,66%
12 Persentase Dosen Bersertifikat 23,00% 21.9% 36,00% 34.5% 50,00% 43,20% 62,50% 72,28% 75,00% 47,43%
13 Jumlah Dosen dengan Publikasi Nasional 5% 17.2% 5.2% 5.5% 5,40% 6,38% 5,50% 10,50% 5,70% 12,50%
14 Jumlah Dosen dengan Publikasi Internasional 0,40% 0,75% 0,50% 0.75% 0,60% 0,63% 0,70% 2,10% 0,80% 2,35%
15 Jumlah HKI yang Dihasilkan 75 76 95 134 110 212 130 152 150 152
16 Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan
Biaya Pendidikan
9,40% 7.3% 13% 11.46% 15% 10,25% 18% 11,30% 20% 12,50%
10
Sementara itu, target-target kinerja yang tidak tercapai diantaranya adalah: prosentase Prodi
terakreditasi minimal B, jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia, dan prosentase dosen
berkualifikasi S3. Secara umum, target-target yang terkait dengan akses bisa dicapai dengan
baik tetapi target-target yang terkait dengan mutu dan daya saing belum bisa dipenuhi dengan
baik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pada Renstra periode 2015–2019.
1.1.2 Aspirasi Masyarakat Terhadap Iptek dan Pendidikan Tinggi
1.1.2.1 Aspirasi Masyarakat Terhadap Iptek
Perkembangan situasi perekonomian dunia yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar
dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing
dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat Iptek yang terdiri dari
lemlitbang, Perguruan Tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan seluruh pemangku
kepentingan bidang Iptek mengharapkan peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan dan memperkokoh daya saing ekonomi nasional
dengan mewujudkan program-program nyata.
Presiden dan Wakil Presiden mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat memberikan kontribusi
dalam menjawab kebutuhan teknologi nasional, menciptakan lapangan kerja dengan basis
teknologi, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) menuntut Kemenristekdikti untuk dapat menyiapkan teknologi yang dibutuhkan
oleh industri dan masyarakat.
Di samping itu, Kementerian PPN/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berfokus agar Kemenristekdikti dapat memberikan
konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian teknis terkait meminta
Kemenristekdikti dapat menyediakan teknologi-teknologi mutakhir yang siap untuk dipakai
sesuai dengan tantangan di lapangan.
Lemlitbang mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat menyediakan pendanaan dan Sarpras
Iptek yang memadai dan mendorong pemanfaatan hasil litbang. Dan industri meminta
Kemenristekdikti untuk menyediakan peralatan produksi dengan teknologi mutakhir, teknologi
produksi (improvisasi), teknologi untuk pengembangan produk (diversifikasi produk), SDM
terampil, dukungan untuk peningkatan produktivitas, dan risk sharing. Tambahan pula,
masyarakat mengharapkan Kemenristekdikti untuk menyiapkan teknologi tepat guna dan
produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif).
Dari aspek regulasi, masyarakat Iptek mengharapkan Kemenristekdikti untuk mengeluarkan atau
mendorong terbitnya regulasi berkaitan dengan pengaturan lemlitbang menjadi pusat unggulan,
penganggaran multiyears dan penyederhanaan administrasi keuangan dengan tetap
memperhatikan akuntabilitas, block grant dalam kegiatan litbang, double tax deduction bagi
11
perusahaan yang mengeluarkan anggaran untuk melakukan kegiatan litbang, pengembangan
SDM Iptek, alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam negeri,
mobilisasi personil lemlitbang ke industri, dan komersialisasi hasil litbang. Sementara itu,
instrumen kebijakan yang diharapkan dikeluarkan oleh Kemenristekdikti adalah penguatan
kelembagaan, program beasiswa yang terintegrasi, penguatan HKI, penguatan jaringan antara
lemlitbang dan industri, program penguatan kegiatan litbang, dan pendayagunaan Iptek.
1.1.2.2 Ekspektasi Masyarakat Terhadap Perguruan Tinggi
Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang seperti yang ditunjukkan oleh
Gambar 1.2. Pada saat pertama kali Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan
Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of education. Saat Perguruan Tinggi sudah
mampu memerankan dirinya sebagai agent of education, masyarakat berharap lebih, Perguruan
Tinggi tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai agent of education tetapi juga
memerankan diri sebagai agent of research and development. Harapan ini terus berlanjut sampai
sekarang ini dimana masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai
agent of knowledge and technology transfer dan akhirnya sebagai agent of economic
development.
AGENT OF EDUCATION
AGENT OFRESERACH
AGENT OFCULTURE, KNOWLEDGE,TECHNOLOGYTRANSFER
AGENT OFECONOMICDEVELOPMENT
PEOPLE EXPECTATION MAIN PERFORM. INDICATOR
ULTIMATE CONTRIBUTION
EDUCATINGPEOPLE
RESEARCHING BASICAND APPLICATIVEPROBLEMS
TRANSFERING CULTURE,KNOWLEDGE, TECHNOLOGY TOSOCIETY AND INDUSTRY
INNOVATING TO DEVELOPLOCAL AND NATIONAL COMPETITIVENESS
# INNOVATION,# EMPLOYMENT# INDUSTRY # Rp GENERATED# C,K,T TRANSFERED# INDUSTRY AND COMMUNITY# PUBLICATION# PATENT# CITATIONUNIVERSITY RANKING
# GRADUATEEMPLOYABILITYWAITING TIME
“ ….university encompasses a ‘third-mission’ of economic development in addition to research and teaching.” Readings (1996)
PERGURUAN TINGGI MENGHASILKAN INOVASI YANG BISA MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA
RENSTRA 2009-2014 RENSTRA 2015-2019
Gambar 1.2 Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi.
Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai
agent of economic development, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan
inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagai masyarakat secara luas. Meskipun
sekarang ini secara spesifik belum pernah dimonitor kemampuan Perguruan Tinggi Indonesia
menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, banyak
penelitian-penelitian Perguruan Tinggi yang sudah siap dihilirkan untuk bisa mendatangkan
manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan
difasilitasi untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat.
12
1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi
Indonesia mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjadi negara maju karena mempunyai
modal pembangunan yang siap untuk diolah. Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia
yang luas merupakan modal pembangunan yang dapat didayagunakan. Biodiversitas tanaman,
binatang yang hidup di hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan,
energi, dan obat-obatan. Sementara itu, Perguruan Tinggi, lemlitbang, dan industri menjadi
pihak-pihak yang kompeten untuk mengolah dan memberikan nilai tambah pada produk-produk
berbasis sumberdaya alam tersebut.
Data dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Dikti dan Kemenristek
(2012) menunjukkan bahwa lembaga Iptek yang ada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
sebanyak 683 unit dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 3.019 unit merupakan wahana
untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan dapat didorong untuk menghasilkan inovasi-
inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh industri nasional. Demikian juga, lembaga riset non-
kementerian yaitu LPNK dibawah koordinasi Kemenristekdikti dan lembaga-lembaga riset
kementerian serta lembaga riset yang ada di industri merupakan wahana untuk mengembangkan
dan mendorong pemanfaatan teknologi.
Di lain pihak, Indonesia juga memiliki wahana industri-industri dalam berbagai sektor. Sebagai
negara kepulauan, Indonesia memiliki industri pesawat PT Dirgantara Indonesia dan sebagai
negara maritim Indonesia telah membangun industri perkapalan PT PAL. Di bidang
Perkeretaapian, Indonesia juga memiliki PT INKA sedangkan dari sisi jasa operasi memiliki PT
KAI. Hal ini untuk memenuhi moda transportasi publik untuk pulau-pulau besar yang
membutuhkan transportasi darat publik yang memadai. Selain itu, masih banyak wahana-
wahana industri dalam negeri seperti PT Pindad dan PT Dahana untuk mendorong sektor
hankam dan material, PT LEN untuk mendorong sektor elektronika, PT Biofarma untuk
mendorong sektor kesehatan, dan PT Inti untuk mendorong sektor informasi dan
telekomunikasi. Jika wahana-wahana tersebut terus diberikan tempat untuk mengembangkan
teknologi-teknologi untuk meningkatkan kompetensi penelitian dan pengembangan (litbang),
maka menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing perekonomian bangsa
dengan bisnis berbasis teknologi.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
Pemerintah diwajibkan untuk memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri
(BOPTN). Besarnya BOPTN yang diberikan Pemerintah setiap tahun meningkat. Tahun 2013
besarnya BOPTN adalah Rp. 2,9 triliun meningkat menjadi Rp. 3,2 triliun pada tahun 2014 dan
menjadi Rp. 4,55 triliun pada tahun 2015.
13
Pemberian BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN tetapi juga
meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun PTS. Hal ini disebabkan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2012 juga mengatur bahwa minimum 30% dari BOPTN harus digunakan untuk
biaya penelitian. Dengan adanya BOPTN yang semakin tahun semakin meningkat maka
kemampuan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam membiayai penelitian
menjadi semakin besar. Akibatnya, ke depan penelitian-penelitian inovatif yang memerlukan
biaya yang besar yang dulunya tidak mungkin dilakukan ke depan menjadi sangat mungkin.
Pembiayaan pendidikan tinggi oleh pemerintah tidak hanya dilakukan lewat APBN tetapi juga
lewat dana abadi pendidikan yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Dengan
akumulasi dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) sebesar Rp. 18 triliun yang digunakan untuk bantuan biaya penelitian, beasiswa, dan
penanggulangan bencana, maka potensi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia sangat
besar.
Setelah lama mengusahakan untuk mendapatkan otonomi, akhirnya PTN yang memenuhi
peryaratan diberikan otonomi yang luas di bidang keuangan. Melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 58 tentang Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)
yang direvisi, Pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada PTN-BH untuk mengelola
keuangannya melalui mekanisme block grant. Dengan diberikannya otonomi pada PTN-BH,
terutama otonomi di bidang keuangan, PTN-BH bisa menyusun dan melaksanakan kegiatannya
secara leluasa dan progresif sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan potensi yang siap
dikembangkan pada masa-masa mendatang.
Di samping itu, pengintegrasian fungsi pendidikan tinggi dengan fungsi riset dan teknologi akan
dapat membuat kebijakan nasional menyatu untuk mengembangkan penelitian, termasuk
penelitian di Perguruan Tinggi, yang utuh dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya dapat
bermanfaat bagi industri. Dengan adanya pengintegrasian ini, ke depan potensi Perguruan
Tinggi di Indonesia untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat/industri
akan menjadi semakin besar.
1.2.2 Permasalahan
Agenda pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dengan berbasis pada
Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Dari
sisi daya saing, Indonesia saat ini menempati posisi ke-34 dalam Global Competitiveness Report
(GCR) tahun 2014-2015. Ini adalah posisi terbaik Indonesia sejak 2010 dimana ketika itu berada
di posisi ke-44 dan sempat memburuk di tahun 2012-2013 dimana Indonesia berada pada
14
peringkat 50. Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah Singapura (peringkat ke-2),
Malaysia (peringkat ke-20), bahkan Thailand (peringkat ke-31).
Menurut World Economic Forum (WEF), pilar pembentuk daya saing ada 12 buah.
Kemenristekdikti berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari pilar kelima (pendidikan dan
pelatihan pendidikan tinggi) dan pilar kedua belas (inovasi) dalam upayanya mendukung daya
saing.
Untuk mewujudkan peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi dan inovasi,
ada dua direct core element yang harus ditingkatkan oleh Kemenristekdikti, yaitu inovasi dan
tenaga kerja terampil Dikti seperti diperlihatkan dalam Gambar 1.3. Dua direct core element
tersebut didukung oleh indirect core element, yaitu penelitian dan pengembangan serta didukung
juga oleh dua supporting element, yaitu lembaga yang berkualitas dan sumber daya yang
berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan kedua indeks tersebut, maka direct core element,
indirect core element, dan supporting element ini harus ada dan saling mendukung satu sama
lain.
Gambar 1.3 Kerangka Logis yang Diambil Kemenristekdikti dalam Mendukung Daya Saing
Dalam lima elemen tersebut, masih ditemui beberapa permasalahan. Elemen pertama adalah
lembaga yang berkualitas. Data GCR tahun 2013-2014 memperlihatkan bahwa kualitas lembaga
riset Iptek berada pada posisi 46 sementara itu Indonesia menempati posisi ke-43 pada tahun
2009-2010 dari 133 negara. Oleh karena itu, kualitas kelembagaan Iptek masih harus
ditingkatkan. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa lembaga riset di Indonesia belum menjadi
sumber utama bagi teknologi dalam negeri. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini
misalnya aspek tata kelola administrasi lemlitbang pemerintah masih sangat rumit sehingga akan
menghambat efektifitas koordinasi.
15
Sumber: Kemenristek-BPPT (2011)
Isu yang cukup mendasar dalam konteks Kelembagaan Iptek adalah revitalisasi kelembagaan
khususnya dalam upaya membangun fleksibilitas kelembagaan Iptek dan mendorong lemlitbang
untuk menjadi pusat unggulan atau center of excellence. Selain itu, kelembagaan Iptek lain
seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) sebagai koordinator Sistem Inovasi
Daerah (SIDa), Taman Sains dan Teknologi (TST) sebagai wahana implementasi SIDa, dan
Inkubator Teknologi juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong menjadi
lembaga-lembaga yang unggul (center of excellence). Salah satu upaya dalam mendukung
berkembangnya Pusat Unggulan adalah dengan mendorong efektifitas pelaksanaan akreditasi
dengan penjaminan mutu lembaga litbang yang dilakukan oleh Komite Nasional Akreditasi
Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Karena pelaksanaannya tidak bersifat
mandatory, belum banyak pranata litbang yang telah terakreditasi KNAPPP. Oleh karena itu,
perlu segera dilakukan revitalisasi terhadap kelembagaan KANPPP dan revisi pedoman
KNAPPP selama ini untuk dapat digunakan sebagai standar nasional dalam proses akreditasi
dan penjaminan mutu lembaga litbang.
Selain itu, kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi
(Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas Perguruan Tinggi
hanya berakreditasi C dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Disamping itu,
Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara
lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah
lembaga internasional secara berkala melakukan survei untuk menyusun peringkat universitas
terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas Indonesia, bahkan yang berstatus paling
baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih rendah.
Elemen kedua adalah sumber daya yang berkualitas. Bertolak dari fakta yang ada sekarang
bahwa berdasarkan data GCR peringkat ketersediaan ilmuwan dan engineer masih berada di
peringkat 40 dunia pada tahun 2013-2014. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan
tahun 2009-2010 yang berada pada peringkat 31. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan
Gambar 1.4 Sumber Utama Teknologi Dalam Negeri
16
Indonesia dalam menangani masalah SDM Iptek khususnya ketercukupan jumlah dosen,
ilmuwan, dan perekayasa masih perlu ditingkatkan.
Dari aspek investasi litbang, perhatian pemerintah terhadap Iptek dalam tiga dekade terakhir
menunjukkan penurunan terus menerus. Indikasi bahwa perhatian pemerintah semakin rendah
terlihat pada fakta bahwa sepanjang tahun 1980-2012 terjadi penurunan rasio antara anggaran
yang dialokasikan untuk litbang pemerintah terhadap keseluruhan anggaran dalam APBN.
Memang secara nominal rupiah terjadi peningkatan namun rasio terhadap keseluruhan APBN
terus mengalami penurunan (LIPI, 2012).
Gambar 1.5. Rasio Alokasi Anggaran Litbang Pemerintah
Sumber: LIPI (2012)
Diantara negara-negara G-20 pun, rasio belanja litbang Indonesia terhadap PDB masih jauh
tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menekankan
investasi modal dan belum menekankan pada investasi Iptek (Global R&D Funding Forecast,
2010). Pemerintah masih merupakan penyedia dana terbesar dan juga pelaku terbesar dari
kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia sedangkan sektor swasta masih sangat
terbatas peranannya, baik sebagai pelaku apalagi sebagai penyedia dana. Rasio belanja litbang
sektor pemerintah di Indonesia saat ini sebesar 82,3%, sementara sektor swasta hanya sebesar
17,7% (Survey Litbang Sektor Industri Manufaktur, 2011). Sebagai perbandingan di negara lain
seperti Malaysia, rasio belanja litbang pemerintahnya hanya sebesar 15% sedangkan sektor
swastanya sebesar 85% (tahun 2006). Thailand memiliki rasio belanja litbang pemerintah
sebesar 55% sedangkan yang bersumber dari swasta sebesar 45%.
