RENSTRA PENYESUAIAN KPPU 2013-2015 PENYESUAIAN KPPU 2013... · Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sebab ... lembaga yang mengawasi persaingan usaha

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………………………

Daftar isi…………………………………………………………………………….................

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Penetapan Rencana Strategis Penyesuaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tahun 2013-2015………………………………………………………………………………..

i

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang………………………………………………………………................... 1

B. Kelembagaan…………………………………………………………………….............. 2

C. Penyusunan Penyelarasan Renstra KPPU…………………………………………….. 4

D. Metode Pendekatan………………………………………………………………………. 5

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN…………………………………………………………………….. 7

A. Visi…………………………………………………………………………………………… 7

B. Misi………………………………………………………………………………………….. 7

C. Tujuan………………………………………………………………………………………. 8

D. Nilai-nilai Dasar…………………………………………………………………………….. 8

BAB III

E. Slogan……………………………………………………………………………………….

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI…………………………………………………………

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional……………………………………………..........

B. Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Strategis KPPU……………………………….

9

10

10

12

BAB IV PETA STRATEGIS, PERSPEKTIF DAN MATRIKS INDIKATOR………………………… 16

A. Peta Strategis………………………………………………………………………………

B. Perspektif………………………………………………………………………................

16

17

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………………. 29

Lampiran……………………………………………………………………………................. 30

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sebab

munculnya ketidakadilan dalam berusaha bagi masyarakat dan inefisiensi

ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan dan

lembaga yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Untuk mewujudkan hal

tersebut, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden

Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai

pelaksana Undang-undang tersebut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya untuk menjamin agar setiap orang

atau pelaku usaha yang berusaha di Indonesia selalu berada dalam situasi

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di

masyarakat akibat pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Persaingan

dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar, karena melalui persaingan itulah

dunia usaha akan terpacu untuk meningkatkan kualitas dan inovasinya, sehingga

menjadi lebih efisien dan kompetitif. Permasalahannya adalah bagaimana

persaingan tersebut dapat dilakukan secara sehat tanpa persekongkolan yang

dapat menimbulkan distorsi pasar, maupun kerugian pada pelaku usaha lain.

Dalam hal inilah peran KPPU diperlukan untuk menjadi pengawas dalam dunia

usaha.

Dalam peranannya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas

pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku

pelaku usaha dan implementasi kebijakan persaingan usaha oleh pengambil

kebijakan serta peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatan

kesejahteraan rakyat (welfare improvement).

Tantangan KPPU di masa yang akan datang menjadikan KPPU bukan sekedar

sebagai lembaga penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada besaran

denda atau banyaknya penanganan perkara tetapi juga pada perannya sebagai

agen perubahan perilaku pelaku usaha. Tolak ukur keberhasilan KPPU bukan pada

banyaknya perkara yang ditangani namun pada perannya dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, program dan langkah penyadaran publik

tentang pentingnya hukum persaingan serta perubahan kebijakan pemerintah

2

diharapkan sejalan dengan competition policy. Selain itu, KPPU juga sedang

berupaya menjadi center of knowledge sebagai modal untuk menjalankan advokasi

dan pengembangan hukum persaingan usaha secara lebih baik dan diharapkan

menjadi instrumen pembentukan kesadaran bersama tentang pentingnya

persaingan sehat dalam jangka panjang, tidak hanya untuk masyarakat sekarang

ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

B. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi memiliki

tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan/tindakan pelaku usaha, dan

atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;

3. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang

berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

4. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang

ini; dan

5. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden

dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang Komisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat;

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai

hasil penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak

adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan undang-undang ini;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

3

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,

atau setiap orang sebagaimana angka 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi

panggilan Komisi;

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar

ketentuan undang-undang ini;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya

guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku

usaha lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sebagai upaya untuk mengemban amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

KPPU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat

yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat (Sekretariat Komisi)

mempunyai tugas pokok untuk memberikan dukungan teknis operasional dan

administratif kepada Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada

pertengahan tahun 2010 dilakukan perubahan dalam struktur organisasi KPPU

sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Pengawas

Persaingan Usaha. Sekretariat KPPU mempunyai struktur organisasi sebagai

berikut:

4

Gambar 1. Struktur Organisasi

C. PENYUSUNAN PENYELARASAN RENSTRA KPPU

Pada masa jabatan Anggota Komisi periode 2006-2011, yang kemudian diperpanjang

melalui Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011, telah disusun Rencana Strategis

2007-2012 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia Nomor 47/Kep/KPPU/III/2007 tentang Rencana Strategis Komisi

Pengawas Persaingan Usaha 2007-2012 yang memuat arah kebijakan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan

menjadi pedoman bagi setiap satuan organisasi di lingkungan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan bahwa Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi,

Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025.

5

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi

pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis

kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah

daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-

masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya RPJMN 2010-2014, maka KPPU berkewajiban untuk

menyusun Rencana Strategis 2010-2014 yang perlu disesuaikan dengan RPJMN

tersebut. Penyesuaian Rencana Strategis 2010-2014 telah ditetapkan melalui

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor

58/KPPU/Kep/II/2011 tentang Penetapan Penyesuaian Rencana Strategis Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2010-2014. Pada tahun yang bersamaan, KPPU

melakukan reorganisasi melalui Keputusan Komisi Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang

organisasi dan tata laksana Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang akan

berdampak pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit

kerja. Dengan demikian, penyesuaian Renstra KPPU mutlak dilakukan. Penyusunan

Renstra penyesuaian bertujuan agar segenap sumber daya dan upaya yang ada dapat

direncanakan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuannya.

D. METODE PENDEKATAN

Penyusunan Rencana Strategis KPPU 2010-2014 menggunakan pendekatan Balance

Scorecard. Metode ini tidak hanya digunakan sebagai pengukur kinerja, tetapi juga

banyak dimanfaatkan dalam penyusunan rencana strategis untuk menterjemahkan visi,

misi, tujuan, nilai dasar, dan strategi organisasi.

KPPU menggunakan tiga perspektif dalam penyusunan rencana strategisnya, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran

3. Perspektif Modal Dasar Institusi.

Perspektif Pemangku Kepentingan adalah perspektif yang berorientasi pada pihak-

pihak yang berkepentingan atas hasil kinerja KPPU. Perspektif ini mencakup sasaran

strategis KPPU yang menjadi kegiatan utama KPPU sebagai lembaga pengawas

persaingan usaha.

6

Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran adalah perspektif yang fokus pada

serangkaian kegiatan yang menjelaskan proses bisnis yang dikelola dan

menggambarkan kemampuan KPPU dalam melakukan perbaikan dan perubahan

dengan memanfaatkan sumber daya internal untuk mencapai capaian kinerja untuk

memenuhi harapan masyarakat atas keberadaan KPPU.

Sedangkan Perspektif Modal Dasar Institusi adalah perspektif yang fokus pada

sasaran-sasaran yang menjadi modal dasar institusi untuk mendukung mewujudkan

indikator-indikator pada sasaran strategis lainnya. Tahapan penyusunan Renstra KPPU

2010-2014 dilaksanakan melalui proses sebagaimana tercantum dalam gambar di

bawah ini.

Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra KPPU

7

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan

strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam

rangka mencapai keunggulan yang kompetitif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

sebagai sebuah organisasi memerlukan tatanan rencana strategis dalam mencapai tujuan dan

keunggulan kompetitif. Rencana Strategis KPPU ini merupakan langkah strategis dan

komitmen lembaga dalam bentuk pemaparan strategi pokok dan penunjang. Penjelasan kedua

strategi tersebut diuraikan dalam rangkaian kegiatan dengan tujuan meningkatkan kualitas

organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja.

Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di

masa yang akan datang, sehingga dibutuhkan dukungan seluruh komponen, baik dari unsur

pimpinan dan staf dengan memperhatikan kebutuhan dan tujuan lembaga.

Rencana Strategis KPPU menjelaskan tentang visi, misi, strategi dan sasaran strategis, yang

berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara sistematis, sehingga

didapatkan indikator yang berguna bagi pencapaian sasaran KPPU.

A. VISI

Visi organisasi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian atau

gambaran ideal yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Adapun Visi

KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 adalah:

“Terwujudnya Persaingan Usaha yang Efektif dan Efisi en untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat”.

B. MISI

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam

usahanya mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visinya, KPPU mempunyai misi sebagai

berikut:

1. Menegakkan hukum persaingan;

2. Menginternalisasikan nilai-nilai persaingan;

3. Membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel.

8

C. TUJUAN

Tujuan merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditentukan dan

menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan yang ingin

dicapai oleh KPPU adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal

3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang

sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan

oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

D. NILAI-NILAI DASAR

Dalam mencapai visi, diperlukan suatu nilai-nilai (values), yaitu merupakan filosofi yang

menggambarkan bagaimana suatu organisasi mengembangkan dirinya dalam

melaksanakan visi organisasi. Nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dalam

mencapai visi, adalah:

1. Profesional

Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika

yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan

membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian,

kecermatan, dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.

2. Independen

Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan

dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi

independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan

dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999.

3. Kredibel

Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan

kepercayaan dari pemangku kepentingan. Implementasi nilai dasar tersebut dengan

menerapkan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan

prinsip-prinsip integritas, kejujuran dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor

5 Tahun 1999.

9

4. Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk

menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan

menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam

setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

5. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai

dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang

diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh

pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan

kepada pemangku kepentingan.

E. SLOGAN

Keseluruhan nilai-nilai dasar tersebut tercantum dalam slogan yang merefleksikan Visi

dan Misi serta Tujuan KPPU yaitu pernyataan singkat berbunyi “Persaingan Sehat

Sejahterakan Rakyat”.

10

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan

tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Berlandaskan

pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN I, RPJMN II ditujukan untuk

lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam RPJMN II, ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 adalah “Terwujudnya

Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadil an” , dengan penjelasan sebagai

berikut :

Kesejahteraan Rakyat : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola

melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi : Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya,

bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi

manusia.

Keadilan : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh

masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Usaha-usaha untuk mewujudkan Visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi

pemerintah tahun 2010-2014, yang meliputi :

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia ya ng Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

yang tercermin dalam lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

11

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia

baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum

pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang

sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi

yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan

kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu

pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar,

serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan

yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum,

penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi

manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang

termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan

pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan

juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil

dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara

konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka

menengah dalam rangka Pembangunan Nasional yang dilakukan secara menyeluruh di

berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional

dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Bidang Sarana dan Prasarana

5. Bidang Politik

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

7. Bidang Hukum dan Aparatur

8. Bidang Wilayah dan Tataruang

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Khusus mengenai pembangunan di bidang ekonomi, tujuan akhirnya adalah untuk

menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat

12

memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi

yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan

kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan

kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi

tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. Stabilitas ekonomi juga

melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga.

Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan bidang ekonomi meliputi 8 prioritas bidang, yaitu:

1. Peningkatan Investasi;

2. Peningkatan Ekspor;

3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat;

4. Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;

5. Pengelolaan APBN yang berkelanjutan;

6. Stabilitas Sektor Keuangan;

7. Stabilitas Moneter; dan

8. Revitalisasi Industri

Kedelapan prioritas bidang tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam fokus-fokus kegiatan

beserta Kementrian/Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasinya. Sinergi

antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya

berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap

bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait

dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk

mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran

pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga

kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung, dan saling memperkuat.

B. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN STRATEGIS KPPU

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi KPPU adalah senantiasa sejalan dan

sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang

ekonomi. Peran KPPU dalam RPJMN II, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi

adalah pada prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan fokus Peningkatan

Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan . Peningkatan daya beli

masyarakat dalam 5 (lima) tahun mendatang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan

konsumsi masyarakat sebesar rata-rata 5,3-5,4 perse n.

13

Untuk mendukung tercapainya sasaran ini, upaya yang akan dilakukan meliputi:

a. Menjaga stabilitas harga dengan mengupayakan tingkat inflasi sekitar 4-6 persen per

tahun selama tahun 2010-2014;

b. Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, yang ditandai dengan:

c. Meningkatnya peringkat biaya logistik domestik di Indonesia dari peringkat 92 ke 87;

d. Menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah, yang diukur melalui rasio

variasi harga antarprovinsi terhadap variasi harga nasional.

e. Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik yang ditandai dengan meningkatnya

pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran;

f. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan, yang diukur

dengan:

g. Meningkatnya jumlah penegakan hukum persaingan usaha,

h. Menurunnya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan

dalam negeri, serta

i. Meningkatnya jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani secara online.

Pertimbangan mengenai optimalisasi peran dan kontribusi KPPU dalam pembangunan

nasional senantiasa menjadi yang utama. Namun demikian, tentunya hal tersebut perlu

diseimbangkan dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan yang

sebenarnya akan bermuara pada peningkatan kualitas kinerja, output, dan outcomes.

Mengingat kondisi tersebut, maka arah kebijakan KPPU pada 5 (lima) tahun mendatang

adalah memantapkan dan meningkatkan peran sebagai pengawas persaingan usaha

melalui kegiatan penegakan hukum persaingan usaha dan pengembangan harmonisasi

kebijakan persaingan usaha yang berjalan secara paralel dengan penguatan kelembagaan

KPPU sehingga dapat menjalankan fungsinya efektif dan kredibel. Penerapan kebijakan

tersebut dalam tataran operasional memerlukan perumusan strategi yang telah

mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Strategi adalah cara KPPU untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

menggunakan sumber daya internal yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi,

dan Tujuannya, KPPU menetapkan Strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pokok:

a. Menegakkan Hukum Persaingan;

b. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan

2. Strategi Penunjang:

Membangun Kelembagaan yang Efektif dan Kredibel

14

Kedua strategi diatas diturunkan kedalam beberapa Sasaran Strategis yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Menegakkan Hukum Persaingan (S-1) , dengan Sasaran Strategisnya adalah:

a. Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha;

b. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan merger, akuisisi, dan

pengambilalihan saham yang efektif;

c. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah;

d. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha.

2. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan (S-2) , dengan Sasaran Strategisnya

adalah:

a. Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi

pemerintah;

b. Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat, dan

pencitraan lembaga KPPU;

c. Meningkatnya kualitas kajian industri dan ekonomi.

3. Membangun Kelembagaan yang Efektif dan Kredibel (S- 3), dengan Sasaran

Strategisnya adalah:

a. Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk meningkatkan kesadaran publik

tentang nilai-nilai persaingan usaha;

b. Tersedianya data dan informasi terkait persaingan usaha;

c. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran;

d. Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan

kinerja KPPU;

e. Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional.

Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi KPPU untuk

mencapai ultimate goal yaitu: “Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat” .

Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dijelaskan hubungan antara

strategi dengan sasaran strategis yang dijabarkan dalam gambar berikut ini:

15

Gambar 3. Hubungan Strategi dan Sasaran Strategis

16

BAB IV

PETA STRATEGIS, PERSPEKTIF, DAN MATRIKS INDIKATOR

Dalam Rencana Strategis dibutuhkan Peta Strategis untuk menggambarkan secara singkat

mengenai strategi suatu lembaga. Peta strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

dalam Rencana Strategis tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa perspektif dimana

setiap perspektif yang ada tersebut memiliki sasaran-sasaran strategis KPPU. Untuk dapat

mencapai sasaran strategis diperlukan indikator-indikator kinerja yang dapat menjadi ukuran

pencapaian suatu sasaran strategis yang ada di KPPU. Indikator kinerja merupakan ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang sudah

ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif

mengenai apa yang diukur untuk menentukan tercapainya tujuan.

A. PETA STRATEGIS

Gambar 4. Peta Strategis

17

Peta strategis diatas merupakan dashboard (panel instrumen) yang memetakan sasaran

strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan

keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta strategis memudahkan organisasi untuk

mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam

rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.

B. PERSPEKTIF

Seluruh Sasaran Strategis KPPU, dengan menggunakan metode Balance Scorecard

(BSC), dibagi kedalam 3 perspektif, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan;

2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran;

3. Perspektif Modal Dasar Institusi.

Ketiga perspektif merupakan perwujudan dari proses perencanaan program, kegiatan serta

target capaian yang akan dicapai oleh seluruh unit kerja KPPU selama lima tahun

kedepan. Selanjutnya, seluruh unit kerja akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan

dan anggaran sehingga visi dan misi KPPU dapat tercapai sesuai dengan target.

Keterkaitan antara ketiga perspektif dengan strategi dan sasaran-sasaran strategis dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan , Sasaran Strategisnya yaitu:

a. Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat (SS-1);

b. Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah

(SS-2);

c. Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha (SS-3);

d. Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat, dan

pencitraan lembaga KPPU (SS-4);

e. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan merger, akuisisi, dan

pengambilalihan saham yang efektif (SS-5).

2. Perspektif Proses Bisnis internal dan Pembelajar an, Sasaran Strategisnya yaitu:

a. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat

di daerah (SS-6);

b. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau

kegiatan usaha (SS-7);

c. Meningkatnya kualitas kajian industri dan ekonomi (SS-8);

d. Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk meningkatkan kesadaran publik

tentang nilai-nilai persaingan usaha (SS-9);

e. Tersedianya data dan informasi terkait persaingan usaha (SS-10).

18

3. Perspektif Modal Dasar Institusi , Sasaran Strategisnya yaitu:

a. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran (SS-11);

b. Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan

kinerja KPPU (SS-12);

c. Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional (SS-13).

Penjelasan dari masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut:

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat (SS-1 )

Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat merupakan ultimate goal dari perencanaan

strategis KPPU. Meskipun KPPU sulit untuk dapat mencapai tujuan strategis tersebut

tanpa peran dari pihak-pihak terkait lainnya, namun KPPU berkomitmen untuk mendorong

adanya persaingan usaha yang sehat baik dari sisi kebijakan pemerintah pusat dan daerah

maupun dalam menyelenggarakan roda bisnis, sehingga tercipta iklim persaingan usaha

yang sehat dengan ditandai adanya kemudahan pelaku usaha untuk memasuki pasar.

Dengan demikian, konsumen akan menikmati hasil dengan lebih banyaknya pilihan, yang

pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat

dijelaskan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis (SS-1) Indikator Kinerja

Target

2013 2014 2015

Tercapainya iklim persaingan usaha yang

sehat

Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia 5 5,2 5,5

Indeks efektifitas kebijakan persaingan 4,6 4,7 4,8

Indikator Kinerja pada SS-1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia

Indeks agregat persaingan usaha merupakan ukuran kuantitatif yang dapat digunakan

untuk menilai intensitas persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berada pada

suatu sektor atau industri. Perhitungan dilakukan dengan mengagregatkan indeks pada

industri-industri yang disurvei. Indeks agregat berkisar pada skala 1 – 7, yang

menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks, perusahaan-perusahaan pada suatu

industri tertentu semakin bersaing satu sama lain. Industri yang disurvei setiap tahun

tidak selalu sama dan penentuannya didasarkan pada kriteria tertentu. Dapat dikatakan

bahwa indeks tersebut merupakan indeks persepsi, sebab responden yang digunakan

adalah pelaku usaha (produsen) dan konsumen perusahaan-perusahaan pada industri

yang disurvei.

19

• Indeks efektifitas kebijakan persaingan Indeks efektifitas kebijakan persaingan (effectiveness of Anti-monopoly policy)

merupakan salah satu parameter pada pilar ke 6 Indeks Daya Saing Global (Global

Competitiveness Index: GCI), yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WEF)

berdasarkan hasil survei pada setiap Negara partisipan. GCI terdiri dari 12 pilar, dimana

pilar ke 6 menunjukkan efisiensi pasar barang (goods market efficiency) yang diukur

dari 15 parameter. Indeks efektifitas kebijakan persaingan merupakan ukuran kuantitatif

yang menggambarkan apakah kebijakan persaingan pada suatu Negara mendukung

persaingan secara efektif. Angka indeks efektifitas kebijakan persaingan berkisar antara

1 – 7, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin efektif

kebijakan persaingan suatu Negara dalam mendukung persaingan. Efektifitas kebijakan

persaingan pada suatu Negara dipengaruhi oleh 13 faktor (Aitzhanov, 2011), yang

diantaranya terdapat 5 faktor yang paling berpengaruh:

1. Kualitas staf pada lembaga otoritas anti monopoli 2. Investigasi terhadap perjanjian anti persaingan baik vertikal maupun horizontal 3. Investigasi terhadap penyalahgunaan posisi dominan dan monopoli 4. Dukungan lembaga peradilan 5. Investigasi terhadap perilaku anti persaingan pada otoritas pemerintahan

Pencapaian Ultimate goal KPPU selain ditentukan oleh indikator kinerja diatas juga

didukung oleh indikator kinerja utama (IKU) Sekretaris Jenderal KPPU, yaitu:

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2013 2014 2015

Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia 5 5,2 5,5

Indeks efektifitas kebijakan persaingan 4,6 4,7 4,8

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah teritung 2 tahun sejak disampaikan

20 25 25

Persentase laporan hasil penyelidikan yang dilimpahkan ke Biro Penindakan

30 35 40

Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU WTP WTP WTP

Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU CC B A

Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah 2 2 3

Persentase pegawai yang terkena sanksi disiplin 9 7 5

Jumlah kunjungan Information, Communication and Technology (ICT) KPPU

200 ribu 500 ribu 1 juta

20

Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah

(SS- 2)

Upaya KPPU dalam mendukung keselarasan dan melaksanakan harmonisasi seluruh

kebijakan/regulasi pemerintah agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999 senantiasa dilakukan dalam bentuk penyampaian saran dan

pertimbangan KPPU kepada pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum

persaingan. Terdapatnya keselarasan dalam kebijakan/regulasi pemerintah juga ditujukan

untuk mendukung seluruh penegakan hukum persaingan sehat yang menjadi kewenangan

KPPU dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Kebijakan yang

mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan dan penyusunan saran pertimbangan

kebijakan yang diduga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.




Target

2013 2014 2015

Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi

pemerintah

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah teritung 2 tahun sejak disampaikan

20 25 25

Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan us aha (SS-3)

Suatu penegakan hukum berkaitan erat dengan adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada kondisi inilah, KPPU menyadari bahwa kepastian hukum, yang merupakan kondisi

normatif harus diatur secara jelas dan logis. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam

pelaksanaannya harus diundangkan secara pasti sehingga pengaturannya menjadi jelas

dan logis. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

dilaksanakan sesuai kewenangan dan diartikan secara jelas dan tidak multi-tafsir baik

melalui penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dengan

menerbitkan pedoman terkait pasal dimaksud.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Penindakan yang

mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum, pemberkasan, penanganan

persidangan Majelis, litigasi, eksekusi dan urusan tata usaha biro.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Penindakan merupakan proses yang

berkesinambungan pada setiap tahapan penanganan perkara. Dikeluarkannya Putusan

21

KPPU yang merupakan salah satu output utama dari KPPU. Putusan KPPU yang

berkualitas, perlu didukung baik dari sisi materil maupun formil yang berawal dari proses

penyelidikan, pemberkasan, persidangan majelis sampai dikeluarkannya Putusan KPPU.

Kinerja Biro Penindakan dapat diukur dari keberhasilan dalam mempertahankan Putusan

KPPU baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung dan dilaksanakannya

Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap oleh para pihak yang dikenakan

sanksi oleh KPPU




Target

2013 2014 2015

Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU

30 35 40

Persentase Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Pengadilan negeri dan/atau Mahkamah Agung

32 34 36

Persentase pelaku usaha yang melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap

12,5 15 17,5

Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat dan

pencitraan KPPU (SS-4)

Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan di KPPU menjadi jembatan persepsi antara

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kesadaran publik tentang

nilai –nilai persaingan usaha yang sehat. Pada kondisi tersebut, nilai – nilai persaingan

sehat menjadi isu strategis yang akan diinternalisasikan kepada masyarakat sehingga

berujung pada persamaan persepsi terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha yang

sehat dan pencitraan lembaga KPPU.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Hubungan

Masyarakat dan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan advokasi,

hubungan dengan masyarakat dan media massa, kerjasama kelembagaan baik nasional

maupun internasional, publikasi dan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan

teknologi informasi, dan pembinaan hukum.



22


Target

2013 2014 2015

Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan

usaha sehat dan pencitraan KPPU

Jumlah sosialisasi dan layanan hukum persaingan usaha

25 30 35

Jumlah pelaksanaan kerjasama kelembagaan

10 12 14

Persentase pemenuhan jumlah diseminasi dan publikasi informasi terhadap kebutuhan stakeholder

1 20 40

Jumlah partisipasi aktif dan pengembangan hubungan kerjasama internasional

25 34 40

Jumlah kunjungan Information Communication Technology (ICT) KPPU

200 ribu 500 ribu 1 juta

Terwujudnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Merger, Akuisisi, dan

Pengambilalihan Saham yang Efektif (SS- 5)

Strategi merger dan akuisisi dalam perusahaan dapat merupakan upaya optimal dalam

mengamankan posisi tawar di tengah ketatnya persaingan pasar. Hanya saja, KPPU

menilai bahwa terdapat kecenderungan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan akibat

bergabungnya sejumlah perusahaan menjadi satu penguasa pasar. Untuk mencegah hal

tersebut, KPPU perlu berperan dalam melakukan penilaian dalam sejumlah aspek sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi, agar

tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menyebabkan terjadinya

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Merger yang

mempunyai tugas melaksanakan administrasi penerimaan laporan notifikasi, penelitian

kelengkapan dokumen rencana peleburan badan usaha, penggabungan, dan

pengambilalihan saham atau dokumen setelah pelaksanaan peleburan badan usaha,

penggabungan, dan pengambilalihan saham, serta menyusun pendapat Komisi atas

penilaian pemberitahuan, penilaian awal maupun penilaian menyeluruh atas peleburan

badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihan saham.



23


Target

2013 2014 2015

Terwujudnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Merger,

Akuisisi, dan Pengambilalihan

Saham yang Efektif

Jumlah hari untuk pelayanan penilaian merger dan akuisisi

70 70 70

Persentase pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat karena penilaian yang tidak berkualitas

5

5

5

Persentase pelaku usaha yang terlambamenyampaikan notifikasi merger dan akuisisi

5 5 5

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL DAN PEMBELAJARAN

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisa si nilai persaingan usaha sehat

di daerah (SS 6)

Penegakan hukum persaingan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 merupakan kewenangan KPPU baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itulah

proses internalisasi nilai persaingan usaha sehat juga dilaksanakan di setiap daerah dalam

wilayah Indonesia. Penyelenggaraan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dalam

Peraturan Komisi ditujukan untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan nilai

persaingan usaha yang sehat. Mencermati bahwa proses internalisasi di daerah secara

langsung atau tidak tentu akan bersinggungan dengan peraturan perundangan di daerah

maka perlu dibangun Kantor Perwakilan Daerah, yang saat ini berlokasi di Medan,

Surabaya, Makassar, Balikpapan, Batam dan Manado untuk menilai potensi daerah yang

merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Kantor Perwakilan

Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang terdiri dari KPD Batam, KPD Medan,

KPD Makassar, KPD Surabaya, KPD Balikpapan, dan KPD Manado. Masing-masing KPD

memiliki tanggung jawab untuk mencapai target indikator kinerja sebagaimana dijelaskan

dalam tabel di bawah. KPD KPPU mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis

operasional dan administratif pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Komisi di

daerah.




