REPUBLIK INDONESIA. SAUNANsulut.kemenag.go.id/file/file/undangundang/jkwl1417399990.pdf · menimbang mengingat menter! keuangan republik indonesia. saunan peraturan menter! keuangan

Menimbang

Mengingat

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

SAUNAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.OZ/2014

TENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (6) , Pasal 27, Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 jo. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014, dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90

. Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lemba ga, perlu m enetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi . Anggaran Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2003

·Nomor 47, Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 . Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 5462);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indpnesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5 . P~.raturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2 010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 178);

6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2 01 3 tentang Rin cian A,nggaran Bela nja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2 014;

........ - ·

Menetapkan

MENTERI I<EUANGAN HEPUBLIK INOONESIA

- 2- .

7. Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 94/PMK.02/2013 ~en tang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan .Rencana Kerja Dan .. Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana t~lah diubah ·ctengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013; · ·

8. APeraturan. · Menteri KeU:angan Norrior 171/PMK.02/2013 · tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian . Pdaksanaan Anggaran;· · ·

. MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: . . . .

. . . 1. Angga:ran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya · · .dis.ingkat , APBN · adalah rencana keuangan tahunan ·

. pemerintahan negara yang disetujui oleh pewan Perwakilan · · · ._ Rakyat. _ · · ·

2-.- Revisi :Anggar·ari adaJah perubahan ·rincian · anggaran yang . · telah ·ditetapk;;m . berdasarkan APBN· Tahun Anggaran 2014

· dan disahkan ·dalain Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tal).uri Ariggaran 2014. - .

3. : Ke_menterian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian ad.alah- · perangkat Pemerintah yang membidangi urusan

. tertentu dalam pemerintahan.

:4.- Lembaga adalah organisasi non Kementerian da:.n instansi ·lain . · pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan · . tugas · tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

. Repl.1bll.k ·rndonesia Tahun 1945 atau peraturan perundahg-~ndangan. lalnnya. ·

. . . . 5 . B:agian Anggaran Bendahata Umum·Negara, yang selanjutnya

disingkat· BA BUN adalah bagiaq anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementeria"n/ Lembaga (BA K/L).

·6. -Per.hbantu · Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan an,ggaran yang berasal dari BA BUN.

MENTEHI f(EUANGAN HEPUBLII< INDONESIA

- 3 -

-7. Daftar Isia n Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA a dalah dokumen pelaksanaan ;:tnggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna, Anggaran.

. . 8. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan

untuk m endanai ·belanja pemerintah pusat dan/ atau p e:rribiayaan an ggaran dalam APBN Tahun Anggaran 20 14 .

. 9 . Rencana ·Kerja dan Anggaran Kementerian ·Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingka t RKA-K/ L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian an ggaran Kem~nterian/Lembaga.

10. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang

· melaksanakan 1 (satu) atau beberapa programjkegiatan dan m emb ebani dana APBN.

11. Daftar Basil Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang . selanjutnya disingkat DHP RKA-K/L adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program yang_ dirinci' ke dalam Satker-Satker berdasarkan h asil penelaahan RKA-K/L.

12 . Daftar Hasil Penelaa h an Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yan g memuat a lokasi anggaran menurut program dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

13. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi da n m1s1 KementerianjLembaga · yang rurhusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai Hasil dengan indikator Kinerja yang·terukur.

14. Hasil (Outcome) adalah kinerja atau sasaran yang . akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran '·f . pada suatu program. ·

15. Kegiatan adalah penjabaran dar:i Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/ Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerianj Lembaga yang . berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.

16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

MENTER! f(EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -17. Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang ditetapkan

di dal_am Buku I Rencana Kerja Pemerintah Tabun 2014 yang menjadi tanggung jawab Kementerian / Lemb.aga yang bersangkutan.

18. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Pr:ogramjKegiatanj.Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Peinerintah · Tahun. 2014 ditetapkan dan/ atau ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

19. Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga adalah kegiatankegiatan selain . kegiatan prioritas . nasional dan/ atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

20. Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan . tugas dan fungsinya meliputi pembayaran ga:ji, tunjangan yang melekat.pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (Komponen 001) . dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran. yang terkait dengan pelaksariaan operasional kantor (Komponen 002), ter.masuk tunjangan profesi gurujdosen, · tunjangan · kehormatan profesor, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dukungan operasional pertahanan dan keamana:n (Komponen 003).

21. Komponen Input, yang selanjutnya· disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran.

22. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/ atau penandatanganan kontrak dari suatu pekerjaan yang ·target sasarannya telah dicapai.

. . 23. Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana

yang berasal dari pekerjaan swakelola yang tidak mengurangi volume Keluaran yang direncanakan.

' . 24. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau

pinjaman dalam negeri yang ·.diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada ·pemerintah daerah dan/ a tau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

25. Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah perubahan pagu PNBP dari target yang direncanakan dalam APBN.

•.f ' ·

MENTERII<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Lanjutan Pinjaman Proyek/ Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHJ?N) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN/PHDN yang tidak terserap, termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerusan hibah dan Penerusan Pinjaman.

27'. Percepatan Penarikan PHLN/ PHDN adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PHLN/PHDN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan/ atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada tahun 2014, termasuk percepatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerusan hibah dan Penerusan Pinjaman.

28. Perubahan prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran dan/ a tau volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkn oleh Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

29 . Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebijakan yang sudah ada dan mengakibatkan perubahan rincian anggaran dan/ a tau volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

30. Keadaan Kahar adalah kohdisi/keadaan yang terjadi di luar ~ehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/ a tau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga teknis terkait.

31. Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk sub~idi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (Liquefied Petroleum GasjLPG tabung 3 (tiga) kilogram dan Liquefied Gas for VehiclefLGV), dan subsidi listrik.

32. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/SekretarisjPejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga adalah Eselon I selaku

· penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada Bagian Anggaran I~ementerian/ Lembaga.

33. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah unit pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas fungsi rrielaksanakan pemeriksaan atau pengawasan.

34. Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk, yang selanjutnya disingkat SBSN PBS c:;tdalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Perherintah untuk mendanai sebuah ·proyek t~rtent~ yang berbasis syariah.

MENTER! I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 6 -

35. Inlcracht adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

36. Rumusan Kinerja adalah rumusan yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan ProgrE!.m dan Kegiatan termasuk sasaran kinerja yang akan dicapai serta indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja melipt;tti rumusan Program, Hasil (Outcome), Kegiatan, Keluarari (Output), indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVIS! ANGGARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Revisi Anggaran

Pasal 2

( 1) Ruang lingkup Revisi Anggaran meliputi perubahan nnctan anggaran pada BA K/L dan BA BU!'Jyang terdiri atas:

a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya;

b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/ a tau

c. perubahan/ ralat k arena kesalahan administrasi.

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/ atau perubahan jenis belanja dan/ atau volume Keluaran pada:

a. Kegiatan;

b. Satker;

c. Program;

d. KementerianjLembaga; danjatau

e. APBN.

Pasal3

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 JUga dilakukan dalam hal terjadi:

a. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2014;

b. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran ; dan/atau

c. Kebijakan Prioritas · Pemerintah Yang Telah Ditetapkan la innya.

MENTERII<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal4

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran

·. rincian anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 . 2 - ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai

. berikut:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;

b . lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN danjatau PHDN;

c. percepatan penarikan PHLN dan/ ata:u PHDN;

d. penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) s·etelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan;

e. penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;

f. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU;

g._ pengurangan alokasi pinjaman proyek lua.r negeri;

h . perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi;

1. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang;

J. lanjutan pelaksahaan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); ·

k. lanjutan pelaksanaan · Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman;

1. percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman;

m. la:njutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hi bah;

n. percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hi bah;

o. percepatan realisasi · pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN .PBS;

p. perubah~ pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang;

q. perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara . (PMN);

r . perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs;

s. pengurangan alokasi hi bah luar negeri; dan/ atau

t. perubahan pagu anggaran transfer ke daera h. ·

MENTERII<EUANGAN I~EPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(2) .Perubahan rincian anggaran . sebagaimana djmaksud pada ayat (1) m engakibatkan perubahan perupa: · ·

a. penambahan alokasi anggaran pada . Keluaran/ Kegiatan / Program/ Satker / KementerianjLembaga/ APBN dan penambahan volume Keluaran; ·

b. penambahan alokasi . anggarari pada Keluaran/Ke.giatan/ Program/ Satker / J<;ementerian/ Lembaga/ APBN dan volume Kelua,ran tetap; atau

c . pengurangan alokasi anggaran pada KeluaranjKegiatan/ Program/ Satker / Kementerianj Lembaga/ APBN dan volume Keluaran tetap. ·

Pasal 5

( 1) · Perubahan a tau pergeseran rinciah anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

a . Basil Optimalisasi; ·

b. Sisa Anggarah S'wakelola;

c. kekurangan Biaya Oper:asional;

·d . Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran;

e. Perubahan Kebijakan Pemerintah; danjatau

f. Keadaan Kahar.

(2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibedakan dalam:

a. pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program; dan

b. pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program.

(3) Pagu anggaran tetap pada level . Program atau dalam 1 (satu) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pergesen;m dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

b . pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) . Satlcer; ·

c. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatari yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

~-/ ,, ,

MENTERIKEUANGAN REPUBUI( IN[)ONESIA

- 9 -

.d. pergeseran dalam Keluara.n yang sama, Kegiatan yang sama dan antar. Satker dalam wilayah · kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbed~;

: e. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan· yang sarha dan antar Satker · dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilaya h Direktorat J enderal Perbendaharaan;

. . . . f. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dart antar

Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

g. pergeseran antar Kegiatari dalam 1 (satu) Sa tker;

h. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (sat u) wilayah kerja Kan tor Wilayah Direktorat ·J enderal Perbendaharaan;

1. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendera l Perbendaharaan yang berbeda;

J. penghapusanj perubahan catatan dalam halaman IV DIPA;

k. penaJ?bahan cara pena.rikan PHLN/PHDN;

L pergeseran anggaran dalai::Q. rangka penyelesaian inlcracht;

m. p~nggunaan dana Output Cadangan;

n : penambahanjperubahan rumusan kinerja;

o. perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; danjatau

p. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) subbagian anggaran BA BUN.

(4) Pagu anggaian tetap pada . level APBN .atau an tar Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf b meliputi:

a. petgeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L;

b. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian ·. Anggaran 999 (BA BUN);

~- pergeser.a,.n anggaran dalam rangka penyelesaian inlcracht; danjatau

d. pergeseran anggaran dari BA K/ L ke BA BUN.

..

MENTERII<EUANGAN REPUBLH( INDONESIA

- 10 -

(5) .Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai -dengan huruf 1,

terdiri atas:

· a. pergeseran anggaran dan penambahan vc;>lume Keluaran; . . ' . .

·· b. pergeseran anggaran dan volume ·Keluaran tetap;

c. pergeseran antarjenis belanja;

d. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional;

e. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;

f. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;

. g. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yan g · sumber dananya berasal dari PNBP;

h. pergeseran dalam satu provinsij kabupatenjkota untuk kegiatan dalam rangka tugas perribantuan dan urusan · bersama, atau daia:m satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dek<?nsentrasi;

' i. pergeseran anggaran dalam rangka pembu~aan kantor baru;

J pergeseran anggaran dalam rangka ·penyelesaian kegiatankegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun. 2013;

k. · pergeseran anggaran dalam rangka · tariggap darurat bencana; danjatau

1. pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian Keluaran priorita·s nasional dan/ atau prioritas K/ L.

Pasal6

Peru bah an/ ralat karena kesalahan administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi: . .

a. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi . sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; . .

b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbenda haraan Negara (KPPN) dalam 1 (satt1) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

c. ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda;

d. perubahan nomenklatur bagian an ggaran dan/ atau Satker sepanjang kode tetap;

MENTERII<EUANGAN REPUBLIK INQONESIA

- 11 -

e. .ralat kode nomor register PHLN/PHDN;

f. ralat kode kewenangan;

·g. ralat kodelokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja ·.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharEI.an;

h :·. ralat kode lokasi dalam ·wilayah kerja Kantor Wilayah birektorat Jenderal :Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

1. . ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dala·m wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang b erbeda;

J. ra lat kode Satker;

k. ralat cara penarikan PHLN/PHDN;

1. ·· ralat pencan tur;nan volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda an tara RKA-K/ L dan RKP a tau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah;

m . ralat rencana penarikan dana a tau· rencana -penerimaan· da iam haJalnan III DIPA;

n . :ralat pencantuman volume Keluaran dala m DIPA; d an/ atau

o. per:ubahan. pejabat perbendaharaan.

Bagian Kedua Batasan Revisi Anggaran ·

Pasal 7

Revis i Anggaran dapat· dilakukan sepanjan g tidak mengakibatkan p engurangan alokasi an ggaran terhadap:

a. k ebutuhan Biaya Operasiona l Satker kecuali untuk rpemenuhi. Biaya Operasional pada Satker la in da n dalam peruntukan yang sama; ·

b. alokasi tunjangan profesi guru/ do sen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk m em enuhi tunjangan profesi guru/ do sen da n tunjangan k ehotmatan profesor pada Satker lain;

c . kebutuhan pengadaan ba han makanan dan/ a tau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan b ahan makanan danjatau perawatan tahanan untuk tahananjnarapidana pada Satker la in;

d. pembayaran berbagai tunggakan;

MENTEF~I KEUANGAN REPUBUI( INDONESIA

- 12-

e. Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); danjatau .