Berkaitan dengan permasalahan sarana prasarana, pertama sarana-prasarana litbang yang telah
dibangun di berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di kawasan Puspiptek
Serpong yang di dalamnya terdapat 35 laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung
fungsi litbang berbagai lemlitbang di antaranya LIPI, BATAN, BPPT, dan Kementerian
Lingkungan Hidup yang perlu direvitalisasi untuk mendukung relevansi dan produktivitas Iptek.
17
Kedua, untuk meningkatkan akses mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi banyak Perguruan
Tinggi yang masih kekurangan gedung belajar, fasilitas dan peralatan penelitian.
Kemudian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa menjadi negara dengan
pendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan banyak tenaga terampil dari berbagai profesi.
Sayangnya pendidikan profesi dan sertifikasi tenaga terampil terlambat dilaksanakan di
Indonesia. Meskipun pendidikan profesi dokter, akuntan, dan pengacara sudah dilaksanakan
cukup lama tetapi beberapa pendidikan profesi, seperti profesi insinyur yang sangat dibutuhkan
di lapangan kerja sampai sekarang belum dilaksanakan. Keterlambatan yang lebih parah lagi
terjadi pada sertifikasi tenaga terampil. Sampai sekarang uji kompetensi dan sertifikasi tenaga
terampil baru dilakukan untuk profesi dokter dan dimulai tahun 2014. Untuk tenaga profesi yang
lain misalkan insinyur, akuntan, dan arsitek belum dilakukan sampai sekarang.
Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting lagi saat diberlakukannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada saat itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat
akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan.
Lebih-lebih lagi jika tenaga kerja terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di
luar negeri harus mempunyai sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi
juga diakui oleh negara-negara lain. Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi
pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja
domestik maupun internasional.
Permasalahan lain terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia juga terjadi pada
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebetulnya ada dua permasalahan pokok
pada pendidikan calon guru di LPTK. Pertama adalah banyaknya jumlah LPTK dan yang kedua
adalah rendahnya mutu LPTK yang merupakan wahana untuk meningkatkan tenaga pendidik
Sementara itu, elemen ketiga adalah penelitian dan pengembangan yang ditunjukkan oleh
produktivitas Iptek yang dinilai oleh dua indikator yaitu paten dan publikasi ilmiah. Berdasarkan
data dapat dilihat bahwa sekitar 90% permohonan hak paten yang mendaftarkan ke Direktorat
Jenderal HKI merupakan paten dari luar negeri dan sisanya sekitar 10% merupakan paten
domestik Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sampai saat ini, Indonesia masih
tergantung dan dikuasai oleh teknologi dari luar dibandingkan dari dalam negeri. Pendaftaran
paten domestik Indonesia jika dilihat pada Gambar 1.6 dari Tahun 2001 sampai dengan tahun
2013 semakin bertambah akan tetapi jumlah pendaftaran paten domestik tersebut sangat jauh
jika dibandingkan dengan jumlah pendaftaran paten dari luar negeri yang mengajukan ke
Direktorat Jenderal HKI-Kementerian Hukum dan HAM.
18
3738 3657
31283473
41014350
4884 4781
4141
50355353
6202 6118
409 391 364 404 398 530 493 601 662 759 769 823
1663
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PATEN LUAR NEGERI PATEN DOMESTIK
Gambar 1.6. Perbandingan Paten Domestik dengan Paten Luar Negeri
Sumber: Ditjen HKI (2014)
Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah paten internasional Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan
2011 masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura dan hampir mendekati angka yang diperoleh
negara Filipina. Sementara itu, paten domestik Indonesia pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya
separuh dari jumlah paten domestik Malaysia. Dalam hal ini Indonesia hanya satu level dengan
Filipina.
Tabel 1.3. Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN dan Jepang
No Negara International Patent Domestic Patent
2009 2010 2011 2009 2010 2011
1 Indonesia 7 16 13 684 795 777
2 Malaysia 224 350 263 1.263 1.275 1.136
3 Filipina 21 14 21 668 759 822
4 Singapura 593 641 661 750 895 1.056
5 Thailand 20 72 67 2.441 2.452 2.161
6 Vietnam 5 9 18 524 521 493
7 Jepang 29.802 32.150 3.875 303,114 296,970 293,885
Sumber: WIPO dan Kantor Paten Negara Bersangkutan, 2013.
Ukuran lainnya dari produktivitas Iptek adalah jumlah publikasi (dokumen). Dalam hal ini,
menurut Scientific Journal Ranking (SJR), Indonesia berada pada peringkat ke-61 dengan
H-index sebesar 112. H-index merupakan indeks komposit dari 5 indikator: (1) jumlah dokumen
(publikasi) dari tahun 1996-2007; (2) jumlah publikasi yang layak dikutip (citable documents);
(3) jumlah kutipan (citations); (4) jumlah kutipan sendiri (self citation); dan (5) jumlah kutipan
per dokumen (citations per document). Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia hanya lebih
baik dari Vietnam dan Filipina seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.
19
Tabel 1.4. Publikasi Ilmiah Beberapa Negara
Peringkat Negara Dokumen Dokumen
yang Dapat Dikutip
Jumlah Kutipan
Mengutip Sendiri
Kutipan Per
Dokumen Indeks-H
32 Singapura 149.509 144.653 1.616.952 230.656 12,95 268
40 Malaysia 99.187 97.018 356.918 93.479 7,85 125
43 Thailand 82.209 79.537 621.817 109.600 10,96 167
61 Indonesia 20.166 19.740 146.670 16.149 10,94 112
67 Vietnam 16.474 16.116 125.927 18.500 11,79 107
70 Filipina 13.163 12.796 141.070 15.727 13,38 116
Sumber: Bappenas (2014)
Meskipun Perguruan Tinggi memiliki banyak SDM berkualitas (ilmuwan, akademisi, peneliti),
tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan
penemuan-penemuan baru. Upaya membangun universitas riset masih sulit dilakukan karena
beberapa kendala, yaitu: (i) banyak Perguruan Tinggi lebih berorientasi pada penyelenggaraan
program akademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang
menjadi sumber pendapatan, (ii) ketiadaan fokus pengembangan institusi untuk menjadi pusat
keunggulan sebagai wujud mission differentiation, dan (iii) beban mengajar para dosen yang
sangat tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukan penelitian. Kegiatan riset
yang jarang dilakukan berdampak pada terbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal
internasional.
Elemen keempat adalah tenaga terampil pendidikan tinggi. Permasalahan pokok yang
mengemuka adalah akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata bahkan ketimpangan
tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak nyata, masing-masing
43,6% dan 4,4% (Susenas 2012). Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau
layanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi dan terhambat oleh ketiadaan biaya.
Kendala finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga
miskin untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
Selain itu, angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa
relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara Perguruan
Tinggi dan dunia kerja. Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program studi
yang dikembangkan di Perguruan Tinggi mengalami kejenuhan karena peningkatan jumlah
lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan Perguruan Tinggi yang
terserap di pasar kerja, sebagian besar (60%) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk
kategori white collar jobs (manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi
dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka (30%) juga
20
ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales)
bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (blue-
collar jobs). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di Perguruan
Tinggi kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.
Perguruan Tinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang
memiliki daya saing mumpuni. Relevansi dan daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan
oleh penguasaan tiga hal, yaitu: (i) academic skills yang berhubungan langsung dengan bidang
ilmu yang ditekuni di Perguruan Tinggi, (ii) generic/lifeskills yang merujuk pada serangkaian
dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang dapat
diaplikasikan di lapangan kerja serta mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-
kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan kepemimpinan, dan
(iii) technical skills yang berkaitan dengan profesi spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan
keahlian agar berkinerja bagus pada suatu bidang pekerjaan.
Elemen kelima adalah inovasi. Fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam negeri
di industri masih perlu ditingkatkan. Data hasil survei Kemenristek–BPPT (2011) terhadap
industri manufaktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6, menyatakan bahwa 58%
teknologi di industri diperoleh dari luar negeri dan hanya sekitar 31% yang menyatakan diperoleh
dari dalam negeri. Jepang, Cina, Jerman dan Taiwan menjadi negara yang paling besar
teknologinya digunakan oleh industri di dalam negeri.
Gambar 1.7. Sumber Teknologi di Industri Manufaktur
Sumber: Kemenristek-BPPT (2011)
Meskipun anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, besarnya anggaran penelitan
sebelum tahun 2015 belum mampu mendanai penelitian sampai ke hilir, yaitu penelitian yang
mampu mendatangkan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat luas. Hal ini
disebabkan hilirisasi penelitian membutuhkan anggaran yang besar. Sebagai akibatnya, selama
ini penelitian di Perguruan Tinggi kebanyakan berhenti sampai menghasilkan prototipe skala
laboratorium, HKI, dan publikasi internasional. Bagaimana melakukan hilirisasi penelitian yang
telah dihasilkan oleh Perguruan Tinggi merupakan permasalahan yang harus dipecahkan di masa
datang.
21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS
Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek,
dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan
mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun
untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh
Kemenristekdikti dan mencermati potret permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada
BAB I maka Kemenristekdikti menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai
berikut.
2.1 Visi
Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 dan menjalankan
amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun 2015-2019 Kemenristekdikti menetapkan
visi sebagai berikut :
“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk
mendukung daya saing bangsa”
Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang
berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh
keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan
penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input
(kelembagaan, sumber daya, dan jaringan). Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah
kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh
keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang
didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga
terampil pendidikan tinggi.
2.2 Misi
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Kemenristekdikti adalah :
1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang
berkualitas; dan
2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk
inovasi.
Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi
pada periode 2015-2019 dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber
daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.
22
2.3 Tujuan Strategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi Kemenristekdikti seperti yang dikemukakan di atas, maka
visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis (strategic goals). Dalam rangka memecahkan permasalahan yang
dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Kemenristekdikti, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah :
“Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan
tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”
Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran
indikator tujuan tersebut secara kuantitatif. Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator
kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan
berada pada peringkat 56 besar dunia dengan nilai 5,0 dan indeks inovasi Indonesia pada tahun
2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 besar dunia dengan nilai 4,4.
2.4 Sasaran Strategis
Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan
permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran
strategis tersebut adalah :
1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;
3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi;
4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
5. Menguatnya kapasitas inovasi.
23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas Iptek yang dijabarkan sebagai
berikut:
1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang
mendukung:
a. daya saing sektor produksi barang dan jasa;
b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
c. penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
2. Meningkatnya ketersediaan faktor input bagi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek
yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan, dan pembiayaannya.
3. Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan
IPTEK (P3-IPTEK) bagi peningkatan daya saing sektor produksi, diarahkan pada:
1. Penyelenggaraan Litbang (Riset)
Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN tahun
2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan;
(3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi
(TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material maju.
Strategi pembangunan agar hasil riset mampu mendukung daya saing sektor produksi
adalah:
a. Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari
mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (invention), melakukan uji
alpha untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji beta, dan bila berhasil inovasi
yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke
masyarakat; dan
b. Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi.
Dengan strategi tersebut, prakarsa utama dalam periode 2015-2019 adalah antara lain.:
a. Untuk mendukung ketahanan pangan, riset difokuskan pada pencarian bibit unggul
tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di lahan sub-optimal seperti lahan kering
masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawa gambut, lahan kering iklim kering;
b. Di bidang energi, akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) percontohan
berskala kecil; dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berskala kecil
(100kw – 5 MW) sebagai pilot plant.
24
c. Di bidang kesehatan akan dibangun Pusat Genomik Indonesia, penelitian penyakit tropis
untuk menghasilkan: (1) Vaksin penyakit HIV; (2) Vaksin demam berdarah; dan (3)
Obat penyakit TBC;
d. Di bidang teknologi transportasi utamanya akan menyelesaikan pengembangan pesawat
komuter N-219 (19 tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototipe untuk uji statik, dan
2 prototipe untuk uji terbang;
e. Di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) riset akan difokuskan pada
pengembangan infrastruktur TIK khususnya IT Security; pengembangan system dan
framework/platform perangkat lunak berbasis Open Source khususnya sistem TIK
pendukung e-Government & e-Business;
f. Di bidang hankam riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan
pembangunan industri strategis pertahanan dan keamanan; dan
g. Di bidang material maju akan dibangun pusat keunggulan nasional untuk magnet
permanen, dan pengolahan logam tanah jarang, material baterai padat, material berbasis
silikon.
2. Layanan Perekayasaan dan Teknologi Secara umum, strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu akan
dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta
peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.
3. Layanan Infrastruktur Mutu Layanan Infrastruktur Mutu mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian
mutu. Strategi utama adalah meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar
domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Strategi berikutnya adalah meningkatkan
kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang
tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri.
4. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di
industri, pertanian, kesehatan, dan energi dengan strategi meningkatkan pengawasan secara
kredibel dan terpercaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan
tenaga nuklir dengan: (1) Memperkuat peran dan kualitas Regulatory Technical Support
Organization untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan,
terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia; dan (2) Membangun sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran.
5. Penguatan kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tingi khususnya untuk sektor
pertanian dan industri serta pengembangan entrepreneur pemula lewat pembangunan
inkubator dan modal ventura.
25
Dalam rangka peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya
alam maka pembangunan mencakup :
1) Sumber Daya Hayati (Bioresources) Arah kebijakan Pembangunan Iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan
sumberdaya hayati adalah: (1) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik
kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan diseminasi; dan (2) melaksanakan
kewenangan sebagai Otoritas Keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan
oleh peraturan-perundangan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
a) Meningkatkan kegiatan eksplorasi biota darat dan laut untuk dapat mencakup seluruh
sumber daya hayati Indonesia yang keragaman dan jumlahnya sangat besar. Untuk
mendukung eksplorasi biota laut jumlah kapal riset akan ditingkatkan serta akan
dibangun stasiun penelitian kelautan di Pantai Barat Sumatera, Selat Malaka, dan
Kalimantan Barat;
b) Membangun fasilitas konservasi yang mencakup konservasi ex-situ (kebun raya),
gedung koleksi flora, fauna dan mikroba, serta gedung koleksi biota laut;
c) Meningkatkan kegiatan pemuliaan untuk memperoleh galur unggul dan pengembangan
aquaculture–biotech; dan
d) Meningkatkan diseminasi produk sumberdaya hayati ke masyarakat melalui kebun-
kebun percobaan, perbanyakan bibit, dan pembinaan masyarakat sendiri.
2) Sumberdaya Nir-hayati Arah kebijakan litbang sumberdaya nirhayati adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan
informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang
akan dilaksanakan adalah pembangunan pusat penelitian kelautan di Pantai Penajam–
Kalimantan Timur; pengembangan dan uji coba model pengelolaan danau dan situ; serta
pengembangan teknologi mitigasi bencana.
3) Penginderaan Jauh Arah kebijakan P3-Iptek untuk penginderaan jauh adalah meningkatkan penguasaan
teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan
teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah:
(1) pemanfaatan data penginderaan jauh khususnya satelit SPOT generasi terbaru;
(2) pengembangan dan pembangunan satelit; dan (3) pengembangan roket sipil sebagai
pendorong muatan satelit ke luar angkasa.
4) Mitigasi Perubahan Iklim Diarahkan untuk penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta
penelitian atmosfir.
26
Dalam rangka peningkatan dukungan Iptek bagi pembangunan masyarakat Indonesia menuju
kehidupan global yang maju dan modern, arah kebijakannya adalah menyelenggarakan riset
sosial dan kemanusiaan yang mencakup seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia. Strateginya
adalah bekerjasama dengan Universitas Negeri untuk membentuk 6 simpul (hub) penelitian
sosial kemasyarakat di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.
Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, pembangunan Iptek
diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) Pembangunan sarana
dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspiptek menuju STP yang maju dan modern serta
pembangunan repositori dan diseminasi informasi Iptek; (3) Pembangunan repository dan
diseminasi informasi Iptek; serta (4) Peningkatan jaringan Iptek melalui konsorsium riset.
Disamping itu, invensi pada umumnya lahir di lembaga litbang dan Perguruan Tinggi, di
samping di unit-unit R&D industri dan masyarakat. Produk invensi yang masih berupa prototipe,
masih harus melewati serangkaian tahapan hingga bisa diterapkan dalam proses produksi atau
diproduksi massal oleh industri. Untuk itulah, diperlukan sebuah lembaga yang mampu
memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi lebih efisien dan efektif. Di banyak negara maju,
lembaga atau wahana tersebut sering disebut dengan Science and Technology Park (STP).
Namun dengan semakin berjalannya waktu serta disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya
yang spesifik di setiap wilayah di Indonesia maka dalam penamaannya ke dalam bahasa
Indonesia, lembaga atau wahana ini diusulkan menjadi Taman Sains dan Teknologi (TST).
Keberadaan TST ini terbukti berhasil mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal
berbasis teknologi.
Dalam rangka pengembangan Taman Sains dan Teknologi, arah kebijakan dan strategi adalah
sebagai berikut :
a. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology
Park) yang diarahkan berfungsi sebagai :
• Pusat pengembangan sains dan teknologi maju;
• Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju; dan
• Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
b. Pembangunan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai:
• Penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga
litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan
ekonomi;
• Penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; dan
• Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
27
c. Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai:
• Pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengolah
hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang
telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, Perguruan Tinggi untuk diterapkan
dalam skala ekonomi; dan
• Tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi
bisnis ke masyarakat luas.
Dengan arah kebijakan di atas, maka strategi untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology
Park, N-STP) akan dilaksanakan melalui: (a) revitalisasi kawasan Puspiptek-Serpong; (b)
revitalisasi Inkubator Teknologi-BPPT di Puspiptek; (c) revitalisasi Cibinong Science
Centre–LIPI serta pembangunan pusat inovasi yang ada di dalamnya; (d) pembangunan
Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Penajam–Kalimantan Timur; serta N-STP di
lingkungan universitas; dan
2. Pembangunan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh: (1) Kemenristekdikti
bagi taman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/Lembaga bagi
taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun.
Dalam RPJMN tahun 2015–2019, arah kebijakan yang terkait dengan pendidikan tinggi ada 5
(lima) yaitu:
1. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui strategi :
• Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2/S3;
• Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung
kegiatan riset inovatif;
• Penambahan jumlah dan penguatan asesor BAN PT; pembentukan LAM untuk program
studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT;
• Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK; dan
• Peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi PT.
2. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui strategi:
• Pengembangan prodi-prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri
disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja;
• Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan Perguruan Tinggi untuk memperpendek
masa tunggu bekerja;
• Penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia industri untuk litbang;
28
• Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara selektif dengan
menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu humaniora, pertanian, sains, keteknikan, dan
kedokteran;
• Perlindungan prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat seperti
sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan lain-lain; serta
• Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan dunia
usaha atau dunia industri.
3. Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui strategi:
• Peningkatan daya tampung dan pemerataan akses Perguruan Tinggi;
• Peningkatan efektivitas affirmative policy;
• Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan
pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
• Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan kualitas LPTK melalui stategi:
• Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan keguruan;
• Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis
kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota);
• Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi
berdasarkan merit system;
• Penguatan program induksi dan mentoring guru;
• Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan
• Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan
berasrama.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi melalui:
• Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan
pemerintah, universitas, dan industri;
• Pemantapan otonomi Perguruan Tinggi dengan memfasilitasi Perguruan Tinggi menjadi
PTN-BH;
• Penguatan institusi Perguruan Tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang
ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation; dan
• Penganggaran berdasarkan performance based budgeting agar Perguruan Tinggi lebih
dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset
ilmiah.
29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristekdikti
3.2.1 Arah Kebijakan Kemenristekdikti
Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi, serta
peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional bukan lagi
sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan.
Arah kebijakan Kemenristekdikti adalah :
• Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
• Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang;
• Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas;
• Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan
• Meningkatkan inovasi bangsa.
Sedangkan, fokus utama pembangunan Iptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJPN 2005-
2025 yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada bidang-
bidang sebagai berikut:
1. Pangan;
2. Energi;
3. Teknologi dan Manajemen Transportasi;
4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi;
5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
6. Teknologi Kesehatan dan Obat; dan
7. Material Maju.
3.2.2 Strategi Kebijakan Kemenristekdikti
Secara filosofis berdasarkan analisis CATWOE (Customer, Actor, Transformation Process,
World-view, Owner, and Environment Constraints), revitalisasi peran dan fungsi
Kemenristekdikti adalah “merumuskan, menetapkan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian, pengembangan serta penerapan Iptek
yang dilaksanakan oleh lemlitbang, Perguruan Tinggi, dan badan usaha untuk meningkatkan
daya saing dan kemandirian bangsa dengan berpedoman pada Undang-Undangan Pendidikan
Tinggi dan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek
secara fokus dan konsisten, melalui pemberdayaan pembelajaran dan kemahasiswaan,
kelembagaan Iptek dan Dikti, sumber daya Iptek dan Dikti, riset dan pengembangan, serta
dengan penguatan inovasi guna mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan
peningkatan daya saing bangsa Indonesia”.
Sesuai dengan revitalisasi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kemenristekdikti secara
substansial strategi kebijakan diarahkan untuk:
30
• Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), lulusan bersertifikat kompetensi, mahasiswa
dan lulusan berkemampuan wirausaha, mahasiswa mendapat medali emas di kancah
internasional, mutu LPTK, dan calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru;
• Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia dan Perguruan
Tinggi berakreditasi A (unggul), Pusat Unggulan Iptek dan Science Technology Park (STP)
atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun dan mature;
• Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen,
jumlah sumber daya litbang (peneliti/ perekayasa) yang berkualifikasi master dan doktor,
jumlah SDM Dikti dan lembaga litbang yang meningkat kompetensinya, dan revitalisasi
sarpras Iptek dan Dikti;
• Meningkatkan jumlah paten, publikasi internasional; dan prototipe hasil litbang termasuk
yang laik industri; dan
• Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah diproduksi dan
dimanfaatkan oleh pengguna.
Strategi kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 5 (lima) program teknis, 1 (satu) program
dukungan manajemen, dan 1 (satu) program pengawasan yaitu:
1. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti;
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti;
4. Program Penguatan Riset dan Pengembangan;
5. Program Penguatan Inovasi;
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas.
Upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah dan strategi kebijakan Kemenristekdikti,
secara singkat dapat digambarkan dalam kerangka kerja logis Kemenristekdikti sebagaimana
tergambar dalam gambar 3.1.
31
Gambar 3.1 Kerangka Kerja Logis dan Program Kemenristekdikti
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi secara
sinergi struktural dan fungsional. Pendekatan sinergi fungsional dilakukan untuk menerobos jika
terjadi kebuntuan struktural melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan
tupoksi untuk meningkatkan binding energy di antara pemangku kepentingan dan aktor
Pendidikan Tinggi dan Iptek. Dengan sinergi struktural dan fungsional yang baik, maka lulusan-
lulusan Perguruan Tinggi akan menjadi lebih berkualitas sehingga bisa melahirkan calon-calon
inovator handal.
Selain itu, dengan sinergi struktural dan fungsional juga diharapkan hasil litbang dan penemuan
Iptek yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian baik di lembaga riset
pemerintah maupun badan usaha dapat diupayakan mampu melintasi “Lautan Kemubaziran“
untuk produk inovasi. Proses melintasi "Lautan Kemubadziran" adalah sebuah proses
pengembangan produk dari hasil temuan litbang Iptek untuk bisa dikomersialkan atau
didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain atau
dengan kata lain hilirisasi hasil libang secara optimal. Dalam hal ini, Kemenristekdikti
menempatkan posisi sebagai “nahkoda” untuk mendorong proses hilirisasi berbagai hasil litbang
Iptek menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi (value creation), merubah orientasi
pengembangan teknologi yang bersifat supply-push menjadi demand-driven dalam bingkai
Sistem Inovasi Nasional (SINas).
Selain Perguruan Tinggi yang merupakan entitas di bawah kendali langsung Kemenristekdikti
maka Kemenristekdikti juga berupaya memfasilitasi interaksi antar Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Perguruan Tinggi, dan Badan
Usaha serta interaksi dengan lingkungan eksternal.
32
3.3 Kerangka Regulasi
Regulasi untuk pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi sangat diperlukan oleh
Kemenristekdikti. Untuk itu, Kemenristekdikti akan merumuskan dan menetapkan regulasi-
regulasi sebagai berikut :
1. Amandemen Undang-Undang Nomor18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Iptek (SINAS P3IPTEK).
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP):
• RPP tentang program profesi dan spesialis Perguruan Tinggi;
• RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
• RPP tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 tahaun 2014 tentang
Keinsinyuran;
• RPP tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran;
• Regulasi tentang statuta penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
• Regulasi tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan ASN pada PTS yang ditetapkan
menjadi PTN;
• Regulasi tentang penugasan dosen; dan
• Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Rancangan Peraturan Presiden:
• Rancangan Perpres tentang Dewan Insinyur Indonesia;
• Rancangan Perpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketuan dan Anggota Majelis
Pertimbangan Tenaga Nuklir;
• Rancangan Perpres tentang kebijakan strategis nasional pembangan Iptek tahun
2015-2019;
• Rancangan Perpres tentang Kebijakan pengembangan Pusat Data dan Informasi Iptek
Nasional;
• Rancangan Perpres tentang Masterplan SDM Iptek Nasional;
• Rancangan Perpres tentang Peneliti;
• Rancangan Perpres tantang Audit Teknologi; dan
• Rancangan Perpres tentang hubungan Kemenristekdikti dengan LPNK dan Balitbang
Kementerian.
4. Rancangan Instruksi Presiden:
• Instruksi Presiden tentang Percepatan Program Nasional Pembangunan dan
Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) Tahun 2015-2019.
33
3.4 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan Kemenristekdikti Tahun 2015-2019
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIMenteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Ditjen Pembelajaran danKemahasiswaan
Ditjen KelembagaanIptek dan Dikti
Ditjen Sumber DayaIptek dan Dikti
Ditjen Penguatan Risetdan Pengembangan
Ditjen PenguatanInovasi
InspektoratJenderal Sekretariat Jenderal
SA Bid. AkademikSA Bid. InfrastrukturSA Bid Relevansidan Produktivitas
Kelompok JabatanFungsional
Biro Perencanaan
Biro SumberDaya
Manusia
Biro Keuangan
dan Umum
Biro Hukumdan
Organisasi
Biro Kerjasamadan Komunikasi
Publik
Setditjen
Dit. Kemahasiswaan
Dit. PenjaminanMutu
Dit. PembelajaranDit. Lembaga
Penelitian danPengembangan
Dit. Kawasan Sains danTeknologi dan Lembaga
Penunjang Lainnya
Dit. PengembanganKelembagaan
Pendidikan Tinggi
Setditjen
Dit. PembinaanKelembagaan
Pendidikan Tinggi
InspektoratI
InspektoratII
InspektoratIII
SekretariatInspektorat
Jenderal
Dit. Karier danKompetensi Sumber
Daya Manusia
Dit. KualifikasiSumber Daya
Manusia
Dit. Sarana danPrasarana
Setditjen
Dit. Sistem Risetdan Pengembangan
Dit. Riset danPengabdian kepada
Masyarakat
Dit. PengembanganTeknologi Industri
Dit. PengelolaanKekayaan Intelektual
Setditjen
Dit. Sistem Inovasi
Dit. Inovasi Industri
Dit. Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi
Setditjen
Puspiptek PusdiklatPusat DatinIptekdikti
PT LLPT/ Kopertis
LBM EIJKMAN
PP Iptek
34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2015-2019 maka ditetapkan
juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian
indikator Sasaran Strategis (SS) tersebut. Secara lebih rinci IKSS Kemenristekdikti dan target
yang akan dicapai pada periode 2015-2019, sebagaimana tercermin pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis (SS)/
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Target Ket
2015 2016 2017 2018 2019
SS 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi
IKSS Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
26.86% 28.16% 29.54%
31,07%
32.56% Nominal
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal
Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi
55% 60% 65% 70% 75% Nominal
Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 Kumulatif Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional dan internasional
380 390 405 410 420 Nominal
Prosentase lulusan yang langsung bekerja
50% 60% 70% 80% 90% Nominal
Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik
17 46 46 46 46 Nominal
Jumlah calon pendidik mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4.458 4.458 7.000 9.500 12.000 Nominal
SS 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti
IKSS Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia
2 3 3 4 5 Kumulatif
Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)
29 39 53 99 194 Kumulatif
Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun
77 100 100 100 100 Kumulatif
Jumal Taman Sains dan Teknologi yang mature (menghasilkan teknologi yang siap untuk diterapkan dalam lingkungan sesungguhnya (Taman Sains), menghasilkan usaha baru secara berkesinambungan (Taman Tekno), melaksanakan riset berkesinambungan, menghasilkan perusahaan pemula dan mampu menarik industri (N-TST)
6 14 27 50 58 Kumulatif
Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 20 25 30 Kumulatif
35
Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
Target Ket
2015 2016 2017 2018 2019
SS 3: Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti
IKSS Jumlah dosen Berkualifikasi S3 23.500 28.000 32.500 37.000 41.500 Kumulatif Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Nominal
Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Nominal
Jumlah SDM Litbang berkualifikasi Master dan Doktor
3.350 3.700 4.250 4.800 5.450 Kumulatif
Jumlah SDM Litbang yang meningkat kompetensinya
95 461 661 666 505 Nominal
Jumlah revitalisasi sarpras lemlitbang dan PTN
126 142 145 149 153 Nominal
SS 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
IKSS Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 7.769 9.689 12.089 Nominal Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.100 2.305 Kumulatif Jumlah prototipe R&D TRL s.d 6
50 75 100 100 100 Nominal
Jumlah prototipe industri TRL 7
5 20 25 30 35 Nominal
SS 5: Menguatnya kapasitas inovasi IKSS Jumlah produk inovasi produk
hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
10 15 20 25 30 Nominal
Untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran
Program (SP) yang terdiri dari 5 Sasaran Program yang secara langsung berkontribusi dalam
pencapaian Sasaran Strategis dan juga ditetapkan 2 (dua) Sasaran Program yang bersifat
dukungan dan pengawasan, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana terlihat pada
tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Program
Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019
SP (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi
I KP
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
26,86% 28.16% 29.54%
31,07%
32.56% Nominal
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal
Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi
55% 60% 65% 70% 75% Nominal
Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 Kumulatif Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional
350 360 370 375 380 Nominal
Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat internasional
30 30 35 35 40 Nominal
36
Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Program
Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentase lulusan yang langsung bekerja
50% 60% 70% 80% 90% Nominal
Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik
17 46 46 46 46 Nominal
Jumlah calon pendidik mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4.458 4.458 7.000 9.500 12.000 Nominal
SP (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti
I K P
Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia
2 3 3 4 5 Kumulatif
Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)
29 39 53 99 194 Kumulatif
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun
77 100 100 100 100 Kumulatif
Jumal Taman dan Teknologi yang mature
6 14 27 50 58 Kumulatif
Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 20 25 30 Kumulatif SP (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti
I K P
Jumlah dosen berkualifikasi minimal S2
125.000 160.000 180.000 183.000 186.000 Kumulatif
Jumlah dosen berkualifikasi S3 23.500 28.000 32.500 37.000 41.500 Kumulatif Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Nominal
Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Nominal
Jumlah SDM Litbang berkualifikasi Master dan Doktor
3.350 3.700 4.250 4.800 5.450 Kumulatif
Jumlah SDM Litbang yang meningkat kompetensinya
95 461 661 666 505 Nominal
Jumlah revitalisasi sarpras lemlitbang dan PTN
126 142 145 149 153 Nominal
SP (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
I K P
Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 7.769 9.689 12.089 Nominal Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.100 2.305 Kumulatif Jumlah prototipe R & D TRL s.d 6
50 75 100 100 100 Nominal
Jumlah prototipe industriTRL 7 5 20 25 30 3 5 Nominal SP (Outcome) 5: Menguatnya kapasitas inovasi
I KP
Jumlah produk inovasi Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
10 15 20 25 30 Nominal
SP (Outcome) 6: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di Kemenristekdikti
I K P
Jumlah unit organisasi dan Satker yang bersih dari penyimpangan yang material
40 50 60 70 80 Kumulatif
37
Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Program
Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya kategori B (Baik)
5 6 7 8 8 Kumulatif
SP (Outcome) 7: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I di Kemenristekdikti
I K P
Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran
90% 91% 92% 93% 94% Nominal
Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
WTP WTP WTP WTP WTP Nominal
Penilaian terhadap AKIP B B B B A Nominal Indeks kepuasan pelayanan 60% 65% 70% 75% 80% Nominal Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti
60% 70% 80% 90% 100% Nominal
Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)
40% 45% 50% 55% 60% Nominal
Gambaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
1. Untuk mencapai Sasaran Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, ditetapkan Kegiatan,
Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan Keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan
kerjasama 3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 1 1 1 1 1 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset
BMN 1 1 1 1 1
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 1 1 1 1 1 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 1 1 1 1 1 SK (Output) 6: Sistem informasi SNMPTN 112 112 112 112 112 IKK 6.1 : Jumlah Satker menerapkan sistem
informasi SNMPTN 112 112 112 112 112
SK (Output) 7: Tersedianya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) non penelitian
103 115 114 113 111
IKK 7.1 : Jumlah Satker Penerima BOPTN non penelitian
103 115 114 113 111
38
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 8 : Tersedianya Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH)
7 11 12 13 15
IKK 8.1 : Jumlah Satker Penerima BPPTN-BH 7 11 12 13 15
SK (Output) 9 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 9.2 : Operasional layanan perkantoran
Satker 12 12 12 12 12
SK (Output) 10 : Dukungan manajemen PTN/Kopertis
12 12 12 12 12
IKK 10.1 : Gaji dan tunjangan pegawai PTN/Kopertis
12 12 12 12 12
IKK 10.2 : Operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 12 12 12 12
IKK 10.3 : Tersalurnya tunjangan profesi dosen 25,383 86,000 94,000 102,000 110,000
IKK 10.4 : Tersalurnya tunjangan kehormatan Guru Besar
732 6,000 6,400 6,800 7,200
SK (Output) 11 : Tersedianya dokumen PNBP/BLU
103 115 114 113 111
IKK 11.1 : Jumlah Satker penerima dana masyarakat
103 115 114 113 111
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pembelajaran
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal
415 585 735 885 1.060
IKK 2.1 : Jumlah Pedoman Pembelajaran 30 30 30 30 30 IKK 2.2 : Jumlah Bahan Ajar 30 30 30 30 30 IKK 2.3 : Jumlah mata kuliah Pendidikan Jarak
Jauh (PJJ) 80 150 150 150 150
IKK 2.4 : Jumlah Mata Kuliah yang Diselenggarakan dengan PJJ
150 200 300 400 500
IKK 2.5 : Jumlah Capaian Pembelajaran yang Ditetapkan
125 175 225 275 350
SIK (Output) 3 : Mahasiswa mengikuti program transfer kredit
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
IKK 3.1 : Jumlah Mahasiswa Mengikuti Program Transfer Kredit
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
SK (Ouput) 4 : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran
560 630 630 630 630
IKK 4.1 : Jumlah Tutor Terlatih untuk Pembelajaran Khusus
80 150 150 150 150
IKK 4.2 : Jumlah Pelatih Perancangan Kurikulum
480 480 480 480 480
SK (Output) 5 : Dokumen pengakuan kualifikasi 3.510 4.515 5.520 6.525 7.530 IKK 5.1 : Jumlah SK Penyetaraan Ijazah Luar
Negeri 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500
IKK 5.2 : Jumlah Prodi Penyelenggara RPL 10 15 20 25 30 SK (Output) 6 : LPTK yang direvitalisasi 0 47 47 47 47 IKK 6.1 : Jumlah dokumen standar mutu
pendidikan Akademik Kependidikan
0 1 1 1 1
39
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 6.2 : Jumlah LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaan
0 46 46 46 46
SK (Output) 7 : Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
10.458 13.458 16.000 21.500 27.000
IKK 7.1 : Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4.458 4.458 7.000 9.500 12.000
IKK 7.2 : Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi
6.000 9.000 9.000 12.000 15.000
SK (Output) 8 : Penyelarasan kebijakan Kependidikan
1 2 2 2 2
IKK 8.1 : Jumlah dokumen penyelarasan kebijakan Kependidikan
1 2 2 2 2
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat
6.100 7.150 8.125 9.175 10.150
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional
6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
IKK 2.2 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat internasional
100 150 125 175 150
SK (Output) 3 : Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa
399.798
572.085
664.840
774.273
916.801
IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
375.598 545.485 635.540 742.073 881.401
IKK 3.2 : Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan
24.200 26.600 29.300 32.200 35.400
SK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa
1.440 1.580 1.740 1.900 2.000
IKK 4.1 : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional
1.440 1.580 1.740 1.900 2.000
SK (Output) 5 : Layanan pusat karir 200 300 400 500 600 IKK 5.1 : Jumlah Perguruan Tinggi yang
melaksanakan fungsi Pusat Karir 200 300 400 500 600
SK (Output) 6 : Dokumen studi penelusuran lulusan (tracer study)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
IKK 6.1 : Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SK (Output) 7 : Minat mahasiswa yang melaksanakan program Kreativitas Mahasiswa
37,557 37,557 37,557 37,557 37,557
IKK 7.1 : Jumlah mahasiswa yang melaksanakan program Kreativitas Mahasiswa
37,557 37,557 37,557 37,557 50,000
Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
40
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan mutu program studi 13.380 15.000 17.100 19.200 23.300 IKK 2.1 : Jumlah Prodi yang Menerapkan
Sistem Penjaminan Mutu 10.500 12.000 14.000 16.000 20.000
IKK 2.2 : Jumlah Program Studi Memperoleh Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
IKK 2.3 : Jumlah Prodi Penyelenggara Uji Kompetensi
1080 1200 1300 1400 1500
SK (Output) 3 : Dosen yang mendapatkan pelatihan mutu
90 200 300 400 600
IKK 3.1 : Jumlah Pelatih SPMI Tingkat Nasional
50 100 150 200 300
IKK 3.2 : Jumlah Auditor Internal Bersertifikat 40 100 150 200 300 SK (Output) 4 : Dokumen uji kompetensi 5 10 15 20 25 IKK 4.1 : Jumlah Instrumen Baru untuk Uji
Kompetensi 5 10 15 20 25
SK (Output) 5 : Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
133.000 140.000 150.000 160.000 170.000
IKK 5.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
133.000 140.000 150.000 160.000 170.000
2. Untuk mencapai Sasaran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti,
ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
sebagai berikut:
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
SK (Output) 1 : Perencanaan dan penganggaran 3 3 3 3 3 IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran 3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan
kerjasama 3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset
BMN
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran
Satker
Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Perluasan akses Perguruan Tinggi
41
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi pendirian Perguruan Tinggi baru
20 22 24 26 30
IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi perubahan Perguruan Tinggi
2 2 2 2 2
IKK 2.3 : Jumlah Prodi baru 500 400 300 300 300 SK (Output) 3 : Satker menerapkan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis
14 14 14 14 14
IKK (Output) 3.1 : Jumlah Satker menerapkan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis
14 14 14 14 14
Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Perguruan Tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa asing di Perguruan Tinggi
6.200 6.400 6.600 6.800 7.000
IKK 2.2 : Jumlah kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri
2.125 2.365 2.602 2.862 3.148
IKK 2.3 : Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan
840 840 840 840 840
IKK 2.4 : Jumlah Prodi langka yang dilindungi 285 290 295 300 305 SK (Output) 3 : Layanan administrasi BAN PT 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 IKK 3.1 : Jumlah layanan administrasi BAN
PT 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek
27 45 64 84 105
IKK 3.1 : Jumlah lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek
27 45 64 84 105
SK (Output) 4 : BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama
5 10 15 15 15
IKK 4.1 : Jumlah BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama
5 10 15 15 15
SK (Output) 5 : Pranata litbang yang terakreditasi 35 40 45 50 55 IKK 5.1: Jumlah pranata litbang terakreditasi
yang dibina 30 35 40 45 50
IKK 5.2 : Jumlah pranata litbang yang terakreditasi baru
5 5 5 5 5
Kegiatan : Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
42
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan lembaga penunjang lainnya
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya
1 1 1 1 1
IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan pelaksanaan Taman Sains dan Teknologi (TST) secara nasional
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional
8 8 8 8 8
IKK 3.1 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional
8 8 8 8 8
SK (Output) 4 : Lembaga inkubator teknologi yang dikembangkan
0 10 10 10 10
IKK 4.1 : Jumlah lembaga inkubator teknologi yang dikembangkan
0 10 10 10 10
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Agro Techno Park Palembang
SK (Output) 1 : Paket diseminasi Iptek berbasis agro
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah paket diseminasi Iptek berbasis agro
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12
3. Untuk mencapai Sasaran Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti,
ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
sebagai berikut:
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 1 1 1 1 1 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan
kerjasama 3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset
BMN 3 3 3 3 3
43
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran
Satker 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 21 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 21 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Perencanaan dan Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti
2 2 2 2 2
IKK 3.1 : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
IKK 3.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 4 : Pendidik yang mengikuti pembinaan karir
14.002 16.002 16.002 16.002 16.002
IKK 4.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga pendidik
1 1 1 1 1
IKK 4.2 : Jumlah dokumen Sistem Informasi Karir dosen
1 1 1 1 1
IKK 4.3 : Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi pendidik
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000
IKK 4.4 : Jumlah dokumen penilaian angka kredit
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
SK (Output) 5 : Tenaga kependidikan yang mengikuti pembinaan karir
1.501 1.501 1.501 1.501 1.501
IKK 5.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga kependidikan
1 1 1 1 1
IKK 5.2 : Jumlah dokumen kenaikan pangkat 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK (Output) 6 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi
1.206 1.206 1.206 1.206 1.206
IKK 6.1 : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
200 200 200 200 200
IKK 6.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
IKK 6.3 : Jumlah tenaga pendidik yang meraih prestasi
1 1 1 1 1
IKK 6.4 : Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi
5 5 5 5 5
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi SDM Iptek SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Iptek
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya
0 300 300 300 300
IKK 2.1 : Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya
0 300 300 300 300
44
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi
126 129 132 135 138
IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi)
126 129 132 135 138
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek
SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi
0 13 13 14 15
IKK 2.1 : Jumlah sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi
0 13 13 14 15
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1: Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti
SK (Output) 3 : Peningkatan kualifikasi SDM DN 18.929 14.700 13.700 9.000 9.000 IKK 3.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 DN 11.295 8.700 5.700 0 0 IKK 3.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 DN 7.634 6.000 8.000 9.000 9.000 SK (Output) 4 : Peningkatan kualifikasi SDM LN 1.784 1.050 1.000 1.000 1.000 IKK 4.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 LN 1.000 500 300 0 0 IKK 4.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 LN 784 550 700 1.000 1.000 SK (Output) 5 : Perencanaan kualifikasi SDM 2 2 2 2 2 IKK 5.1 : Jumlah dokumen rencana
pengembangan kualifikasi dosen 1 1 1 1 1
IKK 5.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan Kualifikasi Dosen
1 1 1 1 1
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang
SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Karyasiswa S2 dan S3 298 300 350 500 600 IKK 2.1 : Jumlah karyasiswa S2 dan S3 298 300 350 500 600 SK (Output) 3 : Karyasiswa Riset Pro S2 dan S3 220 275 350 400 450 IKK 3.1 : Jumlah karyasiswa Riset Pro S2 dan
S3 220 275 350 400 450
45
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 3.2 : Jumlah rekomendasi hasil pengelolaan monev (RM)
1 1 1 1 1
SK (Output) 4 : SDM litbang yang dilatih (Non Gelar)
95 161 361 366 205
IKK 4.1 : Jumlah SDM litbang yang dilatih (Non Gelar)
95 161 361 366 205
SK (Output) 5 : Rekomendasi kebijakan riset dan inovasi dalam pengembangan Iptek (Riset-Pro)
2 2 5 5 3
IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan riset dan inovasi dalam pengembangan Iptek (Riset-Pro)
2 2 5 5 3
4. Untuk mencapai Sasaran Program Penguatan Riset dan Pengembangan, ditetapkan
Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai
berikut:
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Riset dan Pengembangan
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
IKK 1.1 :Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 :Jumlah dokumen hukum, humas dan
kerjasama 3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset
BMN
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran
Satker 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem riset dan pengembangan Iptek
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan sistem riset dan pengembangan Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Technology Foresight 1 2 2 2 2 IKK 3.1 : Jumlah Technology Foresight 1 2 2 2 2 SK (Output) 4 : Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1 IKK 4.1 : Jumlah Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1 SK (Output) 5 : Rekomendasi Kebijakan Agenda Riset Nasional
1 1 1 1 1
46
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi Kebijakan Agenda Riset Nasional
1 1 1 1 1
Kegiatan : Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Paket hasil penelitian 235 235 235 235 235 IKK 2.1 : Jumlah paket hasil penelitian 235 235 235 235 235 SK (Output) 3 : Prototipe teknologi untuk masyarakat
12 34 34 34 34
IKK 3.1 : Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat
12 34 34 34 34
Kegiatan : Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat
SK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi
12.470 14.340 16.491 18.965 21.801
IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi
12.470 14.340 16.491 18.965 21.801
SK (Output) 2 : Hasil penelitian kerjasama Litbang Perguruan Tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang
487 560 644 740 851
IKK 2.1 : Jumlah penelitian kerjasama Litbang Perguruan Tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang
487 560 644 740 851
SK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