Target

2013 2014 2015

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisasi nilai

persaingan usaha sehat di daerah

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPU di daerah

3 3,5 4

Persentase laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke penyelidikan

30 35 40

Jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan 3 3 3

24

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi te rhadap pelaku usaha atau kegiatan

usaha (SS-7)

Putusan KPPU terhadap dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

diantaranya diperoleh melalui investigasi terhadap pelaku usaha/kegiatan usaha. Dengan

demikian, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha harus memiliki komitmen

yang kuat dalam melakukan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha agar

dapat memenuhi quality assurance dalam investigasi sehingga mampu mendeteksi setiap

adanya potensi dan menemukan bukti adanya pelanggaran persaingan usaha yang tidak

sehat dengan hasil akhir suatu Putusan yang jelas sesuai dengan ketentuan Undang –

undang Nomor 5 Tahun 1999.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Investigasi dengan

tugas melaksanakan penelitian dan klarifikasi laporan, monitoring dan pengawasan pelaku

usaha, penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, dan penyusunan bahan perkara inisiatif.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis dapat dijelaskan dalam

tabel berikut:


Target

2013 2014 2015

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha

atau kegiatan usaha

Persentase laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke penyelidikan

50 55 60

Persentase laporan hasil penyelidikan yang dilimpahkan ke Biro Penindakan

30 35 40

Persentase laporan hasil penelitian dan pengawasan yang direkomendasikan ke tahap berikutnya

30 35 40

Jumlah laporan hasil penelitan kondisi aktual pasar dan rekomendasi untuk ke tahapan selanjutnya

4 4 4

Persentase laporan hasil penelitian perkara inisiatif yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan, monitoring & pengawasan, dan atau saran dan pertimbangan

30 35 50

Meningkatnya kualitas kajian industri dan ekonomi ( SS-8)

Instrumen kajian terhadap aspek persaingan usaha merupakan pendekatan yang dilakukan

oleh KPPU untuk menilai seluruh kebijakan dan regulasi yang terkait dengan penegakan

hukum persaingan usaha. Kajian tersebut dilakukan oleh analis KPPU yang secara paralel

juga melakukan evaluasi terhadap suatu penerapan kebijakan yang terkait dengan

persaingan usaha. Hasil kajian dapat bersinergi dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh

KPPU sebagai bahan masukan dalam menilai rancangan, implementasi dan efektivitas

suatu program pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hasil kajian dan hasil

evaluasi tersebut juga merupakan masukan yang berguna dalam memperbaiki kualitas

putusan KPPU.

25

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Pengkajian yang

mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi dan industri, pengolahan data dan

informasi, dokumentasi, dan evaluasi putusan sebagai bahan dukungan pelaksanaan tugas

utama KPPU dalam melakukan penegakan hukum, dan pemberian saran pertimbangan

terhadap kebijakan Pemerintah dan regulasi.




Target

2013 2014 2015

Meningkatnya kualitas kajian industri dan

ekonomi

Jumlah laporan hasil kajian persiangan usaha 8 8 8

Persentase kajian atau analisa yang ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi

35 35 50

Persentase kajian atau analisa yang ditindaklanjuti oleh advokasi saran pertimbangan

35 50 50

Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk meningkat kan kesadaran publik tentang

nilai-nilai persaingan usaha (SS-9)

Penegakan hukum persaingan usaha dan penyusunan aturan hukum yang menjadi

kewenangan KPPU berdasarkan ketentuan dalam Undang–undang Nomor 5 Tahun 1999

harus dikomunikasikan secara optimal untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai-

nilai persaingan sehat. KPPU senantiasa melakukan sosialisasi dengan memberikan

pemahaman kepada masyarakat bahwa nilai persaingan usaha yang sehat akan

memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai konsumen publik. Persaingan usaha

yang sehat merupakan prasyarat ekonomi pasar bebas yang memberikan keuntungan

dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Hubungan

Masyarakat dan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan advokasi,

menjalin hubungan dengan masyarakat dan media massa, melaksanakan kerjasama

kelembagaan baik nasional maupun internasional, publikasi dan perpustakaan, pengelolaan

dan pengembangan teknologi informasi, dan pembinaan hukum.


tabel berikut:


Target

2013 2014 2015

Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk

meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai

persaingan usaha

Jumlah analisis dokumen tata laksana dan penyusunan peraturan internal serta peraturan perundang-undangan KPPU

12 14 16

26

Tersedianya Data dan Informasi Terkait Persaingan U saha (SS-10)

Keandalan data dan informasi terkait persaingan usaha yang dimiliki oleh KPPU dapat

mendukung kualitas produk hukum KPPU sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan

wewenangnya. Pengelolaan data dan informasi yang aktual dan optimal menjadi dasar

keandalan data dan informasi yang tersedia, lebih lanjut diketahui bahwa pengelolaan yang

baik tersebut secara jelas mencerminkan kualitas dan kredibilitas KPPU. Tersedianya data

dan informasi di KPPU merupakan langkah awal dalam menyusun analisa terkait suatu

kajian ataupun telaahan yang diperlukan dalam harmonisasi kebijakan maupun penanganan

perkara.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Pengkajian yang

mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi dan industri, pengolahan data dan

informasi, dokumentasi, dan evaluasi putusan sebagai bahan dukungan pelaksanaan tugas

utama KPPU dalam melakukan penegakan hukum, dan pemberian saran pertimbangan

terhadap kebijakan Pemerintah dan regulasi.




Target

2013 2014 2015

Tersedianya data dan informasi terkait

persaingan usaha

Jumlah data sektor industri dari BPS atau Lembaga Penyedia Data lain yang dianalisis menjadi informasi

10 15 20

Persentase hasil analisis data yang digunakan oleh stakeholders internal

25 50 50

Jumlah data/informasi persaingan usaha per sektor yang terintegrasi

10 15 25

PERSPEKTIF MODAL DASAR INSTITUSI

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pe ngelolaan anggaran (SS-11)

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka

pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja di KPPU berawal dari perencanaan yang didasari

pada Rencana Strategis yang merupakan turunan dari RPJMN tersebut. Secara rutin, KPPU

akan melaporkan hasil dari setiap kegiatan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) KPPU

yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi

kinerja dan pencapaian kinerja. Selain itu, perhatian utama perencanaan dan pelaksanaan

anggaran di KPPU harus sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga pada

pelaksanaannya memenuhi semua kriteria dan tidak terjadi penyimpangan penggunaan

anggaran. Setelah ditetapkan menjadi bagian anggaran sendiri pada tahun 2010, pada

tahun yang sama KPPU telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

BPK.

27

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Perencanaan dan

Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan

program, melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, inventarisasi

kekayaan milik negara, serta evaluasi dan penyusunan laporan.




Target

2013 2014 2015

Terwujudnya peningkatan kualitas

perencanaan dan pengelolaan anggaran

Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan

2,7 3 3,2

Jumlah maksimal temuan pemeriksa eksternal atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP

7 6 5

Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU

CC B A

Persentase kesalahan dalam penerbitan SPM 5 4 2,5

Persentase anggaran yang diblokir dari total pagu karena ketidaklengkapan dokumen/data dukung

3 2,5 2

Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja

KPPU (SS-12)

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang melaksanakan amanat Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 harus tanggap dan bertanggung jawab terhadap penegakan

hukum persaingan secara paripurna. Kewenangan KPPU saat ini telah didukung dengan

berjalannya pengawasan dan pengendalian internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja

KPPU. Pengendalian dan pengelolaan kinerja yang baik tersebut adalah salah satu alat

untuk memperkuat kredibilitas KPPU sebagai lembaga negara. Pengawasan internal

terhadap kinerja KPPU didasari pada prosedur yang tepat dalam setiap langkah kerjanya

dengan cara-cara yang tertata.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Pengawasan

Internal yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pemantauan internal di lingkungan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha.


tabel berikut :

Sasaran Strategis (SS-12)

Indikator Kinerja Target

2013 2014 2015

Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur,

anggaran, dan kinerja KPPU

Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah

2 2 3

28

Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan lay anan operasional (SS-13)

Berkualitasnya sumber daya manusia (SDM) dan tata organisasi serta ketersediaan sarana

dan prasarana dalam pelaksanaan operasional layanan perkantoran menjadi kunci

terlaksananya setiap kegiatan unit kerja di KPPU secara baik dan sistematis. Pentingnya

penguatan kapasitas SDM, tata organisasi serta layanan operasional dalam mendukung

seluruh pelaksanaan program kerja KPPU ditujukan untuk kelancaran setiap kegiatan di

tingkat Pimpinan maupun Sekretariat Komisi. Penguatan status kelembagaan adalah tujuan

utama dari terselenggaranya dukungan teknis operasional dan SDM dalam rangka

memastikan kelancaran berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha. Pada

prinsipnya, KPPU harus memperkuat kapasitas SDM, tata organisasi serta layanan

operasional sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan kegiatan

seluruh unit kerja di KPPU.

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Administrasi yang

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, pengembangan dan pengelolaan

sumber daya manusia, pengembangan dan pengelolaan organisasi dan tata laksana, sistem

dan prosedur, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengamanan, serta

koordinasi tata usaha pimpinan.



Sasaran Strategis (SS-13)

Indikator Kinerja Target

2013 2014 2015

Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi,

dan layanan operasional

Indeks tingkat kepuasan atas kualitas layanan operasional internal

3 3,5 4

Persentase pegawai yang terkena sanksi disiplin 9 7 5

Persentase ketersediaan Gedung Kantor pusat 0 50 100

Persentase pelaksanaan road map penyelesaian kelembagaan

50 75 100

Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM

60 70 80

29

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPPU yang telah disusun dan dijabarkan dalam bab sebelumnya

merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPPU. Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategis

KPPU ini, mengandung arti bahwa seluruh jajaran di lingkungan KPPU harus menyiapkan diri

dalam mencapai kemajuan di masa depan dengan berpegang teguh pada arah kebijakan dan

program, yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun (2013-2015).

Melalui Rencana Strategis KPPU ini diharapkan segenap insan KPPU dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dalam

penyusunan rencana, program dan kegiatan masing-masing biro/KPD serta dapat dilaksanakan

oleh setiap jajaran di lingkungan KPPU.

Dengan adanya Perencanaan Strategis KPPU diharapkan dapat menumbuhkan komitmen dan

konsistensi bersama serta memotivasi seluruh pegawai di KPPU agar dapat menjalankan tugas

pokok dan fungsinya sebagai wujud tanggungjawab masing-masing dalam mencapai visi dan

misi KPPU.

Pada akhirnya, tidak ada sesuatu hal yang sempurna, demikian juga dengan Penyusunan

Perencanaan Strategis KPPU yang masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun

penulisannya, namun kritik dan saran dari stakeholders tentunya masih sangat diperlukan untuk

penyempurnaan di masa yang akan datang. Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis ini

dapat bermanfaat dan hasilnya secara langsung dapat dirasakan oleh pihak internal dan

eksternal KPPU.

30

LAMPIRAN

2013 2014 2015 2013 2014 2015

BIRO ADMINISTRASI

Penyelenggaraan Asuransi

Kesehatan

4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000

Pembiayaan Pindah dan

Pengangkutan Jenazah

Pegawai

70,977,000 88,721,250 110,901,563

Sosialisasi Peraturan

Kepegawaian

247,283,000 - -

Pembinaan Kepegawaian - 309,103,750 386,379,688

Bimbingan Rohani dan

Jasmani Pegawai

181,080,000 226,350,000 282,937,500

Pembayaran Gaji 30,066,397,000 33,073,036,700 36,380,340,370

Pembayaran Tunjangan

Makan Pegawai

- 2,700,000,000 3,000,000,000

Pembayaran Tunjangan - 5,400,000,000 5,940,000,000

Pembinaan SDM

INDIKATOR KINERJA, TARGET KEGIATAN, DAN RENCANA ANGGARAN

PIC BAGIANTARGET ANGGARANSASARAN STRATEGIS

KPPU

SASARAN KEGIATAN

3 43,5Tercapainya skor 4

untuk indeks tingkat

kepuasan atas kualitas

layanan operasional

internal pada akhir

Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA

Indeks tingkat kepuasan

atas kualitas layanan

operasional internal

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS KPPU 2013-2015

Meningkatnya kualitas

SDM, tata organisasi, dan

layanan operasional (SS

13)



SDM, tata organisasi, dan

layanan operasional (SS

13)


Kinerja

- 5,400,000,000 5,940,000,000


Jabatan Struktural, Jabatan

Fungsional, Umum

- 6,000,000,000 6,600,000,000

Layanan Perkantoran 10,039,774,000 12,547,656,000 13,802,421,600 Umum

Pengembangan

pengembangan

kemampuan teknis

(penyusunan kertas kerja

komisi & sekretariat)

224,483,000 280,603,750 350,754,688 Pengembangan dan

Diklat SDM

Penyusunan Sistem

Perencanaan SDM

221,050,000 - -

Evaluasi Perencanaan SDM - 221,050,000 -

Penyusunan Sistem

Pembinaan dan

Pengembangan SDM.

170,008,000 - 170,008,000

Evaluasi Sistem Pembinaan

dan Pengembangan SDM

- 221,050,000 -

Penyusunan Sistem

Rekruitmen, Seleksi dan

Penempatan

217,780,000 - 217,780,000

Evaluasi Sistem Rekrutmen,

Seleksi dan Penempatan

- 217,780,000 - Pembinaan SDM

Tercapainya 100%

penyusunan sistem

pengelolaan SDM pada

akhir Tahun 2014

Persentase penyusunan

sistem pengelolaan SDM

50 100 Pembinaan SDM-

1

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU

SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS KPPU 2013-2015LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS KPPU 2013-2015

Evaluasi Sistem Kompensasi

dan Kesejahteraan Pegawai

293,380,000 - 293,380,000

Penyusunan Sistem

Kompensasi dan

Kesejahteraan Pegawai

- 261,519,000 -

Evaluasi Peraturan Pokok –

Pokok Kepegawaian.

