SE KR E TA R IAD EW A N PER W A KILA N R A K Y A T D A ER A T K
O TA TA N JU N G PIN A N GJl. R aya T anjung S ebau k N o. 2 T elp
(0771) 7004245 T AN JU NG P panjatkan Atas Karunia dan Hidayah-Nya
kami IN AN G puji syukur kehadirat AllahSWT, sehingga penyusunan
Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2008 2013 dapat
terselesaikan, Amiin. Rencana Strategis ini disusun merupakan
langkah awal untuk
melaksanakan mandat dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dan
merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan, juga
merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun,
dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas terhadap
kegitan-
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD orgnaisasi Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.
KOTARenstra yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga
diperlukan TANJUNGPINANG TAHUN 2008-2013 ketelitian, kecermatan dan
pengkajian yang lebih mendalam, karena adanyakegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Juga berisi tentang visi dan misi
pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum
tercakup. Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang
Tahun
2008 2013 yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran,
petunjuk dan usulan sehingga renstra ini representatif dan lebih
baik. Tanjungpinang , 21 Desember 2009 SEKRETARIS DPRD KOTA
TANJUNGPINANG, REN
STRA
Drs. M. TAHIR, MT Pembina NIP. 19561020 198603 1 018
PENDAHULUAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG Jl. RAYA TANJUNG
SEBAUK NO. 02 TANJUNGPINANG A. Latar Belakang
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BAB I
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Satuan
Kepala Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengatur dan menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA SKPD) dalam lima tahun kedepan. Penyusunan
Renstra SKPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka menegah
(RPJM) daerah yang telah disepakati. Rencana Strategis SKPD
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang memuat : 1. Visi dan misi SKPD terhadap penjabaran visi dan
misi Kota Tanjungpinang. 2. Program Kerja SKPD, sebagai penjabaran
kebijakan ke dalam kelompok tujuan dalam membentuk program-program
sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program
kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya. 3. Menyusun
rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program SKPD,
lintas SKPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi
pendanaan. 4. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan
memperhatikan tata ruang. Dengan demikian Rencana Strategis
(renstra) SKPD yang menjabarkan permasalahan daftar program yang
akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara
terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang
dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kebijakan dan
program strategis yang ada di RENSTRA SKPD Sekretariat DPRD Kota
Tanjungpinang Tanjungpinang tersebut yakni dimaksud terwujudnya
untuk Kota merealisasikan Tanjungpinang pencapaian sebagai visi
Pusat
Perdagangan dan Jasa Industri, Pariwisata serta Pusat Budaya
Melayu dalam Lingkungan Mayarakat Agamis Sejahtera lahir dan Bathin
pada tahun 2020.
B.
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota
Tanjungpinang tahun 2008 dimaksud untuk memberikan landasan dan
arah kebijakan teknis operasional kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya didalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran
yang tercermin dalam visi dan misi Sekretariat DPRD Kota
Tanjungpinang sebagai pelaksanaan program dapat mencapai hasil
secara optimis dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. C. Landasan
Hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota
Tanjungpinang tahun 2008-2013 disusun berdasarkan : 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tanjungpinang. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi kepulauan Riau. 3. 4. Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. 6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Daerah kepada
Masyarakat.10.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.
D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya Sebagai Dokumen
Rencana Strategis yang dalam penysunanannya harus memperhatikan dan
selaras dengan Renaca Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Tanjungpinang dan telah ditetapkan bersama pada tiap tingkatan
dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada
tiap bagian. Renstra Sekretariat DPRD sebagai dokumen perencanaan
mengacu pada tugas dan pokok yang telah ditetapkan Peraturan Daerah
dipakai sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana
Anggran Satuan Kerja, Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur
keberhasilan Sekretariat DPRD dalam
mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang
mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota
Tanjungpinang untuk periode 2008-2013.
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG
A. Susunan Organisasi Susunan organisasi yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD, terdiri atas :
1.2.
Sekretaris Dewan; Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi : a.
b. Sub Bagian Persidangan; dan Sub Bagian Risalah. Bagian Umum,
membawahkan : a. Sub Bagian Tata Usaha; dan b. Sub Bagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan.