. f. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/ atau . direalisasikan dananya sehingga menjadi minus . .

Pasal8

Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenm petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

Pasal 9

(1) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurarigi .· volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

(2) Dalam hal terdapat . Perubahari · Prioritas Penggu:q_"aan Anggaran, Perubahan Kebijakan Pemerintah, atau Keadaan Kahar . yang mengakibatkan yolume Keluaran dalam·

. DIPA berkurang, usul petigurangan volume Kehiaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. da la'm hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keh1arah dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan k epada Kementerian Perencanaan/Bappenas sebagai acuan perubahan Rencana Kerja l{ementerianjLembaga dan RKP 2014; danjatau

b. dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan volume Keluaran · dari Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga, usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Angg~ran.

(3) Sekretaris JenderaljSekretaris UtamajSekretaris/Pejabat Eselon I KementerianjLembaga mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan/ Bappenas dan/ atau MenterijPimpinan Lembaga sebagaimana slimaksud p~da ayat (2) .·

Pasal 10

(1) Pergeser an an ggaran anta r Kegia tan dapat dila ku kan . sepanjan g tidak menguran gi volume Kelua ran yan g telah diet apkan dalam DIPA dan digu nak an untu k h al-h a l ya n g ber sifa t prioritas , m endesak, k edarurat an, a tau yang tidak dapat ditunda .

MENTERIKEUANGAN REPUBUI( INQONESIA

- 13-

(2) Hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat . (1) merupakan kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

··danjatau kebijakan pemerintah ,yang dl.tetapkan dalam Tahun Anggaran 2014.

(3) Pergeseran anggaratl ahtar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ·dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan surat persetujuan dari pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program.

(4) Format surat persetujuan dari pejabat Eselon I sebagai perianggung jawab Program sebagaimana dimaksud pada ayat (S) tercantum dalam· Lampiran I yang merupakan bagian tidak

·· terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Perubahan.Rinciari Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau Pengurangan

Pagu Anggaran Termasuk Pergeseran Rincian Anggatannya ·

Pasal 11

(1) Perubahan anggaran belanja yang bersumber da ri . PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga.

· (2) Perubahan anggaran belanja yang bersum~er dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akihat:

a. kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;

b. adanya PNBP yang berasa l dari koritrakjkerjasama/nota . kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;

c. adanya satuan kerja PNBP baru;

d. diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan/atau

e. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satuan kerja.

Pasal12

(1) Pe.nibahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari

· PHLN danjatau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2014.

MENTEHI t<EUANGAN REPUBLII( INDONESIA

- 14-

(2) .Perubahan nnc1an anggaran y~ng disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang PHLN/PHDN belum closing date.

(3) · Lanjutan ·pelaksanaan· Kegiatan yang dananya qersumber .. ·dari PHLN danjatau PHDN sebagaimana dimaksuq pada ayat

(1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam. AFBN Tahun Anggaran 2014 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Pasal 13

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya Percepatan Penarikan PHLN danjatau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan

· optimalisasi pemanfaatan dana yang bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2014. ··

(2) Percepatan Penarikan PHLN dan/ a~~~ PHDN sebagaimana· dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

Pasal14

(1) Perubahan nncmn anggaran yang disebabkan adanya penenmaan HLN/HDN setelah Undang-Uridang mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf ·d merupakan HLN/HDN yang diterima oleh Pemerintah c .q . Kementerian Keuangan dan dilaksanakEm oleh Kementerian/ Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2014.

(2) Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang m engenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/ L dan diajukan oleh Kernen terian I Lem bag a.

(3) Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapka n · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk HLN/ HDN yang diteru.shibahkan dan pinjaman yang diterushibahkan .

. ' ·

MENTERI I<EUANGAN REPUBUI( INDONESIA

- 15-

Pasal 15

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana

·. dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) .huruf . e merupak~n -- HLN/HDN dalam bentuk uang yang diterima setelah

. Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dan d_ilaksanakan secara langsung oleh KementerianjLembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun AI?-ggaran 2014.

(2) Tata cara pencatat.an dan pelaporan untuk penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dHaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pengelolaan hiba h.

Pasal 16

(1) Perubahan nnc1an anggaran yang· disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP. di atas pagu APBNuntuk Satker BLU s.ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2014.

(2) Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber ctari:

a. · _ realisasi PNBP di atas target yang . direncanakan; danjatau

b. penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya.

(3) Ketentuan iebih lanjut mertgenai tata cara Revisl. Anggaran untuk penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratura n Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 17

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabka n adanya pengurangah alokasi pmJaman proyek lilar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2014.

(2) Pengurangan alokasi pmJaman proyek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 16-

a. paket Kegiatanjproyek yang didanai dari pinjaman luar negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerjanya telah tercapai dan sisa alokasi anggarannya t idak diperlukan lagi;

b. terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi pinjaman;

c. adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri; atau

d. sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya.

(3) Pengurangan alokasi pinjama.'ri . proyek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengakibatkan berkurangnya volume Keluaran dalam DIPA.

(4) Dana Rupiah rviurni Pendamping (RMP) yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan/ direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping (RMP) pada paket Kegiatanjproyek yang lain atau diubah menjadi Rupiah Murni untuk mendanai kegiatan prioritas lain dan menambah volume Keluaran.

Pasal 18

(1) Perubahan rincian ~nggaran yang disebabkan adanya perubahan . pagu anggaran penibayaran Subsidi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi pembayaran Subsidi Energi dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2014.

(2) Tambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR RI dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

(3) Tambahan alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan s~bagai berikut:

a. merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dengan hasil perhitungan sesuai perubahan parameter; ·

b. diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan

c. tata car a pembayaran subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembay~ran subsidi di

· bidang energi.

MENTER! I<EUANGAN REPUBLIK IN[)ONESIA

- 17-

Pasal 19

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan perubahan pagu ·.· anggaran pembayaran bunga utang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ·4 ayat (1) huruf i merupakan tambahan alokasi anggaran dalam rangka pembayaran bunga utang karena adanya

.. tambahan kewajiban, _pe.r:ubahan : kurs termasuk pemenuhan kewajiban yang timhul d~i trans~ksi lindung nilai.

Pasal20

(1) Perubahan nnc1an anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Program/ Kegiatan N asional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j bersifat menambah pagu

.. anggaran belanja Tahun Anggaran 2014.

(2) Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . terdiri atas:

a . PNPM Mandiri Perdesaan;

b. PNPM Mandiri Perkotaan;

c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); · dan · ·

d. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

(3) Pelaksanaan Pemqerdayaan pada ayat (1) April 20 14.

lanjutan Program/Kegiatan Nasional Masyarakat (PNPM) sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan sampai dengan akhir

(4) Pengajuan usulan lanjutan Program/Kegiatan Nasiona l Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat . Jenderal Perbendaharaan dalam bentuk Revisi Anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2014.

(5) Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk ·perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Program/ Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagaimana dimaksud pada ayat' (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a . · Kuasa Pengguna Anggar an Satker melakukan rekonsiliasi sisa dana PNPM dengan KPPN yang ditua ngkan d a lam Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat tanggal 15 Januari 2014;

~,v-/ .··''

MENTER! I<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 18-

.b. KPPN menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbedaharaan paling lambat tanggal 22 Januari 20 14; dan

. c. berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi, . . KPA mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbedaharaan paling lam bat tanggal 31 Januari 2014:.

Pasal21

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan Penerusan Pinjaman yang dananya bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf k bersifat rnenarnbah pagu anggaran pernbiayaan Tahun Anggaran 20 14.

(2)" Perubahan rincian · anggaran yang disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada· ayat (1) dapat dilakukan sepanjang PHLNJPHDN belum closing date.

(3) Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN· danjatau PHDN sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pmJaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 serta pinjaman 'luar negeri/pinjaman dalarn negeri yang bukan mer11pakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

(4) Pengajuan usulan lanjutan Kegiatan Penerusan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dalam bentuk Revi.si Anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2014.

(5) Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan Penerusan Pinjaman yang· dananya bersurnber dari PHLN danjatau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan keten tuan se bagai berikut:

a. Kuasa· Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman membuat Daftar "Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran berdasarkan data realisasi per tanggal 10 Januari 2014 dan meriyampaika n kepada KPPN paling lambat tanggal 15 Januarj 2014 untuk dicocokkan dengan data realisasi pada KPPN;

b.· berdasarkan hasil pencocokart, · KPPN menandatangani Daftar· Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran dan disampaikan kepada PPA BUN Penerusan Pinjaman dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 22 ~anuari 2014; dan

MENTER! KEUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 19 -

.c. berdasarkan Daftar Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran yang telah ditandatangani oleh XPPN, PPA BUN mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal31 Januari 2014 .

. Pasal 22

(1) Perubahan rincian · anggaran yang disebabkan adanya percepatan p elaksanaan 'Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman sebagaimana dimak~ud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 merupakan optimalisasi pe·manfaatan d ana Penerusan Pinjaman dari PHLN danjatau PHDN dan bersifat menambah p agu anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 20 14.

(2) Percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusa n Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

· termasuk Penerusan Pinjaman yang belum dialokasika n dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

Pasal23

(1} Perubahan nnc1an anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan penerusan hibah yang danahya bersumber dari PHLN dan/ a tau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ay~t (1) huruf m bersifat menambah pagu anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2014.

(2) Perubahan nnctan anggaran yang disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang PHLN/PHDN belum clos ing date.

(3) Lanjutan pelaksanaan . Kegiatan penerusan hiba h sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak termasuk PHLN

· dan/ a tau PHDN yang bukan merupakan · kela:rijutan dari proyek tahun jamak.

Pasal24

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n merupakan optirrialisasi pemanfaatan daha penerusan hibah dari PHLN ·danfatau PHDN dan bersifat menambah pagu anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2014.

{2) P~rcepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusa n hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjamap yang diterushibEJ.hkan yang belum dialokasikan

· dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

,\ .

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK lt'-!QONESIA

- 20-

Pasal25

· (1) Perubahan rmc1an anggaran yang disebabkan adanya percepatan Tealisasi pelaksanaan proyek . yang dananya

·. bersumber dari SBSN PBS seb.agaimana dirnaksud dalam Pasal 4 . ayat (1) huruf o merupakan tambahan pagu SBSN PBS Tahun Anggaran 2014.

(2) Percepatan realisasi· pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari . SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menambah pagu pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

(3) Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk perubahan rincian anggaran yang disebabkan . adanya percepatan realisasi pelaksana?.n proyek yang. dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ~etentuan sebagai berikut: ·

a. Kementerian/Lembaga c.q unit eselon I mimgajukan usulan percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang. dananya bersum,ber dari SBSN PBS kepada Menteri Keuangan c .q Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;

b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan penila ian atas usul percepatari realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS dengan merilperhatikan kinerja proyek dan total defisit yang dituangkan dalam persetujuan; dan

c. berdasarkan persetujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, unit eselon I mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal26

Perubahan nncmn anggaran yang disebabkan perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf p merupakan tambahan alokasi anggaran dalam rangka pembayaran cicilan pokok utang karena adanya tambahan kewajiban, perubahan kurs terrnasuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nitai.

Pasal 27

Peru,bahan pagu an ggara n Penyertaa n Modal Negara (PMN) sebagaima n a dima ksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q merupa kan tambahan alokasi an ggar a n dalam r a n gka Penyertaan Moda l Negara (PMN) sebagai akibat selisih kurs.

~lr " / ...

MENTERIKEUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 21-

Pasal28

( 1) Perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs sebagaim~na dimaksud dalam Pasal 4 ayat · (1) huruf r

·. merupakan penyesuaian besaran nilai rupiah ·. dalam DI:PA -· terhadap . Kegiatan yang sumber dananya berasal dari .· pinjaman luar negeri dan tata cara penarikannya dilakukan

secara qirect paymeri~ a tau Letter of Credit (L /C) . ..

(2) Penyesuaian besaran nilai rupiah dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan nilai valas yang sama dan nilai kurs mengikuti tarif kurs yang digunakan saat transaksi dan dituangkan dalam withdrawal application (WA).

Pasal29

(1) : Perubahan nnc1an anggaran yang disebabkan adanya pengurangan alokasi . hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2014.

(2) Pengurangan alokasi hibah . luar negeri sebagaimana . dimaksud pada ayat ( 1) dilElkukan dalam hal:

a. paket Kegiatanfproyek yang didanai dari hibah luar negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerjanya telah tercapai

. dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi; atau

b: adanya pembatalan peinberian hibah luar negeri;

(3) Pengurangan alokasi hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat mengakibatkan bei-kurangnya volume Keluaran dalam DIPA.

(4) Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang telah dialokasikan ·untuk paket Kegiatanfproyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan/ direalokasi untuk inendanai .Rupiah Murni ·Pendamping (RMP) pada paket Kegiatan/proyek yang lain atau diubah menjadi Rupiah Murni untuk mendanai kegiatan prioritas lain dan menambah volume Keluaran .