IKK 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Kegiatan : Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat
SK (Output) 1 : Paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat
13 15 16 17 18
IKK 1.1 : Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat
14 15 16 17) 18
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia
0 1 1 1 1
IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia
1 1 1 1 1
Kegiatan : Pengembangan Teknologi Industri SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Prototipe hasil pengembangan teknologi di industri
5 15 20 20 20
IKK 2.1 : Jumlah prototipe hasil pengembangan teknologi di industri
5 15 20 20 20
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Sentra HKI yang dibina dan diperkuat
17 20 20 20 20
47
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah sentra HKI yang dibina dan diperkuat
17 20 20 20 20
SK (Output) 3 : Raih HKI untuk didanai dan didaftarkan
20 40 40 40 40
IKK 3.1 : Jumlah raih HKI untuk didanai dan didaftarkan
20 40 40 40 40
SK (Output) 4 : Aplikasi ijin penelitian yang diproses
550 800 800 800 800
IKK 4.1 : Jumlah aplikasi ijin penelitian yang diproses
550 800 800 800 800
SK (Output) 5 : Teknologi yang divaluasi 0 15 20 20 20 IKK 5.1 : Jumlah teknologi yang divaluasi 0 15 20 20 20 Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi
IKK 1.1 : Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi
1.580 1.725 1.910 2.100 2.300
SK (Output) 2 : Karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
9.300 10.700 12.000 14.000 16.000
IKK 2.1 : Jumlah karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
9.300 10.700 12.000 14.000 16.000
5. Untuk mencapai Sasaran Program Penguatan Inovasi, ditetapkan Kegiatan, Sasaran
Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Inovasi
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan
kerjasama 3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset
BMN 3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker
12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Inovasi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem inovasi
4 4 4 4 4
48
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (SINas)
2 2 2 2 2
IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan dan implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
2 2 2 2 2
SK (Output) 3 : Rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah
0 4 4 4 4
IKK 3.1 : Jumlah rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah
0 4 4 4 4
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek
SK (Output) 1 : Paket promosi Iptek 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah paket promosi Iptek 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 SK (Output) 3 : Paket apresiasi budaya Iptek 1 1 1 1 1 IKK 3.1 : Jumlah paket apresiasi budaya Iptek 1 1 1 1 1 Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Tenant yang dibina menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi
20 25 28 30 35
IKK 2.1 : Jumlah tenant yang dibina menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi
20 25 28 30 35
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : Calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi
0 20 25 30 35
IKK 1.1 : Jumlah calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi
0 20 25 30 35
Kegiatan : Penguatan Inovasi Industri SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Produk inovasi litbang di industri 20 35 35 35 35 IKK 2.1 : Jumlah produk inovasi litbang di
industri 20 35 35 35 35
Kegiatan : Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri
SK (Output) 1 : Produk inovasi Perguruan Tinggi di industri strategis
5 5 5 5 5
IKK 1.1 : Jumlah produk inovasi Perguruan Tinggi di industri
5 5 5 5 5
49
6. Untuk mencapai Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ditetapkan Kegiatan,
Sasaran Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Anggaran, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja
SK (Output) 1 : Dokumen program, kegiatan dan penganggaran
7 7 7 7 7
IKK 1.1 : Jumlah dokumen program, kegiatan dan penganggaran
7 7 7 7 7
SK (Output) 2 : Dokumen evaluasi program dan anggaran
7 7 7 7 7
IKK 2.1 : Jumlah dokumen evaluasi program dan anggaran
7 7 7 7 7
SK (Output) 3 : Dokumen akuntabilitas dan pelaporan
7 7 7 7 7
IKK 3.1 : Jumlah dokumen akuntabilitas dan pelaporan
7 7 7 7 7
SK (Output) 4 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 4.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SK (Output) 1 : Dokumen perencanaan dan pemetaan kompetensi
3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pemetaan kompetensi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Dokumen pengembangan dan disiplin pegawai
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen pengembangan dan disiplin pegawai
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Dokumen mutasi SDM 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen mutasi SDM 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Dokumen sistem informasi dan kinerja pegawai
3 3 3 3 3
IKK 4.1 : Jumlah dokumen sistem informasi dan kinerja pegawai
3 3 3 3 3
Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum
SK (Output) 1 : Layanan bagian perjalanan 1 1 1 1 1 IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian perjalanan 1 1 1 1 1 SK (Output) 2 : Layanan Tata Usaha dan Protokol 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah layanan Tata Usaha dan
Protokol 3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Layanan Sekretariat MPTN 12 12 12 12 12 IKK 3.1 : Jumlah layanan Sekretariat MPTN 12 12 12 12 12 SK (Output) 4 : Layanan pendukung kegiatan Dewan Riset Nasional dan Dewan Perguruan Tinggi
12 12 12 12 12
IKK 4.1 : Jumlah layanan pendukung kegiatan Dewan Riset Nasional dan Dewan Perguruan Tinggi
12 12 12 12 12
50
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 5 : Layanan rumah tangga dan keamanan
3 3 3 3 3
IKK 5.1 : Jumlah layanan rumah tangga dan keamanan
3 3 3 3 3
SK (Output) 6 : Kendaraan bermotor 6 13 13 13 13 IKK 6.1 : Jumlah kendaraan bermotor 7 13 13 13 13 SK (Output) 7 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 7.1 : Operasional perkantoran dan
pemeliharaan 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan SK (Output) 1 : Layanan bagian perbendaharaan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian
perbendaharaan 12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Layanan akuntansi pelaporan 4 4 4 4 4 IKK 2.1 : Jumlah layanan akuntansi pelaporan 4 4 4 4 4 SK (Output) 3 : Layanan pembinaan BLU 4 4 4 4 4 IKK 3.1 : Jumlah layanan pembinaan BLU 4 4 4 4 4 SK (Output) 4 : Dokumen pelaporan keuangan BMN
4 4 4 4 4
IKK 4.1 : Jumlah dokumen pelaporan keuangan BMN
4 4 4 4 4
SK (Output) 5 : Layanan pengelolaan BMN 127 137 137 137 137 IKK 5.1 : Jumlah layanan pengelolaan BMN 1 11 11 11 11 IKK 5.2 : Jumlah Satker menerapkan E-
Pengadaan > 50% paket PBJ 126 126 126 126 126
IKK 5.3 : Jumlah laporan BMN Satker sesuai Simak BMN
126 126 126 126 126
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.1 : Gaji dan tunjangan pegawai Sekjen 12 12 12 12 12 IKK 6.2 : Operasional perkantoran dan
pemeliharaan 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Organisasi
SK (Output) 1 : Layanan bagian peraturan perundang-undangan
3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian peraturan perundang-undangan
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Layanan advokasi hukum 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah layanan advokasi hukum 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Layanan bagian kelembagaan 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah layanan bagian kelembagaan 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan bagian ketatalakasanaan 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan bagian
ketatalakasanaan 3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 Kegiatan : Peningkatan Layanan Kerjasama dan Humas
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan di bidang kerjasama dalam negeri
3 3 3 3 3
51
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah layanan di bidang kerjasama dalam negeri
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Layanan di bidang kerjasama luar negeri
3 3 3 3 3
IKK 3.1 : Jumlah layanan di bidang kerjasama luar negeri
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan di bidang hubungan masyarakat
3 3 3 3 3
IKK 4.1 : Jumlah layanan di bidang hubungan masyarakat
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan di bidang publikasi dan dokumentasi
0 3 3 3 3
IKK 5.1 : Jumlah layanan di bidang publikasi dan dokumentasi
0 3 3 3 3
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang terkelola dengan baik
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Indeks kepuasan pengguna terhadap pengelolaan Puspiptek (PNBP)
3
IKK 2.2 : Laporan pengelolaan kawasan Puspiptek
1
SK (Output) 3 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 3.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 SK (Output) 4 : Kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek
0 15 20 25 30
IKK 4.1 : Jumlah kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek
1 15 20 25 30
SK (Output) 5 : Layanan bisnis teknologi 0 20 20 20 20 IKK 5.1 : Jumlah layanan bisnis teknologi 0 20 20 20 20 SK (Output) 6 : Sarana dan prasarana pusat penelitian Iptek yang telah direvitalisasi
2 1 1 1 1
IKK 6.1 : Jumlah sarana dan prasarana pusat penelitian Iptek yang telah direvitalisasi
2 1 1 1 1
Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Iptek dan Dikti
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
2 2 2 2 2
IKK 2.1 : Jumlah dokumen bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
2 2 2 2 2
SK (Output) 3 : Dokumen bidang aplikasi dan sistem informasi
3 3 3 3 3
IKK 3.1 : Jumlah dokumen bidang aplikasi dan sistem informasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Dokumen bidang pengelolaan data dan informasi
3 3 3 3 3
52
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 4.1 : Jumlah dokumen bidang pengelolaan data dan informasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Publikasi dan informasi di bidang Pendidikan Tinggi
95 100 105 110 115
IKK 5.1 : Jumlah publikasi dan informasi di bidang Pendidikan Tinggi melalui media komunikasi internal dan eksternal
95 100 105 110 115
SK (Output) 6 : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
1 1 1 1 1
IKK 6.1 : Prosentase kelengkapan data Pendidikan Tinggi
90% 95% 97% 99% 99%
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen program dan kerjasama diklat
2 2 2 2 2
IKK 2.1 : Jumlah dokumen program dan kerjasama diklat
2 2 2 2 2
SK (Output) 3 : Dokumen penyelenggaraan diklat 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen penyelenggaraan
diklat 3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Dokumen evaluasi diklat 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah dokumen evaluasi diklat 3 3 3 3 3 SK (Output) 5 : Pembangunan gedung Pusdiklat 0 1 1 1 1 IKK 5.1 : Jumlah gedung Pusdiklat 0 1 1 1 1
7. Untuk mencapai Sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ditetapkan Kegiatan, Sasaran
Kegiatan (Output), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemenristekdikti
SK (Output) 1 : Dokumen perencanaan dan pelaporan
3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Dokumen umum dan keuangan 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah dokumen umum dan
keuangan 3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Dokumen hukum 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Dokumen Sistem Informasi Pengawasan
3 3 3 3 3
IKK 4.1 : Jumlah dokumen Sistem Informasi Pengawasan
3 3 3 3 3
SK (Output)5 : Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Operasional Layanan Perkantoran
Satker
12 12 12 12 12
53
Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
5 5 5 5 5
IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
5 5 5 5 5
SK (Output) 3 : Dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 5 5 5 5
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 5 5 5 5
SK (Output) 4 :Hasil pemerikasaan investigasi 5 5 5 5 5 IKK 4.1 : Jumlah hasil pemerikasaan
investigasi 5 5 5 5 5
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
5 5 5 5 5
IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
5 5 5 5 5
SK (Output) 3 : Dokumen hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 5 5 5 5
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 5 5 5 5
SK (Output) 4 : Hasil Pemeriksaan investigasi 5 5 5 5 5 IKK 4.1 : Jumlah hasil Pemeriksaan investigasi 5 5 5 5 5 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
5 5 5 5 5
IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
5 5 5 5 5
SK (Output) 3 : Dokumen hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 5 5 5 5
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 5 5 5 5
SK (Output) 4 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi
5 5 5 5 5
IKK 4.1 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi 5 5 5 5 5
4.2 Kerangka Pendanaan
Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya
Kemenristekdikti mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan juga anggaran pinjaman Hibah Luar Negeri.
54
Anggaran dalam APBN tersebut terdiri dari dua fungsi anggaran yaitu fungsi pendidikan dan
fungsi layanan umum. Total anggaran tahun 2015-2019 yang dibutuhkan Kemenristekdikti
adalah sebesar 287,26 triliun rupiah untuk Program-Program Teknis dan Dukungan
Managemen. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam lampiran 1.
Selain dari APBN dan Pinjaman Luar Negeri, Kemenristekdikti akan berupaya agar pihak
swasta dapat memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan penelitian,
pengembangan dan penerapan Iptek melalui skema Public Private Partnership (PPP).
55
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti 2015-2019 ini akan menjadi acuan utama dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenristekdikti,
sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta
lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan
maupun dalam percepatan waktu realisasinya.
Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu
diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kemenristekdikti. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat
mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan
ketersediaan dukungan pembiayaannya.
Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk
seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Kemenristekdikti dan sinergisitas dengan
semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang
tertuang dalam Rencana Strategis Kemenristekdikti.
56
LAMPIRAN I. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
57
Lampiran I: Matrik Kinerja dan Pendanaan Kemenristekdikti Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
44,770,798.30
49,959,905.78
54,261,693.46
58,671,508.89
63,324,826.01
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
31,653.82 47,165.33 47,811.10 48,489.16 49,201.11 Inspektorat Jenderal
SS 1: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di Kemenristekdikti
IKSS 1.1: Jumlah unit organisasi dan Satker yang bersih dari penyimpangan yang material
40 50 60 70 80
IKSS 1.2: Jumlah unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik)
5 6 7 8 8
SP 1: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di Kemenristekdikti
IKP 1.1: Jumlah unit organisasi dan Satker yang bersih dari penyimpangan yang material
40 50 60 70 80
IKP 1.2: Jumlah unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik)
5 6 7 8 8
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas
9,634.07 10,990.77 11,496.56 12,027.64 12,585.27 Sekretariat Inspektorat
Jenderal SK (Output) 1 : Dokumen
perencanaan dan pelaporan 3 3 3 3 3 832.64 874.27 917.99 963.88 1,012.08
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
3 3 3 3 3
58
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 2 : Dokumen umum dan keuangan
3 3 3 3 3 2,906.17 3,051.48 3,204.05 3,364.25 3,532.46
IKK 2.1 : Jumlah dokumen umum dan keuangan
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Dokumen hukum 3 3 3 3 3 950.82 998.36 1,048.28 1,100.69 1,155.72 IKK 3.1 : Jumlah dokumen
hukum 3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Dokumen Sistem Informasi Pengawasan
3 3 3 3 3 - 875.00 875.00 875.00 875.00
IKK 4.1 : Jumlah dokumen Sistem Informasi Pengawasan
3 3 3 3 3
SK (Output)5 : Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 4,944.44 5,191.67 5,451.25 5,723.81 6,010.00 IKK 5.1 : Operasional Layanan
Perkantoran Satker 12 12 12 12 12
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I
8,879.25 13,924.56 14,064.54 14,211.52 14,365.84 Inspektorat I
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
5 5 5 5 5 2,159.25 4,060.26 4,123.28 4,189.44 4,258.91
IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
5 5 5 5 5 959.00
1,200.25 SK (Output) 3 : Dokumen hasil
pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi
5 5 5 5 5 2,816.00 4,864.30 4,941.27 5,022.08 5,106.93
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi
5 5 5 5 5 1,350.00
1,466.00
59
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 4 :Hasil pemeriksaan investigasi
5 5 5 5 5 3,904.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
IKK 4.1 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi
5 5 5 5 5
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II
6,570.25 11,125.00 11,125.00 11,125.00 11,125.00 Inspektorat II
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
5 5 5 5 5 1,200.25 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
5 5 5 5 5
SK (Output) 3 : Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi
5 5 5 5 5 1,466.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi
5 5 5 5 5
SK (Output) 4 : Hasil pemeriksaan investigasi
5 5 5 5 5 3,904.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
IKK 4.1 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi
5 5 5 5 5
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III
6,570.25 11,125.00 11,125.00 11,125.00 11,125.00 Inspektorat III
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
60
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 2 : Dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
5 5 5 5 5 1,200.25 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
5 5 5 5 5