3.
4.
Bagian Keuangan, membawahkan : a. Sub Bagian Anggaran; dan b.
Sub Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan.
5.
Bagian Humas dan Protokol, membawahkan : a. Sub Bagian Humas dan
Dokumentasi; dan b. Sub Bagian Protokol.
B. Susunan Kepegawaian Susunan Pengawai Negeri Sipil dan Honorer
dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2009, adalah
sebagai berikut : Pendidikan SLTA D3 S1 14 6 2 1 3 5 4 1
Jabatan Sekretaris DPRD (1) Kepala Bagian (4) Kepala Sub Bagian
(8) Staf (Pegawai Negeri Sipil) Honorer
SD -
SMP 1 -
S2 1 1 -
S3 -
Keterangan Kekosongan 3 kasubbag -
Keterangan : PNS = 31 Orang; Honorer = 8 Orang Sedangkan
Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan adalah: - Golongan IV =
4 Orang - Golongan III = 11 Orang - Golongan II = 15 Orang -
Golongan I = 1 Orang C. Tugas dan Fungsi Sekretariat
menyelenggarakan DPRD Kota Tanjungpinang kesekretariatan, mempunyai
administrasi tugas
administrasi
keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan
serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas
dimaksud, Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi : 1. Penyelenggaraan adminsitrasi
kesekretariatan; 2. Penyelenggaraan adminstrasi keuangan;
Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.
BAB III GAMBARAN UMUM Kondisi Umum Hakekat Otonomi Daerah adalah
desentralisasi atau proses
pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung
masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan
lembaga-lembaga informal lainnya yang ada di masyarakat. Perspektif
kontemporer tentang negara demokratis
menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan
kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada
tingkat Nasional (National
Democracy).Hal ini dikarenakan banyaknya kesempatan bagi
berkembangnya partisipasi politik masyarakat dalam menentukan
kebijakan Pemerintah yang ditopang hadirnya iklim demokrasi yang
menghargai kebebasan dan perbedaan pendapat. Perkembangan demokrasi
lokal dengan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah
berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui
dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah
membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di
Daerah. Hal ini tampak dengan semakin terbukanya peluang yang
sangat besar bagi penguatan kapasitas politik masyarakat melalui
penguatan peran DPRD dan institusi lainnya yang ada di masyarakat
serta adanya kemandirian Daerah dalam memilih pemimpin di Daerah
melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PP Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Namun demikian kualitas
kehidupan berdemokrasi hanya dapat
ditegakkan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang
teguh norma-norma politik demokratis pula. Hal ini antara lain yang
mendasar adalah ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan
mekanisme politik. Budaya demokrasi seperti itulah yang belum
sepenuhnya menjadi budaya politik di tingkat lokal saat ini bahkan
tingkat nasional.
Guna memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD baik dalam
pembangunan daerah sebagai suatu upaya menciptakan proses perubahan
sebagai agenda penting yang memerlukan keseimbangan dinamik dan
peran serta aktif seluruh potensi yang ada pada masyarakat didaerah
maupun dalam menyelenggarakan, fungsi dan kewenangan sesuai dengan
lingkup tugasnya, Sekretariat DPRD harus memberikan pelayanan yang
prima kepada Anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Disamping itu
pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap
jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini.
Pelayanan prima (service excellence) merupakan layanan oleh suatu
unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat
melebihi standar layanan publik/pelanggan. Pelayanan prima dimaksud
harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum
seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan,
keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu dan
system. Analisis Lingkungan (SWOT) Untuk menyusun rencana strategis
yang merupakan perwujudan
pendangan yang hendak dicapai kelak, sudah barang tentu sangat
diperhatikan masalahmasalah lingkungan internal dan eksternal
(ALI-ALE) pada lokus (Sekretariat DPRD) yang relevan. Adapun
sasaran yang dicapai melalui ALI-ALE disini dimaksudkan adalah
untuk mencermati kekuatan dan kelemahan dan faktor-faktor peluang
dan tantangan yang mempengaruhi sehingga dapat dilakukan
antisipasinya dalam hal perubahan-perubahan dimasa mendatang yang
lebih bersifat motivasi dan perbaikan sesuai dengan kemampuan dalam
rangka menuju tujuan tertentu.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, tergambar ALI-ALE sebagai
berikut : 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1.1. Kekuatan
(Strengths) 1. Adanya dukungan Sekretariat DPRD; 2. Adanya kemauan
staf untuk berkembang; 3. Adanya dukungan sarana dan prasarana; 4.