. Pasal 30

(1) Perubahan pagu anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf t merupakan tambahanjpengurangan pagu anggaran transfer ke daerah aritara lain dana bagi hasil yang didistribusikan kepada masi~g-masing daerah provinsifkabupaten/kota sesuai tealisasi penerimaan dana bagi hasil pada Tahun Anggaran 2014.

MENTERI I<EUANGAN REPUBLIK IN[)ONESIA

- 22 -

(2) .Tata cara Revisi Anggaran untuk penibahan pagu anggaran · transfer ke daerah . se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. mengenai pelaksanaari dan pertanggungj a waban

· anggaran transfer ke daerah . .

Bagian ~eempat Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

Pasal 31

(1) Perubahan karena .penghapusanjperubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j merupakan penghapusanjperubahan sebagian atau seluruh catatan ·dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.

(2) Penghapusanjperubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebag;:~.imana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penghapusanjperubahan catatan dala m halarilan IV DIPA karena masih rriemerlukan persetujuan DPR RI;

b. penghapusanjperubahan catatan dalam h alaman IV DIPA karena harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/ atau dokumen terkait;

c. penghapusanjperubahan catatan dalam·halaman IV DIPA karena masih . harus dilengkapi loan agreement atau nomor register; ·

d. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus ·didistribusikan ke masing-masing satker;

e. penghapusanjperubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan . penelaahan dan/ atau persetujuan Kementerian Perencanaan/Bappenas;

f. penghapusanj perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; danjatau

g. penghapusan/ perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yan g ditantumkan oleh APIP K/ L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung.

·(3) Penghapusanjperubahan catatan da la m h a la man IV DIPA seb agaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dila kukan set elah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.

MENTERI I<EUANGAN REPUBLIK INQONESIA

- 23-

(4) .Dalam hal persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a . isinya berbeda dengan · rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA,

· penghapu{)an/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA · dapat dilal<:ukan setelah dilaku~<:an · peii.elaahan antara

.. Kernen terian / Lem baga, -Kernen terian Perencanaan j Bappenas, · .dan Kementerian Keuangan.

(5) Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan RKA-K/L.

Pasal32

(1) Dalam hal pelaksanaan Kegiatan/Keluaran yang dananya · bersumber · dari PHLN/PHDN yang membutuhkan

penambahan cara penarikan PHLN /PHD N se bagaimana dim.aksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usul Revisi Anggar<l,n berupa. penambahan c~ra penarikan. PHLN kepada unit eselon I.

(2) Usul penambahan cara penarikan PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) termasuk penambahan KPPN Pembayarnya.

(3) Berdas·arkan usulan Revisi .Anggaran sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), uflit eselon I menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(1)

.(2)

Pasal33 . . Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf 1 men.ipakan kewajiban pengeluaran YC!-ng timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

?ergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jnerupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga.

(3) . Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inlcracht . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dila kukan

antarjenis belanja dan/ a tau antarjenis Kegiatan dalam 1 (satu) program dan/ atau antarprogram dalam 1 (satu)

· Keni.ent~dan/Lembaga.

1.

(1)

MHJTEHI I<EUANGAN REPUBLif< INDONESIA

- 24-

Pasal34

Penggunaan dana output cadangan ·se bagaimana dimaksud dalarri . Pasal . 5 ayat (3) huruf m merupakan ·pemanfaatan

·. kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan belumjelas peruntukannya.

· (2) . Penggunaan dana output cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mendanai kebutuhan Biaya Operasional Satker;

b. mendanai prioritas nasional yang belum dialokasikan se belu:mnya;

c. menambah volume output prioritas nasional;

d. percepatan pencapaian output pdoritas nasional dan/ a tau prioritas Kementerian/Lembaga;

e. mendanai kegiataJ?. yg bersifat mendesak, kedaruratan a tau yan~ .tidak dapat ditunda; ·dan/ a tau

f. I?endanaikebutuhan prioritas Kementerian/Lembaga.

(3) Pergeseran anggaran dalam rangka penggl,lnaan output cadangan . dapat dilakukan. dalam Kegiatan yang sama dan/ atau an tar Kegiatan dalam satu Program.

Pasal 35

(1) Penambahanjperubahan · Rumusan Kinerja. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf n dapat dilakukan dalam rangka rrieningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga di::m/ a tau meniridaklanjuti adanya perubahan tugas fungsi.

(2) Penambahanjperubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: .

a. penambahanjperubahan rumusan Keluaran; danjatau

b. penambahanjperubahan rumusan selain rumusan Keluaran.

(3) Penambahanjperubahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pfida ayat (2) huruf a dapat dilakukan: ·

a . · seb agai akibat a danya p enyempurnaan rumus an nomenklatur, perubah an · tugas fungsi unit da n/ a tau a danya tambah an penugasan ;.

b. sepanjan g tidak mengubah pagu an ggar an d an tida k menguran gi volume Keluar an Kegia tan Prioritas Nasional danjatau Kebija kan Prioritas Pem erintah Ya n g Telah Ditetapkan; dan ·

MENTER! I<EUANGAN REPUBLJI( IN[)ONESIA

- 25-

c . sepanjang penambahan/ perubahan rumusan · Keluaran .belum tersedia dalam database RKA-K/L/DIPA 2014 .

. (4) Tata cara . penambahanjperubahan rumusan Keluaran . sebagaimana · dimaksud pada ayat (3) .. diatur dengan · ketentuan sebagai berikt1t: - .. . .

·. ·.a . . usulan penambahanjperubahan rumusan Keluaran diajukan oleh ~ekretaris Jenderal/Sekretaris Utania/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur J enderal Anggaran;

b·. hasil penambahanjper:ubahan rumusan Keluaran digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L/DIPA; dan

c. perubahan database ~KA-K/L/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(5) Penambahanjperubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat · (2) huru,f b dapat · di'lakukan:

a . sebagai · akibat adanya reorganisasi atau penyempurnaan perumusan nomenklatur antara lain . nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit d~:m/ atau adatiya tambahan penugasan; dan

b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional danjatau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

(6) Tata cara penambahanjperubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. usulan penambahan/ perubahan rumusan selain rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas;

b. penarriba:han/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian

. Perencanaan/Bappen as, Kementerian Keuangan, dan Kementerianj Lembaga yang bersangkutan;

c. hasil penambahanjperubahan· rumusan selain rumusan Keluaran digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-KL/DIPA; dan

~,.,.-/ _ ... ,

MENTER! KEUANGAN REPU8Lll< INDONESIA

- 26-

d. perubahan database RKA-KL/DIPA menjadi pengajuan rev1s1 RKA-K/L dan revisi· ·DIPA Direktur J enderal Anggaran.

dasar kepada

Pasal36

.. (1) Perubahan komposisi instrum~n pembiayaan utang · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf o dapat dilakukan dalam rimgka efisierisi pendanaan dan/ a tau perce.patan pencapaian kinerja sebuah Kegiatan.

(2) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

a . sumber dana yang direncanakan· sulit untuk dipenuhi;

: b. terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih murah;

c. Kegiatan yang harus segera dilak.sanakan; dan/ atau

d. adanya perubahan kebijakan Pemerintah.

(3) Tata cara perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan k~tentuan sebagai berikut:

a . usulan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang diajukan oleh · Sekretaris . Jenderal/Sekretaris UtamajSekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada ·Menteri Keuangan .c .q Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementeriari· Keuangan; dan

b. berdasarkan persetujuan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dari Direktur · Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 37

(1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) subbagian anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf p dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PPA BUN d!in/ atau memenuhi kewajiban Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

(2) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) subbagian anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pergeseran anggaran dalam pengelolaan utang;

b. pergeseran anggaran dalam pengelolaan hibah;

c. pergeseran anggaran dalam pengelolaan Perierusan Pinja m a n ;

VY'-riK ./ :'

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 27-

d. pergeseran anggaran dalam pengelolaan investa si p emerintah;

e. pergeseran anggaran dalam pengelolaan . transfer ke daerah; ...

f. pergeseran·anggaran dalam p engelolaan subsidi;

· g. pergeseran anggaran· dalam pengelolaan belanja la innya; d·anjatau _

h. pergeseran anggaran dalam pengelolaan transak:si khusus.

(3) Pergeseran anggaran da lam 1 (satu) subbagian anggaran ~A BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran dalam DIPA.

Pasal38

(1) Pergeser an anggaran da ri BA BUN· Pen gelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/ L sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 5 ayat · (4) huruf a bersifat insidentil dan · menambah :P.agu . anggaran belanja KementerianjLembaga Tahun Anggaran 2014 narriun tidak menjadi dasar perhiturigan untuk penetapan . alokasi anggaran tahun berikutnya.

(2 ) Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran .anggaran b elanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa naka n sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran anggaran belanja dari . bagian anggaran bend ahara umum n egara pengelolaan belanja lainnya (BA 999.08) k e bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal39

(1) Pergeseran antar subbagian anggaran da lam Bagian Anggaran -999 ·(BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka memenuhi k ewajiban· Pemerintah selaku pengelola fiskal.

(2) Pergeseran ·sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi p ergeseran a ntar BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01), BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02), BA BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah (BA 999.03), BA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04), BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999. 05), BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), i3A BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 .08), dan BA BUN Pen gelolaan Transaksi Khusus (BA 999. 99).

MENTERIKEUANGAN REPUBLJ!( INDONESIA

- 28-

Pasal40

(1) Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 4) huruf d dapat dilakukan

·.karena ad~mya kebijakan Pemerintah atau direktif Presiden ..

(2( Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ·( 1) an tara lain pergeseran anggaran untuk pelaksanaan ·kegiatan dalarrt rangka dekonsentrasi atau tugas pembantuan menjadi dana a lokasi khusus.

Pasal 41

( 1) Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume

· Keluaran dalam DIPA termasuk dalam rangka addendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. · ·

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana diinaksud pada ayat (1) · dapat dipenuhi melaliii pergeseran: ·

a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

b. antar K.eluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

c.. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal· Perbendaharaan;

d .. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah · kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

e. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam. 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

f. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja i{antor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. ·

g. antar Kegiatan dalam J (satu) Satker;

h. anta r Kegiatan dan antar Satker d ala m 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perb enda h a raan; a tau

1. a ntar Kegiat an dan antar Satker da la ni wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J ender al Perbendaharaan yang berbeda.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IN[)ONESIA

- 29-

Pasal42

(1) Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (5) huruf b dapat dilakukan

· sepanjang tidak mengurangi volume Keluarah dalam DIPA.

(2r Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' dapat dipenuhi melalui·pergeseran:

a. dalam 1 (satu) Keluaian, 1 (satu) Kegiatan · dan 1 (satu) Satker;

b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

c. dalarn Keluaran yang sarna, Kegiatan yang sarna dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

: d. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sarna dan antar Satker da larn wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda;

e. antar Keluaran, Kegiatan yarig saina dan antar Satker· dalarn 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

f. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

g. antar Kegiatan dala:m 1 (satu) Satker;

h. antar Kegiatan dan antar Satker· dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; a tau

1. antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Ka.ntor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

Pasal43

(1) Pergeseran antar jenis b elanja sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (5)" huruf c dapat ·dilakukan sepanjang tidak rnengurangi volume Keluaran dalarn DIPA. ·

. (2) Pergeseran anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:

a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (sa.:tu) Kegiatan dan 1 (satu) · Satker; ·

b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

c. da lam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sarna dan antar Satker dalarn 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEI\ITERII\EUANGAN REf.lUBLit< INDONESIA

-30-

.d. dalam Keluaran yang saJ;Ila, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda;

· e. antar "Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker c;lalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau

f. antar Keluaran, · Kegiatan yang sama dan antar Satker dal~m wilayah kerj·a kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

Pasal44

(1) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya · Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana diinaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:

a . dal~m ·1 (satu) Keluaran, -1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

b. aritar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

c. antar Keluaran; Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan;

d. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah .kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang qerbeda;

e. an tar Kegiatan dalam .1 (satu) Satker;

f. antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; a tau

g. ahtar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. ·

Pasal45 ·

(1) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan · selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, merupakan pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Satker perwakilan di luar negeri atau pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akiba t adanya selisih kurs.

. .

MENTER! KEUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 31 -

(2) .Pergeseran anggaran dalam .rangka memenuhi· kebutuha n selisih kurs sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

· a. merupakan selisih an tara nilai kurs yang. digunakan dalam .APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan; ·

b. · selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;

c. pergeseran a lokasi anggaran yang dilakukan -paling tinggi · sebesar ·ntlai kontrak dikalikan denga n selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

d. kebutuhan angga~an untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : dapat dipenuhi melalui pergeseran :

a. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

b. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar. Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah

: pirektorat Jenderal Perbendaharaan;

c. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker . dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

d; antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

e. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

f. antar Kegiatan dalam 1 (sat-u) Satker;

. g. antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah · kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; a tau

h. antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. · ·

Pasal46

(1) . Pergeseran an ggaran dalam rangka periyelesaian tunggakan tahun yang la lu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f dapat dilakukan sepanjang tidak m engurangi volume Keluaran dalam DIPA.

/ ,,

MENTERI I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 32-

(2) Dalam hal jumlah seluruh tunggakan per DIPA per Satker sebagaimana dimaksud pada ayat'(l) nilainya:

a. sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri SPT JM dari Kua~:;a Pengguna .Anggaran;

· b. di atas Rp200.000.000,00 (dua ·rat~s juta ':r:Upiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri ·hasil ve~ifikasi dari APIP K/L; dan

c. di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP. setempat.