261,519,000 - 261,519,000

Penyusunan Peraturan

Pokok-pokok Kepegawaian

- 217,780,000 -

Promosi Pegawai - 170,000,000 170,000,000

Uji Kompetensi - 217,780,000 217,780,000

Penyusunan Sistem

Dokumentasi SDM Berbasis

Digital

- 200,000,000 -

Persentase SDM yang 50 60 70 - 170,000,000 170,000,000 Persentase SDM yang

kompeten berdasarkan

hasil evaluasi kinerja

50 60 70 - 170,000,000 170,000,000

Presentase pegawai yang

terkena sanksi disiplin

9 7 5

Persentase tersusunnya

kurikulum diklat yang

sesuai dengan standar

kompetensi

30 50 60 Penyempurnaan Modul

atau Kurikulum Diklat

222,379,000 277,973,750 347,467,188

Penyelenggaraan Diklat 1,443,766,000 1,804,707,500 2,255,884,375

Pendidikan Pasca Sarjana 1,102,158,000 1,377,697,500 1,722,121,875

Inhouse training - 1,300,000,000 1,500,000,000

60 80 100 Analisis Kompetensi Jabatan 335,720,000 - - Organisasi dan Tata

laksana

Review Jabatan Fungsional 165,090,000 - -

Pengembangan Sistem

Kearsipan

199,140,000 - -

Penyusunan Sistem

Pelayanan Publik

208,800,000 - -

Evaluasi Implementasi SOP - 215,500,000 -

Penyusunan Wistleblowing

System

- - 299,300,000 Organisasi dan Tata

laksana

Penyusunan Standar

Pelayanan Minimum

- 253,750,000 -

Evaluasi Jabatan - 269,050,000

Pengembangan dan

Diklat SDM

60 8070

Tercapainya 100%

infrastruktur organisasi

yang terselesaikan

pada akhir Tahun 2015

Persentase infrastruktur

organisasi yang

terselesaikan

Persentase pemenuhan

kualifikasi dan

kompetensi SDM

Penilaian Kinerja Pegawai

2

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Review dan Penyelarasan

SOP

- - 248,800,000

Pembakuan Sarana Kerja - 179,300,000 -

Studi Kelayakan

Pembentukan KPD

- - 357,700,000

Penyusunan Pedoman Tata

Naskah Dinas Elektronik

- - 187,980,000

Pengembangan Pedoman

Penyusunan SOP dan Juknis

- - 191,500,000

Penyusunan Sistem

Manajemen Kinerja

- - 298,900,000

Penyusunan Pedoman

Pembentukan dan Evaluasi

KPD

- 300,700,000 -

Penguatan Status

Kelembagaan

206,050,000 257,562,500 321,953,125

Penguatan Peran dan

Kelembagaan KPD

254,400,000 - -

Terpenuhinya 100%

ketersediaan gedung

kantor pusat

Persentase ketersediaan

Gedung Kantor Pusat

0 50 100 Pengadaan Tanah dan

pembangunan Gedung

kantor KPPU (multiyears)

- 100,000,000,000 150,000,000,000

Penyusunan Laporan BMN 214,584,000 236,042,400 259,646,640

Penghapusan BMN 97,770,000 107,547,000 118,301,700

Inventarisasi Aset 169,729,000 186,701,900 205,372,090

Pengelolaan ULP (LPSE) 102,680,000 112,948,000 124,242,800

Tim Penilai BMN 63,160,000 69,476,000 76,423,600

Tim Manajemen Software

BMN

79,550,000 87,505,000 96,255,500

Tim Evaluasi Kinerja Bagian

Umum

28,310,000 31,141,000 34,255,100

Tim Penataan arsip

Pengadaan dan arsip BMN

- 80,729,000 88,801,900

Tercapainya skor 70

untuk indeks kepuasan

layanan terhadap

pimpinan

Indeks kepuasan layanan

terhadap pimpinan

50 60 70 Operasional Sekretariat

Jenderal dan Biro

Administrasi

261,600,000 400,000,000 600,000,000 Tata Usaha

Pimpinan

Protokoler Pimpinan 739,120,000 1,000,000,000 1,200,000,000

Rumah Tangga Pimpinan 259,000,000 310,800,000 372,960,000

Pengurusan Dokumen

Perjadin LN

21,000,000 25,200,000 30,240,000

Tercapainya 100%

ketepatan waktu

rekonsiliasi BMN

setiap Tahun

Persentase pelaksanaan

roadmap penyelesaian

kelembagaan

75

100 100 100

50

Ketepatan waktu

rekonsiliasi BMN

100

Umum

Tercapainya 100%

pelaksanaan roadmap

penyelesaian

kelembagaan pada

akhir Tahun 2015

3

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Penyusunan Notulensi

Rapat Pimpinan

88,530,000 106,236,000 127,483,200

Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Ketua

dan Wakil Ketua KPPU

47,350,000 56,820,000 68,184,000

Review dan Penyelarasan

Pedoman Keprotokolan

88,630,000 106,356,000 127,627,200

Penyempurnaan

Penyusunan Standarisasi

Fasilitas Protokol Anggota

KPPU

- 100,000,000 120,000,000

Penyempurnaan

Penyusunan Standarisasi

Pelaksanaan Rapat

Pimpinan

- 100,000,000 120,000,000

Pengadaan kendaraan

untuk pimpinan

525,100,000 - -

Sosialisasi Pedoman

Keprotokolan

- 200,000,000 240,000,000

Pelatihan Kesekretarisan

(Dalam Negeri)

- 150,000,000 180,000,000

Pelatihan Keprotokolan

(Dalam Negeri)

- 150,000,000 180,000,000

Workshop Keprotokolan

(Luar Negeri)

- 200,000,000 240,000,000

Penyelenggaraan diklat di

Jakarta

196,352,000 245,440,000 306,800,000

Penyelenggaraan diklat di

luar Jakarta

134,811,000 168,513,750 210,642,188

Pengadaan Perangkat

Pengolah Data dan

Komunikasi

1,193,381,000 600,000,000 700,000,000

Pengadaan Perangkat

Fasilitas Perkantoran

(Sarpras)

594,873,000 300,000,000 400,000,000

Tercapainya 90%

proses bisnis yang

telah memiliki

Standard Operating

Persentase proses bisnis

pada setiap bagian di Biro

Administrasi yang telah

memiliki Standard

30 60 90 Penyempurnaan SOP

Pelaksanaan Rapat

Pimpinan dan Notulen

Rapat Pimpinan

- 80,000,000 -

Penyempurnaan SOP

Pengaturan Administrasi

Perjadin Dalam Negeri dan

Luar Negeri

- 80,000,000 96,000,000

Pengembangan dan

Diklat SDM

Umum

Tata Usaha

Pimpinan

82 82 82

Persentase pemenuhan PC

dan kelengkapannya

setiap pegawai pada Biro

Administrasi

25 40 55

Tercapainya 82

pegawai yang

mengikuti diklat teknis

setiap Tahun

Tercapainya 55%

pemenuhan PC dan

kelengkapannya pada

akhir Tahun 2015

Jumlah pegawai Biro

Administrasi yang

mengikuti diklat teknis

4

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Penyusunan SOP dan

Manual AIM

39,550,000 - -

Penyusunan SOP

Pengadaan Non LPSE

115,046,000 - -

Penyusunan SOP

Pengadaan Melalui LPSE

73,390,000 - -

Penyusunan SOP

Pengelolaan Arsip

(dokumen)

75,520,000 - -

Penyusunan SOP Keamanan

Kantor

39,550,000 - -

Penyusunan SOP

Penerimaan Tamu

- - -

Penyusunan SOP

Pemeliharaan Kendaraan

- 39,550,000 -

Penyusunan SOP - - 39,550,000

Umum

Penyusunan SOP

Pemeliharaan Gedung

kantor

- - 39,550,000

Penyusunan SOP

Penerimaan telepon

- - -

Tercapainya 7 proses

bisnis yang telah

terintegrasi dalam

Sistem Informasi

Manajemen (SIM)

Jumlah proses bisnis yang

telah terintegrasi dalam

sistem informasi

manajemen (SIM)

3 5 7 Pengembangan Sistem

Informasi Jabatan

- 139,700,000 - Organisasi dan Tata

laksana

55,379,820,000 179,229,377,750 238,448,594,888

2013 2014 2015 2013 2014 2015

BIRO PENGAWASAN

INTERNAL


pengawasan internal

terhadap Aparatur,

Anggaran dan Kinerja

KPPU (SS-12)

Terrcapainya

Tingkat/Level

kapabilitas Aparatur

Pemeriksa Instansi

Pemerintah (APIP)

dengan nilai 3 pada

akhir Tahun 2015

Tercapainya Tingkat/Level

kapabilitas Aparatur

Pemeriksa Instansi

Pemerintah (APIP)

2 2 3

Hasil review atas

manajemen pengawasan

internal

Cukup Baik Baik Penyusunan Program Kerja

Tahunan Pengawasan

Internal

81,630,000 120,000,000 120,000,000 Perencanaan dan

Pengawasan

Internal

Penyusunan Laporan

Evaluasi dan Pelaksanaan

Pengawasan Internal

26,960,000 100,000,000 100,000,000

Total Anggaran Biro Administrasi

PIC BAGIAN

Hasil review atas

manajemen

pengawasan internal

bernilai baik pada

akhir Tahun 2015

ANGGARANSASARAN STRATEGIS

KPPU

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN

5

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Peningkatan Instrumen

Pengawasan Internal

85,100,000 170,000,000 175,000,000

Implementasi Pengendalian

Internal SPIP

93,234,000 310,000,000 400,000,000

Penyusunan Indeks Kinerja

KPD KPPU

- 502,000,000 400,000,000

Evaluasi Manual Review

Laporan Keuangan

- 115,000,000 98,000,000

Assessment Internal Audit

Capability Modal (IACM)

- 400,000,000 350,000,000

Pelaksanaan dan Evaluasi

Internal Audit Capability

Modal (IACM)

- - 300,000,000

Perencanaan dan

Pengawasan

Internal

22 24 Sertifikasi Auditor di tingkat

domestik

Sertifikasi/diklat/magang

226,870,000 500,000,000 650,000,000Tercapainya 24

sertifkasi auditor pada

akhir Tahun 2015

Sertifikasi peningkatan

kompetensi keahlian

Auditor dan pengawasan

22

Internal

Terpenuhinya

penambahan printer

sebanyak 3 buah pada

Tahun 2014

Jumlah penambahan

printer pada Biro

Pengawasan Internal

- 3 - Pengadaan Alat pengolah

Data (printer)

- 15,000,000 -

Terpenuhinya

penambahan PC

sebanyak 8 unit pada

Tahun 2014

Jumlah penambahan PC

pada Biro Pengawasan

Internal

- 8 - Pengadaan Alat Pengolah

Data (PC)

- 40,000,000 - Perencanaan dan

Pengawasan

Internal

Pengadaan Alat pengolah

data (notebook, scanner,

LCD, voice recorder)

- 60,000,000 -

Penataan dan Penyimpanan

Kearsipan

- 5,000,000 -

Cukup Baik Baik Audit Internal 421,670,000 625,000,000 650,000,000 Pemeriksaan

Evaluasi dan Review

Laporan Keuangan

11,760,000 27,000,000 35,000,000

Sertifikasi/diklat/magang

Auditor di tingkat

internasional

Terpenuhinya

penambahan sarana

dan prasarana

minimum lainnya pada

tahun 2014 yaitu

dengan rincian 3

notebook, 1 LCD, 3

voice recorder, 3

portable scanner, 2

kamera, 2 rak arsip,

dan 1 desk scanner

Jumlah penambahan

sarana dan prasarana

minimum lainnya rincian 3

notebook, 1 LCD, 3 voice

recorder, 3 protable

scanner, 2 rak arsip, 2

kamera, dan 1 desk

scanner pada Biro

Pengawasan Internal

- 3

notebook

, 1 LCD, 3

voice

recorder,

3

portable

scanner,

2

kamera,

2 rak

arsip,

-

akhir Tahun 2015

Hasil review atas Audit

Biro Pengawasan

Internal bernilai Baik

Hasil review atas proses

audit di Biro Pengawasan

Internal

Auditor dan pengawasan

internal melalui partisipasi

workshop/pelatihan/konfe

rensi baik tingkat domestik

dan internasional

6

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Koordinasi Pelaksanaan

Pemeriksaan Eksternal

80,590,000 287,500,000 325,000,000

Audit Berkelanjutan Khusus - 580,000,000 600,000,000

Peer Review Pengawasan

Internal

- 525,000,000 350,000,000

Tercapainya

penambahan proses

audit yang telah

diintegrasi dalam

sistem berbasis online

dan aplikasi audit

sebanyak 1 sistem

pada 2014 dan 1

sistem pada tahun

2015

Jumlah penambahan

proses audit yang telah

diintegrasi dalam sistem

berbasis online dan

aplikasi audit

- 1 1 Penambahan sistem

aplikasi audit berbasis

online

- 85,000,000 90,000,000 Pemeriksaan

35 55 75 Evaluasi Rencana

Operasional Kerja

74,110,000 190,000,000 200,000,000Prosentase rekomendasi

atas hasil pengawasan dan

PemantuanDitindaklanjutinya

seluruh rekomendasi Operasional Kerja

Monitoring Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

199,676,000 250,000,000 255,000,000

Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

- 530,000,000 550,000,000

Evaluasi Pelaksanaan

Pemantuan Khusus

- 290,000,000 300,000,000

Total Anggaran Biro Pengawasan Internal 1,301,600,000 5,726,500,000 5,948,000,000

2013 2014 2015 2013 2014 2015

BIRO PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

Terwujudnya peningkatan

kualitas perencanaan dan

pengelolaan anggaran (SS

11)