Adanya rasa kebersamaan staf. 1.2. Kelemahan (Weaknesses)
1) Disiplin yang kurang; 2) Kurangnya staf yang memiliki
kemampuan;3) Staf cepat merasa puas. 2. Analisis Lingkungan
Eksternal (ALE) 2.1. Peluang (Opportunities) 1) 2) 3) 4) Adanya
kebijakan Walikota; Adanya dukungan Pimpinan DPRD; Tersedianya
sarana institusi pendidikan formal/diklat; Adanya kesadaran
kempetensi sebagai kebutuhan;
2.2. Tantangan (Threats) 1) 2) 3) 4) Tuntutan pelayanan yang
berkembang; Kegiatan operasional DPRD semakin meningkat; Pengaruh
keadaan yang tidak stabil; Pengaruh kebijakan Pemerintah
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN Dalam rangka pemberian
pelayanan kepada Anggota DPRD Kota
Tanjungpinang yang lebih efisien dan efektif maka ditetapkan
visi, misi, tujuan, kebijakan dan program baik jangka pendek hingga
tahun 2009 maupun jangka menengah hingga tahun 2013 yang harus
dilaksanakan dan dicapai: A. Visi
Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang
sebagai fasilitator dan mediator pada kegiatan DPRD Kota
Tanjungpinang.B. Misi 1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber
daya manusia agar tercapainya pelayanan prima. 2. Mengembangkan
tata nilai budaya, etika dan estetika dalam
mewujudkan pelayanan prima. 3. Menjalin dan mengembangkan
hubungan kerjasama internal maupun eksternal agar tercapainya iklim
kerja yang kondusif. 4. Mengembangkan prasarana dan sarana dalam
rangka tercapainya pelayanan prima. 5. Meningkatkan kualitas serta
kuantitas aparatur/pegawai agar lebih efektif, handal dan
professional. C. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan yang telah
ditetapkan dalam RPJM berhubungan dengan Sekretariat DPRD adalah :
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD. Untuk mendukung tujuan yang
telah ditetapkan dalam RPJM, maka Sekretariat DPRD sesuai dengan
tugas dan fungsi, menetapkan tujuan sebagai berikut : Misi :
Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota
DPRD. Tujuannya adalah :
a. b.
Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan dan rapat-rapat DPRD
Meningkatkan SDM Anggota DPRD
Misi : Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan kegiatan kunjungan
kerja dan penjaringan masyarakat. Tujuannya adalah : a. b.
Meningkatkan kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kinerja DPRD
Sosialisasi & transparasi kinerja DPRD Dengan penetapan tujuan
tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatankegiatan DPRD dapat
berjalan tertib, lacar sehingga berdampak pada peningkatan kinerja
Legislatif. 2. Sasaran Berdasarkan Sasaran RPJM : Meningkatnya
kecepatan penyelesaian Raperda, maka untuk mendukung sasaran
tersebut Sekretariat DPRD
menetapkan sasaran sebagai berikut : a. meningkatkan pelayanan
terhadap kegiatan dan rapat-rapat DPRD Sasaran yang ditetapkan
adalah : meningkatnya mutu pelayanan kegiatan rapatrapat. Indikator
Sasaran : a) % Raperda Perhitungan APBD yg. ditetapkan menjadi
Perda b) % Pembuatan risalah Perhitungan APBD c) % Raperda
Perubahan APBD yg. ditetapkan menjadi Perda d) % Pembuatan risalah
Perubahan APBD e) % Pembuatan Risalah Raperda f) % Pelaksanaan
pembahasan Raperda b. meningkatkan SDM Anggota DPRD Sasaran yang
ditetapkan : meningkatnya kualitas kinerja DPRD Indikator Sasaran :
a) % Pelaksanaan kegiatan Wrokshop b) % Peserta yang mengikuti
Workshop
3.