(3) ·Da lam hal tunggakan tahun.lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan·:

a . belanja .pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;

b. uang makan;

c. · belanja perjalanan dinas pindah;

d. langganan daya dan jasa;

e . tunjangan profesi guru/ dosen;

f. turijangan kehormatan profesor; . .

g. tunjangan tambahan penghasilan guru PNS;

h. tunjangan kemahalan h akim;

1. tunjangan h akim adhoc;

J. imbalanjasa layanan Bank/Pos Persepsi;

k. bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk tahananj narapidana; dan/ a tau

1. pembayaran provisi benda meterai,

yang alokasi dananya tidak cukup tersedia · atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia.

(4) Untuk tunggakan lain dan/ atau tunggakan · sebagaimana ~imaksud J?ada ayat (3) yang alokasi anggarannya· belum tersedia, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a .. merupakan tagihan atas pekerjaanjpenugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia p ada DIPA tahun lalu; dan

b. pekerjaanjpenugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran la lu.

~ y

/ ... ··''

MENTER! I<.EUANGAN I~EPUBLII( INDONESIA

- 33-

(5) .Pergeseran anggaran sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:

(1)

(2)

. a. an.tar Keluaran, 1 -(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

·. b. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang s:;t~a dan antar Satker. dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan;

. .

c. dalam Keluara,n yang sama, Kegiatan yang sama dan antar . Satker dalain wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

d. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker . dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jerideral P~rbendaharaan;

·e.· antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

f. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satke~;

g. antar· Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (sa.tu) wilayah -~erja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau ·

. · h. an tar Kegiatan ·dan an tar Satker dalarri wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

Pasal47

Pergeseran rincian anggarart untuk Satker BLU yang sumber dananya ·berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huru{ g dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Satker BLU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran ben.ipa pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

. 'Perbendaharaan. ·

Pasal48

(1) Pergeseran dalam satu provinsi / kabupatenj kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, . atau dalam sa tu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan prioritas atau kebijakan dari. Kementeria n/Lemba ga.


- 34-

(2) .Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ·unit eselon I Kementerian/Lembaga yang . memberi penugasan atau pelimpahan.

Pasal49

(1) Pergeseran anggaran dalam rangka ·pembukaan kantor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf i dapat dilakukan dala.m hal ketentLl.an mengenai pembentukan

. kantor baru telah mendapat persetujuan dari Kemente:dan Pep.dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) . Pergeseran anggaran sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari DIPA Petikan· Satker Induk ke DIPA Petikan Satker baru.

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuh! melalui p ergeseran:

a. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar. Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker . dalam wilayah kei-ja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang b~rbeda;

c.. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah · Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

d . antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

e~ antar Kegiatan. dan . antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; a tau

f. antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

Pasal 50 .

(1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatankeg.iatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan n !konstruksi . bencana alam tahuh 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf j dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.

MENTERIKEUANGAf\1 HEPUBLJI< INDONESIA

- 35: -

(2) Pergeseran anggaran sebagairpana dimaksud pada ayat (1) pendanaannya bersumber dari pagu · anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan Tahun Anggaran 2014.

(3) ·Pengajuan ·usulan pergeseran · anggaran ·. · ·sebagaimana -.. dimaksud· pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dalam bentuk konsep Revisi Anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2014.

Pasal51

( 1) Pergeseran . anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ·huruf k dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.

(2) Pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan ·. dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pergeser_an anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:

a. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja · Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahai:-aan;

b. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

c. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah . kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaari;

d . antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang b.erbeda;

e. antar Kegiata:ri dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; a tau

f. antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kan~or Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

· berbeda.

/ ,.ti

MENTERI I<EUANGAN REPUBLII< INQONESIA

- 36·-

Pasal 52

. ( 1) Pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian . Keluaran prioritas nasional dan/ a tau priorit!ls Kementerian/ . 'Lembaga sebagaimana dimaksud ·dalam ·Pasal 5 ayat (5) huruf 1 dapat dilakukari sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.

(2) Kduaran prioritas nasionru dan/ atau prioritas Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keluatan yang tercantum dalam RPJMN dan/ atau Renstra K/L.

. BAB III KEWENANGAN DAN TATA CARA REVIS! ANGGARAN

Bagian Kesatu Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran

Pasal53

Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran dibagi dalam 5 (lima) kelompok yqkni:

a. · Revisi Ariggaran pada Direktorat J enderal Anggaran;

b. Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah · Direktorat . Jenderal Perbendaharaan;

c. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon. I Kementerian/ Lembaga;

d: Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI.

Bagian Kedua Revisi Anggar?rt Pada Direktorat J enderal Anggaran

Pasal54 ..

( 1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat J enderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a rneliputi: · ·

a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja

· termasuk pergeseran rincian an ggaran belanjanya;

b. perubahan atau pergc;!seran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/ a tau

c. perubahanjralat karena kesalahan administrasi.

~r-/ il

MENTERI I<EUANGAN REPUBLIK INQONESIA

- 37-

(2) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat J endera l Anggaran sebagaimana dima ksud pada ayat · (1) huruf a sebagai akibat adanya:

·a . perubahan anggaran belanja yang bersur:nber dari PNBP;

· -b. percepatan Penarikan PHLN daniatau PHON; .. . c. penerimaan HLN/HDN s.etelah Undang-Undang mengenai

APBN Tahun Anggaran· 2014 ditetapkan;

d. pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri;

e. perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi;

f. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang;

g. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman;

h. percepatan pelaksan aan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman;

1. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan . . hibah;

· J. percepatan. pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hi bah;

k. percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS;

1. · perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang;

~- perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) ;

n. perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs;

o. pengurangan alokasi hi bah lua r negeri; dan/ a tau

p. perubahan pagu anggaran transfer ke daerah.

(3) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran ;sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor

. Wilayah · Direkt~rat Jenderal Perbendaharaan yang · berbeda;

b . . pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker· dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

c. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;


- 38-

d. penghapusanjperubahan catatan dalam halaman IV DIPA;

e. penambahan cara penarikan PHLN/PHDN;

f. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaiari inlcracht;

g. penggunaan dana Output Cadangan;

h. penambahanjperubahan rumusan kinerja;

i. perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;

J. pergeseran anggaran dalam satu subbagian anggaran BA BUN;

k. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L; .

1. pergeseran an tar subbagian . anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/ atau

m. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN.

(4) Revisi Anggaran yang dilaksanakan ·pa da Direktorat J enderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun,1f c terdiri atas:

a . ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

b. ralat kode kewenangan;

c . ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

d. ralat kode Satker; dan/ atau

e. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L . dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.

Pasal 55

( 1) Revisi Anggaran pad a Direktorat J enderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi:

a. perubahan an ggaran belanja yang bersumber dari PNBP;

b . percepatan Pen arikan PHLN dan/ atau PHDN;

c. pen erimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahu n Anggaran 2014 ditetapkan;

d. pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri;

e. perubahan pagu an ggaran pembayaran Subsidi Energi;

f. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga u tang;

··.(


- 39-

g. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pil).jaman;

h. percepatan pelaksanaan Penerusan Pinjaman;

Kegiatan daJam rangka

q. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan · hibah;

1. p·ercepatan pelaksanaan penerusan hibah;

Kegiatan da lam rangka

J. percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS; ·

k. perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang;

r. perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN);

s. peruba han pagu anggaran da lam rangka penyesuman kurs;

1. pengurangan alokasi hibah luar negeri;

m. perubahan pagu anggaran transfer ke daetah ;

n . pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;

o. penggunaan dana Output Cadangan;

p. penambahanjperubahan rumusan kinerja;

q. perubahan komposisi instrumen pembiayan utang;

r. pergeseran anggaran dalam satu subbagian anggaran BA BUN.

s. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L; ·

t. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); danjatau

u. p ergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN.

(2) Revisi Anggaran pada Direl;ctorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan m.eliputi:

lit· pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan a ntar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda;

b. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

c. penghapusanjperubahan catatan dalam halaman IV DIPA;

-..1 ..

MENTER! f(EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 40-

d. ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda;

e. ralat kode kewenangan;

f. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja · Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan _yang

berbeda;

g. ralat kode Satker; dan/ atau

h. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.

Pasa156

(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna A.nggaran menyampaikan' usulan Revisi A.nggaran kepada Sekretaris JerideraljSekretaris UtamajSekretarisjPejabat Eselon I, Kementerian/Lembaga yang dilampiri dokumen pendukung berupa:

1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi).

2. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;

4. RKA Satker;

5 . Copy DIPA terakhir; dan

6. dokumen pendukung terkait.

b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat ···i Eselon I KementerianjLembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkap~n dokumen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna A.nggara,n.

c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris UtamajSekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi yan g telah diteliti kepada APIP K/L untuk dilakukan rev1u.

d . Berdasarkan hasil reviu, Sekretaris J enderal jSekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi A.nggaran kepada Direktur J enderal Anggaran dengan melampirkan dokumeh pendukung berupa:

.'MENTER! I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 41 -

1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh · .Pejabat Eselon I dan dilampiri · matriks perubahan

(semula-menjadi);

2. SPTJM ·yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I;

3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan

4 . RKA Satker.

(2) Direktorat Jenderal Anggaran menelaah usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1') huruf d, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.

(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Anggaran I/.Direktur Anggaran II/ Direktur Anggaran III menetapkan: .

a. Revisi DHP RKA-K/L; dan

b. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.

(5) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 57

(1) Meka~isme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan .Revisi Anggaran kepada SekretFtris Jenderal/Sekretaris Utama/ SekretarisjPejabat Eselon I KementerianjLembaga dengan mdampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Surat · U sulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);

2. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;

4. RKA Satker;

5. Copy DIPA terakhir;

MENTERII<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 42-

6. dokumen pendukung terkait dalam rangka · penghapusanjperubahan catatan dalarn halaman IV DIPA; dan

7 . dokumen pendukung terkait lainnya.

b . Sekretaris JenderaljSekretaris Utama/SekretarisjPejaba:t · Eselon I KementerianjLembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkap:;:tn dokumen · pendukung · dari Kuasa Pengguna Anggaran.

c . Dalam hal catatan dalam halaman IV DIPA dicantumkan oleh APIP K/ 1, usul Revisi Anggaran yang · telah diteliti beserta dokumen pendukung disampaikan kepada APIP K/1 untuk dilakukan reviu.

d . Berdasarkan hasil penelitian ·dan/ a tau hasil reviu atas usulan Revisi Anggaran, Sekretaris JenderaljSekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilampiri dokumen pendukung berupa: . 1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks

perubahan (semula-menjadi);

2 . SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I;

3. ADK RKA-K/1 DIPA Revisi Satker;

4. RKA Satker; dan

5. dokumen pendukung penghapusanjperubahan DIPA.

terkait dalam rangka catatan dalam Halaman IV

(2) Direktorat J enderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Angg;aran.

(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Din~ktur Anggaran III menetapkan:

a. Revisi DHP RKA-K/1; dan

b . surat pengesahan Revisi Anggara n ya n g dilampiri notifikasi d ari sis tem.


-43-

(5) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagl;}imana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan paling lam bat 1 (satu) hari · kerja setelah dokuin~n diterima secara lengkap dan notifik~si dari sistem telah tercetak.

Pasal58

Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Direktorat ·J enderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 tercantum dalam Lampl.ran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.'

Pasal59

(1) Dalam h a l usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kementerianj Lembaga memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran · dan · Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran memprosesjmenyelesaikan Revisi Anggaran yang diusulkan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana di.maksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Bagian Ketiga Revisi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pasal60

(1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 53 huruf b meliputi:

a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengu.rangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian ~ggaran belanjanya;

b,. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/ a tau ·

c. perubahanjralat karena kesalahan administrasi.

(2) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilaya h Direktorat Jendera l Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: .

'·l


- 44-

a. lanjutan .pelaksanaan Kegiatan ·yang dananya bersumber da,ri.PHLN danjatau PHDN;

b. penerimaan hibah langsung dal~m bentuk uang;

c. lanjutan pelaksanaan Programj Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); dan/ a tau

d. penggunaan anggaran belanja yahg ben;n.imber dari PNBP di atas pagu APBN untuk .Satker BLU.

(3) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

b. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;

c. pergeseran dalam Keluaran yaQg sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

d. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah · kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

e . pergeseran an tar Kegiatan dalam 1 ( satu) Satker; danjatau

f. pergeseran antar Kegiatan dan antgr Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(4) Revisi Anggaran yang dilaksanaka n pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi: ·

a . ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang .dalam peruntukan dan sasaran yang sama;

b. ralat kode KPPN dalam. 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderaJ Perbendaharaan;

c . perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/ atau Satker sepanjang kode tetap;

d . ralat kode nomor register PHLN/PI-IDN;

e. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

f. r alat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda dap lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan;

'·l .


- 45-

g. ralat cara .penarikan PHLN/PHDN;

h. raiat rencana penarikan dana a tau · rencana penenmaan dalam halaman III D IPA;

1. penibahan Pejabat Perbendaharaan; dan/ a tau

J. Ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA.

Pasal61

( 1) Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); .

b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi; d. Copy DIPA Petikan terakhir; dan

e. dokumen pendukung terkait persetujuan unit eselon I.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat '(1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.