SK (Output) 3 : Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi
5 5 5 5 5 1,466.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi
5 5 5 5 5
SK (Output) 4 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi
5 5 5 5 5 3,904.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
IKK 4.1 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi
5 5 5 5 5
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
1,678,603.24 2,786,655.27 2,959,527.64 3,053,675.09 3,154,809.53 Sekretariat Jenderal
SS 1: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I di Kemenristekdikti
IKSS 1.1: Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran
90% 91% 92% 93% 94%
IKSS 1.2: Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
WTP WTP WTP WTP WTP
IKSS 1.3: Penilaian terhadap AKIP
B B B B A
IKSS 1.4: Indeks kepuasan pelayanan
60% 65% 70% 75% 80%
IKSS 1.5: Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
60% 70% 80% 90% 100%
61
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
di Kemenristekdikti IKSS 1.6: Prosentase kasus
hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)
40% 45% 50% 55% 60%
SP 1: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I di Kemenristekdikti
IKP 1.1: Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran
90% 91% 92% 93% 94%
IKP 1.2: Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
WTP WTP WTP WTP WTP
IKP 1.3: Penilaian terhadap AKIP B B B B A IKP 1.4: Indeks kepuasan
pelayanan 60% 65% 70% 75% 80%
IKP 1.5: Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenristekdikti
60% 70% 80% 90% 100%
IKP 1.6: Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)
40% 45% 50% 55% 60%
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja
390,181.06 431,924.31 454,495.53 478,345.30 503,552.57 Biro Perencanaan
SK (Output) 1 : Dokumen program, kegiatan dan penganggaran
7 7 7 7 7 384,436.06 401,424.31 420,995.53 441,545.30 463,122.57
IKK 1.1 : Jumlah dokumen program, kegiatan dan penganggaran
7 7 7 7 7 2,151.00 382,785.06
SK (Output) 2 : Dokumen evaluasi program dan anggaran
7 7 7 7 7 4,845.00 15,000.00 16,500.00 18,150.00 19,965.00
IKK 2.1 : Jumlah dokumen evaluasi program dan anggaran
7 7 7 7 7
62
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 3 : Dokumen akuntabilitas dan pelaporan
7 7 7 7 7 400.00 15,000.00 16,500.00 18,150.00 19,965.00
IKK 3.1 : Jumlah dokumen akuntabilitas dan pelaporan
7 7 7 7 7
SK (Output) 4 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
IKK 4.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14,518.80 38,692.21 45,061.43 49,567.58 54,524.34 Biro Sumber Daya Manusia
SK (Output) 1 : Dokumen perencanaan dan pemetaan kompetensi
3 3 3 3 3 3,472.00 12,267.75 15,994.52 17,593.97 19,353.37
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pemetaan kompetensi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Dokumen pengembangan dan disiplin pegawai
3 3 3 3 3 6,000.00 11,465.53 12,612.09 13,873.29 15,260.62
IKK 2.1 : Jumlah dokumen pengembangan dan disiplin pegawai
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Dokumen mutasi SDM
3 3 3 3 3 5,046.80 6,550.34 7,205.38 7,925.92 8,718.51
IKK 3.1 : Jumlah dokumen mutasi SDM
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Dokumen sistem informasi dan kinerja pegawai
3 3 3 3 3 - 8,408.59 9,249.45 10,174.39 11,191.83
IKK 4.1 : Jumlah dokumen sistem informasi dan kinerja pegawai
3 3 3 3 3
Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum
44,202.00 122,000.00 116,050.00 127,655.00 140,420.50 Biro Keuangan dan Umum
SK (Output) 1 : Layanan bagian perjalanan
1 1 1 1 1 - 6,000.00 6,600.00 7,260.00 7,986.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian perjalanan
1 1 1 1 1
63
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 2 : Layanan Tata Usaha dan Protokol
3 3 3 3 3 7,350.00 10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00
IKK 2.1 : Jumlah layanan Tata Usaha dan Protokol
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Layanan Sekretariat MPTN
12 12 12 12 12 1,268.00 4,000.00 4,400.00 4,840.00 5,324.00
IKK 3.1 : Jumlah layanan Sekretariat MPTN
12 12 12 12 12
SK (Output) 4 : Layanan pendukung kegiatan Dewan Riset Nasional dan Dewan Perguruan Tinggi
12 12 12 12 12 4,366.00 9,000.00 9,900.00 10,890.00 11,979.00
IKK 4.1 : Jumlah layanan pendukung kegiatan Dewan Riset Nasional dan Dewan Perguruan Tinggi
12 12 12 12 12
SK (Output) 5 : Layanan rumah tangga dan keamanan
3 3 3 3 3 29,418.00 66,500.00 55,000.00 60,500.00 66,550.00
IKK 5.1 : Jumlah layanan rumah tangga dan keamanan
3 3 3 3 3
SK (Output) 6 : Kendaraan bermotor 6 13 13 13 13 1,800.00 6,500.00 7,150.00 7,865.00 8,651.50
IKK 6.1 : Jumlah kendaraan bermotor
7 13 13 13 13
SK (Output) 7 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 - 20,000.00 22,000.00 24,200.00 26,620.00 IKK 7.1 : Operasional
perkantoran dan pemeliharaan 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan 888,525.42 1,503,578.47 1,512,132.39 1,521,326.51 1,531,214.08 Biro Keuangan dan Umum
SK (Output) 1 : Layanan bagian perbendaharaan
12 12 12 12 12 92,963.00 1,375,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian perbendaharaan
12 12 12 12 12 85,397.00 1,375,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 7,566.00 SK (Output) 2 : Layanan akuntansi
pelaporan 4 4 4 4 4 7,342.85 15,000.00 16,500.00 18,150.00 19,965.00
64
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah layanan akuntansi pelaporan
4 4 4 4 4
SK (Output) 3 : Layanan pembinaan BLU
4 4 4 4 4 8,275.08 20,000.00 22,000.00 24,200.00 26,620.00
IKK 3.1 : Jumlah layanan pembinaan BLU
4 4 4 4 4
SK (Output) 4 : Dokumen pelaporan keuangan BMN
4 4 4 4 4 - 5,000.00 5,500.00 6,050.00 6,655.00
IKK 4.1 : Jumlah dokumen pelaporan keuangan BMN
4 4 4 4 4
SK (Output) 5 : Layanan pengelolaan BMN
127 137 137 137 137 82,248.49 88,078.47 92,582.39 97,321.51 102,308.58
IKK 5.1 : Jumlah layanan pengelolaan BMN
1 11 11 11 11 269.00 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00
IKK 5.2 : Jumlah Satker Menerapkan E- Pengadaan >50% Paket PBJ
126 126 126 126 126 75,837.30 79,629.17 83,610.63 87,791.16 92,180.71
IKK 5.3 : Jumlah laporan BMN Satker sesuai Simak BMN
126 126 126 126 126 6,142.19 6,449.30 6,771.76 7,110.35 7,465.87
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 697,696.00 500.00 550.00 605.00 665.50 IKK 6.1 : Gaji dan tunjangan
pegawai Sekjen 12 12 12 12 12
IKK 6.2 : Operasional perkantoran dan pemeliharaan
12 12 12 12 12
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Organisasi
15,049.99 57,500.00 63,250.00 68,575.00 74,432.50 Biro Hukum dan Organisasi
SK (Output) 1 : Layanan bagian peraturan perundang-undangan
3 3 3 3 3 1,946.00 15,000.00 16,500.00 18,150.00 19,965.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian peraturan perundang-undangan
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Layanan advokasi hukum
3 3 3 3 3 3,054.99 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
65
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah layanan advokasi hukum
3 3 3 3 3 2,312.00 742.99
SK (Output) 3 : Layanan bagian kelembagaan
3 3 3 3 3 6,000.00 20,000.00 23,000.00 25,300.00 27,830.00
IKK 3.1 : Jumlah layanan bagian kelembagaan
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan bagian ketatalakasanaan
3 3 3 3 3 4,049.00 12,000.00 13,200.00 14,520.00 15,972.00
IKK 4.1 : Jumlah layanan bagian ketatalakasanaan
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 500.00 550.00 605.00 665.50
IKK 5.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kerjasama dan Komunikasi Publik
18,195.00 49,000.00 53,800.00 59,080.00 64,888.00 Biro Kerjasama dan Komunikasi
Publik SK (Output) 1 : Layanan tata usaha
pimpinan 12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Layanan di bidang kerjasama dalam negeri
3 3 3 3 3 1,063.00 12,000.00 13,200.00 14,520.00 15,972.00
IKK 2.1 : Jumlah layanan di bidang kerjasama dalam negeri
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Layanan di bidang kerjasama luar negeri
3 3 3 3 3 4,523.00 18,000.00 19,800.00 21,780.00 23,958.00
IKK 3.1 : Jumlah layanan di bidang kerjasama luar negeri
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan di bidang komunikasi publik
3 3 3 3 3 12,609.00 15,000.00 16,500.00 18,150.00 19,965.00
IKK 4.1 : Jumlah layanan di bidang komunikasi publik
3 3 3 3 3 7,451.00 5,158.00
66
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 5 : Layanan di bidang publikasi dan dokumentasi
0 3 3 3 3 - 3,000.00 3,300.00 3,630.00 3,993.00
IKK 5.1 : Jumlah layanan di bidang publikasi dan dokumentasi
0 3 3 3 3
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
82,468.00 85,500.00 91,200.00 96,920.00 103,212.00 Pusat Penelitian Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha 12 12 12 12 12 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata
usaha 12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terkelola dengan baik
1 1 1 1 1 4,534.00 5,000.00 5,500.00 6,050.00 6,655.00
IKK 2.1 : Indeks kepuasan pengguna terhadap pengelolaan Puspiptek (PNBP)
3 3 4 4 5
IKK 2.2 : Laporan pengelolaan kawasan Puspiptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 31,434.00 47,000.00 51,700.00 56,870.00 62,557.00
IKK 3.1 : Jumlah layanan perkantoran
12 12 12 12 12
SK (Output) 4 : Kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek
0 15 20 25 30 - 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
IKK 4.1 : Jumlah kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek
1 15 20 25 30
SK (Output) 5 : Layanan bisnis teknologi
0 20 20 20 20 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IKK 5.1 : Jumlah layanan bisnis teknologi
0 20 20 20 20
67
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 6 : Sarana dan prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah direvitalisasi
2 1 1 1 1 46,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
IKK 6.1 : Jumlah sarana dan prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah direvitalisasi
2 1 1 1 1
Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Iptek dan Dikti
223,317.97 483,960.28 509,888.29 537,290.70 566,259.04 Pusat Data dan Informasi Iptek
dan Dikti SK (Output) 1 : Layanan tata usaha
pimpinan 12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Dokumen bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
2 2 2 2 2 1,625.00 7,100.00 7,810.00 8,591.00 9,450.10
IKK 2.1 : Jumlah dokumen bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
2 2 2 2 2
SK (Output) 3 : Dokumen bidang aplikasi dan sistem informasi
3 3 3 3 3 - 10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00
IKK 3.1 : Jumlah dokumen bidang aplikasi dan sistem informasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Dokumen bidang pengelolaan data dan informasi
3 3 3 3 3 5,468.00 18,500.00 20,350.00 22,385.00 24,623.50
IKK 4.1 : Jumlah dokumen bidang pengelolaan data dan informasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Publikasi dan informasi di bidang Pendidikan Tinggi
95 100 105 110 115 6,392.54 6,712.17 7,047.78 7,400.16 7,770.17
68
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 5.1 : Jumlah publikasi dan informasi di bidang Pendidikan Tinggi melalui media komunikasi internal dan eksternal
95 100 105 110 115 6,392.54 6,712.17 7,047.78 7,400.16 7,770.17
SK (Output) 6 : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
1 1 1 1 1 209,832.43 220,324.05 231,340.26 242,907.27 255,052.63
IKK 6.1 : Prosentase kelengkapan data Pendidikan Tinggi
90% 95% 97% 99% 99% 209,832.43 220,324.05 231,340.26 242,907.27 255,052.63
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan 2,145.00 14,500.00 113,650.00 114,915.00 116,306.50 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan SK (Output) 1 : Layanan tata usaha
pimpinan 12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Dokumen program dan kerjasama diklat
2 2 2 2 2 - 2,500.00 2,750.00 3,025.00 3,327.50
IKK 2.1 : Jumlah dokumen program dan kerjasama diklat
2 2 2 2 2
SK (Output) 3 : Dokumen penyelenggaraan diklat
3 3 3 3 3 2,145.00 7,500.00 8,250.00 9,075.00 9,982.50
IKK 3.1 : Jumlah dokumen penyelenggaraan diklat
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Dokumen evaluasi diklat
3 3 3 3 3 - 1,500.00 1,650.00 1,815.00 1,996.50
IKK 4.1 : Jumlah dokumen evaluasi diklat
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Pembangunan gedung Pusdiklat
0 1 1 1 1 - 2,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
IKK 5.1 : Jumlah gedung Pusdiklat
0 1 1 1 1
69
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 31,555,565.87 36,015,535.03 39,601,908.21 43,727,535.19 47,680,474.43 Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan SS 1: Meningkatnya kualitas
pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi
IKSS 1.1: Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
26,86% (5.800.097/ 21.592.800)
28,16% (6.117.847/ 21.727.300)
29,54% (6.453.374/ 21.847.000)
31,07% (6.816.845/ 21.941.000)
32,56% (7.167.036/ 22.012.400)
IKSS 1.2: Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
IKSS 1.3: Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi
55% 60% 65% 70% 75%
IKSS 1.4 : Jumlah Prodi terakreditasi Unggul
10,800 12,000 13,000 14,000 15,000
IKSS 1.5 : Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional dan internasional
380 390 405 410 420
IKSS 1.6 : Prosentase lulusan yang langsung bekerja
50% 60% 70% 80% 90%
IKSS 1.7 : Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaran pendidikan akademik
17 46 46 46 46
IKSS 1.8 : Jumlah calon pendidik mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4,458 4,458 7,000 9,500 12,000
SP 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi
IKP 1.1: Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
26,86% (5.800.097/ 21.592.800)
28,16% (6.117.847/ 21.727.300)
29,54% (6.453.374/ 21.847.000)
31,07% (6.816.845/ 21.941.000)
32,56% (7.167.036/ 22.012.400)
IKP 1.2: Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
70
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKP 1.3: Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi
55% 60% 65% 70% 75%
IKP 1.4 : Jumlah Prodi terakreditasi Unggul
10,800 12,000 13,000 14,000 15,000
IKP 1.5 : Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional
350 360 370 375 380
IKP1.6 : Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat internasional
30 30 35 35 40
IKP 1.7 : Prosentase lulusan yang langsung bekerja
50% 60% 70% 80% 90%
IKP 1.8 : Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaran pendidikan akademik
17 46 46 46 46
IKP 1.9 : Jumlah calon pendidik mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4,458 4,458 7,000 9,500 12,000
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
25,489,397.29 27,273,301.94 29,148,888.78 31,084,139.32 33,082,213.60 Sekretariat Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan SK (Output) 1 : Perencanaan
program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 12,142.57 14,571.08 17,485.30 20,982.36 25,178.83
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3 4,952.94 5,943.53 7,132.24 8,558.68 10,270.42
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3 1,000.00 1,200.00 1,440.00 1,728.00 2,073.60
71
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN
1 1 1 1 1 858.00 1,029.60 1,235.52 1,482.62 1,779.15
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
1 1 1 1 1
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian
1 1 1 1 1 611.75 734.10 880.92 1,057.10 1,268.52
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian
1 1 1 1 1
SK (Output) 6: Sistem informasi SNMPTN
112 112 112 112 112 225,446.79 236,719.13 248,555.09 260,982.84 274,031.98
IKK 6.1 : Jumlah Satker menerapkan sistem informasi SNMPTN
112 112 112 112 112
SK (Output) 7: Tersedianya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) non penelitian
103 115 114 113 111 1,935,000.00 2,105,000.00 2,220,000.00 2,478,050.35 2,710,367.58
IKK 7.1 : Jumlah Satker penerima BOPTN non penelitian
103 115 114 113 111
SK (Output) 8 : Tersedianya Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH)
7 11 12 13 15 1,250,000.00 1,745,000.00 2,330,000.00 2,771,949.65 3,239,632.42
IKK 8.1 : Jumlah Satker penerima BPPTN-BH
7 11 12 13 15
SK (Output) 9 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 5,000.00 6,000.00 7,200.00 8,640.00 10,368.00 IKK 9.1 : Jumlah operasional
layanan perkantoran Satker 12 12 12 12 12
SK (Output) 10 : Dukungan manajemen PTN/Kopertis
12 12 12 12 12 13,135,080.79 13,791,834.83 14,481,426.57 15,205,497.90 15,965,772.80
IKK 10.1 : Gaji dan tunjangan pegawai PTN/Kopertis
12 12 12 12 12
IKK 10.2 : Operasional dan pemeliharaan perkantoran Satker
12 12 12 12 12
72
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 10.3 : Tersalurnya tunjangan profesi dosen
25,383 86,000 94,000 102,000 110,000
IKK 10.4 : Tersalurnya tunjangan kehormatan Guru Besar
732 6,000 6,400 6,800 7,200
SK (Output) 11 : Tersedianya dokumen PNBP/BLU
103 115 114 113 111 8,919,304.45 9,365,269.67 9,833,533.15 10,325,209.81 10,841,470.30
IKK 11.1 : Jumlah Satker penerima dana masyarakat
103 115 114 113 111
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pembelajaran 816,384.81 1,277,393.77 1,507,091.73 1,921,310.07 2,361,372.08 Direktorat Pembelajaran
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal
415 585 735 885 1,060 441,253.66 529,504.39 635,405.27 762,486.32 914,983.58
IKK 2.1 : Jumlah pedoman pembelajaran
30 30 30 30 30
IKK 2.2 : Jumlah bahan ajar 30 30 30 30 30 IKK 2.3 : Jumlah mata kuliah
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 80 150 150 150 150
IKK 2.4 : Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan PJJ
150 200 300 400 500
IKK 2.5 : Jumlah capaian pembelajaran yang ditetapkan
125 175 225 275 350
SIK (Output) 3 : Mahasiswa mengikuti Program Transfer Kredit
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,210.00 5,052.00 6,062.40 7,274.88 8,729.86
IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa mengikuti Program Transfer Kredit
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
SK (Ouput) 4 : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran
560 630 630 630 630 500.00 600.00 720.00 864.00 1,036.80
73
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 4.1 : Jumlah Tutor Terlatih untuk pembelajaran khusus
80 150 150 150 150
IKK 4.2 : Jumlah Pelatih perancangan kurikulum
480 480 480 480 480
SK (Output) 5 : Dokumen pengakuan kualifikasi
3,510 4,515 5,520 6,525 7,530 2,711.15 3,253.38 3,904.06 4,684.87 5,621.84