2.7 3 3.2 Survei Kepuasan Pemangku

Kepentingan Internal

Terhadap Pelayanan Biro

Perencanaan dan Keuangan

61,950,000 72,000,000 84,000,000

Pemantauan aspirasi Biro


- 55,000,000 64,000,000

Tersedianya dokumen

Renstra KPPU 2015-2019

- 1 - Penyusunan Renstra KPPU

2014-2018

- 466,000,000

Penyelarasan Renstra KPPU

2014-2018

293,000,000

Indeks kepuasan

pemangku kepentingan

internal terhadap

pelayanan Biro

Perencanaan dan

Keuangan

Evaluasi dan

Pelaporan Program

Perencanaan dan

Program

Tercapainya skor 3.2


pemangku

kepentingan internal

terhadap Pelayanan

Biro Perencanaan dan

Keuangan pada akhir

tahun 2015

atas hasil pengawasan dan

pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN PIC BAGIAN

seluruh rekomendasi

yang dikeluarkan oleh

Biro Pengawasan

Internal

SASARAN STRATEGIS

KPPU

SASARAN

7

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Penyusunan Laporan

Keuangan

166,300,000 193,000,000 224,000,000

Penyelesaian Kerugian

Negara

49,426,000 58,000,000 67,000,000

Tim Pengelolaan Piutang

Negara

172,788,000 201,000,000 233,000,000

Pengelolaan dan

Penatausahaan PNBP

57,280,000 67,000,000 78,000,000

Tercapainya hasil

penilaian Laporan

Akuntabilitas Kinerja

KPPU dengan grade B

pada Tahun 2015

Hasil penilaian terhadap

Laporan Akuntabilitas

Kinerja KPPU

CC B B Peningkatan Kualitas

Laporan Akuntabilitas Kierja

Instansi Pemerintah (LAKIP)

dalam Upaya Mendapatkan

Penilaian Grade B

94,220,000 110,000,000 127,000,000 Evaluasi dan

Pelaporan Program

Peningkatan Kualitas

Laporan Penetapan Kinerja

94,500,000 110,000,000 128,000,000

5 Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Berkurangnya jumlah

temuan BPK terhadap

Laporan Keuangan

KPPU yang sesuai SAP,

maksimal 5 temuan

pada Tahun 2015

Jumlah maksimal temuan

pemeriksa eksternal atas

laporan keuangan yang

sesuai dengan SAP

7 6

Laporan Penetapan Kinerja

dalam upaya Peningkatan

Kinerja Berkesinambungan

Peningkatan Akuntabilitas

Laporan Keuangan KPPU

280,864,000 340,000,000 380,000,000 Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Pemantauan Pelaksanaan

Kegiatan dalam rangka

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan dan Peningkatan

Kinerja

245,900,000 286,000,000 331,000,000 Evaluasi dan

Pelaporan Program

Sosialisasi Penyusunan

Dokumen Evaluasi Kegiatan

dan Anggaran

44,225,000 52,000,000 60,000,000 Evaluasi dan

Pelaporan Program

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra

149,501,000 174,000,000 202,000,000

Berkurangnya

kesalahan penerbitan

dokumen SPM,

maksimal 2,5% pada

akhir Tahun 2015

Persentase kesalahan

dalam Penerbitan SPM

5 4 2,5 Penataan Dokumen

Pertanggungjawaban SPM

47,610,000 56,000,000 64,000,000 Verifikasi dan

Pelaksanaan

Anggaran

8

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Berkurangnya

kesalahan dalam

penerbitan SPP,

maksimal 2,5% pada

akhir Tahun 2015


dalam penerbitan SPP

5 4 2.5

Berkurangnya

kesalahan dalam

perhitungan tarif

pajak, maksimal 2,5%



dalam perhitungan tarif

pajak

5 4 2.5

2 Pelaksanaan Koordinasi

Internal Kebijakan

Penyusunan Anggaran

90,902,000 106,000,000 123,000,000

Penyelarasan Program/

Kegiatan Prioritas KPPU

136,600,000 159,000,000 184,000,000

Perancangan Program dan 349,480,000 416,000,000 483,000,000

3

Sosialisasi Peraturan

Keuangan Negara

150,700,000 254,000,000 294,000,000

Persentase anggaran yang

diblokir dari total pagu

karena ketidaklengkapan

dokumen/data dukung

2.5 Perencanaan dan

Program

Berkurangnya

persentase anggaran

yang diblokir,

maksimal 2% pada

Tahun 2015

Perancangan Program dan

Rencana

Kerja/Teknis/Program KPPU

349,480,000 416,000,000 483,000,000

Sosialisasi Proses

perencanaan dan

Penganggaran pada Bagian

Perencanaan dan program

23,796,000 162,000,000 188,000,000

Monitoring Pelaksanaan

Anggaran

77,160,000 132,000,000 153,000,000

Peningkatan koordinasi - 28,000,000 33,000,000

3.2 Pemeliharaan ISO 101,350,000 72,000,000 83,000,000

Pembinaan Administrasi

Keuangan dan Peningkatan

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan

187,940,000 277,000,000 322,000,000

Penatausahaan dan

Pelaksanaan PHLN

45,155,000 54,000,000 61,000,000

Koordinasi Nota

Keuangan/Rapat

Kerja/Dengar Pendapat

54,883,000 64,000,000 74,000,000

Verifikasi dan

Pelaksanaan

Anggaran

Tercapainya skor 3,2

untuk indeks

ketepatan durasi

dalam setiap bisnis

proses Keuangan pada

akhir Tahun 2015

Indeks ketepatan durasi

dalam setiap bisnis proses

2.7 3

100 100 100

Terselenggaranya

pencairan anggaran

dengan waktu

Jumlah rata-rata hari yang

diperlukan untuk

pencairan anggaran

2 2 2

Perencanaan dan

Program

Persentase ketepatan

waktu penyampaian

dokumen kepada

pemangku kepentingan

Tercapainya 100%

ketepatan waktu

penyampaian

dokumen kepada

pemangku

kepentingan setiap

tahunnya

9

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Tercapainya 80%

ketepatan waktu

rekonsiliasi laporan SAI

sesuai dengan durasi

yang ada dalam SOP

dimulai pada Januari

2015

Persentase ketepatan

waktu rekonsiliasi laporan

SAI

70 75 80 Pengelolaan Sistem

Akuntansi Instansi

36,840,000 43,000,000 50,000,000 Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

8 12 16 Pelatihan Pengelolaan

Anggaran (Dalam Negeri)

379,750,000 460,000,000 530,000,000

Pelatihan Luar Negeri untuk

Pengelolaan Anggaran

30,000,000 140,000,000 160,000,000

- 40 40 Pelatihan Pengembangan

SDM (softskill)

- 50,000,000 58,000,000

- 40 40 Pelaksanaan Sharing - 55,000,000 64,000,000

Terpenuhinya

penambahan pegawai

yang mengikuti

pelatihan pengelolaan

anggaran sebanyak 36

orang dari Tahun 2013

s/d 2015, serta

pegawai yang

mengikuti pelatihan

softskill dan sharing

Jumlah pegawai Biro

Perencanaan dan

Keuangan yang mengikuti

pelatihan

Semua Bagian

- 40 40 Pelaksanaan Sharing

Session

- 55,000,000 64,000,000

Tercapainya

penambahan pegawai

yang mengikuti

program S2 sebanyak 1

pegawai/tahun mulai

Tahun 2014

Jumlah pegawai Biro

Perencanaan dan

Keuangan yang mengikuti

program S2

- 1 1 Pendidikan Pasca Sarjana - 32,000,000 70,000,000

Terpenuhinya 4

kegiatan assesment

untuk staf pada akhir

Tahun 2015

Jumlah assesment untuk

staf pada setiap bagian

- - 4 Pelaksanaan assesment

bagi staf pada Biro


- - 91,000,000

Terpenuhinya

persentase

penambahan/

peremajaan PC

sebesar 65% pada

akhir Tahun 2015

Persentase penambahan/

peremajaan PC untuk

setiap pegawai

15 25 25 Pengadaan Alat pengolah

Data (PC)

68,423,000 39,000,000 45,380,000 Semua Bagian

Terpenuhinya

penambahan printer

sebanyak 3 buah pada

Tahun 2014

Jumlah penambahan

printer

1 2 - Pengadaan Alat pengolah

Data (printer)

7,115,000 4,000,000 -

Terpenuhinya

penambahan

notebook sebanyak 3

buah pada akhir Tahun

2014

Jumlah penambahan

notebook

1 2 - Pengadaan Alat Pengolah

Data (notebook)

21,626,000 24,000,000 - Semua Bagian

softskill dan sharing

session sebanyak 40

10

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Jumlah penambahan

sarana dan prasarana

minimum lainnya (scanner,

LCD, kamera, voice

recorder, dll)

Pengadaan Alat pengolah

data (scanner, LCD, kamera,

voice recorder)

44,886,000 12,000,000 -

Penataan dan Penyimpanan

Kearsipan

112,050,000 68,000,000 - Verifikasi dan

Pelaksanaan

Anggaran

Pengadaan sarana dan

prasarana pada Biro


Tercapainya 100%

proses bisnis yang

telah memiliki

Standard Operating

Procedure (SOP) pada

akhir Tahun 2015


pada setiap bagian di Biro

Perencanaan dan

Keuangan yang telah

memiliki Standard

Operating Procedure

50 75 100 Penyusunan/Penyempurnaa

n SOP

62,080,000 100,000,000 120,000,000

Terpenuhinya

penambahan sarana

dan prasarana

minimum lainnya

dengan rincian 2 LCD

pada Tahun 2014, 1

kamera pada Tahun

2013, 3 voice recorder

1 LCD, 1

kamera,

1 voice

recorde

r, 1 rak

arsip

Semua Bagian

1 LCD, 2

voice

recorder,

1 scanner

-

akhir Tahun 2015 Operating Procedure

(SOP)

Tercapinya 60% SOP

yang telah dijabarkan

dalam instruksi kerja

pada akhir Tahun

2014

Persentase SOP yang

dijabarkan dalam instruksi

kerja

25 40 60

- 4 - Penyusunan Instruksi Kerja - 143,000,000 -

- - 4 Penyempurnaan Instruksi

Kerja

- - 166,000,000

Tercapainya

penambahan proses

bisnis yang telah

diintegrasi dalam

sistem informasi

manajemen (SIM)

sebanyak 2 sistem

pada akhir Tahun

2014

Jumlah penambahan

proses bisnis yang telah

terintegrasi dalam sistem

informasi manajemen

(SIM)

- 1 1 Penyempurnaan Sistem

yang mendukung proses

bisnis

- 125,000,000 144,000,000

Tersedianya 4 paket

job description pada

akhir Tahun 2014

Jumlah job description

yang telah disusun untuk

setiap bagian

- 4 - Penyusunan Job Description

setiap fungsi untuk staf

pada Biro Perencanaan dan

Keuangan

- 100,150,000 - Semua Bagian

Tersedianya 1

pedoman reward

system pada akhir

Tahun 2015

Jumlah pedoman reward

system yang disusun

- 1 - Penyusunan Reward

System pada Biro


- 81,458,000 -

Total Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan 3,445,300,000 5,440,608,000 5,831,380,000

Tersedianya 4 paket

instruksi kerja pada

akhir Tahun 2014

Jumlah instruksi kerja yang

telah disusun untuk setiap

bagian

11

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



BIRO HUMAS DAN

HUKUM

Jumlah Sosialisasi dan

Layanan Hukum

Persaingan Usaha

25 30 35 Pengembangan Jaringan

Bersama Stakholder Terkait

di Daerah

351,676,000 422,011,200 506,413,440 Advokasi

Pengembangan Forum

Persaingan Tingkat Nasional

160,260,000 192,312,000 230,774,400

Sosialisasi Persaingan Usaha

di Daerah

1,035,566,000 1,242,679,200 1,491,215,040

Pengembangan Jaringan

Media Massa

119,840,000 143,808,000 172,569,600

Workshop/Forum Diskusi

Penegak Hukum

720,027,000 864,032,400 1,036,838,880 Advokasi

Forum Diskusi Peningkatan

Koordinasi dan

Pengembangan Jaringan

Pimpinan Media Massa di

232,158,000 278,589,600 334,307,520

Tercapainya sosialisasi

dan layanan hukum

persaingan usaha

Meningkatnya efektifitas

internalisasi nilai-nilai

persaingan usaha sehat,

dan pencitraan KPPU (SS

4)

Pimpinan Media Massa di

Daerah

Workshop/Forum Diskusi

Akademisi

201,884,000 242,260,800 290,712,960

Penyusunan dan

Pengembangan Kurikulum

Hukum/Ekonomi Persaingan

263,640,000 316,368,000 379,641,600

Workshop Dengan

Wartawan/Jurnalis

346,132,000 415,358,400 498,430,080

Terselenggaranya

Pelaksanaan

Kerjasama

Kelembagaan

Jumlah Pelaksanaan

Kerjasama Kelembagaan

10 12 14 Pengembangan dan

Peningkatan Koordinasi

Jaringan Kelembagaan

Dalam Negeri

296,470,000 355,764,000 426,916,800 Kerjasama

Kelembagaan dan

Publikasi

1 20 40 Penyusunan dan

Pengembangan Materi

Publikasi

494,903,000 593,883,600 712,660,320 Kerjasama

Kelembagaan dan

Publikasi

Penyusunan dan

Pengembangan Media

Berkala

482,098,000 578,517,600 694,221,120

Penyusunan Laporan

Berkala

95,010,000 114,012,000 136,814,400

Tercapainya

Diseminasi dan

Publikasi Informasi

Terhadap Kebutuhan

Stakholder

Persentase Pemenuhan

Jumlah Diseminasi dan

Publikasi Informasi

Terhadap Kebutuhan

Stakholder

12

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Penyusunan dan

Pengembangan Media

Publikasi

128,418,000 154,101,600 184,921,920 Kerjasama

Kelembagaan dan

Publikasi

Penyusuna dan

Pengembangan Jurnal

Publikasi

35,152,000 42,182,400 50,618,880

Penyusunan dan

Pengembangan Analisis

Konten Media

231,276,000 277,531,200 333,037,440

Penyusunan dan

Pengembangan Website

60,956,000 73,147,200 87,776,640

Pengembangan

Perpustakaan KPPU Pusat

dan Daerah

200,614,000 240,736,800 288,884,160

Media Pendukung

Sosialisasi Pusat dan Daerah

537,960,000 645,552,000 774,662,400

Sosialisasi di Media Massa - 2,500,000,000 3,000,000,000 Sosialisasi di Media Massa - 2,500,000,000 3,000,000,000