(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan. Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan notifikasi dari sistem telah tercetak.

(5) Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat .(3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

'·!

.·

MENTEI:tl KEUANGAN REPUBLII( INDONESIA

- 46-

Bagian Keempat Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I Kementerian/Lembaga

Pasal62

Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I Kementerian/Lembaga meliputi:

a. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. pergeseran dalam Keluaran yang sama, · Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

c . pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan anta r Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan; ·

d. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

e . pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;

f. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah ·kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

g. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; dan/ atau

h. penambahan cara penarikan PHLN/PHDN.

Pasal63

(1) Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I Kementerian/Lembaga dilengkapi dokumen pendukung berupa: · ·

a . Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menj adi) . .

b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa ·.Pengguna Anggaran;

c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;

d. RKA Satker;

e. Copy DIPA terakhir; dan

f. dokumen pendukung terkait antara lain TOR dan RAB.


- 47-

(2) Unit Eselon .I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Angga.ran dan memeriksa kelengkapan dan ke benaran dokumen pendukung yang disampa ikan.

(3) Dalam · hal kewenangan penyelesaian Revisi · Anggaran m erupakan kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

.. Pe;rbendaharaan, Eselon I Kementerian/Lembaga menetapkan surat persetujuan dan menyampaikan . 'kepada Kuasa Pengguna 'Anggaran Satker sebagai lampiran usul Revisi Anggaran ke Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan.

( 4) Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran merupakan kewenangan Direktorat J enderal Anggaran·, Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktora:t Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran p>ada Direktorat Jenderal Anggarari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I Kementeria n jLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Revisi Anggaran Pada Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal64

( 1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Revisi Anggaran dalam . hal pagu anggaran tetap meliputi:

a. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/ atau ..

b. pergeseran antar Keluaran, 1- (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a . . dalam h al Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan; Kuasa Pengguna Anggaran tnenyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

r-·

..

MENTERI I<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

b. dalam hal Revisi Anggaran · tidak mengakibatkan per.ubahan DIPA Petikan, Kuasa ·Penggq.na Anggaran mertgubah ADK RKA Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk · Qperasional Kegiatan (POK), dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan, perubahan POK.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perigajuan. Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a .

(4) Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantuni dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Inl.

. Bagian Keenam Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI

Pasal65

(1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI m eliputi:

a. tambahan Pinjaman Proyek Luar .Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 14 ditetapkan;

b. pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan penyelesaian inlcracht;

c. pergeseran anggaran yang mengaJdbatkan perubahan Hasil Program;

d. penggunaan anggaran y~ng harus menda pat pers etujuan '·! . DPR-RI terlebih dahulu;

e . perubahanjpenghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang digunakan tidak sesuai ·dengan rencana peruntukan; da njatau ·

f. pergeseran antar provinsijka bupatenjkota untuk Kegiatan da lam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama , atau antarprovinsi untuk kegiatan d alam rangka dekonsentrasi.

(2) Revisi Anggaran yang memerlukan per setujuan DPR-RI diajukan oleh Sekretaris J ender al/ Sekretaris Utam a / Sekret aris /Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Pimpinan DPR-RI untuk m endapat persetujuan.

MENTEr~! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-49-

( 3) Sekretaris .J enderall Sekretaris U tarnal Sekretaris I Pej a bat · Eselon 1 Kementerian/Lembaga mengajukan usulan Revisi Anggatan kepada Direktur Jenderal Anggaran byrdasarkan persetujuan dari Pimpinan DPR-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4). Ke.tentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggan;m '· pad a, Direktorat J enderal Anggaran se bag<:J..iinana dimaksud

dalam Pasal· 56 berlaku mutatis mutandis dalam perigajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal66

Daftar rincian ruang lingkup, kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 serta persyaratan Revisi Anggaran sebagaimana· dimaksud dalam Pasal · 56, Pasal 57, dan Pasal 61 tercantum · dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

For:r:nat Surat Usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalC!-m Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61, dan Pasal 63 tercaritum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pa:;;al 68

Format SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pa,sal 10 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 56, Pasal 57, .Pasal 6 1, clan Pasal 63 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal69

Format surat pengesahan .Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 6 1 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak t erpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran

Pasal 70

(1) Batas a,khir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagai berikut:

a . tanggal 31 Oktober 2014, untuk Revisi Anggaran pad~ · Direktorat Jenderal Anggaran; dan

..


-50 -

b. tanggal 12 Desember 2014, untuk Revi::>i Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2) Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:

a. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN, dan HDN serta Pinjaman Dalam Negeri;

b. K~giatan dalam lingkup BA BUN terll,lasuk pergeseran anggaran · dari BA 999.08 . ke BA K/L, pergeseran antar subbagian anggaran dalam BA BUN, dan pergeseran dalam satu subbagian anggaran dalam BA BUN; dan/atau

c. Kegiatan-Kegiatan yang membutuhkan data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan; hasil audit eksterhal, dan sej enis:nya, .

batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal 19 Desember 2014.

(3) Dalam hal Revisi Anggaran berkepaan dengan pembayaran Subsidi Energi, pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokok utang, pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan revisi dalam rangka pengesahan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya · oleh Direktorat J enderal Anggaran ditetapkan paling lam ba t tanggal 30 Desember 20 14.

(4) Pada saat penerimaan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), . seluruh dokumen telah diterima secara lengkap.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku mutatis. mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) .

BABIV . PENYAMPAIAN PENGESAHAN REVIS! ANGGARAN

Pasal 71

Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a . Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Direktur J enderal Anggaran se bag aim ana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris UtamajSekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan dan tembusan kepada:

I '

\. f '·

MENTER! KEUANGAN HEPUBLII< INDONESIA

- 51 -

1. Menteri/Pimpinan Lembaga;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Gu~ernur;

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan c .q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan

5. Kepala · Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.

b. Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan . oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal · Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan Kepala KPPN terkait dan tembusan kepada·:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Gubernur;

4 . Direktur Jenderal Anggaran; dan

5. Direktur Jenderal Perbendaharaan c .q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran.

BABV PELAPORAN REVISI ANGGARAN KEPADA DPR-RI

Pasal 72

(1) Setiap Revisi Anggaran yang ditetapkan dalam perubahan DHP RKA-K/L dan DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 t~mbusannya disampaikan kepada DPR-RI oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama :M:enteri Keuangan.

(2) Seluruh Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada· ayat (1) dilaporkan kepada DPR-RI dalam APBN-Perubahan danjatau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) .

(3) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan · Revisi Anggaran yang dilakukan sebelum APBN-Per.ubahan diajukan kepada DPR-RI.

( 4) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam LKPP se bagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh Revisi Anggaran yang dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2014.

..


- 52-

BAB VI . KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

I '

(1) Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkah dalam OUtput Cadangan, usul penggunaan dana Output Cadangan diajukan oleh Sekretaris · Jenderal/Sekretaris Utarna/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 4 April2014.

(2) Usul penggunaan dana Output Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus metnenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(3) Dalam hal Output Cadangan merupakan akibat dari penetapan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014, batas akhir pengajuan usul penggunaan · dana Output Cadangan paling lambat tanggal31 Oktober 2014.

(4) Ketentuan mengenai tata cara p.engajuan -Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran· sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan .Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

( 1) Revisi A.nggaran yang terj adi ditetapkannya APBN Perubahan menjadi · dasar penyelesaian revisi Tahun Anggaran 2014.

sebagai akibat dari Tahun Anggaran 2014, dokumen RKA-K/L DIPA

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ·meliputi antara lain:

a. pergeseran anggaran antar Kegiatan yang mengakibatkan pengurangan volume kel'qaran;

b. pergeseran anggaran an tar. Program; dan/ atau

c. realokasi anggaran termasuk -pemanfaatan kembali alokasi anggaran Output cadangan.

(3) Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 56 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1).


-53-

Pasal 75

( 1) · Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan berupa:

a. kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN);

.1?· kesalahan pencantuman kode lokasi;

c. kesalahan pencantuman sumber dana;

d. terlanjur memberikan approvalj persetujuan revisi;

e. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA;

dan rev1s1 DIPA Petikan yang telah disahkan belum direalisasikan, atas kesalahan tersebut da pat dilakukan revisi secara otomatis.

(2) Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktorat J endera l Anggaran atau Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Meka nisme revisi otomatis dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Unit Eselon I/ Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan kepada· Direktur · Jendera l Anggaran atau Kepal~ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilampiri ADK RKA-K/L; atau

b. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Anggaran / Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan ditemukan adanya .kesalahan;

c. Berdasarkan sura t pemberitahuan dan/ atau hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Direktur J enderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan mengunggah kembali ADK RKA-K/L dan disahkan.

Pasal 76

(1) · Dalam hal terdapat Kegiatan/Keluaran yang dananya · bersumber dari PHLN d an telah dilaksanakan pada tahun

berjalan tetapi sampai berakhirnya tahun anggaran belum dapat disahkan pengeluarannya, pengesahan transaksi tersebut h arus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA.

(2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi da lam rangka pengesa han.

(3) Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan dilakukan den gan ketentuan sebagai berikut:

MENTEHI KEUANGAN Ht:PUBLIK INDONESIA

-54-

a. unit eselon I mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Dir.ektur Jenderal Anggaran;

b. pengeluaran yang akan disahkari . ditua.ngkan dalam RKA-Kj L dalam Output tersendiri dan diberi catatan akun "dalam rangka pengesahan"; dan .

c. · Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan revisi dan kelengkapan dokumen.

(4) Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dima ksud dalam Pasal 57 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 77

(1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan ·yang melekat pada gaji· untuk Tahun Anggaran 2014, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA.

(2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme rev!si DIPA Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesu aian administratif.

(3) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. s~lisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan dalam satu Program;

b. dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi nielalui pergeseran anggaran an tar Satker· dalam satu Program;

c. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program,

. selisih minus dipenuhi tr?-elalui pergeseran anggaran an tar '·! Program dalam satu bagian anggaran; dan/ a tau

d. dalam h al selisih minus·. tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui BA 999.08 ..

(4) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktora t J enderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara perigaju an Revisi Anggaran p ada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 1.

. '

MENTERI I<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-55-

(5) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(6) Batas akhir penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 Desember 2014.

Pasal 78

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat J enderal Perbendaharaan melakukah pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telap disahkan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 79

(1) Dalam hal terdapat usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 13 berkaitan dengan:

a. pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;

b. pagu minus terkait non belanja pegawai; ·

c. pengesahan pendapatan dan belanja untuk Satker BLU;

d. pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang;

e. pengesahan belanja yang dananya bersumber dari PHLN / PHDN; dan

f. pengesahan pendapatanjbelanjajpembiayaan anggaran untuk subbagian anggaran BA BUN;

yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2) Pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) merupakan penyesuaian administratif dan digunakan

· se bagai bah an penyusunan Laporan Keuangan Kernen terian I Lembaga.

(3) Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran dan mekanisme pengesahannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara Revisi Anggaran Tahun i\nggaran 2 0 13 .

(4) Pengesahan atas Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2013.

MENTERIKEUANGAN REPUBLif< INDONESIA

-56-

Pasal80

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan tahun, 2013 yang dibebankan p ada DIPA Tahun Anggaran 2014, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyediaan alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

b. batas akhir pengajuan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyeles.aian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan

c. sisa pekerjaan ·yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014 tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak ( multiyears contract).

(2) Pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2013 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VII · KETENTUAN PENUTUP

Pasal81

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur ·Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama- . sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.02/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2015, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri ini.

: ...