IKK 5.1 : Jumlah SK penyetaraan ijazah Luar Negeri
3,500 4,500 5,500 6,500 7,500
IKK 5.2 : Jumlah Prodi penyelenggara RPL
10 15 20 25 30
SK (Output) 6 : LPTK yang direvitalisasi
0 47 47 47 47 - 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
IKK 6.1 : Jumlah dokumen standar mutu pendidikan Akademik Kependidikan
0 1 1 1 1 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IKK 6.2 : Jumlah LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaan
0 46 46 46 46 - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
SK (Output) 7 : Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
10,458 13,458 16,000 21,500 27,000 366,510.00 708,984.00 831,000.00 1,116,000.00 1,401,000.00
IKK 7.1 : Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4,458 4,458 7,000 9,500 12,000 200,323.06 213,984.00 336,000.00 456,000.00 576,000.00
IKK 7.2 : Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi
6,000 9,000 9,000 12,000 15,000 165,286.94 495,000.00 495,000.00 660,000.00 825,000.00
SK (Output) 8 : Penyelarasan kebijakan Kependidikan
1 2 2 2 2 400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 8.1 : Jumlah dokumen penyelarasan kebijakan Kependidikan
1 2 2 2 2 400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
74
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir
3,458,847.08 5,314,075.29 6,365,410.86 7,625,865.59 9,137,148.54 Direktorat Kemahasiswaan
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat
6,100 7,150 8,125 9,175 10,150 24,487.41 29,384.89 35,261.87 42,314.24 50,777.09
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional
6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
IKK 2.2 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat internasional
100 150 125 175 150
SK (Output) 3 : Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa
399,798 572,085 664,840 774,273 916,801 3,208,610.42 5,022,587.21 6,027,504.65 7,233,405.58 8,680,486.70
IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
375,598 545,485 635,540 742,073 881,401
IKK 3.2 : Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan
24,200 26,600 29,300 32,200 35,400
SK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa
1,440 1,580 1,740 1,900 2,000 120,167.12 144,200.54 173,040.65 207,648.78 249,178.54
75
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 4.1 : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional
1,440 1,580 1,740 1,900 2,000
SK (Output) 5 : Layanan pusat karir 200 300 400 500 600 309.09 370.90 445.08 534.10 640.92 IKK 5.1 : Jumlah Perguruan
Tinggi yang melaksanakan fungsi pusat karir
200 300 400 500 600
SK (Output) 6 : Dokumen studi penelusuran lulusan (tracer study)
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 614.04 736.85 884.22 1,061.06 1,273.28
IKK 6.1 : Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SK (Output) 7 : Minat Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa
37,557 37,557 37,557 37,557 37,557 104,359.00 114,795 126,274 138,902 152,792
IKK 7.1 : Jumlah Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa
37,557 37,557 37,557 37,557 37,557
Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi
1,790,936.69 2,150,764.03 2,580,516.84 3,096,220.21 3,099,740.21 Direktorat Penjaminan
Mutu SK (Output) 1 : Layanan tata usaha
pimpinan 12 12 12 12 12 300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Layanan mutu program studi
13,380 15,000 17,100 19,200 23,300 1,780,451.49 2,136,541.79 2,563,850.15 3,076,620.18 3,076,620.18
IKK 2.1 : Jumlah Prodi yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
10,500 12,000 14,000 16,000 20,000
IKK 2.2 : Jumlah Program Studi memperoleh Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
76
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.3 : Jumlah Prodi penyelenggara uji kompetensi
1080 1200 1300 1400 1500
SK (Output) 3 : Dosen yang mendapatkan pelatihan mutu
90 200 300 400 600 500.00 600.00 720.00 864.00 1,036.80
IKK 3.1 : Jumlah Pelatih SPMI tingkat nasional
50 100 150 200 300
IKK 3.2 : Jumlah auditor internal bersertifikat
40 100 150 200 300
SK (Output) 4 : Dokumen uji kompetensi
5 10 15 20 25 9,185.20 11,022.24 13,226.69 15,872.03 19,046.43
IKK 4.1 : Jumlah instrumen baru untuk uji kompetensi
5 10 15 20 25
SK (Output) 5 : Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
133,000 140,000 150,000 160,000 170,000 500.00 600.00 720.00 864.00 1,036.80
IKK 5.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
133,000 140,000 150,000 160,000 170,000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
1,153,885.06 1,448,441.39 1,582,798.59 1,723,100.73 1,863,775.69 Direktorat Jenderal
Kelembagaan Iptek dan Dikti
SS 1: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti
IKSS 1.1: Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia
2 3 3 4 5
IKSS 1.2: Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul)
29 39 53 99 194
IKSS 1.3: Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun
77 100 100 100 100
IKSS 1.4 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature
6 14 27 50 58
IKSS 1.5: Jumlah Pusat Unggulan Iptek
12 15 20 25 30
77
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SP (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti
IKP 1.1: Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia
2 3 3 4 5
IKP 1.2: Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul)
29 39 53 99 194
IKP 1.3: Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun
77 100 100 100 100
IKP 1.4 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature
6 14 27 50 58
IKP 1.5: Jumlah Pusat Unggulan Iptek
12 15 20 25 30
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
34,137.51 53,544.21 63,853.06 75,393.67 88,399.40 Sekretariat Direktorat Jenderal
Kelembagaan Iptek dan Dikti
SK (Output) 1 : Perencanaan dan penganggaran
3 3 3 3 3 6,008.51 7,210.21 8,652.26 10,382.71 12,459.25
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3 6,250.00 13,304.40 15,965.28 19,158.34 22,990.00
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3 7,171.00 3,000.00 4,500.00 6,000.00 7,500.00
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3 5,858.00 7,029.60 8,435.52 10,122.62 12,147.15
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3
78
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian
12 12 12 12 12 3,850.00 13,000.00 14,300.00 15,730.00 17,303.00
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian
12 12 12 12 12
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 5,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 IKK 6.1 : Jumlah operasional
layanan perkantoran Satker 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
618,252.55 648,157.18 682,050.54 717,559.56 754,742.04 Direktorat Pengembangan Kelembagaan
Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Perluasan akses Perguruan Tinggi
474,760.00 495,890.00 520,670.00 546,710.00 574,050.00
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi pendirian Perguruan Tinggi baru
20 22 24 26 30 261,630.00 274,720.00 288,450.00 302,870.00 318,020.00
IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi perubahan Perguruan Tinggi
2 2 2 2 2 7,000.00 4,730.00 4,960.00 5,210.00 5,470.00
IKK 2.3 : Jumlah Prodi baru 500 400 300 300 300 206,130.00 216,440.00 227,260.00 238,630.00 250,560.00 SK (Output) 3 : Satker menerapkan
tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis
14 14 14 14 14 135,492.55 142,267.18 149,380.54 156,849.56 164,692.04
IKK (Output) 3.1 : Jumlah Satker menerapkan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis
14 14 14 14 14
79
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
358,920.00 521,990.00 570,470.00 619,780.00 669,930.00 Direktorat Pembinaan
Kelembagaan Pendidikan
Tinggi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha
pimpinan 12 12 12 12 12 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional
350,920.00 361,990.00 378,470.00 395,780.00 413,930.00
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa asing di Perguruan Tinggi
6200 6400 6600 6800 7000 33,720.00 33,720.00 33,720.00 33,720.00 33,720.00
IKK 2.2 : Jumlah kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri
2125 2365 2602 2862 3148 12,500.00 3,780.00 3,970.00 4,170.00 4,380.00
IKK 2.3 : Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan
840 840 840 840 840 304,700.00 320,990.00 337,030.00 353,890.00 371,580.00
IKK 2.4 : Jumlah Prodi langka yang dilindungi
285 290 295 300 305 - 3,500.00 3,750.00 4,000.00 4,250.00
SK (Output) 3 : Layanan administrasi BAN PT
4000 5000 6000 7000 8000 - 150,000.00 180,000.00 210,000.00 240,000.00
IKK 3.1 : Jumlah layanan administrasi BAN PT
4000 5000 6000 7000 8000
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
20,131.00 97,000.00 126,200.00 156,420.00 181,662.00 Direktorat Lembaga
Penelitian dan Pengembangan
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
80
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan
1 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek
27 45 64 84 105 14,145.00 75,000.00 100,000.00 125,000.00 150,000.00
IKK 3.1 : Direktori pemeringkatan kinerja lembaga litbang
1 1 1 1 1
IKK 3.2 : Jumlah lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek
27 45 64 84 105
SK (Output) 4 : BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama
5 10 15 15 15 1,131.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
IKK 4.1 : Jumlah BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama
5 10 15 15 15
SK (Output) 5 : Pranata litbang yang terakreditasi
35 40 45 50 55 1,855.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00
IKK 5.1: Jumlah pranata litbang terakreditasi yang dibina
30 35 40 45 50
IKK 5.2 : Jumlah pranata litbang yang terakreditasi baru
5 5 5 5 5
Kegiatan : Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya
118,000.00 120,750.00 132,525.00 145,477.50 159,725.25 Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga
Penunjang Lainnya
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
81
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan lembaga penunjang lainnya
2 2 2 2 2 2,500.00 2,750.00 3,025.00 3,327.50 3,660.25
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan lembaga penunjang lainnya
1 1 1 1 1
IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi pelaksanaan Taman Sains dan Teknologi (TST) secara nasional
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional
8 8 8 8 8 115,000.00 115,000.00 126,500.00 139,150.00 153,065.00
IKK 3.1 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional
8 8 8 8 8
SK (Output) 4 : Lembaga inkubator teknologi yang dikembangkan
0 10 10 10 10 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 4.1 : Jumlah lembaga inkubator teknologi yang dikembangkan
0 10 10 10 10
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Agro Techno Park Palembang
4,444.00 7,000.00 7,700.00 8,470.00 9,317.00 Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga
Penunjang Lainnya
SK (Output) 1 : Paket diseminasi Iptek berbasis agro
1 1 1 1 1 3,458.00 5,000.00 5,500.00 6,050.00 6,655.00
IKK 1.1 : Jumlah paket diseminasi Iptek berbasis agro
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 986.00 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00
82
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran
12 12 12 12 12
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
8,845,607.21 7,978,142.48 7,988,147.48 7,738,642.48 7,792,478.68 Direktorat Jenderal
Sumber Daya Iptek dan Dikti
SS 1: Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti
IKSS 1.1 : Jumlah dosen berkualifikasi S3
23,500 28,000 32,500 37,000 41,500
IKSS 1.2 : Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
IKSS 1.3 : Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen
8,000 10,000 10,000 10,000 10,000
IKSS 1.4 : Jumlah SDM litbang berkualifikasi Master dan Doktor
3,350 3,700 4,250 4,800 5,450
IKSS 1.5 : Jumlah SDM litbang yang meningkat kompetensinya
95 461 661 666 505
IKSS 1.6 : Jumlah revitalisasi sarpras lemlitbang dan PTN
126 142 145 149 153 SP 1: Meningkatnya relevansi,
kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti
IKP 1.1 : Jumlah dosen berkualifikasi minimal S2
125,000 160,000 180,000 183,000 186,000
IKP 1.2 : Jumlah dosen berkualifikasi S3
23,500 28,000 32,500 37,000 41,500
IKP 1.3 : Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
IKP 1.4 : Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen
8,000 10,000 10,000 10,000 10,000
IKP 1.5 : Jumlah SDM litbang berkualifikasi Master dan Doktor
3,350 3,700 4,250 4,800 5,450
83
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKP 1.6 : Jumlah SDM litbang yang meningkat kompetensinya
95 461 661 666 505
IKP 1.7 : Jumlah revitalisasi sarpras lemlitbang dan PTN
126 142 145 149 153
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
10,661.85 41,930.48 43,230.48 44,660.48 46,233.48 Sekretariat Direktorat Jenderal
Sumber Daya Iptek dan Dikti
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
1 1 1 1 1 773.22 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
1 1 1 1 1 1,358.15 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3 300.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3 300.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian
12 12 12 12 12 - 13,000.00 14,300.00 15,730.00 17,303.00
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian
12 12 12 12 12
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 7,930.48 7,930.48 7,930.48 7,930.48 7,930.48 IKK 6.1 : Jumlah operasional
layanan perkantoran Satker 12 12 12 12 12 7,930.48 7,930.48 7,930.48 7,930.48 7,930.48
84
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
28,400.79 72,250.00 72,250.00 72,250.00 72,250.00 Direktorat Karier dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia SK (Output) 1 : Layanan tata usaha
pimpinan 12 12 12 21 12 500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 21 12
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1 500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Perencanaan dan Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti
2 2 2 2 2 400.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
IKK 3.1 : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1 200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IKK 3.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1 200.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
SK (Output) 4 : Pendidik yang mengikuti pembinaan karir
14,002 16,002 16,002 16,002 16,002 15,948.54 32,550.00 32,550.00 32,550.00 32,550.00
IKK 4.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga pendidik
1 1 1 1 1 2,474.75 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00
IKK 4.2 : Jumlah dokumen Sistem Informasi Karir dosen
1 1 1 1 1 1,358.15 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
IKK 4.3 : Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi pendidik
8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,307.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00
IKK 4.4 : Jumlah dokumen penilaian angka kredit
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,808.64 10,450.00 10,450.00 10,450.00 10,450.00
85
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 5 : Tenaga kependidikan yang mengikuti pembinaan karir
1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 3,260.25 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00
IKK 5.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga kependidikan
1 1 1 1 1 2,474.75 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00
IKK 5.2 : Jumlah dokumen kenaikan pangkat
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 785.50 10,450.00 10,450.00 10,450.00 10,450.00
SK (Output) 6 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi
1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 7,792.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
IKK 6.1 : Jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi
200 200 200 200 200 1,049.40 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
IKK 6.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,850.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
IKK 6.3 : Jumlah tenaga pendidik yang meraih prestasi
1 1 1 1 1 850.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 6.4 : Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi
5 5 5 5 5 1,042.60 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Iptek
1,000.00 5,600.00 6,160.00 6,776.00 7,453.60 Direktorat Karier dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia SK (Output) 1 : Rekomendasi
kebijakan pengembangan SDM Iptek 1 1 1 1 1 1,000.00 1,100.00 1,210.00 1,331.00 1,464.10
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya
0 300 300 300 300 - 4,500.00 4,950.00 5,445.00 5,989.50
IKK 2.1 : Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya
0 300 300 300 300
86
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
6,902,400.00 6,004,000.00 6,004,000.00 6,004,000.00 6,004,000.00 Direktorat Sarana dan Prasarana
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 400.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti
1 1 1 1 1 200.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi
126 129 132 135 138 6,901,800.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi)
126 129 132 135 138
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek
1,000.00 101,100.00 101,210.00 101,331.00 101,464.10 Direktorat Sarana dan Prasarana
SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
1 1 1 1 1 1,000.00 1,100.00 1,210.00 1,331.00 1,464.10
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi
0 13 13 14 15 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
IKK 2.1 : Jumlah sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi
0 13 13 14 15
87
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
1,639,889.58 1,443,700.00 1,370,200.00 1,049,000.00 1,049,000.00 Direktorat Kualifikasi
Sumber Daya Manusia
SK (Output) 1: Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti
1 1 1 1 1 500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Peningkatan kualifikasi SDM DN
18,929 14,700 13,700 9,000 9,000 1,134,440.00 1,073,700.00 1,012,700.00 684,000.00 684,000.00
IKK 3.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 DN
11,295 8,700 5,700 0 0 630,596.00 617,700.00 404,700.00 - -
IKK 3.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 DN
7,634 6,000 8,000 9,000 9,000 503,844.00 456,000.00 608,000.00 684,000.00 684,000.00