Pelaksanaan dan

Pembinaan Hubungan

Kerjasama Luar Negeri

1,585,448,000 1,902,537,600 2,283,045,120

Penguatan Status

Keanggotaan KPPU pada

Organisasi Kerjasama

Ekonomi dan Pembangunan

OECD

646,179,000 775,414,800 930,497,760

Penilaian dan Analisa

Perjanjian Internasional

Bidang Hukum dan

Kebijakan Persaingan Usaha

157,240,000 188,688,000 226,425,600

Pelaksanaan dan Evaluasi

Kegiatan Bantuan Teknis

Dari Organisasi dan

Lembaga Internasional

210,510,000 252,612,000 303,134,400

Penyusunan dan Diseminasi

Materi Persaingan Usaha

Kepada Stakholder Internal

dan Internasional

145,660,000 174,792,000 209,750,400

Kerjasama Luar

Negeri

25 34 40Terselenggaranya

Partisipasi Aktif dan

Pengembangan

Hubungan Kerjasama

Internasional

Jumlah Partisipasi Aktif

dan Pengembangan

Hubungan Kerjasama

Internasional

13

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Pelaksanaan Fasilitas dan

Kontribusi KPPU Pada Masa

Kekuatan Indonesia Dalam

APEC 2013

292,830,000 351,396,000 421,675,200

Peningkatan Kompetensi

Diplomasi dan Negosiasi

Pada Fungsi Kerjasama Luar

Negeri

190,304,000 228,364,800 274,037,760 Kerjasama Luar

Negeri

Penguatan Peran KPPU di

Tingkat ASEAN dan

Implementasi AEC Blueprint

348,954,000 418,744,800 502,493,760

Penyusunan Materi dan

Fasilitas Partisipasi KPPU

Dalam Kerjasama

Perundingan Indonesia-

EFTA Bidang Persaingan

Usaha

429,545,000 515,454,000 618,544,800

Usaha

Tercapainya

Kunjungan

Information

Communication and

Technology (ICT) KPPU

Jumlah Kunjungan

Information

Communication and

Technology (ICT) KPPU

200

Ribu

500 Ribu 1 Juta Pengembagan Sistem

Informasi Manajemen KPPU

106,550,000 127,860,000 153,432,000 Teknologi Informasi

Pemeliharaan Sistem

Inforamasi Manajemen

KPPU

164,914,000 197,896,800 237,476,160 Teknologi Informasi

Update Informasi Server

Media Elektronik KPPU

255,620,000 306,744,000 368,092,800

Penyusunan Blue Print

Teknologi Informasi

112,760,000 135,312,000 162,374,400

Peningkatan dan

Pemeliharaan Perangkat

Lunak Teknologi Informasi

425,488,000 510,585,600 612,702,720

Monitoring Kegiatan

Helpdesk Teknologi

Informasi

167,236,000 200,683,200 240,819,840

Pengelolaan dan Penguatan

Jaringan Teknologi

Informasi KPPU

244,618,000 293,541,600 352,249,920

Evaluasi SOP Teknologi

Informasi

76,410,000 91,692,000 110,030,400

Pengembangan Data Center

KPPU

195,710,000 234,852,000 281,822,400

14

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Pengembagan Data

Warehouse dan Backup

Server

- 2,000,000,000 1,000,000,000


Bagian Teknologi Informasi

- 250,000,000 300,000,000

Kajian Hukum Tentang

Essential Facilities

163,200,000 195,840,000 235,008,000


Indirect Evidence

164,932,000 197,918,400 237,502,080


Pemboikotan

166,064,000 199,276,800 239,132,160


Pendaftaran Peraturan

Komisi Dalam Lembaran

Berita Negara

160,960,000 193,152,000 231,782,400

Verifikasi Draft Perjanjian

KPPU

134,160,000 160,992,000 193,190,400

12 14 16Meningkatnya Kualitas

Layanan Hukum Untuk

Meningkatnya Kesadaran

Publik Tentang Nilai-Nilai

Persaingan Usaha (SS 9)

Terciptanya Dokumen

Tata Laksana dan


Internal Serta

Peraturan Perundang-

undangan KPPU

Jumlah Analisis Dokumen

Tata Laksana dan


Internal Serta Peraturan

Perundang-undangan

KPPU

Hukum

KPPU

Kajian Hukum Tentang SOP

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

125,838,000 151,005,600 181,206,720

Penyelesaian Sengketa

KPPU

116,830,000 140,196,000 168,235,200

12,782,000,000 20,088,400,000 22,706,080,000

2013 2014 2015 2013 2014 2015

BIRO PENGKAJIAN


kajian dalam rangka

mendukung pelaksanaan

tugas KPPU (SS-8)

Persentase Laporan

Kajian/analisa yang

ditindaklanjuti oleh

penegakan hukum

25 25 50 Pelaksanaan survey terkait

kajian persaingan usaha

sektor industri dan

perdagangan

968,400,000 2,000,000,000 2,500,000,000

Persentase Kajian/analisa

yang ditindaklanjuti oleh

advokasi saran

pertimbangan

25 50 50 Pemetaan Struktur Industri 106,100,000 300,000,000 250,000,000

50 50 75 Analisa survey Pasar

Bersangkutan

213,695,000 400,000,000 500,000,000

Analisa Strategi Pelaku

Usaha Dalam Perspektif

Persaingan

208,520,000 400,000,000 550,000,000

Kajian perkembangan

ekonomi nasional

199,350,000 350,000,000 350,000,000

Total Anggaran Biro Humas dan Hukum

SASARAN STRATEGIS

KPPU

SASARAN

Ekonomi

ANGGARAN PIC BAGIANINDIKATOR KINERJA TARGET

Persentase Kajian/analisa

yang ditindaklanjuti oleh

bahan advokasi KPPU

IndustriTercapainya 50%

laporan kajian/analisa

yang ditindaklanjuti

oleh penegakan

hukum, 50% oleh

advokasi saran

pertimbangan, dan

75% sebagai bahan

advokasi KPPU pada

akhir Tahun 2015

KEGIATAN

15

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Jumlah Evaluasi Sistematika

Putusan

165,355,000 350,000,000 350,000,000

Evaluasi Dokumentasi

Putusan

238,955,000 350,000,000 500,000,000

Terpenuhinya

penambahan pegawai

yang mengikuti

pelatihan sebanyak 26

orang dari Tahun 2013

s/d 2015

Jumlah pegawai Biro

Pengkajian yang mengikuti

pelatihan

6 10 10 Peningkatan kompetensi

Aplikasi Metode Ekonomi

253,685,000 1,000,000,000 1,500,000,000

Terpenuhinya

penambahan alat

pengolah data

sejumlah 25 unit dari

Tahun 2013 s/d 2015

Jumlah alat pengolah data 5 10 10 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Biro Pengkajian

90,000,000 200,000,000 350,000,000

Penyusunan Basis Data 496,100,000 1,000,000,000 1,500,000,000 Data dan Informasi

Dokumentasi dan

Evaluasi Putusan

Tersedianya informasi

terkait persaingan usaha

(SS-10)

Ekonomi

Jumlah sektor industri 10 15 20Tercapainya 20 sektor

Industri dan Harga

Komoditas

Penyusunan Basis Data

Struktur Industri

Terkonsentrasi

385,000,000 800,000,000 1,200,000,000

Pendokumentasian dan

Pendistribusian Kajian

Ekonomi dan Industri

105,250,000 200,000,000 300,000,000

Indeks agregat persaingan

usaha di Indonesia

5 5,2 5,5

Indeks efektifitas

kebijakan persaingan

4,6 4,7 4,8

Total Anggaran Biro Pengkajian 4,630,410,000 10,350,000,000 14,850,000,000

yang dianalisis menjadi

informasi

Dokumentasi dan

Evaluasi Putusan

Tercapainya Iklim

Persaingan usaha yang

Sehat (SS-1)

Indeks Persaingan Usaha 1,200,000,000 3,000,000,000 5,000,000,000Tercapainya skor 5

untuk indeks persepsi

pelaku usaha dan

konsumen, serta skor

4,8 untuk indeks

efektifitas kebijakan

persaingan pada akhir

Tahun 2015

industri yang dianalisis

menjadi informasi


16

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



BIRO INVESTIGASI

Meningkatnya efektifitas

pelaksanaan investigasi

terhadap pelaku usaha

atau kegiatan usaha (SS 7)

Jumlah Laporan Hasil

Penelitian Perkara Inisiatif

yang Bersumber dari Hasil

Pengawasan, Hasil Kajian

dan Sumber-Sumber

Lainnya

28 28 32 Menyusun SOP untuk

pengumpulan data dan

informasi sebagai sumber

penelitian perkara inisiatif

yang akurat

47,000,000 60,000,000 75,000,000 Perkara Inisiatif

Meningkatkan koordinasi

dengan Biro Merger, Biro

Kebijakan, KPD, bagian

Monitoring & Pengawasan,

bagian Klarifikasi Laporan

200,000,000 300,000,000 400,000,000 Perkara Inisiatif

Menyusun penyempurnaan

SOP Penelitian Perkara

Inisiatif

47,000,000 60,000,00035 50 75,000,000

Tercapainya 32

laporan hasil

penelitian perkara

inisiatif yang

bersumber dari hasil

pengawasan, hasil

kajian, dan sumber-

sumber lainnya pada

akhir Tahun 2015

Tercapainya Laporan

Hasil Penelitian yang

dapat dilanjutkan ke

tahap selanjutnya

Persentase Laporan Hasil

Penelitian Perkara Inisiatif

yang dilanjutkan ke proses

Penyelidikan, Monitoring

30

Pendisiplinan penerapan

SOP saat ini

Melakukan proses

penelitian termasuk

klarifikasi serta permintaan

data dari para pihak terkait

1,500,000,000 3,000,000,000 3,800,000,000

Melakukan survey terkait

data yang dibutuhkan

dalam penelitian

Melakukan gelar hasil

penelitian

Menyusun Laporan Hasil

Penelitian

30 35 40 Pelaksanaan Kegiatan

Penyelidikan

3,936,800,000 4,330,480,000 4,763,528,000 Penyelidikan

Penyusunan SOP Laporan

Hasil Penyelidikan

29,600,000 32,560,000 35,816,000

Penyusunan Laporan Hasil

Penyelidikan yang

terstandarisasi

59,200,000 65,120,000 71,632,000

Penyusunan dokumen/arsip

Bagian Penyelidikan

32,400,000 35,640,000 39,204,000

206,000,000 580,000,000 650,000,000

Tercapainya 40%

laporan hasil

penyelidikan yang

dilimpahkan ke Biro

Penindakan


Penyelidikan yang

Dilimpahkan ke Biro

Penindakan

tahap selanjutnya Penyelidikan, Monitoring

& Pengawasan, dan atau

Saran & Pertimbangan

17

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Tercapainya 14

bantuan

menghadirkan saksi

dan terlapor oleh

POLRI pada Tahun

2015

Jumlah bantuan

menghadirkan saksi dan

Terlapor oleh POLRI

10 12 14 Mengundang saksi dan

Terlapor oleh petugas POLRI

32,400,000 35,640,000 39,204,000

Tercapainya minimum

21 pegawai Bagian

penyelidikan yang

mengikuti

kursus/pelatihan/

workshop terkait

dengan penyelidikan

dari Tahun 2013-2015

Jumlah pegawai Bagian

Penyelidikan yang

mengikuti

kursus/pelatihan/

workshop terkait dengan

penyelidikan

5 7 9 Pengiriman staf untuk

mengikuti

kursus/pelatihan/workshop

/seminar di dalam maupun

diluar negeri

500,000,000 550,000 605,000,000

Tercapainya minimum

21 pegawai Bagian

Jumlah pegawai Bagian

Penyelidikan yang

5 7 9 Pengiriman staf untuk

mengikuti program S221 pegawai Bagian

Penyelidikan yang

mengikuti program S2


Penyelidikan yang



Terpenuhinya

penambahan 20 PC


Jumlah penambahan PC

pada Bagian Penyelidikan

5 6 7 Pengadaan alat pengolah

data (PC)

40,000,000 44,000,000 48,400,000

Terpenuhinya

penambahan 3 printer


Jumlah penambahan

printer pada Bagian

Penyelidikan


data (Printer)

15,000,000 16,500,000 18,150,000

Terpenuhinya

penambahan 30 alat

perekam,alat

komunikasi guna

menunjang kegiatan

penyelidikan dari

Tahun 2013-2015

Jumlah penambahan alat

perekam dan alat

komunikasi untuk setiap

pegawai pada Bagian

Penyelidikan


data (perekam dan alat

komunikasi)

5,000,000 5,500,000 6,050,000

Tercapainya 60%

proses bisnis di Bagian

Penyelidikan yang

telah dituangkan

dalam SOP/admindik


pada setiap tahapan di

bagian penyelidikan Biro

Investigasi yang telah

dituangkan dalam SOP/

admindik

50 55 60 Penyusunan SOP dan/atau

Administrasi Penyelidikan

(Admindik)

29,600,000 32,560,000 35,816,000

Tercapainya 60% SOP

yang dijabarkan dalam

instruksi kerja

Persentase SOP yang

dijabarkan dalam instruksi

kerja

50 55 60 Evaluasi dan

penyempurnaan SOP

18

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Jumlah SOP pelaksanaan

kegiatan penelitian dan

pengawasan pelaku usaha

dominan

- 2 - Penyusunan SOP

pelaksanaan kegiatan

penelitian dan pengawasan

pelaku usaha dominan

Monitoring dan

Pengawasan

konsultasi SOP dengan ahli

dan regulator

(Kemenkumham)