MENTER! KEUANGAN AEPUBUK INDONESIA

- 57 -·

Pasal84

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar·. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ·dalam Berita .Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di J ak_arta padatanggal 13 Januar i 2 014

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 J a nuari 2014


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INPONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 40 ·

MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I .

~~~~~RA~.r~rr.:rfR: o'2Ey~NdT4 REPUBLIK (NDONESIA

Tl;:NTANG T .. TA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ESELON I

LOGO (1) KEMENTERIAN / LEMBAGA ........ .... .. (2) } UNIT ESELON 1.. ............................... (3) Kop Alamat ....................... ... ................... (4)

Nomor Sifat

: S-: Segera

I /2014 ( tanggal-bulan) 2 0 14

Lampiran . Hal : Persetujuan Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Satker

Yth. 1. Kepala Satker .... .. .. ...... .. ...... ..... ... } 2 . Kepala Satker .. .... .. ........ .... .. .... .. .. (5) 3 . Kepa la Satker ............................. .

Di Tern pat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui sura t nomor ... ...... (6 ) dengan rincian: a . . Lingkup ............. ('n b. Program ...... .. ..... (8) c . Satker .............. .. .

1) Kegiatan .. .. ........ : 2) Kegiatan .. .......... .

d . Satker . . . .. .. .. .. .. . .. . (9) 1) Kegiatan ......... ... . 2 ) Kegiatan ... ... . .. . . ..

e . Keluaran ....... ...... (10)

2. · Revisi Anggaran tersebut menyebabkan penambahan pagu anggaran p ada Satker: a . . .... ...................... Kegiatan ...... ... ...... .. ... sebesar Rp ....... .. b .. ..... .... ... .............. Kegiatan .................... sebesar Rp ....... . .

3 . Revisi Anggaran tersebut menyebabkan pengurangan pagu Satker: a. . .......................... Kegiatan ..... .. ............. sebesar Rp ... ... .. . b. . . .. . .. . ... ..... .. .. .. . .... Kegiatan .. ... ... ............ sebe.sar Rp ........ .

} (11)

anggatan pada

4. Dengan ini dinyatakan bahwa Revisi Anggaran antar Satker tersebut dapat disetujui.

5 . Da lam rangka penyelesaian Revisi Anggaran tersebut, Satker-Satker yang mengalami revisi diharapkan mengajukan Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPBN secara bersamaan.

Demikian ka mi sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris J enderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L

........................... ......... .... (1 3) NIP/NRP ........ . .. .... ...... ... ... (14)

·. ~

' I

~eteran15;an:

1. Diisi dengan logo K/ L.


- 2 -

2. Diisi dengan nomenklatur K/ 10

3. Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran.

-4. Diisi "dengan alamat unit eselon I.

·s. Diisi dengan Satker-Satker yang mengajukan Revisi Anggarali. ..

60 Diisi d~ngan." nomor surat usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Satkero

7 0 Diisi dengan jenis Revisi Anggaran yang dilaksanakan.

8. Diisi dengan Program yang dilaksanakan.

90 Diisi dengan Satker-Satker dan Kegiatan -kegiatan yang mengalami Revisi Anggaran.

10. Diisi dengan Keluaran-Keluaran yang m en galami Revisi Anggara110

11. Diisi dengan Satker-Satker dan Kegiatan-Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran beserta nominalnya.

12. Diisi den gan Satker-Satker dan Kegiatan-Kegiatan yan g mengalami pengurangan anggaran beserta nominalnya.

130 Diisi dengan nama Sekretaris Jenderal jSekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/1 pena nda tangan surat persetujuan Eselon I

14 0 Diisi den gan NIP/ NRP Sekretaris J enderal/ Sekretaris UtamajSekretaris/ Pej abat Eselon I K/ 1 penanda tangan surat persetujuan Eselon I.


ttdo


Salinan sesuai den gan aslinya KEPALA BIRQUMUM.

/

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUElLil< .INDONESIA

NOMOR 7/PMK.OZ/2014 Tfo'NTANG . T:.TA CARA REVJSI ANOGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

• Su•·at usulan revisi; · • • Data dan Dokumen

Pendulnmg


.MEKANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

• Mere\•iu Surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan Do!..-ume.n pendukung; ·

• Meneliti Surat usulan •·evlsi anggaran dan kelengkapan Dol..-umeh pendukung;

'------~0 y

G . N y • Sm-at penolakan .. ~~---

revisi.

- • • Surat persetujuan r~visi, dilounplri Notlflkasl.

Notifikasi dari sistem : <- • persetujuan revisi;

• Kode digital stamp yg h>lru.

• Pencetakan DHP RKAK/L.

0

0 • Uploadke

server RKA-K/LDIPA

Keterangan:

1. Eselon I menyiapkan usulan perubahan anggaran untuk direviu oleh APIP K/L

.2. Reviu yang dilakukan APIP K/L yaitu dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

3 . Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh. APIP K/ L, Eselon I menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung untuk disampaikan kepada DJA.

4. DJA meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.

5. DJA melakukan penelaahan dengan K/L untuk usulan rev1s1 yang menyebabkan pagu anggaran K/L berubah.

6. Dalam hal:

1. dokurnen pendukung tidak lengkap; atau

2. penelaahan Revisi Anggaran ditolak,

DJA akan menetapkan Surat Penolakan menyampaikannya kepada Eselon I.

Revisi Anggaran dan

·. 1 .,

MENTER! KEUANGAN AEPUBLJK INDONESIA

-2-

.·.j

7 . Dala m hal penelaahan: a tau penelitian kelengkapan Revisi Anggaran disetujui, DJA akan menerbitkan DHP RKA-K/L Revisi.

8. Berdasarkan DHP RKA-K/ L Revisi, DJA akan m engungga h ADK RKA-K/ LDIPA Revisi unt':lk m emperbarui database.

9. · Setelah database di-:upload, server akan memberikan notifikasi persetujuan revisi dan ·menerbitkan kode ·digital stamp baru.

10. DJA menerbitkan surat persetujuan revisi yang dilampiri notifikasi sistem.

11 . Eselon I menerima persetujuan revisi dari DJA dan melaksanakan k egiatan sesuai persetujuan revisi.


ttd.


··.t

Vr..JI lV I

MENTERII<EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA .

LAMPIRAN Ill ··• PERATURAJII MENTER! KEUANGAN REPUBL!K INDONESIA

NOMOR 7/PMK,OZ/2014 · TENTANG

TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

.MEKANISME PENYELESAIAN REVIS! ANGGARAN 1 .

PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

• r..tenellti usulan Revis I Angga ran dan m ancnbitknn pat'SE'tUI\1~ll t·evisi anggarnn

• N • Menvliti Slu·at usuhln revisi angg3n:u~ dan k elen gkapa n

• Surat Usulnn R evisi Anggaran; Onl<utnen p enduk-ung;

• Dar~ dan Dokumen Peudul..'"\.IOg I_;::::._ ____________ ~ [__-----.-------.J

t • I• Sura tpenolaka n •·evisi. I ~

Keterangan:

.------__.....;· • Sur::1.t penge~aban revlsi.

dllatuph·i NotJril<nsl. • pengesnhan ravisl; • J<ocle- digit~ I s t3 rnpyg bat·u.

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan Revisi Anggaran beserta data dan dokumen pendukung.

2. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) .

3. Dalam hal Revisi Anggaran memerlukan persetujuan Eselon I KPA mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Eselon I untuk mendapatkan persetujuan.

4. Berdasarkan persetujuan Eselon I, KPA mengajukan u ·sulan Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPB.

5 . DJPB meneliti usulan revisi dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.

6. Dalam hal Revisi Anggaran ditolak, Kanwil DJPB menerbitkan Surat Penolakan Revisi Anggaran.

7. Dalam hal Revisi A.ngga ran disetujui, Kanwil DJPB akan melakukan ·.; upload ADK ~KA-K/L DIPA ke server.

8. Setelah ADK RKA-K/1 DIPA divalidasi oleh ·. sistem, secara otomatis akan diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan Revisi Anggaran.

9. Kanwil DJPB menyampaikan surat persetujuan yang dilampiri notifikasi pengesahan Revisi Anggaran.

10. KPA melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan Revisi Anggaran dari Kanwil DJPB.

Salinan ses~ai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

MENTER! KEUA.NGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


LAMPIRAN IV ..• PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOM OR 7 I p M K • 0 2 I 2 0 1 4

MENTERI KEUANGAN AEPUBLII< INDONESIA.

TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

, .MEKANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Me1anlpi t·a n: • Stu·at Us ulan re visi; • Data d3n Do knn1en

Pendulcung

L .-----.r Srt. Penolai<Ctn

Esln I

Keterangan:

Srt. Persetujuan

Es lnl

• 1\-le neliti Stu·at usula n r evisi;

• M engecek kewen a n gRn;

• f\1'enteriksa kelen gl<apan Dolunnen pendukung;

N

Ese.lon I menyiapkan: • S w ·at usu1an revisi; • Data d 3 n Ookun1e n Pendukung

1. KPA menyiapkan usulan Revisi Anggaran dan rnenyarnpaikan kepada Eselon I beserta data dan dokurnen pendukung.

2. Eselon I rnenerima usulan Revisi Anggaran rneneliti surat usulan, mengecek kewenangan Revisi Anggaran, serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.

3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran ditolak rnaka Eselon I menerbitkan surat penolakan Revisi Anggaran.

4. Dalam us ulan Revisi Anggaran disetujui dan Kanwil DJPB maka Eselon I rnenerbitkan Surat disampaikan kepada KPA.

merupakan kewenangan Persetujuan Eselon I dan

5 . Berdasarkan surat persetujuan Eselon I KPA rnenyarnpaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPB.

6. Jika Revisi Anggaran merupakan kewenangan DJA, Eselon I menyiapkan surat usulan Revisi Anggaran yang dilengkapi dokumen pendukung.

7. Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJA untuk mendapat pengesahan.

Salinan s es u a i dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

U)J . . --~ ,:>:; :;~ :>-._. KEPALA .BA.QIAN T. u .. K.EMENTERIAN

. fxY~: ~ .. ,., ..... · .. :i GIARTO ·~: \-:~ -~~- . .. . . ,.: /f NIP 19 9 ~~-~~l?,,~:~p<li. ·· .'

"':.~ :..·. . . :·:: .. '

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


·--~


LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

·-· NOMOR 7/PMK.02/2014 . TENTANG 1'ATA CARA REVIS! ANGOARAN TAHUN ANGGARAN 2014

.MEKANISME PENYELESAIAN REVIS! ANGGARAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

a·nggaran.

• UpdateADK RKA-K/L; • CetakPOK; • Menetapkan POK.

Keterangan:

y ·~

KPA menyiapkan: • Surat us ulan revisi; • Download ADK RKA

K/L unt ·menyusun Matriks SemulaMenjadi;

• UpdateADK RKA-K/L; • Dokumen penduku.ng; • s·PTJM.

1. KPA rnelakukan Revisi Anggaran sesuai dengan ·kewenangannya.

2. KPA rneneliti apakah Revisi Anggaran yang dilakukan KPA rnengubah DIPA Petikan atau t idak.

3 . Dalarn hal DIPA Petikan tidak berubah, KPA meng-update ADK RKA-K/1 DIPA serta rnencetak dan rnenetapkan POK.

4. Dalarn hal Revisi Anggaran rnengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA rnenyiapkan usulan Revisi Anggaran beserta dokurnen pendukungnya.

5. KPA rnenyarnpaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJPB untuk rnendapat pengesahan.

.. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b·.· .... : .. ·_,.·.;.,·· .. : · · I(EPALA··i3AGIAN iu .. I<:EMENTERIAN . . /.~· <·:. ~/ . . . . . . -..\ ,. '\\

;t ': • I · · · · \I ... 't •' .• ,...... : . ~ . • .t·, · · ' I I

II ' \ \ ,.\ , : j \,1 ... ,' /)

GIART&, '. :· .··. . . .. ; · //

NIP 195' 04~.0ii;fj,?,i(l9·2t~6·1


ttd.


MEJ'-JTEF{J J<EUAI,JGAN REPUBLJJ< JNDONESJ,Il.

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLII< INDONESIA

NOM OR 7 I p MK • 0 2/2 0 1 4 TENTANG

TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR RINCIAN RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN

A. DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG PENGURANGAN PAGU ANGGARAN RINCIAN ANGGARAN BELANJANY A

DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU BELANJA TERMASUK PERGESERAN

1. Lingkup Revi~i Anggaran dan Kewenangan

1. Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang Pasal 11 .Y direncanakan dalam APBN. Persyaratan yang . ayat (2) tambahan harus dilampirkan yaitu:

a. matriks pe:r:ubahan target PNBP; b . SSBP dan NTPN.

2. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya Pasal12 bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN. ayat (3) Persya ratan tambahan yang harus dilampirkan yaitu daftar s1sa PHLN dan/ a tau PHDN yang ditanda tangani kepala KPPN.

3. Percepatan penarikan PHLN danjatau PHDN. Pasal 13 .Y Persyaratan tambahan yang harus dilampirkan yaitu Anual Worlc Plan yang disetujui Lender.

4. Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang Pasal 14 .Y mengenm APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan. Persyaratan tambahan yang harus dilampirkan yaitu Nomor register HLN/HDN.

5 . Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. Pasal 15

6. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber Pasal 16 dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU. ayat (1)

7. Pengurangan alokasi pinjaman proyek luar Pasal 17 .Y negen.

8. Perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Pasal 18 .Y Energi. Persyaratan tambahan yang harus . ayat (3) dilampirkan yaitu surat persetujuan Menteri Keuangan.

9. Perubah an pagu anggaran pembayaran bunga Pasal 19 .Y utang. Persyaratan tambahan yang harus dilampirkan yaitu dokumen nila i tukar rupiah terhadap valuta asing sesuai kurs tengah Bank Indonesia.

. .' \ ·"'''

MENTEHI 1\EUANGAN f~EPUBUI< INDONESIA

- 2 -

10. Lanjutan pelaksanaan PNPM. Pasal 20

ayat(4)

1'1. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 21 . penerusan pmJaman. Persyaratan tambahan ayat (4) yang harus dilampirkan yaitu Daftar Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran.

12. Percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 22 .Y Penerusan Pinjaman.

13. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 23 .Y penerusan hibah.

14. Percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 24 .Y penerusan hibah.

15. Percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang Pasal 25 dananya bersumber dari SBSN PBS. ayat (3)

16. Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan Pasal 26 .Y pokok utang.

17. Perubahan pagu anggaran PMN. Pasa127 .Y

18. Perubahan pagu anggaran dalam rangka Pasal 28 .Y penyesuaiaJ?. kurs.

19. Pengurangan alokasi HLN. Pasal29

20. Perubahan pagu anggaran transfer ke daerah. Pasal 30

2. Persyaratan Urn urn Revisi Anggaran

a. Surat usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);

b. SPTJM;

c. Copy DIPA terakhir;

d. Revisi RKA-K/L; dan

e. ADK RKA-K/L DIPA.

... '·\

MENTE:I~ I I<EUANGAI\1 HEPUI3UI< INDONESIA

- 3 -B. PERUBAHAN ATAU PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN DALAM HAL PAGU

ANGGARAN TETAP

1. Lingkup Revisi Anggaran dan Kewenangan

1. Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, Pasal 5 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker. ayat (3)

hurufa

2 . Pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Pasal 5 Kegiatan dan 1 (satu) Satker. ayat (3)

hurufb

3. IPergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB.

4. Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda.

5. Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan !Yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB.

6. Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan tyang sama dan antar Satker dalam lwilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda.

Pasal5 ayat (3) hurufc

Pasa15 ayat (3) hurufd

Pasal5 ayat (3) hurufe

Pasal5 ayat (3) huruff

7. Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 Pasal5 (satu) Satker. ayat (3)

huruf g

pengesaha n

pengesahan

pengesahan ...;

Pengesahan ...;

pengesaha n

Pengesahan

8. Pergeseran antar Kegiatan dan antar Pasal 5 Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja ayat (3) pengesaha n .J Kanwil DJPB. hurufh

9. Pergeseran antar Kegiatan dan antar Pasal 5 Satker dalam wilayah kerja Kanwil ayat (3) pengesahan ...J

DJPB yang berbeda. huruf i

10. Penghapusanjperubahan dalam halaman IV DIPA.

catatan Pasal 31

· ...;

11. Penambahan PHLN/ PHDN.

car a

MENTEr~ l I<EUANGAN f~L::PUI3 LII ( INDOI\JESIA

- 4 -

penarikan Pasal 32 pengesahan

12. Pergeseran anggaran dalam rangka Pasal 33 .y penyelesaian inkracht.

13 . Penggunaan da na Output Cadangan. Pasal34 .Y

14. Penambahanjperubaha n rumusan Pasal35 .y kinerja.

15. Perubahan komposisi instrumen Pasal36 .y pembiayaan utang.

16. Pergeseran anggaran dalam satu Pasal37 .y subbagian anggaran BA BUN.

17. Pergeseran anggaran dari BA BUN Pasal 38 Pengelolaa n Belanja Lainnya (BA .Y 999.08) ke BA K/L.

18 . Pergeseran antar subbagian Pasa139 anggaran dalam Bagian Anggaran .Y 999 (BA BUN).

19. pergeseran a n ggaran da ri BA K/ L ke Pasal 40 .y BA BUN.

2. Persyaratan Umum Perubah an atau Pergeseran Rincian Anggara n Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

a. Surat usulan Revisi Anggaran dila mpiri Matriks Perubahan (semula-menjadi);

b. SPTJM;

c. Usulan revisi DIPA; dan

d. ADK RKA-K/L DIPA.

flilEI\JTEHI 1-<EUAt\IGAt'-1 RD)LJBLII< INOONEfilA

- 5 -C. DAFTAR REVIS! ANGGARAN !<ARENA KESALAHAN ADMINISTRASI

1. Lingkup Revisi dan Kewenangan ....

::~ ;i_.: ::. ·\~ ~: ~/· ··: ·?.: .; ~ .... : :. '.·. )··:-.. .' .~ . .;:;: ?.: .. L:,. .. ~'.' :;:_:~·-">:.:/'· .-: .~ .. ::,~ · .· , : · :KEWENANG.A:N : ... · . · ,. : r_. a, lo~ . . ' . . . .

·~NO~;i. : • l l I' J • · · · ' ' • I J . ' K ' . .1 . ~~ I. I :.• •• • ,; \: . : " !I . .. 'QRAl~~·R]j)~~:r:. ···- '. ; .. ' .: . .·. ~~·:b.,J ...... . :PA:sAi . . ,.( t>:JA · anw~. o ,, • o 'I • ~

/ ··:· ~,.·\· .:1 ·, · ~· · \·:~:~·:' ·~ ,~~:~t,,.:p :: .. . ~:f ·~ ~.j: '~. 1·.' /·i!

1 ~~ .~"' · ··>~ ~ ;·:-.·;~ · ·· ~ >· ;-. · ~t-:l · ,: ') • '' ,• ' • • I ' \ " . ' '• '· .;, \. ~ ' :. ' . ·· .:· : ·· · .~..... :·:.· .. · " .. ,:pJ .PBN ·:

1. Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi Pasal6 sepanJang da lam peruntukan dan sasaran huruf a -v yang sama.

2 . Ralat kode Kantor Pelayanan Pasal6 Perbendaharaan Negar a (KPPN) dalam hurufb -v 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan .

3. Ralat kode Kantor Pelayanan Pasal6 Perbendaharaan Negara (KPPN) . dalam huruf c -v wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda .

4 . Perubahan nomenklatur bagian anggaran Pasal6 -v dan/ atau Satker sepanjang kode tetap. huruf d

5. Ralat kode norJ?-or register PHLN/PHDN. Pasal6 -v huruf e

6. Ralat kode kewenangan. Pasal6 -v huruff

7. Ra lat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam Pasal 6 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilaya h huruf g -v Direktorat J enderal Perbendaharaan.

8. Ra lat kode lokasi dalam wilayah kerja Pasal6 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal hurufh Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi -v KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9. Ralat kode lol{asi dan lokasi KPPN dalam Pasal6 wilayah ke.rja Kantor Wilayah Direktorat huruf i -v Jenderal Perpendaharaan yang berbeda

10. Ralaf kode Satker Pasal6 -v huruf j

11. Ralat cara penarikan PHLN I PHD N. Pasal6 -v

hurufk

12 . Ralat pen can tuman volume, jenis, dan Pasal6 satuan Keluaran· yang berbeda an tara huruf 1 -v RKA-K/L dan RKP a tau hasil kesepakatan DPR-RI dengan pemerintah.

·No.

13.

14.

15.


- 6 -

.URAIAN REVIS!

. . ..

Ralat rencana penarikan: dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA

Ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA

Perubahan pejabat perbendaharaan

2. Persyaratan Umum Ralat Administrasi

.KEWENANGAN

PASAL DJA Kanwil DJPBN

Pasal6 ..J hurufm

Pasa16 ..J hurufn

Pasa16 ..J . huruf o

a . Surat usulan Revisi Anggaran dilampiri Matriks Perubahan (semula-menjadi);

b. SPTJM;

c. Usulan revisi DIPA; dan

d. ADK RKA-K/L DIPA.

· Salinan sesu ai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM


ttd.


. U:b.·.-.. :: . ·· ~ :/:·;:,,:.· .:: :·.·. .

.KEPAL~?IA~, ·~·~- .~¥:fl~ NTERIAN

GIARTg~.·J\ .. ... .. - . -.. / . J/ NIP 195~.420)984Q2.i0'o f'

·~ ' I ~ ~n (· • '

MENTEI~II<EUAI\IGAN

HEPUBLII< 11\1001\IESIA

LAMP!RAN V[! PERATURAN MENTER! I<EUANGAN REPUBLIK INDONESII

NOMOR 7 / PMK. 02/2014 TEN TANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN

A. FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN · DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KANTOR WILAYAH DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LOGO (1) KEMENTERIAN I LEMBAGA ..... ......... (2) } UNIT ESEWN I.. .. .. ...................... ·: .. . (3) Kop Satker ........ .. ...... .. .... .......... . ........... (4) Alamat . ..... ............. ........ ..... _. ... ......... (5)

Nomor Sifat Lampiran Hal

: 8 - I 12014 : Segera : Satu Berkas : U sulan Revisi Anggaran

(tanggal-bulan) 2014

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan ............. .... .. ......... (6) Di

... ... . ... ..... .. (7)

1. Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor IPMK.02I2014

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014. b ......... (8) c. DIPA Petikan ............... ............... No. .. .......... , .... ...... Tanggal

kode digital stamp .... ...... . .

2. Alasanlpertimbangan perlunya Revisi Anggaran: a ..... ........ · .. (9) b . .............. (10)

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: a. Kategori revisi ...... (11) b. Jenis revisi ...... (12)

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa : a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir. b. SPTJM. c . ADK RKA-KIL DIPA Revisi. d .. ................ (13)

Demikian kami sainpaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

.... . ........ ... ............ ...... .. ... . (14) NIPI NRP ... ........................ (15)

Keterangan:

1. Diisi dengan logo K/ L.

MENTEHI I(ElJANGAN I~EPUBUI< lhJDOI\IESIA

- 2 -.

2. Diisi dengan nomenklatur K/L. 3 . Diisi dengan uniteselon I pengusul Revisi Anggaran. 4. Diisidengan Satk.er pengusul Revisi Anggaran. 5. Diisi dengan alamat Satker. . . .

6. Diisi dengan tujuan (Kepala Kanwil DJPB).

7. Diisi dengan alamat Kanwil DJPB.

8. Diisi dengan peraturan-peraturan lain sebagai dasar hukum revisi Uika ada).

9. Diisi dengan alasanjpertimbangan yang_ rrienjadi penyebab dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru.

10. Diisi dengan a lasanfpertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, antara lain: antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja K/ L, dan/ a tau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai keperluan) .

11. Diisi dengan kategori Revisi . Anggaran yaitu peru bah an rincian anggaran yang . disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanj anya, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal :pagu, anggaran tetap, danjatau perubahanfralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan). ·

12. Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, (contoh: pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan dan ~ (satu) Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya oper.asional).

13. Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan R~visi Anggaran yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan ·Hasil Optimalisasi/ Sisa Anggaran Swakelola ).

14. Diisi dengan nama KPA.

15 . Diisi dengan NIP/NRP KPA.

No. 1.. 2. 3.

4.

MENTEF<I I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 3 -. . MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

SATKER . .......... ... .............. .......... .-... .... . .... .. (1)

Uraian Semula Menjadi Program ... (2) Kegiatan .. . (3} .. Kelu aran ... (4) • Volume aaa (5) bbb (6) • Rupiah Rp.xxx.~ (8) Rp.yyy.yyy (9) Kode Digital Stamp 9999.9999.9999.9999 -

Keterangan: .

1. Diisi dengan ·nomenklatur Satker pengusul Revisi Anggaran.

2. Diisi dengan Program yang direvisi. 3. Diisi dengan Kegiatan yang direvisi.

. +/-. ..

cc.c(7) Rp.zzz.zzz( 1 0)

4. Diisi dengan Keluaran yang direvisi (termasuk apabila terjadi perubahan jenis Keluaran).

5 . . Diisi dengan volume Keluaran awal sebelum Revisi Anggaran. 6. Diisi dengan volume Keluaran akhir setelah Revisi Anggaran.

7. Diisi dengan penambahanjpengurangan volume Keluaran setelah Revisi Anggaran.

8. Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran . . 9 . Diisi dengan alokasi- anggaran akhir setelah Revisi Anggaran. 10. Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi

Anggaran.

MF:NTE:I~I I<EUAhJGAN REPUBLII< 11'1[)0 1\JESIA

- 4 -B. FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN DARI ESELON .I KEPADA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

LOGO (1) KEMENTERIANILEMBAGA .............. (2)} UNIT ESELON 1.. ................ ... ....... ..... (3) Kop Alamat , .......................... .. ....... .. .. ..... (4) .

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S- I 12014 : Segera : S.atu Berkas · : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Direktur Jenderal Anggaran Di

jakarta

1. Dasar Hukum:

(tanggal-: bulan) 20 14

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I PMK.02I2014 · tentang 'l'ata Cara Revisi Anggaran 'l'ahun Ariggaran 2014.

b ....... .. (5) c. DHP RKA-KIL Ditjen ... ..................... No ....... ................ Tanggal. .. .... ....... .. d . DIPA Induk ........... No . . ....... Tanggal ........... kode Digital Stamp ........ .. e. DIPA Petikan ......... No . .. ...... Tanggal .. ......... kode Digital Stamp ........ .. f. DIPA Petikan ...... : .. No . ........ Tanggal . .......... kode. Digital .Stamp ........ ..

2. Alasanlpertimbangan perlunya Revisi Anggaran: a .... :. , ....... . (6) b ; .... ... ....... (7)

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: a. Kategori revisi ...... (8) b. Jenis revisi ...... (9)

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran ters~but di atas dilampirkan data dukung berupa: a. Matriks perubahan (semula-menjadi) ·sebagaimana daftar terlampir. b. SPTJM. c. ADK RKA~KIL DIPA Revisi.

' d ................. . (10)

Demikian kami s·ampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

(Sekretaris JenderaliSekretaris Utamal SekretarisiPejabat Eselon I Kernen terian I Lem bag a)

.......... ........................... .. ( 11) NIPINRP ... ....................... (12)

MI:~NTEI~I J<EUANGAN 11EPUBLII< INDOI\IESIA

- 5 -

Keterangan:

1. Diisi dengan logo K/ L. 2. Diisi dengan nomenklatur K/L. 3. Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran. 4. Diisi· dengan alamat unit eselon I.

5 . Diisi dengan dasat hukum lainnya (contoh: UU, PP, Perpres) atau keputusan sidang kabinet atau keputusan rapat yang dipimpin menteri koordinator.

6. Diisi dengan alasanjpertimbangan yang menjadi penyebab dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru.

7. Diisi dengan ~lasanjpertimbangan dari sisi tujuan . Revisi Anggaran, an tara lain antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, dan/ atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai keperluan).

8. Diisi dengan kategori revisi yaitu perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/ atau perubahapjralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan).

9. Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, (contoh: pergeseran antar keluaran dalam 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker dalam r.angka menienuhi kebutuhan biaya operasional).

10. Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi Anggaran yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/ Sis a Anggaran Swakelola).

11. Diisi dengan nama Pejabat Eselon I K/L.

12. Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Eselon I K/L.

MENTERI KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

- 6 -

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

ESELON I ............. .. .... ................ .......... ........ (1)

No. Uraian Semula Menjadi A. Satker ....... (2) (kode Digital Stamp)(12) 1. Program ... (3)

2. Kegiatan .. . (4)

3. Keluaran ... (5) • Volume. aaa (6) bbb ·(7) • ·· Rupiah Rp.xxx.xxx (9) Rp.yyy.yyy (10)

B. Satker ....... (2) (kode Digital Stamp)(12) 1. Program .. . (3)

2. Kegiatan .. . (4)

3. Keluaran ... (5) • Volume aaa (6) bbb (7) • Rupiah Rp.xxx.xxx (9) Rp.yyy.yyy (10)

Keterangan:

1. Diisi dengan nomenklatur Eselon I pengusul Revisi Anggaran. 2 . Diisi dengan nomenklatur Satker yang direvisi. 3. Diisi dengan Program yang direvisi. 4. Diisi dengan Kegiatan yang direvisi.

+.j-

ccc(8) Rp.zzz.zzz(11)

ccc(8) Rp.zzz.zzz(11)

5 . Diisi dengan Keluaran yang direvisi (termasuk apabila terjadi perubahan jenis Keluaran).

6. Diisi dengan volume Keluaran awal sebelum Revisi Anggaran.

7. Diisi dengan volume Keluaran akhir setelah Revisi Anggaran. 8 . Diisi dengan penambahanjpengurangan volume Keluaran setelah Revisi

Anggaran.

9. Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran.

10. Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran. 11. Diisi dengan penambahanjpengurangan alokasi anggaran setelah Revisi

Anggaran. ·

12. Diisi dengan Digital stamp semula.

Salinan sesuai: dengan aslinya KEPALA ,B.H~,.O:· UMUIV( ·· . ,

. ~ 'b • . . . ~ /.' u.. . . · . . ·:\

KEPA~~j\~:~'AGIAN T ·,\' . I{\E·J· '~\ENTERIAN I . ., . i . . . . I I ·, ·.',• • '

I ..' .

GIARTGJ . .·· :.;:'."· NIP 19 420.·i<984Edl:o·o 1


ttcl.


LAMPIRAN VIII . PERATURAN MENTERJ I<EUANGAN REPUBLIK JNo'ONESII NOMOR 7 / PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

MENTEF<I I<EUAI\IG/\N Hf:.PUEllll< 11\JQONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

A. FORMAT SPTJM KUASA PENGGUNA ANGGARAN *)

UNIT ESE LON I .. .... : .......... . ............... (3) Kop LOGO ( 1) KEMENTERIAN / LEMBAGA .......... .. .. (2) }

Satuan J<erj a ........ .............. · ........... (4) · . Alamat ·._. ..... ... .. ....... : ... ........ ..... .. .. ,.: .... (S)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: ............... . ... ..... .... .... .. .. ..... ........... (6 )

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP/ NRP Jabatan

: ................ (7)

: .... ...... ..... (8)

: Kua s a Pengguna Anggaran

Dengan ini rrienyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai b erikllt:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesu a i ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuan gan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun ·

. 2 014. . . .

2 . Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Rev!si Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk

. diaudit sewaktu-waktu. ·

3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam .TOR/RAB telah disusun m en gikuti k etentuan dan merupakan harga yan g ·paling ekonomis .

4 . Revisi anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran yang tela 4 direncanakan.

5. Persetujuan da ri Kementerian Perencanaan/Bappenas Revis i Anggaran menye babkan pengurangan volume keluaran Prioritas Nas iona l sudah ditetapkan.

d a lam h a l pada Kegiatan

6 . Kuasa Pengguna Anggaran ber tanggung jawab secara formal dan m aterial atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.

7 . Apabila dikemudian h ari terbukti pernyataan ini tida k benar .dan · m enimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara . .

8. Dalam hal Revisi Anggaran m engakibatkan permasalahan hukum, m enjadi tanggung jawab Kuas'a Pengguna Anggaran . .

. . . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam kea daan

sadar, dan tidak dibawah tekan an. . ...... ... .......... .. .. ...... , ........ .. ....... .. .......... (9)

r---- - - -, Kuasa Pengguna Anggaran Materai ........ ............. .. .. .......... ....... ...... ...... ... .. .. (1 0 )

6000 '------ ----' NIP I NRP ..... .... ......... ............... .. .... .. ·.· .. ( 11)

*) format SPTJM KPA terkait BA BUN, baik untuk KP A BUN sebagai Pelaksana Kegiatan atau sebagai Penyalur Dana, rumusan pemyataan disesua ikan d engan karaktel"i s tik dan kebutuhan masing-masing subbag ian ang garan BA BUN.

Keterangan:

rvJEI\ITEnl I<EUAI\IGAI\1 f~ I.: PUElLII< INQONESIA

- 2 -

1. Diisi derigan logo KementerianjLembaga.

2. Diisi deng~ uraian na.ma Kementerian/Lembaga . .

3. Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.

4 . Diisi dengan uraian nama Satker. ·

5. Diisi dengan alamat Satker.

6. Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

7. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

8. Diisi dengan NIP/NRP.

9. Diisi dengan temp at dan tanggal.

10. Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.

11. Diisi dengan NIP I NRP Kuasa Pengguna Anggaran.

•

ME.NTEHI I<EUANGAN l:.tEPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. FORMAT SPTJM ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA **)

LOGO (1) KEMENTERIAN / LEMBAGA ......... .. ... (2) } UNIT ESELON 1. ................................ (3) Kop Alamat .. ........................................ . .. (4)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: ............................................. ....... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ............... (6)

NIP : ............... (7)

Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris UtamajSekretaris/Pejabat Eselon I (8)

. Dengan ini menyatakan ·dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. U sulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah diteliti, diperiksa · kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disarnpaikan.

2 . .Dokum.en-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja dah unit Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

3. Dalam hal pagu anggaran berubah, usul Revisi Anggaran telah dibahas dan direviu dengan unit Inspektorat terkait (APIP K/ L).

4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan Revisi Anggaran yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya , dalam kea_daan sadar, dan tidak di bawah tekanan. ·

.--------, Materai

6000

.. .. ...... : ........ , ................... ......... (9)

Sekretai'is Jenderal/Sekretaris Utarna/ Sekretaris/Pejabat Eselon I

............. .... .................. ..... ... . (10)

NIP/NRP . .... ............... .. ......... (11)

**) format SPTJM Eselon I terkait BA BUN, untuk Eselon I sebagai PP A BUN, rumusan pernyataan disesuaikan dengan karakteri~tik dan kebutuhan masing-masing subbagian anggaran BA BUN.

Keterangan:

MENTERI I<EUANGAN . REPUBLII< INDONESIA

- 4 -

1. Diisi dengan logo KementerianjLembaga.

2. Diisi dengal?- uraian nama Kementerian/Lembaga.·

3. Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.

4. Diisi dengan alamat unit Eselon I.

5. Diisi dengan nomor SPTJM.

6. Diisi dengan nama pejabat penanda tangal?- SPTJM.

7. Diisi dengan NIP/NRP pejabat penanda tangan SPTJM.

8 . Diisi dengan uraian jabatan penanda tangan SPTJM sesuai keperluan.

9 . Diisi dengan tempat dan tanggal.

10. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM.

11. Diisi dengan NIP jNRP pejabat penanda tangan SPTJM.


ttd.


LAMPIRANIX PERATURAN MENTER! ICEUANGAN REPUBLIIC INDONES NOM OR 7 I p MK • 0 2 I 2 0 14 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

lVIENTEnl I<EUANGAN HEPUI3LIK INDONESIA

FORMAT SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN

A. FORMAT SURAT PENGESAHAN REVIS I ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . , DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Gedung Soetikno Slamet Lantai 4, Jalan Dr.Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, Kotak Pos 2435 JKP 10024

PADA

TELEPON (021) 3849315 FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

Nomor Sifat Lamp iran Hal

: S- I /2014 : Segera : Satu Berkas : Pengesahan Revisi Anggaran


Yth. 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Sistem Perbendaharaan 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris UtamajSekretarisjPejabat Eselon I K/L

Di Temp at

Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran nomor .... .... . (3) Tanggal .... ... (4) dengan ini disampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui. .

2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transak:si berubah menjadi sebagai berikut:

a. Satker ..... .. .. . .. Kode Pengaman (Digital Stamp) .. .... .... . (S)

b. Satker .... .... .. .. Kode Pengaman (Digital Stamp) ..... ... ... (5)

3. Dalam rangka memenuhi k ebutuhan administr:asi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlainpir.

Demikian disampaikan, untuk dilak:sanakan dengan pem.~.h tanggung j awab.

Tembusan:

1. MenterijPimpinan Lembaga ... .. .... (8); 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3 . Gubernur. ... .. .. (9); 4 . Eselon I . ... ..... (10);

a.n. Direktur Jenderal Anggaran Direktur Angg~an I/ Anggaran II/ Anggaran III

.. ......... ....... . : .... .... . . , .. . . .... . (6) NIP ..... .... .... .. · ..... ..... .. ...... .. (7)

., 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran;

6. l(epala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .... .. .. (11).

,,

Keterangan:

tvlE:NTEr~l I<El)ANGAN REPUBLII( INDONESIA

- 2 -.

1. Diisi dengan nama dan kode Satker yang direvisi.

2. Diisi dengan :KPPN yang yang melakukan pembayaran.

3. · Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran ..

4. Diisi dengan tanggal surat Usulan Revisi Anggaran.

5. Diisi dengan kode Digital Stamp baru per masing-masing Satker.

6 ." Diisi denga:n nama Direktur Anggaran I/ Anggaran II/ Anggaran III yang mengesahkan Revisi Anggaran .

7. Diisi dengan NIP Direktur Anggaran I j Anggaran II j Anggaran III yang mengesahkan Revisi Anggaran.

8. Diisi dengan· Menteri atau Pimpinan Lembaga Satker yang direvisi.

9. Diisi dengan· Gub_enur terkait.

10. Diisi dengan Eselon I tempat Satker.

11. Diisi dengan Kepala Kanwil DJPB terkait.

/

' \

MENTEl~! I<EUAI\IGAN r:.tEPUBLII< INDONESIA

- 3 -B. FORMAT . SURAT PENGESAHAN REVIS! ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ... . . · . .. . .. (1 ) · · · Alamat ........... (2) ·

Nomor Sifat Lamp iran Hal

: S- /2014 : Segera : Satu Berkas : Pengesahan Revisi Anggaran


Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran Satker .... .... .. (3) 2. KepalaKPPN ... : ... .. . (4) 3. Kepala KPPN ..... ...... (4)

Di Temp at

. Seh ubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran nomor ..... .. .. (5) Tanggal ....... (6) dengan ini dis~paikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telan disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui. ·

2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stt:;~.mp) DIPA Petikan yang digunalcan sebagai dasar transaksi berubah menjadi ............ (7)

3 . Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan . · Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk

mericetak DIPA ·Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .... (8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) NIP ... .. ............. ... .... .......... (10)

Tembusan:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga ... ...... (11); 2 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Gubemur .. ...... (12); 4. Direktur Jenderal Angganin Kementerian Keuangan; 5. Direktur J enderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan dan Direktur Pelalcsanaan Anggaran.

I~_eterangan:

MENTERIKEUANGAN REPUSUK INDONESIA

- 4 -.

1. Diisi dengan Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran .. .

2. Diisi dengan g.lamat Kanwil DJPB yang mengesahkan ~evisi Anggaran.

3. . Diisi dengan nama dan kode Satker yang direvisi.

4. Diisi dengan KPPN yang yang melakukan pembayaran.

5 . Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran. . .

6. Diisi dengan tanggal surat usulan Revisi Anggaran.

7. Diisi dengan kode Digital Stamp baru.

8. Diisi dengan Kanwil DJPB yang melakukan Revisi Anggaran.

9 . Diisi den gan nama Kepala Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran.

10. Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran.

11. Diisi dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga Satker yang direvisi.

12. Diisi dengan Gubenur terkal.t.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO. V.MUM: · ., ·.··· · ........

j

~,!_1:>::~,.:_:·.: .. . _:i ···.-: ::'·': ;:·;~~-~\. KEPAL11A W1\~IAN ~y ... KE¥_E)·~TERIAN

{. ., \ .··· .·,\·. ' .. . ·· \ ,, ... . . . .() ' . J . .;_,'•' .

GIARTO ' .~\ · __ ___. ... ··· .· /,.;;·

NIP 195~~~~?~~~~ . ...._ --"'--


ttd.


Documents

REPUBLIK INDONESIA. SAUNANsulut.kemenag.go.id/file/file/undangundang/jkwl1417399990.pdf · menimbang mengingat menter! keuangan republik indonesia. saunan peraturan menter! keuangan