SK (Output) 4 : Peningkatan kualifikasi SDM LN
1,784 1,050 1,000 1,000 1,000 504,049.58 355,000.00 342,500.00 350,000.00 350,000.00
IKK 4.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 LN
1,000 500 300 0 0 282,539.00 162,500.00 97,500.00 - -
IKK 4.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 LN
784 550 700 1,000 1,000 221,510.58 192,500.00 245,000.00 350,000.00 350,000.00
SK (Output) 5 : Perencanaan kualifikasi SDM
2 2 2 2 2 400.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
IKK 5.1 : Jumlah dokumen rencana pengembangan kualifikasi dosen
1 1 1 1 1 200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
IKK 5.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan Kualifikasi Dosen
1 1 1 1 1 200.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
88
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang
262,255.00 309,562.00 391,097.00 460,625.00 512,077.50 Direktorat Kualifikasi
Sumber Daya Manusia
SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang
1 1 1 1 1 1,000.00 2,500.00 2,750.00 3,025.00 3,327.50
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Karyasiswa S2 dan S3
298 300 350 500 600 21,117.00 23,000.00 32,000.00 85,000.00 120,000.00
IKK 2.1 : Jumlah karyasiswa S2 dan S3
298 300 350 500 600
SK (Output) 3 : Karyasiswa Riset Pro S2 dan S3
220 275 350 400 450
210,680.00
246,792.00 293,585.00 309,320.00 354,583.00
IKK 3.1 : Jumlah karyasiswa Riset Pro S2 dan S3
220 275 350 400 450
IKK 3.2 : Jumlah rekomendasi hasil pengelolaan monev
1 1 1 1 1
SK (Output) 4 : SDM litbang yang dilatih (Non Gelar)
95 161 361 366 205 29,113.00 58,057.00 58,450.00 29,337.00
IKK 4.1 : Jumlah SDM litbang yang dilatih (Non Gelar)
95 161 361 366 205
SK (Output) 5 : Rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset-Pro)
2 2 5 5 3 29,458.00 8,157.00 4,705.00 4,830.00 4,830.00
IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset-Pro)
2 2 5 5 3
Program Penguatan Riset dan Pengembangan 1,337,123.94 1,656,265.03 2,037,885.03 2,317,804.87 2,700,028.82 Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan
Pengembangan
89
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SS 1: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
IKSS 1.1 : Jumlah publikasi internasional
5008 6229 7769 9689 12089
IKSS 1.2 : Jumlah HKI yang didaftarkan
1580 1735 1910 2100 2305
IKSS 1.3 : Jumlah prototipe R&D 50 75 100 100 100 IKSS 1.4 : Jumlah prototipe
industri 5 20 25 30 35
SP 1: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
IKP 1.1 : Jumlah publikasi internasional
5008 6229 7769 9689 12089
IKP 1.2 : Jumlah HKI yang didaftarkan
1580 1735 1910 2100 2305
IKP 1.3 : Jumlah prototipe R&D 50 75 100 100 100 IKP 1.4 : Jumlah prototipe
industri 5 20 25 30 35
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Riset dan Pengembangan
37,289.00 59,680.90 70,317.08 82,950.50 97,967.60 Sekretariat Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan
Pengembangan SK (Output) 1 : Perencanaan
program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 25,835.00 31,002.00 37,202.40 44,642.88 53,571.46
IKK 1.1 :Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3 2,916.00 3,499.20 4,199.04 5,038.85 6,046.62
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan
3 3 3 3 3
90
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3 - 1,934.10 2,320.92 2,785.10 3,342.12
IKK 3.1 :Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3 919.00 1,102.80 1,323.36 1,588.03 1,905.64
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian
12 12 12 12 12 - 13,000.00 14,300.00 15,730.00 17,303.00
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian
12 12 12 12 12
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 7,619.00 9,142.80 10,971.36 13,165.63 15,798.76 IKK 6.1 : Jumlah operasional
layanan perkantoran Satker 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek
2,500.00 11,000.00 12,100.00 13,260.00 13,986.00 Direktorat Sistem Riset
dan Pengembangan
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem riset dan pengembangan Iptek
1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00 2,750.00 3,025.00 3,327.50
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan sistem riset dan pengembangan Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Technology Foresight 1 2 2 2 2 - 4,000.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00 IKK 3.1 : Jumlah Technology
Foresight 1 2 2 2 2
SK (Output) 4 : Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1 - 1,500.00 1,650.00 1,815.00 1,996.50 IKK 4.1 : Jumlah Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1
91
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 5 : Rekomendasi kebijakan Agenda Riset Nasional
1 1 1 1 1 - 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00
IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Agenda Riset Nasional
1 1 1 1 1
Kegiatan : Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat
90,385.00 136,000.00 149,500.00 164,350.00 180,685.00 Direktorat Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Paket hasil penelitian 235 235 235 235 235 85,153.00 125,000.00 137,500.00 151,250.00 166,375.00 IKK 2.1 : Jumlah paket hasil
penelitian 235 235 235 235 235
SK (Output) 3 : Prototipe teknologi untuk masyarakat
12 34 34 34 34 5,232.00 10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00
IKK 3.1 : Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat
12 34 34 34 34
Kegiatan : Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat
1,102,553.94 1,297,310.48 1,529,730.61 1,807,282.67 2,138,925.45 Direktorat Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat
SK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi
12,470 14,340 16,491 18,965 21,801 776,083.94 931,300.73 1,117,560.88 1,341,073.05 1,609,287.66
IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi
12,470 14,340 16,491 18,965 21,801
SK (Output) 2 : Hasil penelitian kerjasama Litbang Perguruan Tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang
487 560 644 740 851 154,775.00 185,730.00 222,876.00 267,451.20 320,941.44
IKK 2.1 : Jumlah penelitian kerjasama Litbang Perguruan tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang
487 560 644 740 851
92
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat
3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 171,695.00 180,279.75 189,293.74 198,758.42 208,696.35
IKK 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat
3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
Kegiatan : Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat
23,419.00 30,500.00 104,250.00 64,300.00 67,930.00 Direktorat Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat
SK (Output) 1 : Paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat
13 15 16 17 18 13,659.00 19,000.00 20,900.00 22,990.00 25,289.00
IKK 1.1 : Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat
14 15 16
17) 18
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 9,760.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00 14,641.00 IKK 2.1 : Jumlah layanan
perkantoran 12 12 12 12 12
SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia
0 1 1 1 1 - 500.00 71,250.00 28,000.00 28,000.00
IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia
1 1 1 1 1
Kegiatan : Pengembangan Teknologi Industri 14,433.00 47,000.00 93,000.00 102,200.00 112,320.00 Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Prototipe hasil pengembangan teknologi di industri
5 15 20 20 20 14,433.00 46,000.00 92,000.00 101,200.00 111,320.00
93
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.1 : Jumlah prototipe hasil pengembangan teknologi di industri
5 15 20 20 20
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian
5,331.00 10,500.00 11,500.00 12,600.00 13,810.00 Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Intelektual
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 500.00 500.00 500.00 500.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Sentra HKI yang dibina dan diperkuat
17 20 20 20 20 2,436.00 3,000.00 3,300.00 3,630.00 3,993.00
IKK 2.1 : Jumlah sentra HKI yang dibina dan diperkuat
17 20 20 20 20
SK (Output) 3 : Raih HKI untuk didanai dan didaftarkan
20 40 40 40 40 606.00 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00
IKK 3.1 : Jumlah raih HKI untuk didanai dan didaftarkan
20 40 40 40 40
SK (Output) 4 : Aplikasi ijin penelitian yang diproses
550 800 800 800 800 2,289.00 3,000.00 3,300.00 3,630.00 3,993.00
IKK 4.1 : Jumlah aplikasi ijin penelitian yang diproses
550 800 800 800 800
SK (Output) 5 : Teknologi yang divaluasi
0 15 20 20 20 - 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00
IKK 5.1 : Jumlah teknologi yang divaluasi
0 15 20 20 20
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi
61,213.00 64,273.65 67,487.33 70,861.70 74,404.78 Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Intelektual
SK (Output) 1 : HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi
11,214.00
11,774.70
12,363.44
12,981.61
13,630.69
94
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 1.1 : Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi
1,580 1,725 1,910 2,100 2,300
SK (Output) 2 : Karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
9,300 10,700 12,000 14,000 16,000 49,999.00 52,498.95 55,123.90 57,880.09 60,774.10
IKK 2.1 : Jumlah karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
9,300 10,700 12,000 14,000 16,000
Program Penguatan Inovasi 168,359.16 248,025.31 274,955.68 305,168.64 339,110.38 Direktorat Jenderal
Penguatan Inovasi
SS 1: Menguatnya kapasitas inovasi IKSS 1.1 : Jumlah produk inovasi 10 15 20 25 30 SP 1: Menguatnya kapasitas inovasi IKP 1.1 : Jumlah produk inovasi 10 15 20 25 30 Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Inovasi
- 42,478.31 49,673.98 58,178.77 68,241.53 Sekretariat Direktorat Jenderal
Penguatan Inovasi
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3 - 7,210.21 8,652.26 10,382.71 12,459.25
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3 - 13,304.40 15,965.28 19,158.34 22,990.00
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan
3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3 - 1,934.10 2,320.92 2,785.10 3,342.12
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
95
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3 - 7,029.60 8,435.52 10,122.62 12,147.15
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian
12 12 12 12 12 - 10,500.00 11,800.00 13,230.00 14,803.00
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian
12 12 12 12 12
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 IKK 6.1 : Jumlah operasional
layanan perkantoran Satker 12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Inovasi 2,500.00 7,700.00 7,850.00 8,015.00 8,196.50 Direktorat Sistem Inovasi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem inovasi
4 4 4 4 4 2,500.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (SINas)
2 2 2 2 2
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan dan implementasi Siistem Inovasi Daerah (SIDa)
2 2 2 2 2
SK (Output) 3 : Rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah
0 4 4 4 4 - 1,500.00 1,650.00 1,815.00 1,996.50
IKK 3.1 : Jumlah rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah
0 4 4 4 4
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek
17,941.00 22,000.00 24,200.00 26,620.00 29,282.00 Direktorat Sistem Inovasi
SK (Output) 1 : Paket promosi iptek
12 12 12 12 12 11,569.00 12,000.00 13,200.00 14,520.00 15,972.00
96
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
IKK 1.1 : Jumlah paket promosi iptek
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 4,619.00 6,000.00 6,600.00 7,260.00 7,986.00 IKK 2.1 : Jumlah layanan
perkantoran 12 12 12 12 12
SK (Output) 3 : Paket apresiasi budaya Iptek
1 1 1 1 1 1,753.00 4,000.00 4,400.00 4,840.00 5,324.00
IKK 3.1 : Jumlah paket apresiasi budaya Iptek
1 1 1 1 1
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
15,189.00 19,000.00 20,800.00 22,780.00 24,958.00 Direktorat Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
20 25 28 30 35 15,189.00 18,000.00 19,800.00 21,780.00 23,958.00
IKK 2.1 : Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
20 25 28 30 35
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi
- 30,000.00 37,500.00 45,000.00 52,500.00 Direktorat Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi
SK (Output) 1 : Calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi
0 20 25 30 35 - 30,000.00 37,500.00 45,000.00 52,500.00
IKK 1.1 : Jumlah calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi
0 20 25 30 35
97
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Penguatan Inovasi Industri 31,959.16 46,000.00 50,500.00 55,450.00 60,895.00 Direktorat Inovasi Industri
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Produk inovasi litbang di industri
20 35 35 35 35 30,959.16 45,000.00 49,500.00 54,450.00 59,895.00
IKK 2.1 : Jumlah produk inovasi litbang di industri
20 35 35 35 35
Kegiatan : Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri
100,770.00 110,847.00 121,931.70 134,124.87 147,537.36 Direktorat Inovasi Industri
SK (Output) 1 : Produk inovasi Perguruan Tinggi di industri
5 5 5 5 5 100,770.00 110,847.00 121,931.70 134,124.87 147,537.36
IKK 1.1 : Jumlah produk inovasi Perguruan Tinggi di industri
5 5 5 5 5
98
LAMPIRAN II. MATRIK KERANGKA REGULASI
99
Lampiran II. Matrik Kerangka Regulasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Strata Kebijakan
Unit Penanggung
Jawab Unit Terkait/ Institusi Target
Penyelesaian
1 Amandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002
Penyempurnaan Undang-Undang SINAS P3Iptek sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis
Undang-Undang Biro Hukum dan Organisasi
- DPR - Kementerian Hukum dan HAM
2017
2 Peraturan turunan dari Amandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 (termasuk Jakstranas Iptek)
Implementasi amanah amandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretariat Negara - Kementerian Hukum dan HAM
2018-2019
3 Kebijakan tentang Masterplan Pengembangan SDM Iptek Nasional
Memberikan landasan dalam menentukan positioning dan arah pengembangan SDM Iptek Nasional
Peraturan Presiden Biro Hukum dan Organisasi
- Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian PAN dan RB
2017
4 RPP tentang program profesi dan spesialis Perguruan Tinggi
Mendorong dan memperkuat program profesi dan spesialis Perguruan Tinggi
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2016
5 Kebijakan pengembangan Pusat Data dan Informasi Iptek Nasional
- Meningkatknan tata kelola data dan informasi Iptek nasional
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan R&D karena basis datanya lengkap
Peraturan Presiden - Biro Hukum dan Humas
- Asdep Data Dan Informasi Iptek
- Kementerian Hukum dan HAM - BPS - Bappenas
2018
6 Kebijakan tentang Percepatan Program Naisonal Pembangunan dan Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Tahun 2015-2019
Dibutuhkannya sinergitas program dan penganggaran kegiatan P3 Iptek
Inpres Biro Hukum dan Organisasi
- Kementerian Perindustrian - Kementerian Pertanian - Kementerian Kelautan dan
Perikanan - LIPI - BPPT - BATAN
2015
7 Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Nasional Pembangunan Iptek Tahun 2015-2019
Menjadi acuan dalam pembangunan Iptek 2015-2019
Perpres Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2015
100
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Strata Kebijakan
Unit Penanggung
Jawab Unit Terkait/ Institusi Target
Penyelesaian
8 Kebijakan tentang Peneliti Landasan pengaturan dan pembinaan peneliti
Peraturan Presiden Biro Hukum dan Organisasi
- Kementerian PAN dan RB - Kementerian Hukum dan HAM - Sekretariat Negara - LIPI
2015
9 Kebijakan tentang Audit Teknologi Landasan pengaturan tentang sistem nasional audit teknologi sebagai salah satu proses hilirisasi hasil Iptek
Peraturan Presiden Biro Hukum dan Organisasi
- Kementerian Perindustrian - Kementerian Hukum dan HAM - Sekretariat Negara - BPPT
2016
10 Kebijakan tentang Hubungan Kemenristekdikti dengan LPNK dan Balitbang Kementerian
Dibutuhkannya sinergitas program dan penganggaran kegiatan P3Iptek
Peraturan Presiden Biro Hukum dan Organisasi
- Kementerian PAN dan RB - Sekretariat Negara - Kementerian Hukum dan HAM
2015
11 RPP tentang pelaksana atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Memberikan landscape Perguruan Tinggi
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2016
12 Regulasi tentang pelaksana atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Memberikan landasan dalam meningkatkan peran insinyur
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2016
13 Regulasi tentang statuta Perguruan Tinggi Badan Hukum
Menjadi landasan peralihan Perguruan Tinggi BLU menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2016
14 Regulasi tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Menjadi landasan hukum tata cara tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2017
15 Regulasi tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
Menjadi landasan terkait ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2019
101
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Strata Kebijakan
Unit Penanggung
Jawab Unit Terkait/ Institusi Target
Penyelesaian
16 Regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan ASN pada PTS yang Ditetapkan Menjadi PTN
Mengatur mengenai pengangkatan pegawai bagi Perguruan Tinggi yang baru dilakukan penegerian
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2017
17 Regulasi tentang Penugasan Dosen Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dalam penugasan dosen yang diangkat oleh pemerintah untuk ditugaskan pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2017
18 Revisi RPP Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH
Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan PTN BH
Peraturan Pemerintah
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2018
19 Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Insinyur Indonesia
Memberikan landasan tentang Dewan Insinyur Indonesia
Peraturan Presiden Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2016
20 Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
Memberikan landasan untuk menjalankan atau memberikan hak bagi Ketua, Wakil, dan Anggota MPTN
Peraturan Presiden Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Hukum dan HAM
2016