30 35 40 suvey dan wawancara

konsultasi dan pengolahan

data melibatkan ahli

klarifikasi dengan pelaku

--

2,700,000,000 2,700,000,000 3,100,000,000

507,615,000

Tercapainya 40%

laporan hasil

penelitian dan

pengawasan yang

direkomendasikan ke

tahap berikutnya pada

akhir Tahun 2015


Penelitian dan

Pengawasan yang

Direkomendasikan ke

Tahap Berikutnya

Terpenuhinya

penyusunan 2 SOP

pelaksanaan kegiatan

dan penelitian pada

akhir Tahun 2014

klarifikasi dengan pelaku

usaha dan regulator

pengumpulan data dari

lembaga terkait,pelaku

usaha dan kalangan ahli

hearing dengan

stakeholder untuk

mendapat masukan

Terpenuhinya 4

laporan hasil

penelitian kondisi

aktual dan

rekomendasi untuk

tahapan selanjutnya

setiap tahun

Jumlah laporan hasil

Penelitian Kondisi Aktual

Pasar dan rekomendasi

untuk tahapan

selanjutnya

4 4 4 melakukan survei dan

wawancara

1,380,000,000

melakukan konsultasi dan

pengolahan data

melibatkan ahli

melakukan survei pasar

dengan konsultan

2,000,000,000 2,200,000,000

19

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Terpenuhinya 4

laporan pengawasan

pelaku usaha

dominanpada akhir

Tahun 2015

Jumlah laporan

pengawasan pelaku usaha

dominan

0 2 4 Pelaksanaan kegiatan

pengawasan Pelaku Usaha

Dominan

2,000,000,000 3,000,000,000

Tercapainya 6 laporan

pelaksanaan kerjasama

penelitian dan

pengawasan di masing-

masing KPD KPPU pada

akhir Tahun 2015

Jumlah Laporan

Pelaksanaan Kerjasama

Penelitian dan

Pengawasan di masing-

masing KPD KPPU

0 6 6 Melakukan kerja sama

dengan masing-masing KPD

dalam melaksanakan

Penelitian dan Pengawasan

di daerah

1,200,000,000 1,320,000,000

Penyusunan SOP Laporan

Hasil Klarifikasi

Klarifikasi Laporan

Edukasi masyarakat tentang

tatacara yang baik melapor

ke KPPU

1,200,000,000 1,300,000,000 Tercapainya 60% hasil

klarifikasi laporan yang

dilanjutkan ke

penyelidikan pada

akhir Tahun 2015

Persentase hasil klarifikasi

laporan yang dilanjutkan

ke penyelidikan

50 55 60 1,150,000,000

ke KPPU

Membangun database

laporan

100,000,000 200,000,000 250,000,000

Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia

500,000,000 600,000,000 700,000,000

Peningkatan ketrampilan

staf klarifikasi dalam

melakukan interview

Penambahan Staf

Pengiriman Staf untuk

mengikuti kursus/pelatihan/

worksop/ seminar

12,510,000,000 19,006,165,000 22,532,800,000

2013 2014 2015 2013 2014 2015

BIRO MERGER

Jumlah Hari Pelayanan

Penilaian Merger dan

Akuisisi

70 70 70 Analisa Terhadap Notifikasi

Merger dan Akuisisi

300,000,000 350,000,000 400,000,000

Koordinasi dan Kerjasama

Interdept Penanganan

Merger dan Akuisisi

500,000,000 600,000,000 600,000,000

Analisa dalam Penyusunan

Pendapat atas Merger dan

Akuisisi

2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000

Kajian Peraturan Terkait

Merger dan Akuisisi

300,000,000 400,000,000 500,000,000

akhir Tahun 2015

ANGGARAN

Total Anggaran Biro Investigasi

SASARAN STRATEGIS SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET

KEGIATAN PIC BAGIAN

Terwujudnya pengawalan

terhadap pelaksanaan

penggabungan atau

peleburan atau

pengambilalihan saham

yang efektif guna

pengambilalihan saham

yang efektif guna

mencegah potensi

penyalahgunaan posisi

dominan

Tercapainya 70 hari

pelayanan merger dan

akuisisi setiap Tahun

Terpenuhinya pegawai

bagian Klarifikasi

Laporan yang

mengikuti

kursus/pelatihan/

workshop

Jumlah Pegawai Bagian

Klarifikasi Laporan yang

mengikuti

Kursus/pelatihan/

worshop

20

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU




Biro Merger

500,000,000 600,000,000 700,000,000

Penelitian Pendefinisian

Pasar Bersangkutan untuk

keperluan Penilaian Merger

dan Akuisisi

450,000,000 450,000,000 450,000,000

Workshop Merger dan

Akuisisi

200,000,000 200,000,000 200,000,000

Focus Group Discussion

(FGD) Merger dan Akuisisi

150,000,000 150,000,000 150,000,000

Pengembangan Sistem

Informasi Biro Merger

100,000,000 100,000,000 100,000,000

Survey Tingkat Kepuasan

Kualitas Pelayanan

Penilaian Merger dan

Akuisisi Dengan Kerjasama

300,000,000 300,000,000 300,000,000

Akuisisi Dengan Kerjasama

dengan Perguruan Tinggi

Identifikasi dan Analisa

Potensi Merger dan Akuisisi

Sektor Industri di Indonesia

900,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000

Analisa Dampak Merger dan

Akuisisi di Sektor Industri di

Indonesia

900,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000

Pengembangan Merger dan

Akuisisi Sebagai Instrumen

Hukum dan Ekonomi

Indonesia

500,000,000 550,000,000 600,000,000

Kajian Merger dan Akuisisi

dengan Perguruan Tinggi

500,000,000 600,000,000 600,000,000

Sosialisasi Merger Dan

Akuisisi

600,000,000 650,000,000 700,000,000 Notifikasi

Public Hearin g Terkait

Merger dan Akuisisi

100,000,000 100,000,000 100,000,000 Monitoring

Publikasi Merger dan

Akuisisi

400,000,000 400,000,000 400,000,000

8,700,000,000 9,950,000,000 11,200,000,000

5

Total Anggaran Biro Merger

Tercapainya 5% pelaku

usaha yang melakukan

persaingan usaha tidak

sehat karena penilaian

yang tidak berkualitas

setiap Tahun

Persentase Pelaku Usaha

yang Melakukan

persaingan usaha Tidak

Sehat karena penilaian

yang Tidak Berkualitas

5 5 5

Tercapainya 5% pelaku

usaha yang terlambat

menyampaikan

notifikasi merger dan

akuisisi ke KPPU

Persentase Pelaku Usaha

yang terlambat

menyampaikan notifikasi

Merger dan Akuisisi ke

KPPU

5 5

21

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



BIRO PENINDAKAN

30 35 40 Kegiatan Pemberkasan 680,000,000 - -

Kegiatan Pendukung dan

pelaksanaan koordinasi

internal

- 291,260,000 378,638,000

Pelaksanaan koordinasi

persiapan sidang majelis

(pra-penindakan)

- 314,340,000 408,642,000

Pelaksanaan investarisasi

dan validasi alat bukti

dugaan pelanggaran

- 1,486,100,000 1,931,930,000

Rumusan rancangan dugaan

pelanggaran dan

pelaksanaan gelar perkara

- 557,240,000 724,412,000

Dukungan operasional

managemen Biro

Penindakan

217,900,000 501,010,000 651,313,000


penegakan hukum

persaingan usaha

Tercapainya 40%

dugaan pelanggaran

yang terbukti pada

Putusan KPPU pada

akhir Tahun 2015

Persentase terbuktinya

dugaan pelanggaran pada

Putusan KPPU

Pemberkasan

Penindakan

Persiapan dan koordinasi

penyelenggaraan

persidangan majelis.

531,660,000 920,000,000 1,196,000,000

Penanganan perkara

persidangan majelis

4,594,800,000 10,000,000,000 13,000,000,000

Dukungan operasional

investigator pada proses

persidangan majelis

281,200,000 1,185,000,000 1,540,500,000

Evaluasi persidangan 568,340,000 - -

Kegiatan operasional

kepaniteraan

1,208,500,000 1,350,000,000 1,755,000,000 Kepaniteraan

Evaluasi Kinerja Panitera 790,000,000 500,000,000 650,000,000

Pengelolaan sistem data

dan informasi perkara

- 155,000,000 201,500,000

Penyusunan Petunjuk

Teknis dan SOP terkait tugas-

tugas panitera

- 525,000,000 682,500,000

Peningkatan kompetensi

panitera

- 500,000,000 650,000,000

Pelaksanaan proses upaya

hukum keberatan dan

kasasi

934,570,000 1,500,000,000 1,950,000,000

Evaluasi Litigasi 315,430,000 350,000,000 455,000,000

Koordinasi dengan

Pengadilan Negeri dan

Mahkamah Agung

- 520,000,000 676,000,000

Pelatihan Litigasi - 150,000,000 195,000,000

Persidangan Majelis

Terpenuhinya 36%

Putusan KPPU yang

dikuatkan oleh

Pengadilan Negeri

dan/atau Mahkamah

Agung

Persentase Putusan KPPU

yang dikuatkan oleh

Pengadilan Negeri

dan/atau Mahkamah

Agung

32 34 36 Litigasi

22

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Kegiatan eksekusi 1,244,000,000 - -

Pemutakhiran data dan

informasi para terlapor

yang dikenakan sanksi

denda

- 1,000,000,000 1,300,000,000

Pemantauan tindak lanjut

pelaksanaan putusan komisi

- 800,000,000 890,000,000

Koordinasi dengan

Pengadilan Negeri dalam

rangka eksekusi

- 300,000,000 390,000,000

Koordinasi dengan

Kepolisian

- 200,000,000 260,000,000

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

administrasi eksekusi

- 200,000,000 260,000,000

11,366,400,000 23,304,950,000 30,146,435,000

17,5 EksekusiTerpenuhinya 17,5%

pelaku usaha yang

melaksanakan Putusan

KPPU yang telah

berkekuatan hukum

tetap pada akhir

Tahun 2015

Persentase pelaku usaha

yang melaksanakan

Putusan KPPU yang telah

berkekuatan hukum

tetap.

12,5 15

Total Anggaran Biro Penindakan 11,366,400,000 23,304,950,000 30,146,435,000

2013 2014 2015 2013 2014 2015

BIRO KEBIJAKAN

20 25 25 1. Harmonisasi Kebijakan

persaingan Usaha

862,367,750 950,000,000 1,050,000,000

a. Sinkronisasi dan

Harmonisasi Kebijakan

Persaingan

•Identifikasi kebijakan

pemerintah yang memiliki

prioritas untuk dilakukan

proses harmonisasi

•Mengembangkan

komunikasi yang telah

terjalin dengan instansi-

instansi pemerintah, dan

membangun koordinasi

dengan instansi pemerintah

dan badan regulator lain.

•Identifikasi korespondensi

SASARAN STRATEGIS

KPPU

Persentase implementasi

saran pertimbangan KPPU

oleh pemerintah terhitung

2 (dua) tahun sejak

disampaikan

Terwujudnya

peraturan pemerintah

yang menerapkan

prinsip persaingan

usaha yang sehat

berdasarkan saran dan

pertimbangan KPPU

untuk peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Terwujudnya peningkatan

efektifitas kajian atau

evaluasi atas kebijakandan

regulasi pemerintah (SS-2)

SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET

KEGIATANANGGARAN

PIC BAGIAN

Harmonisasi

Kebijakan dan

Regulasi

Total Anggaran Biro Penindakan

23

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



•Membangun analisa

terkait kebijakan

pemerintah yang

bersinggungan dengan

prinsip persaingan usaha

•Aktivitas: rapat koordinasi,

keikutsertaan seminar,

diskusi narasumber,

kosiniring, pembelian data

survey (2 paket)

b. Kajian Peraturan

•Hasil kajian memberikan

kesimpulan tentang

berbagai kebijakan

Pemerintah dalam sektor

industri, memahami

karakteristik kebijakannya

Harmonisasi

Kebijakan dan

Regulasi

karakteristik kebijakannya

serta mengetahui potensi

dampak regulasi terhadap

persaingan usaha dalam

suatu sektor industri. Atas

dasar kajian tersebut dapat

direkomendasikan untuk

melakukan analisa lebih

lanjut dalam rangka

memberikan saran dan

pertimbangan kepada

pemerintah

Aktivitas: rapat, diskusi

2. Analisa Kebijakan

Pemerintah

a. Identifikasi persaingan

sektoral

•Pemantauan 6 (enam)

•Aktivitas: Tim per sektor

akan melibatkan instansi

dan akademisi terkait;

rapat dan FGD dengan

narasumber dan pihak-

pihak terkait

2,000,000,000 2,300,000,000 2,530,000,000 Analisa Kebijakan

dan Regulasi

24

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



b. Penyusunan working

paper kebijakan

Analisa Kebijakan

dan Regulasi

•Kegiatan analisa sebagai

kelanjutan dari hasil

pantauan per sektor (bagian

analisa) dan hasil

harmonisasi (dari bagian

harmonisasi), dengan hasil

akhir working paper

kebijakan

c.Persiapan pengembangan

forum kebijakan

•Perlu adanya kegiatan

untuk mendiseminasikan

hasil-hasil analisa biro

kebijakan, pemikiran-

pemikiran dari internal pemikiran dari internal

maupun eksternal KPPU

terkait dengan kebijakan

persaingan, dll. Untuk itu

perlu disusun sebuah

strategi dalam upaya

tersebut; misalnya :

newsletter, jurnal, dan

bentuk forum kebijakan

lainnya.

Aktivitas: diskusi dengan

narasumber

d. Standarisasi working

paper kebijakan

•Perlu adanya pedoman

•Aktivitas: diskusi dengan

narasumber

3. Saran dan Pertimbangan

kepada Pemerintah

595,993,500 656,000,000 721,000,000 Saran Kebijakan dan

Regulasi

25

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



a. Evaluasi & Koordinasi

dengan Pemerintah terkait

Efektivitas Saran &

Pertimbangan akan

dilaksanakan dengan:

–Mengadakan diskusi publik

/ seminar di luar kantor

sebanyak 5 (lima) kali.

Diskusi publik ini akan

melibatkan: Menko

Perekonomian;

Kementerian Perindustrian;

Kementerian Perdagangan;

Kementerian Perhubungan;

Kementerian Komunikasi &

Informasi; Kementerian

Teknis terkait (tergantung

sektor)

SaranKebijakan dan

Regulasi

sektor)

–Rapat Koordinasi dengan

para pengambil kebijakan

sebanyak 2 (dua) kali

dengan: (1) Kepala daerah;

(2) Kepala dinas

–Rapat Tim sebanyak 13

(tiga belas) kali

–Honorarium Narasumber

Esselon II & Esselon III;

Honorarium Moderator

b. Penyusunan surat saran

Berdasarkan kesepakatan

trilateral ditargetkan untuk

melakukan Penyusunan

Surat Saran Pertimbangan

sebanyak 12 (dua belas)

Surat Saran di Tahun 2013.