Strategi Kebijakan Dalam mekanisme penetapan produk kebijakan
Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Tanjungpinang, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi
yang strategis yaitu membantu kegiatan DPRD untuk membentuk
Peraturan Daerah bersama Walikota, utamanya memberikan pelayanan
yang cepat, tepat dan akurat dalam persipan rapat-rapat. Dalam
rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut selanjutnya
dijabarkan dalam kebijakan sebagai petunjuk atau arahan agar
pelaksanaan suatu tindakan lebih fokus dan tepat sasaran, sedangkan
Program merupakan rencana tindakan atau kumpulan kegiatan yang akan
dilakukan dalam lima tahun kedepan. Selanjutnya Kebijakan dan
program dikelompokkan dalam fungsi-fungsi Sekretariat DPRD. Sesuai
dengan tupoksi Sekretariat DPRD mempunyai peran pelayanan
pelaksanaan berhubungan rapat-rapat dengan yang diselenggarakan
Fasilitasi Rapat DPRD. Anggota Tujuan DPRD yang adalah
fungsi
Meningkatkan pelayanan terhadap rapat-rapat DPRD. Untuk mencapai
hal tersebut diperlukan kebijakan yang menyangkut pelaksanaan Rapat
Panmus, Rapat Pansus, Rapat Panggar, Rapat Komisi, Rapat Gabungan
komisi, Rapat Pimpinan dan Paripurna DPRD dalam rangka
pembahasan dan penetapan kebijakan dan Peraturan Daerah; dan
peningkatan kualitas kinerja DPRD, maka Sekretariat DPRD menetapkan
kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan pemberdayaan aspirasi
masyarakat dalam penetapan kebijakan dan Perda. b. Peningkatan
profesionalisme Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagai
langkah
untuk
mewujudkan
Visi
Sekretariat
DPRD
yang
mendiskripsikan keadaan yang diinginkan sampai tahun 2013 telah
menyusun misi dan program selama lima tahun kedepan.
Program-program tersebut merupakan upaya Sekretariat DPRD untuk
merealisasikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun program-program yang
diuraikan, akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun 20082013 adalah sebagai berikut :
BAB VI PENUTUP
Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, maka
kebijakan dan program-program harus dilaksanakan secara
berkesinambungan agar tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam visi
dapat tercapai. Oleh karena itu Sekretariat DPRD harus melakukan
perencanaan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi program dan
kegiatan saja namun juga meliputi penyediaan dana melalui APBD
dalam rangka membiayai program dan kegiatan. Dengan ditetapkannya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2008 2013, maka
perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Fungsi
Renstra dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan : Rencana Kinerja
Tahunan sebagai proses penyusunan rencana kerja, merupakan
penjabaran dari sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan Rencana
strategis. Sehingga pembuatannya harus berpedoman kepada Renstra
dan sesuai dengan tahun pembuatan, yang selanjutnya menjadi pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Fungsi Renstra untuk
evaluasi kinerja dan LAKIP SKPD : LAKIP SKPD adalah suatu
perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara
periodik. Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran, perlu
melakukan
pengukuran secara kualitatif atau kuantitatif indikator kinerja,
dapat digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang
dicapai. Melalui indikator kinerja dapat menyakinkan
perkembangan/kemajuan atau kegagalan kinerja. Dengan demikian
indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra punya peranan
penting untuk mencapai sejauhmana keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana
Startegis Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2008 2013,
semua pegawai mulai dari pimpinan sampai staf harus
mengetahui/mengerti Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program
dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra, serta
berkewajiban untuk melaksanakannya, sehingga apa yang telah
disepakati dan ditetapkan dalam visi Terwujudnya pelayanan prima
Sekretariat DPRD Kota
Tanjungpinang sebagai fasilitator dan mediator pada kegiatan
DPRD Kota Tanjungpinang dapat terlaksana.
Tanjungpinang, 21 Desember 2010 SEKRETARIS DPRD KOTA
TANJUNGPINANG,
Drs. M. TAHIR, MT Pembina NIP. 19561020 198603 1 018