Adapun kegiatan yang akan

dilakukan adalah:

•Rapat Koordinasi (9 kali) &

Rapat Tim (22 kali)

26

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



•Penjilidan (15 item untuk

•Transport lokal (8 kali)

4. Pengembangan Manual

Kebijakan Pemerintah

2,736,638,750 2,875,000,000 3,050,000,000 Analisa Kebijakan

dan Regulasi

a. Analisa Dampak Saran

dan Pertimbangan KPPU

a1. Pengumpulan Data dan

Informasi

-Mengundang narasumber

dari Kementerian terkait,

guna mengetahui

perkembangan dari - Mengundang Akademisi

untuk membahas

metodologi penelitian yang

akan diterapkan dalam

penghitungan dampak

saran KPPU terhadapsaran KPPU terhadap

kesejahteraan masyarakat

dan perekonomian nasional

- Mengundang Narasumber

terkait (dari Kementerian

lainnya yang terkait,

pemerintah daerah,

pengamat sektor terkait,

akademisi, pelaku usaha,

asosiasi)

a2. Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi Negeri

(PTN)

•Merupakan pihak yang

melakukan penelitian

khususnya dalam

penghitungan dampak

terhadap perekonomian

atas surat saran KPPU

27

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



•Kegiatan yang dilakukan

oleh PTN meliputi : (1)

Pengumpulan data

primer/survey lapangan; (2)

Pengumpulan data

sekunder; (3) Pengolahan

data; (4) Analisa hasil

olahan data; (5) FGD

dengan mengundang

stakehoder yaitu

Kementerian terkait,

pemerintah daerah, pelaku

usaha, akademisi,

pengamat di sektor terkait,

asosiasi; (6) Workshop guna

memaparkan hasil yang

diperoleh selama penelitian

Analisa Kebijakan

dan Regulasi

a3. Konsinyering

•Dilakukan guna koordinasi

dengan PTN sebanyak 2

(dua) kali di Jakarta untuk

membahas perkembangan

kegiatan yang dilakukan

oleh PTN dan finalisasi hasil

akhir


prasarana pada Biro


28

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



b. Identifikasi Profil Industri

- penyusunan profil

interaksi yang dilakukan

secara mandiri/indivi untuk

melakukan Identifikasi (1)

kebijakan dan rancangan

kebijakan Pemerintah yang

berpotensi memberikan

pengaruh terhadap

hadirnya praktek monopoli

dan persaingan usaha tidak

sehat dan (2) perilaku

pelaku usaha terkait dengan

kebijakan tersebut

Analisa Kebijakan

dan Regulasi

Aktivitas:

- diskusi dengan- diskusi dengan

narasumber

- penulisan profil sektor dan

kebijakan industri

c. Penyusunan Manual

Kebijakan Persaingan Usaha

Harmonisasi

Kebijakan dan

Regulasi

- Penyusunan dan

pengembangan Manual

Kebijakan Persaingan

Nasional (Panduan,

petunjuk teknis, toolkit

simulation) mengenai

kebijakan persaingan usaha

sehingga mudah dipahami

dan dapat dijadikan

pedoman bagi Pemerintah

dalam menyusun kebijakan

29

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



Aktivitas:

•diskusi narasumber,

•jasa tenaga ahli,

•Studi banding lembaga

persaingan di negara lain

untuk memahami konsep

competition asssesment

dan checklist yang

digunakan dalam membuat

suatu kebijakan yang

berpengaruh terhadap

mekanisme pasar,

•Melakukan sosialisasi

terkait manual kebijakan

persaingan kepada

pemerintah selaku pembuat d. Internalisasi Persaingan d. Internalisasi Persaingan

Usaha Dalam Kebijakan

Pemerintah

- Membangun koordinasi

dengan instansi Pemerintah

dan badan regulator guna

mencari format manual

kebijakan persaingan usaha

yang sudah dipahami

stakeholders dan

melakukan sosialisasi terkait

manual kebijakan

persaingan kepada

Pemerintah selaku pembuat

kebijakan dan

pendampingan penyusunan

regulasi

Aktivitas:

•diskusi dengan

narasumber dan instansi

terkait

•pembelian data

e. Pemantauan

Implementasi Saran dan

Pertimbangan

Saran Kebijakan dan

Regulasi

30

2013 2014 2015 2013 2014 2015



KPPU



- Atas Surat Saran

Pertimbangan yang telah

disampaikan KPPU, maka

perlu dilakukan

pemantauan implementasi

atas saran dan

pertimbangan tersebut.

Pemantauan tersebut dapat

menjadi dasar pengukuran

efektifitas surat saran dan

pertimbangan.

Adapun kegiatan akan

dilaksanakan dalam waktu 5

(lima) bulan dengan

melakukan:

•Rapat Koordinasi (2 kali)

•Rapat Tim (14 kali) •Rapat Tim (14 kali)

•Penyusunan laporan

6,195,000,000 6,781,000,000 7,351,000,000

Total Anggaran 9 Biro 116,310,530,000 279,877,000,750 359,014,289,888

Total Anggaran Biro Kebijakan

31

2013 2014 2015 2013 2014 2015

KPD BATAM

Layanan perkantoran 583,000,000 650,000,000 70,000,000

Rapat koordinasi 323,000,000 323,000,000 323,000,000

Workshop 10,000,000 20,000,000 20,000,000

Survey - - 75,000,000

Sosialisasi 100,000,000 125,000,000 150,000,000

Konsultasi - 130,000,000 20,000,000

Audiensi - 25,000,000 30,000,000


prasarana- 40,000,000 70,000,000

Klarifikasi laporan 547,000,000 95,000,000 105,000,000

Verifikasi para pihak

30,000,000 50,000,000 60,000,000

Koordinasi penyusunan

pelaporan- - 30,000,000

Pelatihan penyusunan

pelaporan- 50,000,000 60,000,000

Klarifikasi laporan - 95,000,000 105,000,000

Verifikasi para pihak - 50,000,000 60,000,000

Koordinasi penyusunan

pelaporan83,000,000 - 30,000,000

Pelatihan penyusunan

pelaporan- 50,000,000 60,000,000

Kerjasama dengan

stakeholders- 45,000,000 50,000,000

Survey - - 75,000,000

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Batam 1,676,000,000 1,748,000,000 1,393,000,000

3

Tercapainya 40%

laporan hasil klarifikasi

yang dilanjutkan ke

penyelidikan pada

akhir Tahun 2015

Persentase laporan hasil

klarifikasi yang dilanjutkan

ke penyelidikan

30 35 40

Terpenuhinya 3 hasil

kajian peraturan

perundang-undangan


Jumlah hasil kajian

peraturan perundang

undangan

3 3

ANGGARAN

Terselenggaranya

Pengawasan dan

Internalisasi Nilai

Persaingan Usaha di

Daerah (SS 6)

Tercapainya skor 4


masyarakat terhadap

pelayananan KPPU di

daerah pada akhir

Tahun 2015

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan KPPU di daerah

3

KEGIATAN



3.5 4

SASARAN STRATEGIS

KPPUSASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

32

2013 2014 2015 2013 2014 2015

KPD MEDAN

Layanan perkantoran 853,770,000 897,208,000 912,838,000

Forum Jurnalis - 5,100,000 5,100,000

Sosialisasi 48,117,000 66,978,000 133,494,000

Penanganan klarifikasi

laporan42,636,400 63,406,250 63,775,140

Monitoring pelaku usaha 51,023,600 93,605,250 93,605,250

Rapat koordinasi 173,720,000 286,030,000 286,030,000

Forum Diskusi 37,623,000 36,027,000 36,027,000

Audiensi 14,260,000 41,604,600 41,604,600

Evaluasi Kebijakan

Pemerintah Daerah69,712,000 107,852,000 107,852,000

Kajian sektor industri dan 147,338,000 212,498,000 212,498,000

1,438,200,000 1,810,309,100 1,892,823,990

2013 2014 2015 2013 2014 2015

KPD MAKASSAR

Terselenggaranya

Pengawasan dan

Internalisasi Nilai

Persaingan Usaha di

Daerah (SS 6)

Forum diskusi membahas

masalah perekonomian

daerah pada sektor usaha

atau industri tertentu

- 32,552,000 97,656,000

Forum diskusi komunitas

jurnalis persaingan usaha di

daerah

- 32,552,000 65,104,000

Sosialisasi/Focus Group

Discussion persaingan usaha

di daerah

146,820,750 54,850,000 54,850,000

Pemeliharaan operasional

perkantoran611,440,580 641,587,469 737,825,589

Kegiatan rapat-rapat

koordinasi/dinas/konsultasi/

pimpinan/kelompok

kerja/pendidikan dan

pelatihan

190,060,000 213,010,200 266,262,750

Tercapainya skor 4


masyarakat terhadap

pelayananan KPPU di

daerah pada akhir

Tahun 2015

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap


3 3.5 4

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Medan

SASARAN STRATEGIS KPPU SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET

KEGIATANANGGARAN

35 40


kajian peraturan

perundang-undangan


Jumlah hasil kajian

peraturan perundang

undangan

3 3 3

Terselenggaranya

Pengawasan dan

Internalisasi Nilai

Persaingan Usaha di

Daerah (SS 6)

Tercapainya skor 4


masyarakat terhadap

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap


3 3.5 4

Tercapainya 40%


yang dilanjutkan ke

penyelidikan pada akhir



ke penyelidikan

30



SASARAN STRATEGIS


TARGETKEGIATAN

ANGGARAN

33

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Penanganan pelaporan 51,840,000 51,264,000 61,516,800

Monitoring pelaku usaha 70,148,000 150,900,000 150,900,000

Perkara inisiatif - 100,600,000 150,900,000

Evaluasi Kebijakan

Pemerintah Daerah

100,888,000 274,056,000 411,084,000

Kajian sektor industri dan

infrastruktur daerah173,436,000 255,206,000 382,809,000

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Makassar 1,344,633,330 1,806,577,669 2,378,908,139

2013 2014 2015 2013 2014 2015

KPD SURABAYA

Kegiatan sosialisasi dan

forum diskusi di daerah

100,000,000 170,000,000 210,000,000

Koordinasi dan audiensi

dengan pemangku

kepentingan di daerah

254,620,000 320,000,000 400,000,000

Operasional KPD 583,800,000 700,000,000 850,000,000

Tercapainya 40%


yang dilanjutkan ke

penyelidikan pada



ke penyelidikan

30 35 40 Penanganan klarifikasi

laporan yang dilakukan KPD

Surabaya

83,300,000 150,000,000 200,000,000


kajian peraturan

perundang-undangan


Jumlah hasil kajian

peraturan perundang

undangan

3 3 3 Kajian sektor industri

unggulan dan infrastruktur

303,680,000 400,000,000 500,000,000

1,325,400,000 1,740,000,000 2,160,000,000 Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Surabaya

Terselenggaranya

Pengawasan dan

Internalisasi Nilai

Persaingan Usaha di

Daerah (SS 6)

Tercapainya skor 4


masyarakat terhadap

pelayananan KPPU di

daerah pada akhir

Tahun 2015

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap


3 3.5 4

SASARAN STRATEGIS


TARGETKEGIATAN

ANGGARAN


kajian peraturan

perundang-undangan


Jumlah hasil kajian

peraturan perundang

undangan

3 3 3

Tercapainya 40%


yang dilanjutkan ke

penyelidikan pada

akhir Tahun 2015



ke penyelidikan

30 35 40

ANGGARAN

KEGIATAN



SASARAN STRATEGIS


TARGET

34

2013 2014 2015 2013 2014 2015

KPD BALIKPAPAN

Kegiatan Sosialisasi dan

Forum Diskusi di Daerah

100,000,000 200,000,000 300,000,000

Operasional KPD 583,800,000 671,370,000 772,075,500

Tercapainya 40% laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke penyelidikan pada akhir Tahun 2015Presentase laporan hasil 30 35 40 Penanganan Klarifikasi 83,300,000 124,950,000 162,435,000


kajian peraturan

perundang-undangan


Jumlah hasil kajian

peraturan perundang-

undangan

3 3 3 Evaluasi Kebijakan

Pemerintah Daerah

577,500,000 1,155,000,000 1,732,500,000

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan 1,344,600,000 2,151,320,000 2,967,010,500

2013 2014 2015 2013 2014 2015

KPD MANADO

Kegiatan Sosialisasi dan

Forum Diskusi di Daerah

95,950,000 270,000,000 210,000,000

Koordinasi dan Audiensi

dengan Pemangku

Kepentingan di Daerah

239,400,000 270,000,000 400,000,000

Operasional KPD 590,190,000 650,000,000 850,000,000

Tercapainya 40%


Presentase laporan hasil


25 30 35 Penanganan Klarifikasi

Laporan yang Dilakukan KPD

91,426,000 225,000,000 200,000,000


kajian peraturan

perundang-undangan


Jumlah hasil kajian

peraturan perundang-

undangan

3 3 3 Kajian Sektor Industri

Unggulan dan Infrastruktur

327,536,000 530,000,000 500,000,000

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Manado 1,344,502,000 1,945,000,000 2,160,000,000

8,473,335,330 11,201,206,769 12,951,742,629

116,310,530,000 279,877,000,750 359,014,289,888

124,783,865,330 291,078,207,519 371,966,032,517

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah

Total Anggaran 9 Biro

TOTAL ANGGARAN KPPU

Terselenggaranya

Pengawasan dan

Internalisasi Nilai

Persaingan Usaha di

Daerah (SS 6)

Tercapainya skor 4


masyarakat terhadap

pelayananan KPPU di

daerah pada akhir

Tahun 2015

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap


3 4 4.5

SASARAN STRATEGIS


TARGETKEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranya

Pengawasan dan

Internalisasi Nilai

Persaingan Usaha di

Daerah (SS 6)

Tercapainya skor 4


masyarakat terhadap

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap


3 3.5 4



SASARAN STRATEGIS


TARGET

KEGIATAN

ANGGARAN

35

Documents

RENSTRA PENYESUAIAN KPPU 2013-2015 PENYESUAIAN KPPU 2013... · Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sebab ... lembaga yang mengawasi persaingan usaha